Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan melaporkan terdapat 69 perusahaan yang belum mematuhi aturan terkait Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani menyampaikan saat ini dari 111 eksportir yang diberikan catatan oleh Bank Indonesia (BI), terdapat 43 perusahaan yang sudah menepati tanggung jawabnya.

“Masih ada 69 perusahaan yang belum kewajiban DHE-nya hingga sampai dengan saat ini kita masih blokir kegiatan usahanya,” ujarnya dalam konferensi pers, dikutip Rabu (14/8/2024).

Askolani enggan untuk merincikan perusahaan mana yang dicegat untuk melakukan ekspor sumber daya alam.

Lebih lanjut, dirinya menyampaikan pihaknya bersama Bank Indonesia terus berkoordinasi mengimplementasikan PP DHE tersebut.

“Ini tentunya juga mendukung daripada penguatan cadangan devisa kita daripada kebijakan PP DHE itu,” tegasnya.

Membandingkan dengan bulan sebelumnnya, jumlah pelaku eksportir mendapat catatan dari BI sebanyak 88 perusahaan.

Sementara yang belum mematuhi Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2023 soal kewajiban repatriasi devisa mencapai 60 entitas. Artinya, terdapat penambahan perusahaan yang belum melaksanakan kewajibannya pada bulan ini.

Meski demikian, Bank Indonesia mencatatkan penambahan cadangan devisa pada akhir Juli 2024 senilai US$5,2 miliar. Dari posisi Juni senilai US$140,2 miliar menjadi US$145,4 miliar.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede menyampaikan adanya peningkatan surplus tersebut mengindikasikan kinerja ekspor yang lebih baik dari bulan sebelumnya.

“Peningkatan surplus neraca perdagangan terefleksi dari peningkatan cadangan devisa pada akhir bulan Juli yang meningkat sekitar US$5 miliar,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha ritel buka-bukaan alasan mereka belum membangun gerai minimarket di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey mengatakan bahwa sebenarnya terdapat empat gerai minimarket Alfamart yang telah beroperasi di beberapa kelurahan menuju IKN.

Kendati begitu, dia mengakui belum ada gerai minimarket yang beroperasi di kawasan IKN lantaran masih menunggu kesiapan kawasan komersial.

"Alfamart akan bangun di dalam IKN, tapi bangunannya harus di zona komersial. Kenapa sekarang belum dibangun? Karena zona komersialnya belum jadi," ungkap Roy, Rabu (14/8/2024).

Dia membeberkan, bahwa sebenarnya Alfamart telah menjalin kerja sama dengan PT Bina Karya (Persero) untuk membangun dan mengoperasikan gerai di area komersial IKN. Menurut Roy, pembangunan gerai minimarket tidak bisa serta-merta dilakukan pengusaha di zona inti kawasan pemerintahan IKN.

Meskipun Roy belum bisa memastikan kapan minimarket Alfamart akan dibangun di zona komersial IKN, tapi dipastikan anggotanya akan membangun bisnis ritel di ibu kota baru itu.

"Di IKN enggak boleh berdiri [bangunan] semuanya dekat istana atau dekat kantor kementerian," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan menyinggung pengusaha ritel yang belum membangun gerai ritel modern di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menurut Kasan, fasilitas gerai ritel modern diperlukan untuk menunjang fasilitas lainnya yang telah dibangun di IKN seperti hotel, rumah sakit, gedung pemerintahan hingga training center.

"Di IKN rasanya belum terdengar tuh ritel modern mau buka, nah hotel sudah ada, rumah sakit sudah buka, pendidikan sudah ada," ujar Kasan.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (6/9/2023), Jaringan ritel modern nasional, Alfamart (AMRT) milik pengusaha Djoko Susanto menyatakan kesiapannya untuk ekspansi bisnis ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Kesiapan tersebut tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman antara PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. dengan PT Bina Karya (Persero) sebagai Badan Usaha Otorita IKN. Corporate Affairs Director Alfamart, Solihin mengatakan investasi Alfamart di IKN bukan hanya soal bisnis semata.

Namun, investasi yang dilakukan di IKN juga bakal berorientasi pemberdayaan potensi usaha kecil dan sumber daya manusia (SDM) lokal di sana. Adapun, dalam nota kesepahaman tersebut, Alfamart bakal melakukan tiga bentuk investasi dan kemitraan di IKN. Investasi pertama yakni pembangunan, pengoperasian dan komersialisasi gudang pusat distribusi barang ke gerai-gerai.

Selain itu, Alfamart juga akan membentuk kemitraan usaha ritel dengan prinsip keterlibatan dengan warga di sekitar IKN dengan menggunakan merek lokal yang dinamai Kerjasama Operasi Ekonomi Berbagi (Kasoebi). Ketiga, Alfamart juga akan menjalankan pemberdayaan UMKM lokal melalui penyediaan produk-produk di gerai dan kesempatan usaha mandiri melalui program tenant.

"Ritel adalah salah satu sektor penting, karena bertugas sebagai tempat pemenuhan kebutuhan pokok atau sehari-hari untuk masyarakat. Sehingga kehadiran ritel tentu menjadi pondasi dasar untuk kehidupan sosial di sana," ujar Solihin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (6/9/2023).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melantik mantan Direktur Keuangan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Reynaldi Hermansyah sebagai Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Selasa (13/8/2024).

Reynaldi Hermansyah sendiri merupakan Chief Financial Officer (CFO) alias PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) periode 2006 hingga 2016. Dia kemudian menjabat CFO PT Pembangunan Jaya Infrastruktur sejak 2016 hingga 2019.

Sri Mulyani mengingatkan kepada jajaran direksi baru PT SMI bahwa selama ini kinerja perusahaan plat merah sektor pembiayaan infrastruktur itu sudah baik.

Kendati demikian, dia juga ingin PT SMI terus berinovasi dan mencari solusi strategis untuk permasalahan pembangunan daerah, termasuk pendidikan dan kesehatan.

“Your mission is to deliver development [Misi Anda adalah untuk mempersembahkan pembangunan]. Saya akui itu tantangan yang sangat kompleks dan tidak mudah, tapi saya akan sampaikan itu adalah tantangan yang mengasyikkan," kata Sri Mulyani usai melantik jajaran direksi PT SMI, dikutip dari situs Kemenkeu, Rabu (14/8/2024).

Bendahara negara ini meyakini kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan PT SMI menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi holistik untuk pembiayaan pembangunan. Dia pun berharap PT SMI bisa terus meningkatkan capaiannya secara kompeten, mulai dari membuat kebijakan, regulasi, hingga instrumen.

Untuk itu, Menkeu meminta kepada seluruh jajaran direksi PT SMI yang baru untuk terus menjaga passion dan menjalankan good governance agar dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan.

“Passionate [bersemangat] dalam menjalankan tugas, leadership teamwork [kepemimpinan kerja sama tim] itu untuk jaga tata kelola, dan bottom line [yang harus digarisbawahi] tidak boleh compromise [kompromi]. Dari sisi keuangan tetap menjaga kesehatan dari PT SMI sehingga dia bisa menjalankan development mission [misi pembangunan] tadi,” tutup Sri Mulyani.

Pada kesempatan yang sama, dia juga melantik Aradita Priyanti sebagai Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI. Dia turut berterima kasih kepada pimpinan direksi lama PT SMI yang selesai jalankan tugasnya, Edwin Syahruzad dan Darwin Trisna Djajawinata.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) periode Oktober 2014 – Agustus 2015, Andrinof Chaniago menyoroti keputusan pemerintah memberikan Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga 190 tahun.

Andirnof menilai keputusan pemerintah itu sebagai langkah yang keliru. Menurutnya, siasat pemerintah untuk mendatangkan investor ke IKN lewat pemberian HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) hingga Hak Pakai dengan jangka waktu sangat panjang itu dinilai kebablasan.

“Tidak perlu [pemberian HGU sampai 190 tahun], tidak perlu. Itu kebablasan,” kata Andrinof saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Pasalnya, Andrinof menilai bahwa para investor akan datang dengan sendirinya seiring dengan makin matangnya pembangunan IKN. Atas dasar hal itu, yang seharusnya menjadi fokus pemerintah adalah bagaimana menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlebih dahulu.

Pada saat yang sama, Andrinof juga menilai bahwa titah Jokowi yang menghendaki investasi mengalir deras ke IKN pada saat ini diprediksi sulit untuk terealisasi.

“Kecuali, investasi berupa rumah sakit itu relevan, sekolah relevan, supermarket relevan, taman rekreasi untuk ASN relevan. Tapi mencari investor yang mau menaruh dana Rp50 triliun itu tidak logis, mohon maaf saja tidak logis,” tegasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap bahwa sebanyak 55 perusahaan telah berinvestasi di IKN dengan total nilai mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

Adapun, pemerintah menargetkan investasi di IKN bisa mencapai Rp100 triliun hingga akhir 2024. Dengan capaian saat ini, artinya sisa target investasi yang harus dikejar sebesar Rp43,8 triliun.

Jokowi merinci 55 proyek investasi yang telah masuk ke IKN, 14 proyek di antaranya pembangunan kantor dan perbankan. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek.

Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi saat menyampaikan pengantar di Rapat Sidang Kabinet Perdana di IKN, dikutip dari Youtube Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Untuk diketahui, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024.

Pasal 9 Perpres tersebut menyebutkan bahwa pemberian HGU hampir 2 abad bagi para investor IKN akan dilakukan melalui dua siklus. "Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2a pada beleid tersebut.

Selain itu, beleid ternyata itu juga mengatur pemberian hak guna bangunan (HGB) untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk siklus pertama dan dapat diberikan kembali untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun, sehingga totalnya menjadi 160 tahun.

Adapun, untuk hak pakai bangunan disebutkan jangka waktu paling lama adalah 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Terbaru, Presiden Jokowi juga baru saja merilis Keputusan Presiden (Kepres) Noomor 25 Tahun 2024 pada 5 Agustus 2024 tentang Satgas Percepatan Investasi IKN.

Salah satu tujuan dibentuknya Satgas itu antara lain untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Urban Niaga Kreasi bersama Sahid Hotel & Resorts akan berkolaborasi mengembangkan villatel bintang 4, Sahid Wassenaar, yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat.

Direktur Utama PT Urban Niaga Kreasi, Taslinudin, menyampaikan, pembangunan villa yang berlokasi di Jl. Keramat, Sukamulya, Kec. Cugenang, Kab. Cianjur akan segera dimulai tahun ini dan ditargetkan beroperasi pada Mei 2025.

“[Dana yang dikucurkan untuk proyek] Ini sekitar Rp12 miliar - Rp15 miliar,” ungkap Taslinudin di Sahid Hotels & Resosrts, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Rencanannya, kata dia, akan dibangun sebanyak 50 villatel dengan total sebanyak 79 kamar yang terdiri dari 1 bedroom villa sebanyak 21 unit dan 2 bedroom villa sebanyak 29 unit.

Untuk 1 bedroom, Taslinudin menyebut bahwa per malamnya akan dipatok mulai dari sekitar Rp500.000, sedangkan untuk 2 bedroom villa mulai dari Rp700.000-an per malam.

Sahid Wassenaar Cianjur juga dilengkapi berbagai fasilitas seperti restoran, kolam renang, spot untuk outbound activities, hingga camping ground yang akan melengkapi agenda liburan jika tamu hanya ingin menikmati ambience hotel.

Selanjutnya, Sahid Wassenaar Cianjur akan berada dibawah manajemen Sahid Hotel & Resorts. Dia mengatakan, Sahid merupakan hotel operator yang direkomendasikan oleh cukup banyak investor ternama lantaran memiliki histori serta kredibilitas yang bagus selama puluhan tahun.

“Karena kita punya latar belakang properti manajemen, tantangannya luar biasa, kiranya kita tepat mencari perusahaan hotel manajemen yang dapat mengembangkan properti-properti yang kita miliki,” jelasnya.

Untuk diketahui, kata wassenaar diambil dari nama desa kecil di Belanda, yang juga diangkat sebagai konsep villatel baik dari detail kecil di kamar, aktivitas kebudayaan Belanda yang dikolaborasikan dengan budaya Jawa Barat. Villatel ini juga akan menyajikan kuliner khas Belanda yang menjadi salah satu signature dish di restoran.

Adapun, President Director Sahid Hotels & Resorts Hariyadi Sukamdani mengharapkan, hadirnya Sahid Wassenaar Puncak dapat semakin mempromosikan Cianjur dan mampu menarik minat wisatawan untuk berlibur ke kawasan ini.

“Potensi wilayah ini butuh eksposur lebih, dan Sahid Wassenaar Puncak kami harap bisa mempromosikan Cianjur melalui brand Sahid dengan segenap konsep aktivitas budaya dan rekreasi yang akan kami hadirkan untuk para pendatang,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan Kasan menyinggung Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) yang belum membangun gerai ritel modern di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurut Kasan, fasilitas gerai ritel modern diperlukan untuk menunjang fasilitas lainnya yang telah dibangun di IKN seperti hotel, rumah sakit, gedung pemerintahan hingga training center.

"Di IKN rasanya belum terdengar ritel modern mau buka, nah hotel sudah ada, rumah sakit sudah buka, pendidikan sudah ada," ujar Kasan dalam Gambir Trade Talk, Rabu (13/8/2024).

Kasan mengatakan, keberadaan ritel modern dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan para penghuni yang beraktivitas di IKN. Apalagi, dengan adanya upacara 17 Agustus yang digelar di IKN hingga wacana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) tentunya bakal memicu permintaan atau konsumsi di sektor ritel.

"Ini kan orang di IKN perlu makan dan minum, tapi di IKN udah ancang-ancang atau sudah bagaimana nih? [peritel], ini juga bagian dari menciptakan kultur pertumbuhan baru," ucapnya.

Oleh karena itu, Kasan mendorong keterlibatan ritel modern untuk andil mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan pemerintahan di IKN. Salah satunya dengan membuka gerai ritel modern di sana.

"Ini kan ibu kota negara ada aktivitas seperti di Jakarta, di mana sektor ritel juga ikut di dalam proses pemindahan ibu kota itu," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (13/8/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan sudah ada 55 investor yang masuk ke IKN, dengan berbagai proyek mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perbankan dan teknologi dengan total investasi mencapai Rp56,2 triliun.

“Di IKN itu sudah ada 55 investor yang sudah masuk, kemudian dalam proses seleksi dan verifikasi ada 472 LoI kemudian diverifikasi menjadi 220 masih diseleksi terus,” kata Jokowi saat memberikan pengarahan kepada Bupati/Walikota seluruh Indonesia di Istana Garuda, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Provinsi Kalimantan Timur, Selasa (13/8/2024).

Jokowi pun menjabarkan bahwa dari proses letter of intent (LoI) dari komitmen investasi yang ada. Pembangunan yang sudah masuk ke IKN terdiri dari sektor pendidikan, baik universitas maupun SD—SMA mencapai 6 unit.

Kemudian, rumah sakit di 3 unit, retail logistik di angka 10 unit, hotel telah ada di 8 unit, infrastruktur energi ada 2 unit, perbankan sebanyak 14 unit. Lalu, hunian sebanyak 9 unit, perusahaan serta media dan teknologi mencapai 3 unit.

Bisnis.com, JAKARTA – Wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diproyeksi baru berhasil menjadi titik epicentrum pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia pada 100 tahun ke depan.

Ahli Tata Kota dan Permukiman Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, menjelaskan cita-cita pemerintah membentuk pusat perekonomian baru masih membutuhkan waktu panjang. Di mana, pada tahap awal pemerintah perlu terlebih dahulu memupuk ekosistem di IKN agar kian subur.

“Sekarang developr power, itu yang perlu ditingkatkan terus. Itu yang akan terus membakar pembangunan di sana, saya perkirakan dalam 100 tahun ke depan itu terbentuk yang disebut epicentrum baru,” kata Jehansyah saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Rabu (14/8/2024).

Jehansyah menuturkan, keberlanjutan pembangunan IKN penting untuk dijaga. Di mana, saat ini pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dilaporkan telah mencapai 7%, jauh di atas rata-rata nasional.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa juga menjelaskan bahwa dalam tahap pembangunan, IKN telah memberikan kontribusi positif dalam mendorong pertumbuhan di Kaltim.

“Pembangunan IKN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di tengah Indonesia hingga saat ini telah mengalami kemajuan,” jelasnya dalam Musrenbangnas 2024 di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024).

Adapun saat ini, pembangunan mega proyek IKN dilaporkan telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp80 triliun selama dua tahun konstruksi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danis H. Sumadilaga, menyebut anggaran tersebut digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.

Bisnis.com, JAKARTA - Sektor ritel dihadapkan pada sejumlah tantangan di tengah masifnya ekspansi platform belanja digital, harga murah dan menurunya daya beli masyarakat.

Direktur Perdagangan Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas Laksmi Kusumawati mengatakan, kompetisi harga yang makin ketat telah mendorong para pengusaha ritel untuk menekan margin pendapatannya.

Apalagi, maraknya penjualan barang secara daring di e-commerce yang dianggap lebih murah membuat pengusaha ritel kembali melakukan penyesuaian harga jualnya.

"Adanya persaingan harga yang ketat memaksa para peritel menurunkan harga dan margin keuntungan," ujar Laksmi dalam diskusi publik, Rabu (14/8/2024).

Di sisi lain, alih-alih di gerai ritel, Laksmi mengakui bahwa penawaran barang juga relatif lebih beragam tersedia di e-commerce. Sementara para peritel juga terus berupaya mempertahankan loyalitas konsumennya.

Laksmi menyebut, perilaku konsumen juga makin mengarah pada belanja online. Hal itu seiring dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang rata-rata naik 16% per tahun. Adapun, secara total pengguna internet di Indonesia pada 2024 diperkirakan mencapai 221,5 juta orang.

Melihat potensi penggunaan internet yang besar itu dianggap menjadi peluang ritel untuk ikut bertransformasi ke basis digital.

"Adaptasi teknologi diperlukan dan mengharuskan peritel untuk berinvestasi terkait debgan teknologi baru agar tidak kalah saing," ucapnya.

Lebih lanjut, Laksmi mengatakan para pengusaha ritel juga disarankan masuk ke dalam ekosistem e-commerce untuk lebih mengoptimalkan peluang pasar online.

Musababnya, dia menyebut secara global e-commerce digadang-gadang menjadi saluran ritel dengan pertumbuhan paling cepat dengan proyeksi mampu menyumbang sekitar 24% penjualan ritel pada 2027. Selain itu, e-commerce ritel juga diproyeksi bakal mengalami peningkatan penjualan selama 2022-2027 dengan nilai mencapai US$1,4 triliun secara global.

Sederet keuntungan peritel yang masuk ke dalam e-commerce, kata Laksmi, salah satunya menjangkau konsumen lebih luas tanpa harus membuka gerai baru. Selain itu, lewat e-commerce para peritel juga diyakini dapat menyesuaikan pengembangan produk dan layanan baru sesuai keinginan konsumen secara lebih cepat.

"Hal ini membuka peluang untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya operasional," ucapnya.

Senada, peneliti senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Tauhid meyakini bahwa digitalisasi ritel akan mendorong konsumsi masyarakat dengan cepat. Dengan begitu, efeknya industri juga akan terdorong untuk berinovasi dengan produk-produk yang diminati di pasar online.

"Apalagi kalau kita lihat nilai ekonomi e-commerce sebesar US$82 miliar atau sekitar Rp1.200 triliun itu konsumsi semua, jadi perannya sangat besar," ucapnya.

Kendati begitu, menurut Tauhid untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang tidak bisa melalui mengandalkan konsumsi tanpa adanya peningkatan investasi dan sektor perdagangan internasional alias ekspor.

"Makanya harus bergeser dari ekonomi berbasis konsumsi beralih ke investasi maupun ke perdagangan internasional, mungkin ini jadi PR bersama ke depan agar kita enggak tergantung juga pada konsumsi," tutur Tauhid.

Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, untuk mundur dari jabatannya sebagai ketua partai penguasa, Demokrat Liberal atau Liberal Democratic Party (LDP) dapat membuka jalan bagi pemimpin baru yang mendukung upaya bank sentral untuk menormalisasi kebijakan moneternya.

Mengutip Bloomberg pada Rabu (14/8/2024), beberapa kandidat kuat yang digadang-gadang menggantikan Kishida diantaranya adalah eks Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba, Menteri Transformasi Digital ,Taro Kono, Sekretaris Jenderal LDP, Toshimitsu Motegi, serta Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi.

Pasar Jepang terpantau berfluktuasi menyusul berita tersebut. Indeks Nikkei 225 Stock Average terpantau turun sebanyak 0,4% setelah naik 1,3%. Mata uang Jepang sedikit berubah pada 146,89 per dolar, sedangkan imbal hasil obligasi pemerintah Jepang bertenor 10 tahun turun 1,5 basis poin menjadi 0,83%.

Berikut adalah tanggapan beberapa analis terkait pengumuman Kishida dan dampaknya ke pasar keuangan

Mata Uang Yen dan Bank of Japan

Yujiro Goto, Head of Currency Strategy di Nomura Securities Co menjelaskan, jika Kishida mundur, kemungkinan akan ada ekspektasi Motegi atau Kono akan lebih mencalonkan diri sebagai pemimpin partai. Hal ini akan membuat masyarakat mungkin membeli yen karena keduanya telah membicarakan perlunya Bank of Japan (BOJ) menaikkan suku bunga dan memperbaiki kelemahan yen sebelum pertemuan bulan Juli.

“Apakah mereka benar-benar bisa menang adalah masalah lain, karena jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan peringkat dukungan terhadap Kono menurun dan dukungan terhadap Motegi tetap rendah,” kata Goto.

Sementara itu, dia menilai Takaichi adalah satu-satunya orang yang mempunyai kemungkinan untuk mengambil sikap jelas mendukung kebijakan yang lebih akomodatif, sehingga dapat mendorong yen melemah lagi.

Sementara itu, Yuya Fukue, Trader di Rheos Capital Works Inc mengatakan, ada spekulasi bahwa pemerintahan mendatang mungkin mendukung BOJ untuk menormalisasi kebijakannya. Hal tersebut mengingat, selain Takaichi, kandidat yang mungkin mencalonkan diri sebagai ketua partai LDP seperti Ishiba, Kono dan Kato tampaknya positif terhadap normalisasi kebijakan.

Di sisi lain, dia menyebut banyak investor yang sibuk menghadapi gejolak pasar dan tidak menaruh banyak perhatian pada persaingan kepemimpinan LDP.

Sementara itu, Eiji Dohke, Chief Bond Strategist SBI Securities Co. menambahkan, mundurnya Kishida akan mempermudah BOJ melanjutkan strategi kenaikan suku bunga acuan. Dia menyebut, Kishida adalah orang yang paling vokal dalam menentang kenaikan suku bunga BOJ, sementara itu banyak kandidat calon presiden LDP berorientasi pada normalisasi.

Namun, Dohke menilai kenaikan suku bunga acuan pada akhir tahun kemungkinan akan menjadi lebih sulit.

Saham

Global Market Strategist di Invesco Asset Management Japan, Tomo Kinoshita, mengatakan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap kabinet Kishida yang rendah memunculkan harapan bahwa perubahan di tingkat atas akan meningkatkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan.

Dia mengatakan, melambatnya upaya Jepang untuk menjadi pusat pengelolaan aset akan berdampak negatif bagi saham. Kinoshita menyebut, Kishida sangat dihormati pada komunitas keuangan atas inisiatif tersebut.

Sementara itu, Charu Chanana, Head of Currency Strategy di Saxo Markets mengatakan, meski pengunduran diri Kishida dapat menimbulkan ketidakpastian, tingkat kepuasan masyarakat yang rendah berarti reaksi negatif yang signifikan ke pasar ekuitas dapat dihindari.

Chief Desk Strategist di Mizuho Securities, Shoki Omori, mengatakan, pelaku pasar tidak akan menyukai situasi yang tidak menentu. Hal ini terutama pada pelaku yang berinvestasi pada aset berisiko seperti ekuitas.

Omori mengatakan, Perdana Menteri Kishida mendorong program NISA yang baru dan sekarang dia memutuskan untuk mengundurkan diri. Menurutnya, nilai mata uang yen akan bergantung pada faktor eksternal, terutama data AS dan The Fed.

“Sementara itu, obligasi pemerintah Jepang (JGB) akan tetap menjadi pasar penawaran/permintaan. Pandangan awal saya adalah bahwa ekuitas akan terkena dampak paling besar,” ujar Omori.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah sudah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sebagai pengelola dana kompensasi batu bara (DKB) lewat skema pungut salur mitra instansi pengelola (MIP).

Arifin menyampaikan, saat ini aturan untuk pelaksanaan skema pungut salur batu bara sudah rampung dan tinggal menunggu kesiapan dari pihak Bank Mandiri.

“Kan udah sama Mandiri. Ini aturannya udah keluar, tinggal Mandiri aja yang jalanin. Kan sistemnya pakai sistem Mandiri,” kata Arifin saat ditemui di Jakarta Convention Centre (JCC) Senayan, Rabu (14/8/2024).

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjuk tiga bank BUMN sebagai mitra instansi pengelola yang bertugas memungut dan menyalurkan dana kompensasi batu bara untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).

Ketiga bank tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI).

“Dalam hak pengelolaan DKB, calon BUMN yang akan ditunjuk sebagai mitra instansi pengelola untuk kegiatan pungutan dan penyaluran DKB, tiga bank BUMN, yaitu Mandiri, BNI dan BRI,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Selasa (21/11/2023).

Arifin menyebut bahwa seluruh calon MIP sepakat untuk nantinya menggunakan dashboard sistem yang dikembangkan oleh Bank Mandiri lewat sistem E-DKB dan sepakat tidak mencantumkan leading bank.

Dalam pelaksanaan skema pungut salur DKB ini, seluruh pemegang izin usaha pertambangan (IUP)/IUP khusus (IUPK)/perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) membayar dana kompensasi ke pengelola DKB.

Nantinya, pengelola DKB menyalurkan kepada IUP/IUPK/PKP2B yang melakukan kontrak atau transaksi DMO setelah dikurangi kewajiban PPN, biaya operasional, dan imbal jasa (fee), serta dana cadangan.

Adapun, sistem eDKB akan diintegrasikan dengan sistem ePNBP dalam skema pelaksanaan pemungutan dan penyaluran DKB.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritisi utang pemerintah yang terus menumpuk hingga badai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan terjadi.

Megawati merasa bingung karena seakan-akan pemerintah terus menumpuk utang. Dia takut utang tersebut akan membebani negara ke depan.

"Utang kita nanti beber-beber saja dah, terus cara bayarnya lalu bagaimana?" ujar Megawati ketika berikan pidato di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).

Presiden ke-5 RI ini mengklaim, pernah melunasi utang pemerintah kepada Dana Moneter Internasional (IMF). Tak hanya itu, dia bangga menerbitkan Instruksi Presiden No. 8/2002 agar debitur wajib membayar Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menurutnya, berbagai langkahnya tersebut dilakukan agar negara terhindar dari kebangkrutan. Megawati pun melihat tanda-tanda pelemahan ekonomi dengan badai PHK yang belakangan terjadi.

"Sekarang sudah mulai loh, kalau enggak salah Kompas udah mulai nulis-nulis yang namanya PHK, terus mau dikasih makan apa?" jelasnya.

Megawati mengaku khawatir dengan perkembangan perekonomian sehingga terus mendorong kedaulatan pangan. Salah satunya, dengan mendorong pengembangan pangan pendamping beras.

Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp8.338,43 triliun atau setara dengan 38,64% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada April 2024.

Sementara itu, belakangan terjadi gelombang PHK di industri tekstil. BPJS Ketenagakerjaan misalnya, yang mengungkapkan sebanyak 46.001 peserta dari sektor industri pakaian jadi dan tekstil tercatat tidak lagi menjadi peserta akibat adanya PHK massal.

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR pada Selasa (2/7/2024), Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo menyampaikan peserta aktif di beberapa sektor seperti industri pakaian jadi dan tekstil dalam tren menurun sejak Januari 2023 hingga Mei 2024.

Dalam paparan yang disampaikan Anggoro, peserta aktif di sektor industri pakaian jadi turun 4,27% sejak Januari 2023 hingga Mei 2024 atau berkurang 24.996 peserta selama periode tersebut.

Dengan adanya pengurangan tersebut, peserta aktif dari sektor ini tercatat sebanyak 559.869 peserta menurut data Mei 2024 dari sebelumnya 584.865 peserta di Januari 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyoroti masih minimnya investasi baru pada sektor minyak dan gas (migas) dalam 30 tahun terakhir.

Luhut menuturkan, temuan ini dirinya dapatkan setelah melakukan identifikasi lewat gugus tugas yang dibentuk di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Jawabannya adalah satu, kita memiliki 11 hal yang harus kita perbaiki dan saya laporkan kepada presiden dan presiden terpilih, ini adalah masalah yang harus kita atasi,” kata Luhut dalam Supply Chain & National Capacity Summit 2024 di JCC Senayan, Rabu (14/8/2024).

Luhut menuturkan, selain ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), dirinya juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.Dirinya menyebut, terdapat kebijakan dari Kementerian Keuangan yang harus diperbaiki guna memperbaiki iklim investasi baru pada hulu migas.

“Ada yang salah dengan kalian [Kemenkeu], 30 tahun tanpa investasi, mungkin ada yang salah dengan peraturannya. Kita harus mengubah atau memperbaiki peraturan, menyelaraskan peraturan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, Luhut ingin permasalahan tersebut diatasi agar investor yang ingin berinvestasi di sektor hulu migas domestik semakin banyak.

“Jika tidak ada yang ingin memasuki rumah kita, pasti ada yang salah dengan kita. Jadi kita tidak bisa hanya mengatakan ini baik, baik untuk Anda, tetapi tidak baik untuk lingkungan,” ucap Luhut.

Sebelumnya, Luhut mengatakan, pemerintah membentuk satuan tugas atau task force untuk memperbaiki iklim investasi hulu migas nasional.

Perbaikan iklim investasi itu bakal menyasar pada penyederhanaan perizinan, pembenahan kontrak dan bagi hasil yang lebih menarik bagi investor yang belakangan mengarah pada pengeboran laut dalam.

“Kami lagi bikin task force untuk itu, untuk melihat aturan-aturannya,” kata Luhut selepas agenda The 2nd International & Indonesia Carbon Capture and Storage (IICCS) Forum 2024 di Jakarta, Rabu (31/7/2024).