Bisnis.com, MAKASSAR - Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga semester I/2024 tercatat sebesar Rp210,29 miliar. Impor dari wilayah dengan ibu kota provinsi Makassar itu tercatat tumbuh 28,53% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp163,6 miliar.

Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kanwil DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) Alimuddin Lisaw mengungkapkan penerimaan ini ditopang oleh impor bayar yang mengalami lonjakan cukup tinggi mencapai 273,4%.

Hingga Juni 2024, pihaknya mencatat masih terdapat importasi beras dan gula yang konsisten menyumbang bea masuk. Kondisi ini pun membuat realisasi bea masuk tumbuh 49,07% atau mencapai Rp142,58 miliar, jika dibandingkan pada semester I/2023 yang hanya Rp95,65 miliar.

"Importasi beras pada Juni 2024 saja itu menyumbang Rp9,03 miliar, sementara impor gula atau raw sugar mencapai Rp9,4 miliar. Ini tentu cukup mempengaruhi penerimaan bea cukai kita," paparnya melalui keterangan resmi, Senin (12/8/2024).

Selain dari bea masuk, meningkatnya pendapatan bea cukai Sulsel juga dipengaruhi oleh bea keluar, dengan realisasi pada semester I/2024 sebesar Rp29,13 miliar atau tumbuh 49,93% jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya Rp19,43 miliar.

Pertumbuhan ini, dikatakan Alimuddin, sebagai kompensasi pemenuhan permintaan yang sempat tertunda akibat tingginya harga ekspor kakao.

Sementara realisasi cukai pada paruh pertama 2024 justru mengalami kontraksi 20,51%. Pada semester I/2023 realisasinya tercatat bisa mencapai Rp48,53 miliar, sementara pada semester I/2024 hanya Rp38,57 miliar.

Penurunan ini selaras dengan produksi hasil tembakau (rokok) yang hanya 214,81 juta batang, berkurang 26,56% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 292,51 juta batang.

Alimuddin mengakui jika hal ini disebabkan karena adanya penyesuaian tarif cukai pada 2024 yang mempengaruhi penjualan rokok di pasaran.

"Faktor lain yang mempengaruhi penurunan penerimaan cukai karena pendapatan dari cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol (MMEA) atau minuman alkohol juga mengalami penurunan hingga 9,27%," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan adanya potensi gempa besar di dua zona megathrust Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Daryono yang melihat kemiripan potensi gempa seperti di Megathrust Nankai Jepang Selatan. Pada Jumat (8/8/2024), gempa besar terjadi di Megathrust Nankai dengan magnitudo (M) 7,1.

Daryono mengatakan, Megathrust Nankai adalah salah satu zona seismic gap, yakni zona sumber gempa potensial, tetapi belum terjadi gempa besar dalam masa puluhan hingga ratusan tahun terakhir. Megathrust Nankai diduga sedang mengalami proses akumulasi medan tegangan atau stres kerak bumi.

Berdasarkan sejarah yang dihimpun BMKG menunjukkan gempa Megathrust Nankai telah membangkitkan beberapa kali gempa dahsyat yang destruktif.

Daryono menjelaskan, gempa-gempa dahsyat tersebut hampir semuanya memicu tsunami karena sistem Megathrust Nankai berpotensi sangat aktif. Berdasarkan data sejarah gempa menunjukkan zona sumber gempa tersebut dapat memicu gempa dahsyat yang berkekuatan 8,0 magnitudo hingga lebih di setiap 1 atau 2 abad.

"Para ilmuwan Jepang meyakini Palung Nankai memiliki beberapa segmen megathrust yang jika seluruh tepian patahan tersebut tergelincir sekaligus mampu menghasilkan gempa berkekuatan hingga 9,1 magnitudo," ujar Daryono, dikutip dari Antara, Senin (12/8/2024).

Dia menyebutkan kondisi itu juga yang dikhawatirkan para ilmuwan Jepang sebagaimana telah dikeluarkannya peringatan pasca-gempa Miyazaki 7,1 magnitudo pada Jumat lalu, karena gempa besar tersebut dipicu oleh salah satu segmen di Megathrust Nankai.

Kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap Megathrust Nankai saat ini, kata Daryono, sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap Seismic Gap Megathrust Selat Sunda M8,7 dan Megathrust Mentawai-Suberut M8,9.

"Rilis gempa di kedua segmen megathrust tersebut dapat dikategorikan tinggal menunggu waktu karena kedua wilayah tersebut sudah ratusan tahun belum terjadi gempa besar," tuturnya.

Untuk itu, BMKG terus memberikan edukasi, pelatihan mitigasi, drill, evakuasi, berbasis pemodelan tsunami kepada pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, pelaku usaha pariwisata pantai, industri pantai dan infrastruktur kritis pelabuhan dan bandara pantai yang dikemas dalam kegiatan Sekolah Lapang Gempa bumi dan Tsunami (SLG), BMKG Goes To School (BGTS), dan pembentukan Masyarakat Siaga tsunami (Tsunami Ready Community).

"Kami berharap upaya dalam memitigasi bencana gempa bumi dan tsunami tersebut dapat menekan sekecil mungkin risiko dampak bencana yang mungkin terjadi, bahkan hingga dapat menciptakan zero victim," kata Daryono.

Terkait Megathrust Nankai Jepang, Daryono juga memperingatkan bahwa Indonesia patut mewaspadai dampaknya bila terjadi gempa dahsyat berikutnya di zona tersebut.

Daryono menuturkan, di zona Megathrust Nankai terdapat palung bawah laut sepanjang 800 kilometer yang membentang dari Shizouka di sebelah barat Tokyo hingga ujung selatan Pulau Kyushu sehingga gempa 7,1 magnitudo kemarin dikhawatirkan menjadi pemicu atau pembuka gempa dahsyat berikutnya di Sistem Tunjaman Nankai.

Jika kekhawatiran terjadinya gempa yang disampaikan para ahli Jepang tersebut menjadi kenyataan, lanjutnya, maka akan terjadi gempa dahsyat yang tidak saja berdampak merusak tetapi juga memicu tsunami.

"Jika gempa dahsyat di Megathrust Nankai tersebut benar-benar terjadi dan menimbulkan tsunami maka hal ini perlu kita waspadai, karena tsunami besar di Jepang dapat menjalar hingga wilayah Indonesia," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan gempa besar di Megathrust Nankai tersebut tidak akan berdampak terhadap sistem lempeng tektonik di wilayah Indonesia karena jaraknya yang sangat jauh dan biasanya dinamika tektonik yang terjadi hanya berskala lokal hingga regional pada sistem Tunjaman Nankai.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah mengkaji ulang pemberlakuan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyatakan bahwa meski kenaikan PPN 12% pada awal tahun depan sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021, pelaksanaannya tetap bisa ditunda seperti pada pemungutan pajak karbon yang seharusnya efektif per 1 April 2022.

Apalagi, menurut Ajib, pemberlakuan kenaikan tarif PPN tersebut cenderung karena aspek budgetair alias fungsi fiskal untuk menambah penerimaan negara.

Dia menjelaskan, jika pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi 2,5% pada 2024 dan 2025 maka kenaikan tarif PPN sebesar 1% akan memberikan kontribusi penerimaan tambahan tidak kurang dari Rp80 triliun pada tahun depan.

"Kalau betul aspek budgeteir ini yang menjadi pertimbangan pemerintah, seharusnya ada kajian yang lebih mendalam, karena tren daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan," ujar Ajib dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Padahal, dia mengingatkan jutaan penduduk kelas menengah turun kasta menurut temuan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Bank Mandiri dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) UI.

Tidak hanya itu, data makro ekonomi menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih ditopang kurang lebih sebanyak 60% oleh konsumsi rumah tangga. Oleh sebab itu, Ajib khawatir kenaikan tarif PPN malah akan membenahi pemerintahan presiden selanjutnya, Prabowo Subianto.

"Kalau pelemahan daya beli masyarakat ini terus dibebani oleh kebijakan fiskal yang kontraproduktif, maka target pemerintah Prabowo-Gibran yang membuat target pertumbuhan ekonomi cukup agresif akan menghadapi kendala," katanya.

Ajib pun menyarankan pemerintah mengambil jalan lain apabila ingin mendapatkan tambahan penerimaan negara. Menurutnya, ada dua kebijakan yang bisa ditempuh.

Pertama, pemerintah bisa menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Sesuai dengan PMK No. 101/2016, besaran PTKP yaitu Rp54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp4,5 juta per bulan.

"Pemerintah bisa menaikkan, misalnya, PTKP sebesar 100 juta. Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," ungkap Ajib.

Kedua, pemerintah fokus mengalokasikan tax cost alias biaya pajak dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Dia mencontoh sektor properti hingga sektor yang mendukung hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

"Namun, secara kuantitatif harus dihitung betul bahwa tax cost ini satu sisi tetap memberikan dorongan private sector [sektor swasta] tetap bisa berjalan baik, dan di sisi lain penerimaan negara harus menghasilkan yang sepadan sehingga fiskal bisa tetap prudent," tutup Ajib.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan tarif PPN menjadi 12% akan tetap berlaku pada 1 Januari 2025 sesuai amanat UU. Menurutnya, rencana tersebut hanya bisa batal apabila ada UU lain yang hapus Pasal 7 ayat (1) UU No. 7/2021.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara turut menjadi program prioritas di pemerintahan selanjutnya.

Dia mengatakan bahwa presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk memasukan program IKN ke dalam anggaran APBN 2025.

“Saya tahu ini yang banyak ditanyakan, saya mah jadi tidak ada masalah meskipun presidennya sudah berganti. Pada Januari nanti, yang memasukkan anggaran [IKN] ini bukan saya, melainkan sudah presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto,” ujarnya saat melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) PT Intiland Development Tbk di IKN, Kaltim, Senin (12/8/2024).

Orang nomor satu di Indonesia itu pun menekankan bahwa melalui komitmen ini menunjukkan pemerintah bakal tetap mendukung pembangunan proyek di luar Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) di IKN.

Dia menyebut bahwa apabila pihak swasta turut membangun IKN, maka pemerintah juga akan memberikan dukungan kepada infrastruktur yang akan hadir di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

“Jadi, jangan ada yang meragukan lagi bahwa pemerintah tidak mendukung infrastruktur di luar kawasan inti," katanya.

Kepala Negara pun mengatakan, pemerintah tetap mendukung dengan membangun akses jalan hingga penyediaan air dan listrik.

"Jadi, tetap jalan yang membangun pemerintah, air yang membangun pemerintah, listrik yang memberikan juga pemerintah dan nanti akan dimulai pada Januari tahun depan anggarannya sudah kami masukkan di RAPBN 2025 karena ini yang saya tahu yang banyak dan sering ditanyakan tidak ada masalah, meskipun presidennya sudah berganti Januari nanti," tuturnya.

Di sisi lain, Presiden Ke-7 RI itu turut mengapresiasi PT Intiland yang menerapkan konsep green building pada proyek yang akan dikerjakan di IKN.

Tak hanya itu, Jokowi juga menyinggung mengenai kebersihan udara di IKN pada Senin pagi hari ini. Oleh sebab itu, ia mengharapkan ke depannya di IKN juga harus menggunakan mobil listrik.

"Di sini semuanya harus mobil listrik. Tadi pagi saya cek air quality index di IKN 0-50 maksimalnya 50, di kota-kota sekarang ini sudah di atas 100 tetapi tadi pagi ini di sini saya cek masih berada di angka 6, dan nanti kalau mobil-mobil combustion sudah tidak boleh pasti di angka 0%, artinya sangat segar sangat bersih," tandas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melaksanakan seremoni peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Swissbel Hotel Nusantara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang dibangun oleh PT Hotel Papua Internasional.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyebut bahwa Swissbel Hotel Nusantara akan melengkapi sektor perhotelan di IKN dengan menyediakan 197 kamar.

“Swissbel Hotel ini tadi Pak Sonny [Founder Multi Modern Group] sampaikan pada saya akan dibangun 197 kamar,” kata Jokowi dalam sambutan groundbreaking investasi Swissbel Hotel Nusantara, Senin (12/8/2024).

Jokowi juga menyebut bahwa konstruksi hotel tersebut akan dilakukan kurang lebih selama 15 bulan atau diprediksi rampung pada akhir 2025.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi mengapresiasi desain Swissbel Hotel Nusantara yang dinilai telah selaras dengan konsep pembangunan IKN sebagai forest city. Di mana, seluruh bangunan gedung mengedepankan konsep green building.

Sayangnya, Jokowi tak menjelaskan secara pasti berapa total nilai investasi yang dikucurkan PT Hotel Papua Internasional tersebut. Alih-alih, dia memastikan bahwa seluruh sarana dan prasarana penunjang menuju Hotel Swissbel Nusantara dijamin akan dibangun sesegera mungkin oleh pemerintah.

“Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dengan mengucap Bimillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini peletakan batu pertama groundbreaking pembangunan Swissbel Hotel Nusantara di provinsi Kalimantan Timur secara resmi saya nyatakan dimulai,” pungkasnya.

Sebagai informasi, pembangunan Swissbel Hotel Nusantara memiliki konsep utama yang terinspirasi dari cita-cita IKN menjadi penggerak pemerataan ekonomi dari ujung barat hingga timur Indonesia. Hal itu diwujudkan dalam desain Gedung yang melengkung sebagai metafora dari gestur merangkul.

Swissbel Hotel Nusantara dilaporkan akan memiliki 9 lantai yang terdiri dari 197 kamar. Di mana, 1 lantai merupakan semi-basement yang akan dijadikan sebagai area parkir.

Di samping itu, akan terdapat ballroom luas dengan kapasitas tamping hingga 1.000 orang. Sedangkan, sejumlah fasilitas lain yang dimiliki di antaranya adalah restoran, kolam renang, pusat kebugaran (gym), kids club, sky lounge hingga rooftop.

Bisnis.com, JAKARTA - Investor asing tercatat menarik dana keluar dari China sepanjang kuartal II/2024. Keluarnya investasi asing dari negeri Tirai Bambu disebut sebagai sikap pesimisme investor terhadap negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia tersebut.

Mengutip Bloomberg pada Senin (12/8/2024), data Administrasi Valuta Asing Negara (State Administration of Foreign Exchange) China mencatat liabilitas investasi langsung China dalam neraca pembayarannya turun hampir US$15 miliar pada periode April-Juni.

Catatan tersebut menandai kedua kalinya angka investasi menunjukkan penurunan setelah sebelumnya turun sekitar US$5 miliar dalam enam bulan pertama.

Jika penurunan ini terus berlanjut di sisa 2024, maka ini akan menjadi catatan arus investasi keluar bersih atau net outflow tahunan pertama China setidaknya sejak tahun 1990, ketika data pembanding dimulai.

Investasi asing di China telah merosot dalam beberapa tahun terakhir. Berbalik dari kondisi 2021 ketika negara itu mampu mencatatkan rekor US$344 miliar. Arus keluar investor asing beriringan dengan perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketegangan geopolitik yang membuat beberapa perusahaan mengurangi eksposur mereka terhadap pasar China.

Selain itu, peralihan yang cepat ke kendaraan listrik di China juga mengejutkan pabrikan mobil asing, sehingga mereka lebih memilih menarik ataupun mengurangi investasinya.

Penurunan ini terjadi ditengah upaya China untuk menarik dan mempertahankan investasi asing, menyusul peningkatan terkecil yang pernah tercatat pada tahun lalu. Pemerintah China ingin menunjukkan bahwa mereka tetap terbuka dan menarik bagi dunia usaha asing.

Upaya ini dilakukan dengan harapan perusahaan-perusahaan tersebut akan membawa teknologi canggih dan menolak tekanan dari Amerika Serikat dan negara lain untuk memisahkan diri dari China.

Data dari SAFE, yang melacak arus investasi, dapat mencerminkan tren keuntungan perusahaan asing, serta perubahan skala operasi mereka di China. Perusahaan multinasional memiliki lebih banyak alasan untuk menyimpan uang tunai di luar negeri dibandingkan di China.

Hal tersebut karena negara-negara maju telah menaikkan suku bunga, sementara China menurunkan suku bunga untuk menstimulasi perekonomian.

Sebelumnya, data dari Kementerian Perdagangan China juga menunjukkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) baru ke China selama paruh pertama 2024 adalah yang terendah sejak pandemi covid-19 pada 2020.

Gencar Investasi Ke Luar

Sebaliknya, perusahaan-perusahaan China semakin gencar berinvestasi ke luar negeri. Hal tersebut terlihat dari nilai investasi keluar China yang mencapai juga mencapai rekor, dengan perusahaan mengirimkan US$71 miliar ke luar negeri pada kuartal II/2024, naik lebih dari 80% dari US$39 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan China kebanyakan mengalirkan investasinya ke proyek-proyek seperti kendaraan listrik dan pabrik baterai.

Data tersebut juga menunjukkan anomali dalam pengukuran surplus perdagangan China terus meningkat. Tercatat surplus perdagangan China mencapai rekor sebesar US$$87 miliar pada kuartal II/2024 dan mencapai hampir US$150 miliar pada paruh pertama 2024.

Selisih yang sangat besar tersebut menjadi sorotan Departemen Keuangan AS pada awal tahun ini yang meminta China untuk mengklarifikasi mengapa angkanya sangat berbeda.

Adapun, laporan terbaru dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) menyebut, disparitas tersebut tampaknya terutama disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan untuk mencatat ekspor dan impor barang.

Kesenjangan tersebut semakin besar setelah adanya peralihan data yang digunakan oleh otoritas China pada dua tahun lalu. Hal tersebut turut didorong oleh peningkatan produksi baru-baru ini di kawasan berikat oleh perusahaan asing.

Bisnis.com, JAKARTA – Lebih dari Rp3.500 triliun uang negara yang Joko Widodo (Jokowi) pergunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia sepanjang dirinya menjabat sebagai orang nomor satu di Tanah Air.

Faktanya, dorongan fiskal tersebut tak mengerek pertumbuhan ekonomi yang justru stagnan di angka 5%.

Membandingkan era Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY (2004-2014), dengan belanja infrastruktur yang tidak sebesar Jokowi, pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh ke atas 6%.

Penurunan angka kemiskinan selama satu dekade Jokowi pun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tidak secepat era SBY.

BPS mencatat persentase penduduk miskin terhadap total penduduk Indonesia pada 2004 sebesar 16,66%. Kemudian pada 2014 jumlah penduduk miskin turun menjadi 11,25%. Dengan kata lain, SBY berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 5,41% dalam 10 tahun.

Sementara persentase penduduk miskin di era Jokowi turun sebesar 2,22%, dari 11,25% (2014) menjadi 9,03% per semester I/2024.

Sementara melihat arah kebijakan anggaran infrastuktur tahun ini, yakni mempercepat pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi (konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, dan pangan).

Di sisi lain, BPS juga mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada 2004 di angka 9,86%. Sepanjang SBY menjadi presiden, angka pengangguran turun ke level 5,7% pada 2014.

Sementara sepanjang 2014 hingga 2024 atau masa Jokowi, TPT turun dari 5,7% menjadi 4,82% atau hanya turun 0,88%.

Efek Jangka Panjang

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat adanya perbedaan fokus pemerintah SBY dan Jokowi dalam hal pembangunan infrastruktur.

Dari sisi dampaknya kepada ekonomi seperti angka kemiskinan dan GNI, Josua menyampaikan hal tersebut tidak dapat dibandingkan karena tidak setara atau tidak apple to apple.

Pasalnya, pada pemerintah SBY kerap terjadi commodity boom. Ditambah lagi, fokus SBY dalam menjaga daya beli, jadi dampak kepada inflasi terbatas karena harga cenderung ditahan.

“Ini berbeda fokus pemerintah Pak SBY dan Jokowi. Kami nilai pembangunan infrastruktur memang tidak bisa kita rasakan dalam jangka pendek, beyond 10 tahun setidaknya infrastruktur akan berdampak positif membuka sektor usaha baru dan peluang bisnis baru,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Josua menyampaikan, dampak pembangunan infrastruktur secara singkat dapat terlihat terhadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Timur, tempat Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berada.

Per kuartal II/2024, ekonomi di Kalimantan Timur berhasil tumbuh sebesar 5,22% yang ditopang oleh salah satunya oleh sektor konstruksi. Bahkan, ekonomi Kaltim tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar 5,05% pada periode tersebut.

Ke depan, menjadi tugas rumah pemerintahan baru untuk melanjutkan pembangunan dan perbaikan kualitan SDM agar infrastruktur yang masif dibangun tidak sia-sia.

“Infra sudah kita bangun, faktor berikutnya adalah meningkatkan produktivitas labor cost, kita relatif cukup rendah. Sehingga itu menjadi pertanyaan mengapa pada saat perang dagang AS China, sebagian besar perusahaan China masuknya ke Vietnam,” jelas Josua.

Tak bosan, Josua mengingatkan bahwa investasi yang masuk perlu lebih didorong dan diarahkan kepada padat karya yang menyerap lebih banyak tenaga kerja.

“Harapannya bisa membangkitkan mendorong reindustrialisasi sehingga kita bisa mencapai trajektori untuk keluar dari middle income trap,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembatasan perdagangan dan perlindungan industri lokal menjadi langkah urgen guna menghadapi serangan produk impor yang menjadi salah satu pemicu malaise manufaktur nasional dan tercermin dalam ​​Purchasing Managers’ Index (PMI) Juli 2024.

PMI Manufaktur Indonesia pada bulan itu akhirnya berada dalam zona kontraksi setelah hampir 34 bulan berturut-turut parkir di zona ekspansi. Hasil survei yang dilakukan secara rutin oleh S&P Global itu menunjukkan PMI Manufaktur RI berada di level 49,3 pada Juli 2024 setelah hampir tiga tahun terakhir mampu bertahan pada level ekspansi atau di atas 50.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menyampaikan bahwa penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui metode credit scoring atau penilaian kredit akan berlaku di Indonesia pada 2025.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) Yulius mengatakan, hingga saat ini pihaknya terus berproses untuk menyempurnakan metode tersebut.

“Ini sedang proses, mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini selesai, tahun depan [2025],” kata Yulius saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Senin (12/8/2024).

Menurut hasil uji coba yang telah dilakukan, Yulius menyebut bahwa skema ini, telah meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap antara 5% dan 6%,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya mendorong perbankan menerapkan skema credit scoring untuk memudahkan pelaku UMKM mendapat pembiayaan dari program KUR. Usulan ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi penyaluran KUR pada tahun ini sebesar Rp300 triliun.

Teten menuturkan, sebanyak 145 negara telah menerapkan skema ini. Dalam uji coba yang dilakukan Kemenkop UKM terhadap 72.000 UMKM, penyaluran KUR bahkan meningkat hingga 5% dengan skema credit scoring.

Meski belum menjadi hal wajib di perbankan, Teten menilai bahwa skema tersebut dapat memudahkan pelaku UMKM untuk mendapat akses pembiayaan. Pasalnya, jika hanya mengandalkan data historik, akan ada banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapat pembiayaan.

“Sebab kalau masih menggunakan data historik bank, 30.000 UMKM kita belum masuk perbankan, ya bagaimana? Kalau mau menunggu mereka punya aset dulu ya nggak bisa [dapat pembiayaan],” ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Senin (22/7/2024).

Oleh karena itu, dia menilai perlu adanya inovasi dari sisi perbankan serta dukungan kebijakan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal penyaluran KUR tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjamin investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menguntungkan usai PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) resmi menanamkan modalnya untuk membangun kantor di bakal Ibu Kota baru tersebut.

Dalam sambutannya di agenda seremoni groundbreaking investasi BBCA, Presiden Jokowi mengaku gembira, pasalnya hal ini merupakan sinyal positif bagi kesuburan iklim investasi di IKN.

“Kalau BCA sudah berani masuk investasi ke Nusantara, artinya investasi di ibu kota ini pasti sangat menguntungkan. Karena, kalkulasi dan hitung-hitungannya BCA biasanya kalkulatornya tidak dobel, tetapi 10 kalkulator dipakai baru berani investasi,” kata Jokowi dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden, Senin (12/8/2024).

Jokowi menekankan, tidak mungkin BCA berani menanamkan modalnya di IKN bila tidak melihat prospek imbal hasil yang memuaskan di IKN. Atas dasar hal itu, Jokowi meminta para investor dan calon investor agar tidak ragu untuk turut serta memarkirkan modalnya.

Dia juga menyebut, saat ini telah terdapat 472 surat minat investasi atau letter of intent (LoI) yang telah berhasil dihimpun oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Di mana, usai dilakukan kurasi sebanyak 220 LoI dinilai kompatibel untuk berinvestasi di IKN.

“Saya sangat menghargai Pak Djahja [Dirut BBCA] dengan masuknya investasi ini dan kita harapkan nanti yang 220 [LoI] juga segera di seleksi oleh Kepala OIKN untuk segera merealisasikan investasinya di Ibu Kota Negara Nusantara,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga berjanji pada para investor untuk memberikan kemudahan berinvestasi di IKN. Salah satunya, para investor akan difasilitasi dengan proses legalisasi Hak Guna Bangunan (HGB) yang cepat.

“Apabila bapak ibu investasi di IKN, tanda tangan perjanjian kerja sama (PKS) cepat dan setelah tanda tangan itu, nanti dari Kementerian ATR/BPN akan mengeluarkan HGB-nya maksimal dalam waktu 11 hari, sangat cepat sekali,” pungkasnya.

Adapun sebelumnya, pembangunan IKN dipastikan tak hanya bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) semata, melainkan juga ditopang dari investasi swasta dan BUMN.

Jokowi menyebut sebanyak 55 perusahaan telah menanamkan modalnya di IKN dengan total nilai investasi mencapai Rp56,2 triliun hingga periode Agustus 2024.

“Dan per hari ini, perlu juga saya sampaikan bahwa di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk [ke IKN] sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking,” kata Jokowi.

Jokowi merinci, mayoritas proyek investasi tersebut merupakan pembangunan kantor dan perbankan yang mencapai 14 proyek. Kemudian, sektor retail dan logistik mencapai 10 proyek.

Selanjutnya, sektor hunian dan area hijau ada 9 proyek, perhotelan 8 proyek, pendidikan 6 proyek, kesehatan 3 proyek, media dan teknologi 3 proyek dan terakhir sektor energi dan transportasi sebanyak 2 proyek.

Adapun, hingga akhir 2024, pemerintah menargetkan investasi yang masuk ke IKN mencapai Rp100 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) membongkar kondisi usaha industri petrokimia dan turunannya yang mengalami keterpurukan. Hal ini lantaran permintaan pesanan baru yang semakin turun.

Kondisi ini juga terjadi di berbagai subsektor industri manufaktur lainnya dan menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Presiden menyinggung kontraksi Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia di level 49,3 pada Juli 2024.

Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto mengatakan, keterpurukan industri petrokimia hulu dan hilir telah terlihat dari penurunan utilitas produksi dalam negeri di kisaran 50%-70%.

"Betul kondisinya seperti itu [PMI manufaktur terkontraksi]. Di hulu industri petrokimia utilisasinya menurun sampai di bawah 70%, bahkan di industri plastik utilisasi mencapai 50%," kata Budi kepada Bisnis, Senin (12/8/2024).

Dalam hal ini, Budi menyoroti dua penyebab utama yang membuat PMI manufaktur kontraksi, yaitu daya beli masyarakat yang rendah dan gempuran produk impor.

Saat ini, yang perlu diatur adalah pengaturan impor yang disebut masih 'amburadul' alias tak beraturan. Menurut Budi, aturan tata niaga impor semakin berantakan semenjak revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 26/2023 yang menghilangkan beberapa sistem border pada sejumlah komoditas.

Laju impor yang semakin tak terkendali membuat kondisi penjualan yang masih memprihatinkan. Pihaknya saat ini masih menunggu gairah pasar untuk bangkit dan ditahannya aliran impor, khususnya impor ilegal.

"Inaplas berharap Permendag 36/2024 dihidupkan agar kendali impor memiliki dasar data neraca komoditi sehingga hulu dan hilir terlindungi," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, selain dari tujuh komoditas yang tengah digodok regulasi pengamanan dari serbuan barang impor, khususnya barang jadi atau produk hilir, pihaknya menilai pengamanan terhadap produk turunan petrokimia, yaitu plastik juga darurat untuk dilakukan.

"Ada ya kita lihat kemarin plastik, plastik bukan dumping, tetapi ini soal perlu dilartaskan [larangan terbatas] atau pembatasan restriksi," kata Febri saat ditemui di Kantor Kemenperin.

Sejumlah komponen dalam industri plastik terancam lantaran tidak lagi dikenakan komponen (larangan dan pembatasan) yang lengkap. Terlebih, jumlah restriksi atau pembatasan perdagangan yang minim di Indonesia.

"Jumlah restriksi Indonesia itu sedikit dibandingkan dengan Amerika, China. Kalau kita ekspor hasil manufaktur ke China itu ada lebih dari 3.000 jenis restriksi, ke Amerika juga begitu. Kita baru ada 100-an," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengaku telah menerima sejumlah keluhan dari pelaku UMKM imbas adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) Yulius menyampaikan, pihaknya hingga saat ini sedang membahas sejumlah keluhan yang masuk. Namun, dia belum bisa menjabarkan lebih lanjut mengenai respon Kemenkop UKM terhadap keluhan-keluhan tersebut.

“Ada keluhan tapi kami bahas, karena itu arahan Kementerian Kesehatan, nanti akan konsepkan respons kita, jadi saya belum bisa ngomong di sini,” kata Yulius saat ditemui di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Kesehatan melarang penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Aturan ini lantas menimbulkan kekhawatiran, lantaran dinilai dapat mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima. Mengingat, para pedagang ini sebagian besar menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok eceran.

Larangan ini juga dinilai dapat memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah melonjaknya harga bahan pokok saat ini.

“Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air,” ujar Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) Ali Mahsun dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki sebelumnya meminta waktu untuk mempelajari beleid ini mengingat Kemenkop UKM tidak dilibatkan dalam proses penyusunan regulasi tersebut.

Oleh karena itu, dia meminta waktu untuk mempelajari beleid tersebut, sebelum merespons keluhan-keluhan tersebut.

“Saya lihat dulu ya, saya belum pelajari betul karena kita nggak dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Jadi saya kasih waktu dulu,” kata Teten saat ditemui di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, Rabu (7/8/2024).