Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni mengungkap perkembangan terbaru terkait pembelian 3 unit kapal baru dalam rangka peremajaan armada perusahaan setelah resmi menerima Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk 2024 senilai Rp1,5 triliun.

Direktur Utama Pelni, Tri Andayani menjelaskan, saat ini proses pembelian kapal baru ini masih berada di tahap awal, yakni pemilihan konsultan desain kapal. Dia menuturkan, konsultan tersebut nantinya akan membantu Pelni dalam merancang kapal penumpang yang akan dibeli sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Untuk proses pemilihan konsultan sampai desainnya selesai itu kita proyeksikan membutuhkan waktu sekitar 8 bulan," kata wanita yang akrab disapa Anda, dikutip Jumat (2/8/2024).

Anda menuturkan, saat ini perusahaan belum memiliki jadwal atau timeline pasti terkait target kedatangan kapal-kapal baru tersebut. Dia menyebut, timeline baru dapat disusun setelah perusahaan mendapat jadwal pasti cairnya PMN dan menerima dana tersebut.

Dia menyebut, waktu pengerjaan satu unit kapal umumnya akan membutuhkan waktu sekitar 2 tahun. Waktu tersebut tidak termasuk 8 bulan yang dilakukan perseroan untuk memilih konsultan desain kapal.

Dia memaparkan, dengan asumsi PMN cair ke Pelni pada Desember 2024, perseroan kemungkinan akan menyelesaikan proses pemilihan konsultan serta desain kapal pada akhir 2025. Setelahnya, proses pembuatan kapal pesanan Pelni pun kemungkinan akan dimulai pada awal 2026.

"Kalau 2026 mulai bikin, berarti akhir 2028 itu sudah selesai. Sehingga, paling cepat itu kapal sudah bisa digunakan awal 2029," jelas Anda.

Anda melanjutkan, Pelni juga telah menjajaki pembuatan kapal ini ke beberapa Negara Di kawasan Eropa dan Asia. Dia juga memastikan, pengadaan kapal akan dilaksanakan secara transparan melalui proses tender berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik.

Sebelumnya, Anda menyebut, 3 unit kapal baru penumpang tersebut untuk menggantikan kapal-kapal penumpang Pelni yang usianya sudah melebihi usia teknisnya, yaitu 30 tahun.

Dia menuturkan, kapal-kapal yang akan diganti sesuai urutan umur tertua kapal yang dimiliki oleh Pelni, yaitu Kapal Umsini dan Kapal Kelimutu yang telah berusia 39 tahun serta Kapal Lawit yang telah berusia 38 tahun pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mengecam pemerintah atas disahkan nya Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum APTI Jawa Tengah, Wisnu Brata mengatakan kebijakan tersebut dapat membawa dampak yang merugikan bagi Industri Hasil Tembakau (IHT) dan petani tembakau.

"Jika pedagang mengalami kerugian pasti dampaknya akan ke petani juga. Kalau penjualan turun, maka penyerapan tembakaunya juga turun. Industri terdampak, akhirnya terjadi PHK massal," kata Wisnu dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

Terdapat beberapa pasal yang menjadi permasalahan dari PP kesehatan dan menjadi pembatasan IHT, salah satunya larangan penjualan rokok eceran hingga larangan penjualan dalam jarak 200 meter dari institusi pendidikan.

Padahal, selama ini pelaku industri telah mendapatkan berbagai keterbatasan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No 109/2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.

"Kalau begini, akan tercipta pengangguran yang semakin banyak," ujarnya.

Dia menerangkan aturan ini akan menghantam rantai pendapatan di sektor tembakau, terutama bagi para pedagang kecil karena akan mengalami penurunan pendapatan.

Lebih lanjut, Wisnu menilai bahwa disahkannya PP Kesehatan ini menjadi bentuk ketidakbijaksanaan pemerintah. Menurut dia, pemerintah salah membaca strategi karena selalu mengambil perspektif bahwa Indonesia menjadi negara pasar dari produk tembakau, bukan penghasil.

Padahal, pemerintah semestinya memposisikan negara sebagai penghasil produk tembakau, mengingat keberadaan rantai tembakau di Indonesia mulai dari hulu sampai hilir.

Wisnu juga menyoroti tertutupnya proses penyusunan aturan tersebut yang tidak melibatkan para pemangku kepentingan di IHT. Bahkan, beberapa masukan yang disampaikan industri maupun petani perihal aturan ini pun tidak pernah diakomodir.

"Ini bentuk arogansi pemerintah yang tidak menerima aspirasi sektor tembakau, terutama dari para petani dan buruh, untuk kepentingan satu pihak yaitu pengendalian rokok. Padahal di atas kesehatan, ada faktor kesejahteraan,” terangnya.

Dia menduga di balik penyusunan aturan ini ada kepentingan yang sangat kuat yang mempengaruhi pemerintah untuk mematikan IHT dari hulu ke hilir. Yang pasti, pihaknya akan mempertimbangkan langkah selanjutnya sebagai bentuk penolakan dari diresmikannya

“Karena aturan ini cacat proses. Kami ini cuma diundang sekali saja dan pada pembahasan selanjutnya kami tidak pernah diundang lagi,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah dengan fitur online payment virtual card tokenization pada Jumat (2/8/2024).

Gubernur BI Perry Warjiyo meresmikan KKI Segmen Pemerintah usai dirinya menjelaskan mengenai visi dan inisiatif dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2030, Jumat (2/8/2024).

Peresmian tersebut kemudian juga dilakukan bersama dengan Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo Manuhutu, Plt. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Patria Susantosa dan Ketua Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia Santoso Liem.

“QR Indonesia standard dalam Kartu Kredit Indonesia (KKI) ini akan diperluas untuk memudahkan transaksi belanja Pemerintah, tidak hanya untuk perjalanan tapi juga untuk membeli produk-produk UMKM karya-karya bangsa,” ujar Perry dalam Karya Kreatif Indonesia (KKI) dan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) 2024 pada Jumat (2/8/2024).

Perry berharap fitur KKI dapat mendorong inklusi dan digitalisasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Dalam paparannya, dia mengungkapkan timeline pengembangan KKI telah berlangsung dari 19 Agustus 2022, yakni dalam peluncuran QRIS.

Kemudian, Perry mengatakan pengembangan dilanjutkan dengan kartu fisik dan QRIS Merchant Presented Mode (MPM) pada 2023, dan kemudian virtual card tokenization yang diresmikan hari ini.

Dalam paparan BI, diungkapkan bahwa KKI segmen pemerintah fitur QRIS merupakan quick wins implementasi yang diklaim tepat digunakan untuk bertransaksi di lebih dari 30 juta merchant yang didominasi UMKM.

Untuk memfasilitasi transaksi belanja pemerintah dengan nilai besar, dikembangkan fitur kartu fisik yang dapat ditransaksikan di seluruh Electronic Data Capture (EDC) milik Penyedia Jasa Pembayaran (PJP).

"BI mengembangkan KKI segmen pemerintah fitur online payment yang bisa ditransaksikan di berbagai mitra marketplace atau e-commerce pemerintah.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2024 akan mencapai 5% secara tahunan (year-on-year/yoy).

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024, Jumat (2/8/2024).

“Kami memperkirakan untuk triwulan kedua, berarti antara April, Mei, dan Juni yang sudah selesai, akan tumbuh di 5,0% atau bahkan sedikit di atas 5% year-on-year,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, pertumbuhan ekonomi kuartal II/2024 diperkirakan akan ditopang terutama oleh terjaganya konsumsi rumah tangga dan investasi yang mulai meningkat.

“Kita perkirakan konsumsi rumah tangga dan investasi masih menjadi faktor yang memberikan kontribusi yang baik,” kata dia.

Sejalan dengan itu, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat pada kuartal II/2024, terutama untuk ekspor sektor manufaktur dan pertambangan, baik ke India maupun China.

Sri Mulyani mengatakan, ke depan, aktivitas perekonomian domestik akan terus mengalami peningkatan hingga akhir 2024.

Dari sisi fiskal, imbuhnya, belanja pemerintah akan terus difokuskan untuk mengendalikan stabilitas harga dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan konsumsi domestik yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Selain itu, belanja terkait penyelenggaraan Pilkada serentak pada November mendatang juga diperkirakan akan berkontribusi pada aktivitas belanja dan aktivitas konsumsi di masyarakat.

Sri Mulyani menambahkan, kegiatan investasi hingga akhir 2024 juga diperkirakan menguat sejalan dengan penyelesaian berbagai proyek-proyek nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Petronas Indonesia tengah mengejar pengembangan Lapangan Hidayah yang terletak di Wilayah Kerja North Madura II.

“Kami berharap agar fase pengembangan Hidayah dapat berjalan sesuai dengan jadwal yakni onstream pada 2027, dengan perkiraan produksi mencapai 19.000 bopd [barel minyak per hari],” kata Vice President of Production Operations Petronas Indonesia Wimbuh Nawa Nugroho lewat siaran pers, Kamis (1/8/2024).

Petronas Indonesia mencatatkan produksi migas sebesar 25.000 barel setara minyak per hari (boepd) pada kuartal kedua tahun ini dari keseluruhan aset dan hak partsipasi (PI) produksi.

Wimbuh mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk berkontribusi positif terhadap industri hulu migas di Indonesia melalui pengembangan bisnisnya secara berkelanjutan.

“Komitmen itu terwujud dengan perpanjangan kontrak bagi hasil untuk WK Ketapang di utara Pulau Madura. Dengan perpanjangan ini, Petronas dapat terus beroperasi hingga tahun 2048,” kata Wimbuh.

Adapun, pemerintah telah menyetujui rencana pengembangan lapangan pertama atau PoD I Lapangan Hidayah, bagian dari WK North Madura II pada 27 Desember 2022 lalu. Petronas menemukan cadangan setelah melakukan pengeboran tiga sumur eksplorasi di wilayah ini.

Sumur terakhir yang dibor adalah Hidayah-1 yang menghasilkan penemuan dengan estimasi cadangan minyak sekitar 88,55 million stock tank barrel (MMSTB).

Lapangan Hidayah berlokasi sekitar 6 kilometer di utara Pulau Madura. Di kawasan ini beberapa lapangan migas sudah terlebih dahulu beroperasi.

SKK Migas menargetkan lapangan ini mulai beroperasi komersial pada awal 2027 dengan tingkat produksi saat itu berada di kisaran 8.973 barrel oil per day (bopd).

Blok Hidayah akan mencapai puncak produksi pada 2033 dengan kisaran produksi 25.276 bopd. Lapangan ini diperkirakan akan aktif berproduksi selama 15 tahun (2027-2041).

Dalam kurun waktu tersebut, operator blok diperkirakan akan memberikan kontribusi penerimaan negara sebesar US$2,1 miliar atau setara dengan sekitar Rp31 triliun.

Sementara itu, perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengembangan Lapangan Hidayah, antara lain terdiri atas biaya investasi (di luar sunk cost) yang diperkirakan sekitar US$926 juta; biaya operasi termasuk PBB sampai lapangan mencapai economic limit sebesar sekitar US$1,99 miliar; dan biaya abandonment and site restoration (ASR) sebesar sekitar US$201 juta.

Seperti diberitakan sebelumnya, Petronas berencana melepas sebagian hak partisipasi (PI) atau melakukan farm-out di dua aset operasinya di Indonesia, yaitu Blok North Madura II dan Blok Bobara. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi risiko pengembangan kedua lapangan tersebut.

Petronas saat ini memiliki 100% kendali atas Blok Eksploitasi North Madura II di lepas pantai Jawa Timur dan Blok Eksplorasi Bobara di laut dalam Papua Barat.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan, dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan bahwa divestasi sebagian PI ini bertujuan untuk berbagi risiko pengembangan lapangan dengan mengajak mitra baru.

“Petronas akan mengurangi porsinya dengan mengajak partner lain untuk sharing knowledge,” kata Benny dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (19/7/2024).

Menurut Benny, divestasi semacam ini lazim dilakukan di industri hulu migas yang memiliki risiko tinggi.

Berdasarkan catatan SKK Migas, beberapa lapangan lain yang sedang dalam proses farm-out termasuk WK Akia dan WK Andaman I, serta beberapa lapangan eksploitasi seperti WK Raja/Pendopo, WK Pandan, WK Offshore Duyung, WK Tarakan Offshore, WK Ogan Komering, WK South East Madura, dan WK Brantas.

Benny juga menyampaikan bahwa SKK Migas terus menjaring mitra potensial baru untuk berinvestasi di lapangan migas Indonesia. Sejumlah perusahaan migas global kelas menengah telah menunjukkan minat untuk masuk ke pasar Indonesia.

“Akan ada kesempatan bagi perusahaan lain untuk farm-in ke sana,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menghentikan sebanyak 22 kasus penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur di 11 lokasi sepanjang semester I/2024.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menyampaikan, kerugian yang dapat diselamatkan mencapai Rp277 miliar.

“Kita berhasil menghentikan 22 kali penyelundupan BBL di 11 lokasi dengan kerugian yang dapat diselamatkan kurang lebih Rp277 miliar,” ungkap Pung dalam konferensi pers Kinerja PSDKP Semester I/2024 di Kantor KKP, Jumat (2/8/2024).

Jumlah kasus yang berhasil diungkap tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP Drama Panca Putra mengatakan, setidaknya sebanyak 15 kasus penyelundupan benur berhasil terungkap pada 2023.

Dari total 15 kasus tersebut, Drama mengungkapkan bahwa sebanyak 1,3 juta ekor benur berhasil diselamatkan dan dilepasliarkan.

“Hasil daripada pengawasan kita tentu ada peningkatan karena kolaborasi dari aparat penegak hukum itu semakin kita tingkatkan,” ungkapnya.

Pascadiberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No.7/2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.), Drama mengakui bahwa pihaknya memperketat pengawasan terhadap kegiatan budidaya dan pengeluaran benur dari Indonesia.

Adanya kebijakan ini, kata dia, sekaligus memberikan peluang bagi pembudidaya benur untuk melakukan budidaya di dalam negeri dan juga untuk kerja sama di luar negeri.

Adapun, PSDKP bersama tim gabungan terus memperketat pengawasan terhadap kegiatan budidaya dan pengeluaran benur dari Indonesia, untuk mempersempit ruang gerak penyelundup benur.

“Sebisa mungkin kita berantas habis supaya negara dapat PNBP karena kalau diliarkan terus-terusan, negara tidak dapat apa-apa,” pungkas Ipung.

Bisnis.com, JAKARTA — Data Purchasing Managers' Index atau PMI manufaktur Indonesia terkontraksi cukup tajam dalam 4 bulan terakhir.

Industri manufaktur pun disebut membutuhkan stimulus untuk mendongkrak PMI, salah satunya dari penerapan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Berdasarkan data yang dirilis S&P Global kemarin, Kamis (1/8/2024), PMI Indonesia berada di angka 49,3 per Juli 2024 dari sebelumnya 54,2 pada Maret 2024.

Menyikapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menilai ada beberapa faktor yang membuat PMI terkontraksi.

"Pertama, banyak industri dalam negeri sudah terlanjur gulung tikar, karena buruknya iklim usaha, banyaknya pungli dan rendahnya produktivitas produksi serta infrastruktur yang tidak memadai," katanya.

Kedua, lanjut Darmadi, anjloknya PMI merupakan imbas dari bergugurannya industri dalam negeri karena derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas.

Menurutnya, banyak barang masih bisa diimpor oleh sebagian pengusaha dengan memakai berbagai jasa yang ditawarkan, tentu dengan harus membayar mahal untuk mendapatkan kuota impor. Sebagian barang yang dilarang impor bahkan juga bisa menggunakan jasa Borongan atau melalui mekanisme under name.

“Tentu hal ini diduga melibatkan oknum Bea Cukai," ujarnya.

Menurutnya, faktor-faktor tersebut juga menyebabkan banyak industri yang produksinya menurun. Tak heran, PHK terjadi di mana-mana karena utilisasi merosot. Akibatnya, PMI pun turun. Kondisi itu, kata Darmadi, sebenarnya sudah dirasakan oleh sejumlah industri di Tanah Air.

"Hampir 80%-90% pabrik tekstil, pakaian, alas kaki dan keramik sudah bangkrut. Selain industri-industri tersebut, masih banyak sederetan industri-industri yang sedang bergumul untuk survive," jelasnya.

Darmadi memandang, langkah penyelamatan yang dilakukan pemerintah saat ini juga sudah tidak efektif atau sulit menolong kondisi sektor industri karena supply chain sudah rusak parah.

Tak hanya itu, Darmadi juga menilai, sidak di lapangan semakin meresahkan pengusaha dan tidak bisa menolong apa-apa. Sementara itu, barang-barang impor tersebut sudah terlanjur masuk ke Indonesia melalui jalur tidak benar.

“Barang-barang tersebut telah membanjiri Indonesia, sulit dimusnahkan seluruhnya, paling-paling jadi sasaran pemerasan oknum saja."

Yang lebih miris lagi, lanjutnya, para pelaku usaha di bawah cemas atas kondisi yang kian karut-marut. Saat ini, banyak pedagang di toko-toko dan mall tidak berani membuka toko karena tidak jelas asal muasal barang importasi. Khawatirnya, barang itu melalui jalur yang tidak benar.

BMAD Jadi Solusi

Darmadi menyarankan pembenahan harus segera dilakukan mulai sekarang dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat. Dengan begitu, tidak banyak lagi industri lokal yang ambruk, dan PHK massal tidak terus menerus mengepung dunia usaha.

Untuk menyelamatkan sektor industri secara umum, menurutnya, pemerintah harus segera mengimplementasikan kebijakan Bea Masuk Antidumping (BMAD) sebagaimana diterapkan terhadap industri keramik.

"Kebijakan BMAD untuk keramik impor asal Tiongkok [China] itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri Tanah Air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," tegasnya.

Kendati demikian, Darmadi memandang bahwa kebijakan BMAD dan langkah penegakan hukum dalam menyelamatkan sektor industri belumlah cukup memadai dalam menyelesaikan persoalan ini.

Pemerintah diminta segera melakukan transformasi di sektor industri. Contoh positif dengan adanya transformasi bisa dilihat ketika para importir keramik bertransformasi dan bisa menarik investasi-investasi baru.

Di sisi lain, penegakan hukum barang-barang ilegal dan kebijakan BMAD harus cepat dilakukan. "Tidak boleh berlarut-larut karena saat ini saja sudah terlambat," ujarnya.

Sementara itu, Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI berharap Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan segera memutuskan dan menerapkan kebijakan BMAD untuk keramik impor dari China setelah sebulan dikeluarkannya Laporan Hasil Akhir Penyelidikan.

Pasalnya, pelaku industri keramik khawatir para importir memanfaatkan celah waktu saat ini dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar guna menghindari pengenaan BMAD. Jika terjadi, situasinya tentu bakal sangat merugikan industri keramik nasional. (Afiffah Rahmah/Aziz Rahardyan)

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah didesak untuk segera memberikan langkah konkret guna menyelamatkan produktivitas manufaktur yang saat ini memasuki zona merah. Salah satunya dengan pemberlakuan hambatan impor.

Berdasarkan data yang dirilis S&P Global, PMI manufaktur Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 4 bulan terakhir. Pada Maret lalu PMI berada di level ekspansi 54,2, tetapi pada Juli terkontraksi ke 49,3.

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan, kondisi tersebut juga terlihat dari banyaknya industri dalam negeri yang gulung tikar karena tekanan iklim usaha yang membuat produksi turun.

"Anjloknya PMI imbas bertumbangannya industri dalam negeri karena derasnya barang-barang impor yang masuk tanpa prosedur yang jelas," ujar Darmadi dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (2/7/2024).

Dia menilai praktik impor ilegal masih banyak ditemukan meskipun larangan terbatas (lartas) impor diberlakukan. Tak sedikit pelaku usaha yang membayar mahal untuk mendapatkan kuota impor.

Faktor-faktor lainnya yang juga menggambarkan keterpurukan industri manufaktur yakni terlihat dari fenomena PHK massal industri tekstil karena utilitas produksi yang terus menurun.

"Hampir 80%-90% pabrik tekstil, pakaian, alas kaki dan keramik yang sudah bangkrut. Selain industri-industri tersebut, masih banyak sederetan industri-industri yang sedang bergumul untuk survive," terangnya.

Menurut dia, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah belum ada yang efektif untuk menyelamatkan industri. Terlebih, saat ini produsen manufaktur telah mengalami rontoknya rantai pasok yang dipicu gempuran barang impor murah.

Langkah pemerintah menghadirkan Satgas Impor Ilegal pun belum tampak signifikan membantu industri. Alih-alih, sidak di lapangan semakin meresahkan pedagang. Darmadi menyebut barang ilegal yang sudah bertebaran di pasar sulit dimusnahkan.

"Paling-paling jadi sasaran pemerasan oknum saja. Sekarang banyak pedagang di toko-toko dan mal tidak berani buka toko, karena tidak jelas barang yang didagangkan di toko yang di beli dari importir, apakah melalui jalur benar atau tidak?" ungkapnya.

Untuk itu, dia menyarankan pembenahan dengan memperbaiki sistem dan pengawasan yang ketat. Salah satunya dengan mengimplementasikan kebijakan bea masuk antidumping (BMAD) sebagaimana diterapkan terhadap industri keramik.

"Kebijakan BMAD untuk keramik impor Tiongkok itu cukup relevan sebagai upaya memperkuat sektor industri tanah air, hanya saja implementasi kebijakan tersebut harus segera dilakukan," tegasnya.

Meskipun, kebijakan BMAD dan langkah penegakkan hukum dalam menyelamatkan sektor industri tetap dinilai belum cukup memadai dalam menyelesaikan polemik manufaktur.

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik (Asaki) Edy Suyanto mengatakan, pihaknya berharap pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan untuk segera menerapkan kebijakan BMAD keramik impor dari China.

Hal ini lantaran utilitas industri keramik yang disebut teris tergerus hingga ke level 69% pada 2023. Hasil penyelidikan Komite Antidumping Indonesia (KADI) pun menunjukkan adanya praktik dumping dari perusahaan China yang merugikan industri.

"Para importir akan memanfaatkan celah waktu tersebut dengan melakukan importasi dalam jumlah yang sangat besar untuk menghindari pengenaan BMAD. Hal tersebut tentu nya sangst merugikan industri keramik nasional," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan stabilitas sistem keuangan pada kuartal kedua 2024 tetap terjaga di tengah berbagai risiko global yang masih tinggi.

Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2024, Jumat (2/7/2024).

“Stabilitas sistem keuangan pada kuartal II/2024 tetap terjaga di tengah peningkatan tekanan di pasar keuangan global dan juga seiring dengan ketidakpastian ekonomi global dan risiko geopolitik yang masih tinggi,” katanya.

Sri Mulyani mengatakan, tekanan dari sisi global saat ini mulai terpantau sedikit mereda, tapi KSSK melihat bahwa berbagai risiko yang berkembang perlu terus dicermati dan diantisipasi ke depan.

Dia menjelaskan, ketidakpastian pasar keu global masih tinggi, di tengah pertumbuhan ekonomi dunia cenderung lemah meski relatif stabil.

Hal ini sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund (IMF) dalam World Economic Outlook edisi Juli 2024 yang memperkirakan pertumbuhan global tahun ini akan mencapai 3,2%.

Sri Mulyani mengatakan, perkiraan tingkat pertumbuhan tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi global pada 2023 yang sebesar 3,2%.

“Ini outlooknya 3,2% berarti pertumbuhan ekonomi dunia masih stagnan lemah dan bahkan lebih lemah dibandingkan tahun lalu yang dianggap sebagai tahun yang sudah stagnan lemah,” jelas Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni optimistis dapat mengangkut hingga 5,5 juta penumpang kapal sampai akhir 2024 seiring dengan tingginya minat masyarakat terhadap moda ini.

Perseroan juga tengah mengajukan dispensasi kepada regulator untuk memperbolehkan memuat penumpang melebihi kapasitas yang ada.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani menjelaskan, perseroan telah melayani sekitar 2,6 juta penumpang hingga semester I/2024. Pihaknya pun optimistis jumlah penumpang Pelni hingga akhir 2024 dapat melebihi realisasi pada 2023 lalu.

"Akhir 2023 kami membukukan jumlah penumpang sebanyak 5,3 juta. Saya proyeksikan di akhir tahun bisa mencapai 5,4 sampai 5,5 juta penumpang, sampai semester I/2024 sendiri jumlahnya sudah 2,6 juta orang," jelas wanita yang akrab disapa Anda ini di Jakarta pada Kamis (1/8/2024).

Anda menyebut, optimisme perseroan didukung oleh meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan moda transportasi kapal laut. Hal ini seiring dengan semakin pulihnya mobilitas masyarakat setelah pandemi Covid-19.

Selain itu, kenaikan jumlah penumpang pada sisa 2024 juga didukung oleh periode liburan akhir tahun. Anda optimistis jumlah penumpang kapal Pelni akan terkerek naik dengan adanya libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Untuk mengakomodasi tren pertumbuhan ini, Anda menyebut pihaknya tengah mengajukan dispensasi kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memperbolehkan perseroan memuat kapal melebihi kapasitas penumpang yang ada.

"Kami meminta ke Kementerian Perhubungan dispensasi penumpang sebesar 150% dari kapasitas penumpang kapal. Karena memang jumlah permintaan atau demand dari masyarakat saat ini sangat besar,” kata Anda.

Adapun, Anda menyebut jumlah penumpang Pelni sebelum pandemi Covid-19 sempat mencapai kisaran 5,4 juta dalam 1 tahun. Namun, angka tersebut melorot akibat pandemi yang membatasi pergerakan masyarakat.

"Sebelum masa pandemi, jumlah penumpang [Pelni] kurang lebih 5,4 juta dalam satu tahun dan kemudian menurun tajam pada 2020 dan 2021. Setelah itu, meningkat lagi seiring PPKM dibuka," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Aktivitas industri manufaktur nasional masuk pada zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Inkonsistensi kebijakan pengaturan impor produk hilir disebut sebagai penyebabnya.

Kondisi industri yang terkontraksi ditunjukkan melalui Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia yang merosot ke level 49,3 pada Juli 2024 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya 50,7.

Berdasarkan laporan S&P Global, PMI manufaktur Indonesia tercatat terkontraksi di bawah level 50 terakhir kali pada Agustus 2021 saat masa pandemi. Kala itu, PMI manufaktur Indonesia berada di level 43,7. Setelah itu, kinerja manufaktur terus berekspansi.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita menyebut, terkontraksinya kinerja manufaktur tersebut telah diprediksi sejak berlakunya aturan relaksasi impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 pada Mei 2024 lalu.

"Kami tidak kaget dan logis saja melihat hasil survei ini, karena ini semua sudah terprediksi ketika kebijakan relaksasi impor dikeluarkan," kata Agus melalui keterangan tertulis, Kamis (1/8/2024).

Agus menerangkan bahwa kontraksi PMI manufaktur Indonesia dipengaruhi oleh penurunan secara bersamaan antara output dan pesanan baru. Terlebih, permintaan pasar yang turun sehingga penjualan semakin susut.

Untuk itu, dia pun mendorong sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Ekspansi pada PMI manufaktur dapat kembali cemerlang apabila pemerintah mengembalikan kebijakan yang pro industri.

"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," ujarnya.

Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.

Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor).

Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.

Dalam hal ini, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 dinilai dapat membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.

"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," tuturnya.

Pengetatan Impor

Executive Director Celios Bhima Yudhistira menilai pengetatan keran impor barang jadi serta guyuran insentif mendesak dilakukan untuk mendorong industri manufaktur kembali bergairah.

"Yang paling mendesak segera perketat keran impor barang jadi yang memiliki subsitusi lokal, berikan lebih banyak insentif ke industri yang padat karya khususnya tekstil pakaian jadi dan alas kaki," kata Bhima kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Bhima menerangkan, kontraksi PMI manufaktur salah satunya ditengarai adanya inkonsistensi kebijakan impor barang jadi atau produk hilir. Terlebih, aturan terakhir melalui Peraturan Menteri (Permendag) No. 8/2024 justru memberikan relaksasi impor.

Kondisi tersebut menyebabkan persaingan industri di dalam negeri makin ketat dengan barang impor. Sementara itu, kondisi permintaan konsumen dalam fase melambat dan ditambah banjir barang impor.

Selain itu, kondisi manufaktur nasional juga tertekan lantaran permintaan kelas menengah khususnya di perkotaan turun dikarenakan berbagai tekanan naiknya harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, dan perumahan serta tingginya suku bunga pinjaman.

"Akibatnya permintaan industri tergerus, apalagi momentum kenaikan musiman konsumsi rumah tangga baru menunggu libur panjang natal dan tahun baru. Jadi pelaku usaha juga antisipasi dengan mengurangi pembelian bahan baku," tuturnya.

Apalagi, pada masa-masa transisi pemerintahan juga memengaruhi keputusan ekspansi industri. Dalam hal ini, Bhima menekankan pentingnya menjaga ekspektasi masyarakat terutama soal alokasi APBN 2025 terkait bansos dan subsidi.

Pemerintahan ke depan juga diharapkan dapat lebih banyak diisi oleh profesional yang memang bergelut di bidang industri, keuangan dan investasi.

Dihubungi terpisah, Executive Director Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal mengatakan, ada berbagai faktor dari hulu ke hilir yang menekan indeks PMI manufaktur saat ini.

"Dari hulu, biaya atau belanja produksi itu cenderung mengalami peningkatan terus, sementara dari sisi penjualan di hilir ini banyak mengalami keterbatasan, baik di pasar domestik maupun ekspor," terangnya.

Faisal menerangkan, apabila dilihat dari indeks harga produsen saat ini relatif lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga konsumen. Artinya, produsen tengah berupaya menahan kenaikan harga di tengah peningkatan biaya produksi.

Di samping itu terdapat masalah faktor persaingan dengan barang impor untuk beberapa jenis produk manufaktur seperti tekstil, produk tekstil, alas kaki, keramik, dan lainnya.

"Pemerintah perlu memberikan perhatian ekstra terhadap industri manufaktur nasional, kalau tadi indikatornya selain PMI sudah negatif, sekarang PMI sebelumnya positif, sekarang sudah masuk ke zona negatif," pungkasnya.

Faktor Eksternal

Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia membeberkan kondisi dunia usaha yang mengalami banyak tekanan eksternal sehingga membuat PMI manufaktur Indonesia terkontraksi ke level 49,3 pada Juli 2024.

Wakil Ketua Umum Kadin Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, kondisi tersebut cenderung dipengaruhi situasi tantangan eksternal geopolitik dan era suku bunga tinggi menjadi faktor sehingga permintaan melemah.

"Kami menggarisbawahi bahwa situasi PMI manufaktur saat ini disebabkan oleh tekanan eksternal dibandingkan disebabkan oleh fundamental perekonomian domestik," kata Yukki kepada Bisnis, Kamis (1/8/2024).

Sebab, Kadin berpendapat bahwa kondisi fundamental ekonomi Indonesia solid dengan tingkat inflasi yang terjaga. Meskipun, bagi pelaku usaha suku bunga kredit masih tinggi dengan nilai tukar rupiah yang masih lesu.

Di sisi lain, Yukki juga menyoroti Indeks Kepercayaan Industri (IKI) masih pada zona ekspansif dengan harapan adanya perbaikan dan stabilitas usaha dalam 6 bulan mendatang.

"Kami melihat perlambatan industri manufaktur pada bulan Juli juga turut disebabkan perlambatan aktivitas serupa di China yang telah terkontraksi dalam 3 bulan terakhir," tuturnya.

Kondisi tersebut yang menyebabkan permintaan domestik China melemah sehingga turut memperlambat pertumbuhan ekonomi China. Bagi manufaktur RI, hal tersebut menjadi tantangan mengingat China merupakan mitra perdagangan utama Indonesia, khususnya bagi industri manufaktur yang berorientasi ekspor.

Di sisi lain, eskalasi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah turut mendisrupsi arus logistik dan rantai pasok global sehingga memicu kenaikan biaya bahan baku dan ongkos logistik.

Untuk itu, Kadin kembali mendorong adanya dukungan dan insentif dari pemerintah dari sisi fiskal, kemudahan usaha dan rantai pasok untuk menggeliatkan industri manufaktur nasional agar kembali menjadi penopang perekonomian nasional.

"Secara domestik, kami melihat faktor pembiayaan bagi industri manufaktur berorientasi ekspor oleh pemerintah masih dipengaruhi level suku bunga BI yang cukup tinggi sehingga menyebabkan kredit menjadi mahal," teragnya.

Terlebih, tantangan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang belum kompetitif, bahkan dibandingkan negara lain di Asia Tenggara, masih menjadi salah satu hambatan yang menahan laju industri pengolahan.

Kendati demikian, dunia usaha disebut tetap optimistis namun realistis melihat proses transisi kepemimpinan pada Oktober dengan sinergi antara estafet pemerintahan saat ini dan pemerintahan mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kondisi deflasi atau menurunnya harga barang-barang yang terjadi dalam 3 bulan berturut-turut tidak dapat disimpulkan sebagai penurunan daya beli masyarakat.

Pelaksana Tugas Kepala BPS, Amalia A. Widyasanti, menegaskan perlu analisis lebih lanjut untuk menyimpulkan apakah deflasi menunjukkan lesu atau tidaknya daya beli masyarakat pada pertengahan tahun ini.

"Penurunan harga yang direkam dalam angka deflasi bulanan belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat. Kita harus tahu penyebab deflasi," ujarnya dalam konferensi pers Rilis Berita Resmi Statistik, Kamis (1/8/2024).

Amalia menyebut deflasi pada Juli 2024 terjadi karena penurunan harga komoditas pangan, mulai dari bawang merah hingga daging ayam ras, akibat pasokan yang cukup di pasar. Menurut hukum penawaran dan permintaan, ketika suplai melimpah dan permintaan tetap, harga akan turun.

"Kita perlu hati-hati dalam mengambil kesimpulan sehingga deflasi bukan satu-satunya indikator untuk menyimpulkan penurunan daya beli masyarakat," tambahnya.

Pada Juli 2024, terjadi deflasi bulanan sebesar -0,18%. Ini melanjutkan tren deflasi yang terjadi pada dua bulan sebelumnya, yaitu -0,08% pada Juni 2024 dan -0,03% pada Mei 2024. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain bawang merah (-0,11%), cabai merah (-0,09%), tomat (-0,07%), dan daging ayam ras (-0,04%).

Di saat yang sama, inflasi terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 0,69% dengan andil 0,04% terhadap inflasi umum. Amalia memperkirakan kelompok pendidikan akan terus menyumbang inflasi dalam dua bulan ke depan karena masih dalam masa Tahun Ajaran Baru.

Menurut komponennya, inflasi inti pada Juli 2024 tercatat sebesar 0,18% (month-to-month) dengan andil 0,12%. Komponen diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,11% dengan andil 0,02%. Sementara komponen bergejolak atau volatile food (VF) mengalami deflasi sebesar 1,92% dengan andil deflasi 0,32%.

Di sisi lain, Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David Sumual berpendapat bahwa deflasi selama tiga bulan berturut-turut ini memang dapat mengindikasikan pelemahan daya beli. Sebelumnya, ia memprediksi pada Juli 2024 akan terjadi deflasi sebesar 0,11% (mtm) dan inflasi tahunan 2,17%.

"Inflasi inti sesuai ekspektasi. Indikasinya memang daya beli lemah," kata David, Kamis (1/8/2024).