Bisnis.com, JAKARTA - Selama kurun waktu dua bulan ini, pasar keuangan dihangatkan dengan berbagai langkah strategi keuangan Muhammadiyah.

Muhammadiyah selama ini dikenal lebih berfokus pada bidang dakwah, pendidikan, kesehatan, sosial filantropi, dan pemberdayaan ekonomi, ternyata juga punya kapasitas yang kuat untuk melakukan kapitalisasi aset yang dimiliki. Langkah Muhammadiyah tidak lagi hanya sebatas di tataran strategis dan praksis sektoral core competence-nya semata, tetapi meluas hingga wilayah strategic management.

Dari sisi tata kelola (gover-nance), Muhammadiyah adalah organisasi masyarakat yang memiliki administrasi kepemilikan aset tertata rapi. Secara administrasi legal, semua aset merupa-kan kepemilikan tunggal atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, baik berupa aset tidak bergerak (berupa tanah) maupun aset berge-rak (berupa aset kas bank dan tunai).

Anggaran Dasar Muhammadiyah menyatakan bahwa semua harta kekayaan adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Secara operasional, pengelolaan aset khususnya di Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) dikelola pimpinan AUM atas kuasa dari Pimpinan Muhammadiyah.

Profil Muhammadiyah tidak lagi hanya merupakan jaringan dakwah sosial, tetapi telah bertransformasi sebagai social enterprise organisa-tion (SEO) dengan aset yang makin menggurita dengan tata kelola yang baik. Kebijakan konsolidasi keuangan yang dikeluarkan PP Muhammadiyah menun-jukkan kapasitas organisasi dalam melakukan integrasi vertikal.

Demikian juga dengan merger dan akuisisi unit pendikan, kesehatan, dan penguatan supply chain adalah bagian dari integra-si horizontal. Bagi sektor swasta, hal ini sudah biasa, tetapi menjadi luar biasa ketika strategi kebijakan dan langkah aksi dilakukan oleh Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan. Strategi kebijakan keuangan (strategic financing) dengan penekanan pada prinsip good gover-nance yang tetap bersandar pada matan keyakinan dan cita-cita hidup (MKCH) Muhammadiyah.

Sintesa antara prinsip pengelolaan organisasi modern dengan nilai-nilai keyakinan Muhammadiyah tentunya mampu mengha-silkan output, outcome dan dampak yang luar biasa untuk mencapai tujuan dakwah Muhammadiyah. Semakin membesarnya orga-nisasi, tuntutan implementasi manajemen strategis, ter-masuk strategi pengelolaan keuangan menjadi keharusan.

Dalam perspektif strategic financing, terdapat lima tahapan kebijakan keuangan strategis yang perlu dilakukan Muhammadiyah.

Pertama, Muhammadiyah perlu tetap mengambil posisi penguatan pasar keuangan syariah. Pola hubungan dengan bank-bank syariah harus dibuat lebih terukur, logis, dan tidak semata emosional. Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) dan tingkat kese-hatan bank (TKS), dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lembaga keuangan sebagai mitra.

Kedua, Muhammadiyah harus mulai membuka kerja sama dengan berbagai bank dan lembaga keuang-an dengan pertimbangan skala ekonomi, spasial, dan kemampuan menyediakan layanan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Skala ekonomi Muhammadiyah yang terus membesar membutuhkan layanan keuangan yang lebih sepadan.

Ketiga, Muhammadiyah harus terus memperkuat lembaga keuangan yang dimiliki, baik bank komersial maupun BPRS. Kebijakan terbaru OJK berupa POJK No. 7/2024 tentang BPR dan BPRS sebagai momentum yang harus dimanfaatkan.

Penguatan kelembaga keuangan bisa dilakukan dengan strategi penguatan bank yang telah dimiliki, akuisisi bank potensial, maupun merger beberapa BPR dan BPRS sebagai bagian dari pemenuhan kepatuhan sekaligus peningkatan economies of scale.

Keempat, Muhammadiyah perlu mulai melakukan lompatan kebijakan (quantum leap policy) di sektor keuang-an. Produk dan jasa layanan keuangan yang lebih sophisticated mulai perlu dipilih oleh Muhammadiyah, tidak hanya produk perbankan. Muhammadiyah memerlukan produk lain di sektor keuangan yang sudah berkembang cepat perlu mulai dikenalkan untuk digunakan.

Kelima, Muhammadiyah perlu terus menguatkan kapasitas internal dalam tata kelola keuangan untuk memenuhi compliancedengan regulasi keuang-an yang ada. Kemampuan Muhammadiyah memenuhi regulasi dan standar akan menaikkelaskan sebagai ormas keagamaan yang sepa-dan dengan korporasi dunia.

Lima prinsip good governance; transparansi, akunta-bilitas, resposibilitas, inde-penden, dan fairness perlu diperkuat penerapannya di Muhammadiyah.Sikap Muhammadiyah cukup strategis sebagai panutan bagi warga, simpa-tisan, dan ormas lain. Saat ini setiap langkah konsoli-dasi Muhammadiyah akan dicermati pelaku pasar bak korporasi.

Bisnis.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah merilis beberapa hal yang menjadi pertimbangan mereka menerima tawaran pemerintah untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan (WIUP).

Seperti diketahui, PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Meski demikian, Muhammadiyah berjanji bakal mengembalikan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) kepada negara jika terdapat pengelolaan yang menyimpang.

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan bahwa pihaknya bakal bertanggung jawab dengan mengembalikan pertambangan tersebut ke pemerintah jika tidak ada kesejahteraan bagi masyarakat.

Dilansir dari unggahan Twitter Muhammadiyah pada Minggu 28 Juli 2024, ada beberapa poin yang disertakan pengurus ormas keagamaan tersebut soal alasan mereka menerima izin tambang.

Salah satunya menyebut jika kekayaan alam merupakan anugerah Allah SWT. Manusia sebagai Khalifah di muka bumi memiliki kewenangan untuk memanfaatkan alam.

Dalam keterangan tersebut, Muhammadiyah juga menulis jika pemanfaatan kekayaan alam ini akan digunakan untuk kemaslahatan umat serta kesejahteraan material dan spiritual.

Berikut untuk melihat pernyataan lengkap Muhammadiyah:

Bisnis.com, JAKARTA - PP Muhammadiyah telah resmi menerima WIUP yang ditawarkan pemerintah.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah adanya rapat konsolidasi nasional dan rapat pleno PP Muhammadiyah.

“Memutuskan bahwa Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 25/2024,” kata Abdul saat konferensi pers, Minggu (28/7/2024).

Abdul menuturkan, keputusan tersebut tidak diambil serta merta secara sepihak. Sebab, dalam pengambilan keputusan pihak Muhammadiyah melihat dari berbagai macam aspek.

Kelola batubara

Sementara untuk pelaksanaannya, PP Muhammadiyah akan bertemu dengan Jokowi guna membahas soal lokasi izin pertambangan yang bakal diberikan pemerintah untuk organisasi Islam itu bersama Presiden Joko Widodo.

"Kami akan bicarakan dengan pemerintah, terutama dengan Pak Presiden Jokowi dan juga Pak Menteri Bahlil (Menteri Investasi) dan juga mungkin Menteri ESDM, lokasi mana yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.

Selain soal kepastian lokasi, PP Muhammadiyah juga belum mengetahui berapa luas lahan tambang yang diizinkan untuk dikelola.

Meski demikian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024, kata dia, jenis usaha tambang yang bakal dikelola Muhammadiyah kemungkinan besar batubara.

"Itu sementara yang kami terima, dari peraturan pemerintahnya juga menyebut seperti itu," kata dia.

Saat ini, PP Muhammadiyah tengah berupaya membentuk badan usaha khusus yang nantinya ditetapkan dalam Surat Keputusan PP Muhammadiyah.

Bisnis.com, JAKARTA -- Perekonomian Indonesia diperkirakan tetap tangguh pada Semester II/2024 meskipun menghadapi berbagai tantangan global. Indikator ini terlihat dari laporan terbaru dari Bank Dunia pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan stabil di kisaran 5,1%. Akan tetapi, dalam laporan yang diterbitkan pada akhir Juni 2024 terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka seperti lonjakan komoditas, peningkatan volatilitas harga pangan dan energi, serta ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat.

Tantangan lain yang mengemuka adalah masih dipertahankannya suku bunga acuan BI Rate pada level 6,25% oleh Bank Indonesia. Level suku bunga yang sudah diputuskan sejak April 2024 sekaligus level tertinggi sejak 2016. Keputusan kenaikan suku bunga sendiri diambil bank sentral di tengah arus modal yang keluar dari dalam negeri sehingga menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah.

Meskipun kebijakan ekonomi penuh tantangan, pemerintah melakukan upaya penstabilan melalui peningkatkan belanja sosial dan investasi publik. Peningkatan belanja publik, investasi bisnis, dan permintaan konsumen yang stabil diharapkan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor e-commerce Indonesia juga diperkirakan akan terus tumbuh signifikan, dengan nilai transaksi perbankan digital diproyeksikan meningkat sebesar 23,2% pada 2024, mencapai Rp71.584 triliun, didukung oleh sistem pembayaran yang aman dan andal.

Ragam permasalahan dan peluang ekonomi itu akan dibahas lebih dalam di Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, yang akan diadakan pada Senin, 29 Juli 2024 di Raffles Hotel, Jakarta Pusat. Acara ini mengusung tema "Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah" dan akan membahas berbagai isu strategis yang mempengaruhi perekonomian Indonesia pada paruh kedua 2024.

Presiden Direktur Bisnis Indonesia Group Lulu Terianto mengatakan Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 merupakan momen penting bagi dunia usaha dan seluruh stakeholders untuk bersama-sama menganalisis dan merumuskan strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi yang ada.

“Dengan menghadirkan para ahli dan praktisi di bidangnya, kami berharap acara ini dapat memberikan wawasan berharga dan solusi praktis yang dapat diimplementasikan oleh berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (29/7/2024).

Acara ini akan menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartarto dan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae sebagai keynote speakers. Selain itu, akan ada tiga sesi diskusi yang menghadirkan pakar-pakar di bidangnya, yaitu sesi ekonomi riil, finansial, dan ekonomi hijau.

Sesi ekonomi riil mengambil tema Optimalisasi Potensi Investasi dan Eksekusi Strategi Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dengan narasumber Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM Riyatno, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani, dan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Pada bidang finansial mengambil tema Tantangan dan Peluang Sektor Finansial dan Pasar Modal Indonesia Paruh Kedua 2024 dengan narasumber Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor OJK Henry Rialdi, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman, dan Director Astra (in Charge Astra Financial) Suparno Djasmin.

Sesi Ekonomi Hijau akan mengambil tema Memperkuat Fondasi Ekonomi Hijau untuk Pembangunan Berkelanjutan dengan narasumber Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam yang juga Kepala Sekretariat Nasional SDG’s Vivi Yulaswati, VP Corporate Social Responsibility PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman dan Co Founder Adidaya Initiative Aji Said M. Iqbal Fajri.

Selain itu, Lulu juga mengatakan bahwa Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 tidak hanya akan membahas isu-isu makroekonomi, tetapi juga akan mengupas tuntas sektor-sektor spesifik yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada perekonomian nasional. "Kami percaya bahwa diskusi mendalam mengenai sektor-sektor ini akan membuka peluang baru dan memberikan arah yang jelas bagi kebijakan dan investasi di masa depan," tambahnya.

Terakhir, Lulu mengundang seluruh pihak yang berkepentingan untuk menghadiri acara ini dan berpartisipasi aktif dalam diskusi. "Kami berharap acara ini dapat menjadi titik tolak bagi kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di depan," tutupnya.

Acara ini merupakan kesempatan bagi para peserta untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang prospek ekonomi nasional di tengah perubahan geopolitik dan kebijakan pemerintah yang dinamis. Diskusi akan mencakup berbagai topik mulai dari dampak kebijakan moneter hingga peluang investasi di sektor hijau yang berkelanjutan.

Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.

Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.

“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.

“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.

Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.

Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.

"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.

Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.

"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.

Binsis.com, JAKARTA –- Pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil menghasilkan kesepakatan terkait kerja sama pengenaan pajak terhadap orang super kaya. Pertemuan yang berlangsung pada 25-26 Juli 2024 ini membuahkan komunike dan deklarasi tingkat menteri tentang kerja sama perpajakan internasional.

Negara-negara G20 sepakat untuk bekerja sama mewujudkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil, stabil, dan efisien. Deklarasi tersebut menegaskan komitmen negara anggota G20 terhadap transparansi pajak dan mendorong dialog mengenai perpajakan yang adil dan progresif, termasuk untuk individu-individu dengan kekayaan sangat besar.

“Kami akan berusaha untuk terlibat secara kooperatif untuk memastikan bahwa individu-individu yang sangat kaya dikenakan pajak secara efektif,” demikian bunyi poin ke-13 dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama ini mencakup pertukaran praktik terbaik, pembahasan mengenai prinsip-prinsip perpajakan, dan perancangan mekanisme anti penghindaran pajak, termasuk penanganan praktik-praktik pajak yang berpotensi merugikan.

Meskipun kesepakatan telah dicapai, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai apakah pembicaraan ini akan dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau melalui Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD). Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menyatakan bahwa OECD, yang telah memimpin negosiasi kesepakatan pajak perusahaan global selama tiga tahun terakhir, lebih tepat untuk menangani pembicaraan tersebut.

“Kami tidak ingin melihat hal ini dialihkan ke PBB. OECD adalah sebuah organisasi berbasis konsensus. Kami telah membuat banyak sekali kemajuan, dan PBB tidak memiliki keahlian teknis untuk melakukan hal ini,” kata Yellen kepada Reuters di sela-sela pertemuan G20.

Namun, beberapa negara berkembang besar menentang pendekatan tersebut. Menurut seorang pejabat yang mengetahui masalah ini, Brasil seharusnya menggunakan posisinya sebagai ketua G20 untuk memajukan diskusi di PBB dan OECD.

Pendukung pajak minimum global untuk para miliarder, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz, berpendapat bahwa PBB adalah forum yang tepat untuk kerja sama pajak global. "Kami meminta para pemimpin G20 untuk menyelaraskan diri dengan kemajuan yang telah dicapai di PBB dan membangun proses yang benar-benar demokratis dalam menetapkan standar global dalam memajaki orang-orang super kaya," kata Pemimpin Kebijakan Pajak Oxfam International Susana Ruiz.

Pejabat Kementerian Keuangan Brasil Guilherme Mello mengatakan bahwa Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang kerja sama pajak internasional merupakan kemenangan bagi negara-negara berkembang karena sebagian besar negara bukan anggota dari OECD. Meskipun demikian, Mello mengakui bahwa baik OECD maupun PBB adalah forum yang sah, dan ia melihat diskusi yang sedang berlangsung mengenai cara memajaki orang super kaya sebagai kemajuan, apa pun forumnya.

"Formatnya akan tergantung pada banyak dialog yang akan diadakan," kata Mello.

Di sisi lain, beberapa pengamat tetap skeptis terkait peluang penerapan pajak miliarder global yang menargetkan kekayaan terbesar di dunia. Pejabat Eropa mencatat bahwa bahkan Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara pun tidak memiliki kekuatan perpajakan sebagai sebuah blok. Meskipun Perancis mendukung pajak kekayaan minimum global, Jerman menolak keras.

"Tampaknya akan sangat sulit untuk mewujudkannya," kata seorang pejabat Eropa pada pertemuan G20.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Danareksa (Persero) menanggapi potensi perolehan izin impor gas bumi oleh kawasan industri apabila Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri resmi diterbitkan.

Direktur Utama Danareksa, Yadi Jaya Ruchandi mengatakan pihaknya akan mendukung kebijakan pemerintah terkait pengadaan gas yang dapat membuat daya saing kawasan industri lebih tinggi dan menarik bagi investor.

"Sebenarnya kita sambut positif ya, kalau memang kebijakan pengadaan gas itu akan membuat kawasan industri kita kompetitif," kata Yadi, dikutip Minggu (28/7/2024).

Terlebih, saat ini Danareksa memiliki 7 kawasan industri yang dikelola melalui entitas usahanya yaitu PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Makassar, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung, dan PT Kawasan Industri Terpadu Batang.

Kebijakan RPP Gas Bumi yang akan memberikan izin impor gas menjadi angin segar untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam negeri di tingkat regional melalui pengaadaan gas dengan harga kompetitif.

"Kalau dibolehkan impor [gas], apapun kebijakan yang menurut kami bisa membuat kawasan industri dalam holding Danareksa ini lebih kompetitif, bersaing, karena kita bukan bersaing dengan kawasan industri dalam negeri, kita bersaingnya regional," tuturnya.

Kendati demikian, Direktur Utama KITB Ngurah Wirawan mengatakan sebagai pengelola Grand City Batang, pihaknya tetap akan memanfaatkan utilitas infrastruktur gas yang telah tersedia saat ini.

"Infrastruktur pipa gas kami sudah punya dipasok dari Cirebon-Semarang, dan metering station nya sudah ada," tuturnya.

Sebagai informasi, pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri. Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

"Itu pun belum tentu Kawasan Industri melakukan importasi, kalau harga gas bumi dalam negeri lebih baik, kalau harga gas lebih kompetitif, dan kalau supply nya sustain, pasti tidak akan impor," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menuturkan rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa industri keuangan akan terus menjadi sasaran serangan siber yang makin canggih.

Dalam dunia siber, "where the money is" atau di mana uang berada, sering kali menjadi tujuan utama para hacker alias peretas, karena memberikan keuntungan yang sangat besar bagi mereka.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim melaporkan berdasarkan laporan Cyber Crime Statistic tercatat bahwa pada tahun 2022, Indonesia menempati posisi top 3 dunia perihal data breach account terbanyak hingga mencapai 13,2 juta pengguna internet.

Sebagaimana diketahui, data breach ini merupakan insiden keamanan yang terjadi lantaran data pengguna pada device atau aplikasi bisa dilihat dan telah diakses tanpa izin.

Bila diperinci, negara pertama dalam hal data breach account terbanyak adalah Rusia yang mencapai 22,3 juta. Lalu, Perancis 13,8 juta. Disusul oleh Indonesia, baru kemudian USA dan Spanyol yang masing-masing mencapai 8,4 juta dan 3,9 juta. Adapun, kelima negara ini berkontribusi lebih dari separuh total data breach global pada 2022.

“Indonesia masuk ke dalam satu negara yang reputasi-nya kurang bagus dalam menjaga data,” ujarnya dalam agenda Power Talk Financial ‘Big Data & AI Era Baru Membangun Ekosistem Perbankan Digital,” Kamis (25/7/2024).

Lebih lanjut, Zulkifli menuturkan hal yang menjadi tantangan dalam transformasi digital, yakni tingkat literasi digital yang rendah. Tercatat, pada 2022, indeks ini berada pada kategori “sedang” dengan nilai 3,54 dari skala 1 sampai dengan 5.

“Bahkan digital safety itu skornya 3,12. Itu salah satu PR kita. sehingga masih banyak kasus social engineering terjadi akibat rendahnya literasi digital,” ungkapnya.

Dia pun menjelaskan bahwa sepanjang 2023, sektor keuangan menempati posisi ke-3 terbanyak sebagai sektor yang dikirimkan notifikasi indikasi insiden siber oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Di sisi lain, Zulkifli membeberkan bahwa Ekonomi Digital Indonesia diproyeksikan akan tumbuh 8 kali lipat dari Rp632 triliun menjadi Rp4.531 triliun pada 2030. Sektor e-commerce akan mendominasi ekonomi digital sebesar Rp1.900 triliun atau sekitar 34%.

Adapun, terkait perkembangan transaksi e-commece pada 2023 telah mencapai Rp454 triliun dan diproyeksikan naik 7,2% hingga mencapai Rp487 triliun pada 2024.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, transaksi digital banking pada 2023 mencapai Rp58,5 ribu triliun dan diproyeksikan naik 9,1% yoy hingga mencapai Rp63,8 ribu triliun pada 2024. Sementara itu, penggunaan uang elektronik pada 2023 mencpai Rp836 triliun dan diproyeksikan naik 25,8% yoy menjadi Rp1.051 triliun pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom memperkirakan kinerja investasi pada kuartal II/2024 akan melanjutkan tren positif meski ada kekhawatiran investor yang masih akan cenderung wait & see.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, secara pola, sektor yang menyumbang investasi terbesar, termasuk pada kuartal I/2024, di antaranya sektor industri logam dasar, pertambangan, transportasi, hingga Kawasan Industri.

“Untuk kuartal kedua sendiri, saya kira pertumbuhan realisasi investasi masih akan ditopang oleh sektor-sektor tersebut, artinya realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir ini memang merupakan realisasi investasi yang sifatnya berkelanjutan,” katanya kepada Bisnis, Minggu (28/7/2024).

menurut Yusuf, target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp1.650 triliun juga berpeluang untuk dicapai, jika melihat tren realisasi investasi pada periode-periode sebelumnya, yang disumbang oleh sektor yang sama.

Artinya adalah realisasi investasi nanti akan ditopang oleh sektor yang sama yang melanjutkan aktivitas investasi yang sudah dimulai sebelumnya jadi menurut saya investor yang masuk itu ada investor eksisting yang sebelumnya sudah pernah melakukan investasi di Indonesia.

“Artinya realisasi investasi nanti akan ditopang oleh sektor yang sama yang melanjutkan aktivitas investasi yang sudah dimulai sebelumnya. Jadi menurut saya investor yang masuk itu adalah investor eksisting yang sebelumnya sudah pernah melakukan investasi di Indonesia,” jelasnya.

Namun demikian, menurut Yusuf, pemerintah ke depan perlu mendobrak pola tersebut untuk kemudian mendorong realisasi investasi pada sektor lain yang memiliki potensi untuk mendorong perekonomian dalam cakupan yang lebih di luas.

Prioritas investasi di sektor industri, kata dia, tidak seharusnya terpaku hanya pada sektor industri logam dasar, tetapi juga perlu diarahkan untuk sektor-sektor yang memiliki peluang untuk mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Lebih lanjut, untuk jangka menengah, Yusuf juga menyampaikan bahwa tantangan investasi yang akan dihadapi adalah bagaimana kelanjutan dari program hilirisasi pada pemerintahan baru, yang telah dimulai oleh pemerintahan sebelumnya.

“Apakah kemudian pemerintahan baru akan melakukan penyesuaian dan apakah kemudian penyesuaian itu sifatnya drastis, sehingga akan mengubah peta dari realisasi investasi di setidaknya beberapa tahun ke depan,” kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) menanggapi isu kekhawatiran terkait dengan harga keramik yang disebut bakal melonjak signifikan imbas pengenaan tarif Bea Masuk Antidumping (BMAD) keramik asal perusahaan China.

Berdasarkan hasil penyelidikan KADI, rencana penerapan BMAD keramik dimulai dengan besaran 100,12% hingga 158,78% untuk pabrikan keramik China yang kooperatif dan 199,88% untuk perusahaan yang tak kooperatif.

Ketua Umum Asaki, Edy Suyanto mengatakan pengenaan tarif antidumping yang tinggi untuk impor keramik China tidak akan membuat harga produk di pasar domestik melonjak.

"Sehingga penentuan harga jual keramik sepenuhnya lewat mekanisme pasar yakni dipengaruhi oleh yang namanya hukum penawaran dan permintaan," kata Edy dalam keterangn tertulis, dikutip Minggu (28/7/2024).

Menurut Edy, BMAD merupakan instrumen yang akan menyelamatkan industri keramik nasional, sekaligus magnet investasi baru. Alhasil, konsumen akan memiliki banyak pilihan produk keramik yang lebih berkualitas dengan harga terjangkau dan wajar.

Hal ini juga dibuktikan dengan antusiasme 2 investor yang membangun pabrik keramik baru di Indonesia yaitu PT Superior Porcelain Sukses dengan kapaitas produksi 21,6 juta meter persegi di Subang dan PT Rumah Keramik Indonesia dengan kapasitas total 20 juta meter persegi di Batang.

Adapun total kapasitas baru 2 inveator tersebut sebesar 41,6 juta meter persegi dan telah menelan biaya investasi kurang lebih Rp3 triliun yang dapat menyerap tenaga kerja hingga 10.000 karyawan.

"Kami sangat menyayangkan opini negatif yang cenderung misleading information seperti akan terjadi kekurangan supply keramik dan harga keramik pasca BMAD akan meningkat tajam oleh sekelompok importir," tuturnya.

Edy menuturkan, hal tersebut semestinya tidak perlu dikhawatirkan karena justru akan memicu persaingan antar sesama produsen keramik lokal untuk produk Homogeneous Tiles (HT) yang tengah terpuruk lantaran tingkat utilitas di level 40%.

Keterpurukan jenis keramik tersebut didorong persaingan harga dengan produk impor dari India dan Vietnam.

"Daripada membuat bingung masyarakat dengan opini-opini yang salah, jika ada keberatan tentang BMAD ada jalurnya kok bisa layangkan keberatan ke WTO dan Asaki siap menghadapinya dengan data dan fakta," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala Center of Industry, Trade, and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho mengatakan berdasarkan pemantauan di lapangan, rata-rata harga keramik porselen B1a (daya serap air antara 0-0,5%) asal China dengan ukuran 60x60 sebesar Rp75.000-Rp80.000 per meter persegi.

"Dengan adanya BMAD itu naiknya bisa sampai Rp150.000-Rp225.000 per meter persegi," kata Andry dalam diskusi publik Indef di Jakarta.

Sementara itu, Andry menyebutkan bahwa harga keramik porselen yang diproduksi dalam negeri pun cukup setara di kisaran Rp75.000 hingga Rp90.000 per meter persegi. Artinya, jenis produk ini masih cukup bersaing dari sisi harga.

Urgensi BMAD Keramik China

Direktur PT Superior Porcelain Sukses Billy Law mengatakan pihaknya merealisasikan pembangunan pabrik selama setahun ke belakang didorong rencana penerapan antidumping terhadap produk keramik impor asal China.

Penerapan BMAD oleh pemerintah RI merupakan antisipasi dari restriksi perdagangan yang saat ini terjadi. Tarif tinggi produk impor China juga dilakukan dan efektif di negara-negara lainnya seperti Amerika Serikat, Mexico, Uni Eropa, India dan Timur Tengah.

"Pada saat mengurus perizinan kami diberi keyakinan bahwa pemerintah Indonesia pasti akan melindungi Industri Dalam Negeri dari serbuan impor untuk menciptakan iklim investasi yang baik di Indonesia," tuturnya.

Selain itu, Direktur PT Rumah Keramik Indonesia Akiat menuturkan setelah satu dekade lebih menjadi importir keramik, pihaknya memutuskan untuk mendukung program subtitusi impor dan penggunaan produk dalam negeri dengan membangun pabrik di Batang sejak 2022.

"Kami sangat yakin bahwa kami bersama produsen lokal lainnya sangat sanggup memenuhi kebutuhan nasional dengan produk yang lebih baik dan lebih bervariasi dibanding produk impor," tuturnya.

Kedua pabrik tersebut akan beroperasi mulai kuartal III/2023 tahun ini. Transformasi kedua pabrik keramik baru yang semula merupakan importir dan trader ini menjadi angin segar yang akan meningkatkan produksi keramik HT hingga 250 juta meter persegi per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI angkat bicara terkait rencana penambahan frekuensi perjalanan harian LRT Jabodebek seperti yang diungkapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan, pihaknya mendukung rencana penambahan perjalanan tersebut. Menurutnya, KAI selaku operator LRT Jabodebek akan melaksanakan penugasan dan arahan dari pemerintah semaksimal mungkin.

Dia menuturkan, saat ini rencana penambahan jumlah perjalanan maupun sarana kereta atau trainset yang beroperasi sedang dibahas dengan stakeholders terkait.

“Keputusan terkait hal tersebut perlu perhitungan dan pertimbangan yang matang guna menghindari dampak negatif bagi pelayanan pengguna LRT Jabodebek,” kata Mahendro saat dikonfirmasi, minggu (28/7/2024).

Mahendro menambahkan, pada Agustus 2024 mendatang seluruh sarana kereta LRT Jabodebek akan memasuki masa perawatan 1 tahun operasi atau P12. Oleh karena itu, KAI mengingatkan agar rencana penambahan trainset operasional harian perlu diperhitungkan dengan cermat agar pelayanan kepada pengguna tetap terjaga.

Sebagai informasi, saat ini KAI mengoperasikan 336 perjalanan LRT Jabodebek pada hari kerja (weekday). Sementara itu, pada akhir pekan dan hari libur nasional, jumlah perjalanan yang dioperasikan LRT Jabodebek adalah sebanyak 260 perjalanan.

Adapun, waktu tunggu antarkereta (headway) LRT Jabodebek adalah selama 5,5 menit pada jam sibuk (peak hour) di lintas Cawang - Dukuh Atas, dan 11 menit di lintas Jati Mulya - Cawang serta Harjamukti - Cawang.

Sebelumnya, Mahendro mengatakan saat iniKAI mengoperasikan 20 trainset LRT Jabodebek setiap harinya. Mahendro menyebut penambahan ini resmi dilakukan per Mei 2024 lalu.

Namun, dia mengatakan penambahan trainset operasional ini hanya dilakukan pada hari kerja dan saat jam sibuk (peak hour) LRT Jabodebek.

"Untuk trainset yang dioperasikan bertambah 2, menjadi 20. Tetapi, hanya selama weekday dan peak hour pada 06.00 - 08.59 WIB dan 16.00 - 19.59 WIB," jelas Mahendro.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti berbagai tantangan ekonomi global hingga mendorong implementasi pembiayaan iklim di pertemuan ketiga para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di bawah presidensi Brasil.

Terkait ekonomi global dan tantangan terkini, Sri Mulyani menegaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang dipicu oleh ketegangan geopolitik, fluktuasi kebijakan moneter, dan pemilu global telah meningkatkan volatilitas pasar dan memperlambat investasi.

Pada sesi ini, diskusi difokuskan pada pengaruh risiko ekonomi jangka menengah pada ekonomi global, dampak fluktuasi nilai tukar dan suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, serta strategi kebijakan makroekonomi yang diperlukan untuk mengatasi ketidaksetaraan.

Sri Mulyani menekankan pentingnya koordinasi dan kerja sama ekonomi untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidaksetaraan.

Terkait dengan pembangunan berkelanjutan, Sri Mulyani menyampaikan bahwa Indonesia akan memperkuat kerangka pembiayaan keanekaragaman hayati nasional dan menutup kesenjangan pembiayaan untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Di samping itu, Indonesia juga menyambut baik diskusi tentang penerapan utang untuk iklim (debt-for-climate swap) guna membantu negara-negara dengan ruang fiskal terbatas untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing negara.

Saat ini, kata Sri Mulyani, Indonesia telah berhasil menerapkannya dengan menandatangani pertukaran utang untuk alam senilai US$35 juta pada 3 Juli 2024 lalu untuk melindungi ekosistem terumbu karang Indonesia.

Dia juga menekankan pentingnya kerja sama global untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi dan iklim yang semakin kompleks. Menurutnya, diperlukan strategi terintegrasi untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) tepat waktu dan berdampak.

“Tantangan terbesar kita adalah penggunaan energi dan lahan hutan yang paling mahal dalam pembiayaan. Kita perlu terus membangun proyek-proyek energi, namun dengan emisi karbon yang lebih rendah,” katanya, dikutip melalui keterangan resmi, Minggu (28/7/2024).

Pada sesi perpajakan internasional, Sri Mulyani menyoroti pentingnya mencapai kesepakatan pada Pilar Satu untuk meningkatkan keadilan pajak bagi negara-negara pasar.

Gagalnya pencapaian kesepakatan multilateral, imbuhnya, dapat menyebabkan tindakan unilateral yang berpotensi mengakibatkan pajak berganda dan merugikan ekonomi global.

“Perlunya kebijakan pajak progresif yang efektif untuk mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan, serta pentingnya kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas untuk mengatasi perencanaan pajak agresif oleh individu-individu berpenghasilan tinggi,” jelasnya.