Bisnis.com, TANGERANG - Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengakui implementasi penggunaan campuran bioetanol 5% pada bensin, yang dikenal dengan istilah E5 molor dari target yang ditetapkan.

Sesuai dengan peta jalan pengembangan bioetanol di Indonesia, Eniya menyebut, penerapan E5 seharusnya sudah terjadi sejak tahun 2020.

“Kalau kita mengacu kepada roadmap, E5 itu sudah harusnya berjalan sejak 2020,” kata Eniya dalam acara Peluang dan Tantangan Implementasi Bioetanol di Indonesia di GIIAS 2024, Rabu (24/7/2024).

Sesuai mandatori yang terdapat dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 12 Tahun 2015, penerapan mandatori E5 untuk public service obligation (PSO) dan E10 untuk non-PSO ditargetkan dimulai pada 2020.

Namun, hingga saat ini, penerapan E5 masih dalam tahap uji coba pasar untuk non-PSO sehingga dapat dipastikan target penerapan bioetanol 20% (E20) pada 2025 tidak akan tercapai.

“Nah, sudah 4 tahun tadi saya bilang dari sini peraturan menteri yang terakhir itu 2015, bahkan di 2025 seharusnya tahun depan kita sudah 20% [bioetanol] ini, 1% pun belum jalan,” ucap Eniya.

Adapun, Eniya menjabarkan dalam paparannya, implementasi bioetanol menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya terkait masalah keterbatasan feedstock dan variasi bahan baku untuk memproduksi bioetanol, tinggi dan fluktuatifnya harga bahan baku, hingga tidak adanya mekanisme insentif untuk menutupi selisih harga indeks pasar (HIP) bioetanol dengan HIP bensin.

Roadmap Pentahapan Bioetanol (Non-PSO)

Berdasarkan usulan roadmap pentahapan bioetanol (non-PSO) terbaru, implementasi bioetanol 5% atau E5 akan dimulai pada 2024 sampai dengan 2028. Lalu, mulai 2029 hingga 2035, akan diimplementasikan bioetanol 10% (E10).

“Saat kita menerapkan bioetanol sesuai roadmap 5%, itu kalau dilihat ya di roadmap-nya ada 5%. 10% kita mulai di 2029,” ucap Eniya

Namun, Eniya menuturkan, penerapan bioetanol sebanyak 10% dirasa akan berat karena sampai dengan saat ini, industri dalam negeri hanya mampu memproduksi bioetanol sebanyak 40.000 kiloliter (kl).

Hal tersebut tidak terlepas dari minimnya produsen etanol yang dapat memproduksi etanol sesuai dengan kriteria untuk diolah menjadi bahan bakar atau etanol fuel grade. Dari 13 produsen etanol di Indonesia, baru 2 produsen saja yang memenuhi kriteria fuel grade.

Bisnis.com, SEMARANG - Penggabungan atau merger Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara, PT Angkasa Pura I atau AP I dan PT Angkasa Pura II atau AP II menjadi Angkasa Pura Nusantara tidak akan berimbas pada pengurangan jumlah karyawan.

Mengutip laporan pada laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Rabu (24/7/2024), pengggabungan ini akan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak karyawan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Angkasa Pura Indonesia juga memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai konsekuensi dari merger ini.

Tidak terdapat rencana pemutusan hubungan kerja dalam konteks penggabungan, " demikian kutipan keterbukaan informasi tersebut.

Adapun, status karyawan AP I akan beralih menjadi karyawan PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II dengan tetap memperhitungkan masa kerja dari masing-masing karyawan.

Adapun, upaya merger ini akan terdiri atas beberapa beberapa langkah perubahan nama serta penggabungan usaha.

Secara terperinci, PT Angkasa Pura Indonesia akan berganti nama menjadi menjadi PT Angkasa Pura Nusantara atau nama lain sebagaimana disetujui holding BUMN pariwisata dan aviasi, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Kemudian, setelah penggantian nama Angkasa Pura Indonesia rampung, Angkasa Pura II akan berganti nama menjadi Angkasa Pura Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan penggabungan Angkasa Pura I ke dalam Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama Angkasa Pura II.

"PT Angkasa Pura Indonesia tersebut nantinya akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan," demikian kutipan keterbukaan informasi tersebut.

Dengan rencana penggabungan ini, maka status badan hukum yang akan berakhir atau bubar nantinya adalah Angkasa Pura I. Kegiatan-kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh AP I, termasuk usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya AP II sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN menargetkan proyek raksasa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan, Jawa Barat bisa beroperasi komersial 2028 mendatang.

Eksekusi proyek ini belakangan molor kendati PLN telah mengamankan pinjaman dari Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) pada 2022 lalu.

Alasannya, pinjaman kreditur internasional itu terhambat klausul aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diamanatkan Kementerian Perindustrian.

“Saat ini, PLN terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Perindustrian untuk menyelesaikan isu terkait TKDN,” kata Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL Gregorius Adi Trianto saat dikonfirmasi Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Greg mengatakan, proyek dengan nilai investasi mencapai US$850 juta itu telah memasuki tahap pengadaan. Dia menargetkan proyek itu bisa beroperasi pada 2028 mendatang.

Di sisi lain, dia mengatakan, perseroannya turut berkoodinasi dengan kementerian dan lembaga terknis terkait untuk menyelesaikan isu TKDN di sejumlah proyek energi baru terbarukan (EBT) yang menggunakan pinjaman hibah luar negeri (PHLN).

“Proyek PS Upper Cisokan menggunakan dana pinjaman dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dan juga World Bank,” kata dia.

Pembangkit berbasis air ini akan memiliki kapasitas setrum 4 X 260 megawatt (MW), berlokasi di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur, Jawa Barat.

Proyek ini telah mendapat fasilitas pinjaman dari IBRD, yang merupakan bagian dari World Bank Group dengan total pendanaan US$380 juta. Selain itu, terdapat juga pendanaan US$230 juta dari AIIB dalam bentuk co-financing dengan World Bank dengan skema serupa.

PLN mendapatkan tingkat suku bunga dengan tenor cukup panjang, yaitu 24,5 tahun.

PLTA Cisokan ini dibangun menggunakan Roller Compacted Concrete (RCC) di mana pada bendungan atas dan bawah memanfaatkan sumber daya air Sungai Cisokan yang merupakan anak Sungai Citarum.

PLN akan lebih dulu membangun bendungan dari hulu sampai hilir serta infrastruktur kelistrikan sepanjang 27 kilometer sepanjang aliran sungai.

Melalui teknologi pumped storage, maka saat beban listrik sedang puncak, PLTA ini bisa mengalirkan sistem debit air sehingga bisa memutar turbin dan memberikan pasokan listrik tambahan. Sedangkan saat beban kelistrikan Jawa Bali sedang turun, maka PLTA ini bisa langsung mengembalikan debit air melalui tunnel.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah meyakinkan sejumlah lender multilateral untuk menyalurkan pinjaman pada proyek energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.

Komitmen pendanaan dari lender internasional belakangan jalan di tempat lantaran persoalan klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menuturkan, dirinya telah meyakinkan sejumlah lender ihwal perubahan regulasi TKDN di dalam negeri saat ini.

“Kita sudah mengumumkan ya, maksudnya sharing ke berbagai lender-lender pendanaan investasi bahwa ada perbaikan di regulasi,” kata Eniya saat dikonfirmasi, Kamis (18/7/2024).

Adapun, perbaikan regulasi itu berkaitan dengan keputusan pemerintah untuk memisahkan TKDN proyek EBT yang bakal diatur Kementerian ESDM dari TKDN komponen atau barang yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian.

Eniya mengatakan, beleid setingkat peraturan menteri (Permen) ESDM yang mengatur TKDN proyek EBT itu telah selesai diharmonisasi baru-baru ini.

Kementerian ESDM membeberkan terdapat 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN.

Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar.

Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan (1.040 MW), Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Huluais (110 MW), PLTA Kumbih (45 MW) dan PLTA Sawangan (16,6 MW).

Sementara itu, terdapat 10 proyek lainnya belum mencapai kesepakatan dengan lender terkait ketentuan klausul TKDN itu masuk ke dalam perjanjian jual beli listrik (PPA) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN.

Sepuluh proyek yang mandek negosiasi itu, di antaranya PLTA Bakaru 1 (126 MW), PLTA Bakaru 2 (140 MW), Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) Kalibumi (6,35 MW), PLTM Lapai 1 (5,31 MW), PLTM Riorita (2,5 MW) PLTP Dieng 2 (55 MW), PLTP Patuha 2 (55 MW), dan PLTA Masang 2 (44 MW).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melaporkan kinerja perdagangan sektor perikanan mengalami surplus sebesar US$2,49 miliar (setara Rp40,67 triliun). Nilai tersebut meningkat 6,2% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar US$2,35 miliar.

Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut KKP, Hendra Yusran Siri, dalam konferensi pers kinerja KKP semester I/2024 di Kantor KKP, Rabu (24/7/2024).

“Neraca dagang kita mengalami surplus US$2,49 miliar,” kata Hendra, Rabu (24/7/2024).

Secara terperinci Hendra menuturkan, nilai ekspor nasional sektor perikanan sepanjang Januari-Juni 2024 mencapai US$2,71 miliar (setara Rp44,24 triliun) atau meningkat 1,0% dibanding tahun lalu sebesar US$2,69 miliar.

Dia mengungkapkan, Amerika Serikat masih menjadi negara utama tujuan ekspor perikanan Indonesia dengan nilai ekspor mencapai US$889,39 juta. Namun, nilai ekspor tersebut turun sebesar 7,5% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Hendra menyampaikan, menurunnya nilai ekspor produk perikanan ke AS pada semester I/2024 disebabkan oleh hambatan nontarif yang diterapkan AS terhadap produk udang beku Indonesia.

Selain AS, China menjadi negara utama terbesar kedua tujuan ekspor mencapai US$556,04 juta, diikuti Asean US$353,93 juta, Jepang US$285,47 juta, dan Uni Eropa US$193,35 juta.

Sejauh ini, pemerintah berencana untuk melakukan pendekatan utamanya dengan sejumlah negara seperti Uni Eropa dan AS melalui diplomasi bilateral maupun diplomasi ekonomi untuk mendapat impor bea masuk yang lebih kecil. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke negara-negara tersebut.

Sementara itu, nilai impor di sektor ini mencapai US$0,22 miliar (setara Rp3,58 triliun) atau turun dibanding nilai impor tahun lalu sebesar US$0,34 miliar.

Hendra menyebut, Salmon-Trout menjadi komoditas utama impor produk perikanan Indonesia dengan nilai impor sebesar US$36,55 juta, diikuti Makarel US$30,13 juta, Rajungan-Kepiting US$24,58 juta, Tepung Ikan-Pelet-Makanan Ikan US$21,83 juta, Cod US$16,42 juta, dan Udang US$15,25 juta.

“Kabar baiknya turun ini, dari semuanya itu turun, jadi kita udah mulai banyak substitusi dan saya kira ini cukup menggembirakan ya di sektor perikanan kita importasi kita juga mulai turun,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Jakarta sudah lolos dari jebakan kelas menengah atau middle income trap, dengan PDRB per kapita yang mencapai US$21.000.

Selain itu, Kalimantan Timur juga telah berhasil keluar dari middle income trap dan menjadi daerah dengan pendapatan tinggi, dengan PDRB per kapita mencapai US$14.000.

“Jadi kalau melihat bagaimana Indonesia lolos middle income trap, ya lihat Jakarta,” katanya, dikutip Rabu (24/7/2024).

Airlangga mengatakan, untuk bisa menjadi negara berpendapatan tinggi atau high income country pada 2045, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus mencapai 7% hingga 8%.

Hal ini juga, kata dia, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto hingga maksimal 8%.

“Kita menghadapi tantangan agar pertumbuhan kita dalam rentang 6% hingga 7% ke depan. Tapi, pemerintah sudah memiliki perencanaan untuk bisa lepas dari middle income trap [jebakan kelas menengah],” katanya.

Menurut Airlangga, pendapatan per kapita Indonesia saat ini sebesar US$5000. Pemerintah menargetkan pendapatan per kapita Indonesia bisa mencapai US$26.000 hingga US$30.000 pada 2045.

“Kalau kita lolos middle income trap, artinya kita sekarang berpenduduk sekitar 270 juta dengan pendapatan per kapita sekitar US$5.000, nanti pada 2045 kita berharap penduduk kita mencapai 320 juta dengan pendapatan per kapita antara US$26.000 hingga US$30.000,” jelasnya.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa peningkatan pendapatan nasional bruto/GNI per kapita hingga 2029, atau periode pemerintahan Presiden terpilih Prabowo, akan menjadi penentuan Indonesia bisa menjadi negara maju.

“Kegelisahan kita, apakah kita akan lolos dari middle income trap atau tidak, kan itu pertanyaan besar kita di depan. Karena kalau kita tidak aware, kita lewat,” katanya.

Suharso menjelaskan, untuk bisa menjadi negara maju pada 2045, GNI per kapita Indonesia harus mencapai US$26.000.

Sementara pada 2025, GNI per kapita Indonesia ditargetkan bisa mencapai kisaran US$5.500 hingga US$5.520, dengan perkiraan penduduk mencapai 284,4 juta jiwa. GNI per kapita tersebut, kata Suharso, harus bisa terus ditingkatkan hingga mencapai minimal US$7.500 pada akhir 2029.

Bisnis.com, JAKARTA - Konsumen Roti Aoka memberikan respons beragam terhadap isu dugaan kandungan pengawet berbahaya di dalam roti langganan mereka.

Adapun, Roti Aoka buatan PT Family Bakery Indonesia yang berbasis di Bandung ini tengah diterpa tudingan mengandung Sodium Dehydroacetate. Bahan pengawet itu disebut banyak dipakai untuk produk kosmetik hingga membuat masa simpan Roti Aoka lebih lama dibandingkan roti-roti pada umumnya.

Yuyun, seorang ibu rumah tangga, mengaku kaget usai mengetahui kabar Roti Aoka diduga mengandung pengawet Sodium Dehydroacetate yang tengah viral di media sosial. Menurut dia, sebelum kabar viral itu beredar, Roti Aoka menjadi favorit jajanan anak-anak untuk bekal sekolah.

"Kaget pastinya pas awal tahu, bocah-bocah suka beli katanya enak," ujar Yuyun saat ditemui Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Mengetahui kabar dugaan Roti Aoka mengandung zat pengawet berbahaya, Yuyun berniat akan berhenti membeli sementara roti murah tersebut hingga ada kepastian keamanan dari pemerintah. Meskipun awalnya, Yuyun mengaku sempat bertanya-tanya ihwal tanggal kadaluwarsa Roti Aoka yang cenderung lama.

"Berusaha untuk enggak konsumsi dulu sih," ucapnya.

Ternyata, Roti Aoka sudah dipasarkan luas ke berbagai daerah di Indonesia. Putra, seorang pekerja di wilayah Halmahera, Maluku Utara mengaku mengetahui produk Roti Aoka.

Menurutnya, Roti Aoka banyak dijual di warung-warung di dekat tempat kerjanya. Roti Aoka di sana dijual Rp4.000 per bungkus, alias lebih mahal Rp1.000 dibandingkan harga jual di Bogor Rp3.000 per bungkus.

"Rasanya enak dan banyak yang makan, kadang stok di warung juga sampai habis," ujarnya saat dihubungi.

Dia mengaku tidak menyangka apabila Roti Aoka yang menjadi langganannya tengah diterpa isu kandungan zat berbahaya. Putra pun berencana bakal beralih mengonsumsi jenis roti lainnya yang banyak diproduksi oleh UMKM lokal.

"Makan yang lain sudah, banyak roti rumahan, banyak pedagang lokal yang jual kue pagi-pagi," ucapnya.

Sebaliknya, Tri seorang pelanggan Roti Aoka mengatakan, tidak terpengaruh dengan isu yang beredar. Menurutnya, dia telah mengonsumsi Roti Aoka sejak beberapa tahun lalu dan merasa baik-baik saja. Rasanya yang enak dan harga yang murah, kata dia, menjadi andalan untuk cemilan.

"Aman, dari dulu juga udah makan Roti Aoka," katanya.

Diberitakan Bisnis.com, Rabu (24/7/2024), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah melakukan uji sampel terhadap brand Roti Aoka yang produksi PT Indonesia Bakery Family (PT IBF). Pada 28 Juni 2024, BPOM telah mengambil sampel produk Roti Aoka dari peredaran dan melakukan pengujian. Menurut hasil pengujian, sampel Roti Aoka tidak mengandung Natrium Dehidroasetat.

“Hal ini sejalan dengan hasil inspeksi ke sarana produksi roti Aoka pada 1 Juli 2024 yang menunjukkan tidak ditemukannya Natrium Dehidroasetat di sarana produksi,” ungkap BPOM.

Temuan BPOM ini sekaligus membantah isu yang sempat beredar bahwa Roti Aoka mengandung zat pengawet berbahaya.

Sebelumnya, Head Legal PT IBF Kemas Ahmad Yani dalam klarifikasinya memastikan, penggunaan bahan pengawet kosmetik sebagai pengawet dalam produk roti adalah tidak benar. Dia menegaskan, produk Roti Aoka telah melewati pengujian oleh BPOM dan telah mendapat izin edar untuk seluruh variannya sebagaimana tercantum dalam kemasan produk.

“Seluruh produk Roti Aoka tidak mengandung Sodium Dehydroacetate dan masa kedaluwarsa bukan 6 bulan,” kata Kemas dalam keterangan di Jakarta, Jumat (19/7/2024).

Bisnis.com,JAKARTA - Goldman Sachs Group Inc. menyatakan bahwa kebijakan ekonomi China kemungkinan dipengaruhi oleh nasib Donald Trump di Pilpres AS 2024.

Kepala ekonom Goldman untuk Asia Pasifik Andrew Tiltonmengatakan bahwa salah satu alasan mengapa China berhati-hati dalam melakukan banyak stimulus fiskal atau stimulus sisi permintaan adalah risiko Trump.

"Dan saya pikir sebagian logikanya adalah: 'mari kita simpan amunisi jika kita perlu melakukan lebih banyak lagi pada tahun 2025,” ujarnya dalam wawancara Bloomberg pada Selasa waktu setempat (23/7/2024).

Calon Presiden Partai Republik Donald Trump telah berjanji memberlakukan tarif 60% pada impor China jika terpilih kembali sebagai Presiden AS. Menurut Goldman, hal ini dapat mengancam ekspor dan manufaktur China, dan dapat mengurangi sekitar dua poin persentase dari pertumbuhan ekonomi riilnya.

Para ekonom semakin mendesak China untuk meningkatkan defisit anggaran dan menjual surat utang negara untuk mendongkrak ekonomi di tengah melemahnya konsumsi dari bisnis dan rumah tangga.

Namun, para pembuat kebijakan mungkin lebih memilih pengekangan fiskal karena hal-hal tersebut dapat menjadi kurang efektif di masa depan, yakni ketika dibutuhkan untuk menangkal dampak tarif.

Pengeluaran pemerintah China secara keseluruhan telah turun hampir 3% pada paruh pertama 2024 sejak tahun lalu.

China mengalami kesulitan dalam meningkatkan permintaan domestik dan membalikkan penurunan di sektor real estat dan konsumsi, dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini bergantung pada ekspor barang. Pembatasan perdagangan dari mitra dagang memperumit strategi ini.

Semakin banyak negara yang juga memberlakukan tarif pada impor China, termasuk AS dan Uni Eropa. Sang Tanah Air sedang menyelidiki tarif pada sejumlah barang konsumen, yang menunjukkan bahwa kekhawatiran tersebut jauh melampaui sekadar baja dan teknologi energi terbarukan.

Adapun, terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden juga dapat membawa dampak regional di luar China, yang mungkin saja akan menaikkan tarif pada mitra dagang lain yang mengalami defisit besar dengan AS.

Tilton mengatakan bahwa negara-negara seperti Vietnam, yang diuntungkan oleh ketegangan perdagangan AS-China mungkin akan menjadi sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) mengusulkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan dana abadi perumahan dibandingkan dengan menerapkan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menuturkan pola itu dinilai lebih kompatibel diterima oleh masyarakat umum jika dibandingkan dengan melakukan penarikan iuran sebagaimana dalam program Tapera.

“Kita ngusulin memang mendingan polanya pakai dana abadi perumahan dibanding dengan pungutan masyarakat. Tapi, keputusannya terserah pemerintah,” kata Nixon saat ditemui di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (23/7/2024).

Nixon menyebut, pembentukan dana abadi itu juga diperlukan di tengah kondisi ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian. Tujuannya, dana abadi perumahan ini dapat menekan beban yang ditanggung pemerintah.

Meski sepenuhnya menyerahkan keputusan penerapan tersebut pada pemerintah, Nixon berharap bahwa implementasi mencari sumber pendanaan baru bagi sektor perumahan tidak dilakukan melalui pungutan masyarakat.

“Ke depannya apakah ini [Tapera] tidak akan ada pungutan lagi? Kita serahkan ke pemerintah saja, pemerintah paling tahu ini akan tetap ada pungutan atau tidak. Tapi kalau tidak ada ya kita senang-senang saja, masyarakat bebannya berkurang,” pungkasnya.

Berdasarkan catatan Bisnis sebelumnya, skema implementasi dana abadi perumahan itu bakal bersumber dari APBN. Nixon mengusulkan, nantinya kucuran alokasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) perlu dibagi untuk disalurkan ke masyarakat dan untuk diinvestasikan guna mempertebal simpanan dana abadi tersebut.

"Dengan duit FLPP yang sama ditaruh di BP Tapera [Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat], BP Tapera lalu memutar dananya itu, katakanlah di SBN [surat berharga negara] dan dapat bunga 6%," ujar Nixon.

Nantinya, imbal hasil 6% yang didapatkan dari investasi di SBN itu kemudian bisa digunakan untuk membayar selisih bunga KPR di masyarakat. Sehingga, masyarakat tetap hanya bayar 5% dari yang sebelumnya 9,5%.

Menurutnya, skema dana abadi itu membutuhkan waktu 10 tahun. Namun, ke depannya beban APBN akan berkurang. Nixon lantas memberikan gambaran, bila skema dana abadi dijalankan 2024, maka pada 2034 sudah otomatis KPR subsidi bisa tersalurkan 500.000 hingga 600.000 rumah dalam setahun.

Skema tersebut juga tidak hanya menyelesaikan permasalahan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi sekaligus masyarakat berpenghasilan tanggung dengan penghasilan Rp8 juta hingga Rp15 juta.

Bisnis.com, SEMARANG – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengelola bandara yang merupakan hasil penggabungan atau merger PT Angkasa Pura I (AP I) dan PT Angkasa Pura II (AP II), yakni PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) akan berganti nama menjadi PT Angkasa Pura Nusantara.

Mengutip laporan pada laman keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia pada Rabu (24/7/2024), akan ada beberapa langkah perubahan nama serta penggabungan usaha.

Secara terperinci, PT Angkasa Pura Indonesia akan berganti nama menjadi menjadi PT Angkasa Pura Nusantara atau nama lain sebagaimana disetujui holding BUMN pariwisata dan aviasi, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney.

Kemudian, setelah penggantian nama Angkasa Pura Indonesia rampung, Angkasa Pura II akan berganti nama menjadi Angkasa Pura Indonesia. Selanjutnya, akan dilakukan penggabungan Angkasa Pura I ke dalam Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama Angkasa Pura II.

"PT Angkasa Pura Indonesia tersebut nantinya akan bertindak sebagai perusahaan penerima penggabungan," demikian kutipan keterbukaan informasi tersebut.

Dengan rencana penggabungan ini, maka status badan hukum yang akan berakhir atau bubar nantinya adalah Angkasa Pura I. Kegiatan-kegiatan usaha yang saat ini dilaksanakan oleh AP I, termasuk usaha di bidang jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, akan dilanjutkan oleh PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya AP II sebagai perusahaan penerima penggabungan.

Adapun, tanggal efektif penggabungan masih menunggu persetujuan dan/atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas perubahan anggaran dasar PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II yang dilakukan dalam rangka penggabungan ini.

Laporan posisi keuangan penutupan (closing account) masing-masing PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebelum pelaksanaan penggabungan adalah per 31 Agustus 2024.

Sementara itu, laporan posisi keuangan pembukaan (opening account) PT Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II setelah efektifnya pelaksanaan penggabungan adalah per 1 September 2024.

Adapun, struktur permodalan Angkasa Pura Indonesia yang sebelumnya bernama PT Angkasa Pura II sebagai perusahaan penerima penggabungan saat merger berlaku efektif akan terdiri dari Saham Seri A yang dimiliki pemerintah Indonesia sebesar 0,000006%. Kemudian, Saham Seri B akan dimiliki oleh InJourney sebesar 52,078570% dan Angkasa Pura Nusantara sebanyak 47,921424%.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara terkait rencana pengenaan cukai plastik dan minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto menyampaikan cukai plastik dan MBDK masih belum diimplementasikan, meski target penerimaannya sudah dicantumkan dalam APBN 2024. Pasalnya,pemerintah sangat berhati-hati dalam menetapkan suatu barang sebagai barang kena cukai.

Nirwala menjelaskan, dalam menetapkan suatu barang sebagai objek cukai, dibutuhkan banyak pertimbangan, mulai dari kondisi ekonomi masyarakat hingga kondisi industri dan aspek kesehatan.

“Pemerintah sangatprudentdan betul-betul mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya. Kami akan mendengarkan aspirasi stakeholders, dalam hal ini DPR dan masyarakat luas,” katanya melalui siaran pers, Rabu (24/7/2024).

Dia menegaskan sejumlah barang yang masuk dalam prakajian objek cukai, yaitu rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, fast food, tissue, gawai, monosodium glutamate (MSG), batu bara, dan detergen, masih merupakan usulan dari berbagai pihak.

“Sifat kebijakan ekstensifikasi tersebut masih usulan-usulan dari berbagai pihak, belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” katanya.

Menurutnya, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai sangat panjang dan melalui banyak tahapan, termasuk mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” jelasnya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa pemerintah akan mengenakan cukai plastik pada empat jenis produk, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan mengenakan cukai pada dua kelompok MBDK, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Iyan menjelaskan, untuk minuman siap saji, produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya.

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menanggapi sinyal pemberlakuan cukai plastik yang akan diterapkan pemerintah. Ketimbang pengenaan cukai, impor ilegal dinilai lebih mendesak untuk dibereskan.

Wakil Ketua Umum Inaplas Budi Susanto Sadiman mengatakan, pihaknya akan mengirimkan surat protes ke pemerintahan saat ini maupun pemerintahan baru jika pengenaan cukai plastik diterapkan.

"Kalau pemerintah perlu dana jangan dari cukai, urusin illegal import yang bisa masuk tanpa pajak," kata Budi kepada Bisnis, Rabu (24/7/2024).

Budi keheranan dengan rencana cukai plastik yang dinilai tak sejalan dengan program prioritas pemerintah saat ini, yaitu penambahan lapangan pekerjaan dan ketahanan pangan.

Apabila tujuan pemerintah untuk menangani sampah plastik maupun sampah laut, menurut Budi, hal tersebut telah disokong oleh nilai sirkular ekonomi dari manajemen sampah dan peningkatan pemanfaatan sampah untuk ketahanan pangan.

"Masalah plastik sudah dapat ditangani kalau manajemen sampah diterapkan pemerintah secara menyeluruh dan tuntas," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan terus menggodok rencana pemberlakukan tarif cukai pada produk plastik. Pelaksanaan cukai bagi produk plastik menunggu peraturan pemerintah setelah disetujui DPR.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa terdapat empat jenis produk plastik yang akan dikenakan cukai, yaitu kantong plastik, kemasan plastik multi lapis, polistiren bisa (styrofoam), dan sedotan plastik.

"Produk-produk inilah yang kami sasar ke depan,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai.

Iyan menyampaikan bahwa untuk sejumlah produk tidak akan dikenai pungutan cukai plastik, yaitu yang masuk dalam kategori angkut terus/lanjut, diekspor, dimasukkan dalam pabrik, dan musnah sebelum dikeluarkan dari pabrik.

Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengungkapkan kerisauannya mengenai rencana pemerintah bakal mengerek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan.

Ketua Umum DPP Apersi, Junaidi Abdillah, berharap wacana tersebut batal direalisasikan. Hal itu perlu dijalankan untuk tetap menjaga pertumbuhan pada pasar properti nasional.

“[Kita berharap] pajak 12% jangan sampai dijalankan,” kata Junaidi saat ditemui di sela-sela agenda Rakernas Apersi, Selasa (23/7/2024).

Junaidi juga menuturkan bila kebijakan PPN 12% tetap diimplementasikan, maka pemerintah perlu untuk menyiapkan stimulus agar pasar properti RI dapat terus bergeliat.

Sebagai contoh, Junaidi berharap pemerintah dapat memperpanjang pemberian insentif bebas pajak atau Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP).

“Andai kata tetap di 12% tentu lah pemerintah harus memikirkan stimulusnya. Stimulusnya apa? Mungkin tadi diskon dulu sampai kondisi ekonomi mengalami perbaikan. Kita melihat situasi dan kondisi maunya PPNDTP tetap jalan,” tuturnya.

Hal senada juga sempat disampaikan oleh Ekonom Senior, Faisal Basri, yang menyampaikan bahwa pemerintah perlu untuk menunda wacana kenaikan PPN menjadi 12% tahun depan.

Alasannya, kebijakan kenaikan tarif itu dikhawatirkan bakal berdampak serta membebani masyarakat luas. Meskipun Keputusan mengerek PPN memang menjadi salah satu strategi yang paling mudah untuk pemerintah mempertebal penerimaan pajak.

“Kalau menurut saya wajib lah ditunda. Ini kan pertanyaannya itu tadi defisitnya tambah lebar, karena PPN paling gampang,” kata Faisal.

Sebagai informasi, pemerintah akan kembali menaikkan tarif PPN sebesar 1%, dari semula 11% menjadi 12%.

Kebijakan ini rencananya berlaku pada tahun depan atau per 1 Januari 2025. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang - Undang No. 7//2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Tarif Pajak Pertambahan Nilai yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025,” tulis ayat (1) Pasal 7 Bab IV beleid tersebut.