Bisnis.com, JAKARTA – Downtradingrokok atau peralihan konsumsi rokok ke jenis yang lebih murah kian marak terjadi setelah pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau (CHT).

Pergeseran tersebut terpantau dari laporan pemerintah yang menyebutkan adanya penurunan produksi pada rokok golongan I, yang mana terkena tarif cukai lebih tinggi atau di atas Rp1.000 per batang/gram.

Sementara golongan II dan III yang memiliki tarif cukai di bawah Rp1.000 per batang/gram, justru mencatat pertumbuhan produksi double digit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah menyoroti kondisi pergeseran perdagangan rokok yang terjadi ini. Padahal, penerapan tarif cukai secara multiyears ini sebagai upaya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi tembakau di masyarakat.

"Hal ini akibat terjadinya downtrading terhadap golongan rokok kelompok yang lebih murah. [Pemerintah] terus berupaya melakukan pengawasan penindakan terhadap rokok ilegal,” ujarnya dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercatat mengantongi Rp221,8 triliun penerimaan cukai pada 2023 atau sebesar 97,6% dari target Perpres No. 75/2023.

Penerimaan cukai yang menurun sebagai dampak kebijakan pengendalian konsumsi rokok dan menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok.

Hal ini ditandai dengan penurunan produksi rokok mencapai 1,8% (yoy). Golongan I mengalami penurunan produksi paling besar yang mencapai -14%, meskipun produksi golongan II naik 11,6% dan golongan III sebesar 28,2%.

Meskipun demikian, penerimaan cukai juga terbantu oleh meningkatnya kebutuhan minuman mengandung etil alkohol dampak dari meningkatnya sektor pariwisata.

Sebelum penerapan tarif multiyears atau pada 2022, penerimaan cukai secara umum mencapai Rp226,88 triliun, atau meningkat 16,04% dibandingkan tahun sebelumnya.

Utamanya, ditopang oleh komponen CHT mencapai realisasi Rp218,62 triliun yang berkontribusi 95,05% terhadap total penerimaan cukai. Pendapatan CHT berhasil meningkat sebesar Rp29,81 triliun atau 15,79% (yoy).

Sementara untuk tahun ini hingga akhir Juni 2024, total produksi rokok tercatat tumbuh namun akibat terjadinya downtrading, berdampak pada penurunan CHT dari Gol I sekitar Rp4,5 triliun, sementara peningkatan dari Gol II hanya Rp0,3 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan pertumbuhan ekonomi global untuk tahun 2024 dan 2025 akan tetap berjalan pada jalurnya. Di sisi lain, IMF memperingatkan adanya dua tantangan utama yang mengancam kestabilan pertumbuhan tersebut.

Dalam World Economic Outlook (WEO) Juli 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global mencapai 3,2% pada 2024, tidak berubah dibandingkan proyeksi dalam WEO edisi April 2024.

IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sedikit meningkat menjadi 3,3%. Proyeksi ini naik tipis 0,1% dari perkiraan dalam WEO April.

Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan pertumbuhan ini didorong oleh ekonomi pasar negara berkembang di Asia, terutama pertumbuhan di India dan China yang menyumbang hampir 50% dari pertumbuhan global.

Proyeksi ini juga ditarik dari inflasi global yang diperkirakan melambat menjadi 5,9% pada 2024 dari 6,7% pada tahun sebelumnya, meskipun turunnya inflasi di sejumlah negara maju diproyeksi melambat, terutama Amerika Serikat.

“Pada bulan April, kami memproyeksikan inflasi global akan melambat menjadi 5,9% tahun ini dari 6,7% tahun lalu, yang secara umum berada di jalur yang tepat untuk melakukan soft landing,” jelas Gourinchas dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (17/7/2024).

Di sisi lain, dia memperingatkan adanya dua risiko terhadap perekonomian dalam jangka pendek yang lebih menonjol.

Salah satu risiko ada pada tantangan lebih lanjut terhadap disinflasi di negara-negara maju, yang dapat memaksa bank-bank sentral, termasuk Federal Reserve, untuk mempertahankan suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama.

”Hal ini akan membahayakan pertumbuhan secara keseluruhan, dengan meningkatnya tekanan ke atas terhadap dolar AS dan efek berantai yang berbahaya bagi negara-negara berkembang,” jelas Gourinchas dalam keterangan resminya, Selasa (16/7/2024).

Tantangan kedua menurut Gourinchas ada pada tantangan fiskal perlu ditangani secara langsung. Hal ini didorong oleh memburuknya anggaran pemerintah yang membuat banyak negara menjadi lebih rentan daripada yang diperkirakan sebelum pandemi.

Oleh karena itu, penyangga yang lebih kuat menyediakan sumber daya fiskal yang diperlukan untuk mengatasi guncangan yang tidak terduga terhadap perekonomian. Namun, banyak negara tidak melakukan hal ini sehingga memperbesar ketidakpastian kebijakan ekonomi. Konsolidasi fiskal yang diproyeksikan sebagian besar tidak mencukupi di banyak negara.

”Sangat memprihatinkan bahwa negara seperti Amerika Serikat, yang berada dalam kondisi full employment, mempertahankan sikap fiskal yang mendorong rasio utang terhadap PDB semakin tinggi, dengan risiko terhadap ekonomi domestik dan global,” lanjutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menemukan "harta karun" sumber minyak dan gas (migas) baru di Blok Rokan dengan potensi produksi hingga 3.000 barel minyak per hari (BOPD).

Temuan itu berasal dari pengeboran Sumur Eksplorasi Astrea-1 yang berada di wilayah Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau.

EVP Upstream Business PHR WK Rokan Andre Wijanarko mengatakan, sumur eksplorasi Astrea-1 ini merupakan sumur Komitmen Kerja Pasti (KKP) WK Rokan kepada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang memiliki objektif utama reservoir pada Formasi Pematang Upper Red Bed.

Sumur tersebut dibor dengan profil directional menggunakan rig pengeboran darat, ditajak pada 10 April 2024 dan mencapai kedalaman akhir pada kedalaman 7.158 kaki pada 23 Mei 2024.

Saat ini sedang dilakukan pada tahapan Uji Kandungan Lapisan (UKL) oleh PHR dengan pengawasan SKK Migas dengan menggunakan rig workover. Selain itu juga dilakukan serangkaian evaluasi formasi dengan menggunakan e-line logging.

“Pada tahapan Uji Kandungan Lapisan pertama, Formasi Pematang Upper Red Bed berhasil diperoleh laju alir minyak lebih dari 3.063 BOPD,” kata Andre lewat siaran pers, Rabu (17/7/2024).

Andre menuturkan sumur eksplorasi itu merupakan penemuan sumur yang ketiga setelah sebelumnya penemuan migas di sumur Sidingin North-1 dan Pinang East-1 serta sumur Mibasa-1 yang mengindikasikan minyak.

UKL sumur eksplorasi bertujuan untuk mengetahui kandungan hidrokarbon ekonomis dari suatu lapisan dan mengetahui karakteristik reservoir yang dilakukan sesaat setelah pengeboran. UKL ini dilakukan dengan cara memproduksikan fluida melalui pipa bor.

“Jika didapatkan hidrokarbon pada saat uji kandungan lapisan, maka laju alirnya diukur untuk kemudian dialirkan menuju burn pit untuk dibakar karena keterbatasan fasilitas produksi pada tahapan eksplorasi,” kata Andre.

Kepala Divisi program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro mengatakan pengeboran sumur Astrea-1 merupakan bukti bahwa KKKS terus berkomitmen untuk melakukan pengobaran untuk mencapai target dan menaikan produksi migas nasional.

“Komitmen pengoboran harus terus dijalankan oleh PHR dan KKKS lainya untuk sama-sama mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” kata Hudi.

Temuan cadangan ini sekaligus sebagai bagian penting dari program pemerintah di sektor energi nasional untuk mencapai target produksi minyak 1 Juta barel per hari dan produksi gas 12 Miliar standar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2030.

"Sebagai wujud implementasi Long Term Planning skin explorasi, penemuan ini akan terus ditindaklanjuti dan proses pengembangan terus berjalan sehingga terjadi peningkatan produksi yang masif,“ kata Hudi.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan konstruksi proyek strategis nasional (PSN) Tol Probolinggo – Banyuwangi (Probowangi) tahap 1 dapat rampung pada Desember 2024.

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mencatat rata-rata progress Tol Probowangi Tahap 1 Yakni Gending – Besuki mencapai 43,95%.

“Untuk tahap 1 yang terdiri dari 3 Seksi dari Gending hingga Besuki ditargetkan akan rampung konstruksinya pada Desember 2024,” demikian tulis manajemen BPJT dalam akun Instagram resminya, dikutip Rabu (17/7/2024).

Adapun, rincian progres 3 seksi ruas Tol Probowangi tahap 1 di antaranya, Seksi 1 Gending – Krakasan sepanjang 12,88 kilometer (km) mencapai 60,08%.

Kemudian, Seksi 2 Krakasan – Paiton sepanjang 11,2 km progres konstruksinya mencapai 40,40% dan Seksi 3 Paiton – Besuki progres konstruksinya mencapai 31,38%.

Nantinya, Jalan Tol Probowangi tahap 1 akan memiliki 3 simpang susun (SS), yakni SS Krakasan, SS Paiton, dan SS Besuki. Ruas tol ini juga bakal dilengkapi dengan 3 gerbang tol, yakni GT Krakasan, GT Paiton, an GT Besuki.

Apabila telah beroperasi, Jalan Tol Probowangi tahap 1 ruas Probolinggo – Besuki bakal memangkas waktu tempuh yang mulanya 1 jam 15 menit menjadi 30 menit saja dengan kecepatan rata-rata waktu tempuh berkendara 80-100 km/jam.

Sementara itu, untuk tahap 2 Tol Probowangi yang mencakup ruas Besuki hingga Banyuwangi sepanjang 125,72km ditargetkan konstruksinya rampung setelah 2024.

Sebagai informasi, tahap 2 Tol Probowangi terdiri dari 4 seksi. Perinciannya, Seksi 4 Besuki – Situbondo (42,3 km), Seksi 5 Situbondo – Asembagus (16,76 km), Seksi 6 Asembagus – Bajulmati (37,45km), dan Seksi 7 Bajulmati – Ketapang (29,21%).

Adapun, Jalan Tol ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) melalui entitas usahanya yakni PT Jasamarga Probolinggo Banyuwangi (JPB).

Sebelumnya, Direktur Pengembangan Usaha Jasa Marga Agus Setiawan, menjelaskan bahwa apabila proses konstruksi Tol Probowangi berjalan sesuai rencana maka pihaknya menargetkan bakal mengoperasikan 2 ruas Tol Probowangi tahap 1 di akhir tahun ini.

"Konstruksinya sudah berjalan dan diharapkan untuk Seksi 1 dan 2 sepanjang kurang lebih 35 kilometer akan bisa dioperasikan pada akhir tahun 2024," tuturnya.

Sementara untuk Seksi 3 Paiton – Besuki (25,6 km) yang saat ini progres konstruksinya sebesar 0,65% ditargetkan akan rampung pada awal 2025.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons isu viral di media sosial terkait rombongan penumpang yang bersuara keras saat menggunakan KA (241) Sri Tanjung relasi Ketapang - Lempuyangan keberangkatan 12 Juli 2024, tepatnya di kereta ekonomi 6.

VP Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, KAI mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama penumpang agar perjalanan kereta api tetap aman dan nyaman.

Terkait hal tersebut, kondektur dan Polsuska yang bertugas telah telah mengambil tindakan dengan memanggil koordinator rombongan dan memberikan penjelasan serta arahan agar tidak membuat kegaduhan di dalam kereta. Setelah itu, situasi kembali kondusif.

“Pelanggan dilarang bersuara keras di dalam kereta api, baik saat berbicara langsung maupun melalui telepon. Selain itu suara-suara keras dari alat eletronik seperti saat mendengarkan musik, menonton film, dan lain-lain juga tidak diperkenankan,” ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (16/7/2024).

Anne juga berpesan kepada seluruh pelanggan kereta api untuk selalu mematuhi aturan, menjaga ketertiban, serta menjaga fasilitas kereta api dan stasiun karena layanan kereta api merupakan fasilitas umum.

KAI mempersilakan penumpang yang mengalami ketidaknyamanan selama perjalan untuk menghubungi petugas Kondektur yang bertugas agar segera ditindaklanjuti. Nomor handphone petugas Kondektur tertera di setiap kabin kereta.

Penumpang juga dapat menyampaikan keluhan-keluhannya dengan menginfokan kode booking melalui pesan langsung (Direct Message) kepada Contact Center KAI di media sosial KAI, email [email protected], WhatsApp 08111-2111-121, atau telepon di 121.

“Kami berharap semua pelanggan mematuhi aturan saat menggunakan layanan kereta api, sehingga perjalanan tetap nyaman dan menyenangkan,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Iklim bisnis sektor penerbangan di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak sehat mulai dari dugaan praktik monopoli hingga tiket pesawat mahal.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, tidak sehatnya iklim usaha penerbangan disebabkan karena adanya praktik monopoli dalam bisnis penerbangan. Hal tersebut memicu terjadinya pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.

Denon menuturkan, beberapa contoh monopoli yang saat ini terjadi di antaranya adalah monopoli penyedia avtur di bandara, pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu, dia juga menyebut adanya monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," jelas Denon dalam keterangan resminya, Rabu (16/7/2024).

Denon menjelaskan, salah satu contoh meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik. Menurutnya, pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar.

Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pengelola slot juga harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku.

Denon melanjutkan, slot penerbangan yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Meski demikian, INACA juga meminta pemerintah memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route atau rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan.

Denon mengatakan, pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut.

Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru dapat dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Denon.

Adapun, INACA juga menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menuturkan, agar komite ini berjalan efektif, pemerintah harus memperhatikan siapa saja anggotanya, kewenangannya, program kerjanya hingga upaya menjalankan program yang dimaksud.

“Permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar,” kata Denon.

Bisnis.com, JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik, seiring dengan peningkatan ekspor regional dan melengkapi permintaan domestik yang masih kuat.

Berdasarkan Asian Development Outlook (ADO) yang dirilis hari ini, Rabu (17/7/2024), ADB meningkatkan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini menjadi sebesar 5,0% pada 2024, dari proyeksi sebelumnya sebesar 4,9%. Adapun, perkiraan pertumbuhan untuk tahun depan dipertahankan pada 4,9%.

Kemudian, untuk inflasi, ADB memperkirakan akan melambat ke 2,9% pada 2024 di tengah meredanya tekanan harga pangan global dan berlanjutnya pengaruh suku bunga yang tinggi.

Permintaan global terhadap barang elektronik, terutama semikonduktor untuk aplikasi teknologi tinggi dan kecerdasan buatan, meningkatkan ekspor dari sejumlah perekonomian Asia.

Kepala Ekonom ADB Albert Park juga menuturkan bahwa sebagian besar Asia dan Pasifik merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan paruh kedua tahun lalu.

“Fundamental kawasan ini masih kuat, tetapi para pembuat kebijakan tetap perlu memperhatikan sejumlah risiko yang dapat berdampak terhadap proyeksi ini, mulai dari ketidakpastian terkait hasil pemilu di perekonomian besar, sampai keputusan penetapan suku bunga dan ketegangan geopolitik,” jelasnya, seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (17/7/2024).

Meskipun inflasi di kawasan sudah melambat menuju tingkat pra-pandemi, tekanan harga masih cukup tinggi di sejumlah negara.

Inflasi harga pangan masih tinggi di Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Pasifik, sebagian akibat cuaca buruk dan pembatasan ekspor pangan yang dilakukan beberapa negara.Perkiraan pertumbuhan China, yakni negara dengan perekonomian terbesar di kawasan ini dipertahankan pada 4,8% pada 2024.

Berlanjutnya pemulihan konsumsi jasa dan ekspor yang lebih kuat daripada perkiraan, serta kegiatan industri, mendorong pertumbuhan di tengah kesulitan. Pemerintah juga memperkenalkan beberapa langkah kebijakan tambahan pada Mei 2024 untuk mendukung pasar properti.

Perekonomian dengan pertumbuhan tercepat di kawasan, India juga tidak berubah pada 7% untuk tahun fiskal 2024. Sektor industri diproyeksi tumbuh mantap dan pertanian diperkirakan meningkat kembali di tengah perkiraan musim hujan dengan curah hujan yang lebih tinggi dari normal. Permintaan investasi masih kuat, dipimpin oleh investasi publik.

Untuk di Indonesia, ADB masih mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini dan tahun depan sebesar 5%. Inflasi juga sama seperti proyeksi ekonomi dengan berada pada level 2,8% untuk 2024 dan 2025.

Untuk Asia Tenggara, prakiraan pertumbuhan dipertahankan pada 4,6% pada 2024 di tengah perbaikan yang kuat baik pada permintaan domestik maupun eksternal.

Di Pasifik, proyeksi pertumbuhan untuk 2024 bertahan pada 3,3%, yang didorong oleh pariwisata dan belanja infrastruktur. Hal ini bersamaan dengan bangkitnya lagi kegiatan pertambangan di Papua Nugini.

Bisnis.com, MEDAN - Harga minyak goreng bersubsidi dengan merek Minyakita di Medan, Sumatra Utara telah mencapai Rp16.000 per liter, meski pemerintah belum resmi menaikkan harga eceran tertinggi (HET).

Dari pantauan Bisnis di Pasar Peringgan Medan, rata-rata pedagang eceran telah menjual Minyakita di kisaran harga Rp16.000 per liter atau naik Rp2.000 per liter dari HET.

Padahal, HET Minyakita (minyak goreng kemasan) menurut Pedoman Penjualan Minyak Goreng Rakyat Nomor 03 tahun 2023 yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan ialah Rp14.000 per liter. Sedangkan HET minyak curah sebesar Rp15.500 per kilogram.

Pedagang di Pasar Peringgan mengakui naiknya harga jual Minyakita telah terjadi kurang lebih dalam kurun waktu 3 minggu terakhir. Sebelum menyentuh Rp16.000 per liter, mereka menjual Minyakita dengan harga Rp15.500 per liter dari biasanya Rp14.000-Rp14.500 per liter.

Kenaikan itu menurut para pedagang akibat naiknya harga tebus Minyakita ke distributor.

"Kami mengambil Minyakita ke distributor dengan harga Rp177.000 per kardus isi 12 bungkus minyak kemasan 1 liter, atau sekitar Rp14.750 per liter," ujar pedagang yang enggan menyebut nama distributor Minyakita tersebut ketika ditemui Bisnis, Rabu (17/7/2024).

Sementara minyak goreng kemasan di Pasar Peringgan terpantau dijual pedagang di rentang harga Rp16.500-Rp17.000 per kilogram atau naik berkisar Rp1.000-Rp1.500 per kg di atas HET.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Kantor Wilayah I Ridho Pamungkas telah memanggil salah satu produsen Minyakita (PT Musim Mas) dan distributor pertama Minyakita (PT Wahana Tirtasari) di Medan terkait kenaikan harga dan kelangkaan stok Minyakita.

Pengakuan produsen, produksi Minyakita mereka memang tengah turun dari 2,9 juta liter pada Mei 2024 menjadi 1,9 juta liter di bulan Juni lantaran ekspor minyak sawit mentah (CPO) mereka mengalami penurunan akibat harga bahan baku (CPO) naik.

Sebagaimana diketahui, produksi Minyakita oleh perusahaan minyak sawit berkaitan dengan kuota ekspor.

"Dari informasi yang kami dapatkan mereka [PT Musim Mas] memang sedang ada penurunan jumlah produksi dalam 2 bulan terakhir," kata Ridho, Jumat (12/7/2024).

Dia mengatakan pihaknya masih mendalami penyebab pengurangan signifikan produksi Minyakita oleh produsen. Dia menduga ada pihak yang sengaja menahan distribusi minyak bersubsidi ini mengingat akhir Juni lalu Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan telah menyebut akan menaikkan HET Minyakita dari Rp14.000 menjadi Rp15.500 per liter.

Namun, hingga kini, belum ada pengumuman resmi dari Kemendag soal kepastian HET Minyakita.

"Ini [pengumuman kenaikan HET] kan sudah menjadi isu juga di masyarakat sehingga memicu pelaku usaha untuk mengurangi produksi atau peredaran barang di pasar," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Presiden Mohammed bin Zayed Al Nahyan (MBZ) di Uni Emirat Arab guna membahas kelanjutan ekonomi dan investasi. Kesepakatan yang terjadi nanti akan diimplementasikan saat Prabowo Subianto menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Mengutip siaran langsung yang dibagikan oleh Sekretariat Presiden, ikut bersama rombongan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Jokowi menyampaikan maksud dan tujuannya bertolak ke Abu Dhabi yakni untuk membahas kelanjutan kerja sama ekonomi dan investasi.

“Dalam pertemuan dengan Presiden MBZ nanti, saya antara lain akan membahas mengenai berbagai upaya peningkatan kerja sama ekonomi dan investasi yang strategis. Tentunya kerja sama-kerja sama ini akan dilanjutkan implementasinya oleh pemerintah baru nantinya,” jelas Jokowi dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (17/7/2024).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa kunjungan Jokowi ke Abu Dhabi tersebut juga bakal membahas investasi di IKN.

Salah satunya, membahas kelanjutan minat investasi bos Emaar Properties yakni Mohamed Ali Rashed Alabbar di proyek IKN.

Basuki menuturkan, Emaar Properties bakal mengembangkan kawasan pusat ekonomi atau financial center di IKN. Bentuknya, bakal menyerupai Sudirman Central Business District (SCBD) yang ada di Jakarta.

Dengan demikian, Basuki juga sempat memberi sinyal bahwa Emaar Properties berpotensi menjadi perusahaan asing perdana yang bakal memarkirkan modalnya di IKN.

“Mungkin nanti dari Dubai itu kelihatannya,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (12/7/2024).

Akan tetapi, belum diketahui pasti berapa komitmen investasi yang bakal disuntik oleh Emaar Properties ke IKN. Pasalnya, Basuki menyebut hal itu baru akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuannya bersama Emaar Properties di Abu Dhabi kali ini.

“Belum, nilainya juga belum, makanya ke sana [bersama] Pak Erick [Menteri BUMN] itu mau neken itu,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) angkat bicara terkait proyek Kereta Cepat WHOOSH yang disebut menjadi salah satu biang kerok kerugian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).

Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menuturkan, pembangunan Kereta Cepat tentunya ditujukan untuk kemajuan transportasi di indonesia agar dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern.

Terkait klaim kerugian WIKA sebesar Rp5 triliun yang disebut sebagai dampak dari pembangunan Kereta Cepat, Eva mengatakan dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC harus melalui prosedur administrasi.

Hal ini agar agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik termasuk dari sisi keuangan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

“Dalam proses pembangunannya, proyek Kereta Cepat WHOOSH juga sudah mempertimbangkan banyak hal yang telah dikoordinasikan bersama seluruh stakeholder yang terlibat,” jelas Eva dalam keterangan resminya, Rabu (17/7/2024).

Sebagai informasi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham pada konsorsium Indonesia yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI yang memegang 60% saham KCIC. Secara komposisi, WIKA merupakan salah satu pemegang saham PSBI dengan kepemilikan 38% saham.

Eva melanjutkan, saat ini operasional Kereta Cepat WHOOSH terus mengalami peningkatan, dimana jumlah perjalanan terus bertambah dari 14 perjalanan reguler per hari di Oktober 2023, menjadi 48 perjalanan reguler perhari sejak Mei 2024. Selanjutnya pada awal 2025 di programkan jumlah perjalanan kereta dapat mencapai hingga 62 per hari.

Selain itu, rata-rata volume penumpang Kereta Cepat perhari juga mengalami peningkatan secara bertahap dengan rekor penumpang tertinggi saat ini sudah mencapai 24.000 per hari. Pada awal masa operasinya Oktober 2023 lalu, rata-rata volume penumpang Kereta Cepat sekitar 9.000 per hari.

Sementara itu, berdasarkan data KCIC, per Juli 2024 rata-rata penumpang perhari sudah mencapai 17.000 hingga 18.000 per hari pada saat weekday dan 18.000 hingga 22.000 penumpang per hari pada saat akhir pekan atau weekend dengan rekor tertinggi 24.000 pada 5 Juli 2024.

Sejumlah peningkatan juga terus dilakukan KCIC, salah satunya memberikan kemudahan untuk masyarakat dapat menjangkau stasiun Kereta Cepat dengan menghadirkan Integrasi antarmoda. Saat ini seluruh stasiun whoosh yang beroperasi sudah terintegrasi dengan berbagai moda transportasi lainnya.

Eva mengatakan, di Stasiun Halim tersedia layanan LRT Jabodebek, Bus Transjakarta, Bus menuju Bandara Soekarno-Hatta, Shuttle menuju Bandara Halim Perdanakusuma, serta Taksi dan Transportasi Online. Sementara itu, di Stasiun Padalarang tersedia layanan KA Feeder, Commuter Line, Bus Trans Metro Pasundan, Shuttle menuju Kawasan Kota Baru Parahyangan serta Taksi dan Transportasi Online.

Kemudian, Di Stasiun Tegalluar tersedia layanan Shuttle menuju Bandung, Bus menuju kawasan Summarecon Bandung, serta Taksi dan Transportasi Online.

KCIC juga memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan transaksi tiket melalui beragam inovasi yang terus dilakukan. saat ini masyarakat sudah dapat melakukan pembelian melalui Aplikasi Whoosh, situs ticket.kcic.co.id, Ticket Vending Machine, Loket serta aplikasi mitra seperti Access by KAI, Livin by Mandiri, BRImo, dan BNI Mobile Banking.

Melihat tingginya pemesanan untuk perjalanan rombongan, saat ini KCIC juga telah memiliki layanan khusus rombongan melalui saluran WhatsApp yang dapat memudahkan pemesanan tiket dalam jumlah banyak akan dibantu langsung untuk mendapatkan tempat duduk berdekatan serta pendampingan jika dibutuhkan pada agenda tertentu.

Selanjutnya, layanan edutrip dengan tarif khusus untuk perjalanan rombongan para pelajar juga telah dihadirkan dan menjadi salah satu program yang diminati berbagai lembaga pendidikan nasional dan internasional.

Meningkatnya minat masyarakat menggunakan Kereta Cepat untuk perjalanan Jakarta - Bandung juga terlihat melalui hadir nya penumpang rutin yang menjadi pengguna setia Whoosh, KCIC juga telah menghadirkan layanan kartu berlangganan melalui Frequent Whoosher yang bisa di beli di Stasiun Halim, Padalarang dan Tegalluar.

Bisnis.com, JAKARTA - Beleid yang akan mengatur mengenai pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi telah rampung dibahas. Namun, belum jelas kapan implementasi skema pengendalian konsumsi kedua jenis BBM tersebut akan diberlakukan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan memberi sinyal bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi akan diberlakukan mulai 17 Agustus 2024 seiring defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan kian melebar pada akhir 2024.

Pernyataan Luhut itu kemudian dimentahkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan bahwa belum ada keputusan pemerintah terkait kebijakan tersebut.

“Ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana [pembatasan BBM], belum rapat juga,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Pada hari yang sama, sejumlah jajaran menteri Jokowi terpantau berkumpul di kantor Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk membahas permasalahan BBM subsidi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang turut serta dalam rapat tersebut mengungkap bahwa terdapat rencana pembatasan pembelian Pertalite pada kendaraan tertentu tanpa mengelaborasinya lebih jauh.

“Ada pembatasan [Pertalite] di kendaraan tertentu. Enggak [17 Agustus], 1 September lah,” ujar Sakti.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) enggan berkomentar mengenai hasil rapat pembahasan BBM tersebut. Namun, Arifin menyampaikan bahwa revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sudah sampai di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Revisi Perpres No. 191/2014 itu bakal menjadi acuan anyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsisi, Pertalite dan Solar.

"[Soal BBM] Tanya ke Kemenko. [Revisi Perpres No.191/2024] sudah sampai Kemenkumham," kata Arifin.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa tidak ada rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024. Dia mengatakan, pemerintah baru akan melakukan sosialisasi penyaluran BBM subsidi tepat sasaran mulai 1 September 2024.

"Tidak ada pembatasan BBM, [1 September] sosialisasi [BBM] agar tepat sasaran," ujar Airlangga kepada wartawan di kantor Kemenko, Selasa (16/7/2024).

Aturan Pembatasan Pembelian Pertalite dan Solar Subsidi

Rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi yang diupayakan melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 telah bergulir sejak 2022 guna menekan beban APBN.

Direktur BBM BPH Migas Sentot Harijady BTP mengatakan bahwa substansi revisi dari beleid itu di antaranya mengatur ihwal konsumen pengguna Pertalite yang selama ini belum diatur.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga bakal mendefinisikan ulang konsumen pengguna Solar yang berhak atas subsidi. Dia menerangkan revisi itu dilakukan untuk memastikan alokasi subsidi tersebut lebih tepat sasaran.

“Nanti aturan yang lebih detail akan dimuat dalam aturan turunan dari revisi Perpres No. 191/2014, yang akan diterbitkan oleh Ditjen Migas dan BPH Migas,” kata Sentot kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Di sisi lain, Sentot menambahkan target waktu pengesahan revisi beleid itu bakal tergantung dari penyelesaian proses legal di antara tiga kementerian tersebut.

Adapun, wacana pengendalian konsumsi Pertalite dan Solar subsidi juga dicantumkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dalam dokumen itu, tercatat rencana pemerintah dalam pengendalian subsidi dan kompensasi atas Solar dan Pertalite yang berkeadilan dapat diterapkan dengan pengendalian kategori konsumen.

Pemerintah beralasan bahwa saat ini Solar dan Pertalite yang dijual di bawah harga keekonomiannya telah memunculkan kompensasi yang harus dibayar oleh APBN. Volume konsumsi Solar dan Pertalite terus meningkat, demikian juga beban subsidi dan kompensasinya dan mayoritas dinikmati oleh rumah tangga kaya.

Di sisi lain, pemerintah juga menyinggung soal polusi udara yang bersumber dari gas buang kendaraan menduduki posisi teratas sekitar 32-57%.

Oleh karena itu, pemerintah menilai diperlukan adanya kebijakan yang dapat mengendalikan konsumsi BBM. Dengan pengendalian konsumen yang berkeadilan, diperkirakan dapat mengurangi volume konsumsi Solar dan Pertalite sebesar 17,8 juta kiloliter per tahun.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan rumah tangga kaya golongan 3.500 volt ampere (VA) ke atas (R2 dan R3) serta golongan pemerintah (P1, P2, P3).

"Keseluruhan simulasi reformasi subsidi dan kompensasi energi ini diproyeksikan akan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp67,1 triliun per tahun," tulis pemerintah dalam dokumen KEM-PPKF 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Keinginan wakil rakyat untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit menimbulkan pertanyaan tentang komitmen hilirisasi mineral.

Usulan relaksasi ekspor bauksit dikemukakan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman dalam rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif Senin (8/7/2024). Pembukaan kembali keran ekspor ini disebut untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit.

Moratorium ekspor bijih bauksit mulai berlaku sejak 10 Juni 2023 setelah Undang-undang No 2/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara disahkan. Sejak saat itu, sekitar 20 izin usaha pertambangan bauksit pemegang RKAB hanya dapat memasok ke smelter dalam negeri.

Selain soal larangan ekspor bauksit, terdapat pula informasi komprehensif yang menjadi pilihan BisnisIndonesia.id pada Rabu (17/7/2024). Di antaranya adalah:

1. Tarik Ulur Larangan Ekspor Bauksit di Tengah Dorongan Penghiliran

Kebijakan moratorium bijih bauksit yang dimulai sejak 10 Juni 2023 seketika menurunkan produksi bauksit Indonesia. Kementerian ESDM mencatat produksi bauksit yang mencapai 27,5 juta ton pada 2020 merosot cukup dalam menjadi tinggal 13,5 juta ton pada 2023.

Penurunan tajam itu disebabkan oleh rendahnya serapan di dalam negeri. Saat ini setidaknya terdapat tiga smelter yang beroperasi dengan kapasitas masing-masing sekitar 2 juta ton per tahun. Ketiganya adalah PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, PT Indonesia Chemical Alumina dan PT Bintan Alumina Indonesia.

Terbatasnya serapan di pasar domestik membuat pengusaha mengurangi atau bahkan menghentikan produksi bauksit. Dampaknya, pemutusan hubungan kerja bagi pekerja pertambangan tidak terhindarkan.

2. Niat BRI (BBRI) Tebar Dividen Optimal

Meski tahun ini baru di tengah perjalanan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sudah berkomitmen untuk memberikan dividen secara optimal pada 2025.

Bukan hanya pada 2025, Sekretaris Perusahaan BRI Agustya Hendy Bernadi mengatakan bahwa emiten dengan kode saham BBRI ini juga berniat menebar dividen di tahun-tahun berikutnya. Tentunya dengan mempertimbangkan kondisi permodalan yang memadai.

“BRI berkomitmen dalam beberapa tahun ke depan dan dengan mempertimbangkan kondisi permodalan yang memadai, BRI akan memberikan dividen dengan payout ratio yang optimal,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (16/7/2024).

3. 9 Mobil Indonesia Paling Diminati di Luar Negeri

Indonesia merupakan basis produksi sekaligus ekspor bagi beberapa pabrikan mobil dunia. Model yang dikapalkan ke pasar mancanegara tampak semakin beragam. Model siapa paling diminati?

Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan, jumlah pabrikan mobil pengekspor pada paruh pertama berjumlah 10 merek, dengan total sebanyak 40 model.

Dibandingkan dengan tahun lalu, jumlah pabrikan pengekspor berkurang 1 merek dengan absennya Hyundai HIM. Namun demikian, dari segi jumlah model yang dikapalkan tersebut ragamnya semakin banyak. Ekspor mobil pada 2023 mencakup 34 model saja.

4. Menunggu Manfaat Kereta Cepat untuk WIKA

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. mengakui proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyumbang rugi bagi perusahaan. Butuh waktu agar proyek strategis nasional tersebut bisa membawa manfaat bagi emiten dengan kode WIKA.

Setidaknya ada dua komponen yang memengaruhi keuangan perseroan. Semuanya adalah tingginya beban bunga dan beban lain-lain yang bengkak karena kerugian PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI).

Melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), PSBI dengan kepemilikan saham 60% membentuk perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dengan konsorsium China. Mereka menjadi pelaksana proyek kereta cepat dengan nama Whoosh tersebut.

5. Serap Rp44,94 Triliun Dana IPO, Siapa Jawaranya?

Sejumlah emiten yang melakukan penawaran saham perdana kepada publik (initial public offering/IPO) sejak 2021 telah membelanjakan dana total Rp44,94 triliun. Namun, salah satu emiten di antaranya telah menyerap seluruhnya dana yang dihimpun dari aksi IPO.

Berdasarkan keterbukaan informasinya, terdapat enam emiten yang menyampaikan realisasi penggunaan dana IPO. Keenam emiten tersebut, yakni PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Global Digital Niaga Tbk. (BELI) atau Blibli, PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA), PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), PT Bukalapak.com Tbk. (BUKA), dan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO).

Dari enam emiten tersebut, emiten Prajogo Pangestu, BREN merealisasikan dana IPO sebesar Rp3,08 triliun per 30 Juni 2024 atau total dana IPO yang diperoleh. Direktur dan Corporate Secretary Barito Renewables Energy Merly mengatakan BREN telah melakukan penyetoran modal kepada Barito Wind Energy (BWE) melalui pengambilan bagian saham atas saham baru yang diterbitkan senilai Rp497,38 miliar.