Bisnis.com,JAKARTA - Ekonomi China tumbuh dengan laju terburuk dalam lima kuartal karena upaya meningkatkan belanja masyarakat tidak berhasil. Hal ini meningkatkan tekanan bagi Negara Tirai Bambu itu.

Produk Domestik Bruto (PDB) China dilaporkan tumbuh 4,7% pada kuartal II/2024 (year-on-year/yoy) lebih rendah dari perkiraan rata-rata ekonom yang sebesar 5,1%.

Penjualan eceran juga tumbuh pada laju yang paling lambat sejak Desember 2022, menunjukan serangkaian upaya pemerintah tidak banyak membantu membangkitkan konsumsi di China.

“Pemerintah perlu mempertimbangkan dukungan kebijakan yang lebih besar untuk mencapai target pertumbuhan tahunan sekitar 5% setelah data kuartal kedua yang mengecewakan,” jelas ekonom di Credit Agricole CIB di Hong Kong, Xiaojia Zhi, seperti dikutip dariBloomberg,Senin (15/7/2024).

Lanjutnya, dia berpendapat bahwa meningkatkan kemungkinan Trump 2.0 memerlukan upaya kebijakan tambahan untuk meningkatkan permintaan domestik tepat waktu, karena risiko penurunan permintaan eksternal membayangi.

Adapun Presiden Xi Jinping bertaruh pada sektor manufaktur dan teknologi tinggi untuk mendorong pertumbuhan China di era pascapandemi.

Strategi ini menghadapi ketidakpastian karena mitra dagang China membangun hambatan baru pada tarif dan mantan Presiden Donald Trump mengancam akan melakukan lebih banyak pembatasan jika terpilih kembali.

Saham-Saham China di Hong Kong juga memperpanjang pelemahan setelah data yang mengecewakan. Indeks Hang Seng China Enterprises turun sebanyak 1,7%. Bank sentral China pada Senin (15/7) juga mempertahankan suku bunga acuan tetap stabil.

Dalam pernyataannya, Biro Statistik Nasional menuturkan bahwa perlambatan pertumbuhan pada kuartal II/2024 disebabkan oleh faktor jangka pendek seperti cuaca ekstrem, hujan lebat, dan banjir.

Kemudian, dia juga menuturkan bahwa hal ini mencerminkan ekonomi menghadapi lebih banyak kesulitan dan tantangan, dengan masalah permintaan domestik yang tidak mencukupi dan sirkulasi domestik yang tersumbat

“Akar dari perlambatan pertumbuhan adalah sektor properti sebagai pilar ekonomi masih menyusut dengan cepat, dan harga rumah sedang merosot,” jelas kepala ekonom China di Nomura Holdings, Liu Ting.

Lanjutnya, untuk mengubah perlambatan cepat dalam pertumbuhan konsumsi, menurutnya China perlu menstabilkan industri properti yang menyumbang sekitar 70% kekayaan rumah tangga.

Kepala ekonom Asia Bloomberg, Chang Shu, juga berpendapat bahwa perekonomian China sedang berjuang untuk mempertahankan pemulihan yang lemah.

“Hal ini kemungkinan akan menahan pengeluaran terkait perumahan dan keyakinan konsumen yang dibutuhkan untuk peningkatan belanja yang signifikan,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong keterlibatan lebih lanjut pemerintah daerah dalam penyelenggaraan layanan angkutan bus dengan skema layanan buy the service (BTS).

Budi Karya berharap, layanan buy the service (BTS) bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah.

Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat. Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

“Oleh karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan bus BTS ini,” jelas Budi Karya dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2024).

Budi Karya mengatakan, saat ini sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Budi juga mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan atau membayar BTS dengan APBD sendiri. Dia mencontohkan, Padang dan Surakarta telah melakukan hal tersebut meski tidak memiliki APBD yang tinggi.

“Mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta. Ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik. Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik,” kata Budi.

Ke depannya, dia berharap semakin banyak Pemda akan melakukan langkah serupa. Dia juga yakin beberapa daerah seperti Bogor, Depok, Bekasi, dan Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD untuk program BTS.

Adapun, Kemenhub telah meresmikan layanan Biskita Trans Depok dengan rute yang terintegrasi dengan stasiun LRT Harjamukti. Bus feeder ini akan beroperasi gratis selama enam bulan ke depan.

Budi mengatakan bahwa Biskita Trans Depok merupakan kegiatan buy the service (BTS) yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan kepada Kota Depok. Adapun, pembangunan bus feeder Biskita Trans Depok telah menelan Rp11 miliar untuk koridor pertama.

Budi menuturkan bahwa selama enam bulan pertama, masyarakat dapat menikmati bus feeder secara gratis. Hal ini dilakukan guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan, agar mengurangi tingkat polusi udara hingga terhindar dari macet.

Bisnis.com, JAKARTA - Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus pada Juni 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan surplus perdagangan Juni 2024 senilai US$2,39 miliar.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan dengan realisasi itu, neraca dagang Indonesia mencatatkan surplus dalam 50 bulan sejak Mei 2020.

"Surplus Juni 2024 lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya maupun bulan yang sama tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (15/7/2024).

Amalia melanjutkan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 ditopang oleh surplus perdagangan komoditas nonmigas senilai US$4,43 miliar.

Kemudian, komoditas yang juga menyumbang surplus adalah bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani nabati (HS 15), besi baja (HS 72), dan beberapa komoditas lainnya

Surplus neraca perdagangan nonmigas Juni 2024 lebih tinggi dari surplus bulan lalu maupun bulan yang sama tahun .

Secara kumulatif atau sepanjang periode Januari-Juni 2024, surplus neraca dagang barang Indonesia mencapai US$15,45 miliar atau turun US$4,46 miliar dari periode yang sama pada tahun lalu.

Neraca nonmigas tercatat surplus US$25,55 miliar atau lebih rendah US$3,16 miliar dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Sementara defisit neraca dagang migas mencapai US$10,11 miliar, lebih tinggi US$1,31 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu (minus US$8,8 miliar). Adapun, jika dilihat menurut negara, defisit neraca perdagangan nonmigas terjadi dengan China senilai US$5,43 miliar.

Bisnis.com - Harga bahan bakar minyak atau BBM di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo mengalami penurunan harga per 1 Juli 2024. Sementara, Pertamina masih mempertahankan harga BBM dari bulan sebelumnya.

Berdasarkan situs resmi MyPertamina, Senin (15/7/2024) harga BBM di SPBUPertamina ini tidak mengalami kenaikan maupun penurunan. Hal ini dilakukan demi mempertahankan daya beli masyarakat.

Adapun, untuk wilayah Jawa, harga Pertamax (RON 92) masih berada pada level Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 Rp13.900 per liter, dan Pertamax Turbo Rp14.400 per liter.

Begitu pun dengan harga Dexlite Rp14.500 per liter dan harga Pertamina Dex Rp15.000 per liter. Harga BBM subsidi di SPBU Pertamina juga tidak mengalami perubahan hingga saat ini. Adapun Pertalite masih Rp10.000 per liter dan Biosolar dipatok Rp6.800 per liter.

Sementara itu, harga BBM di Shell mengalami penurunan. Harga Shell Super turun sebesar Rp770 menjadi Rp14.580 per liter. Harga Shell V-Power juga turun Rp700 per liter menjadi Rp14.700 per liter.

Sementara itu, BP-AKR mematok harga Rp13.450 per liter untuk BP 92, lebih murah Rp1.050 dari bulan sebelumnya, sedangkan BP Ultimate turun menjadi Rp14.700 per liter dan BP Diesel naik menjadi Rp15.320 per liter.

Berdasarkan dataindonesia.id, harga BBM di SPBU Vivo juga mengalami penurunan. Harga Revvo 90 turun Rp1.500 menjadi Rp12.300 per liter. Harga Revvo 92 turun Rp1.700 menjadi Rp13.600 per liter. Begitupun harga Revvo 95 yang turun Rp1.650 menjadi Rp14.500 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU per Juli 2024:

1. Pertamina

Pertamina Pertalite (RON 90): Rp10.000 per liter

Pertamax (RON 92): Rp12.950 per liter

Pertamax Green (RON 95): Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo (RON 98): Rp14.400 per liter

Bio Solar (Diesel CN48): Rp6.800 per liter

Dexlite (Diesel CN51): Rp14.550 per liter

Pertamina Dex (Diesel CN53): Rp15.100 per liter

2. Shell

Shell Super (RON 92): Rp13.810 per liter

Shell V-Power (RON 95): Rp14.700 per liter

Shell V-Power Nitro+ (RON 98): Rp14.930 per liter

Shell V-Power Diesel (CN 51): Rp15.320 per liter

3. Vivo

Revvo 90 (RON 90): Rp12.300 per liter

Revvo 92 (RON 92): Rp13.600 per liter

Revvo 95 (RON 95): Rp14.500 per liter

4. BP

BP 92 (RON 92): Rp13.450 per liter

BP Ultimate (RON 95): Rp14.700 per liter

BP Diesel (CN 53): Rp15.320 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah dinilai perlu lebih banyak keterlibatan dalam mendorong industri farmasi nasional, termasuk pengembangan fitofarma guna mengoptimalisasi sumber bahan baku obat herbal dalam negeri.

Hal ini diungkapkan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Bambang Brodjonegoro, sekaligus mantan Menteri Keuangan periode 2014-206. Dia juga memberikan pendapat terkait kondisi harga obat dalam negeri yang disebut lebih mahal dari negara tetangga.

Menurut dia, pemerintah dapat terjun langsung mengatur pengendalian harga obat di pasar melalui sejumlah cara, seperti menambah kompetitor baru untuk setiap obat generik di pasar.

"Dengan dua cara, pertama dengan menghadirikan pesaing untuk setiap jenis obat generik meski sama-sama impor," kata Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/7/2024).

Tak hanya itu, dia juga menuturkan, harga obat dapat ditekan dengan melakukan importasi obat non generik tidak langsung dari pabrik utamanya di AS atau Eropa, tetapi dari assembly seperti di India.

Di sisi lain, Bambang menerangkan untuk bisa dapat lepas dari ketergantungan impor, Indonesia memiliki sejumlah pekerjaan rumah seperti kombinasi fitofarmaka basis herbal dengan investasi industri turunan petrokimia untuk bahan baku obat.

"Perlu sekali menambah anggaran R&D [Research and Development] dan mendorong swasta memanfaatkan R&D tax deduction dalam mengembangkan obat berbahan herbal," tuturnya.

Dia menekankan potensi industri fitofarmaka yang juga membutuhkan dukungan untuk clinical trial karena terbilang rumit dan mahal.

"R&D untuk fitofarmaka dengan memanfaatkan bahan herbal di Indonesia memang mahal dan harus ditunjang insentif tax deduction dan dukungan clinical trial," jelasnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai industri farmasi nasional belum dapat bangkit dan berkembang lantaran tidak masifnya pengembangan industri turunan petrokimia, khsususnya untuk bahan baku obat, tidak dimasukkannya obat berbahan baku lokal dalam list BPJS, serta pelemahan nilai tukar yang sudah setahun lebih.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan sejumlah insentif untuk menarik minat investor menanamkan modalnya pada pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Apalagi pemerintah menargetkan investasi di IKN tembus Rp100 triliun hingga akhir 2024.

Sederet insentif telah diterbitkan Jokowi demi percepatan pembangunan IKN. Teranyar, Jokowi memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) di ibu kota baru hingga 190 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Neraca perdagangan Indonesia diperkirakan kembali membukukan surplus pada Juni 2024, menjadi 50 bulan beruntun.

Konsensus ekonom yang dihimpun oleh Bloomberg, memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 secara rata-rata sebesar US$3,02 miliar.

Dari perkiraan tersebut, estimasi tertinggi adalah sebesar US$4,3 miliar dan estimasi terendah adalah sebesar US$1,5 miliar.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan surplus neraca perdagangan pada Juni 2024 akan mencapai US$4,05 miliar.

Surplus tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan surplus pada bulan sebelumnya yang sebesar US$2,93 miliar.

“Peningkatan surplus perdagangan terutama didorong oleh laju bulanan impor yang terkontraksi lebih dalam dibandingkan kontraksi laju bulanan ekspor,” kata Josua, dikutip Senin (15/7/2024).

Menurut Josua, laju bulanan ekspor dan impor yang akan mengalami kontraksi disebabkan oleh aktivitas manufaktur yang turun, baik secara global maupun domestik.

Dia memperkirakan, ekspor pada Juni 2024 akan mengalami kontraksi sebesar 2,38% secara bulanan (month-to-month/mtm).

Di samping aktivitas manufaktur yang melemah, harga komoditas global, terutama komoditas utama ekspor Indonesia, mencatatkan penurunan pada Juni 2024.

“Harga batu bara, nikel, dan tembaga mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,9% mtm, 10,7% mtm, dan 4,8% mtm,” jelasnya.

Di sisi lain, ekspor secara tahunan diperkirakan meningkat sebesar 5,38% (year-on-year/yoy), lebih tinggi dari 2,86% yoy pada Mei 2024.

Sementara itu, kinerja impor diperkirakan mengalami kontraksi lebih dalam, sebesar 8,53% mom atau secara tahunan tumbuh positif 3,46% yoy.

Josua menjelaskan pendorong utama kontraksi impor bulanan adalah pelemahan aktivitas manufaktur domestik, tecermin dari PMI Manufaktur Indonesia yang turun cukup signifikan menjadi 50,7 pada Juni 2024, dari bulan sebelumnya tercatat 52,1.

“Pelemahan aktivitas manufaktur pada Juni 2024 terutama disebabkan oleh tren depresiasi Rupiah, yang menyebabkan sektor riil membatasi kegiatan impor,” kata Josua.

Tekanan Ekspor Berlanjut

Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan tren surplus neraca perdagangan akan berlanjut, tetapi menyusut pada Juni 2024 ke kisaran US$2,22 miliar hingga US$2,55 miliar.

“Penurunan pada Juni 2024 didorong oleh penurunan ekspor yang lebih dalam dibandingkan penurunan impornya,” katanya.

Banjaran memperkirakan, nilai ekspor Indonesia akan turun dari US$22,33 miliar pada Mei 2024 menjadi sekitar US$21,14 miliar hingga US$21,30 miliar pada Juni 2024, seiring dengan harga komoditas yang turun.

“Penurunan ekspor juga terindikasi dari turunnya impor China dan Amerika Serikat, selaku negara partner dagang utama Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Banjaran memperkirakan nilai impor turun dari US$19,4 miliar menjadi ke kisaran US$18,75 hingga US$18,91 miliar.

Dia menjelaskan, penurunan impor domestik terindikasi dari PMI manufaktur Indonesia yang melemah, serta Indeks Kepercayaan Konsumen yang turun pada Juni 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal memperkirakan surplus neraca perdagangan berpotensi turun pada Juni 2024.

“Untuk Juni 2024, diperkirakan surplus neraca perdagangan di kisaran US$1 miliar hingga US$2 miliar,” katanya.

Faisal menjelaskan, surplus yang menyempit tersebut disebabkan oleh kontraksi ekspor yang diperkirakan lebih dalam pada Juni 2024 dibandingkan dengan impor.

“Ekspor kita masih mengalami kontraksi pertumbuhan secara tahunan. Impor juga demikian, tapi penurunan impor tidak sedalam ekspornya, sehingga kecenderungan surplus semakin tipis,” kata dia.

Tantangan Perlambatan Ekonomi Global

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti tren surplus neraca perdagangan yang menipis dibandingkan tahun lalu.

Dia menyampaikan, surplus neraca perdagangan Indonesia sepanjang semester I/2024 diperkirakan sebesar US$22,3 miliar.

Surplus tersebut kata dia memang masih meningkat atau lebih tinggi dibandingkan dengan capaian surplus pada semester I/2023 yang sebesar US$19,9 miliar.

Sementara itu, surplus pada semester pertama 2024 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian surplus pada semester kedua 2023 yang sebesar US$30 miliar.

“Kalau dibandingkan dengan semester II yang mencapai US$30 miliar, maka semester I/2024 dari sisi ekspor mengalami penurunan,” katanya.

Di sisi lain, dalam laporan APBN semester I/2024, pemerintah memandang bahwa surplus neraca perdagangan yang telah tercatat selama 49 bulan beruntun ini diharapkan dapat menopang pertumbuhan dari sisi ekspor neto.

Pada kuartal II/2024, pemerintah memperkirakan kinerja ekspor-impor Indonesia diharapkan tetap tumbuh positif.

Adapun, kinerja ekspor dan impor Indonesia pada semester I/2024 diperkirakan masing-masing mencapai 3,1%-3,4% yoy dan 2,3%-2,6% yoy.

Perkiraan Ekonom

Bisnis.com, JAKARTA - Mayoritas harga pangan hari ini mengalami kenaikan secara rata-rata nasional. Kenaikan harga terjadi pada komoditas beras, bawang, cabai, telur ayam, minyak goreng hingga gula.

Menurut data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Senin (15/7/2024) pukul 07.43 WIB, harga bawang putih bonggol naik 6,75% menjadi Rp42.840 per kg dan bawang merah naik 6,06% menjadi Rp35.020 per kg.

Komoditas pangan lainnya yang mengalami peningkatan yaitu kedelai biji kering impor yang naik 2,41% menjadi Rp12.330 per kg. Harga cabai rawit merah naik 8,25% menjadi Rp59.670 per kg dan cabai merah keriting turun 1,00% menjadi Rp45.560 per kg.

Di sisi lain, harga beras premium naik 2,97% menjadi Rp15.960 per kg dibandingkan hari sebelumnya dan harga beras medium naik 2,51% menjadi Rp13.870 per kg.

Harga daging ayam ras juga naik 5,61% menjadi Rp37.680 per kg. Sementara, harga telur ayam ras juga naik 7,78% menjadi Rp31.580 kg. Selanjutnya, harga daging sapi murni turun 0,60% sebesar Rp134.420 per kg.

Lebih lanjut, harga gula konsumsi naik 4,89% menjadi Rp18.890 per kg. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan sederhana berada di angka Rp18.580 per liter atau naik 3,34%.

Adapun, harga tepung terigu curah naik 2,33% menjadi Rp10.530 per kg, sedangkan harga minyak goreng curah turun 2,07% menjadi Rp15.640 per liter.

Lebih lanjut, harga jagung di tingkat peternak dilaporkan menjngkay. Tercatat harga jagung hari ini rata-rata dipatok sebesar Rp6.160 per kg atau naik 7,50% dibandingkan hari sebelumnya.

Berbagai jenis ikan seperti ikan kembung, ikan tongkol, dan ikan bandeng memiliki harga bervariasi. Harga ikan kembung hari ini yaitu Rp39.500 per kg atau turun 7,37% dari hari sebelumnya.

Sementara itu, harga ikan tongkol naik 13,48% menjadi Rp35.430 per kg dan ikan bandeng naik 13,14% menjadi Rp36.670 per kg.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan secara gamblang menyebut harga tiket pesawat di Indonesia merupakan yang termahal kedua di dunia.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," tulis Luhut dalam akun Instagram resminya, Kamis (11/7/2024).

Luhut menyebut, aktivitas penerbangan global telah 90% pulih dibandingkan dengan situasi pra pandemi. Berdasarkan data IATA, jumlah penumpang pesawat secara global pada 2024 akan mencapai 4,7 miliar orang, atau naik 200 juta penumpang jika dibandingkan dengan 2019.

Adapun, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji biaya operasional pesawat.

Luhut mengatakan, Cost per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi [biaya operasi] keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Sebelumnya, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA), Denon Prawiraatmadja berharap agar pemerintah nantinya dapat menghapus aturan tarif batas atas (TBA) dan tarif batasa bawah (TBB). Konsekuensinya, harga tiket pesawat akan dilepas ke mekanisme pasar berdasarkan hukum permintaan dan penawaran.

Kendati demikian, Denon memahami tujuan dari pemberlakuan TBA dan TBB adalah untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen dan mencegah terjadi praktik predatory pricing.

Dia menambahkan, pemerintah melalui Kemenhub juga sudah menerima usulan INACA terkait dengan revisi tarif batas atas dan batas bawah.

"Nanti kita tunggu jawaban dari Kemenhub seperti apa. Sehingga, tarif ini bisa bervariasi solusinya, tidak digeneralisir. Ini yang mungkin yang sedang kita upayakan," pungkasnya.

Tiket Pesawat Tanpa Batas Tarif

Pemerhati penerbangan Gerry Soejatman menyebut harga tiket pesawat di luar negeri sudah lebih dulu menerapkan mekanisme pasar. Harga akan lebih murah ketika di low season. Namun, saat high season akan jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode yang sama di Indonesia.

“Di luar negeri bisa jual murah saat low season karena tidak ada TBA atau TBB,” ujar Gerry saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Praktik melepas harga tiket pesawat domestik ke mekanisme pasar sudah dilakukan oleh banyak negara di dunia. Amerika Serikat, negara-negara di Eropa, hingga kawasan Asia Tenggara tidak memberlakukan batasan harga tiket pesawat.

Menurutnya, pemberlakuan TBA dan TBB secara de facto memberikan kekuatan hukum untuk maskapai dalam menaikkan dan menurunkan harga tiket selama masih berada dalam koridor batas tersebut.

Sementara itu, dalam pengawasannya, negara-negara tersebut memiliki lembaga khusus yang memantau persaingan antar pelaku usaha.

Jika Indonesia berniat memberlakukan mekanisme pasar ini, proses pengawasan persaingan usaha dapat dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yaitu pada Direktorat Angkutan Udara di bawah Ditjen Perhubungan Udara.

Gerry menuturkan, langkah pemerintah untuk menekan harga tiket pesawat dapat dilakukan dengan menurunkan harga bahan bakar pesawat atau avtur dan juga menurunkan kurs dolar AS. Hal tersebut karena faktor-faktor lain yang mempengaruhi biaya akan mengikuti pergerakan harga avtur dan juga kurs nilai tukar.

Dia mengatakan, ketimbang mengendalikan harga tiket yang kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan atau kondisi pasar, pemerintah dapat melakukan revisi TBA dan TBB sesuai dengan pergerakan komponen biaya.

Kemudian, opsi lain adalah mencabut mekanisme TBA dan TBB atau melepas harga tiket ke mekanisme pasar. Meski demikian, dia juga mengingatkan pemerintah harus mempersiapkan konsekuensi dari kedua pilihan tersebut nantinya.

“Jangan yang ada pemerintah maunya bisa dapat enaknya sistem TBA dan sistem harga bebas [mekanisme pasar],” kata Gerry.

Bisnis.om, JAKARTA - Ekonomi China diproyeksi melambat pada kuartal II tahun ini seiring dengan kontraksi pasar properti yang berkepanjangan dan masalah lapangan kerja. Pemerintah pun diharapkan mengeluarkan lebih banyak stimulus.

Dikutip dari Reuters, Senin (15/7/2024), data yang akan dirilis pada hari ini diprediksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi China sebesar 5,1% YoY pada April-Juni, melambat dari 5,3% pada tiga bulan pertama sebelumnya. Berdasarkan survei Reuters, angka ini bisa menjadi pertumbuhan paling lemah sejak kuartal III/2023.

Angka perkiraan itu muncul saat Pemerintah China berupaya menopang keyakinan ekonomi pada sidang pleno ketiga, yaitu pertemuan para petinggi negara yang akan dimulai pada hari ini.

"Pertumbuhan GDP bisa mencapai 5,1% YoY pada kuartal II/2024, tetapi tidak akan menimbulkan keyakinan yang lebih besar. Permintaan domestik yang lemah dapat berlanjut dan menekan inflasi serta sisi produksi," ujar seorang analis di Citi.

Menurutnya, saat ini semua pihak akan fokus pada sidang pleno ketiga dan pertemuan para petinggi Partai Komunis Politburo pada bulan ini.

Sementara, secara QtQ pertumbuhan ekonomi China diperkirakan tumbuh 1,1% pada kuartal II/2024, melambat dari 1,6% pada kuartal I/2024.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,0% pada 2024, sebuah target yang cukup ambisius dan memerlukan lebih banyak stimulus menurut para analis.

Untuk mengatasi pelemahan permintaan pasar domestik dan krisis properti, China telah mendorong investasi di sektor infrastruktur dan juga industri high-tech.

Pertumbuhan China sepanjang tahun berjalan tidak merata dengan produksi sektor industri melampaui konsumsi dalam negeri sehingga meningkatkan risiko deflasi di tengah kemerosotan pasar properti dan kenaikan utang pemerintah daerah.

Dari sisi kinerja ekspor, China mencatatkan pertumbuhan 8,6% YoY pada Juni 2024 dan impor terkontraksi 2,3%. Angka ini diyakini sebagai dampak dari pemesanan lebih awal dari para produsen untuk menghindari pengenaan tarif dari negara-negara mitra dagang.

Adapun, harga konsumen tumbuh selama lima bulan pada bulan Juni tetapi tidak memenuhi ekspektasi, sementara deflasi pabrik terus berlanjut, dengan langkah-langkah pemerintah tidak dapat meningkatkan permintaan domestik secara signifikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan optimistis aturan mengenai hak guna usaha (HGU) untuk lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sampai 190 tahun yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 dapat menarik lebih banyak investasi ke IKN.

Menurutnya, aturan yang diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (11/7/2024), memberi kepastian hukum kepada penanam modal yang nantinya berinvestasi di IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang nge-bangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden Jokowi. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi [investor] berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN. Jadi, [pembangunan] lebih cepat,” kata Zulhas dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).

Saat diminta respons soal HGU lahan di IKN yang rentang waktunya dapat mencapai 190 tahun, dia juga menegaskan HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, 20, 20, 20 ya, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna. (Lahannya tetap, red.) milik Indonesia, punya negara,” ujar dia.

Presiden Joko Widodo pada 11 Juli 2024 meneken Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara. Dalam aturan itu, yang terdiri atas 14 pasal, salah satunya mengatur rentang waktu HGU yang diberikan pemerintah untuk pengelolaan lahan di IKN.

Pasal 9 ayat (2) Perpres Nomor 75/2024 mengatur: “Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui satu siklus pertama, dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi”.

Dengan demikian, jika pemohon HGU di IKN itu memenuhi kriteria, maka dia berkemungkinan mendapatkan HGU dari pemerintah sampai 190 tahun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan ancaman shadow economy yang saat ini mengintai perekonomian Indonesia.

Dia menjelaskan secara garis besar dengan meilhat data Badan Pusat Statistik atau BPS terakhir, tingkat pengangguran berkurang.Tingkat pengangguran terbuka menurun dari sebesar 5,45% menjadi 4,82%.

Namun, dia mencermati bahwa tingkat pengangguran ini bukan bekerja secara penuh, melainkan menjadi setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran meningkat per Februari 2024 sedangkan pekerja penuh waktu menurun proporsinya.

Kondisi tersebut, kata dia, memang berbahaya bagi kualitas ekonomi Indonesia karena perekonomian ditopang sektor informal tidak tercatat dalam ekonomi atau shadow economy dan tidak menjadi sejahtera juga untuk aktor yang terlibat di ekonomi informal.

“Perlu agar dilakukannya reindustrialisasi atau pengembangan ulang industri Indonesia berdasarkan kekuatan utama nasional seperti pengembangan UMKM berbasiskan sumber daya lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/7/2024).

Selain itu, menurutnya, pemerintah dan dunia usaha juga harus meminimalisir ketidaksesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan dunia industri untuk lebih banyak menarik lulusan pendidikan yang terserap industri.

Sisi lain data BPS juga mengindikasikan sebagian pekerja penuh menjadi setengah pengangguran pada 2024.

“Saya rasa data September 2024 angka pengangguran kan naik karena terjadi PHK secara masif setelah kuartal I/2024, terutama dari sektor tekstil. Kondisi setengah pengangguran juga tampaknya akan meningkat seiring dengan susahnya mencari pekerjaan, maka pekerjaan non formal menjadi pilihan,” ujarnya.

Kondisi tersebut tentunya akan mengkhawatirkan karena proporsi pekerja non formal di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menjelaskan tingginya sektor informal karena masalah tingkat pendidikan, kemampuan, serta relatif terbatasnya lapangan pejerjaan formal.

Persoalan ini terjadi karena antara suplai tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA yang tak sesuai dengan permintaan industri yang juga terbatas. Alhasil, banyak tenaga kerja yang tak terserap di sektor formal masuk ke sektor informal.

“Selain itu, mereka yang di sektor informal ini juga bukan karena ga mau masuk ke formal tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ada juga dalam konteks punya usaha di sektor informal UMKM ga masuk ke dalam sektor formal karena konsekuensi pajak yang harus ditanggung yang sifatnya beban usaha tambahan biaya sedangkan profit masih tipis,” jelasnya.

Faisal mencermati secara struktur usaha mikro masih mendominasi di Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah agar semestinya memberikan mekanisme insentif supaya pengusaha mikro berkembang dan jangan buru-buru mengejar pajak kepada mereka.

“Misalnya dengan memberikan akses pasar pendampingan teknis, hingga birokrasi perizinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Natsir Kongah mengatakan hingga kini PPATK belum memiliki data terkait dengan fenomena ekonomi bayangan atau shadow economy.