Bisnis.com, JAKARTA -- KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero), tercatat mengelola lebih dari 12 juta ton barang yang dilayani dari berbagai segmen sepanjang Semester I/2024.

Plt Direktur Utama KAI Logistik Fredi Firmansyah menuturkan volume tersebut didominasi oleh angkutan batu bara di Sumatra Selatan yang mencapai 88% dari total volume yaitu sekitar 11 juta ton. Selanjutnya angkutan kontainer sebesar 1 juta ton, non kontainer sebesar 282.387 ton dan layanan kurir sebesar 27.055 ton.

Kendati pada 2024 KAI Logistik masih menghadapi tantangan khususnya dari dinamika industri yang masih belum sepenuhnya stabil, dia mengatakan kinerja pada semester I/2024 masih tetap dipertahankan setidaknya sama seperti periode yang sama tahun 2023.

“Ini menunjukkan bisnis perusahaan masih tetap tumbuh. Capaian kinerja tersebut juga merefleksikan keberhasilan perusahaan dalam menerapkan ragam strategi bisnis, seperti inovasi open side container, penguatan logistik rantai berpendingin, penguatan bisnis retail berbasis teknologi digital dengan perluasan titik penjemputan paket, serta perluasan cakupan pengiriman Kalog Express hingga ke Bali dan Kalimantan,” terangnya melalui keterangan resmi, Minggu (14/7/2024).

Tak hanya itu, dia juga melakukan ekstensifikasi bisnis di antaranya dengan penambahan keterminalan batu bara di Sumatra Selatan serta penguatan dan ekspansi dalam bisnis pergudangan.

Perusahaan juga menerapkan berbagai kebijakan yang fokus pada peningkatan layanan untuk meningkatkan daya saing di industri logistik dengan dinamika industri yang semakin kompetitif.

Ke depannya, perusahaan optimis mampu mencatatkan kinerja yang lebih baik hingga akhir tahun 2024. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh berbagai langkah strategis yang telah dipetakan oleh Perusahaan.

Sejumlah langkah strategis tersebut di antaranya meliputi sertifikasi halal pada layanan angkutan multikomoditas serta perluasan jangkauan dan penambahan jadwal pengiriman barang Kalog Express.

KAI Logistik dibentuk dengan tujuan melayani distribusi logistik berbasis kereta api, dengan kemasan bisnis hingga layanan door to door service.

KAI Logistik fokus pada orientasi bisnis sebagai jasa layanan distribusi logistik terpadu dengan ragam layanan logistik melalui 3 segmentasi, yaitu KALOG Express, KALOG Plus dan KALOG Pro.

Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Depok kini dapat menggunakan BISKITA Trans Depok yang berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Dia memaparkan total akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.

"14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Rencananya Biskita ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya. Selama 6 bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis,” ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (14/7/2024).

Menhub menegaskan pergerakan antarmoda saat ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT.

Pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

Dia pun mendorong dan mengimbau pemerintah daerah dapat turut serta dalam penyelenggaraan bus dengan skema layanan buy the service (BTS), yang berfungsi sebagai pengumpan dari dan menuju transportasi massal.

Hal ini disambut baik oleh Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono. Menurut Imam. Pihaknya akan segera membahas terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok untuk mendukung layanan BTS Biskita.

Tercatat, selain Depok, kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS dari Kementerian Perhubungan antara lain Bogor, Bekasi, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

"Kita harapkan, layanan BTS ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Menhub.

Layanan BTS adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Saat ini, tercatat sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS, yakni Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Menhub mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri.

"Seperti Padang dan Surakarta, mereka bukanlah kota-kota yang memiliki APBD tinggi, tetapi mereka menyadari bahwa APBD harus turut serta. Hal ini penting demi konektivitas angkutan umum yang lebih baik,” terangnya.

Berikut Rute Pemberhentian Biskita Trans Depok

Bus Stop Saladin

Halte Balaikota II

Halte Apotik II

Bus Stop Jl Cempaka

Halte RS Hermina

Bus Stop Panus II

Bus Stop Pasar Segar

Bus Stop Griya Depok Asri

Halte Tole Iskandar II

Bus Stop Tole Iskandar IV

Bus Stop SDN Cipayung

Bus Stop Polsek Sukmajaya

Halte Simpang BBM

Halte Taman Manggis Indah

Bus Stop Graha Prima

Bus Stop Simpangan

RS Simpangan

Bus Stop Panasonic

DEPPEN RRI

Bus Stop Gang Nangka

Halte Gang Sawo

Bus Stop Pekapuran

Bus Stop Cisalak

Bus Stop Nurul Falah

LRT Harjamukti

Bisnis.com, JAKARTA - PT PLN (Persero) berhasil melaksanakan energize atau penyalaan pertama transmisi yang menghubungkan Gardu Induk (GI) 150 kiloVolt (kV) Kolaka milik PLN dengan Gardu Induk PT Ceria Nugraha Indotama (CNI), bagian dari Ceria Group.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen PLN mendukung upaya hilirisasi mineral dengan menyediakan pasokan listrik yang andal. Pasalnya,ketersediaan pasokan listrik memegang peranan penting dalam mendukung pertumbuhan industri khususnya sektor pertambangan.

"PLN mendukung penuh upaya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas pertambangan, dengan menyediakan listrik yang andal. Sebab, pasokan listrik yang andal memiliki peran krusial dalam mendukung hilirisasi yang tengah digencarkan Pemerintah saat ini," kata Darmawan dalam keteranganya, Minggu (14/7/2024).

Pelaksana Harian General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi, Senior Manager Operasi Konstruksi (OPK) 1, Budi Ari Wibowo menyampaikan, penyalaan ini wujud nyata dari kesiapan PLN dalam mendukung penuh hilirisasi dan akselerasi produksi baterai kendaraan listrik di Indonesia.

Budi menambahkan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) yang disepakati oleh PLN dan PT CMP, tahap awal PLN akan menyuplai daya sebesar 118 MVA.

“Dari yang direncanakan total kebutuhan kapasitas listrik smelter Ceria sebesar 414 MVA untuk keperluan operasional pemurnian smelter nikel yang ada di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka,” ucapnya.

Direktur Utama PT Ceria Metalindo Prima (CMP) yang menjadi bagian dari Ceria Group Derian Sakmiwata mengapresiasi langkah PLN yang berhasil menyalakan pekerjaan penyambungan daya listrik ke GI Ceria.

Dengan adanya listrik ini, Derian menyampaikan bahwa listrik ini akan semakin memperkuat pertumbuhan industri Ceria Group.

"Kami berharap kinerja dan koordinasi yang baik ini bisa terus berjalan sehingga akan berdampak baik terhadap pertumbuhan industri smelter nikel sebagai salah satu penunjang ekosistem kendaraan listrik,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana melakukan pembatasan penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) akibat lonjakan beban subsidi dan kompensasi energi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024.

Rencana tersebut sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, mengingat defisit APBN yang diperkirakan meningkat tinggi dibandingkan dengan rencana awal pada tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Para kontraktor proyek pembangunan Istana Negara dan lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara (IKN) tengah perpacu dengan waktu untuk menuntaskan pengerjaan sebelum 17 Agustus 2024.

Hingga 11 Juli 2024 pengerjaan sudah mencapai 82,73%. Pada akhir Juli 2024 ditargetkan tuntas secara fungsional, dan berfungsi 100% pada saat 17 Agustus 2024, karena akan digunakan untuk upacara Kemerdekaan ke-79 RI.

Khusus pengerjaan fasad Istana Presiden yang berbentuk burung garuda dikerjakan oleh seniman kontemporer alias pematung seni rupa baru, Nyoman Nuarta. Seperti diketahui, semua karya Nyoman Nuarta ini menggambarkan seni patung modern sampai gaya naturalistik dengan menggunakan material tembaga dan kuningan.

Melalui Studio Nyoman Nuarta, alumni ITB angkatan 1973 itu mendesign dan menggerjakan bilah-bilah fasad Istana Presiden. Seperti dinarasikan oleh Prasetyo T, seorang arsitek, melalui akun @ipunk_baik, yang mengutip dari design asli Nyoman Nuarta, fasad burung garuda itu memiliki ketinggian 77,7 meter.

"Fasad ini dibuat menjadi 16-17 segmen yang akan dibalut oleh bilah burung garuda. Apakah itu bilah burung garuda? Bilah merupakan secondary skin yang menjadi fasad dari exterior Istana Presiden di IKN," tulisnya seperti dikutip Bisnis.com setelah mendapatkan konfirmasi dari yang bersangkutan.

Perbesar

Untuk menutupi keseluruhan fasad pada Istana Presiden dibutuhkan total 4.661 bilah dalam 17 segmen yang dikerjakan dengan rencana durasi 465 hari kerja. Artinya, target 70 bilah per hari.

Modul bilah burung garuda sendiri tiap segmen memiliki tinggi hampir dua kali ketinggian orang dewasa. Material pembentuk bilah di antaranya adalah rangka baja, plat baja dan panel bilah dari kuningan.

"Dengan penggunaan baja dan kuningan ini maka ada konsekwensi berat yang harus dihitung. Berat dari masing-masing bilah ini adalah 0,3 ton atau sekitar 300 kilogram. Dan seluruh bilah berjumlah 4661 sehingga jika dihitung beratnya adalah sekitar 1.398,3 ton yang setara dengan 280 gajah," ujar Prasetyo.

Perbesar

Uniknya design ini adalah penggunaan bahan material metal. Bagian bilah semakin lama akan mengalami perubahan warna karena intervensi cuaca secara natural. "Namun, dengan proses patinasi, perubahan warna semakin lama akan semakin menarik."

Patinasi adalah proses yang dimiliki sebuah material mengandung tembaga di dalamnya. Perubahan warna ini dapat dipantau bersama-sama pada Istana Presiden di IKN dari tahun ke tahun, terutama saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024.

Perbesar

Proses perubahan warna ini pun dapat dilihat melalui karya-karya Nyoman Nuarta yang dipamerkan pada beberapa ajang seni rupa. Belum lama ini karyanya dipamerkan lewat Art Jakarta, seperti perupa ayam dan bola dunia, berbahan kuningan dan tembaga.

Bagi yang tidak sempat ke IKN, dapat melihat karya datang ke NuArt Sculpture Park di Setraduta Bandung. Di sana juga terdapat koleksi lain karya Nyoman Nuarta terutama yang menggunakan media tembaga.

Perbesar

Salah satu karya Nyoman Nuarta, seperti perupa ayam, yang dipamerkan pada Art Jakarta, beberapa waktu lalu./Hendri T. Asworo

Pembangunan Istana Presiden di IKN

Pembangunan Istana Negara dan Kantor Presiden saat ini sudah memasuki tahap pengerjaan arsitektural interior, ukiran, dan sebagainya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebelumnya menyampaikan secara garis besar barang yang menjadi interior berasal dari dalam negeri, seperti lampu dan ukiran yang berasal dari Nusa Tenggara Barat (NTB), serta daerah lainnya.

Dia menyebut hanya sebagian kecil barang impor yang diinstalasi dengan tujuan untuk menambah kewibawaan dari sebuah istana. "Kecuali ada lantai labradorite itu dari Afrika, hanya untuk menunjukkan kewibawaan istana," ujarnya.

Istana Negara dan Kantor Presiden tersebut dilengkapi dengan sistem tata udara pintar, sistem penerangan otomatis, sistem air bersih, sistem pembuangan limbah, kamera pengawas, sistem deteksi kebakaran ,serta sistem pembuangan sampah pintar.

Sebagai informasi dalam Proyek Kantor Presiden, terdapat lobi utama, ruang rapat kabinet, ruang audiensi, serta ruang konferensi pers.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Himpunan Kawasan Industri (HKI) menangkap peluang kemudahan usaha lewat rancangan peraturan pemerintah (RPP) Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri yang tengah dikaji pemerintah.

Ketua Umum HKI, Sanny Iskandar, mengatakan aturan tersebut dapat menjadi game changer dalam hal ketersediaan dan penyaluran gas bumi untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri dalam negeri.

"Good opportunity untuk para pelaku usaha kawasan industri, karena kawasan industri dimungkinkan untuk menyediakan dan menyalurkan gas bumi untuk para tenant-nya," kata Sanny kepada Bisnis, dikutip Minggu (14/7/2024).

Melalui RPP Gas Bumi, Sanny mengharapkan agar ketersediaan gas bumi lebih terjamin bagi pelaku industri di berbagai kawasan dengan harga gas yang lebih kompetitif sehingga dapat menurunkan biaya industri dan meningkatkan daya saing industri nasional.

Terlebih, berdasarkan RPP tersebut pengelola kawasan industri diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG, juga bisa untuk melakukan pengadaan Liquefied natural gas (LNG) dari luar negeri.

"Untuk kawasan industri sendiri tentunya dibutuhkan anggaran untuk penyediaan infrastrukturnya dan lokasi untuk proses regasifikasi itu sendiri yang merupakan proses dalam mengubah LNG berwujud cair menjadi gas yang dapat dimanfaatkan khususnya bagi perusahaan industri," jelasnya.

Untuk diketahui, RPP Gas Bumi disebut akan memperkenankan kawasan industri untuk mengelola gas bumi bagi tenantnya. Pengelola kawasan dapat melakukan penyediaan dan penyaluran gas bumi dalam kawasan industri tersebut termasuk melalui importasi.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah bakal membuka keran impor gas untuk memastikan keberlanjutan pasokan bagi industri manufaktur dalam negeri.

Aturan itu turut diarahkan untuk meningkatkan persaingan harga yang lebih terbuka bagi kontraktor hulu migas, di mana lebih dari separuh lapangan produksi saat ini dipegang oleh afiliasi usaha PT Pertamina (Persero).

"Itu pun belum tentu Kawasan Industri melakukan importasi, kalau harga gas bumi dalam negeri lebih baik, kalau harga gas lebih kompetitif, dan kalau supply nya sustain, pasti tidak akan impor," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita.

Agus menuturkan rancangan beleid setingkat peraturan pemerintah itu telah disetujui Presiden Jokowi dalam rapat terbatas terkait dengan HGBT di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7/2024) lalu.

Nantinya, kawasan industri itu bisa berbentuk konsorsium untuk membangun infrastruktur penunjang. Selanjutnya, kawasan industri itu diberi wewenang untuk melakukan impor gas dengan skema bisnis yang terbuka atau kompetitif mengikuti pasar.

"Tapi batasannya hanya boleh menyervis mendatangkan gas bumi sebagai bahan baku bagitenantmasing-masing dan juga mendatangkan gas bumi untuk memproduksi listrik di kawasan industri,” tuturnya.

Lewat kebijakan itu, dia berharap, industri hulu gas bisa lebih sehat dan kompetitif. Situasi itu bakal membuat pasokan dan harga gas untuk industri nasional bisa lebih berkelanjutan.

"Belum tentu kawasan industri nanti akan investasi infrastruktur karena pasti juga mahal, oleh karena itu kita buka peluang konsorsium, jadi 3-4 kawasan bisa bentuk satu infrastruktur sendiri untuk melayani kawasan nya," pungnkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI) menilai industri farmasi, termasuk produk suplemen memiliki tantangan utama dalam hal penyediaan produk terjangkau dan berdaya saing.

Ketua Umum APSKI Decky Yao membenarka fakta bahwa harga obat dan alat kesehatan di Indonesia masih lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga. Bahkan harga obat impor justru lebih murah.

"Bahan baku suplemen masih impor karena keterbatasan supply bahan baku dari lokal, dan harga impor lebih murah. Porsi bahan baku impor bisa lebih dari 80%, untuk itu dibutuhkan dukungan dari pihak pemerintah," kata Decky kepada Bisnis, belum lama ini.

Terlebih, industri farmasi tidak dapat berjalan sendiri dan masih kalah bersaing terutama dengan produk dari China dan India jika pemerintah tidak turut ikut campur mendukung program kebijakan yang pro industri dalam negeri.

Di samping itu, Decky menilai masyarakat masih merasakan kurangnya sistem pelayanan rumah sakit dan waktu terbatasnya konsultasi pasien ke dokter serta edukasi dokter ke pasien. Alhasil, pasien yang mampu secara ekonomi, lebih memilih berobat di luar negeri.

Dalam hal ini, pemerintah harus mulai mencari solusi bersama industri dalam negeri melalui asosiasi terkait kendala yang dihadapi untuk menurunkan harga obat dan alkes.

"Kami juga butuh keringanan dan insentif pajak bagi industri dalam negeri yang mampu memproduksi bahan baku, baik kebutuhan dalam negeri, maupun ekspor sehgga harga bahan baku lebih kompetitif," tuturnya.

Pemerintah juga didorong untuk lebih gencar mengadakan edukasi dan arahan, utamanya dari BPOM terkait kemudahan dalam regulasi yang mempercepat proses registrtasi produk dalam negeri dengan keamanan dan kualitas yang terjaga.

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustran, Reni Yanita menekankan pihaknya akan mendorong industri farmasi nasional menggunakan bahan baku lokal.

Dia juga membeberkan alasan harga obat dan alkes yang mahal di dalam negeri lantaran kondisi utilisasi produksi yang masih rendah karena dipengaruhi permintaan pasar. Jika utilitas 50% maka tak heran jika produsen menjual harga tinggi.

"Kalau yang beli banyak akan meningkatkan utilisasi, kalau utilisasinya naik maka harganya akan lebih murah," kata Reny saat ditemui di Kompleks DPR RI, baru-baru ini.

Produsen juga akan mengikuti kebutuhan pasar, apabila utilitas produksi semula berada di level 80%, namun di pasar hanya terserap 50%, maka pada periode selanjutnya produksi akan susut, sementara biaya energi masih tinggi, sehingga harga jual menjadi mahal.

Dalam catatan 5 tahun terakhir, Reni melihat terjadi tren kenaikan impor bahan baku obat. Pada 2022, secara keseluruhan volume impor mencapai 35.890 ton senilai US$509 juta.

"Ketergantungan impor bahan baku lebih dari 90% yang digunakan industri farmasi nasional masih harus diimpor, terutama dari China dan India," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA- PT Indika Energy Tbk. (INDY) menyampaikan kabar terbaru mengenai progres tambang emas Awak Mas dan tambang bauksit Perkasa Investama Mineral (PIM).

Head of Corporate Communication Indika Energy Ricky Fernando menjelaskan INDY menargetkan produksi dari tambang Awak Mas ini bisa dimulai pada 2026. Hanya saja, Ricky tidak menjelaskan bagaimana progres konstruksi dari tambang Awak Mas tersebut hingga saat ini.

Sebagai informasi, tambang Awak Mas dikelola oleh anak usaha INDY, PT Masmindo Dwi Area (MDA). Proyek Awak Mas ini berlokasi di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

Sementara itu, untuk tambang bauksit, INDY menjelaskan tambang bauksit tersebut memiliki sumber daya bauksit hingga 30 juta ton dan cadangan sebanyak 5,7 juta ton.

"Kapasitas produksi sendiri mencapai 1 juta ton per tahun," kata Ricky, Jumat (12/7/2024).

Saat ini, lanjut Ricky, INDY masih mencoba mencari tambahan feedstock untuk mendapatkan economies of scale untuk pembangunan smelter bauksit tersebut.

Sebagaimana diketahui, INDY mengakuisisi PIM pada 2022 melalui anak usahanya PT Indika Mineral Investindo (IMI). Akuisisi tersebut senilai US$5 juta atau setara Rp74,89 miliar.

Lebih lanjut, Ricky menyampaikan Indika Energy masih terbuka untuk mengeksplorasi setiap peluang yang ada untuk mengakuisisi tambang logam atau smelter lainnya. Hal tersebut akan dilakukan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki INDY.

Founder Stocknow.id Hendra Wardana menjelaskan INDY melalui anak perusahaannya aktif melakukan diversifikasi ke sektor logam dan mineral.

Dengan memanfaatkan peluang di sektor ini, Hendra melihat INDY tidak hanya mengurangi risiko dari ketergantungan pada batu bara, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan baru yang signifikan.

Dia melihat investasi di sektor logam seperti tembaga dan nikel, memberikan peluang bagi INDY untuk mengambil bagian dalam revolusi teknologi yang berkelanjutan, terutama dengan permintaan logam yang terus meningkat dari sektor teknologi dan kendaraan listrik.

Hendra memberikan rekomendasi bagi investor untuk tetap memantau perkembangan proyek diversifikasi emiten seperti INDY ini. INDY menurutnya telah menunjukkan komitmen untuk mengembangkan bisnis di sektor logam dan mineral, yang bisa menjadi sinyal positif bagi prospek jangka panjang mereka.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meresmikan Biskita Trans Depok dengan rute yang terintegrasi dengan stasiun LRT Harjamukti. Bus feeder ini akan beroperasi gratis selama enam bulan ke depan.

Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, mengatakan bahwa Biskita Trans Depok merupakan kegiatan by the service (BTS) yang dibiayai oleh Kementerian Perhubungan kepada Kota Depok. Adapun, pembangunan bus feeder Biskita Trans Depok telah menelan Rp11 miliar untuk koridor pertama.

Budi menuturkan bahwa selama enam bulan pertama, masyarakat dapat menikmati bus feeder secara gratis. Hal ini dilakukan guna mendorong masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan, agar mengurangi tingkat polusi udara hingga terhindar dari macet.

“Gratis adalah suatu format memberikan persepsi kepada masyarakat untuk mengajak ‘yuk naik Biskita’. Mengenai tarif, saya pikir kita harus bicara lebih detail,” kata Budi dalam acara bertajuk Launching Biskita Trans Terintegrasi dengan Layanan LRT Jabodebek dan Commuterline di kawasan LRT Harjamukti, Minggu (14/7/2024).

Menurut Budi, Depok merupakan salah satu kota yang membutuhkan dukungan BTS. Maka dari itu, tarif Biskita Trans Depok akan digodok melalui diskusi setelah 6 bulan diberlakukan gratis.

“Tarif nanti setelah 6 bulan dikenakan tentu melalui diskusi. Masyarakat menggunakannya secara maksimal supaya tidak macet, tidak polusi, dan tidak buang waktu,” jelasnya.

Berkaca dari pengalaman bus feeder sebelumnya di Bekasi, Budi mengaku bahwa masyarakat Bekasi yang sebelumnya menggunakan transportasi pribadi harus menempuh waktu sekitar 2–2,5 jam.

Namun, dengan menggunakan bus feeder BTS, imbuh Budi, jarak tempuh Bekasi yang kemudian diikuti dengan menggunakan LRT hanya perlu menempuh waktu kurang dari 45 menit.

“Harapan kami tadinya masyarakat Depok yang mungkin 2 jam, bisa [menempuh] 45 menit,” tuturnya

Plt Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Tatan Rustandi mengatakan bahwa Kementerian Perhubungan melalui BPTJ telah menyediakan program stimulus layanan angkutan umum untuk melakukan modernisasi angkutan massal di wilayah Bodetabek.

Tatan menjelaskan bahwa Depok merupakan kota ketiga yang mendapatkan program stimulus setelah sebelumnya kota Bogor dan Bekasi.

“Di kota Depok akan dilayani 1 koridor dari Margonda menuju Harjamukti, ini salah satu perwujudan angkutan modern yang terintegrasi dengan LRT, kami menyediakan layanan 14 unit dengan headway rata-rata 10 menit,” ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono mengimbau agar masyarakat Depok untuk menggunakan moda transportasi Biskita Trans Depok menuju stasiun LRT Harjamukti dengan tarif Rp0 alias gratis selama 6 bulan pertama.

“Insya Allah ke depan karena memang 6 bulan gratis, kami sedang menghitung bagaimana tarifnya. Kalau nanti mungkin disubsidi oleh APBD, kita akan subsidi dan pasti ada kekhususan bagi pelajar, lansia, disabilitas pasti punya kekhususan untuk tarif yang akan kita buat. Dirapatkan dulu, ya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Economist Bank Syariah Indonesia Banjaran Surya Indrastomo memperkirakan tren surplus neraca perdagangan akan berlanjut pada Juni 2024.

Namun demikian, surplus pada Juni 2024 diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, menjadi sebesar US$2,22 miliar hingga US$2,55 miliar.

Pada Mei 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$2,93 miliar, lebih tinggi dari capaian pada April 2024 sebesar US$2,72 miliar.

“Penurunan pada Juni 2024 didorong oleh penurunan ekspor yang lebih dalam dibandingkan penurunan impornya,” katan Banjaran kepada Bisnis, Sabtu (13/7/2024).

Banjaran memperkirakan, nilai ekspor Indonesia akan turun dari US$22,33 miliar pada Mei 2024 menjadi sekitar US$21,14 miliar hingga US$21,30 miliar pada Juni 2024. Kondisi tersebut terjadi seiring dengann penurunan harga komoditas.

“Penurunan ekspor juga terindikasi dari turunnya impor China dan Amerika Serikat selaku negara partner dagang utama Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Banjaran memperkirakan nilai impor turun dari US$19,4 miliar menjadi ke kisaran US$18,75 miliar hingga US$18,91 miliar.

Dia menjelaskan, penurunan impor domestik terindikasi dari PMI manufaktur Indonesia yang melemah, serta Indeks Kepercayaan Konsumen yang turun pada Juni 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, memperkirakan surplus neraca perdagangan berpotensi turun pada Juni 2024.

“Untuk Juni 2024, diperkirakan surplus neraca perdagangan di kisaran US$1 miliar hingga US$2 miliar,” katanya.

Faisal menjelaskan, surplus yang menyempit tersebut disebabkan oleh kontraksi ekspor yang diperkirakan lebih dalam pada Juni 2024 dibandingkan dengan impor.

“Ekspor kita masih mengalami kontraksi pertumbuhan secara tahunan. Impor juga demikian, tapi penurunan impor tidak sedalam ekspornya, sehingga kecenderungan surplus semakin tipis,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) menanggapi rencana peluncuran produk bahan bakar minyak (BBM) baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan bahwa Pertamina masih memproses untuk meluncurkan produk BBM rendah sulfur tersebut.

“BBM rendah sulfur masih proses, memang ada arahan dari pemerintah terkait hal tersebut,” kata Fadjara saat dihubungi, Minggu (14/7/2024).

Di sisi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah bakal menguji coba produk BBM baru dengan kandungan sulfur yang lebih rendah pada 17 Agustus 2024.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa BBM tersebut bakal dicampur dengan bauran bahan bakar nabati atau BBN.

Hal ini dilakukan untuk menekan konten sulfur ke level paling rendah dengan standar acuan saat ini setara Euro IV atau kandungan sulfur 50 part per million (ppm).

“Kita cari bahan pencampur yang memang bisa mengurangi sulfur konten. Kalau sekarang kita kan masih 500 ppm-an, kalau standar Euro V kan sudah harus di bawah 50 ppm,” kata Arifin di Kementerian ESDM dikutip, Minggu (14/7/2024).

Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan mulai membatasi penyaluran BBM bersubsidi yang selama ini tidak tepat sasaran.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Suryo Utomo optimistis akan memenuhi target penerimaan pajak kendati rapor per Semester 1/2024 belum sesuai ekspektasi.

Adapun target penerimaan pajak pada tahun ini adalah sebesar Rp1.988,9 triliun, naik dari realisasi pada tahun lalu yang sebesar Rp1.867,9 triliun.

Namun demikian, kinerja penerimaan pajak tahun ini terancam shortfall karena semester 1/2024 hanya terealisasi 44,9%. Salah satu pemicunya adalah turunnya harga komoditas.

“Target Rp1.988,9 triliun di tahun 2024 ini, InsyaAllah, dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada di sini, kami akan berupaya untuk mencapainya,” katanya.

Suryo tidak memungkiri bahwa tantangan untuk mencapai target tersebut memang tidak mudah, terutama di tengah kondisi harga komoditas yang mengalami penurunan tajam.

“Tapi tadi seperti yang saya sampaikan, Rp1.988,9 triliun bukan suatu target yang mustahil untuk dicapai. Insyaallah kita akan jalankan,” jelasnya.

Sebagai informasi, berdasarkan catatan Kemenkeu, realisasi penerimaan pajak semester I/2024 mencapai Rp893,84 triliun atau mencapai 44,9% terhadap target APBN 2024.

Realisasi tersebut terkontraksi 7,9% jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun 2023.

Kemenkeu menyatakan, kinerja penerimaan pajak pada tahun ini dihadapkan pada baseline tahun sebelumnya yang sudah sangat tinggi di tengah volatilitas harga-harga komoditas dan ketidakpastian perekonomian global.

Pada laporan kinerja APBN semester I/2024, Kemenkeu memperkirakan penerimaan pajak pada akhir 2024 akan mencapai Rp1.921,94 triliun, tumbuh 2,9% secara tahunan.

Pemerintah memperkirakan, kinerja penerimaan pajak pada semester II/2024 akan dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang diperkirakan tumbuh stabil, keberlanjutan implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), serta efektivitas implementasi kebijakan dan pengawasan kepatuhan.