Bisnis.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melakukan modifikasi cuaca untuk mengatasi curah hujan yang menghambat proses pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto menjelaskan bahwa untuk proses modifikasi cuaca tersebut, BMKG menggandeng sejumlah pihak.

"BMKG bekerja sama dengan Kementerian PUPR, TNI melaksanakan rekayasa cuaca yang kita kenal dengan operasi modifikasi cuaca di sana, tujuannya apa? Untuk mengurangi curah hujan supaya tidak menggangu pembangunan infrastruktur, targetnya agar segera selesai," katanya di Kantor BMKG, Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Namun, dia menyampaikan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan modifikasi cuaca di IKN tersebut.

Menurutnya, unit kerja yang baru dibentuk tersebut belum memiliki anggaran, peralatan, sehingga masih memanfaatkan sumber daya milik beberapa pihak yang diajak kerja sama.

"Ini tentu saja dan saat ini kemampuan secara nasional tentang modifikasi cuaca masih cukup rendah," ucapnya.

Menurutnya, pesawat TNI juga terbatas, karena selain di IKN juga digunakan untuk pencegahan Karhutla di Riau, di Jambi, di Sumatera Selatan, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Tengah.

Pihaknya menegaskan akan terus berupaya semaksimal mungkin dengan keterbatasan yang dimiliki, untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca agar hasilnya maksimal.

"Mudah-mudahan kita akan upayakan lagi supaya operasi modifikasi cuaca ke depan berjalan semakin baik sampai dengan ini benar benar mampu memberikan dukungan yang baik pada pembangunan infrastruktur," tambahnya.

Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan sedang melakukan modifikasi cuaca di IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa IKN memiliki zona musim yang pola hujannya ekuatorial, yakni hujan yang turun di sepanjang tahun.

"Pola hujan ekuatorial itu adalah hujan yang turun di sepanjang tahun, jadi di setiap bulan apapun ya hujan terus, itu di IKN. Jadi isinya ya hujan terus, tidak ada musim kemarau atau musim hujan," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mengebut penyelesaian konstruksi jaringan air minum di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi menjelaskan, langkah itu dilakukan demi memuluskan rencana penyelenggaraan Upacara HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

“Dengan rencana 17-an, kita minta ayo kapan air minum diselesaikan,” jelasnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Imam bercerita, Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pembangunan IKN mulanya menargetkan percepatan distribusi air bersih ke IKN pada 10 Juli 2024. Akan tetapi, target tersebut meleset karena terkendala masalah cuaca.

Pasalnya, wilayah Penajam Paser Utara belakangan waktu ini memiliki intensitas hujan yang tinggi. Alhasil, distribusi air bersih IKN ditargetkan molor ke 18 Juli 2024.

“Ternyata dalam pelaksanaannya kemarin kalau kita lihat, hujan hampir tidak berhenti lho di sana sehingga terpaksa mundur. Test and commissioning mundur juga,” imbuhnya.

Namun demikian, Imam optimistis test and commissioning air bersih di IKN dapat rampung pada 17 Agustus 2024.

Sejalan dengan hal itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku bakal melakukan peninjauan kesiapan air dan listrik di IKN pada 18 Juli 2024.

“Tanggal 15 [Juli] ada commissioning, nanti saya tanggal 18 [Juli] ke sana. Karena, tanggal 15 [Juli] saya ke Abu Dhabi bersama Presiden. Pulang tanggal 17, dan 18 [Juli] ke sana memastikan air insya Allah sudah oke," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) batal pindah kantor ke IKN Nusantara pada bulan ini karena infrastruktur yang belum siap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Lebih lanjut, ayah Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep itu membenarkan telah memperoleh laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait perkembangan pembangunan di IKN.

Menurutnya, dari laporan Basuki, pembangunan kantor Presiden belum sepenuhnya rampung. "Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Presiden Ke-7 RI itu sebelumnya dikabarkan bakal mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Juli 2024 atau tepatnya sebulan jelang perhelatan Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengungkapkan, cadangan bijih di prospek tambang Cebakan Elang, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, didominasi oleh mineral tembaga.

“Cadangan di Elang itu dominan tembaga dan ada mineral ikutannya, ada emas dan ada perak,” kata Rachmat kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Rachmat menyampaikan, potensi cadangan bijih yang ada di Cebakan Elang memiliki karakter yang sama dengan yang terkandung di tambang Batu Hijau.

Untuk itu, kata Rachmat, perseroan tidak perlu membangun pabrik baru untuk memproses hasil tambang dari Cebakan Elang.

“Makanya pabrik yang dipakai itu bisa sama. Jadi pabriknya nggak mesti bikin pabrik yang berbeda. Spesifikasi pabriknya tidak perlu yang berbeda, karena dia mirip banget,” ucapnya.

Adapun, Amman menyebut bahwa cadangan yang terdapat di Cebakan Elang mencapai 1,41 miliar ton dan masih memiliki sumber daya yang tidak termasuk cadangan hingga 2,28 miliar ton. Potensi cadangan di Cebakan Elang tersebut dua kali lipat dari potensi cadangan di tambang Batu Hijau yang saat ini mencapai 759 juta ton.

Amman menargetkan pengembangan atau eksploitasi Cebakan Elang mulai dilakukan sekitar tahun 2027 mendatang. Proyek Elang merupakan salah satu deposit bijih terbesar yang belum dikembangkan di dunia.

Pengembangan Cebakan Elang disiapkan untuk menggantikan posisi produksi tambang Batu Hijau yang akan habis pada 2030 nanti.

Saat usia tambang Batu Hijau selesai, kata Kartika, kegiatan penambangan di Cebakan Elang bakal dilakukan mulai 2031 sampai dengan 2046

Bisnis.com, JAKARTA — Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idlefield.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Hudi menuturkan, sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Karena pada saat setop produksi dianggap sudah tidak ada potensinya pada saat itu, tapi mungkin sekarang masih bisa ada optimasi yang dilakukan,” kata dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menginventarisasi bagian WK migas potensial yang tidak lagi diusahakan dari KKKS.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

Bisnis.com, JAKARTA- Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meminta pemerintah untuk memberikan 'karpet emas' kepada produsen lokal, apabila rencana karpet merah untuk investor tekstil asing masuk ke Indonesia benar akan digelar.

Wakil Ketua Umum API Anne Patricia Sutanto mengatakan bahwa produsen lokal tidak merasa terancam terkait kehadiran dan rencana penanaman modal asing (PMA) sektor tekstil di Indonesia.

"Kalau mereka dikasih karpet merah, sedangkan kami pelaku yang sudah berpuluh-puluh tahun, bukan cuma karpet merah, harusnya diberikan karpet emas," kata Anne dalam RDP dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024).

Dia mengatakan hal terpenting bagi pelaku usaha dalam negeri meminta agar level persaingan usaha atau level of playing field dan perlakuan adil, antara investor lokal maupun asing.

Menurut Anne, banyak pengusaha lokal sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum Indonesia merdeka sudah mulai berusaha dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian negara.

"Bukan cuma karpet merah, harusnya diberikan karpet emas untuk kita, karena kita warga negara Indonesia yang sudah kasih berjuta-juta. Ini berpuluh-puluh tahun sebelum merdeka, kenapa yang baru masuk dikasih karpet merah, kita semua harus dikasih karpet emas dari A-Z," tuturnya.

Anne menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B Pandjaitan yang disebut akan memberikan karpet merah kepada investor tekstil asal China.

Beberapa waktu lalu, Luhut menyebutkan perusahaan tekstil asal China itu telah mendatanginya dan mengungkap rencana investasi hingga penyerapan tenaga kerja.

"Mereka mau buka dia punya industri, pegawainya yang saya senang dia bilang 'Kami pegawai 90.000, dikasih asrama, itu dia mau bangun kita usulkan di Kertajati, dekat di BYD yang dibangun disana," kata Luhut.

Bahkan, Luhut menyebutkan bahwa pabrik yang dibangun perusahaan tekstil itu akan menyerap tenaga kerja hingga 108.000 lantaran tambahan rencana pembangunan pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah. Investor itu juga berjanji akan memberikan seluruh karyawan tempat tinggal.

Mendengar rencana tersebut, Luhut tak ragu untuk memberikan karpet merah dan bersedia pasang badan apabila terjadi kendala dalam proses pembangunan, termasuk terkait pembebasan lahan untuk pabrik.

"Saya telepon Menteri ATR/BPN [Agus Harimurti Yudhoyono], saya bilag 'Gus kau bisa selesaikan gak keluarkan status tanah itu?' 'Bisa pak, seminggu'. By the next month kita akan mulai lihat konstruksinya," ujar Luhut.

Dia juga menjamin infrastruktur kebutuhan air yang nantinya akan terpenuhi dengan baik dari Waduk Jatiluhur atau Bengawan Solo. Namun, dia mewanti-wanti bahwa investasi yang dibawa perusahaan tersebut harus berupa usaha berorientasi ekspor untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi 6,5%-7%.

"Semua kita minta investasi yang berorientais ekspor, kalau mau tumbuh 6,5%-7% harus minta kepada investasi orientasi ekspor. Ini ekspor dia [perusahaan garmen China] bisa sampai US$18 miliar, wah ini saya bilang karpet merah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) masih menanti respons investor asal Korea Selatan terkait kesiapannya untuk menggarap proyek MRT Fase 4 Fatmawati-Taman Mini Indonesia Indah (TMII).

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat menuturkan, berbeda dengan tahap-tahap lain, MRT Jakarta fase 4 akan digarap dengan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Dia mengatakan, MRT Jakarta dan Pemprov DKI telah mereview proposal yang ditawarkan oleh investor asal Korea Selatan.

Pemprov DKI Jakarta juga disebut telah memberikan respons terkait proposal kepada para investor tersebut.

Saat ini, dia mengatakan pihaknya dan Pemprov DKI Jakarta tengah menunggu respons dari investor asal Korea Selatan untuk melanjutkan keterlibatannya dalam proyek ini.

"Kita sedang menunggu respons terkait kesanggupan investor Korea Selatan. Kita tunggu saja dalam beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan" kata Tuhiyat di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Tuhiyat menjelaskan, proyek MRT Fase 4 akan terbentang dari Fatmawati hingga TMII dengan panjang lintasan sekitar 10,9 km.

Rute tersebut nantinya akan memiliki 10 stasiun pemberhentian yang seluruhnya berada di bawah tanah atau fully underground.

Adapun, berdasarkan catatan Bisnis.com pada 12 September 2023, investor asal Korea Selatan itu merupakan konsorsium bernama K-Consortium yang menjadi satu-satunya calon pemodal untuk proyek MRT Fase 4.

Konsorsium asal Negeri Ginseng tersebut terdiri atas beberapa perusahaan di bidang transportasi, di antaranya adalah Korea National Railway (KNR) dan Samsung C&T Corporation.

K-Consortium juga telah menyerahkan hasil studi kelayakan untuk proyek ini ke Pemprov DKI Jakarta pada Februari lalu.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Korea Selatan (Korsel) baru saja menyepakati sejumlah perjanjian kerja sama bilateral.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah melakukan penandatanganan terhadap empat MoU kerja sama pada September 2023 lalu.

Salah satu isi pertemuan tersebut adalah membahas proyek kereta MRT fase 4 rute Fatmawati-TMII yang rencananya dapat dimulai konstruksinya pada 2024.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng International Maritime Organization (IMO) untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang transportasi laut.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Antoni Arif Priadi menjalin kerja sama dengan Direktur Technical Cooperation and Implementation Division (TCID) IMO soal pelaksanaan training atau pelatihan capacity building.

“Kami menjajaki peluang partnership agreement dengan IMO, sehingga nantinya ke depan Indonesia bukan lagi sebagai beneficiary, namun sebagai partner dalam pelaksanaan pelatihan,” jelas Antoni dalam siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Dia menuturkan partnership agreement ini dapat membawa manfaat bagi Indonesia karena nantinya proses pengusulan dan pelaksanaan training dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Selain itu, Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Hendri Ginting melaksanakan pertemuan dengan perwakilan Maritime Organization of West and Central Africa (MOWCA) untuk IMO, Bwala William.

Pertemuan dengan MOWCA adalah untuk menjajaki peluang kerjasama terkait capacity building di bidang maritim bagi negara-negara Afrika Barat dan Tengah.

“Usulan kerja sama ini adalah wujud komitmen Indonesia untuk menunaikan janji pada saat kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan IMO 2024-2025 tahun lalu untuk memberikan pelatihan di bidang maritim kepada negara-negara di Afrika,” katanya.

Kepala Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Laut, Ahmad mempresentasikan program-program pelatihan yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan maritim di bawah naungan PPSDM Perhubungan Laut.

“Kami akan segera melaksanakan rapat dengan mengundang pihak-pihak terkait yang akan terlibat dalam pelaksanaan pelatihan,” tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom menilai tahun pertama pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, akan menghadapi tantangan yang lebih berat, terutama dari sisi ekonomi.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyampaikan bahwa terdapat empat potensi krisis di bidang ekonomi yang akan menjadi tantangan pemerintahan mendatang.

Pertama, yaitu krisis fiskal. Hal ini tercermin dari debt service ratio (DSR) Indonesia atau rasio jumlah utang terhadap penerimaan negara yang diperkirakan mencapai 43,45 pada 2025.

“DSR sudah 43,4%, artinya kita menghabiskan 43,4% untuk membayar utang dan bunga bunga. Untuk membayar utang dan bunga utang, itupun tidak punya, jadi [pemerintah] harus berutang lagi,” katanya dalam acara diskusi publik, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Wijayanto mengatakan bahwa rasio pajak ke depan masih stagnan karena masalah struktural. Pemerintah dalam rangka melakukan pembiayaan juga dinilai akan semakin tergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) dengan bunga yang tinggi.

Kedua, krisis di sektor industri. Menurutnya, Indonesia tengah menghadapi deindustrialisasi dini, di mana sektor manufaktur hanya mewakili 18% dari PDB, turun dari 22% pada periode 2010-an.

"Ketiga, krisis lapangan kerja. Sebanyak 10 juta Gen-Z menganggur. Hal ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah gagal memanfaatkan demographic bonus,"

Sementara itu, pekerja di sektor informal juga masih mendominasi, mencapai 60% hingga 70% dari total pekerja. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) pun marak terjadi di sejumlah industri.

Keempat, yaitu krisis rupiah. Wijayanto mengatakan nilai tukar rupiah dalam setahun terakhir melemah terhadap 81,28% seluruh mata uang dunia.

Perkembangan ini pun, kata dia, sudah dengan dukungan harga komoditas global yang tinggi, upaya stabilisasi Bank Indonesia melalui Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), dan penerbitan SBN dengan tingkat suku bunga yang cenderung tinggi.

Bisnis,com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pendapatan dari kekayaan negara yang dipisahkan (KND), termasuk setoran dividen dari BUMN, mencapai Rp60,1 triliun sepanjang semester pertama 2024.

Pendapatan dari KND tersebut terutama dikontribusikan oleh kenaikan setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN), baik dari sektor perbankan maupun nonperbankan.

Realisasi setoran dividen BUMN pada semester I/2024 ini mengalami kenaikan yang signifikan, sebesar 41,8% jika dibandingkan dengan capaian pada semester I/2023 yang sebesar Rp42,4 triliun.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan bahwa dengan perkembangan tersebut, pendapatan KND hingga akhir 2024 diperkirakan mencapai target, yaitu sebesar Rp85,8 triliun.

“Perkembangan PNBP [penerimaan negara bukan pajak] KND 2023 itu mencapai Rp82,1 triliun. Pada 2024, dalam APBN kita yakin akan tercapai Rp85,8 triliun,” katanya dalam rapat dengar pendapat di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Rabu (11/7/2024).

Febrio mengatakan peranan BUMN terhadap pendapatan negara meningkat cukup signifikan dalam 2 hingga 3 tahun terakhir.

Kemenkeu mencatat, PNBP KND meningkat secara rata-rata 24% per tahun sejak 2018 hingga 2023. Pertumbuhan tertinggi tercatat pada 2023 yang mencapai 102,1%, berasal dari dividen BUMN dengan nilai Rp82,1 triliun.

Untuk mengoptimalkan PNBP dari KND ke depan, lanjutnya, pemerintah akan terus melanjutkan transformasi BUMN, dengan memastikan BUMN yang diberikan penugasan, tata kelolanya agar tetap baik dan efisiensinya harus ditingkatkan.

“Sementara BUMN yang sebenarnya bisa berperan sebagai value creator, contohnya perbankan atau BUMN di sektor yang menciptakan profit, kita harapkan bisa menjadi growth driver di sektor masing-masing,” jelas Febrio.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah sedang melakukan kajian untuk mengusulkan perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 yang telah berakhir pada Maret 2024.

Airlangga menyampaikan saat ini regulator belum memutuskan perpanjangan relaksasi jadi dilakukan atau tidak, tetapi sedang mengkaji cara lain untuk memperbaiki portfolio kredit tersebut.

“Iya kita lihat nanti [jadi atau tidak]. Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan [selain perpanjangan relaksasi], kami kaji dalam kebijakan KUR,” ujarnya usai acara One Map Policy Summit 2024 di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga menjelaskan pihaknya akan melihat dari sisi Kredit Usaha Rakyat (KUR) karena adanya permintaan dari asuransi untuk meningkatkan jumlah cadangannya.

Pasalnya, beberapa perusahaan yang menjamin kredit minta tambahan premi. Dengan kata lain, apabila penjamin kredit meminta tambahan premi berarti terdapat potensi adanya kredit yang bermasalah.

“Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini, perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” lanjut Airlangga.

Menjelang akhir Juni lalu, Airlangga menuturkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan untuk mengusulkan perpanjangan kredit hingga 2025 tersebut ke OJK.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sinyal untuk tidak memperpanjang kebijakan tersebut karena nilai kredit restrukturisasi Covid-19 yang tercatat menurun.

Per Mei 2024 atau 2 bulan usai pencabutan relaksasi senilai Rp192,52 triliun. Angka tersebut turun dari Rp207,4 triliun pada April 2024.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar merinci restrukturisasi yang bersifat targeted senilai Rp72,7 triliun, sementara untuk jumlah restrukturisasi secara menyeluruh untuk Covid-19 sebesar Rp119,8 triliun.

“Tentu angka ini jauh lebih kecil dibanding puncaknya yaitu yang terjadi pada Oktober 2020, di mana perbankan turun Rp820 triliun,” ujarnya dalam RDK Bulanan, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Hasil produksi katoda tembaga dari smelter PT Amman Mineral Industri (AMIN), anak usaha PT Amman Mineral Nusa Tenggara, mayoritas akan dijual ke pasar ekspor.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau menjelaskan, kebutuhan kadota tembaga di dalam negeri saat ini masih sedikit. Untuk itu, perseroan nantinya masih akan menyasar pasar ekspor.

“Jadi katoda tembaganya untuk produksi Indonesia, bukan hanya Amman, itu masih banyak yang keluar [penjualannya],” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Meski demikian, Rachmat mengatakan, selain diekspor, katoda tembaga milik Amman ada juga yang dijual ke pasar domestik.

“Katoda ada yang domestik, ada yang mayoritas masih keluar,” kata Rachmat.

Rachmat belum memastikan berapa porsi katoda tembaga yang akan dijual ke pasar domestik. Namun, dia memastikan perseroan sudah mendapatkan permintaan dari perusahaan domestik.

Adapun, smelter Amman Mineral saat ini telah memasuki tahap commissioning dan ditargetkan akan mulai berproduksi pada kuartal IV/2024.

Smelter tembaga perseroan akan memiliki kapasitas input terpasang 900.000 ton per tahun (ktpa) konsentrat. Pasokan konsentrat akan berasal dari produksi tambang perseroan, yakni Batu Hijau dan proyek Elang nantinya.

Smelter Amman yang menelan investasi senilai US$1,4 miliar itu akan menghasilkan produk berupa katoda tembaga yang mencapai 222.000 tpa dan asam sulfat mencapai 830.000 tpa.

Smelter yang juga dilengkapi dengan fasilitas prescious metal refinery (PMR) ini juga akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.

Bisnis.com, JAKARTA- Pemerintah belum berencana untuk mengubah aturan terkait tata kelola impor yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024. Belakangan, aturan tersebut dinilai menjadi biang kerok runtuhnya industri nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan pihak nya masih belum memastikan terkait penyesuaian aturan yang merelaksasi impor sejumlah komoditas, termasuk pakaian jadi hingga elektronik.

"Belum ada rencana itu. Kebijakan pemerintah bisa kita evaluasi," kata Airlangga di acara Rakernas Kebijakan Satu Peta, Kamis (11/7/2024).

Kendati demikian, pemerintah disebut masih membuka peluang untuk melakukan perbaikan, tetapi perlu ada evaluasi kebijakan lebih lanjut.

Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan apa yang disebutkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya terkait potensi penyesuaian kebijakan.

Agus menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kemenperin dan Kementerian Perdagangan untuk membahas kembali beleid itu.

Menurut Agus, industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dampak dari kondisi domestik maupun global. Perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024 membuat bingung para pelaku industri dalam negeri.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat mematikan industri dalam negeri.

"Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Ini tentunya membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK," imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri.

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri," ujarnya.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023.

"Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal," pungkasnya.