Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga, yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] Iya itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepawa wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times, dalam sebuah wawancara di London, bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo telah membentuk sebuah tim untuk mengeksplorasi cara-cara untuk menghapus defisit fiskal dan batas atas rasio utang terhadap PDB untuk mendanai janji-janji kampanyenya.

Penasihatnya untuk masalah-masalah fiskal mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak mengetahui adanya diskusi untuk menghapus kesenjangan fiskal dan plafon utang.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) merespons kabar adanya kelanjutan proyek MRT hingga ke daerah Tangerang Selatan (Tangsel).

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat, memaparkan pihaknya mendukung adanya rencana kelanjutan pembangunan MRT hingga ke Tangerang Selatan. Dia menuturkan, dengan perpanjangan jalur itu, maka interkoneksi dari Jakarta ke kota satelit pendukungnya pun akan semakin baik.

Meski demikian, dia menuturkan masalah utama dari rencana ini adalah dari sisi pendanaan. Tuhiyat menyebut, tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan pendanaan seperti DKI Jakarta.

Dia menyebut, pihak MRT Jakarta juga sudah sempat membicarakan rencana ini dengan Wali Kota Tangerang Selatan kala itu, Airin Rachmi Diany dan juga Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Namun, perpanjangan jalur MRT ini belum terealisasi hingga saat ini karena terhambat di tahap penjajakan rencana pendanaan.

"Dulu sempat ada pembicaraan, tetapi ini bukan berhenti sebetulnya. Tetapi, karena penjajakan financing dulu," jelas Tuhiyat di Jakarta pada Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tuhiyat juga menyebut saat ini pihaknya masih terus fokus untuk membangun infrastruktur transportasi di daerah Jakarta terlebih dahulu. Hal tersebut karena MRT Jakarta merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta.

Meski demikian, dia memastikan perusahaan tetap siap jika ada kelanjutan rencana terkait perpanjangan jalur MRT ke daerah Tangerang Selatan. Namun, dia mengingatkan rencana pengembangan ini juga memerlukan koordinasi yang baik antara Pemprov atau Pemkot dengan pemerintah pusat.

"Karena rencana seperti itu sangat tergantung kepada pemda yang bersangkutan serta support dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Jadi sebenarnya plannya itu semuanya ada di Kemenhub, nanti MRT siap kapan saja. Kita kerja sama, kita jadi operator, atau sebagainya," jelas Tuhiyat.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa rencana proyek MRT Tangsel saat ini masih menunggu kesiapan dari pemerintah daerah setempat dalam hal ini Pemerintah Kota Tangsel atau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Pasalnya, untuk mengeksekusi proyek transportasi massal tersebut dibutuhkan biaya yang jumbo.

Adita mencotohkan, kesuksesan pembangunan Proyek MRT Jakarta hingga beroperasi saat ini tidak lepas dari sokongan investasi yang didatangkan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kalau MRT ini kan juga harus ada kekuatan dari pemerintah daerah, Banten atau Tangsel ada kemampuan ini atau tidak? Jadi itu harus ada, karena ketentuannya memang demikian," ujar Adita.

Bisnis.com, JAKARTA - PT MRT Jakarta (Perseroda) memberikan perkembangan terbaru terkait dengan rencana groundbreaking MRT Jakarta East-West Line fase 1 tahap (stage) 1 yang akan membentang dari Tomang ke Medan Satria sepanjang 24,5 kilometer.

Direktur Utama MRT Jakarta, Tuhiyat memastikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek tersebut akan dilaksanakan pada akhir Agustus 2024. Meski demikian, dia belum dapat memperinci tanggal pasti dari rencana ini.

Tuhiyat memaparkan, penentuan tanggal untuk groundbreaking harus dikoordinasikan lebih lanjut dengan pihak terkait, mulai dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Kementerian Sekretariat Negara (Setneg). Hal tersebut karena pada bulan yang sama akan dilakukan upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Melihat situasi kalau tanggalnya nanti. Karena kita juga ada upacara HUT RI, mungkin pemerintah akan upacara di IKN dan sebagainya," jelas Tuhiyat, Kamis (11/7/2024).

Selain waktu, MRT Jakarta juga tengah menentukan lokasi peletakan batu pertama proyek MRT ini. Tuhiyat menuturkan, saat ini pihaknya sedang berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta untuk menetapkan lokasi seremoni groundbreaking.

Setelah koordinasi dengan Pemprov DKI, Tuhiyat menuturkan pihaknya baru akan mengkoordinasikan lokasi tersebut dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Sebagai informasi, proyek MRT East – West Line yang juga disebut MRT Fase 3 secara keseluruhan akan membentang dari Cikarang ke Balaraja. Proyek ini nantinya akan terbagi menjadi dua fase. Pertama, mencakup area DKI Jakarta yang diharapkan dapat beroperasi pada 2031 dengan target konstruksi paling lambat pada 2024. Kedua, meliputi Banten dan Jawa Barat dengan target mulai operasi pada 2033.

Pada fase 1 akan terbagi lagi menjadi stage 1 sepanjang 24,527 kilometer yang akan melalui Tomang, Dukuh Atas, Senen, Perintis hingga Medan Satria dan stage 2 sepanjang 9,237 kilometer yang melalui Tomang dan Kembangan.

Sementara itu, MRT East-West fase 2 akan terbagi menjadi East-West Banten sepanjang 29,900 kilometer yang akan melalui Kembangan, Kelapa Dua, hingga Balaraja, serta East-West West Java sepanjang 20,438 kilometer yang akan melalui Medan Satria dan Cikarang.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak permohonan uji materi Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) para pemohon.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Luky Alfirman menyampaikan, ketentuan pasal-pasal dalam UU HKPD yang diuji materi tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 sehingga dalil para pemohon menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar.

“Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materi para pemohon,” kata Luky dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Secara terperinci, Luky menuturkan bahwa UU HKPD mengatur pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, salah satunya adalah jasa kesenian dan hiburan.

Menurutnya, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan bukan merupakan suatu jenis pajak baru karena objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan telah dipungut dengan nama pajak hiburan pada Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dalam UU HKPD, pemerintah mematok besaran tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau spa dengan tarif paling rendah sebesar 40% dan paling tinggi 75%.

“Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa objek ini hanya dikonsumsi oleh kalangan tertentu serta memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup atau lifestyle dan status sosial,” jelas Luky.

Dia mengatakan, pajak yang dikenakan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berkontribusi pada perekonomian lokal.

Di sisi lain, dalil para pemohon yang menyatakan penetapan tarif PBJT atas jasa kesenian dan hiburan yang dapat menurunkan daya jual bagi industri dinilai tidak tepat.

Merujuk teori Conspicuous Consumption, Luky menuturkan bahwa konsumen akan tetap membeli barang walau harganya naik, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, lifestyle, dan status sosial mereka.

Kemudian dalam dalil para pemohon dalam perkara Nomor 19, pemohon mendalilkan pengelompokan mandi uap/spa ke dalam klasifikasi seni dan hiburan mengakibatkan kerugian konstitusional.

Merespons hal itu, Luky menjelaskan bahwa pengaturan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah bukan merupakan hal baru. Dalam Undang-Undang PDRD, mandi uap/spa dipungut sebagai pajak hiburan yang kemudian dalam Undang-Undang HKPD dipungut sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan.

Bahkan secara historis, lanjutnya, penetapan mandi uap dan spa sebagai objek pajak daerah telah diatur sejak UU No.18/1967 jo UU No. 4/2000.

Menurutnya, penetapan mandi uap/spa sebagai objek PBJT atas jasa kesenian dan hiburan tidak bertentangan dengan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, karena mandi uap/spa bukan merupakan bentuk pelayanan kesehatan dasar dan primer, karena fungsinya lebih mengarah pada bentuk pemenuhan hiburan atau gaya hidup yang menjadi trend pada kelompok masyarakat tertentu.

Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak terdapat pajak berganda pada pungutan PBJT atas jasa kesenian dan hiburan pada mandi uap/spa dengan pajak atau pungutan lainnya.

Atas penjelasan tersebut, pemerintah menyimpulkan bahwa para pemohon telah keliru dalam menafsirkan ketentuan normal dalam Pasal 55 ayat 1 huruf I, Pasal 58 Ayat 2, dan penjelasan Pasal 55 ayat 1 huruf l.

Pemerintah juga meminta MK untuk memutus permohonan pengujian UU HKPD terhadap UUD 1945 dan memberikan keputusan, pertama, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan. Kedua menyatakan bahwa para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Ketiga, menolak permohonan pengujian material para pemohon untuk seluruhnya.

“Kempat, menyatakan UU HKPD tidak bertentangan dengan UUD 1945 atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak tiga ruas Jalan Tol Akses Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal mulai fungsional pada 17 Agustus 2024. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengeklaim, fungsional tol tersebut akan dapat memangkas waktu perjalanan dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menyebut, dengan fungsional jalan bebas hambatan itu bahkan dapat memangkas waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN menjadi 70 menit dari umumnya 2 jam.

“Reguler sih 2 jam, tetapi kita sedang siapkan. Nanti, 17-an itu siap untuk akses dari Balikpapan ke KIPP bisa ditempuh 70 menit,” jelasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, fungsional Tol IKN itu tetap akan menggunakan sejumlah jalan provinsi. Pasalnya, hingga saat ini konstruksi Tol IKN belum rampung sepenuhnya.

“Jadi bisa memanfaatkan beberapa seksi jalan tol yang akan tersambung dengan jalan existing yang melewati jembatan Pulau Balang,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga menjelaskan, nantinya ruas yang bakal fungsional, antara lain sebagian Tol IKN seksi 3A, yakni Karangjoang – KKT Kariangau dan seksi 3B KKT Kariangau – Simpang Tempadung.

“Sebagian seksi 3A hingga masuk ke seksi 3B, itu fungsional sampai ke sana [KIPP IKN] pada 17 Agustus 2024. Jadi fungsional untuk HUT RI bisa insyaallah,”

Danis menambahkan, fungsional tol tersebut nantinya akan dilakukan dengan skema one way dan hanya menggunakan satu jalur ruas tol saja.

Adapun, dalam satu jalur yang dioperasikan tersebut terdapat tiga lajur tersedia yang bisa dilintasi oleh para tamu upacara nantinya.

“Sudah bagus progresnya sudah diaspal, jadi target kita pokoknya itu akan [fungsional] satu jalur atau satu arah dan tersedia tiga lajur,” pungkasnya.

Asal tahu saja, Kementerian PUPR saat ini memang tengah fokus menyelesaikan tiga ruas Tol IKN, yakni seksi 3A, 3B dan 5A. Perinciannya, Jalan Tol IKN Seksi 3A membentang dari Karangjoang – KKT Karingau progresnya mencapai 80,2%.

Kemudian, seksi 3B pada segmen KKT Karingau – SP. Tempadung sebesar 88,8% dan seksi 5A SP. Tempadung – Jembatan Pulau Balang saat ini progres konstruksinya telah menyentuh 86,8%.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN bakal membangun pipa distribusi Tegal-Cilacap seiring dengan pengembangan pipa gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap II yang melintang dari Batang-Kandang Haur.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Rosa Permata Sari mengatakan, rencana itu untuk memperkuat core business perusahaan gas negara tersebut. Selain, kata Rosa, ikut bersinergi dengan pemerintah untuk menyalurkan gas dari wilayah oversupply saat ini, Jawa Timur ke Jawa Barat, sebagai pusat permintaan.

“Terdapat inisiatif bisnis baru untuk pengembangan Pipa Cisem II di mana kami akan membangun Pipa Distribusi Tegal – Cilacap menuju Refinery Unit IV Cilacap sepanjang kurang lebih 130 kilometer,” kata Rosa seperti dikutip dari siaran pers, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, PGN juga bakal terlibat pada proyek pipanisasi gas lainnya di antaranya WNTS-Pemping untuk menyalurkan gas dari Lapangan Natuna ke pasar dalam negeri.

Pengembangan lainnya, yaitu proyek infrastruktur gas di Kilang Tuban dan pembangunan infrastruktur pipa untuk mendukung pabrik pupuk di wilayah Timur Indonesia.

Tidak hanya di Jawa, interkoneksi pipa yang akan dijalankan adalah Pipa Dumai - Sei Mangke melalui dukungan pemerintah dengan APBN, Pipa Duri – Balam, Duri – Petapahan, Pipa Bangkanai – Balikpapan dan Pipa Bintuni – Fakfak.

Dengan cara-cara tersebut, dia berharap dapat menutup gap sumber pasokan yang disebabkan oleh infrastruktur pipa yang belum tersambung.

“PGN berkomitmen dalam menjaga keamanan pasokan menggunakan integrasi infrastruktur. Di sisi lain, kami menyusun pengembangan proyek strategis yang adaptif mengisi peluang bisnis ke depan,” kata Rosa.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan konstruksi transmisi pipa gas bumi Cisem tahap II mulai kontruksi pada Juli 2024.

Plt. Dirjen Migas Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, durasi pekerjaan konstruksi ruas yang melintasi Batang-Kandang Haur Timur itu ditarget maksimal 17 bulan (510 hari), sejak Juli 2024 sampai dengan Desember 2025.

“Saat ini anggaran EPC [engineering, procurement and construction] dan layanan dalam proses buka blokir yang mana telah dilaksanakan penelaahan oleh Dirjen Anggaran pada 19 April 2024,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Komisi VII, Rabu (29/5/2024).

Rencananya, proyek itu bakal menelan investasi sekitar Rp3,34 triliun dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan skema kontrak tahun jamak atau multiyears contract untuk periode 2024-2025.

Dadan menambahkan permohonan persetujuan multiyears EPC Cisem bakal diajukan dalam 3 tahun anggaran setelah proses buka blok selesai.

Potensi demand pipa Cisem tahap II ini, antara lain industri di Cirebon, Tegal, Pekalongan, Brebes dan Pemalang dengan volume sekitar 5,8 juta - 12 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Selain itu, ada potensi konsumen komersial seperti hotel dan restoran, jaringan gas rumah tangga, kilang minyak Balongan dengan volume 24 MMscfd dan berpotensi meningkat hingga 42 MMscfd. Potensi permintaan lainnya adalah pembangkit tenaga listrik dengan volume 189-199 MMscfd.

“Jadi kami sedang menyelesaikan proses buka blokir dan juga untuk persetujuan multiyears-nya,” kata dia.

Di sisi lain, Kementerian ESDM tengah mempersiapkan pembangunan pipa gas ruas Dumai - Sei Mangke di Sumatra bagian utara. Nantinya, infrastruktur pipa gas akan terhubung dari Jawa Timur sampai Sumatra Utara.

"Selama ini, Sumatra bagian utara itu kebutuhan gasnya disupplai dari pengapalan 16 kargo LNG dari Papua dan Kaltim," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Ekonom Senior Faisal Basri meragukan orang super kaya atau crazy rich dari luar negeri akan menanamkan uangnya atau berinvestasi melalui family office di Indonesia.

Hal ini lantaran, kata Faisal, orang super kaya di Indonesia sendiri memiliki family office di luar negeri, lantaran tingkat kepercayaan mereka yang rendah di Indonesia.

“Orang indonesia saja punya family office di luar negeri karena nggak percaya sama di indonesia. Gimana mengharapkan orang luar mau masuk ke indonesia? Sudah korslet,” katanya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu (10/7/2024).

Faisal menjelaskan pada umumnya orang super kaya di Indonesia sudah memiliki family office di Singapura dan Hong Kong.

Dia justru menilai rencana pembentukan family office di dalam negeri justru karena orang-orang super kaya menginginkan adanya kekebalan dalam mengelola uangnya di dalam negeri.

“Takutnya saya, jangan-jangan orang super kaya di Indonesia ingin kekebalan, ingin leluasa untuk mencuci uangnya dari hasil bisnis-bisnis ilegal. Wah fantastis cara berpikirnya, semakin susah dimengerti,” tutur Faisal.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyampaikan pembentukan family office masih belum mendesak dilakukan.

Sebaliknya, dia menilai pemerintah seharusnya fokus menyelesaikan kendala-kendala terkait kegiatan investasi untuk mendorong aliran modal yang lebih kencang ke dalam negeri,

Menurutnya, terhambatnya investasi di dalam negeri hingga saat ini utamanya masih dipengaruhi dua faktor, yaitu regulasi dan birokrasi.

Padahal, pemerintah telah berupaya mendorong investasi melalui reformasi struktural dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Lagi-lagi problemnya soal birokrasi dan regulasi. Nah, sehingga family office itu harus mempertimbangkan betul dua hal komponen itu yang memperlambat laju investasi kita,” katanya.

Jika pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, maka investasi dipastikan akan mengalir deras ke Indonesia.

“Kalau dua hal itu bisa diatasi oleh pemerintah, InsyaAllah investasi akan lancar masuk,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai pengaturan karaoke sebagai objek pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa kesenian dan hiburan dengan tidak membedakan karaoke keluarga dan karaoke pada umumnya sudah tepat.

Adapun pengaturan karaoke sebagai objek PBJT tertuang dalam Undang-undang No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

“Pada prinsipnya, aspek perpajakan daerah tidak membedakan pengenaan pajak antara karoke keluarga dengan karaoke lainnya,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman dalam sidang Pengujian Materiil UU HKPD di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (11/7/2024).

Dalam sidang tersebut, Luky menuturkan bahwa usaha karaoke, aktivitas mandi uap/SPA, dan diskotik merupakan gaya hidup dan bukan merupakan kebutuhan primer.

Aktivitas-aktivitas ini, lanjutnya, hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang relatif tinggi, di mana kelompok ini sudah mampu memenuhi kebutuhan utamanya dan masih memiliki kemampuan lebih untuk dibelanjakan pada hal-hal sekunder maupun tersier seperti diskotik, karaoke, kelab malam, dan mandi uap/SPA.

Merujuk pada Teori Conspicuous Consumption, Luky menyebut bahwa konsumen akan tetap membeli barang meski terjadi kenaikan harga, termasuk di dalamnya ada kenaikan akibat pajak, sepanjang barang jasa tersebut memberikan nilai utilitas lain berupa prestise, gaya hidup, dan status sosial mereka.

“Hal ini yang kemudian mendasari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk aktivitas-aktivitas tersebut,” jelasnya.

Dalam teori penetapan tarif pajak, dia menyampaikan bahwa ada prinsip keadilan, di mana kelompok masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih tinggi akan menanggung beban pajak yang lebih besar daripada masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih rendah.

Dengan demikian, Luky mengatakan bahwa pemerintah harus menarik tarif pajak yang lebih tinggi atas barang-barang yang bersifat eksklusif tersebut untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

Untuk diketahui, pemerintah melalui UU HKPD menetapkan PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap atau SPA, paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Kebijakan ini lantas menimbulkan keberatan di kalangan pelaku usaha jasa hiburan. Salah satunya pedangdut sekaligus pemilik tempat karaoke Inul Vizta, Inul Daratista.

Dalam catatan Bisnis, Minggu (14/1/2024), Inul meminta pemerintah untuk membedakan perizinan dan aturan pajak untuk karaoke keluarga dan diskotek atau kelab malam.

Dari sisi pendapatan, Inul menuturkan bahwa karaoke keluarga dan jasa hiburan lainnya seperti kelab malam sangat jauh berbeda. Apalagi, kelab malam meraup untung besar lantaran menjual minuman beralkohol hingga live music.

“Income tidak segede club malam. Ada LC-miras-VIP karaoke-Live music dll. Pendapatan mereka 1000x lipat gedenya daripada usaha saya,” jelas Inul melalui unggahan Instagramnya, dikutip Minggu (14/1/2024).

Meski diakui Inul usahanya diuntungkan lantaran mendapatkan izin usaha yang sama, yakni dapat menjual minuman beralkohol dan lainnya, tetapi kebijakan dikembalikan kepada masing-masing daerah.

“Meskipun kita diuntungkan karena izin sama, yang artinya boleh jualan juga, tapi berhubung setiap Perda (peraturan daerah) punya aturan beda dan banyak yang tidak izinkan, kami jualan hanya juice dan makanan sehat sesuai usaha kita yaitu karaoke keluarga,” ungkapnya.

Adapun sejumlah asosiasi jasa hiburan kemudian mengajukan uji materil terhadap UU HKPD. Terbaru, proses pengujian materiil kembali digelar pada hari ini, Kamis (11/7/2024) dengan agenda mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Sidang perkara akan kembali dilanjutkan pada Rabu (24/7/2024) dengan agenda mendengar pendapat ahli pemohon.

Bisnis.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung usulan Komisi VII DPR RI yang mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan larangan ekspor bijih bauksit.

Menurut Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono, usulan DPR untuk membuka kembali keran ekspor bauksit secara terbatas sudah tepat.

“Karena dampak dari larangan ekspor di tahun 2023 yang lalu sudah terasa di pelaku usaha,” kata Rizqi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Rizqi menuturkan, berdasarkan data pada 2022, dari 27,2 juta ton bauksit yang diproduksi, hanya 14 juta ton yang dapat diserap oleh pasar domestik.

Di sisi lain, kata Rizqi, apabila pemerintah membatasi rencana produksi dalam rencana kerja dan anggaran belanja (RKAB) perusahaan, pelaku usaha mau tidak mau menurunkan produksinya atau memberhentikan sementara operasi mereka.

“Tentunya ini akan berimbas adanya penurunan pendapatan negara dari royalti tambang dan pajak, juga berkurangnya lapangan kerja,” ujarnya.

Rizqi menilai pembukaan ekspor bauksit secara terbatas akan dapat memberikan tambahan pendapatan negara dari royalti hingga pajak ekspor.

“Dan di sisi pelaku usaha, mereka dapat mengembalikan kerugian investasi dari menurunnya produksi selama ini,” ucapnya.

Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendorong Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif untuk membuka kembali keran ekspor bijih bauksit.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, usulan dicabutnya larangan ekspor bauksit dengan catatan adanya penerapan kuota ekspor terbatas.

Maman menyampaikan, dibukanya kembali keran ekspor bauksit merupakan upaya untuk menggerakkan perekonomian dan pendapatan daerah penghasil.

"Komisi VII DPR RI mendorong menteri ESDM untuk mengkaji dan membuka kembali kebijakan pelarangan ekspor bauksit dengan kuota ekspor terbatas dalam rangka untuk menggerakkan perekonomian daerah penghasil bauksit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Maman saat rapat dengar pendapat dengan Menteri ESDM, Senin (8/7/2024).

Sementara itu,Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindaklanjuti masukan dari Komisi VII DPR untuk kembali membuka keran ekskpor bijih bauksit.

Adapun, Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menutup keran ekspor bijih bauksit per 10 Juni 2023 sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba).

Bisnis.com, JAKARTA - Tugas baru mengurusi kakao dan kelapa menambah beban kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan itu diminta tetap bersikap adil.

Pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Khudori mengatakan sektor perkebunan kakao dan kelapa memiliki persoalan yang rumit. Tidak seperti kelapa sawit yang kebanyakan dikelola oleh korporasi, sebagian besar kebun kakao dan kelapa dijalankan oleh rakyat miskin dengan kondisi tanaman berusia tua dan tidak produktif.

"Penambahan penugasan ini membuat kerja BPDPKS makin bejibun," ujar Khudori saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Tugas tambahan mengurusi kakao dan kelapa, kata dia, bakal membuat penggunaan dana pungutan ekspor sawit dan fokus kerja BPDPKS terpecah belah. Oleh karena itu, BPDPKS didesak untuk tetap menjaga keadilan bagi komoditas utamanya yaitu sawit. Musababnya, dana yang dihimpun BPDPKS juga berasal dari pungutan ekspor minyak sawit.

Misalnya, Khudori menyebut, salah satu yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) BDPKS yaitu percepatan realisasi program peremajaan sawit rakyat (PSR) yang dianggap sampai saat ini belum menemui solusi jitu. Alokasi dana untuk sektor sawit sudah seharusnya tetap lebih besar ketimbang untuk kakao dan kelapa.

"Karena uang yang dikelola berasal dari sawit, termasuk petani sawit, jangan sampai prioritas alokasi dana untuk petani sawit justru tertinggal," katanya.

Sebaliknya, Khudori melihat keputusan Jokowi memasukkan komoditas kakao dan kelapa dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPDPKS menjadi sinyal pemerintah tidak memiliki fokus dan prioritas dalam pengembangan sumber daya alam di sektor perkebunan.

Meskipun diakui bahwa kakao dan kelapa juga punya prospek yang menjanjikan, tapi selama ini peran pemerintah amat minim terhadap dua komoditas tersebut.

"Semua ingin dikembangkan dengan anggaran terbatas, ya jadinya tidak jadi apa-apa," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan menambah tugas BPDPKS untuk turut mengelola pengembangan sektor kakao dan kelapa.

Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan bahwa presiden menolak usulan untuk dibentuk BLU khusus mengelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Adapun, alasan Jokowi tidak ingin membentuk BLU khusus kakao dan kelapa karena dia menilai hal itu akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

Zulhas menjelaskan, nantinya pemerintah akan menambah satu divisi di BPDPKS untuk mengurusi kelapa dan kakao. Adapun, dana untuk pengembangan bibit kakao dan kelapa disebut berasal dari subsidi silang pungutan ekspor minyak sawit.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -– Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tidak mengelak terkait adanya pembicaraan dari adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, soal mengerek naik rasio utang pemerintah ke level 50% dari produk domestik bruto (PDB).

Airlangga yang juga sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran menegaskan pemerintah selanjutnya akan tetap menjaga defisit APBN di bawah 3% dan rasio utang di kisaran 40% dari PDB.

“[Rencana 50%] iya, itu kan wacana aja yang dibahas,” tuturnya kepada wartawan di Hotel St. Regis, Kamis (11/7/2024).

Airlangga juga menyampaikan bahwa saat ini pemerintah akan tetap fokus menjaga defisit dan rasio utang pemerintah sesuai dengan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara.

Dirinya pun menjawab pertanyaan terkait adanya potensi rasio utang yang dikerek ke level 50%, Airlangga tegas menjaga defisit saat ini.

“Sekarang kami tidak bicarakan itu. Jadi kami tetap konsentrasi di bawah 40% dan defisitnya 3%,” lanjutnya.

Sebelumnya melansir dari Reuters, Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50% asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” ujarnya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa dia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha sawit menyebut dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) tidak akan mencukupi apabila harus turut membiayai kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi tugas tambahan kepada Badan Layanan Umum (BLU) BPDPKS untuk turut membiayai pengembangan komoditas kakao dan kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono ragu bahwa dana BPDPKS yang selama ini berasal dari pungutan ekspor minyak sawit akan mencukupi untuk pengembangan kakao dan kelapa. Musababnya, kondisi produksi sawit saat ini cenderung stagnan dalam lima tahun terakhir. Sementara konsumsi minyak sawit di dalam negeri terus melonjak.

Dia menjelaskan, saat peningkatan konsumsi di dalam negeri tidak diiringi dengan kenaikan produksi, maka ekspor minyak sawit dipastikan menyusut. Alhasil, saat volume ekspor menyusut dipastikan pungutan yang bisa dikumpulkan oleh BPDPKS akan berkurang.

"Kalau terjadi seperti ini maka dana BPDPKS juga akan berkurang dan justru tidak akan cukup apabila terbebani dengan komoditi lain," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, kata Eddy, BPDPKS juga masih punya tugas mendesak yang belum terealisasi yaitu menaikkan dana hibah untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) dari semula Rp30 juta per hektare, menjadi Rp60 juta per hektare. Pemerintah pun sebelumnya mengeklaim bahwa penambahan alokasi dana PSR tersebut sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi kebun sawit rakyat.

Oleh karena itu, Eddy menegaskan bahwa dana untuk PSR yang perlu disiapkan BPDPKS masih cukup besar. Apalagi, saat ini terdapat sekitar 2,4 juta hektare kebun petani yang mendesak untuk dilakukan replanting.

"Sebaiknya dana sawit fokus untuk perbaikan produktivitas dulu, jangan sampai ini [PSR] terhambat dengan kebijakan tersebut [tugas baru BPDPKS mengurusi kakao dan kelapa]," ucapnya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa.

Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Zulhas menjelaskan, alasan Kepala Negara menolak pembentukan badan baru, lantaran karena komoditas kelapa dan coklat tengah mengalami penurunan produksi.

Presiden Jokowi menilai apabila pemerintah tetap bersikukuh untuk membangun badan baru maka akan merugikan lebih banyak petani dan masyarakat mengingat iuran akan terfokus ke badan baru.

"Jadi kalau badan sendiri dipunguti lagi kan enggak, mungkin berat nanti. Kalau BPDPKS dananya Rp50 triliun lebih jadi subsidi silang pembibitan riset segala macem mengenai kelapa dan kakao ini digabungkan ke BPDPKS," ujarnya.