Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap 14 rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) segera rampung dan mulai dapat dihuni.

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menjelaskan hingga saat ini, terdapat empat rumah menteri di IKN telah siap huni.

"Empat [rumah menteri] sudah siap fungsional termasuk furniturnya. Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kita isi," jelasnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Lebih terperinci, Imam menjelaskan bahwa saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65%.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku ke-14 rumah tapak jabatan menteri yang siap huni itu bakal diisi penuh pada Agustus 2024.

Sedikit memberikan bocoran, Basuki menjelaskan bahwa dirinya akan menempati rumah nomor 07 di persil 105 rumah tapak jabatan menteri. Posisi rumahnya itu bakal bersebelahan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di rumah nomor 08.

Kemudian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga dilaporkan bakal menjadi menteri pionir yang pindah ke IKN. Dia bakal menghuni rumah nomor 9 persil 105.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas akan menempati rumah menteri nomor 10.

"Iya, keempat belasnya akan isi [pada Agustus 2024]. Saya nomor tujuh, Pak Menhub nomor delapan, Menkes nomor sembilan, Menpan nomor sepuluh," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkap progres konstruksi Kawasan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, menjelaskan bahwa saat ini progres pembangunan Istana Negara dan Lapangan Upacara mencapai 82,73%.

Progres pembangunan Istana dan Lapangan Upacara di IKN itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 74,74%.

"Untuk fungsional 17 Agustus itu tadi Istana dan Lapangan Upacara, Kantor Presiden ini semua harapannya Juli," tuturnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, progres kantor presiden saat ini dilaporkan telah mencapai 88,54%. Posisinya lebih besar dari rencana yang ditetapkan sebesar 88,18%.

Selanjutnya, konstruksi Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung dilaporkan telah mencapai 92,31%. Angka tersebut mengalami deviasi positif 0,04% dari rencana 92,27%.

"Ini kita mengatakan Juni 2024 itu harusnya semua yang sifatnya infrastruktur yang dipentingkan 17 Agustus 2024 itu selesai. Lalu, kita bicara uji coba di bulan Juli, termasuk Istana akan dilakukan test commissioning," pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilaporkan hendak mulai berkantor di IKN pada Juli 2024.

Namun, baru-baru ini Presiden Jokowi justru berbalik mempertanyakan kesiapan infrastruktur IKN seperti distribusi air bersih dan pasokan aliran listrik di IKN yang dinilai belum siap.

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah," katanya.

Menurut Jokowi, dari laporan Menteri PUPR Basuki, pembangunan kantor Presiden di IKN belum sepenuhnya rampung.

"Sudah [terima laporan] dari PUPR tetapi [kantor Presiden] belum [siap]," pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden terpilih Prabowo Subianto diklaim akan mengizinkan rasio utang terhadap PDB Indonesia naik menjadi 50%, asalkan pemerintahannya bisa meningkatkan pendapatan pajak.

Pernyataan ini dirilis Reuters, mengacu laporan Financial Times dengan mengutip Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga adiknya Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat layak investasi meskipun rasio utang terhadap PDB meningkat menjadi 50%.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan menaikkan tingkat utang. Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa menaikkan pendapatan [pajak, cukai, royalti, dari pertambangan dan bea masuk],” katanya, dikutip Kamis (11/7/2024).

Di sisi lain, Tim ekonomi Prabowo di Jakarta menolak berkomentar mengenai wawancara ini ketika dihubungi oleh Reuters pada hari Kamis.

Sebagai konteks, rasio utang Indonesia terhadap PDB pada akhir 2023 mencapai 38,6%. Sedangkan secara regulasi, pemerintah memiliki ruang untuk berhutang hingga 60% PDB.

Timnya sebelumnya telah membantah sebuah laporan media bahwa Prabowo berencana untuk meningkatkan tingkat utang terhadap PDB dari di bawah 40% menjadi 50%. Mereka mengatakan pada saat itu bahwa presiden yang akan datang akan terus mematuhi aturan-aturan fiskal yang ada.

Di bawah Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang terbit pada 2003 atau 21 tahun silam, defisit anggaran pemerintah dibatasi pada 3% dari PDB dan rasio utang terhadap PDB tidak boleh lebih dari 60%.

Kekhawatiran mengenai rencana pinjaman Prabowo membebani harga obligasi dan rupiah bulan lalu, dan membantu menjatuhkan nilai tukar rupiah ke posisi terendah dalam empat tahun terakhir terhadap dolar.

Selama kampanye, Prabowo mengatakan bahwa ia ingin menaikkan tingkat utang publik, sementara juga berjanji untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB menjadi 16% dari sekitar 10% saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Jakarta Propertindo (Perseroda) atau Jakpro mengungkap beberapa calon investor asing yang berminat menggarap fase-fase lanjutan LRT Jakarta.

Sebagai informasi, Jakpro telah menawarkan beberapa fase lanjutan LRT Jakarta kepada para investor, yakni fase 1D dengan trase Dukuh Atas-Pesing, fase 2A Kelapa Gading-JIS, serta fase 2B Velodrome-Klender.

Direktur Utama Jakpro, Iwan Takwin mengatakan, sejauh ini minat investor luar negeri terhadap proyek-proyek tersebut terbilang positif. Investor-investor luar negeri tersebut berasal dari beberapa kawasan, mulai dari Asia, Eropa, hingga Timur Tengah.

"Minat investasi kami terima ada dari beberapa negara, seperti Korea Selatan, China, dan di kawasan Eropa. Bahkan, dari Timur Tengah juga ada, dari Abu Dhabi [Uni Emirat Arab]," jelas Iwan saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Iwan menuturkan, beberapa dari calon pemodal tersebut bahkan juga telah menyampaikan letter of intent. Meski demikian, dia tidak memperinci investor mana saja yang telah menyampaikan surat tersebut.

Dia melanjutkan, pihak Jakpro juga telah menindaklanjuti beberapa pernyataan minat itu dengan pertemuan secara formal.

Mengutip informasi dari laman resmi Jakarta Investment Centre (JIC) Jakpro tercatat telah menawarkan tiga fase lanjutan LRT Jakarta dengan total biaya sekitar Rp24 triliun.

Secara terperinci, fase 1D LRT Jakarta dengan jalur Dukuh Atas-Pesing rencananya akan memiliki jalur sepanjang 11,8 kilometer dengan 13 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp13,4 triliun.

Selanjutnya, Fase 2A LRT Jakarta rencananya akan menghubungkan daerah Kelapa Gading ke Jakarta International Stadium (JIS). Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 8,2 kilometer dengan 6 stasiun. Biaya investasi yang diperlukan untuk pengembangan dan konstruksi fase ini adalah sekitar Rp7 triliun.

Kemudian, LRT Jakarta Fase 2B merupakan perpanjangan rute dari jalur eksisting yang akan menghubungkan Velodrome ke Klender. Proyek ini direncanakan memiliki jalur sepanjang 4,5 kilometer dengan 4 stasiun dan akan membutuhkan biaya sekitar Rp3,65 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Produsen bahan baku obat membongkar alasan di balik mahalnya harga obat yang dijual di dalam negeri. Hal ini mengarah pada minimnya peran pemerintah dalam mengendalikan harga obat dan penguatan industri farmasi nasional.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan Indonesia saat ini baru bisa memproduksi obat generik atau obat berbahan dasar zat aktif untuk memasok kebutuhan nasional.

Obat generik merupakan obat yang telah habis masa patennya sehingga bisa diproduksi oleh perusahaan manapun. Adapun, obat yang dimaksud seperti paracetamol, omeprazole, amoxicillin, hingga amlodipine.

“Jadi, statement Presiden Pak Jokowi yang mengatakan harga obat lokal mahal itu memang sangat-sangat benar sebenarnya. Tetapi harus dilihat, yang dimaksud harga obat yang mahal itu obat yang mana, generik atau paten?” kata Irfat kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Irfat menduga obat mahal yang disebut Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu merupakan obat paten atau non-generik yang sebagian besar masih diimpor. Obat yang masih memiliki paten itu juga tidak dapat diproduksi dalam negeri karena terdapat hak eksklusif bagi penemu selama 20 tahun.

Misalnya, Irfat mencontohkan obat Viagra yang dipatenkan oleh perusahaan farmasi ternama, Pfizer asal Amerika Serikat.

Sementara, bahan baku aktifnya yaitu Sildenafil yang banyak beredar di pasaran. Dia juga menyebutkan obat-obat paten lainnya yang khusus untuk penyakit seperti diabetes, jantung, darah tinggi, dan lainnya.

“Jadi mahal itu memang karena nggak bisa disembuhkan dengan obat generik, penyembuhannya harus komprehensif. Obat itu juga paten jadi tidak bisa dibuat di Indonesia,” ujarnya.

Dia pun meminta pemerintah untuk berperan aktif dalam melakukan pengendalian harga obat yang selama ini dikendalikan oleh skema pasar sehingga memicu fluktuasi harga. Obat-obat yang ada di apotek tidak ada pengendalian harga.

Selama ini, pemerintah baru melakukan pengendalian harga lewat belanja pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dengan APBN melalui e-Katalog. Barang-barang tersebut yang akan masuk ke puskesmas dan rumah sakit.

“Kuncinya pengendalian harga, bukan cuma di obat generik, tapi juga di obat non-generik, obat paten. Apalagi yang obat paten ini yang diimpor tanpa melalui proses produksi di Indonesia,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pengusaha kelapa sawit khawatir produksi minyak sawit dalam negeri mandek imbas tugas baru Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) untuk mengurus kakao dan Kelapa.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono mengatakan para pengusaha menyoroti upaya peningkatan produksi minyak sawit berisiko terhambat saat dana pungutan ekspor crude palm oil (CPO) turut digunakan untuk pengembangan kakao dan kelapa.

Adapun, teranyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan agar Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan yang selama ini mengelola dana perkebunan kelapa sawit itu agar membantu melakukan subsidi silang untuk dana riset kakao dan kelapa.

Padahal, para pengusaha sawit melihat kenyataan bahwa peningkatan produktivitas kelapa sawit mendesak. Pasalnya, sudah dalam lima tahun terakhir produksi minyak sawit Indonesia stagnan di kisaran 51 juta ton akibat produktivitas tanaman yang terus merosot.

Mengutip data Oil World yang himpun Gapki, pada 2022 produktivitas kebun sawit Indonesia tercatat di level 3,31 ton CPO per hektare per tahun, masih di bawah produktivitas Malaysia di kisaran 3,56 ton CPO per hektare per tahun.

"Kami melihat produktivitas kita ini turun, dan lima tahun terakhir produksi stagnan, oleh karena itu perlu percepatan replanting, utamanya PSR [peremajaan sawit rakyat]," ujar Eddy saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Peremajaan sawit, kata Eddy, harus dipercepat. Musababnya, konsumsi di dalam negeri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Apalagi, adanya mandatori biodiesel juga bakal mendongkrak penggunaan minyak sawit untuk energi.

Data yang dihimpun Gapki mencatat pada 2020 konsumsi minyak sawit Indonesia tercatat mencapai sebanyak 17,34 juta ton; 2021 sebanyak 18,42 juta; 2022 sebanyak 21,14 juta ton dan 2023 sebanyak 23,21 juta ton.

Namun, sayangnya, realisasi penyaluran dana BPDPKS untuk program PSR pun masih jauh dari target. Laporan kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mencatat realisasi penyaluran dana untuk peremajaan sawit rakyat (PSR) pada 2023 sebesar Rp1,59 triliun untuk luasan 53.012 hektare. Capain itu masih jauh dari target PSR yang dicanangkan Presiden Joko Widodo sejak 2016 yaitu seluas 180.000 hektare per tahun.

Sementara itu, realisasi program PSR pada semester I/2024 tercatat seluas 18.484 hektare. Adapun, secara total luas lahan PSR sejak 2016 tercatat sebesar 344.792 hektare.

"Jadi apabila kondisi produktivitas dan produksi seperti ini sebaiknya fokus terlebih dahulu membiayai sawit," katanya.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Rabu (10/7/2024), Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menambah tugas BPDPKS untuk mengelola komoditas kakao dan kelapa.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan bahwa awalnya, kementerian perdagangan (Kemendag) sempat mengusulkan agar membentuk badan sendiri untuk mengatur tata kelola dana perkebunan kakao dan kelapa. Namun, kata Zulhas, orang nomor satu di Indonesia itu tak setuju dan meminta agar tata kelola kakao dan kelapa tetap diurus oleh Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan.

"Diputuskan digabung di situ ditambah satu divisi itu kakao dan kelapa, untuk subsidi silang, paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS. Sawit, kakao, kelapa kan mirip-mirip," kata Zulhas kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (10/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa rencana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih dalam pembahasan pemerintah.

Dia menjelaskan, pembahasan dilakukan terkait dengan revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

“Masih dalam pembahasan, bukan pembatasan,” katanya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (11/7/2024).

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah membatas rencana penurunan kadar sulfur dalam BBM, untuk mendorong kualitas udara di Jakarta lebih baik.

Lebih lanjut, Airlangga menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan atau rencana untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

“Tidak ada rencana kita menaikkan [harga]. Cuma, harus jelas yang disubsidi adalah Pertalite, sedangkan Pertamax disesuaikan dengan kondisi pasar,” kata dia.

Pada kesempatan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pemerintah akan membatasi pembelian BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran. Pengimplementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” kata dia.

Hal ini disampaikannya mengingat defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.

Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari produk domestik bruto (PDB). Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut harga tiket pesawat di Indonesia merupakan salah satu yang termahal.

Mengutip akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan, Kamis (11/7/2024), tinggi harga tiket pesawat belakangan ini kerap dikeluhkan masyarakat.

Menurutnya, hal ini terjadi seiring dengan pulihnya aktivitas penerbangan pascapandemi. Luhut menyebut, aktivitas penerbangan global telah 90% pulih dibandingkan dengan situasi pra pandemi.

Dia menuturkan, berdasarkan data IATA, jumlah penumpang pesawat secara global pada 2024 akan mencapai 4,7 miliar orang, atau naik 200 juta penumpang jika dibandingkan dengan 2019.

Luhut menyebut, harga tiket pesawat Indonesia saat ini merupakan salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara dan negara-negara dengan jumlah penduduk besar.

"Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil," ujar Luhut.

Seiring dengan hal tersebut, Luhut menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Jurus Turunkan Harga Tiket Pesawat

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya.

Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan Bea Masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% porsi (biaya operasi) keseluruhan setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Menurutnya, mekanisme perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang. Hal tersebut akan berdampak signifikan mengurangi beban biaya pada tiket penerbangan.

Selanjutnya, Luhut mengatakan pihaknya juga akan menggenjot peran segmen kargo pada pendapatan maskapai. Menurut Luhut, segmen penerimaan kerap kali luput dari perhatian.

Padahal, dia mengatakan pendapatan kargo dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan tarif batas atas.

Oleh karena itu itu, pihaknya juga mengkaji insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.

"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," kata Luhut.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan lebih dari 2.170 Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dapat mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi menjelaskan, posisi tersebut dikonversi berdasarkan progres pembangunan 16 gedung Kantor Kemenko Perekonomian di IKN hingga periode Juli 2024.

"Kurang lebih ada 2.170 kapasitas yang sekarang. Tapi kalau nanti September 2024 untuk kantor bisa lebih banyak," jelasnya dalam Konferensi Pers Kesiapan Infrastruktur PUPR Menjelang Pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN, Kamis (11/7/2024).

Imam memerinci kontrak pembangunan Gedung Kemenko di IKN dilakukan hingga periode Oktober 2024. Saat ini, rata-rata empat kawasan Kemenko progresnya telah mencapai 72,81%.

Perinciannya, Kawasan Kemenko 1 progresnya telah mencapai 78,90%. Kawasan ini terdiri atas empat gedung yang tengah dalam tahap konstruksi.

Pada Agustus 2024, empat gedung di Kemenko 1 akan difungsionalkan beberapa lantai, di antaranya tower 1, 2, dan 3 akan difungsionalkan tiga lantai. Sementara itu, tower 4 akan difungsionalkan empat lantai.

Kemudian, Kawasan Kemenko 2 yang juga terdiri atas empat gedung progres konstruksinya saat ini sebesar 38,28%. Akan tetapi, hanya terdapat satu tower terdiri atas enam lantai yang difungsionalkan pada Agustus 2024.

Selanjutnya, Kawasan Kemenko 3 progresnya 85,88%. Akan terdapat empat gedung yang difungsionalkan, dengan perincian tower 1 dan 4 fungsional tiga lantai. Sementara itu, tower 2 dan 3 Kemenko 3 difungsionalkan sebanyak dua lantai.

Terakhir, kawasan Kemenko 4 dengan progres 88,22% bakal memfungsionalkan tower 1 sebanyak 3 lantai, tower 2 sebanyak satu lantai, tower 3 fungsional tiga lantai, dan tower 4 fungsional tiga lantai.

"Nanti mengantornya kan baru September, maka target ini pasti di bulan September akan lebih baik. Kalau sekarang kita mengatur istilahnya target ekosistem Agustus," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dikabarkan mulai mengkaji rencana revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara terkait penghapusan batas defisit fiskal 3% dan utang pemerintah 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Rencana penghapusan batas defisit tersebut sebagai upaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas lagi untuk melakukan belanja.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan bukan hal yang tidak mungkin Indonesia menghapus batas defisit APBN 3% dari PDB dengan merevisi UU tersebut.

Menurutnya, pemerintah terlalu berhati-hati dalam mengatur keuangan negara dengan adanya double cover (defisit 3% dan utang pemerintah maksimal 60%). Indonesia cukup hanya dengan batas maksimal utang pemerintah di angka 60% dari PDB.

“Hati-hati itu harus, tetapi terlalu berhati-hati nggak bagus karena mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan 60% kita pertahankan, itu enggak boleh dilanggar, tetapi 3% longgarkan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2024).

Piter berpendapat bahwa pemerintah perlu keleluasaan fiskal tanpa adanya batas defisit APBN, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. Selama ini, lanjutnya, dorongan fiskal lemah akibat kebijakan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia membutuhkan cara untuk keluar dari middle income trap (MIT) menuju negara maju, sebagaimana cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk dapat meraih target tersebut, Piter melihat Indonesia membutuhkan uang yang lebih banyak untuk berhasil membentuk bonus demografi, bukan bencana demografi.

"Ini yang harus dilakukan Prabowo. Untuk itu, harus membuka yang jadi kendala selama ini, kita kan kurang uang dan investasi. Perlu dorongan fiskal yang jauh lebih besar,” tuturnya.

Meski demikian, langkah yang diambil bukan semata-mata langsung melonggarkan batas defisit yang telah tercanang dalam UU sejak 2003.

Piter menegaskan bahwa relaksasi defisit patut memastikan belanja yang dikeluarkan efektif dan efisien, sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika gagal, Indonesia harus menghadapi risiko utang yang menggunung.

“Risikonya defisit kita melebar utang nambah dan pertumbuhan nggak tercapai. Jadi bisa [dilonggarkan] dengan syarat, 3% harus kita dorong agar fokus ke pertumbuhan dan syarat pengawasan yang lebih baik,” lanjutnya.

Konsekuensi Utang

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat adanya konsekuensi atas beban utang yang harus Indonesia terima jika kebijakan tersebut dieksekusi.

Pasalnya, profil utang jatuh tempo Indonesia dalam tiga tahun mendatang, 2025 hingga 2027, akan mencapai Rp2.400 triliun atau hampir setara dengan jumlah APBN tahun 2019 yang senilai Rp2.461,1 triliun.

Faisal melihat kebijakan ini hanya dapat diambil jika kondisi perekonomian Indonesia baik dan sehat.

“Defisit 3% memungkinkan kalau ekonomi kita sehat, menggali penerimaan itu baik, bukan hanya penerimaan dari menengah bawah tapi perusahaan besar yang harus dikejar,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Padahal, Indonesia telah melihat bukti dari persepi pasar akibat adanya rencana Prabowo untuk mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% pada bulan lalu. Alhasil, rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Dirinya tidak dapat memungkiri bila ke depannya akan ada kejadian serupa dari rencana Prabowo di masa mendatang.

“Kita merasakan pelemahan nilai tukar bukan hanya karena The Fed, tapi faktor internal. Persepsi pasar kepada kemampuan pemerintah baru untuk mengelola displin fiskal. Ini dampak langsung yang sudah kita rasakan,” jelasnya.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).

Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) pada pertengahan Juni, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.

Bisnis.com, JAKARTA- Wilayah Majalaya, Kabupaten Bandung pernah dijuluki sebagai ‘Kampung Dolar’. Majalaya pernah berjaya sebagai sentra produsen tekstil, produknya tak hanya memasok pasar domestik, melainkan merambah pasar ekspor.

Namun setelah beberapa periode belakangan, julukan itupun luntur. Mesin-mesin Industri Kecil Menengah alias IKM tekstil Majalaya, mulai tak berputar.

Kejayaan tinggal kenangan. Majalaya yang pernah didapuk sebagai mesin devisa lewat ekspor tekstil, kini semakin surut ke belakang.

Entah kapan tepatnya IKM tekstil Majalaya mulai berguguran, tapi yang pasti serbuan produk jadi tekstil impor menghempaskan produksi pemain lokal. Hingga kini, gelombang banjir impor terus menghantam industri tekstil, baik lewat jalur legal maupun ilegal.

Dudi Gumilar, seorang pengusaha tekstil asal Majalaya mengadukan nasibnya ke Komisi VII DPR RI, Rabu (10/7/2024) kemarin. Dia bercerita kondisi sepinya aktivitas produksi tekstil di Majalaya saat ini.

"Kalau ke daerah Majalaya tahun 1980-1990 an itu hari sabtu ramai, sekarang Jumat-Sabtu sepi karena pabrik bekerja hanya 3 hari. Padahal itu istilahnya sejarahnya tekstil indoensai dari sana," ujar Dudi.

Istilah Kampung Dolar disematkan pada Majalaya lantaran di masa kejayaannya pada periode tersebut mampu mendatangkan pesanan tekstil dari berbagai penjuru dunia. Produk lokal pun melanglang buana dan tersohor di dunia hingga menghasilkan jutaan dolar.

Majalaya juga dinilai berpuluh-puluh tahun menjadi penyumbang pajak besar ke negara. Kini, alih-alih Kampung Dolar, Dudi menyebut kini Majalaya dikenal sebagai Kota Dokar lantaran pengusaha tekstil yang beralih profesi.

"Saya di tekstil dari zaman nenek, orang tua, sampai saya, sekarang saya berprinsip di keluarga saya, saya kaya pencopet dan perampok, yang tidak menginginkan anaknya terjun ke pekerjaan seperti saya, sama," tuturnya.

Dia pun membantah jika ada yang mengatakan bahwa pelaku usaha di Majalaya enggan bertransformasi. Menurut Dudi, pelaku usaha telah berupaya melakukan pembaruan mesin hingga peningkatan kualitas, meski hasilnya pesanan tetap minim.

"10 tahun kemudian, apakah tekstil di Majalaya itu masih ada kalau pemerintahnya seperti ini? Saya gak minta apa-apa sama pemerintah, tolong lindungi pasar kami, IKM juga bisa ekspor, ke Jepang. Siapa bilang IKM itu kualitasnya jelek, mesinnya jelek, kita sakti dalam bikin kain," terangnya.

Di sisi lain, Ketua Umum Indonesia Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB) Nandi Herdiaman mengatakan dari 8.000 industrk kecil menengah (IKM) tekstil di Bandung sejak Covid-19 telah tergerus 40% yang tutup.

Kini, kebijakan relaksasi impor yang digagas pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 kembali mengancam keberlangsunan usaha IKM.

"Teman-teman kami 70% sekarang mengurangi produksi dan ada yang udah jual mesin," ujar Nandi.

Dia juga menyoroti impor ilegal yang membuat produk lokal semakin kalah saing. Kebijakan relaksasi tersebut membuat klien IKM berbondong-bondong berpindah ke supplier barang impor yang disebut lebih murah.

"1-2 bulan mungkin2 mesin-mesin yg 70% ini sudah mati. Kami sudah mati dari Covid, jadi kami IKM konveksi Jawa Barat sudah kolaps, dan berdampak ke tekstil. Kita sudah tak ada waktu lagi, tindakan untuk melindungi kami harus segera karena kami padat karya," pungkasnya.