Bisnis.com, JAKARTA - PT Amman Mineral Nusa Tenggara terus mengembangkan potensi daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) atau wilayah pertambangan mereka.

Presiden Direktur Amman Mineral Nusa Tenggara Rachmat Makkasau mengatakan, salah satu pengembangan yang perseroan lakukan adalah mengembangkan potensi pariwisata yang berada di wilayah tersebut.

“Setelah berbagai macam studi perikanan, pertanian, dan lain-lain, ternyata yang paling macem itu adalah pariwisata [untuk dikembangkan],” kata Rachmat saat kunjungan ke Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (10/7/2024).

Rachmat melihat, setelah dilakukan kajian memang wilayah di Sumbawa Barat memiliki pantai dengan pemandangan yang bagus. Namun, sayangnya potensi pariwisata tersebut tidak didukung dengan adanya fasilitas bandar udara (bandara) di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, untuk membantu promosi potensi pariwisata di Sumbawa Barat, pihak Amman membangun sebuah bandara di dekat area tambangnya di Sumbawa Barat.

“Jadi mengembangkan parawisata berlanjutan di kawasan Sumbawa Barat dan salah satu juga kita sedang membangun bandar udara di sana,” ujarnya.

Lebih lanjut, pembangunan bandara ini masih memiliki beberapa kendala. Sebab, kata Rachmat, untuk membangun bandara umum di Indonesia harus memenuhi beberapa syarat, seperti faktor demografi, populasi, dan lain-lain.

Namun, dari persyaratan yang harus dipenuhi, bandara yang sedang dibangun oleh Amman belum bisa memenuhi syarat.

“Akhirnya, ya udah kita putuskan, ini kita menjadi bandara khusus. Ini milik kita, bandara khusus,” ujar Rachmat.

Akan tetapi, Rachmat menyampaikan, pihaknya tidak akan berhenti sampai situ untuk menjadikan bandara di Sumbawa Barat ini menjadi bandara yang dipergunakan sebagai bandara umum.

Salah satu cara yang pihak Amman lakukan, kata Rachmat, adalah meminta bantuan dari pemerintah daerah untuk meminta slot untuk menjadikan bandara di Sumbara Barat menjadi bandara umum.

Selain itu, pascaadanya bandara yang terbuka untuk umum, Rachmat menyebut dirinya berharap akan adanya pembangunan tempat penginapan atau hotel sebagai langkah untuk memancing investor lainnya masuk.

“Tapi kalau ada hotel yang masuk, bangun di situ satu dua, barang-barang ekonominya jadi berkembang,” tutur Rachmat.

Di sisi lain, saat ini, Amman tengah membangun smelter tembaga di area tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat sebagai upaya mendukung pemerintah menciptakan nilai tambah dalam negeri.

Proyek smelter tersebut telah memasuki tahap comissioning. Rencananya, konsentrat tembaga akan mulai masuk ke fasilitas smelter untuk menghasilkan katoda tembaga gelombang pertama pada paruh kedua 2024.

Setelah beroperasi nanti, total kapasitas input fasilitas smelter tembaga dan PMR Amman diperkirakan mencapai 900.000 kiloton per tahun (ktpa) konsentrat dari tambang Batu Hijau dan proyek Elang nantinya.

Produk dari pengolahan ini akan berupa katoda tembaga yang mencapai 222 ktpa dan asam sulfat mencapai 830 ktpa. Sementara itu, fasilitas PMR akan menghasilkan 18 tpa emas batangan, 55 tpa perak batangan, dan 70 tpa selenium.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan banyak perusahaan sawit yang hingga saat ini belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini, menurutnya, menyebabkan potensi penerimaan negara yang seharusnya masuk ke kas negara menjadi tidak bisa ditagih. Faktor ini pula yang turut menyebabkan penerimaan PPh badan dari perusahaan berbasis komoditas mengalami tekanan.

“Ada sekian banyak perusahaan di kelapa sawit, NPWP tidak punya. Kalau NPWP tidak punya, kan PPh badan semua jadi tidak bisa ditagih,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).

Luhut mengatakan pemerintah ke depan akan mendorong efisiensi melalui digitalisasi, termasuk dalam rangka menggali potensi perpajakan.

Dia menjelaskan pemerintah telah meluncurkan Simbara, Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara kementerian/lembaga, yang mengintegrasikan pengelolaan komoditas batu bara, nikel, dan timah, yang selanjutkan akan diperluas untuk komoditas kelapa sawit.

“Saya pikir kita tidak boleh bergantung pada harga komoditas saja, efisiensi menjadi penting, berbasis elektronik Govtech itu, Simbara. Saya sih optimis angka itu [penerimaan PPh badan] akan bisa naik banyak,” jelasnya.

Sepanjang semester I/2024, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak dari PPh Badan sebesar Rp 172,66 triliun, ini turun 34,5% secara neto atau 25,7% secara bruto jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023.

Penurunan realisasi penerimaan PPh badan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan kinerja perusahaan pada 2023 akibat penurunan harga komoditas.

Jika dirincikan, realisasi penerimaan PPh badan dari perusahaan sawit hanya sebesar Rp8,6 triliun pada semester I/2024, turun 8,8% secara tahunan.

Pada saat yang sama, restitusi pajak pertambahan nilai dalam negeri (PPN DN dari perusahaan sawit ini juga mengalami kenaikan menjadi Rp18,6 triliun, dari Rp16,3 triliun pada semester pertama 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan proses lelang ulang Tol Gedebage – Tasikmalaya – Cilacap (Getaci) akan kembali dilakukan mulai bulan depan usai gagal dapat investor.

Direktur Jenderal Pembiayaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian PUPR, Triono Junoasmono (Yongki) menjelaskan saat ini pihaknya masih melakukan kajian ulang atas tol tersebut. Dia berharap proyek tol terpanjang di Indonesia itu dapat mulai bisa dilelang ulang bulan depan.

“Segera akan kita lelang kembali, mungkin waktu sebulan ke depan bisa kita lelang ulang,” tuturnya saat ditemui di Tol Cimanggis – Cibitung, Selasa (9/7/2024).

Sedikit memberi bocoran, Yongki menyebut pihaknya mempertimbangkan untuk memangkas panjang ruas tol tersebut. Hal itu dilakukan untuk menarik minat investor menggaet Tol Getaci.

Namun demikian, hal itu masih dalam tahap evaluasi. Sehingga, keputusannya belum final dan pihaknya juga tengah mempertimbangkan sejumlah siasat lain yang bakal digunakan.

“Itu salah satu nanti yang akan kita evaluasi [panjang ruasnya] apakah tetap, atau mungkin ada beberapa yang kita optimalisasi lagi, itu bagian yang kita kaji. Tapi arahan pak menteri ya segera akan kita lelang kembali,” pungkasnya.

Adapun, Tol Getaci merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang didesain memiliki total panjang mencapai 206,65 kilometer (Km). Tol ini bakal menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, dengan rincian sepanjang 171,40 km berada di wilayah Jawa Barat dan sepanjang 35,25 km di Jawa Tengah.

Tol Getaci terdiri dari 4 seksi yakni Seksi 1 Junction Gedebage – Garut Utara (45,20 km), seksi 2 Garut Utara - Tasikmalaya (50,32 km), seksi 3 Tasikmalaya – Patimuan (76,78 km), dan seksi 4 Patimuan – Cilacap (34,35 km).

Namun demikian, mempertimbangkan biaya yang bakal diperlukan, pemerintah memprioritaskan terlebih dahulu pembangunan Tol Getaci hanya hingga Ciamis yang total panjangnya hanya mencapai 108,3 km.

Meski panjang ruasnya telah dipangkas, hal itu tak lantas memuluskan proses lelang ulang Tol Getaci. Sebelumnya, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dalam Pengumuman Hasil Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis Nomor:24/BPJT/L/GTCM/2024, lelang tol Getaci hanya diikuti oleh dua konsorsium.

Pertama, yakni Konsorsium PT Trans Persada Sejahtera - PT Wiranusantara Bumi yang dinyatakan tidak lulus.

Kedua, yakni Konsorsium PT Dayamulia Turangga - PT China State Construction Overseas Development Shanghai yang juga dinyatakan tak lulus.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan jika Pertamina akan memperketat pembelian BBM Pertalite.

Dilansir dari Instagram terbarunya, Luhut bahkan mengatakan jika kebijakan ini diharapkan bisa dilaksanakan per tanggal 17 Agustus 2024 mendatang.

"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya. Sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap pada tanggal 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi, itu akan bisa dikurangi," katanya.

Kebijakan ini menjadi salah satu rangkaian kebijakan pemerintah untuk menanggulangi defisit APBN 2024.

Selain membatasi penerima BB Subsidi, Luhut juga mengatakan jika pemerintah berencana mendorong bioetanol masuk menggantikan bensin.

Menurutnya, selain mampu mengurangi kadar polusi udara, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

"Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun," tambah Luhut.

Isu tentang pembatasan kendaraan membeli BBM Pertalite memang bukan hal baru.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim bahkan pernah menyebut pembatasan itu diwacanakan berlaku untuk mobil dengan kapasitas mesin lebih dari 1.400 cc.

Sementara untuk motor, kendaraan roda dua 250 cc atau lebih juga akan dilarang isi BBM Pertalite.

Berikut daftar Mobil dan Motor yang akan dilarang isi BBM Pertalite...

Daftar Mobil dan Motor yang Akan Dilarang Isi BBM Pertalite

Berikut adalah mobil di atas 1.400 cc yang akan dilarang isi Pertalite di SPBU:

1. Toyota Avanza

2. Daihatsu Xenia

3. Mitsubishi Xpander

4. Wuling Confero S

5. Honda Mobilio

6. Nissan Livina

7. Suzuki Ertiga

8. Hyundai Stargazer

9. SUV

10. Honda HR-V

11. Daihatsu Terios

12. Hyundai Creta

13. DFSK Glory 560

14. Wuling Almaz RS

15. Toyota Rush

16. Mazda CX-5

17. Peugeot 3008

18. Toyota Fortuner

19. Mazda CX-3

20. Peugeot 5008

21. Peugeot 3008

22. Segmen Sedan

23. Honda City

24. Toyota Vios

25. Mercedes-Benz A 200

26. Mazda 2 sedan

27. Toyota Camry

28. Toyota Supra

29. Mazda 3 sedan

30. Segmen Hatchback

31. Honda City Hatchback RS

32. Toyota Yaris

33. Mazda 2 hatchback

34. Suzuki Baleno Hatchback

35. MPV Medium

36. Toyota Kijang Innova

37. Nissan Serena

38. Toyota Alphard

39. Toyota Voxy

40. dan sebagainya

Berikut daftar motor yang tak boleh isi Pertalite di SPBU:

Honda

CB650R, CB500X, CBR600RR, CBR1000RR, X-ADV, CRF1100L Africa Twin Adventure Sport, sampai dengan Gold Wing, Forza 250, CBR250RR, CRF250 Rally, Lini moge Honda

Yamaha

Skutik T Max, MT09, MT07, XMAX, MT-25, R25, Lini moge Yamaha Kawasaki

Ninja

ZX10R, Ninja H2, KX450, Versys 1000, Vulcan S, Ninja 250SL, Ninja ZX-25R, Ninja 250, Versys-X 250, KLX250, Lini moge Kawasaki

BMW

Semua produk roda duanya karena punya kubikasi di atas 250 cc, begitu juga dengan Triumph.

Suzuki

Gixxer SF 250, Lini moge Suzuki

Bisnis.com, JAKARTA – Pengamat menilai langkah pemerintah semakin terbatas untuk mengejar target pendapatan negara dari perpajakan yang dipatok sebesar Rp1.988,9 triliun tahun ini. Sepanjang Januari hingga Juni 2024, penerimaan pajak tertekan oleh jumlah permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi pajak.

Penerimaan pajak turun 7,9%, dengan penurunan terbesar berasal dari PPh Badan yang turun 34,5% dan peningkatan restitusi PPh dan PPN yang naik hingga 70,3%. Kementerian Keuangan mencatat bahwa kontraksi penerimaan pajak akibat peningkatan restitusi terjadi di sektor industri pengolahan (sawit, logam, pupuk), pertambangan, dan perdagangan.

Secara bruto, setoran pajak dari industri pengolahan terkontraksi 2,4% (year-on-year/yoy). Sementara secara neto, atau setelah restitusi, penerimaan semakin terkontraksi hingga 15,4%.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyebutkan bahwa peningkatan restitusi menjadi alasan utama pelemahan kinerja penerimaan perpajakan. "Untuk bulan Mei 2024, peningkatan restitusi PPh badan masih menghantui kinerja penerimaan pajak. Sedangkan pengaruh restitusi PPN DN terhadap penerimaan sudah mulai berkurang," ujarnya kepada Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Meski pemerintah memiliki beberapa langkah untuk meningkatkan penerimaan negara, Fajry menilai opsi kebijakan sangat terbatas mengingat risiko politik yang tinggi pascapilpres. "Opsi yang ada adalah dengan melakukan intensifikasi, yang sudah dijalankan oleh otoritas pajak," tambahnya.

Menurut Fajry, sulit bagi pemerintah untuk mencapai target Rp1.988,9 triliun tanpa mempertimbangkan kondisi para pelaku usaha atau potensi penerimaan yang sebenarnya. Pelaku usaha menjadi pihak yang paling terdampak jika pemerintah memaksakan capaian tersebut. Sektor industri dan perdagangan berperan penting dalam menyetor pajak kepada negara.

"Kita tidak ingin penerimaan pajak bagus tetapi mengorbankan pelaku usaha. Yang benar adalah industri kuat, penerimaan pajak juga kuat," tegasnya.

Kementerian Keuangan memproyeksikan penerimaan perpajakan tahun ini tidak akan mencapai target. Fajry menyebutkan hal itu sejalan dengan faktor makro ekonomi yang tercermin dalam data Badan Pusat Statistik (BPS).

Pertumbuhan sektor industri pengolahan pada kuartal I/2024 hanya mencapai 4,13% (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan kuartal I/2023 yang tumbuh sebesar 4,43%. Sektor perdagangan juga tumbuh lebih rendah pada kuartal I/2024 sebesar 4,58%, dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,94%.

Tak Capai Target

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperingatkan bahwa kinerja penerimaan negara dari pajak maupun bea dan cukai pada akhir tahun ini tidak akan mencapai target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Meski demikian, pendapatan secara umum diproyeksikan tetap tumbuh sebesar 0,4% (year-on-year/yoy) meski penerimaan dari pajak, bea, dan cukai di bawah target.

"Outlook pendapatan negara dari sisi pajak akan mencapai 96,6% dari APBN, tipis 2,9% [yoy]. Ini artinya perekonomian nasional masih relatif terjaga, meskipun tekanan dari beberapa komoditas relatif besar," jelasnya dalam Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).

Per 30 Juni 2024 atau hingga semester I/2024, Sri Mulyani berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp893,8 triliun ke kas negara atau 44,9% dari target. Prognosis pemerintah hingga akhir tahun nanti menunjukkan pajak hanya akan mencapai Rp1.921,9 triliun, atau Rp66,9 triliun lebih rendah dari target.

Bisnis.com,JAKARTA - Harga konsumen atau inflasi China tercatat naik tipis per Juni 2024, bertahan mendekati nol selama lima bulan berturut-turut. Hal ini menandakan bahwa tekanan deflasi terus menghambat pemulihan ekonomi di Negeri Tirai Bambu.

Menurut laporan Biro Statistik Nasional pada Rabu (10/7/2024) Indeks Harga Konsumen China naik 0,2% pada Juni 2024 dari tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan kenaikan 0,3% pada Mei 2024 dan perkiraan median ekonom yang disurveiBloombergsebesar 0,4%.

Lebih lanjut, promosi besar-besaran selama festival belanja “618” telah menekan harga barang-barang hiburan, peralatan rumah tangga, dan mobil.

Harga di tingkat pabrik masih tertahan dalam deflasi, seperti yang terjadi pada akhir 2022. IHK produsen menurun 0,8% dari tahun sebelumnya, sesuai dengan perkiraan ekonom. Indeks menurun 1,4% pada Mei 2024.

Adapun, pemulihan ekonomi China pada 2024 tidak merata. Sektor manufaktur terkadang menjadi titik terang sementara konsumsi tertekan oleh kemerosotan real estat dan pasar kerja yang melemah.

Kemudian, risiko deflasi juga serius dan berpotensi menyebabkan penurunan tajam karena orang-orang menunda pembelian akibat ekspektasi harga yang akan terus menurun. Hal ini berdampak pada berkurangnya konsumsi dan merugikan bisnis.

“Risiko deflasi belum hilang di China. Permintaan domestik tetap lemah,” jelas ekonom dari Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang seperti dikutip dariBloomberg, Rabu (10/7/2024).

Dia juga berpendapat bahwa dalam jangka panjang China membutuhkan pemulihan permintaan domestik untuk mendorong perekonomian.

Sementara itu, ekonom dari United Overseas Bank Ltd., Woei Chen Ho, menambahkan bahwa harga yang lemah meningkatkan kemungkinan pelonggaran kebijakan moneter oleh China, termasuk pemotongan suku bunga dan jumlah uang yang harus disimpan bank sebagai cadangan.

China waspada dalam menurunkan suku bunga karena khawatir akan tekanan pada yuan. Langkah Federal Reserve (The Fed) untuk memotong suku bunga lebih dahulu dapat memberikan ruang bagi Bank sentral China (PBOC).Namun, Ketua Fed Jerome Powell tidak memberikan jadwal pasti untuk hal tersebut.

Para Investor menantikan pertemuan kebijakan Partai Komunis pekan depan untuk mengetahui rencana jangka panjang Beijing dalam mengatasi berbagai isu. Data pertumbuhan kuartal kedua akan dirilis pada Senin (15/7).Ekonom Bloomberg memprediksi kenaikan harga konsumen sebesar 0,6% tahun ini, jauh di bawah target resmi 3%.

Di sisi lain, Yuan China stabil di 7,2757 per dolar pada pukul 10:43 pagi di Shanghai, sementara imbal hasil obligasi pemerintah bertenor 10 tahun berada di sekitar 2,27%. Reaksi pasar saham juga lesu, dengan Indeks CSI 300 naik 0,1%.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang terkait penjelasan atas 26.000 kontainer yang sebelumnya tertahan di sejumlah pelabuhan.

Askolani yang merupakan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menyatakan belum membaca surat dari Menteri Perindustrian terkait permintaan pengungkapan isi kontainer tersebut. Dia menekankan bahwa isi dari kontainer-kontainer tersebut sudah pasti dicek dan tidak langsung diloloskan. "Itu bukan hanya urusan bea cukai saja, urusan semua pihak. Nanti surveyor lihat isinya, lihat SNI-nya, perdagangan lihat PI-nya, nanti ada nggak pertek Kemenperin dan itu normal saja," ujarnya di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).

Menurut Askolani, tidak ada yang aneh dari proses pelepasan 26.000 kontainer tersebut. Barang-barang yang keluar sudah tentu mendapat persetujuan dari surveyor, Kementerian Perindustrian, maupun Kementerian Perdagangan. Pada masa transisi Permendag No. 8/2024, tercatat ada 26.514 kontainer yang tertahan di pelabuhan-pelabuhan. Kontainer-kontainer tersebut berisikan komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan komoditas lainnya yang memerlukan perizinan impor (PI dan Pertek).

"Kalau ada yang nggak sesuai pasti dilarang perindustrian, dilarang perdagangan, dilarang surveyor. Banyak pihak yang akan mengawasinya, nanti bea cukai akan bantu. Semua nggak setuju, pasti akan ditahan sama bea cukai," tambahnya.

Secara terpisah, Agus Gumiwang meminta penjelasan untuk mengetahui apakah barang yang dilepas ke pasar tersebut merupakan bahan baku atau barang jadi. Agus menjelaskan, jika isi kontainer tersebut bahan baku, maka hal itu akan menjadi angin segar bagi industri. Sebaliknya, jika isinya merupakan barang jadi, maka tak heran jika produk impor semakin menggempur pasar domestik.

"Kenapa kita ingin tahu? Karena barang-barang itu bisa saja bahan baku, kalau bahan baku di sektor apa? Kalau barang-barang itu barang jadi TV, elektronik jadi 26.000 itu a big number, besar sekali," ujar Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (9/7/2024).

Sebelumnya, Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mencurigai bahwa banjir impor di Indonesia terjadi akibat 26.000 kontainer yang dilepas oleh pemerintah. Sekretaris Jenderal Hippindo, Haryanto Pratantara, mengeluhkan jika seluruh kontainer tersebut ternyata berisi barang ilegal, hal itu akan merugikan industri dalam negeri.

"Kenapa ada importir yang berani memasukkan barang hingga 26.000 kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tetapi dimusnahkan," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara usai mencuat kabar PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo bakal melakukan divestasi atau melepas sebagian kepemilikan saham Jalan Tol Cibitung-Cilincing.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, Miftachul Munir menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum melakukan koordinasi lanjutan dengan Pelindo mengenai hal itu.

"Kelihatannya belum ada isu sih, nanti saya coba konfirmasi sama BUJT nya," jelas Munir saat ditemui di Tol Cimanggis-Cibitung, Rabu (10/7/2024).

Munir menjelaskan, rencana Pelindo untuk melakukan divestasi Tol Cibitung-Cilincing menjadi sepenuhnya kewenangan BUJT. Dengan demikian, dalam tahap ini Kementerian PUPR belum mendapat informasi lanjutan mengenai hal tersebut.

Apabila rencana divedtasi tersebut telah mendapat kesepakatan internal, barulah BUJT bakal melaporkan hal itu ke Kementerian PUPR.

"Jadi mungkin mereka akan evaluasi ulang kajiannya seperti apa nanti di internal BUJT, nanti kita konfirmasi. Biasanya kan seperti itu gak perlu [minta izin PUPR], kalau tol sudah operasi, tak perlu meminta izin ke kementerian mereka hanya perlu melaporkan," jelasnya.

Namun demikian, Munir optimis bila divestasi Tol Cibitung-Cilincing itu benar bakal dilakukan, akan terdapat banyak pihak yang berminat.

"Banyak yang minat tol kita sih," pungkasnya.

Untuk diketahui sebelumnya, Pelindo berencana melepas kepemilikan saham sebesar 65% di ruas tol Cibitung-Cilincing untuk mengurangi utang perseroan sebesar Rp8 triliun.

Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menjelaskan, divestasi ini ditargetkan rampung pada tahun ini. Meski demikian, dirinya tidak menyebutkan siapa pihak yang akan membeli kepemilikan atas jalan tol tersebut.

"Divestasi jalan tol kami harapkan selesai 2024, sehingga nanti akan mengurangi utang sekitar Rp8 triliun," kata Arif dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR Di Kompleks Parlemen, Rabu (3/7/2024).

Adapun, ruas Jalan Tol Cibitung-Cilincing (JTCC) dibangun dan dioperasikan oleh PT Cibitung Tanjung Priok Port Tollways (PT CTP), yang dimiliki oleh PT Akses Pelabuhan Indonesia dan PT Menara Maritim Indonesia.

Kedua perusahaan tersebut berada di bawah anak usaha Pelindo, yakni PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL).

Bisnis.com, JAKARTA - Belakangan geger Jokowi batal pindah kantor di IKN karena fasilitas belum lengkap.

Hal ini disampaikan olehnya saat lepas bantuan kemanusiaan Untuk Papua Nugini dan Afganistan, Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (8/7/2024).

"Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, [tinggal] pindah, " katanya kepada wartawan.

Mengacu pada penyataan terbaru Jokowi ini, kata-kata yang diucapkan Rocky Gerung soal masa depan IKN kembali viral.

Filsuf dan akademisi kenamaan Indonesia tersebut pernah mengatakan bahwa IKN bisa saja menjadi proyek mangkraknya Jokowi.

Apalagi jika Kepres pemindahan IKN dibebankan kepada pemerintahan Prabowo yang sudah memiliki visi dan misinya sendiri.

"IKN itu akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi, jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan Kepres, itu Prabowo akan berpikir dua kali. Dalam kepemimpinan yang rasional tentu Prabowo akan bilang 'Ini urusan apa saya dengan IKN," kata Rocky Gerung seperti dilansir dari salah satu video di Channel YouTubenya.

Jokowi, dalam komentar terbarunya, mengatakan belum dapat memastikan kapan Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemindahan Ibu Kota akan terbit.

Saat ditanya soal kapan Kepres tersebut akan diterbitkan, Jokowi menegaskan tidak akan terburu-buru. Tergantung situasi pembangunan IKN.

Dia bahkan memberi sinyal, Kepres itu bukan tidak mungkin terbit setelah dirinya lengser.

"Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum. Jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat," kata Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta melaporkan kinerja perpajakan, termasuk pajak dan bea, mencapai Rp19,1 triliun sepanjang Januari hingga Juni 2024 atau semester I/2024.

Bapenda DKI Jakarta mencatat jumlah tersebut setara dengan 34,89% dari target penerimaan DKI Jakarta tahun 2024 yang sebesar Rp54,75 triliun.

“Realisasi penerimaan sebesar Rp 19,10 triliun tersebut berasal dari 3 jenis pendapatan daerah, meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah [LLPAD],” tulis Bapenda dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (10/7/2024).

Secara perinci, Penerimaan Pajak Daerah senilai Rp16,83 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp209,67 miliar, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (LLPAD) mencapai Rp 2,06 triliun.

Secara keseluruhan, jenis pajak yang mencatatkan penerimaan paling besar yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang mencapai Rp4,44 triliun.

Kemudian, diikuti oleh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang mencapai Rp3,18 triliun, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp2,29 triliun, Pajak Restoran mencapai Rp 2,06 triliun serta Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan yang mencapai Rp 1,32 triliun.

Sementara itu, jenis pajak dengan penerimaan tertinggi secara persentase adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang mencapai 55,59%. Dengan total penerimaan dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor pada semester pertama ini mencapai Rp861,67 miliar dari target penerimaan pajak di angka Rp1,55 triliun.

Penerimaan terendah secara persentase berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang baru mencapai Rp1,32 dari target Rp10,5 triliun.

Pajak hiburan, yang pada awal tahun mengalami kenaikan tarif, pun baru mencatatkan kinerja di angka Rp291 miliar atau 32,35% dari target sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Mencermati laporan penerimaan milik DKI Jakarta, terlihat bahwa capaian pendapatan daerah ini belum mencapai 40% meski sudah lewat pertengahan tahun.

Hingga saat ini, Bapenda masih belum merespon pertanyaan Bisnis terkait alasan penerimaan yang masih jauh dari target hingga semester I/2024 tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) mencatat, sebanyak 3.800 buruh dari total 11.000 buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) di enam pabrik tekstil Jawa Tengah dan Jawa Barat belum mendapat pesangon.

KPSN mencatat, hingga Juni 2024 sebanyak enam pabrik telah berhenti beroperasi, menyebabkan ribuan pekerja di PHK.

Enam pabrik itu yakni PT S Dupantex di Jawa Barat dengan total pekerja yang di PHK sebanyak 700 pekerja, PT Alenatex sebanyak 700 pekerja, dan PT Kusumahadi Santosa 500 pekerja, PT Kusumaputra Santosa 400 pekerja. Kemudian, PT Pamor Spinning Mills sebanyak 700 orang, dan PT Sai Apparel di Jawa Tengah 8.000 orang. Kelima pabrikan ini berlokasi di Jawa Tengah.

“Masih ada sekitar 3.800-an yang belum jelas hak-hak pesangonnya,” kata Ristadi kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Menurutnya, terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menjadi penyebab utama kolapsnya keenam pabrik tekstil tersebut. Pasalnya, aturan ini disebut telah membuat situasi arus impor menjadi lebih longgar, utamanya komoditas sandang, alas kaki, dan aksesori.

Selain itu, industri dalam negeri dihadapkan pada penurunan pesanan bahkan nihil lantaran pembeli mengalihkan pesanan ke pabrik dengan ongkos yang lebih murah.

“Kelonggaran aturan ini dan illegal import inilah yang menjadi sebab utama pabrik-pabrik local oriented pada tutup dan efisiensi PHK,” ujarnya.

Menurut data KSPN, sejak 2019 terdapat 36 perusahaan tekstil garmen menengah besar yang berhenti beroperasi. Selain itu, sebanyak 31 perusahaan sudah memangkas jam kerja serta melakukan efisiensi dengan memutuskan hubungan kerja terhadap pekerjanya.

Jika diakumulasi, Ristadi menyebut total korban PHK telah mencapai 200.000 pekerja. Jumlah tersebut, belum semua dipublikasikan KSPN lantaran sejumlah perusahaan keberatan untuk dipublikasikan karena dapat mengganggu kepercayaan perbankan dan pembeli terhadap perusahaan.

Dia mengatakan, perusahaan tersebut khawatir hal ini nantinya makin menyulitkan kinerja perusahaan.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) membenarkan adanya penutupan pabrik tekstil di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pihaknya bahkan sudah menerima informasi bahwa enam pabrik tekstil tersebut telah berhenti beroperasi dan menutup pabriknya.

Namun, Kemenaker menegaskan bahwa penutupan pabrik tersebut tidak semua disebabkan oleh kehadiran Permendag No. 8/2024.

“Tidak semua PHK [dan penutupan pabrik] di sektor tekstil disebabkan karena peraturan tersebut. Ada beberapa sebab lain,” kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri, Rabu (10/7/2024).

Indah menuturkan, PHK yang terjadi saat ini di antaranya disebabkan oleh efisiensi yang dilakukan perusahaan dan penutupan pabrik. Penutupan pabrik terjadi lantaran perusahaan kalah bersaing dengan produk impor yang lebih murah, pendapatan yang menurun karena pesanan, penjualan dan ekspor mengalami penurunan, serta sulitnya mendapat bahan baku karena krisis global dan regional.

Selain itu, Indah menyampaikan bahwa teknologi dan media sosial saat ini telah berpengaruh terhadap cara penjualan dan pembelian. Dampak pandemi Covid-19 yang belum teratasi pemulihannya, juga menjadi pemicu tutupnya sejumlah pabrik tekstil di Tanah Air.

Adapun mengenai hak-hak pekerja yang di PHK dari keenam pabrik tersebut, Indah menyebut bahwa umumnya perusahaan telah memenuhi hak-hak pekerja yang terdampak.

“Namun, ada beberapa kasus yang memang masih ditangani Dinas Ketenagakerjaan setempat,” pungkasnya.