Bisnis.com, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) kini mewajibkan pengguna jasa membeli tiket kapal feri penyeberangan secara online melalui aplikasi Ferizy untuk mencegah adanya calo.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menjelaskan, kebijakan ini diberlakukan seiring dengan diluncurkannya program "Say No to Calo" mulai Juli 2024. Shelvy mengatakan, program ini akan berlaku di empat pelabuhan utama yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, dan Gilimanuk.

Shelvy menjelaskan, program ini bertujuan untuk melindungi pengguna jasa dari praktek percaloan. Dia menuturkan, kehadiran calo berdampak negatif terhadap pelayanan prima di pelabuhan diantaranya ketidaknyamanan penumpang karena mendapatkan tiket kapal feri dengan harga yang melambung sangat tinggi dari harga resmi.

“Selain itu, banyak pengguna jasa melaporkan yang mengalami kerugian saat membeli tiket via calo karena boarding pass tidak dapat digunakan saat masuk ke pelabuhan. Hal ini tentu menjadi concern kami untuk dibenahi," jelas Shelvy dalam keterangan resminya, Senin (8/7/2024).

Shelvy melanjutkan, ASDP secara aktif berkelanjutan melakukan sosialisasi pembelian tiket feri secara online via Ferizy. Hal ini terbukti telah memberikan banyak manfaat bagi pengguna jasa antara lain lebih cepat dan dapat meminimalisir antrean di pelabuhan.

Apalagi, ASDP semakin gencar dalam penerapan reservasi tiket online di Cabang melalui aplikasi maupun website trip.ferizy.com.

Dia menjelaskan, saat ini terdapat 28 pelabuhan yang telah menerapkan pemesanan tiket online yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, dan Kolaka.

Selain itu, ASDP meningkatkan patroli di pelabuhan dan menerapkan sistem geofencing yang memastikan pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui loket resmi dan aplikasi Ferizy. Hanya penumpang dengan tiket resmi yang dapat masuk ke area pelabuhan, berkat filterisasi ketat di titik masuk.

Shelvy menambahkan, ASDP juga mempermudah pembelian tiket melalui layanan tiket online Ferizy karena saat ini sudah tidak ada lagi penjualan tiket di pelabuhan. Pemesanan tiket ferry sekarang dapat dilakukan hingga 60 hari sebelum keberangkatan lewat aplikasi Ferizy, dengan pembayaran via transfer bank, virtual account, atau e-wallet.

Dia melanjutkan, mekanisme transfer bank dan virtual account tersedia layanan Bank BRI, Mandiri, BNI, dan BCA, hingga layanan e-wallet seperti LinkAja, ShopeePay, OVO, dan Dana. Hal ini memudahkan pengguna karena dapat memilih metode yang paling nyaman sesuai kebutuhan masing-masing.

"Dengan kemudahan ini, kami sangat mengharapkan kerjasama dan konsistensi pengguna jasa dan seluruh masyarakat agar tidak lagi membeli tiket melalui calo,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bakal menggunakan formulasi kimia yang dikembangkan Chevron Oronite, unit binis Chevron, untuk mengerjakan program chemical enhanced oil recovery (EOR) Lapangan Minas Tahap-1 (Area-A), Blok Rokan.

Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo mengatakan, formulasi kimia Chevron Oronite itu sudah terbukti efektif bisa meningkatkan recovery dan produksi minyak dari Lapangan Minas.

“Chemical surfactant menggunakan formulasi dari Oronite selaras dan optimasi dari formulasi field trial,” kata Wahju saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (8/7/2024).

Wahju mengatakan, saat ini proyek chemical EOR itu tengah memasuki masa persiapan. Dia menargetkan program ini bisa mulai injeksi pada kuartal IV/2025.

“Mulai berdampak diharapkan secepatnya,” kata dia.

Lapangan Minas bakal menjadi lapangan pertama di Indonesia yang mengimplementasikan metode chemical EOR pada skala komersial dengan menggunakan bahan kimia injeksi alkali-surfaktan-polimer (ASP).

Komersialisasi proyek Chemical EOR Lapangan Minas ini merupakan tonggak bersejarah setelah perjalanan panjang pengembangan proyek yang diinisiasi oleh operator Wilayah Kerja Rokan sebelumnya, Caltex/Chevron, dengan penelitian-penelitian intensif sejak tahun 2000-an dalam upaya mencari formulasi surfaktan yang cocok dengan karakteristik Lapangan Minas.

Chemical EOR merupakan salah satu metode pengurasan lapangan minyak tahap tersier yang dilakukan dengan menginjeksikan bahan kimia tertentu (polimer atau surfaktan-polimer) secara berpola dari sumur injeksi untuk mengubah karakteristik fluida dan batuan reservoir sehingga dapat melepaskan minyak yang terikat di batuan agar dapat mengalir ke sumur produksi.

Metode chemical EOR diimplementasikan di Lapangan Minas setelah memproduksikan minyak menggunakan metode pengurasan primer serta sekunder (waterflood).

Pada proyek Chemical EOR Minas Tahap 1 ini akan digunakan pola-pola berukuran 18 acres dengan pola injeksi inverted irregular 7-spot dengan target injeksi pada Formasi Reservoir Bekasap dan Bangko.

Perkiraan cadangan minyak tambahan dari pengembangan CEOR Tahap-1 di Lapangan Minas ini mencapai 2,24 juta barel. Adapun, puncak produksi minyak pada proyek ini nantinya diperkirakan mencapai 1,566 barel minyak per hari (bopd).

Proyek ini merupakan tahap awal pengembangan chemical EOR dalam rangka menuju skala lapangan penuh di Lapangan Minas yang diidentifikasi memiliki total potensi tambahan cadangan minyak mencapai 500 juta barel pada saat pengembangan skala penuh.

Pada pengembangan lapangan akan banyak memanfaatkan sumur-sumur operasi saat ini sebagai upaya efisiensi biaya proyek, meskipun tetap akan diperlukan pengeboran sebanyak lima sumur pengembangan baru untuk membentuk pola injeksi tertentu.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan proyek garapan PHR itu bisa onstream tahun depan.

“Diharapkan tahun depan dapat on-stream,” kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto saat dihubungi, Minggu (7/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur akan memiliki teknologi Ground Control Interception (GCI) GM-403 atau alat pemantau lalu lintas udara.

Direktur Utama PT Len Industri (Persero), Bobby Rasyidin, menjelaskan, teknologi GCI tersebut merupakan hasil kerja sama antara PT Len dengan perusahaan multinasional asal Prancis, Thales Group.

"Sejumlah 13 radar GCI telah mencapai proses produksi 70-80% dan diharapkan tahun ini dapat dipasang 4 sampai 5 unit untuk melindungi wilayah udara IKN," jelas akun resmi Kementerian Pertahanan (@Kemhan_RI) di media sosial X, Senin (8/7/2024).

GCI tersebut nantinya akan memiliki jangkauan hingga 450 kilometer. Sementara itu, setidaknya ada tiga fungsi utama dari GCI GM-403 yaitu memantau dan mengendalikan lalu lintas udara; memberikan peringatan dini terhadap ancaman udara; serta memastikan keamanan Ruang Udara nasional.

Sebagai informasi, pemerintah mengungkapkan di IKN akan memiliki moda transportasi taksi terbang. Otorita IKN mengungkapkan perusahaan asal Korea Selatan (Korsel), yakni Hyundai akan mulai melakukan uji coba taksi terbang di IKN pada Juli 2024.

Deputi Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengungkap, proses uji coba tersebut rencananya bakal digelar di Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto atau Bandara APT Pranoto di Samarinda, Kalimantan Timur.

"Bulan Juli Hyundai akan ke [Kaltim] dengan Pemkot Samarinda untuk menggunakan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto terkait PoC [proof of concept] taksi terbang," tuturnya beberapa waktu lalu.

Ali menyebut, pada tahun lalu pihaknya bersama Hyundai telah melakukan uji coba taksi terbang dengan kapasitas dua orang di Bandara Budiarto Curug.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Isu anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun, yang menjadi belanja wajib atau mandatory spending 20% dari total APBN, menjadi sorotan. Pasalnya, sebagian besar anggaran pendidikan justru dialokasikan untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).

Kritik terkait masuknya dana desa ke anggaran pendidikan disampaikan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh.

Muhammad Nuh menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya digunakan untuk pendidikan. Sementara mengacu pada paparannya, tercatat bahwa 52% dana pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun merupakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” tuturnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X dengan Mantan Menteri Pendidikan, Selasa (2/7/2024).

Menteri Pendidikan era SBY tersebut lantas meminta pemangku kepentingan untuk berbicara dari hati nurani, tanpa berargumentasi secara politik.

Pada dasarnya, kata dia, anggaran pendidikan berakar dari amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang langsung di bawah kendali Presiden RI.

Dirinya juga mempertanyakan implementasi anggaran tersebut secara riil, apakah benar transfer pusat ke daerah tersebut digunakan untuk pendidikan.

Muhammad Nuh mengkhawatirkan melalui kebijakan ini justru pemerintah melegalkan penyimpangan atas anggaran pendidikan.

“Saya kira tobat sehingga masa yang akan datang ini masa pertobatan dalam mengelola dana pendidikan,” tuturnya.

Perbesar

Untuk itu, Muhammad Nuh menekan kepada pemerintah apabila memang kekurangan dana, dapat izin untuk mengalokasikan dana lain untuk pendidikan.

Pasalnya, bila anggaran pendidikan tidak dipenuhi, akan terjadi komplikasi di dunia pendidikan, mulai dari uang kuliaih tunggal (UKT) maupun kondisi bangunan sekolah yang rusak.

Tercatat dalam APBN 2024, anggaran pendidikan senilai Rp665,02 triliun, sebanyak 52% atau Rp346,5 triliun di antaranya tersalurkan melalui TKD Dana Desa.

Sementara itu, Kemendikbudristek menerima 15% dari total anggaran tersebut atau setara Rp98,9 triliun. Alokasi terbesar ketiga diberikan untuk pos pengeluaran pembiayaan, yakni 12% dari total anggaran atau Rp77 triliun.

Selanjutnya, alokasi anggaran pendidikan diberikan kepada Kementerian Agama sebesar 9% atau Rp62,3 triliun, anggaran pendidikan pada belanja non-Kementerian/Lembaga 7% atau Rp47,3 triliun, dan anggaran K/L lainnya 5% atau 32,8 triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hingga Mei 2024, realisasi anggaran pendidikan telah mencapai Rp217,6 triliun atau 32,7% dari pagu.

Aliran anggaran melalui TKD Dana Desa mencapai Rp135,5 triliun yang digunakan untuk DAU earmark pendidikan untuk peningkatan kualitas layanan dasar di daerah. Kemudian bantuan operasional sekolah untuk 43,7 juta siswa serta bantuan operasional PAUD untuk 6,2 juta peserta didik.

Jawaban Menko PMK Muhadjir Effendy

Dalam rapat Panja Komisi X DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy buka suara soal masuknya dana desa di anggaran pendidikan Rp665 triliun.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Setelah dicek, dia mengatakan pada tahun ini masih terdapat belasan ribu desa yang belum memiliki PAUD.

"Sekarang ini, pemerintah sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD. Walaupun tahun lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tidak ada PAUD, tetapi setelah ditelusuri sudah ada TK swasta," katanya.

Muhadjir yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan mengakui alasan masuknya dana desa di anggaran pendidikan lantaran pembangunan fisik atau ruang kelas PAUD didanai melalui TKDD. Selain itu, dana desa yang berasal dari anggaran pendidikan juga digunakan untuk Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD.

“Ada BOP PAUD dan ini Komisi X DPR yang inisiasi itu. [Realisasi anggaran] kalau enggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," ucapnya.

Muhadjir juga menyampaikan pemerintah meningkatkan program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

Dengan demikian, kata dia, alokasi anggaran pendidikan melalui dana desa memang untuk operasional program PAUD.

"Jadi itu pimpinan [Komisi X DPR] dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," kata Muhadjir.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah atas predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun, dia mengingatka bahwa WTP bukan suatu prestasi.Hal itu disampaikan olehnya pada acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) di Jakarta, Senin (8/7/2024).

"Sudah sering saya sampaikan WTP bukan prestasi, tapi WTP adalah kewajiban kita semuanya," ujar Jokowi di hadapan pejabat negara dan daerah, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

Presiden dua periode itu lalu mengingatkan bahwa opini WTP dalam laporan keuangan pemerintah yang diaudit setiap tahunnya merupakan kewajiban.

Kewajiban itu, lanjutnya, berupa penggunaan APBN secara baik. Hal itu termasuk pulamenjalankan APBN dan APBD secara baik, serta mempertanggungjawabkannya.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa seriap tahun pasti diaudit, pasti diperiksa," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Jokowi turut mengapresiasi BPK yang dinilai olehnya profesional dalam mengaudit laporan keuangan kementerian/lembaga pada tahun ini.

Pada acara tersebut, turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin, Ketua BPK Isma Yatun, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua MPR Bambang Soesatyo serta sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kesal pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) belum mengalami kemajuan yang signifikan atau makin ruwet.

Dia menjabarkan meskipun pemerintah telah melakukan sejumlah upaya seperti deregulasi dan debirokratisasi, tetapi regulasi yang tidak sinkron masih sering ditemui.

“Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. ‘Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi,’. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, prosedur birokrasi yang rumit masih menghantui praktik di lapangan sehingga kasus tersebut yang memberikan celah terhadap oknum yang tak bertanggung jawab akan keuangan dan pengelolaan finansial Negara.

Jokowi berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan hingga pemerintahan selanjutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur,” pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran (TA) 2023 dan Ikhstisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II/2023 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala BPK Isma Yatun menyampaikan di depan Jokowi, bahwa pertanggungjawaban dari realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 ini tercatat memperoleh opines Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal tersebut menjadi buah hasil sinergi dan resiliensi pemerintah bersama para pemangku kepentingan yang telah membawa kondisi ekonomi dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 relatif pulih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain.

Terlebih, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi membutuhkan multi stakeholder engagement yang efektif sekaligus kolaboratif.

“Kami haturkan terima kasih kepada presiden beserta jajaran pemerintahan yang telah berkomitmen dan berupaya keras menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya dalam acara Penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II TA 2023 dari BPK kepada Presiden, Senin (8/7/2024).

Dirinya berharap resiliensi yang terjaga ini menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming.

Adapun, Isma Yatun telah terlebih dahulu memberikan LKPP 2023 kepada DPR pada awal Juni 2024.

Isma menjelaskan pemeriksaan LKPP 2023 mencakup laporan bendahara umum negara dan 84 laporan kementerian/lembaga.

Hasilnya, BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 80 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) serta opini wajar dengan pengecualian atau WDP atas 4 LKKL.

Sementara dari Laporan IHPS II/2023, BPK mencatat adanya potensi kerugian negara senilai Rp93,44 triliun sepanjang 2017-2023.

Pada saat yang sama, BPK juga telah menyelamatkan aset dan uang negara senilai Rp136,88 triliun sepanjang 2005-2023. Sebanyak Rp21,87 triliun di antaranya adalah atas hasil pemeriksaan periode RPJMN 2020 - 2023.

Di sisi lain, dalam laporan tersebut juga BPK menemukan penyimpangan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga. Mulai dari bantuan keluarga penerima manfaat yang tidak bertransaksi senilai Rp208,52 miliar belum dikembalikan ke kas kas negara.

Selain itu, juga temuan PT Indofarma Tbk dan PT IGM (anak perusahaan PT Indofarma Tbk) melakukan pengadaan alat kesehatan tanpa studi kelayakan dan penjualan tanpa analisa kemampuan keuangan pelanggan, sehingga mengakibatkan potensi kerugian Rp146,57 miliar.

Kerugian tersebut terdiri dari piutang macet sebesar Rp122,93 miliar dan persediaan yang tidak dapat terjual sebesar Rp23,64 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan (lapkeu) pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.

Meski begitu, Jokowi berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak terlena dengan opini WTP, lantaran perolehan tersebut memang seharusnya wajib untuk diraih pemerintah.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiba. Kita semuanya dalam menggunakan APBN dengan baik, ini uang rakyat ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun akan diaudit dan diperiksa sehingga ada kewajiban menjalankan keuangan Negara secara baik,” ujarnya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengingatkan bahwa seluruh elemen pemerintaha harus menggunakan uang negara atau APBN dengan baik. Selain itu, ada kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkannya secara baik pula.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan dunia saat ini menghadapi dunia penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.

Dia mengatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11%.

Di sisi lai, inflasi ttp terjaga karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Juga pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Jokowi menilai ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dgn negara lain Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun dan mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sempit.

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses. Berani lebih fokus pada hasil," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengapresiasi prestasi pemerintah pusat yang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Opini WTP tersebut didapat dari laporan hasil pemeriksanaan (LHP) atas laporan keuangan (lapkeu) pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023.

Meski begitu, Jokowi berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) tidak terlena dengan opini WTP, lantaran perolehan tersebut memang seharusnya wajib untuk diraih pemerintah.

“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi, tetapi kewajiba. Kita semuanya dalam menggunakan APBN dengan baik, ini uang rakyat ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun akan diaudit dan diperiksa sehingga ada kewajiban menjalankan keuangan Negara secara baik,” ujarnya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

Jokowi mengingatkan bahwa seluruh elemen pemerintaha harus menggunakan uang negara atau APBN dengan baik. Selain itu, ada kewajiban penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkannya secara baik pula.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengingatkan dunia saat ini menghadapi dunia penuh gejolak, seperti konflik geopolitik, perang dagang, serta perubahan iklim yang semakin nyata.

"Pertumbuhan ekonomi global juga melambat tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan," imbuhnya.

Dia mengatakan Indonesia patut bersyukur karena ekonomi dan politik sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5%, bahkan di kuartal I/2024 tumbuh 5,11%.

Di sisi lai, inflasi ttp terjaga karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.

Juga pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan dengan baik. Jokowi menilai ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini. Namun, untuk tumbuh lebih tinggi dan kompetitif dgn negara lain Indonesia harus lincah, cepat dan taktis.

Indonesia, kata dia, harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apa pun dan mampu memanfaatkan peluang yang saat ini sempit.

"Akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Tak boleh terbelenggu prosedur yang berorientasi proses. Berani lebih fokus pada hasil," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga bahan bakar minyak atau harga BBM di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terpantau turun pada periode Juli 2024, terkecuali SPBU milik Pertamina.

Berdasarkan laman resmi MyPertamina, Senin (8/7/2024) hingga pukul 09.05 WIB, Pertamina masih mempertahankan harga jual produk BBM alias tidak mengalami perubahan pada Juli 2024.

Perinciannya, harga Pertamax (RON 92) untuk wilayah DKI Jakarta dibanderol Rp12.950 per liter, sedangkan Pertamax Turbo (RON 98) seharga Rp14.400 per liter. Begitu pun Dexlite seharga Rp14.550 per liter dan Pertamina Dex dibanderol Rp15.100 per liter.

Senada, harga BBM subsidi di SPBU Pertamina juga tidak mengalami perubahan. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol seharga Rp10.000 per liter dan Biosolar seharga Rp6.800 per liter.

Sementara itu, jika menengok SPBU swasta, seperti Shell dan BP-AKR menurunkan harga BBM-nya.

Perinciannya, harga Shell Super turun menjadi Rp13.810 per liter. Bulan sebelumnya, BBM bernilai oktan 92 (RON 92) atau setara dengan Pertamax milik Pertamina dibanderol Rp14.580 per liter.

Ada pula harga Shell V-Power yang turun menjadi Rp14.700 per liter. BBM RON 95 ini pada Juni 2024 dipatok Rp15.400 per liter.

Lalu, harga Shell V-power Nitro+ (RON 98) turun menjadi Rp14.930 per liter dari bulan sebelumnya yang dipatok seharga Rp15.630 per liter.Harga Shell V-Power Diesel terpantau turun dari Rp15.340 pada bulan lalu menjadi Rp15.320 per liter.

Sama halnya dengan SPBU milik BP-AKR yang melakukan penyesuaian harga BBM. Berdasarkan laman resmi BP, harga BP 92 turun menjadi Rp13.450 per liter. Pada bulan lalu, BBM setara dengan Pertamax ini dibanderol seharga Rp14.500 per liter.

Harga BP Ultimate turun menjadi Rp14.700 per liter per Juli 2024, dibandingkan Juni 2024 yang dikenakan Rp15.400 per liter. Untuk harga BP Ultimate Diesel juga diturunkan menjadi Rp15.320 per liter, dari bulan sebelumnya Rp15.340 per liter.

Berikut daftar harga BBM di SPBU Pertamina, Shell, dan BP-AKR per 8 Juli 2024:

1. Harga BBM SPBU Pertamina

• Pertalite: Rp10.000 per liter
• Pertamax : Rp12.950 per liter
• Pertamax Green 95: Rp13.900 per liter
• Pertamax Turbo: Rp 14.400 per liter
• Pertamina Dex: Rp15.100 per liter
• Dexlite: Rp14.550 per liter
• Biosolar: Rp6.800 per liter

2. Harga BBM SPBU Shell

• Shell Super: Rp13.810 per liter
• Shell V-Power: Rp14.700 per liter
• Shell V-Power Diesel: Rp15.320 per liter
• Shell V-power Nitro+: Rp14.930 per liter

3. Harga BBM SPBU BP

• BP 92: Rp13.450 per liter
• BP Ultimate: Rp14.700 per liter
• BP Ultimate Diesel: Rp15.320 per liter

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau dikenal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyediakan manfaat tambahan pembiayaan perumahan atau kredit kepemilikan rumah (KPR) bagi peserta yang ingin memiliki tempat tinggal.

Pembiayaan perumahan tersebut sesuai dengan pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015, berbunyi Peserta memperoleh manfaat layanan tambahan berupa fasilitas pembiayaan perumahan dan/atau manfaat lain. Manfaat tambahan tersebut akan dapat memberikan kemudahan bagi peserta yang ingin mencicil rumah.

BPJS Ketenagakerjaan menjamin proses pengajuan pembiayaan perumahan dilakukan dengan mudah, uang muka yang ditetapkan lebih ringan, dan bunga pinjaman yang ditentukan juga lebih rendah.

Jenis-jenis pembiayaan perumahan yang ditawarkan BPJS Ketenagakerjaan kepada peserta terdiri dari Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP), Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP), dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK).

Jenis-jenis Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Jenis-jenis pembiayaan perumahan tersebut memiliki kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta sebelum melakukan pengajuan, yaitu:

1. Kredit kepemilikan Rumah (KPR)

Tujuan jenis pembiayaan perumahan ini adalah peserta mampu mempunyai rumah tapak atau susun yang sehat, layak, dan harga yang terjangkau.

Kriteria KPR:

• Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
• KPR maksimal adalah 500 juta rupiah.
• Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
• Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit).

Persyaratan peserta:

a) Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
b) Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
c) Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
d) Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT, JKK, JKM) dan aktif membayar iuran.
e) Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
f) Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan sengan formulir Rekomendasi.
g) Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
h) Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

2. Pinjaman Renovasi Perumahan (PRP)

Tujuannya membantu peserta untuk merenovasi rumah miliknya dengan sejumlah dana yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Kriteria PRP:

• Pinjaman dipergunakan untuk melakukan renovasi rumah peserta yang dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama peserta/pasangan peserta dan ijin mendirikan bangunan.
• Jangka waktu kredit maksimal 15 tahun.
• Besaran pembiayaan pinjaman renovasi perumahan (PRP) maksimal sebesar Rp200juta.

Persyaratan peserta:

a) Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
b) Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesetaan dan iuran.
c) Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT, JKK, JKM) dan aktif membayar iuran.
d) Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
e) Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
f) Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
g) Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
h) Peserta tidak menunggak membayar iuran selama masa kredit untuk mendapatkan suku bunga khusus.

3. Pinjaman Uang Muka Perumahan (PUMP)

Tujuannya membantu peserta untuk membayar sebagian atau seluruh uang muka pembelian rumah tapak atau rumah susun.

Kriteria PUMP:

• Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
• Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
• Merupakan rumah tapak atau rumah susun pertama.
• Berlaku untuk rumah subsidi.
• Besaran pembiayaan PUMP yang disediakan kepada peserta maksimal pembiayaan sebesar Rp150 juta.

Persyaratan peserta:

a) Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
b) Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesetaan dan iuran.
c) Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
d) Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT, JKK, JKM) dan aktif membayar iuran
e) Bukan Perusahaan Daftar Sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
f) Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan sengan formulir Rekomendasi.
g) Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 PUMP.
h) Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan PUMP yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Perbesar

4. Fasilitas Pembiayaan Perumahan Pekerja/Kredit Konstruksi (FPPP/KK)

Tujuannya adalah membantu perusahaan pembangunan perumahan sebagai modal kerja pembiayaan pembangunan proyek perumahan, mulai dari biaya pembangunan konstruksi rumah hingga penyelesaian pembangunan dan biaya pembangunan prasaran serta sarana.

Kriteria FPPP/KK:

• Jangka waktu kredit maksimal 5 tahun.
• Penerima fasilitas pembiayaan perumahan pekerja adalah perusahaan pembangunan perumahan yang membangun perumahan yang merupakan bagian dari program manfaat lainnya BPJAMSOSTEK.
• Telah mendapatkan persetujuan dari BPJAMSOSTEK terkait persyaratan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
• Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.
• Peserta tidak menunggak membayar iuran selama masa kredit untuk mendapatkan suku bunga khusus.

Persyaratan peserta:

a) Perusahaan pembangunan perumahan yang sudah memenuhi persyaratan masing- masing bank penyalur.
b) Telah mendapatkan persetujuan bank penyalur.
c) Telah terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
d) Perusahaan pembangunan perumahan terdaftar minimal dalam 3 Program (JHT, JKK, JKM) dan aktif membayar iuran.
e) Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
f) Peserta harus aktif membayar iuran selama masa kredit untuk mendapatkan suku bunga khusus.
Lantas, bagaimana proses mengajukan pembiayaan perumahan BPJS Ketenagakerjaan?

Proses Pengajuan Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan kredit dan verifikasi awal / SLIK OJK
2. Mengirimkan permohonan kredit dan copy kartu peserta/sertifikat
3. Verifikasi kepesertaan dan mengirimkan formulir persetujuan
4. Realisasi pengajuan pinjaman

Informasi tambahan, jika suami dan istiri adalah peserta BPJS Ketenagakerjaan pengajuan hanya dilakukan oleh salah satu saja dan pengajuan KPR/PRP/PUMP hanya berlaku 1 kali pengajuan.

Tingkat Suku Bunga Pembiayaan Perumahan BPJS Ketenagakerjaan

Perbesar