Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan bahwa pemerintah tidak ingin terus-menerus mengimpor daging hingga susu. Hal ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujdukan swasembada pangan, termasuk daging.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa pemerintah membuka peluang bagi investor untuk masuk dan membangun peternakan di Indonesia.

“Enggak lah [impor daging dan susu terus-menerus], bahwa ekspertis mereka [Uni Eropa] itu kita butuhkan. Kalau perlu mereka investasinya di sini, membangun peternakan di sini,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Adapun, Heru menyampaikan bahwa pemerintah tengah gencar menyiapkan lokasi sebagai upaya mengundang para investor agar masuk ke Indonesia, salah satunya dari Vietnam. Dia menjelaskan, keberadaan investor akan membuka arah Indonesia mewujudkan negara swasembada.

“Investor itu kan nanti bisa membuat peternakannya di sini, arahnya ke sana. Jadi bukan terus-terusan impor [sapi] gitu ya,” jelasnya.

Untuk itu, dia menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah berupaya menarik investor agar berinvestasi di sektor pertanian di Indonesia. Adapun, investor yang dimaksud mencakup investor lokal maupun investor asing.

“Tapi intinya, kalau peternakan sekarang sedang digenjot investor untuk melakukan usaha peternakannya di Indonesia dari dalam maupun dari luar negeri. Ada beberapa yang dari dalam negeri dan ada beberapa juga yang dari luar negeri,” jelasnya.

Heru kembali menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan sejalan dengan arahan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

“Intinya arahan Pak Menteri adalah yang pertama soal swasembada pangan dan ke depan pasti akan mencapai swasembada daging,” terangnya.

Sebelumnya, Kementan membawa investor dari Vietnam untuk berinvestasi pada sektor peternakan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Mentan Amran menjelaskan bahwa investasi tersebut berbentuk pembangunan industri sapi perah dan industri pengolahan susu, salah satunya untuk mendukung program minum susu gratis dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Investornya, Alhamdulillah mereka tertarik berinvestasi di Kabupaten Poso. Kami mendapatkan arahan dari Bapak Presiden dan Bapak Presiden Terpilih, untuk kita membangun peternakan, dairy cattle untuk produksi susu di sini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (25/9/2024).

Perlu diketahui, investasi ini merupakan tindak lanjut kerja sama dari hasil lawatan Mentan Amran yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Vietnam. Dia pun menjelaskan bahwa investor ini merupakan perusahaan terbesar dalam memproduksi susu.

“Kalau investasinya lancar, 3–5 tahun target produksinya 1,8 juta ton,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut dapat memberikan berbagai opsi penyelamatan perusahaan raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex yang diterpa isu pailit. Beberapa opsi tersebut di antaranya yakni relaksasi utang hingga insentif.

Head of Center of Industry, Trade and Investment Indef Andry Satrio Nugroho mengatakan untuk mempertahankan puluhan ribu pekerja Sritex pemerintah perlu turun tangan, salah satunya lewat relaksasi utang.

"Relaksasi dari utang itu sendiri ya akan cukup baik jika Himbara ikut serta. Tetapi dalam mekanisme dan prosedural yang tentu juga sesuai ya," kata Andry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Selain relaksasi, pemerintah juga perlu membantu mencarikan offtaker industri yang dapat menyerap produk-produk dari Sritex. Dengan demikian, kata Andry, SRIL bisa menstabilkan pendapatan.

Kendati demikian, untuk mendukung pembayaran piutang Sritex kepada Kreditur yang tersendat, Andry menyebut pemerintah dinilai belum dapat memberikan penyelamatan berupa ambil alih kepemilikan perusahaan.

“Jika akan dijadikan BUMN pasti harus ada perizinan dari DPR. Lalu mau seperti apa modelnya? Sekarang juga banyak BUMN yang bermasalah, jadi belum tentu bisa menyelesaikan permasalahan perusahaan ini,” jelasnya.

Di sisi lain, dia melihat kondisi industri tekstil saat ini masih diadang badai PHK apabila tidak ada kebijakan strategis dari Pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, pemerintah perlu turun tangan mengatasi masalah tersebut.

“Seperti yang kemarin sudah dilakukan oleh Presiden, saya rasa cukup baik tetapi yang kita perlukan adalah bagaimana ekosistem dari industri tekstil ini bisa bersaing dan bisa menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” terangnya.

Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal mengatakan kasus pailit yang dihadapi Sritex akan menambah panjang permasalahan yang dihadapi indsutri padat karya, khususnya industri tekstil.

Menurutnya, permasalahan klasik tahunan itu disebabkan ketidakharmonisan kebijakan yang semestinya mendukung industri domestik baik terkait akses pasar maupun biaya produksi.

Di sisi lain, sambung Faisal, pemerintah juga harus mengurai permasalahan biaya produksi termasuk ongkos energi yang tinggi bagi industri. Dalam hal ini, penting untuk memberikan insentif untuk mengurangi biaya input.

“Akses pasar domestik ini juga banyak ketidaksinkronan yang menyebabkan malah justru menggerus pasar di dalam negeri untuk industri tekstil termasuk masalah kontrol terhadap impor baik legal maupun ilegal,” ujarnya.

Faisal menambahkan, pemerintah harus bergerak cepat mengatasi permasalahan yang dihadapi industri TPT yang merupakan industri padat karya, lantaran efeknya dapat berujung pada peningkatan pengangguran dan dampak sosial.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay.

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun, Lukman memaparkan faktor penyebab keterlambatan pesawat yaitu teknis dan operasional. Permasalahan teknis pesawat yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses imigrasi, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance.

Lukman mengklaim ke depan Kemenhub akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan Kementerian Agama RI dan Kerajaan Saudi Arabia guna peningkatan pelayanan angkutan haji berikutnya.

Senada, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan klasifikasi keterlambatan yaitu 10% merupakan teknikal, 4% nonteknikal, 15 pax handling, serta 71% operational keterlambatan misal suhu di madinah.

“Kita melakukan service recovery selama musim haji selama keterlambatan kita gunakan pesawat reguler untuk menggantikan yang rusak,” kata Ade.

Pesawat ganti tersebut adalah dua airbus dan dua pesawat boeing 738 yang melayani 9 kloter.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan memaparkan on time performance (OTP) pesawat Haji 2024. Sejumlah kendala menjadi biang kerok keterlambatan pesawat tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa menjelaskan OTP menjadi perhatian Kemenhub. Secara keseluruhan OTP haji 2024 sebesar 85,80% dengan 157 kloter delay.

“Jadi yang menjadi perhatian adalah OTP 2024 fase 1 atau 2 dengan 553 kloter. Di fase I OTP sebesar 86,98% dengan 72 kloter delay atau mengalami keterlambatan. Sedangkan, fase 2 pemulangan OTP sebesar 84,63% dengan delay 85 kloter,” kata Lukman dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah terkait evaluasi Haji 2024 dengan Komisi VIII DPR RI, Senin (28/10/2024).

Adapun, Lukman memaparkan faktor penyebab keterlambatan pesawat yaitu teknis dan operasional. Permasalahan teknis pesawat yaitu mesin terbakar, kebocoran bahan bakar di pesawat, penggantian roda pesawat, aircraft auxiliary power unit bermasalah, serta AC bermasalah sehingga efek domino penerbangan selanjutnya.

Kemudian untuk faktor operasional berasal dari keterlambatan pesawat yang menyebabkan perubahan slot time pada penerbangan selanjutnya, rotasi pesawat, gate limitation, proses immigration, masalah cuaca, masalah kru, jamaah sakit, hingga ATC clearance.

Lukman mengklaim ke depan Kemenhub akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan operator penerbangan Kementerian Agama RI dan Kerajaan Saudi Arabia guna peningkatan pelayanan angkutan haji berikutnya.

Senada, Direktur Niaga Garuda Indonesia Ade R. Susardi mengatakan klasifikasi keterlambatan yaitu 10% merupakan teknikal, 4% nonteknikal, 15 pax handling, serta 71% operational keterlambatan misal suhu di madinah.

“Kita melakukan service recovery selama musim haji selama keterlambatan kita gunakan pesawat reguler untuk menggantikan yang rusak,” kata Ade.

Pesawat ganti tersebut adalah dua airbus dan dua pesawat boeing 738 yang melayani 9 kloter.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Reform on Economics alias Core Yusuf Rendy Manilet tidak yakin bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS akan meningkatkan realisasi investasi dalam negeri. Dari anggota yang ada, hanya China yang rajin menanamkan modal ke Indonesia.

Yusuf menjelaskan negara-negara yang bergabung ke BRICS sejatinya tidak banyak yang berinvestasi ke Indonesia. Pengecualiannya hanya China.

"Hanya China yang relatif punya sumbangsih realisasi investasi besar di Indonesia, sementara negara-negara anggota lain seperti Rusia kemudian Afrika Selatan dan Brazil secara komponen masih relatif kecil," ujar Yusuf kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia meyakini bergabungnya Indonesia ke BRICS akan membuka peluang peningkatan kerja sama perdagangan dengan negara yang sudah tergabung.

Apalagi, sambungnya, prospek pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang tergabung dalam BRICS tidak kalah baik dibandingkan dengan negara di gerakan blok ekonomi lain yang setara.

"Misalnya Rusia atau Brazil masih punya peluang untuk meningkatkan hubungannya dengan Indonesia mengingat saat ini share ekspor dari Indonesia ke negara-negara tersebut relatif masih kecil," kata Yusuf.

Di samping itu, Yusuf mengingatkan pemerintah Indonesia bisa menjelaskan posisinya apabila sudah resmi bergabung ke BRICS terutama ke negara-negara Barat yang juga menjadi mitra utama seperti Amerika Serikat. Bagaimanapun, lanjutnya, BRICS akan diasosiasikan dengan gerakan kepentingan politik tertentu.

Sebagai informasi, BRICS adalah kelompok ekonomi beranggotakan negara-negara berkembang yang digagas oleh Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Keanggotaan penuh negara BRICS terkini telah bertambah dan mencakup Iran, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berminat untuk bergabung dalam BRICS. Saat ini, Indonesia juga telah resmi menjadi partner countries kelompok BRICS bersama beberapa negara lain seperti Vietnam, Thailand, dan lainnya.

Sementara itu, negara BRICS yang kerap menanamkan modalnya ke Indonesia hanya China. Data Kementerian Investasi/BKPM menunjukkan, lima besar negara dengan realisasi investasi terbesar di Indonesia selama Januari—September 2024 yaitu Singapura (US$14,35 miliar), Hong Kong (US$6,06 miliar), China (US$5,78 miliar), Amerika Serikat (US$2,82 miliar), dan Malaysia (US$ 2,72 miliar).

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menindak 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) jika terbukti menambamg nikel tanpa izin.

Hal ini merespons laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang WIUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati menuturkan BPK telah memberikan rekomendasi penanganan Kementerian ESDM untuk penyelesaian temuan tersebut. Oleh karena itu, Kementerian ESDM pun akan melaksanakan rekomendasi BPK.

"Secara umum dalam hal terdapat adanya pelanggaran penyalahgunaan perizinan pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, KESDM akan terus bekerja sama dengan pihak terkait lainnya [APH dan Pemerintah Daerah] untuk dilakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku," jelas Siti kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Dia pun mengingatkan pemegang IUP yang terbukti melakukan penyalahgunaan perizinan yang telah diberikan dapat dikenakan sanksi. Adapun sanksi itu bisa berupa sanksi administratif, peringatan, sampai dengan pencabutan IUP.

BPK sebelumnya menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang IUP komoditas batuan peridotit dan tanah merah. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap pemerintah masih menunggu hasil dari kasasi yang tengah diajukan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex atas putusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Adapun, putusan pailit lantaran pembatalan homologasi tersebut tertuang dalam putusan perkara dengan nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Semarang pada 21 Oktober 2024.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan pihaknya telah membahas kebijakan yang akan diambil untuk dua kemungkinan menang atau kalah atas hasil kasasi tersebut.

"Langkah kalau opsi kasasi menang dan opsi kasasi kalah itu nanti langkahnya berbeda. Tapi, masih ada bisa langkah hukum yang diambil oleh Sritex walaupun kalah kasasi kan masih bisa PK [peninjauan kembali]," kata Agus kepada wartawan, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, dia belum dapat memberikan detail terkait opsi yang akan dilakukan pemerintah dari dua kemungkinan tersebut.

Agus juga telah memanggil SRIL pagi ini untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang tengah dihadapi perusahaan. Dia juga mulai merumuskan langkah ke depan yang dapat diambil.

Di samping itu, dia menegaskan pemerintah memiliki komitmen yang sama terkait pengamanan tenaga kerja yang mencapai 50.000 pekerja di SRIL, serta memastikan perusahaan tetap berproduksi dan beroperasi.

Terkait dengan masalah pembiayaan yang dialami Sritex terhadap kreditur nya, Agus berharap bahwa masalah tersebut dapat disepakati bersama penyelesaiannya.

“Saya berharap kembali lagi kepada holomogasi itu yang sudah disepakati oleh berbagai pihak yang didalamnya ada restrukturisasi utang, baik itu untuk Tier 1, Tier 2, Tier 3 itu jalan keluar yang paling baik,” jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Sritex menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal serta konsolidasi dengan para stakeholder terkait.

“Hari ini, kami telah mendaftarkan kasasi untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dan memastikan terpenuhinya kepentingan para stakeholder,” tulis Manajemen Sritex dalam keterangan yang diterima bisnis, Jumat (25/10/2024).

Pihak Sritex mengatakan, langkah hukum ini merupakan bentuk tanggungjawab Sritex kepada para kreditur, pelanggan, karyawan dan pemasok yang telah bersama-sama mendukung usaha tekstil selama lebih dari setengah abad.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mendorong intensifikasi guna mencapai swasembada gula pada 2028.

Plt Dirjen Perkebunan Kementan Heru Tri Widarto mengatakan bahwa swasembada gula ini bisa segera dicapai melalui intensifikasi, mulai dari kualitas bibit hingga pengelolaan lahan.

Di samping itu, Heru mengungkap bahwa pemerintah melalui Kementan juga akan menggenjot produksi lahan eksisting

“Jadi dengan peningkatan produksi eksisting lahan yang ada, itu insya Allah di 2028 bisa swasembada gula konsumsi,” kata Heru saat ditemui di Jakarta, Senin (28/10/2024).

Heru menekan bahwa untuk sementara ini, tidak ada perubahan lahan untuk memproduksi gula konsumsi.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap bahwa Indonesia tercatat masih mengimpor gula. Sepanjang Januari—September 2024, Indonesia mengimpor gula sebesar US$2.145 juta, dengan tiga negara asal impor adalah Brasil, Thailand, dan Australia.

Merujuk Berita Resmi Statistik, nilai impor Indonesia pada September 2024 mencapai US$18,82 miliar. Angkanya naik 8,55% dibandingkan September 2023.

Jika dirinci, impor migas mencapai US$2,53 miliar, atau turun 24,04% secara tahunan (year-on-year/yoy). Sedangkan impor nonmigas mencapai US$16,30 miliar, meningkat 16,29% yoy.

Lebih lanjut, dari sepuluh golongan barang utama nonmigas 2024, mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya mengalami penurunan terbesar senilai US$342,1 juta (14,48 persen) dibandingkan Agustus 2024. Di sisi lain, golongan instrumen optik, fotografi, sinematografi, dan medis mengalami peningkatan terbesar senilai US$33,5 juta (9,21 persen).

Adapun, tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari—September 2024 adalah China US$51,38 miliar (35,65 persen), Jepang US$10,53 miliar (7,31 persen), dan Australia US$7,32 miliar (5,08 persen). Sementara itu, impor nonmigas dari ASEAN US$25,67 miliar (17,81 persen) dan Uni Eropa US$9,43 miliar (6,54 persen).

Data BRS juga mengungkap bahwa seluruh nilai impor menurut golongan penggunaan barang selama Januari—September 2024 mengalami peningkatan terhadap periode yang sama tahun sebelumnya. Golongan bahan baku penolong meningkat tertinggi senilai US$4.726,5 juta (3,94 persen), diikuti barang modal US$953,5 juta (3,31 persen), dan barang konsumsi US$667,9 juta (4,26 persen).

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Pertanian untuk melakukan percepatan cetak sawah di sejumlah Provinsi di Indonesia.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa sejumlah wilayah telah memulai komando yang hilirnya untuk mewujudkan target swasembada pangan di akhir periode pemerintahan Prabowo-Gibran pada 2029.

“Saat ini, [cetak sawah] posisi di Merauke sudah kita mulai, Kalimantan Tengah kami sudah mulai, InsyaAllah dalam waktu dekat Kalimantan Selatan, kemudian Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan seterusnya. Kami melakukan percepatan untuk cetak sawah,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (28/10/2024).

Tak hanya cetak sawah, Amran melanjutkan bahwa Prabowo juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) lebih memberi perhatian pada petani dari segi hulu mulai dari sarana produksi, termasuk pupuk.

Prabowo, kata Amran, memerintahkan mengecek tambahan pupuk kepada petani dapat 100 persen terealiassi

“Kami diminta dicek apa benar sudah sampai ke tingkat petani. Kemudian Oplah, kami tindaklanjuti optimalisasi lahan dan seterusnya,” pungkas Andi Amran.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengeluhkan minimnya anggaran di tengah cita-cita besar membangun tiga juta rumah di Tanah Air.

Ara menjelaskan, pagu anggaran 2025 yang didapat untuk Kementerian Perumahan saat ini hanya sebesar Rp5,078 triliun.

“Ini anggaran kami Rp5 triliun [untuk tahun anggaran 2025] dan diminta [bangun] 3 juta rumah,” jelasnya di Kantor Kementerian PUPR, Senin (28/10/2024).

Seiring dengan hal itu, Ara membandingkan dengan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Perumahan (Ditjen) pada 2024 yang mendapat alokasi mencapai Rp14 triliun.

Ara menegaskan, hingga saat ini total unit rumah rakyat yang terbangun dari alokasi anggaran sebesar Rp14 triliun hanya sekitar 200.000 unit. Pasalnya, kala itu anggaran Ditjen Perumahan banyak yang fokus dikucurkan untuk pembangunan hunian di IKN.

“2024 dikasih Rp14 triliun tapi yang terbangun 200.000-an, itu anggaran Rp14 triliun. Saya anggarannya Rp5 triliun dan dari Rp5 triliun itu kita breakdown [menjadi tiga juta rumah],” tambahnya.

Dalam perincian yang dipaparkan, sebesar Rp3,53 triliun akan digunakan untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Perinciannya, untuk lanjutan pembangunan hunian vertikal bagi personal TNI di IKN sebanyak 240 unit, pembangunan lanjutan rusun ASN dan Hankam (MYC) sebanyak 2.820 unit, hingga renovasi rusun Wisma Atlet Kemayoran sebanyak 10 tower.

Anggaran paling besar kedua bakal digunakan untuk pengadaan Rumah Swadaya senilai Rp747 miliar. Di mana program ini bakal direalisasikan lewat program padat karya menggunakan skema BSPS sebanyak 34.289 unit.

Ketiga, dukungan manajemen dan teknis senilai Rp575 miliar, dukungan rumah umum dan komersial senilai Rp121 miliar dan terakhir untuk rumah khusus senilai Rp105 miliar.

Kendati demikian, alokasi anggaran untuk Kementerian Perumahan tersebut terindikasi bakal meningkat.

Pasalnya, sebelumnya Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Presiden terpilih, Hashim S. Djojohadikusumo sempat memberi sinyal bahwa anggaran Kementerian Perumahan bakal mencapai Rp51 triliun.

"Ya mendekati itu lah anggaran perumahan Rp51 triliun,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi penambangan komoditas nikel tanpa izin pada 4 pemegang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) komoditas batuan peridotit dan tanah merah.

Hal ini sebagaimana tertulis dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2024. Adapun keempat pemegang WIUP itu terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

BPK menyebut penambangan ilegal itu berpotensi membuat negara kehilangan pendapatan dari pajak pertambahan nilai (PPN) dan royalti komoditas nikel.

"Akibatnya, terdapat potensi kehilangan pendapatan negara dari PPN dan royalti komoditas nikel yang ditambang tanpa izin pada areal IUP Batuan," tulis BPK seperti dikutip pada Senin (28/10/2024).

Kendati, BPK tak merinci berapa besar kerugian negara yang dimaksud. Lembaga itu juga tak menyebut nama perusahaan yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut.

BPK pun lantas merekomendasikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia agar berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menertibkan penyalahgunaan perizinan.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri ESDM agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah guna melakukan penertiban dan/atau pemberian sanksi administratif terhadap penyalahgunaan perizinan," tulis BPK.

Lebih lanjut, hasil pemeriksaan BPK juga menemukan masalah pada pengelolaan izin pertambangan.

Menurut BPK, proses penerbitan perizinan atas IUP mineral logam yang telah terdaftar pada Aplikasi Minerba One Data Indonesia (MODI) pada Kementerian ESDM belum sepenuhnya sesuai ketentuan.

BPK menyebut ada dua masalah penerbitan IUP. Pertama, ketidaklengkapan persyaratan perizinan atas 61 IUP dari aspek administrasi, kewilayahan, teknis, finansial, dan lingkungan.

Kedua, ketidakjelasan dokumen yang dilampirkan pada proses pendaftaran 27 IUP, seperti dokumen IUP persetujuan pencadangan wilayah, eksplorasi, maupun operasi produksi tidak terdapat dalam database pemda atau berbeda peruntukan dari yang tercantum pada SK Bupati.

"Akibatnya, IUP yang diterbitkan berpotensi menimbulkan permasalahan sengketa perizinan, tumpang tindih kewilayahan, pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan merusak lingkungan, serta bermasalah dalam pemenuhan kewajiban finansial kepada negara," tulis BPK.

Selain itu, kata BPK, validitas dokumen legalitas 27 IUP yang terdaftar di aplikasi MODI kurang memadai.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bahlil agar menginstruksikan Dirjen Minerba untuk melengkapi dokumen pengajuan dan pendaftaran atas 61 IUP mineral logam yang kurang lengkap.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan Bahlil melakukan rekonsiliasi data terhadap 27 IUP dengan pemerintah daerah dan instansi terkait.

"Serta melakukan tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif terhadap perizinan usaha pertambangan sesuai kewenangan yang dimiliki," sambung BPK.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto bakal meresmikan Embrio Superholding BUMN atau Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 8 November 2024.

Informasi tersebut disampaikan BPI Danantara Muliaman Hadad usai menemui Presiden Prabowo Subianto yang memanggil sejumlah sejumlah tokoh dari jajaran Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang.

“Tadi saya diminta [Prabowo] mempersiapkan dengan baik. Ada rencana nanti tanggal 8 di-launch resmi pak Presiden. Saya kira itu aja sementara. persiapan sedang kami lakukan,” ujarnya kepada wartawan.

Mantan pemerintah juga tengah mempersiapkan payung hukum yang akan mengatur soal langkah gerak dari instansinya tersebut. Namun, Muliaman enggan mengatakan apakah payung hukum tersebut adalah dengan merevisi Undang-Undang (UU) BUMN.

“Iya betul [akan ada payung hukum]. Ada nanti persiapan UU untuk Danantara. Namun [bicara sama DPR] belum ada,” tandas eks bos Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut.

Senada dengan Muliaman, Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod mengamini bahwa Prabowo memanggil sejumlah pihak dari Danantara untuk membahas arah kerja instansi tersebut dari sisi strategisnya.

Dia pun mengamini bahwa nantinya dalam pertemuan tersebut juga diinisiasi bahwa PT Pindad (Persero) nantinya bakal dibawahi oleh instansinya.

“Iya nanti [Pindad] di dalam Danantara,” pungkas Djenod.