Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Kabinet Merah Putih perlu langsung bekerja menyelesaikan setumpuk pekerjaan rumah dan memenuhi janji kampanyenya.

Salah satu janji dalam kampanyenya adalah mengejar pertumbuhan ekonomi 8% agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Namun, target pertumbuhan ekonomi ini tersebut tidak mudah.

Tugas mencapai target pertumbuhan ekonomi tersebut juga menjadi pertaruhan kinerja oleh tim ’jumbo’ Kabinet Merah Putih. Terlebih, sebagian menteri tidak berasal dari kalangan profesional, namun juga dari kalangan partai politik.

Dari 48 menteri yang dilantik Prabowo, terdapat 24 menteri yang berasal dari partai politik. Adapun dari 56 wakil menteri, 18 di antaranya berasal dari parpol

Berdasarkan komposisi partainya, Golkar menjadi partai dengan jumlah menteri paling banyak dalam kabinet Merah Putih. Sementara itu, Partai Gerindra mendapatkan jatah 5 kursi menteri dalam Kabinet Merah Putih.

Di kursi wakil menteri, Gerindra mendapatkan jatah 6 kursi wamen, sedangkan Golkar mendapat 3 kursi. Jika ditotal, Golkar dan Gerindra mendapatkan jatah kursi yang sama besarnya.

Partai lain pengusung Prabowo-Gibran juga mendapat jatah kursi, termasuk Partai Demokrat dan PAN yang masing-masing mendapat jatah 4 kursi menteri dan wamen.

Dua parpol yang bukan pengusung Prabowo-Gibran, yakni PKS dan PKB, bahkan mendapatkan jatah kursi menteri dalam kabinet Merah Putih.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Perbandingan porsi menteri dari kalangan parpol dan profesional ini perlu mendapat catatan, terlebih target pertumbuhan ekonomi 8% terbilang cukup ambisius dan sulit tercapai.

Selain itu, banyaknya jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo juga mendapatkan sorotan dari ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia Teuku Riefky, yang mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Di antaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap tiga tantangan ekonomi yang harus diatasi oleh pemerintahan Prabowo-Gibran dan kabinet Merah Putih.

Analis Kebijakan Ekonomi Apindo Ajib Hamdani menyebut tantangan pertama yang akan dihadapi adalah kondisi fiskal yang mengalami tekanan.

Belanja APBN 2025 sebesar Rp3.613,1 triliun diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Dia mengatakan, hal tersebut juga termasuk masalah fiskal berupa dengan jatuh tempo utang sekitar Rp800 triliun tahun 2025.

"Dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif," jelas Ajib dalam keterangan resminya, Minggu (20/10/2024).

Tantangan kedua menurut Ajib masih tingginya angka pengangguran. Hal tersebut terlihat dari data 2024 menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2%.

Dia menjelaskan, pencapaian investasi yang selalu di atas target selama 5 tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja. Ajib bahkan menilai terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) terus mengalami peningkatan.

Menurutnya, hal tersebut berarti investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan ketiga yang harus dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto adalah kemiskinan. Ajib mengatakan, pemerintah harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan.

Berdasarkan catatan, rapor tim ekonomi pemerintahan Jokowi selama 5 tahun terakhir hanya mampu membawa perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 4,2%. Selama 10 tahun pertumbuhan ekonomi Indonesia bahkan belum pernah tembus 5,5%, apalagi 7%. Paling tinggi hanya 5,3% itupun ditolong oleh komoditas. Ketika harga komoditas turun, ekonomi Indonesia kembali ke level 5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) Zulkifli Hasan harus mengatur strategi guna mewujudkan ambisi Presiden Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.

Swasembada pangan dan energi menjadi mimpi besar Prabowo yang harus diwujudkan dalam 5 tahun masa kepemimpinannya.

“Kita harus mampu memproduksi kebutuhan pangan seluruh Rakyat Indonesia, saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen RI, Minggu (20/10/2024).

Bahkan, Prabowo optimistis dapat membawa Indonesia menjadi pusat lumbung pangan dunia. Swasembada pangan harus diwujudkan untuk melindungi ketahanan pangan RI baik di tengah kondisi krisis yang siap mengadang kapanpun.

“Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat- singkatnya. Kita tak boleh tergantung pada sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang lain, pihak Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan lokasi lumbung pangan agar cita-cita swasembada pangan Indonesia bisa tercapai.

Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Fajarini Puntodewi mengatakan bahwa swasembada pangan merupakan program prioritas dari Prabowo Subianto.

“Kalau rencana periode ke depan itu kan swasembada pangan menjadi prioritas dari Bapak Presiden terpilih [Prabowo Subianto] sehingga sudah disiapkan lokasi-lokasi untuk menjadi lumbung pangan kita, yang mudah-mudahan itu bisa terlaksana,” kata Fajarini saat ditemui di sela-sela acara Gambir Trade Talk bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Peningkatan Kompleksitas Ekspor Produk Pertanian Indonesia’ di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Zulkifli Hasan tidak sendiri dalam mewujudkan swasembada pangan. Dia akan dibantu setidaknya 6 kementerian/lembaga di bawah koordinasinya yakni Kementerian Pertanian; Kementerian Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Badan Pangan Nasional; dan Badan Gizi Nasional.

Orang Dekat Haji Isam

Seperti diberitakan empat tokoh yang memiliki hubungan dengan Haji Isam masuk dalam jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Haji Isam merupakan pemilik Jhonlin Group (JG) yang bergerak di berbagai bidang mulai dari pertambangan, layanan pelabuhan, transportasi udara, hingga manufaktur.

Perusahaan induk tersebut pun menaungi beberapa anak perusahaan seperti PT Jhonlin Baratama, PT Jhonlin Air Transport, PT Jhonlin Agromandiri, PT Jhonlin Marine and Shipping, PT Jhonlin Batu Mandiri, hingga Jhonlin Agro Raya.

Berdasarkan penelusursan Bisnis, terdapat tiga orang dekat Haji Isam yang ditunjuk jadi menteri oleh Prabowo. Sementara itu, satu orang sisanya menjadi wakil Menteri. Dari jumlah tersebut, dua di antaranya berada di kementerian di bawah koordinasi Kemenko Pangan.

Nama pertama yakni, Andi Amran Sulaiman. Dia ditunjuk sebagai Menteri Pertanian di pemerintahan Prabowo-Gibran. Amran juga sebelumnya menempati jabatan tersebut dalam kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Amran merupakan sepupu dari Haji Isam. Amran pernah tercatat menjadi Komisaris Utama PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR) besutan Haji Isam. Jabatan itu diduduki Amran pada 2021 lalu, sebelum diserahkan ke Jhony Saputra, anak Haji Isam.

Nama kedua, yakni Dudy Purwagandhi. Dudy ditunjuk Prabowo untuk mengemban jabatan Menteri Perhubungan.

Dudy merupakan komisari PT PLN (Persero). Dudy tercatat memiliki sejumlah pengalaman di berbagai perusahaan sebelum menjadi Komisaris PLN.

Pengalaman itu salah satunya menjadi direktur PT Jhonlin Marine Trans pada 2008-2009. Jhonlin Marine Trans merupakan perusahaan yang terafiliasi dengan konglomerat Haji Isam.

Jhonlin Marine Trans bergerak di bidang pelayaran sebagai transportir pemuatan kargo bijih besi maupun batu bara, dari pelabuhan Sungai Dua, Setangga dan Kodeco menuju ke vassel (kapal besar).

Selain itu, Dudy juga pernah menjabat sebagai Direktur di perusahaan transportasi lainnya milik Haji Isam, yaitu PT Jhonlin Air Transport pada 2008-2009. Jhonlin Air Transport merupakan maskapai penerbangan regional, dengan fokus pada wilayah Kalimantan Selatan.

Selanjutnya, Dody Hanggodo ditunjuk Prabowo untuk menjabat Menteri Pekerjaan Umum (PU). Berdasarkan penelusuran Bisnis, memang tak banyak catatan soal karier professional Dody.

Adapun yang tercatat di media, Dody pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk. (PGUN). Perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan dan pengolahan kelapa sawit.

Perusahaan tersebut berlokasi di Kecamatan Batu Engau, kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas izin usaha mencapai 22.500 hektare.

PGUN merupakan anak usaha PT Araya Agro Lestari dan PT Citra Agro Lestari. Adapun Citra Agro Raya Lestari dan Araya Agro Lestari merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh anak Haji Isam, yakni Jhony Saputra dan Liana Saputri.

Keempat, Sulaiman Umar ditunjuk Prabowo untuk menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Sulaiman merupakan adik ipar dari Haji Isam.

Sulaiman merupakan suami dari Noor Andi Arinawati Arsyad atau Arina Sulaiman. Adapun, Arina Sulaiman merupakan adik Haji Isam.

Selain itu, kedekatan Sulaiman dan Prabowo sudah terjalin sebelumnya. Dia merupakan Ketua Tim Pemenangan Daerah (TKD) kandidat Prabowo-Gibran di Kalimantan Selatan.

Tantangan Impor

Di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Indonesia masih mengimpor beras. Tercatat, volume impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai 3,23 juta ton. Angkanya melambung hingga 80,68% secara kumulatif (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,78 juta ton.

Fajarini menyebut, jutaan impor beras yang dilakukan pemerintah itu diperlukan lantaran produksi dalam negeri belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Jika tidak, kata dia, maka akan terjadi fluktuasi harga beras.

“Tentunya impor diperlukan kalau memang kebutuhan dalam negeri masih kurang. Kalau misalkan itu tidak ada, yang terjadi fluktuasi harga, berasnya juga berkurang,” jelasnya.

Hal ini mengingat sektor pertanian mendukung pertumbuhan nasional yang mampu menyumbang 13,78% secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal II/2024. Fajarini menjelaskan bahwa sektor pertanian menjadi kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional pada kuartal II/2024, dengan pertumbuhan sebesar 3,25% yoy.

“Kami tentu optimistis bahwa sektor pertanian ini bisa menjadi andalan Indonesia, baik untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan meningkatkan devisa kita,” tuturnya.

Sebelumnya, BPS mengungkap nilai impor beras sepanjang Januari—September 2024 mencapai US$2,01 miliar, naik 105% secara kumulatif. Pada periode yang sama tahun lalu adalah US$980,44 juta.

Adapun, impor beras Indonesia berasal dari Thailand dengan volumenya mencapai 1,14 juta ton, Vietnam 998.040 ton, dan Pakistan sebanyak 463.396 ton.

Data BPS juga mengungkap fenomena El Nino berdampak pada merosotnya luas panen pada 2024. Imbasnya, produksi beras Indonesia diperkirakan akan merosot pada tahun ini. Di mana, proyeksi penurunan produksi beras ini sejalan dengan proyeksi luas tanah (panen) padi maupun gabah kering giling (GKG) yang mengalami penurunan.

Pada tahun ini, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan hanya mencapai 30,34 juta ton, atau turun 0,76 juta ton dibandingkan tahun lalu.

Alasannya, penurunan produksi beras terjadi pada periode Januari—April, yaitu sebesar 1,91 juta ton dibandingkan periode yang sama pada 2023. Namun, pada periode Mei—Agustus dan periode September—Desember produksi beras diperkirakan naik, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Bisnis.com, JAKARTA — Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang memimpin Kabinet Merah Putih telah mengumumkan daftar kementerian beserta menteri dan wakil menterinya.

Tidak terkecuali adanya perubahan daftar kementerian koordinator yang sebelumya berjumlah empat pada pemerintahan Jokowi. Kini, Prabowo melakukan penyesuaian kemenko menjadi tujuh kementerian.

Salah satu kementerian yang tetap, yakni Kementerian Koordinator bidang Perekonomian juga tetap dipimpin oleh Airlangga Hartarto.

Meski demikian, terdapat perubahan kementerian teknis yang koordinasinya berada di bawah Kemenko Perekonomian.

Hal tersebut seiring dengan peniadaan Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi. Dengan demikian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM), Kementerian Investasi, dan Kementerian Pariwisata kini bergeser koordinasinya ke Kemenko Perekonomian.

"Sebagian penugasan Marves di bidang energi, investasi, pariwisata di Kemenko Perekonomian," ujar Airlangga, Senin (21/10/2024).

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Kemenko Perekonomian kini membawahi 7 kementerian.

Dalam beleid tersebut, Kemenko Perekonomian kini tercatat akan berkoodinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian, Kemenko Perekonomian juga akan membawahi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selaian Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, kementerian-kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian berdasarkan Perpres No 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Berikut daftar menteri teknis di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian:

Menteri Ketenagakerjaan – Yassierli

Menteri Perindustrian – Agus Gumiwang Kartasasmita

Menteri Perdagangan – Budi Santoso

Menteri ESDM - Bahlil Lahadalia

Menteri BUMN – Erick Thohir

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM – Rosan Roeslani

Menteri Pariwisata – Widyanti Putri

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan beberapa instansi lain kini tidak lagi menjadi pihak yang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No 139/2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet merah Putih Periode Tahun 2024-2029 ditetapkan pada 21 Oktober 2024.

Dalam beleid tersebut, Kementerian Keuangan sudah tidak tercatat menjadi lembaga yang berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian atau Kementerian koordinator lainnya.

Selaian Kemenkeu, lembaga lain yang kini sudah tidak berkoodinasi dengan Kemenko Perekonomian adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, kementerian-kementerian tersebut berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian berdasarkan Perpres No 67/2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024

Sementara itu, dalam beleid terbaru tersebut, Kemenko Perekonomian kini tercatat akan berkoodinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian, Kemenko Perekonomian juga akan membawahi Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Instansi baru yang kini berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian adalah Kementerian ESDM, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Kementerian Pariwisata.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi Todotua Pasaribu mengaku diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mempermudah iklim investasi di Indonesia.

Todotua sendiri resmi dilantik Prabowo sebagai wakil menteri (Wamen) Investasi dan Hilirisasi pada Senin (21/10/2024) sore. Dia akan mendampingi Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani untuk lima tahun ke depan.

Pria berdarah Batak ini mengaku sudah diberi arahan khusus oleh Prabowo ketika dipanggil ke kediaman ketua umum Partai Gerindra itu pada pekan lalu. Menurutnya, Prabowo tidak ingin para investor dipersulit.

"Pada intinya Pak Prabowo, Pak Presiden dalam hal ini, meminta untuk kembali lagi menciptakan iklim investasi yang kondusif, bagaimana juga semua investasi itu bisa masuk dan berjalan secara baik," ujar Todotua di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Jakarta Selatan, Senin (21/10/2024).

Prabowo, sambungnya, turut menyoroti soal birokrasi. Todotua mengatakan Prabowo ingin agar birokrasi dipangkas sedemikian rupa agar para investor lebih mudah menanamkan modalnya di Indonesia.

Apalagi, dia mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi ke depan tidak main-main. Todotua menyatakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi memiliki peran penting untuk mewujudkan target tersebut.

"Keinginan pemerintah yang berbicara dengan angka pertumbuhan 8% ini memang harus benar-benar disikapi dengan cermat," katanya

Lebih lanjut, Todutua mengaku tidak akan terlalu sulit menyesuaikan diri ke tugas barunya sebab sudah lama berkecimpung di korporasi.

Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menerangkan bahwa investasi harus menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi 8%. Selama ini, katanya, pertumbuhan ekonomi masih terlalu tergantung kepada konsumsi rumah tangga.

Sebagai catatan, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 54,53% untuk pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II/2024. Sementara itu, investasi berkontribusi sebesar 27,89%.

"Amanah itu diberikan kepada kami di [kementerian] investasi ini, dan dilihat juga hilirisasi menjadi salah satu potensi pertumbuhannya sehingga ini berada di dalam adegan kami," jelas Rosan pada kesempatan yang sama.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu resmi dilantik untuk menjadi satu dari tiga wakil menteri yang mendampingi Sri Mulyani Indrawati di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Anggito yang menjadi sosok baru di jabatan wamen selain Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara menuturkan, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar kredibilitas dari pengelolaan fiskal pemerintahan dijaga.

"Arahan dari Prabowo supaya membuat kredibilitas dari fiskal kita, fiscal space-nya lebih luas, penerimaan bisa lebih tinggi kalau kita lakukan enforcement yang benar tanpa mengganggu atau mendistorsi ekonomi," ujarnya kepada wartawan usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Menurut Anggito, Presiden memintanya agar memastikan adanya ruang fiskal untuk pembiayaan program-progra pemerintah. Caranya, yakni dengan alokasi anggaran yang efisien, tepat sasaran dan pengelolaan utang yang berkelanjutan.

Adapun soal penerimaan, sumber penerimaan pajak di tahun pertama pemerintahan Prabowo berpotensi meningkat dengan adanya kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%. Penaikan tarif PPN itu sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP yang diteken 2021 lalu.

Akan tetapi, Anggito enggan mengungkap lebih lanjut soal rencana penaikan tarif itu. Dia menyebut akan segera melakukan rapat dengan Menkeu Sri Mulyani serta dua rekannya sesama Wamen yakni Thomas Djiwandono dan Suahasil Nazara.

"Belum dapat update [soal PPN 12%], mungkin setelah hari ini," ujarnya.

Untuk diketahui, Sri Mulyani kembali diangkat sebagai Menkeu di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Berbeda dengan kabinet pemerintahan sebelumnya di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), Sri Mulyani mendapatkan tambahan satu wamen sehingga menjadi Thomas Djiwandono, Suahasil Nazara serta Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.

“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.

“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.

Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)

“Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dikawal oleh tiga wakil menteri (wamen) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Yang pertama Thomas Djiwandono, kemudian Suahasil dan satu orang lagi adalah Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnsi UGM sekaligus mantan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono mengaku tengah mengkaji dalam rapat kerja (raker) bersama dengan Menteri Keuangan (Menku) Sri Mulyani untuk target kerja selama 100 hari mendatang.

“Ya kami sekarang baru mau kembali ke kantor Kementerian Keuangan, Bu Sri Mulyani sudah panggil rapat jadi semuanya akan kami bicarakan nanti di rapat nanti,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Apalagi, kata Thomas, saat ini wajah Kemenkeu pun makin berwarna dengan kehadiran dari ekonom sekaligus dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu. Harapannya kerja sama yang lebih baik akan terjadi ke depan.

“Jadi sabar aja saat ini kami akan kembali ke Kementerian keuangan untuk melanjutkan rapat kerja sama Bu Sri Mulyani dan setelah itu kedepannya pasti kita akan menjelaskan semua segala sesuatu,” imbuhnya.

Thomas pun mengamini akan membahas semua hal yang butuh diketahui oleh publik. Termasuk kelanjutan kabar pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN)

“Semua nanti akan kami jelaskan bersama-sama Bu Menteri di Kemenkeu,” pungkas Thomas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan dikawal oleh tiga wakil menteri (wamen) pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mendatang.

Yang pertama Thomas Djiwandono, kemudian Suahasil dan satu orang lagi adalah Ketua Departemen Ekonomika dan Bisnsi UGM sekaligus mantan Kepala BPKH Anggito Abimanyu.

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) membeberkan setumpuk pekerjaan rumah yang mesti dituntaskan oleh Menhub Dudy Purwagandhi usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, Senin (21/10/2024).

Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, sejumlah pekerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Kemenhub yaitu pembenahan infrastruktur transportasi hingga memberantas praktik pungutan liar (pungli) di sektor logistik.

Djoko mengatakan, pembangunan Tol Trans Jawa sejak 2018 terbukti memperlancar arus dan meningkatkan perpindahan arus dan meningkatkan perpindahan orang, distribusi barang, dan pertumbuhan jasa. Alhasil, biaya logistik menurun dari 24% menjadi 14%.

Namun, menurut Djoko, hal itu belum memberikan kesejahteraan bagi pengemudi angkutan barang. Rata-rata uang yang dibawa pulang sebesar Rp500.000 dalam seminggu bagi pengemudi angkutan barang jarak jauh.

Terutama karena maraknya praktik pungli oleh oknum aparat penegak hukum (APH) di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB).

"Praktik pungli masih marak dan gangguan oknum APH di UPPKB masih ada. UPPKB di beberapa lokasi sudah tidak layak dioperasikan. Pasalnya, kapasitas layanan tidak sesuai dengan jumlah kendaraan barang yang harus diperiksa," jelas Djoko dalam keterangannya dikutip Senin (21/10/2024).

MTI juga menyatakan bahwa penanganan kendaraan over dimension dan over load (ODOL) masih perlu ditingkatkan, mengingat kecelakaan yang melibatkan angkutan barang masih kerap terjadi.

“Namun, pengusaha angkutan barang dan pemilik barang kerap lepas tangan atau tidak mendapat sanksi hukum. Sopir truk adalah korban sistem angkutan logistik yang masih carut-marut di negeri ini. Presiden baru harus segera turun tangan dengan menerbitkan instruksi presiden tentang penuntasan penanganan angkutan barang,” ujar Djoko.

Dia juga menuturkan bahwa infrastruktur rel dan transportasi air belum maksimal digunakan dalam pengangkutan logistik.

Menurutnya, perlu ada kesetaraan ongkos angkutan jalan raya dan angkutan rel, mengingat pengangkutan logistik dengan kereta api masih dikenakan PPN dan track access charge (TAC), serta menggunakan BBM non subsidi, sehingga tarif moda transportasi kereta api menjadi mahal.

Tak hanya itu, Djoko juga menilai bahwa keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius, terutama transportasi jalan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat keselamatan transportasi adalah menyelenggarakan kembali Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) serta memasukkan pengajaran terkait tertib berlalu lintas dalam kurikulum sekolah.

“Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau, dan sungai juga harus dilengkapi dengan baju pelampung,” pungkas Djoko.

Sertijab Menhub

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) periode 2016-2024 Budi Karya Sumadi, telah melakukan serah terima jabatan (sertijab) kepada Menteri Perhubungan periode 2024-2029 Dudy Purwagandhi di Gedung Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Jakarta Pusat pada Senin (21/10/2024).

Berdasarkan pantauan Bisnis di Gedung Kemenhub, sertijab itu dilakukan sekitar pukul 12.30 WIB, di Ruang Mataram, Gedung Karya, Kemenhub. Namun, acara sertijab itu digelar secara tertutup.

Melalui keterangan tertulis, Menhub Dudy menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras, dedikasi, dan kontribusi Budi Karya sebagai Menteri Perhubungan periode 2016-2019 dan 2019-2024 beserta jajarannya.

Kemenhub mengklaim tingkat kepuasan masyarakat sebesar 89% aras aktivitas mudik ketika dan pasca-pandemi Covid-19 , kesepakatan FIR (Flight Information Region) dengan Singapura, nilai USAP - CMA (Universal Security Audit Programme – Continuous Monitoring Approach) di atas rata-rata dunia yaitu 88,53%, dan berbagai capaian lainnya.

"Inisiasi dan program baik yang telah berjalan tentu akan kami lanjutkan, kolaborasikan, dan sempurnakan untuk tercapainya 8 Misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045," ujar Menhub Dudy melalui siaran pers, Senin (21/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI mencatatkan lonjakan penumpang LRT Jabodebek saat pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Minggu (20/10/2024).

Manager Public Relations LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono menjelaskan penguna LRT Jabodebek meningkat dengan penerapan tarif Rp1 dalam rangka memeriahkan Pesta Rakyat Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemberlakuan tarif khusus tersebut, sebanyak 61.166 masyarakat menggunakan layanan LRT Jabodebek, menunjukkan peningkatan sebesar 73% atau 25.887 pengguna dibandingkan rata-rata akhir pekan bulan September yang hanya mencapai 35.279 pengguna.

“Lonjakan ini menjadi bukti antusiasme masyarakat terhadap mobilitas perkotaan dengan nyaman dan efisien,” kata Mahendro dalam keterangan resmi, Senin (21/10/2024).

Adapun tiga stasiun dengan volume tap in tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 16.382 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.502 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.142 pengguna

Di sisi lain, tiga stasiun yang mencatat volume tap out tertinggi yakni Stasiun Dukuh Atas dengan 17.477 pengguna, Stasiun Harjamukti dengan 7.373 pengguna, dan Stasiun Cikoko dengan 5.285 pengguna

Mahendro mengatakan selain lonjakan jumlah pengguna, KAI juga meningkatkan frekuensi perjalanan LRT Jabodebek pada hari itu. Sebanyak 364 perjalanan LRT Jabodebek dioperasikan untuk mengantisipasi lonjakan pengguna, naik dari biasanya 260 perjalanan pada akhir pekan. Headway atau interval antar kereta juga disesuaikan menjadi 5 - 11 menit guna mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dalam penerapan tarif Rp1, seluruh operasional LRT Jabodebek berjalan dengan lancar dan tertib. Pengguna mematuhi aturan yang berlaku di stasiun dan di dalam kereta, sehingga suasana tetap terkendali.

"Antrean di stasiun-stasiun utama dikelola dengan baik, dan para petugas di stasiun maupun kereta tetap sigap dalam membantu pengguna serta memastikan perjalanan aman dan nyaman," imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, Nusron Wahid berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli yang kerap dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Nusron, praktik mafia tanah melibatkan berbagai sektor baik yang bersumber dari dalam atau internal pemerintah, pihak eksternal seperti pemborong tanah, hingga pihak tengah seperti oknum kepala desa, oknum notaris, oknum pengacara, dan oknum makelar tanah.

"Dari ketiga itu, nanti kita capture mana yang bobotnya paling besar. Tetapi menurut hemat saya, pemberantasan mafia tanah itu, selain dari luar, kata kunci paling utamanya ada dari dalam. Mau mafia banyaknya kayak apa, kalau di dalam tidak melayani, tidak akan terjadi itu," jelas Nusron pada Senin (21/10/2024).

Tak hanya itu, dia juga berkomitmen akan melanjutkan program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai akhir 2024.

Adapun, Nusron memiliki tiga program strategis usai resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Program strategis pertama yakni penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Sehingga pasti ada unsur pemerataan di situ," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi ataupun mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan.

"Program nomor dua yang harus kami lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih brrmanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian dan sebagainya. Kalau tidak produktif nanti mubazir," kata Nusron.

Terakhir, program strategis ketiga yaitu penyelesaian sengketa-sengketa tanah menurutnya harus segera dilakukan, dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

"Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, kangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut," pungkas Nusron.

Pemberantasan Mafia Tanah Era AHY

Berdasarkan catatan Bisnis, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN mengklaim pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Sementara itu, pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka, serta menyelamatkan potensi kerugian Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan langkah yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama menjabat.

“Seratus hari itu memang waktu yang tidak panjang, tetapi pertama kami tentu berusaha untuk konsolidasi secara internal. Karena dengan adanya pemisahan Kementerian ini kan banyak hal yang kita perlu koordinasikan,” katanya kepada wartawan usai acara sertijab di Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, koordinasi itu dilakukan dengan pihak eksternal seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak internal, terutama tentang sumber daya manusia.

Terkait teknis, Teuku mengungkapkan keinginannya untuk mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan di ekosistem ekonomi digital, seperti komunitas, asosiasi, hingga kalangan akademisi.

“Tentu waktu berjalan. Mungkin nanti ada beberapa program-program yang juga akan kami coba selesaikan dalam waktu 100 hari,” lanjutnya.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap memerlukan waktu untuk belanja masalah. Teuku berjanji akan belajar dengan cepat dalam menjalankan tugasnya.

“Kita akan belajar cepat untuk bisa membantu dan segera memimpin Kementerian ini, supaya juga segera dapat berbuat sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wapres,” tandasnya.

Adapun, prosesi serah terima jabatan dari Sandiaga Uno kepada Teuku dilakukan secara bersamaan dengan prosesi serupa terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Presiden Prabowo memecah institusi Kemenparekraf menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Teuku nantinya akan berduet dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar. Irene merupakan salah satu kalangan profesional yang didapuk didapuk Prabowo untuk membantu pemerintahannya.