KOMPAS.com -BPJS Ketenagakerjaan mempunyai sejumlah program di antaranya program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Perlu diketahui bahwa kedua program tersebut mempunyai tujuan dan manfaat yang berbeda-beda.

Program Jaminan Hari Tua (JHT) adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai saat memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara itu, program Jaminan Pensiun (JP) adalah program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilan karena memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, perbedaan JHT dan JP terletak pada manfaat program, tujuan, peserta program, dan besaran iuran.

Lantas, bagaimana detail mengenai perbedaan program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)?

Perbedaan Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP)

1. Manfaat progam

Pada program JHT, manfaat uang tunai meliputi:

• Pembayaran sekaligus

Ini berlaku bagi peserta yang mencapai usia pensiun (56 tahun), berhenti bekerja karena mengundurkan diri dan sedang tidak aktif bekerja di mana pun.

Selain itu, pembayaran program JHT sekaligus juga berlaku untuk peserta yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), meninggalkan wilayah Indonesia untuk selamanya, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Apabila peserta meninggal dunia, maka uang tunai akan diserahkan pada ahli waris yang ditunjuk.

• Pembayaran sebagian

Pembayaran sebagian berlaku untuk peserta yang berada dalam masa persiapan masa pensiun (sebesar 10 persen dari total saldo).

Ini juga berlaku bagi peserta yang berencana untuk ikut program kepemilikan rumah setelah menjadi peserta paling sedikit 10 tahun (maksimal 30 persen). Khusus manfaat tambahan ini, peserta hanya dapat mengambil maksimal 1 kali.

Pada program JP, manfaat uang tunai mencakup:

• Pensiun hari tua: uang bulanan apabila peserta telah memenuhi iuran minimum 15 tahun atau setara 180 bulan saat memasuki usia pensiun sampai dengan meninggal dunia
• Pensiun janda/duda: uang bulanan untuk janda/duda yang berstatus ahli waris (terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan) sampai dengan meninggal dunia atau menikah lagi
• Pensiun cacat: uang bulanan apabila peserta mengalami cacat total tetap dan kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi paling sedikit 1 bulan menjadi peserta dan density rate 80 persen
• Pensiun anak: uang bulanan kepada anak dari ahli waris peserta (maksimal 2 orang yang didaftarkan pada program JP) sampai dengan usia 23 tahun, menikah, bekerja, atau meninggal dunia.

2. Tujuan

Program JHT memiliki tujuan mendukung finansial peserta saat menghadapi tiga kondisi, yaitu pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia.

Sementara itu, program JP mempunyai misi yang lebih besar dari sekadar menyokong status finansial peserta. Sebab, jaminan sosial ini perlu menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap.

3. Peserta program

Berdasarkan Pasal 4 PP 46/2015, peserta program JHT adalah Penerima Upah (PU) maupun Bukan Penerima Upah (BPU), di mana:

PU mencakup pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan, sedangkan BPU mencakup pemberi kerja, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja selain pekerja mandiri.

Sementara itu, peserta JP adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, di mana:

• Pekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara adalah CPNS, PNS, anggota TNI/POLRI, pejabat negara, pengawai pemerintah non-pegawai negeri, prajurit siswa TNI, dan peserta didik POLRI; dan
• pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Dengan demikian, kelompok BPU tidak tergolong sebagai peserta program JP.

4. Besar iuran

Peserta PU membayar iuran sebesar 5,7 persen dari upah sebulannya, terdiri dari 2 persen ditanggung pekerja dan 3,7 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja.

Bagi peserta BPU membayar iuran yang disesuaikan dengan penghasilan masing-masing peserta, dengan iuran terendah sebesar Rp 20.000 dan tertinggi sebesar Rp 414.000.

Sementara pada program JP, ketentuan besaran iuran untuk pekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara adalah 3 persen, terdiri dari 2 persen ditanggung perusahaan/pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.

Demikian rangkuman mengenai perbedaan program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

DALAM organisasi-organisasi besar yang kerap mengalami pergantian pucuk pimpinan, para karyawan biasanya dapat merasakan perbedaan suasana di bawah kepemimpinan yang berbeda.

Di sebuah institusi perbankan, misalnya. Karyawan merasa suasana lebih hangat kekeluargaan di bawah kepemimpinan A. Ini lantaran karena pemimpin A bisa mengenal nama karyawan di level terbawah sekalipun.

Sementara, ketika terjadi pergantian pada pimpinan B, mereka merasakan dinamika pekerjaan jauh lebih intens karena tuntutan standar tinggi yang diharapkan oleh pimpinan B.

Pemimpin efektif tidak bisa abai terhadap pengaruh dirinya terhadap warna emosi organisasi yang dibentuknya. Disadari maupun tidak, emosi itu mudah sekali menular.

Pendiri Southwest Airlines, Herb Kelleher, dikenal sebagai orang yang hangat dan mampu membuat orang lain merasa spesial setiap berada di dekatnya. Ia begitu dicintai oleh puluhan ribu karyawannya karena kehangatan dan kepeduliannya.

Suatu ketika, ia sedang pergi bersama CEO perusahaan lain. CEO itu tidak mengenal karyawan yang sedang bersamanya dalam satu lift. Saat ditanya oleh sang CEO tentang cara membangun budaya seperti Southwest, Herb menjawab, “Anda dapat memulai dengan mengatakan halo kepada orang-orang Anda.”

Pemimpin harus memahami kekuatan atmosfer organisasinya. Ia harus sadar bila nada organisasi mengalun dalam suasana dan budaya korporasi yang sesuai dengan nada yang ia inginkan, engagement akan lebih mudah untuk ditingkatkan. Situasi ini tentu memiliki manfaat strategis yang tidak bisa dikopi oleh kompetitor mana pun.

“Mereka dapat membeli semua hal yang bersifat fisik. Hal-hal yang tidak dapat Anda beli adalah dedikasi, pengabdian, dan kesetiaan,” kata Kelleher.

Mengapa pembentukan nada dan irama organisasi itu seperti semacam rahasia dapur tradisional yang tidak ada rumusnya? Beberapa ahli berpendapat, atmosfer organisasi bersifat emosional yang sulit dikendalikan secara sistematis.

Ketika organisasi memerlukan daya tahan untuk beradaptasi, kekuatan dan kejelasan nada organisasi sangatlah penting. Di sinilah, kepekaan dan ketajaman pemimpin diperlukan karena ia memiliki wewenang dan kekuatan untuk menentukan nada yang harus dinyanyikan organisasinya.

“Sebagai pemimpin, Anda menentukan nada untuk seluruh tim,” kata Colin Powell. Lalu, bagaimana cara menentukan nada organisasi?

Pertama, kejelasan dan ketegasan pesan. Masih ingat bagaimana Presiden Jokowi ketika baru menjabat langsung menentukan semangat tim kabinet dengan semboyan “kerja, kerja, kerja”?

Semangat itu ditunjukkan tidak saja melalui tampilan kemeja putih dengan lengan panjang tergulung pada setiap kesempatan kerja, tapi juga kesediaannya untuk turun langsung meninjau lapangan, tidak hanya duduk diam dalam kenyamanan Istana Presiden.
Kebiasaan ini langsung tertangkap oleh anggota kabinet sampai jajaran-jajaran di bawahnya yang secara spontan meniru cara berpakaiannya dan meningkatkan kecepatan berespons.

Beragam birokrasi pun dipersingkat untuk mempermudah penyelesaian masalah.
Tanpa banyak bicara, Presiden Jokowi melakukan sesuatu yang sederhana, dilihat, dan dibicarakan semua orang karena kejelasan pesannya. Terlihat bahwa nada manajemen pemerintah dengan cepat dapat dibentuknya.

Perusahaan Patagonia dengan pendirinya, Yvon Chouinard, tidak segan-segan menghentikan produknya ketika mengetahui dampak kerusakan yang ditimbulkan produknya bagi alam, meski produk tersebut berkontribusi terhadap 70 persen dari total penjualannya.

Ia juga dengan tegas menyumbangkan 1 persen dari total penjualannya (baik untung maupun rugi) kepada komunitas-komunitas yang bergerak untuk konservasi alam.

“Alih-alih mengekstraksi nilai dari alam dan mengubahnya menjadi kekayaan, kami menggunakan kekayaan yang diciptakan Patagonia untuk melindungi sumbernya. Saya sangat serius untuk menyelamatkan planet ini,” kata Chouinard.

Kedua, menetapkan prioritas. Perdana Menteri Etiopia Abiy Ahmed yang diangkat pada 2018 dengan gigih memprioritaskan perdamaian internal dan eksternal, baik dengan negara tetangga Eritrea yang telah berkonflik selama dua dekade maupun dengan kelompok-kelompok militan di Etiopia.

Ia bahkan berperan sebagai mediator dalam menengahi konflik Eritrea dengan Djibouti, juga antara Kenya dan Somalia.

Ketika perdamaian terbangun, rakyat mendapatkan banyak kesempatan pekerjaan yang layak sehingga kemiskinan akhirnya terangkat. Dengan fokus yang jelas pada obsesinya membangun perdamaian, kinerja seluruh insan kedua negara untuk bergerak bersama mewujudkannya pun semakin mudah.

Pemimpin perlu menyadari kebiasaan-kebiasaan yang sering kali terjadi secara otomatis. Sibuk berinteraksi dengan telepon pintarnya ketika berhadapan dengan anak buahnya akan menunjukkan prioritasnya bukan pada mereka. Action speaks louder than words.

Ketiga, mengatur ekspresi emosi diri. Kita tahu bahwa emosi itu menular. Kita memahami bahwa seorang pemimpin memiliki beban tanggung jawab terbesar sehingga tidak jarang mengalami panik bila menghadapi krisis atau kompetisi. Namun, tanggung jawab seorang pemimpin juga untuk mengatur ekspresi emosinya sehingga ia dapat mengatur emosi kelompoknya.

Dalam organisasi, ia perlu menyebarkan aura optimistis dan bersemangat, terlepas dari apa yang sedang dirasakannya. Ekspresi marah, acuh, dan sarkastik, hanya membuat suasana kerja menjadi suram. Memang berempati pada kesalahan bawahan bukan perkara mudah, apalagi dalam keadaan mendesak dan panik.

Namun, dengan meyakini bahwa emosi yang salah justru dapat semakin memperburuk situasi, kita akan lebih terampil mengatur wajah dan ekspresi dengan lebih baik. Take a deep breath before you speak, because your mouth acts quicker than your brain.

Keempat, refleksi diri dan memeriksa apakah instruksi yang diberikan kepada bawahan juga kita lakukan pada diri sendiri. Pemimpin juga perlu membuka diri terhadap masukan, kritik, dan saran sehingga memahami kesulitan yang dialami anak buahnya dalam membangun nada yang diinginkannya dalam organisasi.

Pemimpin perlu berdiskusi sesering mungkin dengan kelompoknya, dalam gelombang yang sama dan sejajar untuk mendorong keterbukaan. Bukan hanya basa-basi manis yang mereka pikir ingin didengarkan oleh karyawan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pangan Nasional (Bapanas) merespons ihwal dilaporkannya Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Dugaan mark up impor beras ini bermula ketika ada perusahaan Vietnam bernama Tan Long Grup yang memberikan penawaran untuk 100.000 ton beras seharga 538 dollar AS per ton dengan skema FOB.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengungkapkan, pihaknya menghormati aduan tersebut sebagai hak bagi setiap warga negara untuk menyampaikan aspirasinya.

"Tentu kita hormati dan hargai pelaporan dari masyarakat tersebut sebagai hak dalam berdemokrasi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi oleh KPK juga mesti kita hormati dan dukung sepenuhnya," kata Ketut dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Ketut menyebut, Bapanas sesuai tugas dan fungsinya sebagai regulator yang secara teknis tidak masuk ke dalam pelaksanaan importasi yang menjadi kewenangan Bulog.

"Dan Bulog juga sudah mengklarifikasi bahwa terkait perusahaan Vietnam tersebut tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog," ujarnya.

Ketut mengatakan, dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapanas senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

"Kami di Badan Pangan Nasional sejak awal berdiri berfokus membangun ekosistem pangan nasional. Sebagai regulator yang diamanatkan Perpres 66 tahun 2021, tentunya prinsip profesionalitas, akuntabel, dan kolaboratif senantiasa kami usung," tuturnya.

Lebih lanjut, Ketut mengatakan, Bapanas bekerja sama dengan BUMN Pangan Perum Bulog dan ID Food dalam menyokong kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

"Kami rangkul pula teman-teman swasta dan berbagai asosiasi. Semua guyup bergotong royong dengan satu tujuan, petani sejahtera, pedagang untung, masyarakat tersenyum," ucap dia.

Sebelumnya, Bapanas dan Perusahaan Umum (Perum) Bulog dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto selaku pelapor mengatakan, jumlah beras yang diimpor itu 2,2 juta ton dengan selisih harga mencapai Rp 2,7 triliun.

“Harganya jauh di atas harga penawaran. Ini menunjukkan indikasi terjadinya praktik mark up,” kata Hari saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Hari menuturkan, pihaknya mendapatkan data penawaran dari perusahaan Vietnam, Tan Long Group yang menawarkan 100.000 ton beras dengan harga 538 dollar AS per ton dengan skema free on board (FOB) dan 573 dollar AS per ton dengan skema cost, insurance, and freight (CIF).

Dalam skema FOB, biaya pengiriman dan asuransi menjadi tanggungan importir. Sementara, dalam CIF biaya pengiriman hingga bongkar muat kargo ditanggung eksportir.

"Tan Long Group, itu yang kami juga (masukkan dalam laporan) sebagai salah satu aktor yang ikut ambil bagian dalam impor beras selama periode Januari sampai bulan Mei ini,” ujar Hari.

Hari lantas menyampaikan data pembanding yang menyebutkan biaya yang digelontorkan negara untuk impor beras itu lebih besar dari harga yang ditawarkan perusahaan di luar negeri.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), per Maret 2024 pemerintah mengimpor 567,22 ribu ton beras dengan nilai 371,60 juta dolar AS.

Dari data itu didapatkan angka harga rata-rata impor beras oleh Bulog senilai 655 dollar AS per ton.

Jika disandingkan dengan harga impor beras dengan skema FOB yakni 573 dollar AS per ton didapatkan selisih kemahalan harga 82 dollar AS per ton.

Angka tersebut dikalikan nilai 2,2 juta ton dan ditemukan total selisih kemahalan harga sekitar 180,4 juta dollar AS.

“Jika menggunakan kurs Rp 15.000 per dolar, maka estimasi selisih harga pengadaan beras impor diperkirakan Rp 2,7 triliun," tutur Hari.

1. Terminal Kini Sepi dari Bus-bus Milik PO, Kemenhub Ungkap Penyebabnya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan para perusahaan otobus (PO) kini enggan menggunakan terminal tipe A. Hal ini menjadi salah satu penyebab terminal-terminal bus jadi sepi pengunjung.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan, sepinya terminal dari bus-bus PO dikarenakan para pemilik PO saat ini berbondong-bondong membangun pangkalan atau pool masing-masing.

"Para pengusaha angkutan bus yang saat ini begitu berinvestasi di poolnya masing-masing, ini mungkin berat untuk memasuki area terminal," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Sekarang kan sudah ada sebagian angkutan-angkutan kayak mungkin Juragan 99, atau Aerobus, mereka sudah membangun hal itu (pool sendiri)," tambahnya saat ditemui setelah raker.

Selengkapnya klik di sini.

2. Viral di X, "Influencer" Asal Makassar Diduga Gagal Kelola Investasi, Bikin Rugi "Follower" Rp 71 Miliar

Ramai mengenai cuitan di X (Twitter) seorang influencer yang diduga gagal mengelola investasi dan mengakibatkan kerugian para pengikut atau followers-nya sebanyak Rp 71 miliar.

Influencer tersebut telah dilaporkan oleh puluhan pengikutnya yang tertipu oleh akun investasi kelolaannya, @waktunyabelisaham. Sayangnya, usai berita tersebut viral, pemilik akun itu mengunci profilnya.

Terkait hal tersebut, Bursa Efek Indonesia (BEI) lewat Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menegaskan bahwa sesuai Peraturan OJK, hanya pihak yang mendapatkan izin dari OJK yang boleh mengelola dana publik.

“Beberapa tahun ini BEI memberikan edukasi berupa sekolah pasar modal kepada para pegiat media sosial yang ingin memahami investasi di pasar modal,” kata Jeffrey di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

3. Simak, Ini Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN

Pemerintah terus mematangkan skema pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Akan ada tiga skema pemindahan ASN ke IKN.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan, untuk mendukung kinerja pemerintah di IKN, alokasi SDM ASN ke IKN dilakukan dalam tiga cara.

Anas optimistis pemindahan ASN ke IKN sekaligus akan mewujudkan transformasi budaya kerja baru yang agile dan adaptif terhadap teknologi.

“Alhamdulillah, skema-skema terus didetilkan. Sejauh ini lancar, dengan beberapa skema yang disiapkan. Tadi di rapat Presiden memberi arahan detil, sehingga ke depan kinerja birokrasi di IKN bisa optimal, dengan budaya dan paradigma kerja baru yang transformatif, agile, dan adaptif, bukan hanya perpindahan fisik semata,” kata Anas dalam keterangan tertulis yang dikutip Kompas.com, Kamis (4/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

4. Ekonom Minta Prabowo Hati-hati Pilih Menteri Keuangan

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus berhati-hati memilih Menteri Keuangan.

Faisal mengatakan, sosok menteri keuangan nantinya harus bisa melakukan rem terhadap jalannya perekonomian nasional.

"Sosok Menteri Keuangan, fungsinya apa sih? Nge-rem. Dia nge-rem. Kita mau masuk jurang, di-rem gitu. Kalau Menteri Keuangannya tidak (memiliki) kuasa nge-rem, lost saja, masuk tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan, Prabowo tak boleh memilih sembarangan orang untuk mengisi posisi Menteri Keuangan, apalagi kandidat dari partai politik.

"Ini lebih merupakan harapan. Kalau orang partai kan banyak kepentingan, bahaya," ujarnya.

Selengkapnya klik di sini.

5. Kemacetan Jakarta Akibatkan Kerugian Rp 100 Triliun

Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik (SJBE) Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Zulkifli mengungkapkan, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian sebesar Rp 100 triliun.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, nilai kerugian itu berasal dari Rp 40 triliun biaya operasional kendaraan seperti bahan bakar minyak (BBM), oli, dan sebagainya yang terbuang akibat kemacetan.

Kemudian Rp 60 triliunnya berasal dari kerugian atas waktu yang dihabiskan selama perjalanan akibat macet, polusi udara, hingga kesehatan warga Jakarta.

"Kerugian Rp 100 triliun dihitung biaya waktu perjalanan, kemudian ada kerugian polusi udara yang mengakibatkan kesehatan terganggu, dia sakit dan itu bisa dihitung, external cost itu akan dihitung. Itu total kerugian semua polusi udara, kesehatan, kemudian waktu tempuh," ujarnya dalam diskusi Instran di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Selengkapnya klik di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Kimia Farma Apotek (KFA), anak usaha PT Kimia Farma Tbk (KAEF) hadir di Jakarta Fair 2024 atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2024.

KFA meraih penjualan berkali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Booth KFA di Jakarta Fair 2024 mengedepankan tiga pilar utama yaitu accessible, available, dan affordability. Booth KFA menghadirkan 50 jenama produk kesehatan dan kecantikan.

Konsep ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang menarik bagi para pengunjung, sekaligus mempermudah konsumen mendapatkan produk-produk yang berkualitas dengan harga terjangkau.

“Para pengunjung PRJ sangat antusias dengan berbagai penawaran menarik yang disajikan di booth Kimia Farma Apotek. Pada tahun ini, produk yang tersedia lebih beragam dengan dukungan lebih dari 50 brand ternama," kata Junus Koswara, Plt Direktur Utama KFA dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

"Produk yang paling banyak diminati pengunjung di antaranya adalah baby product, multivitamin & mineral, kecantikan, personal care dan household,” imbuh Junus.

Berbagai promo dan diskon juga turut menarik pengunjung ke booth KFA, yaitu diskon produk hingga 80 persen, promo buy 1 get 1, buy 2 get 1, buy 1 get 2 dan gimmick menarik.

Para pengunjung juga bisa menikmati promo berupa cashback bila pembayaran menggunakan BRI serta voucher potongan harga yang merupakan kerja sama antara Kimia Farma Apotek dengan BRI.

KFA juga menyediakan ruangan klinik untuk pemeriksaan kesehatan gratis bagi pangunjung di booth. Tersedia berbagai pemeriksaan seperti konsultasi kesehatan, pengecekan gula darah dan tekanan darah, serta informasi mengenai produk-produk perseroan.

“Partisipasi Kimia Farma Apotek pada Jakarta Fair 2024 ini menjadi salah satu ajang untuk memperkuat brand awareness KFA di mata masyarakat dan menjadi lebih dekat dengan masyarakat melalui keseruan acara yang disajikan. Kami berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap beragam produk-produk yang tersedia di KFA saat
ini," tutur Junus.

KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah tetap melakukan penyelamatan terhadap BUMN yang bermasalah, termasuk pada PT Indonesia Farma Tbk (Indofarma).

Erick menegaskan, terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kejaksaan Agung untuk memberantas kasus korupsi di Kementerian BUMN.

"Kasus fraud, ya fraud, korupsi kita tangkap. Tetapi bagaimana Indofarma-nya sendiri, harus bisa keluar dengan baik, ya kita harus lakukan penyelamatan termasuk tentu utang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," ujar Erick di Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (7/5/2024).

Kementerian BUMN akan melakukan berbagai langkah strategis untuk menyelamatkan perusahaan yang bermasalah.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan, pihaknya tidak pernah menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi di BUMN.

Menurut Erick, selama ini Kementerian BUMN selalu melakukan investigasi audit terhadap perusahaan-perusahaan. Apabila ditemukan kejanggalan, maka segera dilaporkan ke BPK.

"Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, baru terjadi," katanya.

Kementerian BUMN disebut Erick akan selalu konsisten dalam melakukan pelaporan. BUMN dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah bekerja sama untuk melakukan pencegahan.

"Setiap ada kasus korupsi, ya kita laporkan dengan pihak terkait, ya kita kerja sama dengan kejaksaan, bahkan KPK sendiri kan kita friendly, di mana kita melakukan banyak isu-isu pencegahan kepada KPK," ujar Erick.

Diketahui, PT Bio Farma (Persero), induk perusahaan dari Indofarma mendapat suntikan dana berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) nontunai senilai Rp 68 miliar.

Namun Kementerian BUMN membantah jika dana tersebut untuk membayar utang dari Indofarma pada platform pinjaman online. PMN yang diajukan Bio Farma ini akan digunakan untuk pengembangan vaksin.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menyatakan telah melakukan transformasi secara terstruktur dan terencana.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menyatakan, BTN sebagai perusahaan dalam jasa sektor keuangan memastikan kesinambungan antara teknologi informasi dan operasional perusahaan.

"Ini merupakan hasil dari kerja sama, koordinasi dan kolaborasi dari seluruh pihak baik dalam lingkungan perusahaan maupun dukungan dari seluruh nasabah dan pengguna jasa keuangan dari BTN," kata Nixon dalam keterangan resmi, Jumat (5/7/2024).

Sementara itu, Direktur Information Technology BTN Andi Nirwoto menambahkan, perseroan senantiasa mengedepankan penggunaan teknologi informasi dalam memberikan layanan perbankan yang terpercaya dan handal.

"Orkestrasi teknologi informasi dalam segala aspek operasional perusahaan baik dari pelayanan pelanggan maupun efisiensi dalam pemprosesan transaksi bisnis mendorong BTN untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kemampuan dan kapasitas penyelenggaraan teknologi informasi yang terbaik di Indonesia," ujar Andi.

Andi mengungkapkan, BTN mengimplementasikan inovasi yang berkelanjutan. Inovasi dilakukan dalam segala lapisan penyelenggaraan bisnis, teknologi dan operasional.

Saat ini, lanjut dia, BTN fokus pada adopsi emerging technology seperti Artificial Intelligence yang mendorong peningkatan layanan yang lebih cerdas, cepat, efisien dan berorientasi pada pelanggan.

“BTN memastikan diri untuk menjadi pemain terdepan dalam adopsi teknologi perbankan di Indonesia,” paparnya.

Untuk mengimplementasikan sistem teknologi informasi (TI) yang andal, Andi menegaskan, BTN mengganggarkan sekitar 8 perden untuk implementasi inovasi TI yang meliputi peningkatan dan pengembangan inovasi TI meliputi Artificial Intelligence, Blockchain, Cloud Computing, Open API, Machine Learning.

“BTN menyiapkan investasi dalam inovasi TI tidak hanya pada BTN tapi juga termasuk pada ekosistem digital BTN dengan tujuan tidak hanya untuk percepatan teknologi di BTN tapi juga pada sektor jasa keuangan di Indonesia,” terang Andi.

Atas upayanya dalam pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan layanan, BTN meraih penghargaan dalam ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards 2024 di Singapura.

Dalam ajang tersebut, BTN meraih penghargaan pada kategori Indonesia Domestic Technology & Operations Bank of the Year.

“Kami sangat mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Asian Banking & Finance (ABF). Penghargaan ini menjadi motivasi untuk mendorong peningkatan dan perbaikan yang akan kami terus lakukan,” jelas Nixon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan suntikan dana berupa penyertaan modal negara (PMN) ke perusahaan pelat merah tidak melulu untuk BUMN sakit.

Menurutnya, sekitar 70 persen suntikan dana dari pemerintah ke BUMN digunakan untuk mengerjakan penugasan dan pengembangan usaha.

"Periksa dulu BUMN yang mana. Waktu saya ketemu dengan Komisi VI, itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan. Ada juga restrukturisasi," ujar Erick saat ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Adapun pemerintah telah mendapat persetujuan Komisi XI DPR RI untuk memberikan PMN tunai dan non-tunai tahun anggaran 2024 ke sejumlah BUMN di bawah Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN dengan total Rp 27,49 triliun.

PMN tunai diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), PT KAI, PT INKA, PT Hutama Karya, dan PT Pelni.

Sementara PMN non-tunai diberikan ke PT Hutama Karya, PT Len Industri, PT Bio Farma, PT Sejahtera Eka Graha, PT Varuna Tirta Prakasya, PT ASDP Indonesia Ferry, Perum Damri, Perum LPPNPI/Airnav Indonesia, PT Pertamina, PT Perkebunan Nusantara III, Perum Perumnas, dan PT Danareksa.

Beberapa BUMN itu memang diketahui sedang mengalami masalah keuangan, di antaranya PT Varuna Tirta Prakasya yang dititip kelola di PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA).

Erick mengatakan, dirinya bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun telah berkoordinasi untuk melakukan perbaikan pada perusahaan-perusahaan pelat merah yang berada di bawah kedua kementerian tersebut.

"Saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat, bagaimana kita memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi," kata dia.

"Dan itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerja sama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," pungkas Erick.

JAKARTA KOMPAS.com -Bank DKI menyatakan terus meningkatkan layanan kepada nasabah. Salah satunya dilakukan melalui aplikasi mobile bankingJakOne Mobile.

Direktur Teknologi & Operasional merangkap Plt Direktur Utama Bank DKI Amirul Wicaksono menyatakan, perseroan telah melakukan berbagai langkah inovasi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

"Dengan salah satu inisiatif utama yaitu aplikasi JakOne mobile yang menawarkan berbagai fitur, mulai dari pembukaan rekening tabungan dan deposito secara online, transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, zakat dan berdonasi, hingga integrasi dengan e-wallet untuk pembayaran melalui QRIS," kata Amirul dalam siaran pers, Jumat (5/7/2024).

Selain itu, imbuh dia, JakOne Mobile dilengkapi teknologi biometrik untuk keamanan transaksi. Bank DKI juga telah memiliki metode layanan nasabah yang lebih responsif melalui live chat.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menjelaskan, Bank DKI turut memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan relevan bagi nasabah.

"Pada era digital saat ini, kemampuan beradaptasi dan berinovasi menjadi kunci untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, untuk itu Bank DKI terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjadi mitra terpercaya dan memberikan layanan terbaik bagi nasabah," sebut Arie.

Atas upayanya meningkatkan layanan ke nasabah, Bank DKI meraih penghargaan The 3rd Best Overall BPD dalam Pelayanan Prima pada ajang 21st Banking Service Excellence 2024.

Bank DKI turut meraih penghargaan pada sejumlah kategori layanan terbaik diantaranya sebagai The 1st Best Call Center, The 1st Best Kenyamanan di Kantor Cabang, The 1st Best ATM, The 1st Best Live Chat, dan The 1st Best Opening Account via Mobile.

Penghargaan tersebut didasarkan pada survei Bank Service Excellence Monitor (BSEM) yang dilakukan oleh Marketing Research Indonesia (MRI) berdasarkan analisis data dan berbagai metode penilaian kualitas pemberian layanan.

Perusahaan pemenang merupakan para bank yang dinilai memiliki kinerja terbaik dalam memberikan pelayanan kepada nasabah melalui berbagai channel layanan yang dimiliki.

“Penghargaan yang diraih Bank DKI pada beberapa kategori layanan prima turut merefleksikan komitmen Bank DKI yang secara konsisten berupaya memberikan layanan terbaik kepada masyarakat melalui berbagai langkah inovasi, termasuk berbagai pengembangan produk dan layanan berbasis digital yang berfokus pada layanan perbankan yang mudah, cepat, dan nyaman,” ujar Amirul.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Asosiasi Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Haryanto Pratantara menyoroti maraknya barang-barang impor ilegal yang dijual secara terang-terangan.

Haryanto mengatakan, pemerintah harus menyiapkan solusi yang tepat untuk memberantas barang impor ilegal, salah satunya dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas).

"Kalau sekarang situasinya lagi urgent, harus bikin Satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang illegal ini bisa ditutup semaksimal mungkin," kata Haryanto dalam Konferensi Pers bertajuk "Impor Ilegal Berjaya, Impor Resmi Dipersulit" di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Haryanto mengatakan, selain membentuk Satgas, pemerintah dapat melakukan penegakan hukum terhadap barang impor ilegal yang beredar seperti melakukan penyitaan dan menutup usaha.

"Toko yang jual (barang impor ilegal) tutup. Kemudian penjual, distributornya, importirnya sebenarnya kalau ditulusuri bisa dan itu ditangkap diproses hukum," ujarnya.

Lebih lanjut, Haryanto mengatakan, apabila dua hal tersebut dilakukan, tidak ada lagi pedagang yang berani menjual barang impor ilegal secara terang-terangan di sosial media dan marketplace.

"Maka itu bisa sangat-sangat signifikan mengurangi ilegal impor yang membuat nanti industri retail dalam negerinya bisa bertumbuh," ucap dia.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti produk impor yang membanjiri pasar domestik. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi meminta pemerintah dapat menelaah lebih lanjut baik terkait jenis produk maupun jalur masuknya.

Ia meminta pemerintah dapat bertindak tegas terhadap jalur masuk illegal (illegal import) yang marak menjadi jalur masuk ke pasar dalam negeri.

"Kami merekomendasikan pemerintah untuk membentuk satgas pemberantasan impor ilegal dan penertiban barang impor ilegal yang saat ini sudah berada di tengah masyarakat dengan melibatkan Kadin Indonesia beserta Asosiasi dan Himpunan," ujarnya.

Yukki mengimbau Kementerian Perdagangan, tetap mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggaran program makan siang gratis atau kini disebut program makan bergizi gratis untuk anak sekolah sebesar Rp 71 triliun bakal masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Hal ini sebagaimana sinyal positif dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, pihaknya mengapresiasi keputusan Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melaksanakan program makan bergizi secara bertahap. Dengan demikian, program tersebut dapat dilaksanakan dengan tetap menjaga keberlanjutan APBN.

Prabowo pun sudah menyampaikan komitmennya untuk menjaga defisit APBN sebagaimana kesepakatan antara DPR dengan pemerintah.

Oleh karenanya, meskipun program makan bergizi bakal dijalankan, pemerintahan mendatang berupaya untuk menjaga defisit fiskal di rentang 2,29 sampai 2,82 persen.

"Artinya kalau Rp 71 triliun itu masuk, makan bergisi gratis itu tetap fiskal kita kredibel, APBN kita kredibel, sehat dan berkelanjutan," kata dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, dikutip Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut Said bilang, APBN tahun depan memang seharusnya memfasilitasi seluruh visi dan misi yang diusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Oleh karena itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat dilakukan, namun tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.

"Memang normanya (program makan bergizi) sudah dimasukkan, akan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi visi-misi presiden terpilih," tuturnya.

Meskipun demikian, Said masih menyoroti asal anggaran pelaksanaan program makan bergizi. Pasalnya, belum ditentukan kementerian atau lembaga mana yang bakal melaksanakan program tersebut.

"Apakah ini lewat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan? Atau lewat Kementerian Kesehatan karena bergizinya itu penting? Atau nanti lewat Kementerian Sosial?" kata Said.

Said memastikan, anggaran makan bergizi tidak akan berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Sebab, program itu sudah disiapkan oleh pemerintah.

"Kalau posturnya sudah ada, kita tinggal lihat persentasenya," ucap dia.

Sebelumnya, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo - Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, detail dari pelaksanaan program makan bergizi gratis masih dipikirkan oleh pihak Prabowo - Gibran.

"Semua pertanyaan mengenai total jumlah, mengenai prosesnya seperti apa, dan sebagainya, itu yang saya bisa kita katakan sedang dipikirkan secara internal," tutur Thomas, dalam konferensi pers bersama, Senin (24/6/2024).

Thomas yang juga merupakan keponakan Prabowo bilang, saat ini pihaknya masih mengikuti siklus pembahasan anggaran program pemerintahan mendatang yang masih dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dengan DPR.

"Setelah siklus APBN selesai, di sana kami akan menjelaskan," katanya.

Dengan pelaksanaan program yang masih "dipikirkan", Menteri Keuangan Sri Mulyani pun belum bisa memastikan anggaran program makan bergizi gratis bakal dialokasikan ke K/L, atau justru disimpan di BA BUN.

"Jadi, nanti kami akan lihat dulu, bagaimana tim dari presiden terpilih akan menyusun program itu," ucapnya.

Dari hasil pemeriksaan, pemegang saham pengendali (PSP) Kresna Life tidak mengeluarkan dana segar untuk menyehatkan perusahaan.

Pembayaran kepada pemegang polis yang diklaim sebagai bukti tanggung jawab pemegang saham berasal dari aset Kresna Life yang telah ada.

Selain itu, upaya penyehatan dengan menawarkan konversi kewajiban pemegang polis menjadi pinjaman subordinasi (Subordinated Loan/SOL) yang disampaikan dalam Rencana Penyehatan Keuangan tidak dapat dilaksanakan karena terdapat sebagian besar pemegang polis yang menolak dan tidak adanya perjanjian konversi SOL yang sudah diaktanotariilkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada faktanya, program SOL yang ditawarkan oleh direksi bukan subordinate loan yang pada umumnya merupakan pinjaman dari pemegang saham untuk memperbaiki kesehatan keuangan perusahaan bermasalah.

Apabila program konversi SOL yang ditawarkan Kresna Life terlaksana, kedudukan hukum pemegang polis jatuh tempo yang berhak atas pembayaran manfaat (klaim) asuransi akan menjadi pemberi pinjaman.

"Dengan demikian, ekuitas perusahaan akan meningkat tanpa adanya aliran dana segar yang masuk yang seharusnya menjadi tanggung jawab PSP untuk menyehatkan perusahaan," tutur Aman.

Atas rencana program SOL yang ditawarkan Kresna Life, Aman menyebutkan, OJK telah berupaya memberikan pemahaman kepada perwakilan pemegang polis bahwa kedudukan dan hak pemegang polis dengan pemegang SOL atas aset Kresna Life berbeda

Adapun pemberian Perintah Tertulis merupakan kewenangan OJK yang memerintahkan pihakpihak tertentu untuk mengganti kerugian kepada Kresna Life yang disebabkan oleh tindakan pihak-pihak tertentu tersebut.

"Penerbitan Perintah Tertulis merupakan salah satu upaya OJK untuk melindungi konsumen, karena adanya indikasi tindakan pihak tertentu yang menyebabkan terjadi kerugian pada Kresna Life," ucap Aman.