Komunitas ojek online (ojol) yang tergabung di Korwil Jakarta Utara dan URC Jakarta Utara menyatakan tak ikut demo dan akan tetap beroperasi mengambil penumpang.

Ketua Korwil Ojol Jakarta Utara Mansyur mengatakan sikap tolak demo dilakukan karena perlu mencari nafkah untuk keluarga. Apalagi, penghasilan yang didapatkan dari ojol sangat mencukupi dan itu lebih penting daripada tuntutan demo.

"Sampai hari ini, penghasilan kami masih cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan keluarga, sehingga komunitas kami tidak mendukung adanya demo. Jadi kami fokus mencari nafkah untuk keluarga tercinta," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/8).

Ia mengungkapkan Ojol Jakut terdiri dari 100 komunitas dengan jumlah anggota sekitar 1.500 orang. Komunitas mengklaim seluruh ojol yang tergabung merasa penghasilan harian bisa memenuhi kebutuhan keluarganya.

"Kalau penghasilan kita relatif, berkisar Rp100 ribu-Rp200 ribu (per hari). Jadi kami tidak setuju ada demo," tegasnya.

Selain itu, Komunitas Ojol Jakut juga menolak aksi sweeping. Sebab, ia menilai masih bisa dilakukan musyawarah yang baik dengan pihak aplikasi dan instansi terkait.

"Tidak ada sweeping, saya tidak melarang rekan-rekan mau nge-bid atau offbid, karena menurut saya kedua-duanya dilindungi undang-undang. Kasihan juga rekan-rekan yang pekerjaan nya hanya sebagai ojol dan menjadi tulang punggung buat keluarga nya (kalau di sweeping)," pungkasnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono sebelumnya mengatakan ada sekitar 500 driver hingga 1.000 driver ojol yang bakal melakukan demo.

Setidaknya ada dua tuntutan utama yang mereka suarakan. Pertama, persoalan mengenai tarif. Kedua, meminta pemerintah melegalkan pekerjaan ojek online. Para driver ingin tuntutan mereka diakomodir dalam undang-undang.

Driver ojek online (ojol) mengeluhkan tarif potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan hal tersebut menjadi salah satu tuntutan utama yang akan disampaikan para pengemudi ojol pada saat berunjuk rasa pada Kamis (29/8).

"Skema tarif baiknya tidak naik, tapi potongan aplikasi yang diturunkan karena potongan aplikasi saat ini mencapai 20 persen bahkan lebih hingga 30 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/8).

"Hal ini merugikan pelanggan yang harus menanggung kenaikan tarif dan juga sangat merugikan mitra pengemudi karena potongan aplikasi yang dibebankan kepada mitra mencapai 20 persen hingga 30 persen," tegas Igun.

Selain itu, para pengemudi juga meminta pemerintah melegalkan pekerjaan ojek online. Mereka ingin tuntutan soal legalitas pekerjaan ojek online ini diakomodir dalam undang-undang.

Ia mengklaim ketiadaan legalitas di uu selama ini membuat posisi tawar para pengemudi ojol di depan perusahaan aplikasi lemah. Kelemahan itu diperparah posisi pemerintah yang hingga kini belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

"Dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini, kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang," tuturnya.

"Dengan belum adanya legal standing bagi para pengemudi ojol maka perusahaan aplikasi bisa berbuat sewenang-wenang tanpa ada solusi dari platform. Dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, " sambung Igun.

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara saksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

"Kami menjamin bahwa Grab Indonesia tidak pernah memotong pendapatan Mitra Pengemudi untuk dialokasikan sebagai diskon bagi konsumen," ujar Tirza dalam keterangan resmi.

Sementara, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi pada saat menyampaikan aspirasi.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasi beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bakal melakukan blacklist terhadap pelaku judi online (judol) sehingga mereka tidak bisa mengakses segala bentuk layanan jasa keuangan.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani menegaskan rekening pelaku judol akan ditutup dan diblokir di seluruh perbankan di Indonesia.

Nantinya, identitas mengenai pelaku judol akan dimasukkan ke dalam satu sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pelaku jasa keuangan.

Dengan demikian, pelaku judol yang telah masuk ke dalam sistem informasi yang dimaksud oleh Rizal, nantinya tidak lagi mengakses berbagai layanan keuangan seperti pinjaman ke bank hingga pengajuan kredit kepemilikan rumah (KPR).

"Rekeningnya kami tutup. Misalnya, X terlibat rantai judi online, kita blokir rekening X di seluruh perbankan di Indonesia. Kemudian orang itu kami cantumkan ke dalam orang yang enggak bisa menikmati layanan sektor jasa keuangan. Enggak bisa buka tabungan, enggak bisa ngambil kredit, harus begitu," ujar Rizal di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta, Rabu (28/8).

OJK bersama Kementerian Kominfo serta anggota satuan tugas (satgas) judi online telah memblokir lebih dari 6.000 rekening pelaku yang terlibat dalam judi online.

"Sekarang sebenarnya sudah berlaku karena ketentuannya sudah ada," ujar dia.

Rizal mengimbau bagi mereka yang rekeningnya digunakan oleh oknum lain untuk keperluan judi online bisa melaporkan dan melakukan klarifikasi kepada OJK jika sudah terlanjur terblokir.

"Kalau enggak, karena judol ini kan extraordinary crime, harus ada extraordinary effort, enggak bisa dengan cara biasa, harus digunting itu rekeningnya. Harus klarifikasi sendiri," tegasnya.

Perusahaan milik konglomerat Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mencapai kapitalisasi pasar sebesar US$1 triliun atau setara Rp15.406,35 triliun (asumsi kurs Rp15.406 per dolar AS) untuk pertama kalinya pada Rabu (28/8).

Berkshire Hathaway menjadi perusahaan non teknologi pertama di AS yang berhasil mencapai tonggak sejarah tersebut.

Melesatnya nilai pasar membuat perusahaan itu resmi tergabung dalam klub triliunan dolar bersama dengan enam raksasa teknologi AS lain, seperti Apple, Nvidia, Microsoft, induk Google Alphabet, Amazon, dan induk Facebook Meta.

Pada awal 2024, Buffett mewanti-wanti dalam surat tahunannya kepada para investor bahwa kinerja yang meroket kemungkinan besar akan sirna.

"Berkshire harus melakukan sedikit lebih baik daripada rata-rata perusahaan AS. Dan, yang lebih penting, juga harus beroperasi dengan risiko kehilangan modal permanen yang jauh lebih kecil," tulis Buffet, melansir CNN.

"Apa pun yang lebih dari 'sedikit lebih baik,' adalah angan-angan belaka," imbuhnya.

Dalam surat tersebut, ia juga mengatakan, "kami tidak memiliki kemungkinan untuk mencapai kinerja yang menakjubkan."

Namun, sejak surat itu diterbitkan pada 24 Februari lalu, saham perusahaan menanjak lebih dari 13 persen, dan secara year to date menlesat 28 persen.

Dalam beberapa bulan terakhir, Berkshire Hathaway telah melakukan aksi jual. Perusahaan ini memangkas kepemilikan sahamnya di Apple sebesar 50 persen pada Mei 2024 lalu.

Kemudian, perusahaan ini mengungkapkan bahwa mereka telah menjual hampir 25 juta saham Bank of America senilai hampir US$1 miliar atau setara Rp15,41 triliun.

Tapi perusahaan ini juga melakukan beberapa pembelian baru. Belakangan, perusahaan ini mengakuisisi saham di jaringan toko kosmetik Ulta Beauty dan produsen suku cadang pesawat terbang Heico.

Berkshire Hathaway terus mempertahankan banyak kepemilikan utamanya, termasuk 21,3 persen saham di American Express, 9,3 persen saham di Coca-Cola dan 6,5 persen saham di Chevron per 30 Juni silam.

Perusahaan ini juga memiliki Geico, BNSF Railway dan Dairy Queen, di antara beberapa perusahaan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja merilis aturan tarif terbaru untuk layanan perawatan di Rumah Sakit (RS) milik pemerintah di bawah pengawasan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), seperti di RS Fatmawati, Jakarta Selatan.

Tarif terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan Selain Tarif Indonesian Case Based Groups. Tarif ini berlaku 15 hari sejak diundangkan pada 27 Agustus 2024.

Sri Mulyani mengungkapkan alasan pembaruan tarif ini untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan penerapan praktik bisnis yang sehat.

"Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat, perlu mengatur tarif layanan barang atau jasa yang diberikan oleh badan layanan umum rumah sakit pada Kementerian Kesehatan," tulis PMK ini yang dikutip pada Kamis (29/8).

Pasal 2 PMK ini menyebutkan tarif layanan ini berlaku untuk layanan medis termasuk pendaftaran, administrasi dan rawat inap; penunjang non medis seperti penggunaan ambulans, peralatan dan mesin hingga alat bantu kesehatan; farmasi dan pelayanan kesehatan dengan teknologi tertentu.

"Kriteria, besaran tarif, dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud .. ditetapkan oleh Direktur Utama Rumah Sakit pada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan," isi Pasal 25 PMK.

Besaran tarif yang ditetapkan tergantung pada jenis perawatan yang diambil, misalnya untuk layanan IGD, rawat inap dan jalan, ICU, tindakan medis kecil-besar, bedah hingga dokter spesialis atau umum.

Berikut rincian umum tarif terbaru berlaku mulai September 2024:

1. Pendaftaran dan Administrasi Medis- Zona I = Rp9.000 - Rp200 ribu per pasien per kunjungan- Zona II = Rp10 ribu - Rp260 ribu per pasien per kunjungan- Zona III = Rp11 ribu - Rp290 ribu per pasien per kunjungan

2. Akomodasi Medis- Zona I = Rp165 ribu - Rp3,6 juta per hari- Zona II = Rp185 ribu - Rp4 juta per hari- Zona III = Rp206 ribu - Rp4,5 juta per hari

3. Pelayanan Medis- Zona I = Rp20 ribu - Rp497,2 juta (bedah jantung khusus) per kunjungan- Zona II = Rp30 ribu - Rp559,35 juta (bedah jantung khusus) per kunjungan- Zona III = Rp50 ribu - Rp621,5 juta (bedah jantung khusus) per kunjungan

Selengkapnya, bisa dilihat melalui lampiran PMK 54/2024 tersebut website kemenkeu.

Hyundai Motor Company mengumumkan strategi baru pada CEO Investor Day, Selasa (27/8), yang salah satunya mengalihkan fokus ke mobil hybrid saat penjualan mobil listrik anjlok pada tahun ini.

Jaehoon Chang, Presiden dan CEO Hyundai Motor Company mengatakan pihaknya bakal memperluas pengembangan mobil hybrid dari awalnya tujuh model menjadi 14 model di masa mendatang.

"Perusahaan akan memperluas penerapan sistem hybrid di luar mobil berukuran compact dan sedang ke kendaraan kecil, besar, dan mewah, sehingga perusahaan dapat secara efektif menggandakan jangkauan saat ini dari tujuh menjadi 14 model," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/8).

Hal ini merupakan respons fleksibel terhadap pasar. Hyundai mengantisipasi peningkatan penjualan mobil hybrid global melonjak tiga kali lipat menjadi 1,33 juta unit pada 2028, naik dari 510.000 yang diprediksi perusahaan tahun ini.

Hyundai memperkirakan akan ada lonjakan permintaan hybrid, terutama di Amerika Utara, sehingga berencana meningkatkan volume kendaraan hybrid menjadi 690.000 unit pada 2030.

Perusahaan juga mengatakan bakal menyesuaikan ekspansi penjualan hybrid untuk memenuhi permintaan di setiap wilayah, termasuk Korea dan Eropa.

Ekspansi ini tidak hanya mencakup kendaraan Hyundai, tetapi juga merek luxury-nya yaitu Genesis, yang akan menawarkan opsi hybrid untuk semua model.

Pihaknya juga akan memperkenalkan sistem hybrid TMED-II generasi berikutnya. Sistem ini rencananya akan diintegrasikan ke dalam produksi kendaraan mulai Januari 2025.

Kendaraan hybrid masa depan Hyundai akan dilengkapi teknologi premium seperti smart regenerative braking dan V2L, yang akan meningkatkan nilai produk dan memperkuat posisi Hyundai.

Strategi hybrid Hyundai ini boleh jadi sejalan dengan langkah produsen mobil global seperti Ford dan Nissan, yang juga meninjau kembali investasi hybrid mereka karena penerimaan konsumen terhadap kendaraan listrik lebih lambat dari perkiraan.

Merek seperti Toyota dan Honda yang menjadi pelopor teknologi hybrid, telah mencatat penjualan dan keuntungan yang kuat dari jajaran produk bensin-listrik mereka.

Dalam konteks yang lebih luas, Hyundai mengumumkan rencana untuk menginvestasikan US$40,99 miliar dalam penelitian dan pengembangan serta $38,81 miliar dalam belanja modal selama dekade berikutnya.

Hal ini termasuk kemajuan dalam teknologi baterai, kendaraan berbasis perangkat lunak, energi hidrogen, dan kendaraan komersial.

Sementara penetrasi ke hybrid makin kencang, Hyundai tak mengubah rencana jangka panjang mobil listrik, yaitu total 21 model pada 2030. Hyundai menargetkan penjualan 5,55 juta unit pada 2030 yang 2 juta unit di antaranya adalah kendaraan listrik.

Hyundai juga menyatakan bakal mengembangkan teknologi baru baterai NCM yang terjangkau. Baterai yang disebut jenis entry level ini akan diimplementasikan ke model yang volume produksinya besar.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI optimis dapat terus mencatatkan kinerja positif berkelanjutan di masa depan.

Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Utama BRI Sunarso pada Public Expose (Pubex) Live 2024 di Jakarta pada 26-30 Agustus 2024 dengan inisiasi oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menghadirkan 44 perusahaan tercatat guna memaparkan kinerja serta strategi Perusahaan mendatang.

Sunarso menyampaikan, optimisme BRI untuk tumbuh sehat dan berkelanjutan tak terlepas dari keberhasilan BRI Group mencatatkan kinerja positif hingga triwulan II/2024. Pada periode itu, dengan pertumbuhan yang selektif dan prudent, BRI secara konsolidasian mencetak laba hingga Rp29,90 triliun.

Adapun pencapaian berasal dari penyaluran kredit BRI yang mencapai Rp1.336,78 triliun atau tumbuh 11,20 persen year-on-year (yoy), di mana segmen UMKM masih mendominasi penyaluran kredit dengan porsi mencapai 81,96 persen dari total, atau sekitar Rp1.095,64 triliun.

Sunarso menjelaskan, penyaluran kredit yang tumbuh double digit tersebut membuat aset BRI meningkat sampai 9,54 persen yoy menjadi sebesar Rp1.977,37 triliun. Selanjutnya, pertumbuhan kredit yang selektif dan prudent membuat Perseroan mampu menjaga kualitas penyaluran kredit.

"Rasio Loan at Risk (LAR) tercatat membaik atau turun, dari semula 14,94 persen pada akhir triwulan II/2023 menjadi 12,00 persen pada akhir triwulan II/2024. Sementara itu, rasio kredit bermasalah (NPL) berada di kisaran 3,05 persen dengan rasio NPL coverage berada pada level yang memadai sebesar 211,60 persen," papar Sunarso.

Sementara dari sisi pendanaan, Dana Pihak Ketiga (DPK) BRI tercatat tumbuh 11,61 persen yoy menjadi sebesar Rp1.389,66 triliun, di mana dana murah atau CASA (Tabungan dan Giro) masih mendominasi struktur DPK BRI, dengan porsi CASA mencapai 63,17 persen dari total DPK BRI.

Pada saat bersamaan, komitmen BRI melayani seluruh lapisan masyarakat dilanjutkan melalui strategi hybrid bank, yakni dengan menghadirkan AgenBRILink dan super app BRImo.

"Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta AgenBRILink yang tersebar di 62 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi AgenBRILink selama Januari-Juli 2024 telah mencapai sebesar Rp899 triliun," lanjut Sunarso.

Di sisi lain, Perseroan terus memperkuat ekosistem BRImo. Hasilnya, hingga akhir Juni 2024, tercatat BRImo telah digunakan oleh lebih dari 35,2 juta user dengan volume transaksi mencapai Rp2.574 triliun atau tumbuh 35,81 persen yoy.

Holding UMi untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Ke depannya, BRI akan menjalankan dua strategi dalam pertumbuhan secara berkelanjutan. Pertama, menaikkelaskan nasabah eksisting dengan berbagai program pemberdayaan dan pendampingan.

Dan kedua, mencari sumber pertumbuhan baru. Sunarso menyatakan, BRI akan menyasar segmen ultra mikro melalui Holding Ultra Mikro (UMi) bersama Permodalan Nasional Madani (PNM) dan Pegadaian.

Setelah 3 tahun terbentuk, Holding UMi tercatat mengalami pertumbuhan luar biasa. Hingga akhir triwulan II/2024, Holding UMi telah melayani 176 juta nasabah simpanan dan mengintegrasikan lebih dari 36,1 juta nasabah peminjam dengan outstanding kredit dan pembiayaan mencapai Rp622,3 triliun, atau tumbuh 7,7 persen secara yoy.

"Kontribusi PNM dan Pegadaian terhadap total pinjaman dan pembiayaan mikro BRI Group menjadi sebesar 20,3 persen atau meningkat dari sebelumnya 18,7 persen pada periode triwulan II tahun lalu," kata Sunarso."Dengan fundamental keuangan yang baik, serta kemampuan BRI melayani masyarakat yang semakin luas, ditambah dengan adanya sumber pertumbuhan baru dari holding ultra mikro, BRI optimistis dapat terus menorehkan kinerja positif dan berkelanjutan," pungkasnya.

Akun TikTok atas nama Menteri Keuangan Sri Mulyani banyak beredar di TikTok. Jumlahnya bahkan mencapai puluhan.

Namun, semua akun tersebut tidak ada yang resmi. Menurut Ani sapaan akrabnya, semua akun tersebut palsu karena ia tidak mempunyai TikTok.

Ia menegaskan hanya memiliki akun media sosial di Instagram dan Facebook yang terverifikasi atau memiliki centang biru.

"Saya sendiri hanya punya akun media sosial Instagram @smindrawati dan akun Facebook Sri Mulyani Indrawati yang sudah terverifikasi," ujar Ani dalam unggahan Instagramnya yang dikutip pada Kamis (29/8).

Berdasarkan pantauan tim Kementerian Keuangan, ada 88 akun di TikTok yang mencatut nama Sri Mulyani, diantaranya @sri.mulyani.indra62, @srimulyani_0111, @sm.indrawati.official hingga @sri.mulyani.indrawati1.

Oleh sebab itu, Ani meminta para pengguna sosial media terutama TikTok bisa lebih hati-hati dan teliti. Terutama menyerap informasi dari sumber yang tak jelas.

"Check n recheck kembali ketika menerima informasi. Pastikan kalian mendapatkan informasi dari sumber yang valid ya. Banyak akun yang menggunakan nama saya," jelasnya.

Bendahara negara ini kembali menekankan dan mengingatkan, agar jangan mudah percaya dan terprovokasi oleh akun palsu yang tidak bertanggung jawab.

"Yuk, sayangi orang-orang di sekitar kita dengan saling mengingatkan. Jangan sampai kita menjadi korban kejahatan dunia maya," tegasnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mewajibkan penggunaan aplikasi SATUSEHAT untuk para pelaku perjalanan yang baru pulang dari luar negeri dan mau masuk ke Indonesia mulai 27 Agustus 2024.

Kewajiban yang tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Perhubungan Udara Nomor SE 5 DJPU Tahun 2024 tentang Penggunaan SATUSEHAT Health Pass pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri itu diterapkan demi mencegah penularan penyakit Mpox atau cacar monyet di bandar udara.

"Langkah ini diambil setelah ada penetapan penyakit Mpox atau lebih dikenal dengan cacar monyet," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara M Kristi Endah Murni dalam keterangan di Jakarta, Rabu (28/8).

Ia menyampaikan bahwa penetapan kebijakan itu sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) oleh Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization-WHO) pada 14 Agustus 2024.

"Persyaratan tersebut juga menindaklanjuti Surat Menteri Kesehatan tentang Penerapan SATUSEHAT Health Pass," ujarnya.

Ia menjelaskan penetapan SE 5 DJPU Tahun 2024 itu sebagai panduan bagi badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing agar setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik bernama SATUSEHAT Health Pass.

"Serta, panduan bagi penyelenggara bandar udara internasional melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan penularan penyakit Mpox di bandar udara," ucap Kristi.

Kristi mengaku telah meminta badan usaha angkutan udara dan perusahaan angkutan udara asing yang melayani penerbangan dari dan ke luar negeri Indonesia agar melakukan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan itu, guna mencegah terjadinya penularan penyakit Mpox di tanah air.

Permintaan itu meliputi sosialisasi dan menginformasikan kepada setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri yang terbang menuju ke Indonesia untuk mengisi formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass pada domain https://sshp.kemkes.go.id.

Kedua, pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass bagi setiap orang (personel penerbangan dan penumpang) pelaku perjalanan luar negeri, dilakukan di bandar udara keberangkatan.

Ketiga, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan jika terdapat permasalahan dalam pengisian formulir swadeklarasi elektronik SATUSEHAT Health Pass di bandar udara kedatangan.

Keempat, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di Indonesia.

Sedangkan, untuk penyelenggara bandar udara yang berstatus sebagai bandar udara internasional agar melakukan koordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam rangka upaya pencegahan penularan penyakit Mpox di bandar udara.

Kedua, berkoordinasi dengan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dalam menangani penumpang yang diduga terjangkit penyakit Mpox di bandar udara kedatangan.

"Saya telah memerintahkan Direktur Keamanan Penerbangan dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan atas pemberlakuan surat edaran. Semua pihak untuk dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab," kata Kristi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan sejumlah insentif pajak dinikmati oleh masyarakat sepanjang 2023.

"Insentif pajak sangat banyak digunakan untuk melindungi masyarakat dan mendorong ekonomi," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (28/8).

Insentif tersebut di antaranya pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bahan makanan sebesar Rp63,1 triliun. Rinciannya PPN atas kebutuhan pokok seperti beras, jagung, kedelai, susu segar, kacang-kacangan, unggas, dan lainnya sebesar Rp40,9 triliun.

Kemudian, PPN atas barang hasil perikanan dan kelautan sebesar Rp22, 2 triliun.

Selanjutnya, insentif sektor pendidikan sebesar Rp21,5 triliun. PPN diberikan atas konsumsi jasa pendidikan pemerintah dan swasta serta fasilitas atas impor buku dan barang penelitian.

"Untuk transportasi Rp26 triliun, PPN angkutan umum dan jasa freight forward yang tidak di-collect," katanya.

Selanjutnya insentif untuk sektor kesehatan sebesar Rp4,6 triliun dan insentif untuk mendukung UMKM sebesar Rp85,4 triliun.

"Kalau kita lihat komposisi ini sebagian besar dari tax insentif sebenarnya dinikmati oleh masyarakat," katanya.

Sejumlah pengemudi (driver) ojek online (ojol) terpantau masih menerima pesanan (order) pada Kamis (29/8) pagi di tengah rencana aksi unjuk rasa di Jakarta.

Unjuk rasa dilakukan karena para pengemudi ojol menuntut dua hal utama, yakni menurunkan biaya potongan aplikasi yang saat ini mencapai 20-30 persen hingga melegalkan pekerjaan ojol di dalam undang-undang.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di media sosial X, sejumlah warganet melaporkan pesanannya di aplikasi ojol masih diterima oleh driver. Redaksi sudah meminta izin mengutip dari pemilik akun bersangkutan.

Salah satunya pengguna @pudiza_. Melalui cuitannya, ia bersyukur masih ada driver yang mau menerima pesanan di pagi hari meski kebanyakan dari mereka bakal berdemo hari ini.

"Alhamdulillaah pagi ini ojol masih narik. Semoga jam balik kantor aksinya udah kelar. Yang paling penting semoga masalahnya juga dapat solusi terbaik. (Some) commuters really need ojols," cuitnya.

[Gambas:Twitter]

Sejumlah pengguna lain juga bersyukur pesanannya diterima oleh para driver ojol.

"Hamdalah masih dapet gojek pagi ini," tulis pengguna @squarshitty.

"Alhamdulillah masih bisa naik gojek," cuit @ffqqkyu.

[Gambas:Twitter]

Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Garda Indonesia Igun Wicaksono sebelumnya mengungkapkan peserta aksi unjuk rasa tersebut memang tidak akan menerima pesanan (order) dalam bentuk apapun mulai dari pengantaran, pengantaran makanan, dan paket.

Namun, pihaknya membebaskan mitra driver lain yang tetap ingin menerima orderan.

"Bagi peserta iya betul pasti dimatikan, namun bagi yang tidak ikut serta masih tetap aktif melayani masyarakat, saling menghormati antara peserta aksi damai dengan yang tidak ikut serta aksi damai," ujarnya melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Rabu (28/8).

Dalam unjuk rasa tersebut, driver ojol mengusung dua tuntutan utama. Pertama, persoalan mengenai tarif di mana potongan yang dibebankan kepada mitra driver mencapai 20 persen hingga 30 persen.

Kedua, pemerintah diminta untuk melegalkan pekerjaan driver ojek online dalam undang-undang.

Igun mengklaim ketiadaan legalitas di uu selama ini membuat posisi tawar para pengemudi ojol di depan perusahaan aplikasi lemah. Kelemahan itu diperparah posisi pemerintah yang hingga kini belum mampu berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan dan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi.

Merespons rencana aksi tersebut, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan sampai saat ini besaran tarif layanan pengantaran Grab telah dihitung secara seksama sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Permenkominfo No. 1/Per/M.Kominfo/01/2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial serta dirancang untuk menjaga pendapatan Mitra Pengemudi, serta kestabilan permintaan pasar terhadap layanan Grab.

Sementara, Head of Corporate Affairs Gojek Indonesia Rosel Lavina menyayangkan keputusan pengemudi ojol untuk mematikan aplikasi pada saat menyampaikan aspirasi.

"Kami selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif Gojek dan senantiasa mengimbau agar disampaikan secara kondusif dan tertib. Di sisi lain, kami juga menyayangkan adanya upaya yang memberi kesan akan tidak beroperasi beberapa layanan kami dikarenakan rencana aksi demonstrasi," ujarnya.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan alasan Wisma Atlet Kemayoran akan dialihfungsikan menjadi perumahan untuk PNS hingga aktivitas komersial.

Menurutnya, upaya itu dilakukan guna mengurangi beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang dikucurkan untuk perawatan aset.

Ia menjelaskan biaya perawatan Wisma Atlet selama ini dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Itu rencananya kira-kira 50 persen untuk komersial, yang 50 persen (lainnya) untuk (rusun) ASN, sehingga itu cost subsidy untuk pemeliharaan yang dikelola oleh BLU Kemensetneg supaya mengurangi beban APBN," jelas Basuki di Kompleks DPR RI, Rabu (28/8).

Selain itu, ia juga mengatakan alih fungsi Wisma Atlet demi mengoptimalkan aset bekas tempat karantina pasien covid-19 tersebut.

Basuki pun mengatakan saat ini pemerintah tengah menggodok Instruksi Presiden (Inpres) mengenai alih fungsi Wisma Atlet. Menurutnya, Inpres itu kemungkinan terbit pada September 2024 mendatang.

"Ini lagi disiapkan, Inpresnya mungkin September ini. Itu di Kemensetneg yang menyiapkan," ucap Basuki.

Pemerintah berencana mengubah Wisma Atlet menjadi perumahan untuk ASN hingga aktivitas komersial. Bangunan yang terdiri dari sepuluh tower itu diharapkan dapat memberikan nilai ekonomi baru bagi negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sebelum mengubah peruntukan itu, pemerintah akan memberikan beberapa penilaian terkait rencana dan aktivitas lanjutan di Wisma Atlet itu.

"Minat untuk beberapa aktivitas komersial ada, namun juga di sisi lain untuk perumahan ASN karena banyak sekali ASN di sekitar lingkungan ini," kata Sri di Kantor Kemensetneg Jakarta, Selasa (6/8) lalu.

Untuk peruntukan perumahan ASN, Sri Mulyani meminta agar publik tidak menyalah artikan dengan hal lain, lantaran di saat bersamaan akan ada perpindahan ASN ke IKN Kalimantan Timur. Ia menekankan masih ada aktivitas di Jakarta untuk beberapa ASN Kementerian.

Sri Mulyani juga mengatakan bisa saja nantinya Wisma Atlet akan dipakai untuk acara-acara internasional seperti GBK. Namun menurutnya hal-hal tersebut akan ditentukan dan diatur oleh BLU yang bekerja di bawah Kemensetneg.

"Tapi kalau dijual enggak ya, mungkin nanti pemanfaatan aset negara saja," ujarnya.