Survei terbaru LSI Denny JA mengungkap dua permasalahan ekonomi yang menjadi tantangan utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Hasil survei itu menunjukkan sebanyak 65 persen masyarakat merasa semakin sulit mendapatkan pekerjaan.

"Sebanyak 65 persen masyarakat menyatakan pekerjaan atau lapangan pekerjaan semakin sulit didapatkan. Tentu ini jadi satu tantangan utama daripada pemerintahan ke depan bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lebih luas," kata Direktur SIGI LSI Denny JA, Ardian Sopa, Selasa (22/10).

Selanjutnya, sebanyak 64 persen responden survei menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin sulit.

"Sebanyak 64 persen masyarakat menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat dan sulit," ujarnya.

Survei tersebut juga menunjukkan popularitas Prabowo melonjak usai terpilih menjadi presiden.

Sebagai perbandingan, Ardian menunjukkan tingkat kesukaan terhadap Prabowo pada Juli 2023 menyentuh angka 82,7 persen, lalu 83,5 persen pada Januari 2024. Setelah terpilih menjadi presiden, popularitas Prabowo melesat.

"Di Oktober 2024 itu mencapai angka 90,5 persen. Ini adalah modal yang sangat kuat, sangat baik, baik ini secara modal personal maupun juga ketika nanti mengeksekusi kebijakannya," ucap dia.

Survei LSI ini ini dilakukan pada 26 September hingga 3 Oktober 2024, dengan melibatkan 1.200 orang responden yang dipilih menggunakan multistage random sampling.

Data dikumpulkan dengan metode wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Margin of error survei ini +/-2,9 persen.

Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, mendapatkan dua jabatan penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kedua jabatan penting itu yakni Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi.

Pengangkatan Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Ketentuan Dewan Ekonomi Nasional diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional. Beleid ini ditetapkan di era Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Luhut juga diangkat Prabowo menjadi Penasihat Khusus Presiden urusan Investasi dalam Kabinet Merah Putih 2024-2029.

Jabatan tambahan itu diberikan Prabowo setelah melantik Luhut sebagai ketua Dewan Ekonomi Nasional pada Senin (21/10) kemarin.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 140/P Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden RI. Total ada tujuh tokoh yang dilantik sebagai penasihat khusus presiden.

"Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara," demikian petikan sumpah yang dibacakan Prabowo diikuti oleh mereka.

Wuling Motors (Wuling) meresmikan dua dealer berlokasi di BSD, Tangerang, dan Bekasi, Jawa Barat secara bersamaan. Pembukaan dua dealer ini untuk meningkatkan layanan purna jual Wuling serta pengisian daya mobil listrik.

"Kami sangat senang dapat bekerjasama dengan PT Mimosa Abadi melalui Grand Opening dua diler sekaligus di kawasan BSD dan Bekasi. Kami berharap dapat memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan Wuling mulai dari tahap pembelian sampai dengan perawatan kendaraan," kata Kharismawan Awangga selaku Sales Operation Director Wuling Motors dalam keterangan resmi dikutip Rabu (22/10).

Wuling Mimosa BSD berlokasi di Jalan BSD Boulevard Utara No.21, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten. Dealer ini dibangun di lahan seluas 2,150 meter persegi (m2) dan luas bangunan 2,203 m2 serta memiliki ruang pamer seluas 254 m2 yang mampu menampung hingga 6 unit mobil di area display.

Dealer ini mengusung konsep 4S yaitu Sales (Penjualan), Service (Perawatan), Sparepart (Suku Cadang), Body & Paint Services (Layanan Perbaikan bodi dan Cat).

Terdapat juga fasilitas Fast Charging (DC Charging) untuk memudahkan pelanggan yang menggunakan kendaraan listrik. Mengenai layanan purna jual, diler Wuling Mimosa BSD ditunjang dengan bengkel yang didukung 5 stalls untuk melakukan perawatan dan perbaikan kendaraan.

Sementara itu, Wuling Mimosa Bekasi Barat yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 27 (KM 32), Bekasi, Jawa Barat.

Dealer ini berdiri di atas lahan 2.085 m2 dengan bangunan seluas 2.255 m2 dan mengaplikasikan konsep 3S (sales, service, spare parts). Ada fasilitas Fast Charging (DC Charging) di dealer ini.

"Kehadiran dealer Wuling Mimosa di BSD dan Bekasi Barat merupakan bentuk komitmen PT Mimosa Abadi untuk berinovasi dan mendukung Wuling dalam memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan," ucap Darius Syahputra, Chief Executive Officer PT Mimosa Abadi.

Adapun waktu operasional kedua dealer dimulai dari pukul 08.30 - 20.00 WIB setiap hari, termasuk di akhir pekan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara soal wacana subsidi bahan bakar minyak (BBM) diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT). Perubahan subsidi tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan rencana tersebut masih dibahas agar nantinya subsidi dapat tepat sasaran.

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar. Agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," jelas Bahlil saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip CNBC Indonesia, Senin (21/10).

Dalam pidato perdana usai dilantik sebagai presiden pada Minggu (20/10). Prabowo mengumbar banyak janji di bidang ekonomi. Salah satunya memastikan subsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran melalui skema penyaluran langsung.

"Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu," kata Prabowo.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah menyebut skema subsidi energi diubah menjadi bantuan langsung tunai ke orang, tidak lagi ke barang.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki dan disempurnakan supaya kepada mereka (masyarakat miskin) itu diberikan saja transfer tunai langsung kepada mereka, bukan kepada komoditinya, (tetapi) kepada keluarganya yang berhak untuk menerima," ujarnya di acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9) dikutip Detikfinance.

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menilai skema subsidi saat ini tak tepat sasaran. Beberapa masyarakat miskin malah tidak merasakan subsidi listrik dan BBM.

Dengan mengubah skema subsidi ke barang menjadi kepada orang bisa mengurangi besarnya subsidi energi, kemudian dialihkan untuk mengongkosi program lain yang lebih produktif, terutama untuk membantu masyarakat miskin.

"Ini me-leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) setelah Presiden Prabowo Subianto merombak tugas dan fungsi kementerian di era pemerintahannya.

Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Dengan aturan baru Prabowo ini, Kemenkeu bakal langsung berada di bawah koordinasi presiden. Artinya, nanti Sri Mulyani berkoordinasi langsung kepada Prabowo soal keuangan negara.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kemudian ada juga Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pariwisata dan instansi lain yang dianggap perlu.

Lalu, apa untung dan rugi Kemenkeu langsung di bawah koordinasi presiden?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan tidak ada perbedaan signifikan terkait koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden ataupun Kemenko Perekonomian, terutama dari sisi tugas yang diemban.

"Sebenarnya keberadaan kementerian koordinator tidak bersifat atasan dan bawahan dengan kementerian yang ada di dalam koordinasinya, hanya untuk mempermudah dari sisi managerial saja, terutama dari sisi 'span of control' lintas subbidang dalam bidang yang lebih besar," ujarnya.

Menurutnya, semua menteri yang memimpin di kabinet pemerintahan memiliki kedudukan yang sama. Hanya saja Kemenko dibuat untuk mengkoordinasikan suatu kebijakan yang akan ditempuh.

"Toh pada intinya semuanya adalah pembantu presiden, baik menteri bidang tertentu atau menteri koordinator," imbuhnya.

Ronny melihat adanya kementerian koordinator sebetulnya hanya ada di Indonesia karena unsur politik masih sangat kental di pemerintahan. Sedangkan, di negara lain semua kementerian memang langsung bertanggung jawab ke presiden.

"Di negara lain sebenarnya tak ada istilah kementerian koordinator ini. Ini posisi yang lebih besar nuansa politiknya ketimbang nuansa profesional ministrial-nya," jelasnya.

Oleh sebab itu, perombakan kementerian ini tidak akan mengubah fungsi dan tugas. Bahkan, Ronny melihat ini akan berdampak baik bagi manajemen keuangan negara.

"Dalam kacamata ini, urusan Kemenkeu ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Ekonomi atau langsung di bawah presiden, tak ada masalah akan timbul di sana. Bahkan secara manajemen keuangan akan jauh lebih baik," terangnya.

Adapun keuntungan yang bisa diambil dari koordinasi langsung Kemenkeu ke presiden sebagai penanggung jawab anggaran secara keseluruhan adalah lebih cepat menetapkan kebijakan. Sebab, tak ada lagi rantai laporan yang biasanya dilakukan.

"Jadi akan ada sisi baiknya jika Kementerian Keuangan memang langsung berurusan dengan presiden, tanpa 'dicaloi' oleh kementerian koordinator. Ibarat di dalam korporasi besar, direktur keuangan langsung menjadi tangan kanan presiden direktur," jelasnya.

Selain itu, Ronny melihat koordinasi langsung dengan Kemenkeu ini sebagai pengganti Badan Penerimaan Negara (BPN) yang tak jadi dibentuk. Pasalnya, badan ini sebelumnya digadang-gadang memang akan berada langsung di bawah presiden.

"Namun memisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu kesannya agak kurang baik, karena akan membuat Kemenkeu menjadi tak punya taring, maka jalan terbaik adalah menarik Kemenkeu langsung ke bawah presiden, itu jauh lebih bijak dan etis," katanya.

Tak hanya itu, Ronny juga menilai perubahan ini dilakukan Prabowo untuk betul-betul menjaga anggaran agar tidak bocor. Karena ia ingin memastikan APBN di masa pemerintahannya tak di korupsi.

"Sampai hari ini Prabowo meyakini kebocoran anggaran sangat besar, sehingga dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, itu akan membuat Prabowo 'in charge' atas anggaran agar bisa dipantau langsung pada bagian mana terjadi kebocoran," terangnya.

Pasalnya, Prabowo membutuhkan anggaran yang besar untuk menjalankan program yang telah disusun, maka pengawasan langsung dirasa lebih aman agar APBN tidak bocor.

"Oleh karena itu, dengan membawa Menkeu langsung di bawahnya, presiden bisa langsung melakukan konfirmasi kepada Menkeu atas kecukupan anggaran, jika ada Program atau Kebijakan baru yang ingin biayai oleh pemerintah," kata Ronny.

Prabowo, kata Ronny, juga ingin memastikan target tax ratio sebesar 12 persen bisa tercapai dengan berbagai langkah yang sudah harus dilakukan sejak saat ini.

"Dan tak lupa, ambisi Prabowo untuk meningkatkan tax ratio, mengharuskan beliau untuk berada sedekat mungkin dengan urusan keuangan negara, agar mengetahui segala peluang dan tantangan dalam mengejar target tersebut," jelasnya.

[Gambas:Photo CNN]

Senada, Ekonom Senior INDEF Fadhil Hasan mengatakan pemisahan ini tak akan berdampak signifikan. Sebab, selama ini yang lebih banyak menentukan kebijakan perekonomian Indonesia justru Kemenkeu.

"Karena kewenangannya yang sangat luas baik dari penerimaan, stabilitas dan dari sisi pertumbuhan juga," kata Fadhil.

Karenanya, apabila koordinasi Kemenkeu langsung ke presiden, maka akan lebih baik. Terutama, presiden adalah penanggung jawab penuh anggaran negara.

"Jadi saya kira, kalau koordinasi Kemenkeu itu langsung ke presiden, mungkin itu bagus, sehingga presiden bisa langsung mengarahkan, men-direct Kemenkeu tentang kebijakannya. Jadi visi misi itu bukan milik menkeu tapi presiden itu sendiri," pungkasnya.

Sejumlah universitas ternama di Amerika Serikat (AS) membuka program dan kursus tentang mengelola family office atau kantor keluarga seiring dengan meningkatkan pertumbuhan family office.

Pembukaan program ini guna melatih generasi pemimpin family office berikutnya.

Family office adalah perusahaan yang menangani manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga super kaya. Ini bertujuan untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.

Salah satu yang  kampus top yang membuka program adalah University of Chicago Booth School of Business. Pekan lalu universitas tersebut meluncurkan Booth Family Office Initiative. Ini merupakan gabungan program penelitian, kursus dan seminar yang ditujukan bagi para eksekutif family office saat ini dan di masa depan.

Inisiatif ini melibatkan dewan yang terdiri dari 50 pemimpin family office dan alumni yang akan membantu mengarahkan program tersebut.

"Jika Anda memikirkan pasar family office, jumlah modal yang diawasi, dan pentingnya family office secara komersial, dalam berinvestasi dan berdonasi, pertumbuhannya sangat signifikan," ujar Paul Carbone, anggota Komite Pengarah Inisiatif Family Office, melansir CNBC International.

"Tantangan yang mereka hadapi semakin besar. Di booth, kami memiliki basis modal intelektual yang mendalam yang dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini," imbuhnya.

Booth Initiative merupakan bagian dari maraknya program family office di jajaran universitas ternama. Sekolah bisnis di Harvard, Columbia, Northwestern, Pepperdine, dan universitas lainnya telah mulai menawarkan program yang ditujukan untuk family office atau perusahaan milik keluarga.

Program booth menandai investasi terbesar universitas terhadap family office dalam 20 tahun terakhir. Pada 2004, Wharton School di University of Pennsylvania dan CCC Alliance, kelompok rekan family office, bekerja sama untuk membentuk Wharton Global Family Alliance.

Dengan penelitian, diskusi, kursus, presentasi dan lokakarya khusus, Wharton Global Family Alliance telah menjadi acuan terkemuka bagi family office dan industri manajemen kekayaan yang lebih luas.

Bagi universitas-universitas ternama, family office menawarkan sumber potensial yang kaya akan dana penelitian dan mahasiswa sekolah bisnis, serta keahlian di salah satu bidang yang paling cepat berkembang di bidang keuangan.

Bagi family office, program ini dapat membantu melatih generasi penerus pemimpin di saat talenta langka dan family office berjuang untuk mendapatkan investor, akuntan, pengacara, dan perencana properti yang berpengalaman.

Berdasarkan data Deloitte, jumlah family office telah meningkat menjadi lebih dari 8.000 dari sekitar 6.000 pada 2019.

Aset mereka diperkirakan akan mencapai US$5,4 triliun atau setara Rp84.043 triliun (asumsi kurs Rp15.563 per dolar AS) pada 2030, naik dari US$3,1 triliun atau Rp48.246,38 saat ini.

Dengan semakin banyaknya alumni yang kaya raya membuka family office atau bekerja di family office, mereka menjadi jalur penting bagi para donor dan pendanaan.

Perusahaan-perusahaan perwalian, bank-bank swasta dan perusahaan konsultan yang menginginkan klien family office juga menjadi sponsor potensial untuk program ini.

Di Indonesia, eks Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mendorong pembentukan family office agar orang super kaya dari luar negeri mau menaruh uang di Indonesia.

Menurutnya, Singapura saja memiliki 15.500 family office. Namun, Indonesia tidak punya satupun. Maka itu, kata dia family office perlu dibentuk mengingat tingginya permintaan.

Luhut menyebut usulan itu sudah disetujui oleh Presiden Ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Ia juga mengklaim banyak keluarga ultra kaya di luar negeri yang tertarik menyimpan uangnya di Tanah Air. Ia menilai family office bisa menarik orang kaya karena tak akan dipungut pajak.

Ia pun menuturkan yang paling penting dari family office adalah agar uang orang kaya ada di Tanah Air. Dengan begitu, devisa negara menjadi kian kuat. Di samping itu, kepercayaan dunia terhadap Indonesia bakal semakin baik.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Rabu (23/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat di tengah rilis kinerja emiten.

"Momentum laporan kinerja emiten kuartal III yang terus terlansir akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.680 dan resistance 7.787. Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, ASRI, ASII, TLKM, ICBP, dan PWON.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bergerak mixed.

"Kami memproyeksi IHSG bergerak dalam range 7.740 - 7.810," katanya.

IHSG ditutup di level 7.788 pada Selasa (22/10). Indeks saham menanjak16,38 poin atau plus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 282 saham menguat, 299 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang naik 1,26 persen.

Hyundai Motors Indonesia (HMDI) bakal merilis SUV Santa Fe terbaru 2024 bermesin hybrid dan pembakaran internal (ICE) besok, Kamis (24/10). Model ini akan menjadi mobil hybrid pertama Hyundai di dalam negeri.

Sinyal dirilisnya All-New Santa Fe sebelumnya sudah muncul dari undangan peluncuran yang diterima CNNIndonesia.com. Rencananya peluncuran akan digelar di Senayan, Jakarta Selatan.

"Sebagai bagian dari strategi dalam merespons dinamika pasar global sekaligus menjawab permintaan masyarakat Indonesia, Hyundai Motors Indonesia akan meluncurkan all-new Santa Fe," bunyi kutipan dalam undangan peluncuran.

Selain itu sebelumnya Chief Operating Officer HMID Fransiscus Soerjopranoto sudah mengatakan kehadiran Santa Fe terbaru ini akan menjadi debut Hyundai membawa mobil hybrid untuk pasar otomotif Indonesia.

"All-New Santa Fe akan resmi meluncur pada Oktober 2024 untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi pelanggan," kata dia dalam keterangannya pada September lalu.

SUV yang kerap tampil di berbagai serial drama Korea (drakor) ini memiliki tampiran baru. Terutama pada headlamp LED berhuruf H pada bagian depan yang menciptakan tampilan ikonis, gagah, elegan serta menarik perhatian.

Pada bagian kabin diperbarui sehingga memberi kesan lapang. Dapur pacu juga di-update dengan tenaga lebih besar dan teknologi canggih.

Mobil ini sekarang dilengkapi lebih banyak ruang penyimpanan dengan bi-directional multi-console yang dapat diakses dari baris kedua. Hyundai juga memodali mobil ini sejumlah baki yang dapat dilepas dan digeser.

Saat masuk ke kabin, pengguna disambut hidden mood light berbentuk huruf H serupa tampilan luar kendaraan.

Sedangkan pada tampak belakang ada tailgate besar yang bisa dimanfaatkan menjadi ruang ideal untuk duduk-duduk dan bersantai.

Konsumen akan dimanjakan dengan panoramic curved display dari dua layar yang terintegrasi, yaitu 12,3 inch infotainment touch screen dan 12,3 inch digital cluster.

Hyundai juga akan mengeluarkan dua pilihan varian, yaitu Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang didukung mesin bertenaga turbo hybrid 1.6 T-GDI HEV dan model ICE memakai mesin bensin 2.5L GDI.

Mobil ini juga ditunjang dengan fitur keselamatan Hyundai Smartsense. Fitur ini mengintegrasikan berbagai teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan berkendara dan meminimalisir terjadinya kecelakaan dengan menggunakan sensor kamera.

Sensor akan memberikan peringatan dan dapat melakukan pencegahan secara otomatis bila diperlukan.

Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Aviliani meminta pemerintah untuk betul-betul mengawal program makan bergizi gratis agar tak jadi lahan korupsi baru.

Menurutnya, salah satu tujuan program ini adalah untuk memperbaiki penurunan kelas menengah. Namun, salah-salah justru membuat masyarakat semakin tersiksa.

"Salah satu yang ingin diperbaiki melalui Makan Bergizi Gratis, disebarkan di daerah-daerah, tidak terpusat, ini hati-hati juga. Jangan-jangan ini malah jadi lahan korupsi baru dan terdistribusi," ujarnya dalam acara diskusi Publik INDEF, Selasa (22/10).

Aviliani mendengar kabar tender untuk makan siang bergizi sudah dilaksanakan. Bahayanya, anggaran yang disebutkan Rp15 ribu dari pemerintah pusat, justru dimanipulasi jadi setengahnya agar ada keuntungan.

"Udah mulai tender Rp15 ribu, tapi disuruhnya Rp7.500, ini berbahaya. Akhirnya banyak catering yang tidak sanggup buat (yang harusnya) Rp15 ribu jadi Rp7.500," jelasnya.

Oleh karenanya, ia kembali menekankan agar pemerintah pusat betul-betul mengawasi anggaran untuk program ini. Hal ini berkaca pada program-program lainnya yang banyak di korupsi.

"Jadi bagaimana pengawasannya. Pengawasan itu tidak tercermin. Padahal, pengawasan menjadi penting karena semakin banyak distribusi," terangnya.

MBG adalah salah satu program unggulan Prabowo-Gibran. Sasarannya adalah anak sekolah dan ibu hamil dengan memprioritaskan daerah 3 T pada tahun pertama pemerintahan.

Program ini akan dilakukan secara bertahap hingga mencapai 82,9 juta penerima pada 2029. Untuk 2025, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp71 triliun dalam APBN.

PT Pertamina (Persero) kembali menggelar Pertamina Small Medium Enterprise Expo (SMEXPO) 2024. Pameran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) ini digelar di Mall Kota Kasablanka, Jakarta, pada 22-27 Oktober 2024.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman secara resmi membuka pameran ini. Dalam sambutannya Maman mengapresiasi gelaran Pertamina SMEXPO 2024 sebagai salah satu upaya untuk membina UMKM agar lebih berdaya.

Menurut Maman, apabila korporasi lain juga melakukan hal yang sama seperti Pertamina, yakni menjadi pembina bagi pengembangan UMKM maka fondasi ekonomi pun makin kuat.

"Inilah pentingnya keberadaan korporasi untuk ikut mendampingi UMKM bersama-sama pemerintah agar UMKM bisa menjadi vokal dan bersaing di kancah dunia," ujar Maman dikutip Selasa (22/10).

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menegaskan bahwa Pertamina SMEXPO merupakan agenda rutin tahunan Pertamina yang bertujuan memberdayakan UMKM mitra binaannya.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan Pertamina SMEXPO 2024 merupakan acara tahunan Pertamina. Pada tahun ke-5 ini, SMEXPO 2024 mengusung tema "Lokal Jadi VOKAL", dengan melibatkan 43 UMKM Binaan Pertamina.

"Sebelum acara puncak ini, kami sudah menggelar rangkaian yang digelar di lima kota, yakni Palembang, Yogyakarta, Bandung, Makassar dan Bandar Lampung," katanya.

Sementara Vice President Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina SMEXPO 2024 merupakan rangkaian kegiatan pengembangan UMKM binaan Pertamina.

Dilaksanakan sebagai sebuah rangkaian kegiatan mulai dari aktivitas pre event berupa pameran tematik level lokal yang dilaksanakan di Grha Pertamina, Jakarta, selama Maret - Mei 2024, serta sub event.

Sub event itu berupa pameran di level daerah sebagai bagian road to Pertamina SMEXPO Nasional, hingga kegiatan utama yakni temu bisnis (business matching) dan pameran SMEXPO 2024 yang saat ini digelar.

"Berbagai aktivitas ini dilakukan guna menyosialisasikan produk-produk UMKM berkualitas binaan Pertamina kepada masyarakat umum dan para stakeholders. Kami berharap berbagai kegiatan ini bisa meningkatkan akses pasar UMKM," jelas Fadjar.

Pameran selama enam hari di Mall Kota Kasablanka, Jakarta ini akan menampilkan ratusan produk UMKM, mulai dari kerajinan tangan hingga makanan olahan.

Dalam pameran ini, pengunjung dapat menikmati tidak hanya beragam produk lokal berkualitas, tetapi juga promosi menarik, diskon, dan berbagai kegiatan seru sepanjang acara.

Untuk itu, Pertamina mengundang masyarakat untuk mengunjungi pameran dan mendukung UMKM lokal. Bagi yang tidak dapat hadir secara langsung, produk-produk juga tersedia di platform online di smexpo.pertamina.com.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Ekonom Senior Indef Fadhil Hasan menilai kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka super gemuk. Hal ini lantaran menteri dan wakil menteri yang baru saja dilantik lebih dari 100 orang.

Menurutnya, kabinet yang super gemuk ini bukannya mempercepat mimpi Prabowo untuk terwujud, tapi justru akan menjadi penghambat dan ujung-ujungnya target perekonomian, termasuk pertumbuhan 8 persen, akan sulit dicapai.

"Jadi yang tidak terbayangkan itu bagaimana Pak Prabowo mengorkestrasi gerak dari kabinet yang super gemuk. By default, orang gemuk itu pasti lamban, tidak bisa lari. Kalau lari pun terseok-seok, dikalahkan yang lebih ramping. Jadi, size itu matters dalam hal efisiensi," ujarnya dalam acara diskusi publik Indef pada Selasa (22/10).

"Sekarang dengan kabinet super gemuk itu, bisa dikatakan dalam 1-2 tahun ke depan, gerakannya sudah pasti lamban. Padahal Pak Prabowo ingin gerakan cepat dalam menjalankan berbagai program dan visinya," imbuhnya.

Fadhil mengatakan permasalahan utama yang akan menghambat adalah koordinasi antara tujuh menteri koordinator yang baru saja dibentuk. Hal ini bahkan terjadi di masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo.

"Kita tahu sekarang ini saja dengan kabinet Jokowi, SBY, presiden sebelumnya, masalah koordinasi itu merupakan persoalan pokok yang dihadapi menteri. Dengan pembentukkan kabinet yang super gemuk, ditambah pembentukan kemenko baru, kepala badan, tidak bisa dibayangkan bagaimana koordinasi itu dilakukan di bidang-bidang tertentu," jelasnya.

Selain koordinasi, masalah yang timbul dari kabinet super gemuk adalah kewenangan. Sebab, ia menilai ego sektoral di antar kementerian saja masih ada, apalagi di antara menko-menko nanti.

"Kita tahu orang itu tidak mau kewenangannya dikurangi, jadi akan timbul persoalan, pembagian kewenangan antar menteri," terangnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menilai dalam beberapa waktu ke depan, perlambatan kinerja Kabinet Merah Putih akan terlihat. Sebab, tata kelola akan menjadi kompleks dan lebih panjang sehingga bukanya efisien, malah justru akan menjadi pemberat keuangan negara.

"Kabinet super gemuk tidak menjawab urgensi dari tantangan yang dihadapi dan tidak sejalan dengan apa yang ingin dicapai Prabowo, utamanya terkait program cepat terbaik," jelasnya.

Sementara, Ekonom Senior Indef Didin S, Damanhuri menduga kabinet yang gemuk adalah cara Prabowo untuk menilai kinerja menteri, wakil menteri hingga kepala badan yang dilantik selama enam bulan ke depan.

Apabila para pembantunya di Kabinet Merah Putih tersebut bisa memberikan kontribusi baik untuk mencapai target yang telah disusun seperti pertumbuhan ekonomi 8 persen, maka akan dipertahankan dan bila tidak bisa dirombak kembali.

"Jadi kita tidak bisa men-judge sejak sekarang, tapi waktu yang akan menjawab. Mungkin ingin diwujudkan oleh kabinet yang direvisi, bisa jadi," tegasnya.

Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan Mastercard bekerja sama mengembangkan teknologi sistem transportasi dan pembayaran terintegrasi bernama NEXTFleet.

Sistem yang masih dalam bentuk purwarupa ini akan dibawa ke pasar pada 2025.

"Solusi ini akan tersedia segera, dalam beberapa kuartal ke depan di 2025," ujar Chirag Shukadia, Chief Enterprise Data Analytics Officer Indosat di Kantor Indosat, Selasa (21/10).

"Kita juga bekerja bersama untuk membawa produk ini ke market untuk melihat bagaimana kita bisa meningkatkan produksi bukan hanya di wilayah metropolitan, tetapi juga wilayah rural di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Kolaborasi ini dihadirkan untuk meningkatkan pengalaman pengemudi dan efisiensi operasional bagi operator armada dan pengelola transportasi umum, sekaligus memperkenalkan teknologi inovatif bagi produsen otomotif untuk meningkatkan nilai produknya bagi konsumen individu.

Sistem ini memungkinkan para pengemudi bertransaksi untuk pengisian bahan bakar, pembayaran tol, pengisian baterai kendaraan listrik, ataupun lantatur (layanan pemesanan restoran secara drive-through) dari dasbor kendaraan, tanpa perlu meninggalkan kendaraan mereka.

Dengan memanfaatkan inovasi tokenisasi dan biometrik dari Mastercard, pengemudi dapat menyimpan kredensial pembayaran secara aman dalam sistem infotainment kendaraannya, dan mengautentikasi pembayaran hanya dengan menggunakan sidik jari.

Sementara itu, NEXTFleet dari Indosat melengkapi ini dengan membantu perusahaan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan memantau armada secara real-time lewat aplikasi seluler dan perangkat IoT, mengurangi biaya operasional secara signifikan, meningkatkan efisiensi, serta mendorong produktivitas.

Potensi penggunaan solusi pembayaran dalam kendaraan dan manajemen armada berbasis AI ini dinilai memiliki potensi tak terhingga baik untuk penggunaan pribadi maupun transportasi publik.

"Upaya Mastercard dalam mobility-as-a-service dan solusi pembayaran dalam kendaraan merupakan bagian dari upaya global kami untuk mengeksplorasi teknologi mutakhir bersama para pemimpin industri," tutur Aileen Goh, Country Manager and President Director PT Mastercard Indonesia.

Sebagai informasi, Mastercard telah bekerja sama dengan Mercedes Benz untuk memperkenalkan pembayaran dalam mobil yang memungkinkan pengemudi melakukan pembayaran di pom bensin langsung dari kendaraan mereka, hanya dengan sidik jari.

Dengan sistem tersebut, sistem pembayaran akan terhubung secara otomatis dengan pom bensin ketika mobil sudah memasuki area pom bensin dan mematikan mesin.