Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengusulkan orang miskin menjadi pemasok atau supplier bahan-bahan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Budiman menjelaskan orang-orang miskin ini diberdayakan untuk memproduksi bahan-bahan pangan. Lalu hasil produksi itu digunakan untuk makanan yang dibagikan secara gratis ke anak-anak.

"Saya hanya melibatkan orang miskin agar terlibat di dalam suplai atas proses makan bergizi gratis itu, selain juga penerima makan bergizi gratis itu," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10).

Budiman mengatakan setidaknya 50 persen pemasok bahan makanan program itu seharusnya orang miskin. Ia yakin kebijakan itu dapat memutar ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

Untuk mencapai itu, ia akan berupaya menyediakan pendanaan. Budiman bakal mengontak sejumlah pihak untuk menyediakan permodalan.

"Tentu saja kita sediakan akses, aset, dan dapat KUR dipermudah. Saya akan bicara dengan perbankan, juga kepada Permodalan Nasional Madani," ujar Budiman.

Sebelumnya, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menawarkan program Makan Bergizi Gratis sejak kampanye. Mereka yakin pasokan makanan gratis diperlukan agar anak-anak dapat bertumbuh kembang dengan baik.

Prabowo menargetkan 82,9 juta orang anak menjadi penerima MBG. Total anggaran yang diperlukan per tahun mencapai Rp400 triliun.

Untuk gelombang pertama, 3 juta anak akan menjadi penerima makan bergizi gratis pada awal 2025. Jumlah akan bertambah dua kali lipat pada April 2025. Lalu akan bertambah lagi menjadi 15 juta anak di Juli 2025.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangguran hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu menegaskan bakal fokus menuntaskan beberapa masalah di 100 hari kerja.

Yassierli menyebut harus ada sesuatu yang signifikan di Kemnaker, utamanya terkait solusi penciptaan lapangan kerja baru.

"Pak Presiden (Prabowo Subianto) berharap harusnya kita juga bisa melihat transformasi, digitalisasi, hilirisasi itu kemudian menjadi sesuatu. Kita mungkin perlu keluar dengan kebijakan, karena ini kita masih susun. Saya baru hari ini bertemu dengan para jabatan pimpinan tinggi (JPT) melihat permasalahannya," tuturnya dalam Konferensi Pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

"Tapi kami yakin, di lain sisi mungkin ada pengangguran atau ada PHK, ada peluang untuk kita meng-create (menciptakan) job baru. Di sinilah nanti kita akan coba petakan itu. Apa kebutuhan kompetensinya dan bagaimana kita memenuhi," jelas Yassierli.

Yassierli yang merupakan perwakilan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kabinet Merah Putih itu mengklaim siap menjawab ekspektasi publik. Ia sadar bagaimana masyarakat berharap luar biasa pada kabinet Prabowo.

Ia kemudian mengungkapkan pesan khusus lainnya dari Prabowo Subianto. Yassierli menyebut sang Kepala Negara ingin pekerja Indonesia bisa dikirim ke luar negeri.

"Pak Presiden (Prabowo) sendiri ada satu pesan siapkan sumber daya manusia (SDM) untuk kita bisa kirim ke luar negeri terkait tentang hospitality, medic, dan seterusnya. Ini juga kita akan koordinasikan dengan kementerian terkait," janji Yassierli.

"Tantangan itu banyak, tidak mudah. Isu ketenagakerjaan sebagaimana juga harapan dari Pak Presiden (Prabowo) ini kita harus serius, harus mencoba mencari bagaimana solusi paling optimal karena kita memiliki sekian banyak stakeholder," tuturnya.

Ia juga menekankan tujuan besarnya adalah mendukung sepenuhnya visi dan misi Presiden Prabowo. Terlebih, ada cita-cita mencapai Indonesia Emas 2045.

Senada, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel menekankan pesan penting dari Presiden Prabowo terkait pengangguran. Ia menyebut amanah tersebut merupakan tugas-tugas kerakyatan.

Ia mengatakan Prabowo menaruh perhatian terhadap pengangguran di Indonesia dan masalah ketenagakerjaan lainnya.

"Fokus kami ke depan adalah persoalan pengangguran karena ini menjadi narasi besar ke depan mengawal namanya kesejahteraan," ucap Noel.

Seri Iphone 16 terhambat masuk ke pasar Indonesia, karena Apple belum memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan pemerintah.Kementerian Perindustrian menegaskan, jika ada Iphone 16 beredar di Indonesia, maka dipastikan produk tersebut illegal.Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, syarat yang belum dipenuhi Apple antara lain sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri atau TKDN yang dimiliki Apple, belum diperpanjang masa berlakunya.Apple juga belum merealisasikan secara penuh komitmen investasinya di Indonesia, atau tersisa 240 miliar rupiah, dari total 1,71 triliun rupiah.Pemerintah meminta agar investasi tersebut tidak hanya berbentuk akademi pendidikan, seperti yang sudah ada di Jakarta, Surabaya, Batam dan Bali.Agus menegaskan, 3 lembaga yang dapat menerbitkan seri imei adalah Kementerian Perindustrian, Bea Cukai dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika. Sehingga, jika beredar Iphone 16 di pasaran, selain untuk kepentingan para diplomat, maka produk tersebut illegal.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mau fokus mengatur upah minimum provinsi (UMP) 2025 pada 100 hari pertama kerja di Kabinet Merah Putih.

"(Kerja) 100 hari pertama kebetulan momentumnya adalah terkait tentang UMP (2025). Ini kami sedang bahas bersama," jelas Yassierli dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Menurutnya, masalah penetapan UMP 2025 adalah isu yang cukup strategis. Kemnaker bersama dengan kelompok buruh maupun pengusaha bakal mencari jalan keluar terbaik untuk menghitung besaran upah buruh tahun depan.

"kami yakin kerja sama dari teman-teman buruh dan dukungan Apindo (pengusaha), kita akan coba cari solusi yang terbaik," tegas guru besar Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Menteri usulan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu paham bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin menyejahterakan rakyat Indonesia. Harapan Prabowo terkait kesejahteraan masyarakat Indonesia diucapkan dalam pidato pertamanya usai pelantikan di Gedung MPR RI.

Akan tetapi, Menaker Yassierli menyebut dimensi kesejahteraan luas.

"Kesejahteraan itu luas, dimensinya tidak hanya upah. Kalau pun kita berbicara terkait dengan upah, itu juga bukan hanya UMP, juga ada upah berbasis produktivitas," ungkapnya.

Yassierli mengatakan mewujudkan keinginan Prabowo soal kesejahteraan rakyat adalah tujuan nomor satu. Tetapi, upaya menyejahterakan tak cukup digarap satu kementerian. Ia pun berharap ada kerja sama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.

Namun, Yassierli belum berani menjawab apakah salah satu langkahnya adalah dengan merevisi UU Cipta Kerja. Begitu juga dengan peluang revisi PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

"Regulasi ini mohon beri kami waktu dulu. Saya belum bisa menyampaikan seperti apa. Tentu saya yakin yang pertama Bapak Presiden (Prabowo) pasti sudah punya arahan seperti apa," ucap Yassierli.

"Kedua, nanti kami juga didukung para tim pakar, ahli hukum yang coba melihat seperti apa. Dan juga nanti akan kita lihat pelaksanaan selama ini seperti apa," tambahnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan aturan soal UMP 2025 masih berbasis PP Pengupahan eksisting. Memang, ia mengakui ada tarik-menarik antara pengusaha dan Dewan Pengupahan Nasional.

Putri menyebut perdebatan itu menyangkut nilai alpha (α) atau pengali dalam rumus UMP 2025. Indeks tertentu dalam PP Pengupahan diatur di kisaran 0,10 sampai 0,30.

Pengusaha diklaim kekeh indeks tertentu alias alpha maksimal tetap 0,30. Akan tetapi, Dewan Pengupahan Nasional mengusulkan adanya kelonggaran, bahkan sampai level 1

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α). Lalu, dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Jika alpha dilonggarkan ke level 1, itu berarti ada peluang persentase kenaikan UMP menjadi lebih besar. Begitu pula sebaliknya, indeks tertentu yang kecil bakal menurunkan besaran kenaikan UMP tahun depan.

Berikut rumus persentase kenaikan UMP 2025:

UMP 2025 = inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu alias alpha).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bakal segera mengumpulkan seluruh sekretaris jenderal (sekjen) kementerian/lembaga (K/L).

Langkah ini ditempuh usai Presiden Prabowo Subianto menerbitkan sejumlah peraturan presiden (perpres) transisi K/L. Rini menegaskan Kemenpan RB akan menjelaskan roadmap transisi tersebut, termasuk sosialisasi peraturan menpan RB (permenpan).

"Dalam waktu dekat kita akan memanggil semua sekjen untuk persiapan ini," kata Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Mungkin dalam minggu ini semua sekjen kementerian dan lembaga kita akan panggil untuk melihat bagaimana roadmap-nya (transisi K/L)," tegasnya.

Roadmap transisi ini disusun Kemenpan RB mengingat ada sejumlah kementerian baru di Kabinet Merah Putih. Rini mengatakan perlu penyesuaian sumber daya manusia (SDM) dan anggaran dari 48 kementerian di era Prabowo tersebut.

Ia menyebut tugas Kemenpan RB adalah menyusun struktur organisasi dari kementerian baru. Ini meliputi kementerian yang benar-benar baru maupun pecahan.

"Kita akan atur pertama yang harus dipindahkan mengenai SDM-nya, pegawai-pegawainya (PNS) harus pindah ke mana. Kemudian, yang kita atur berikutnya mengenai penganggarannya. Nanti kita bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani) kita bahas sama-sama," jelas Rini.

"Demikian juga akan mengatur programnya, yang dulu satu menteri (sekarang dipisah kementerian). Nanti kita akan coba membuat roadmap penyelesaiannya. Itu menjadi salah satu program yang kita selesaikan dalam 100 hari ini," tegasnya.

Rini menekankan semua kementerian di Kabinet Merah Putih merupakan prioritas. Pasalnya, seluruh menteri melaksanakan urusan pemerintahan.

Ia menyebut Kemenpan RB akan mengebut penyelesaian organisasi K/L terlebih dahulu. Ini dilakukan agar para menteri Prabowo bisa langsung menjalankan program kerjanya.

"Targetnya sih memang sebelum akhir tahun (2024) sudah harus selesai. Kalau enggak, kan kita sudah anggaran baru (APBN 2025). Saya sih berharap, mungkin (akhir) Oktober kita upayakan selesai semuanya. Menteri kan harus segera bekerja. Kalau yang tidak berubah kan bisa langsung," tuturnya.

"Tapi banyak menteri yang menkonya kan sekarang ada 7, itu harus disesuaikan. Kemudian, kementerian-kementerian yang ada di bawah menko juga harus menyesuaikan dulu. Kita harus (misalnya) berkoordinasi kepada Kemenko A sekarang harus ke B," tandas Rini.

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meminta proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai beroperasi tepat waktu pada Agustus 2026 mendatang.

Hal ini ia sampaikan ketika meninjau perkembangan pengerjaan jalur Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B Velodrome-Manggarai bersama Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi, Selasa (22/10).

"Mengingatkan pentingnya ketepatan waktu dalam penyelesaian proyek ini, dengan target operasional di Agustus 2026," kata Gibran dalam keterangan resminya diterbitkan Setwapres.

Gibran melihat penyelesaian proyek LRT  sepanjang 6,4 kilometer (km) ini sebagai salah satu faktor untuk meningkatkan penggunaan transportasi publik oleh masyarakat dan mengurangi polusi udara.

Ia menilai jika LRT ini sudah tersambung mulai dari Kelapa Gading - Velodrome, maka potensi penumpang LRT Jakarta akan meningkat dari sebelumnya 3.000 - 5.000 per hari menjadi 70 ribu - 100 ribu per hari.

Di sisi lain, Gibran juga menekankan pentingnya konektivitas dan kenyamanan moda transportasi. Sehingga diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum.

Kementerian Perhubungan sebelumnya mencatat hingga pekan kedua Juni 2024 lalu pekerjaan LRT Jakarta Fase 1B sudah mencapai 18,147 persen.

Sepanjang jalur tersebut akan berdiri lima stasiun, yakni Stasiun Rawamangun, Stasiun Pramuka BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman, dan berakhir di Stasiun Manggarai.

LRT akan menjadi alternatif moda transportasi yang akan terintegrasi dengan Stasiun Sentral Manggarai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung mengungkap pembahasan rapat perdana dengan ketiga wakilnya di hari pertama kerja Kabinet Merah Putih pada Senin kemarin (21/10).

Ketiga wakilnya yakni Suahasil Nazar, Thomas Djiwandono, dan Anggito Abimanyu.

Melalui akun instagramnya, Sri Mulyani mengatakan agenda rapat mereka adalah menerima laporan pertanggungjawaban 5 tahunan yang telah ia susun bersama Suahasil dan Thomas pada akhir periode di era Presiden RI ke-7 Jokowi.

"Catatan hari pertama kembali bekerja bersama @kemenkeuri kemarin, saya langsung melaksanakan Rapat Pimpinan bersama Wamen Tommy, Wamen @suahasil, dan Wamen @anggitoabimanyuofficial," tulis perempuan yang akrab disapa Ani itu, Selasa (22/10).

Ani juga menyampaikan kepada direktur jenderal, kepala badan, staf ahli, staf khusus, dan tenaga ahli untuk terus bekerja secara optimal dalam menjaga APBN. Apalagi tantangan ke depan akan terus bertambah banyak dan semakin kompleks.

Ia mengatakan tidak ada yang berubah dari tugas Kemenkeu, hanya saja target yang ditetapkan semakin tinggi.

"Hari ini kita disumpah jabatan dan memulai tanggung jawab baru dengan tiga wakil menteri. Saya mohon untuk bapak/ibu sekalian dan pasangan, tetap mendukung kami semuanya membantu maksimal. Enggak ada yang berubah kecuali targetnya makin tinggi," kata Sri Mulyani.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, Presiden Prabowo resmi melantik Sri Mulyani sebagai menteri keuangan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Artinya, sudah kali ke-4 ia menjabat sebagai pimpinan Kementerian Keuangan.

Sri Mulyani pertama kali menjabat sebagai Menteri Keuangan pada periode pemerintahan pertama Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu lanjut selama dua periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Saat ini, keempat kalinya ia dilantik sebagai menteri keuangan di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Sirait mengatakan pengusaha swasta bisa terlibat dalam program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Pembangunan rumah katanya bisa dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan.

"Saya sudah telepon teman-teman saya pengusaha juga bisa membantu. Nanti mungkin tanahnya dari negara, teman-teman juga bisa membantu sebagai bagian dari CSR mereka," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Ia mengatakan pembangunan rumah oleh pengusaha tersebut bukan lah proyek, tetapi bantuan untuk rakyat. Ia berjanji akan membuat sistem yang transparan.

"Saya yakin kita akan bikin sistem yang transparan. Saya pikir harus membuat kepercayaan publik tinggi," imbuhnya.

Sementara itu, Waki Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan biaya untuk pembangunan 3 juta itu bisa berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri.

Ia menekankan yang terpenting adalah menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni.

Fahri mengatakan pasar perumahan sebenarnya berjalan dinamis sesuai suplai dan demand. Namun pemerintah ingin menciptakan ekosistem agar rakyat miskin bisa memiliki rumah.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," katanya.

Sebelumnya, Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono 'membantu' memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden ke-7 Jokowi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar Jokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons santai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang langsung di bawah koordinasi presiden.

Padahal, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat Presiden ke-7 Joko Widodo menjabat. Komentar ini disampaikan Airlangga usai acara serah terima jabatan sebagai Plt Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) kepada Menaker Yassierli.

"Ya enggak apa-apa. Kalau koordinasi kan biasa, berjalan," kata Airlangga di Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (22/10).

Airlangga menegaskan dirinya juga masih akan membahas masalah fiskal. Ia menyebut kebijakan industri dan perdagangan pasti ada urusan fiskal.

"Jadi, pasti koordinasi (masalah fiskal)," tegasnya.

Prabowo Subianto memang baru merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Beleid itu membuat Kemenkeu berada langsung di bawah koordinasi presiden.

Kemenko Perekonomian sekarang hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Lalu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Pariwisata, dan instansi lain yang dianggap perlu.

Kemenkeu membenarkan kini kantornya tidak lagi berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, tetapi langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah menyiapkan aturan pembangunan rumah di atas tanah PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan hasil sitaan Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kenegaraan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu mengamini pengadaan lahan menjadi salah satu perhatian dalam rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Namun, kementeriannya juga mesti menyiapkan landasan hukum yang kuat.

Ia menegaskan butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya, mulai dari konsep hingga aturan hukum.

"Pengadaan lahan itu tentu sedapat mungkin kita menggunakan yang sudah ada. Misalnya, saya sudah koordinasi dengan Bapak Jaksa Agung (ST Burhanuddin), ada banyak (lahan) yang sitaan bagaimana itu bisa dimanfaatkan," katanya selepas pelantikan di Istana Negara, Senin (21/10).

"Bagaimana dari misalnya menteri BUMN, kereta api (PT Kereta Api Indonesia), itu banyak tanah-tanah yang bisa dipakai," tambah Ara.

Kendati, Ara menegaskan masih harus mempelajari segala hal-ihwal di lapangan. Hal ini termasuk kesiapan anggaran untuk membangun rumah alias permukiman, baik di kota maupun desa.

Ia juga menyebut bakal mengutamakan rumah bagi prajurit TNI. Ari menilai hal itu menjadi salah satu target yang mesti dicapai Kementerian Perumahan.

"Intinya, kita dengan kerja sama semua pihak, kita yakin. Dan juga saya akan mendorong teman-teman pengusaha swasta, para developer, pengusaha di bidang lainnya untuk bersama-sama berlomba-lomba buat yang kebaikan, bermanfaat. Bisa bergotong royong di tempat usahanya," tutur Ara.

"Misalnya, ada lahan dari BUMN atau TNI, itu bisa dibantu teman-teman dari swasta. Jadi, kita harus bergotong royong dengan semua kekuatan, karena masih banyak sekali rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Jadi memang harus masif, bergotong royong, dari aset yang ada baik dimiliki negara maupun sitaan," imbuhnya.

Ara mengaku siap mendengarkan masukan dari seluruh pihak, termasuk pandangan dari akademisi, pengamat, pelaku usaha, hingga calon konsumen atau pemilik rumah.

Ia menekankan pihaknya di Kementerian Perumahan perlu mendengar segala masukan secara sistematis. Harapannya, upaya ini bisa membuat gerak kementerian yang dipimpinnya lebih komprehensif.

"Niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya sehingga semua merasa nyaman. Kita harus melakukan efisiensi yang kuat sehingga dananya tidak boleh dikorupsi sehingga bisa membangun lebih banyak rumah," pungkas Ara.

iPhone 16 Series mulai menunjukkan 'hilal' akan segera muncul di Indonesia. Kehadiran ponsel flagship Apple ini di Tanah Air sebelumnya menjadi tanya karena tak kunjung terlihat.

Pantauan CNNIndonesia.com pada Selasa (22/10), salah satu reseller iPhone di Indonesia, iBox, telah menampilkan banner promosi iPhone 16 Series di website mereka.

Sayangnya, pihak Erajaya, yang menaungi iBox, belum bisa memberikan informasi pasti terkait kapan iPhone 16 Series akan masuk resmi ke Indonesia.

Banner promosi iPhone 16 tak hanya ditampilkan iBox, tetapi juga reseller iPhone lain Digimap.

Sebelumnya, Apple telah buka suara soal nasib iPhone 16 Series di Indonesia usai ramai kabar ketidakjelasan perilisan ponsel teranyar mereka di Tanah Air.

"Kami memiliki komitmen yang besar terhadap Indonesia dan sangat antusias untuk segera menghadirkan produk-produk terbaru kami, termasuk rangkaian iPhone 16, kepada para pelanggan," ujar pihak Apple kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

Dalam pernyataannya, Apple juga menyinggung soal investasi yang mereka tanam untuk mendukung berbagai pihak di Indonesia.

"Kami bangga telah melakukan investasi yang signifikan dan terus bertumbuh, yang kami berikan demi mendukung wirausahawan, kreator, dan ekosistem pengembang yang penuh dengan semangat di seluruh wilayah Indonesia," imbuhnya.

Ketidakjelasan kehadiran iPhone 16 Series di Indonesia karena perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut tak kunjung memperpanjang sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan alasan produk terbaru iPhone 16 belum bisa dijual secara resmi di Indonesia dikarenakan Apple belum memenuhi aturan TKDN 40 persen yang diatur pemerintah.

"iPhone 16 dari Apple belum bisa dijual di Indonesia karena masih dalam proses pengurusan TKDN yang menjadi salah satu syarat importasi telepon seluler tersebut," ujar Agus dalam Rapat Kerja Tim Nasional P3DN di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini bicara soal lokasi kantor sejumlah kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti itu, kita (Kemenpan RB) bersama-sama dengan Kementerian Sekretaris Negara mengatur (kantor kementerian baru) tersebut. Kita punya aset banyak," klaim Rini usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Akan tetapi, Rini mengatakan penyediaan kantor ini bukan kewenangannya Kemenpan RB. Sebab, fokusnya adalah mengatur organisasi kementerian/lembaga (K/L) di Kabinet Merah Putih.

Kemenpan RB bakal memastikan sumber daya manusia (SDM), termasuk aparatur sipil negara (ASN) di 48 kementerian itu bisa bekerja dengan baik.

"Iya (pengaturan kantor kementerian baru) di Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi). Karena ini kan Pak Presiden (Prabowo) mengajak kita semua para menteri untuk berkolaborasi. Ada Mensesneg, Menteri Keuangan (Sri Mulyani), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN Kemenkeu). Nanti disiapkan," jelasnya.

"Memang untuk kementerian biasanya Mensesneg menyiapkan, mulai dari rumah dinas segala macam, fasilitas, dan sebagainya. Kita menyiapkan, 'oh ini butuhnya berapa pegawai, sekian', kita yang siapkan," tutup Rini.

Ada sejumlah kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto. Misalnya, Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) hingga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Bahkan, Menteri Perumahan Maruarar Sirait alias Ara belum tahu akan berkantor di mana. Ia mengaku 'pasrah' dan siap mengikuti arahan.