Miliarder Bryan Johnson mengganti plasma darahnya agar awet muda.

Ia menjalani pertukaran plasma total (TPE) yang akan mengambil cairan itu dari tubuhnya, lalu menggantinya dengan albumin murni, protein yang ditemukan dalam plasma darah seseorang.

"TPE mengeluarkan semua plasma tubuh saya dan menggantinya dengan albumin. Tujuan terapi adalah untuk membuang racun dari tubuh saya. Buktinya baru muncul," ujar Johnson dalam akun Instagram miliknya @bryanjohnson_.

Johnson mengatakan ia menyelesaikan serangkaian pengukuran dasar sebelum melanjutkan terapi yang akan melibatkan enam perawatan secara keseluruhan.

Ia kemudian mengklaim operator prosedur, yang telah melakukan pertukaran plasma total selama sembilan tahun, kagum bahwa plasmanya adalah yang terbersih yang pernah dilihatnya.

"Saat kami selesai, ia tidak tega membuangnya. Operator itu membayangkan semua kebaikan yang bisa dilakukan plasma itu di dunia. Ia kemudian mengatakan ada kemungkinan plasmanya dapat dilelang atau disumbangkan setelah prosedur berikutnya," katanya.

Bryan Johnson adalah seorang pengusaha, kapitalis ventura, penulis, dan pengarang asal AS.

[Gambas:Instagram]

Ia adalah pendiri dan CEO Kernel, sebuah perusahaan yang menciptakan perangkat yang memantau dan merekam aktivitas otak. Ia juga pendiri OS Fund, perusahaan modal ventura yang berinvestasi pada perusahaan sains dan teknologi tahap awal.

Johnson telah menjadi salah satu tokoh di gerakan anti-penuaan. Ia menggunakan uangnya untuk mengikuti rutinitas sangat ketat, yang diawasi oleh tim dokter. Aktivitas itu mencakup olahraga setiap hari, pola makan vegan, dan mengonsumsi lebih dari 100 suplemen setiap hari.

Johnson yang kini berusia 47 tahun memiliki lebih dari 30 dokter dan pakar kesehatan yang memantau setiap fungsi tubuhnya. Ia ingin memiliki otak, jantung, paru-paru, hati, ginjal, urat, gigi, kulit, rambut, kandung kemih, penis, dan rektum seperti anak berusia 18 tahun.

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.788 pada Selasa (22/10). Indeks saham menanjak16,38 poin atau plus 0,21 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 282 saham menguat, 299 terkoreksi, dan 216 lainnya stagnan. Terpantau tujuh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor energi yang naik 1,26 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 1,39 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 0,31 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ambruk 1,31 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa dominan lesu. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,39 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,08 persen, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,51 persen.

Bursa Amerika juga bervariasi. Indeks S&P 500 minus 0,02 persen, indeks NYSE turun 0,15 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,04 persen.

Nilai tukar rupiah ditutup di level Rp15.567 per dolar AS pada Selasa (22/10). Mata uang Garuda turun 63 poin atau minus 0,41 persen dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya.

Sementara, kurs referensi Bank Indonesia (BI) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) menempatkan rupiah ke posisi Rp15.560 per dolar AS pada perdagangan sore ini.

Mata uang Asia bervariasi. Baht Thailand plus 0,01 persen, dolar Singapura plus 0,10 persen, dan won Korea Selatan plus 0,03 persen.

Sedangkan ringgit Malaysia minus 0,40 persen, yen Jepang jatuh 0,07 persen, yuan China minus 0,02 persen, peso Filipina amblas 0,49 persen, dan Hong Kong minus 0,01 persen.

Sementara itu mata uang negara maju mayoritas ditutup menguat. Poundsterling Inggris menguat 0,21, euro Eropa naik 0,20 persen, franc Swiss naik 0,13 persen, dolar Kanada naik 0,01 persen, dan dolar Australia plus 0,35 persen.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan rupiah ditutup melemah tipis terhadap dolar AS imbas sinyal the Fed akan menaikkan suku bunga.

"Kekhawatiran seputar situasi di Timur Tengah dan ketidakpastian pilpres AS juga ikut menekan mata uang beresiko," katanya.

Presiden Prabowo Subianto melantik artis Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pelantikan Raffi dan sejumlah utusan khusus presiden ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76/M tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden RI tahun 2024-2029.

"Dr. (HC.) Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," kata Deputi bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti membacakan Keppres di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10).

Sebagai utusan khusus presiden, Raffi akan menerima gaji, tunjangan serta sejumlah fasilitas yang besarannya bisa setingkat menteri.

Aturan soal gaji dan fasilitas bagi utusan khusus presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 tentang Penasihat Khusus Presiden, Utusan Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Utusan Khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," bunyi Pasal 22 Bab II tentang Utusan Khusus Presiden.

Meski begitu, Raffi Ahmad dan para utusan khusus lainnya tidak menerima uang pensiun usai purnatugas. Ketentuan ini diatur Pasal 8 Perpres tersebut.

"Penasihat Khusus Presiden apabila berhenti atau telah berakhir masa baktinya tidak diberikan pensiun dan/atau pesangon," bunyi ketetapan itu.

Lantas, berapa gaji Raffi Ahmad dan utusan khusus presiden lainnya yang disebut sebesar menteri?

Nah, besaran gaji menteri diatur dalam PP Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Pasal 2 PP itu menyebut menteri mendapatkan gaji pokok Rp5.040.000 per bulan.

Sementara itu, besaran tunjangan menteri diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Pada Pasal 1 ayat (2e) Keppres itu menyebut menteri menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 setiap bulan.

Dengan demikian, gaji pokok dan tunjangan yang diterima Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden adalah Rp18.648.000 per bulan.

Namun, pendapatan Rp18 juta tersebut belum menghitung sejumlah fasilitas lain. Raffi Ahmad juga bakal menerima tunjangan anak/istri, pensiun hingga dana operasional.

Selanjutnya, suami Nagita Slavina itu juag berhak memperoleh jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas sekaligus biaya pemeliharaannya.

Beragam fasilitas itu dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya, menteri negara juga berhak mendapat tunjangan dan fasilitas lain.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membawahi lima kementerian di Kabinet Merah Putih.

Hal itu ia ungkapkan usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, Selasa (21/10).

"Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini," kata AHY, dikutip Antara.

Lima kementerian tersebut yakni Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan.

Selain itu, AHY mengungkapkan pihaknya juga sedang menentukan lokasi kantor kementerian baru tersebut.

"Jadi memang masih diolah terus struktur organisasinya, kewenangannya, atau otoritasnya. Termasuk juga secara fisik, di mana kami akan berkantor dan lain sebagainya," jelasnya.

AHY mengatakan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan akan fokus pada penyelesaian proyek infrastruktur yang sudah hampir rampung di berbagai wilayah. Pihaknya akan memastikan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.

Salah satu contohnya adalah pembangunan waduk. AHY akan memastikan waduk yang dibangun harus berdampak langsung pada peningkatan produksi pertanian di sekitar wilayah tersebut.

Ia juga menegaskan manfaat dari pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh masyarakat luas. Karena itu, kementeriannya akan fokus pada efisiensi dan dampak positif yang meluas.

"Jadi inilah yang harus ditata dengan baik ke depan," kata AHY.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan AHY sebagai menteri koordinator infrastruktur dan pembangunan kewilayahan pada Minggu (20/10) malam. AHY merupakan anak dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Kristina Herrawati atau yang dikenal sebagai Ani Yudhoyono.

Pada 2017, AHY terjun ke dunia politik saat didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta, meski saat itu ia kalah.

Sejak saat itu, AHY aktif berpolitik di Partai Demokrat. Ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko mengaku telah diberikan mandat oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia secara maksimal selama periode 2024-2029.

"Seluruh persoalan kemiskinan itu harus bisa ditekan habis sampai 5 tahun ke depan, dan itu menjadi tanggung jawab badan yang kami pimpin," kata Budiman di Istana Kepresidenan, Selasa (22/10).

Budiman menjelaskan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan merupakan lembaga baru yang bertugas menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan yang ada di kementerian dan lembaga di Indonesia.

Ia mengatakan badan yang ia pimpin akan berkoordinasi dengan kegiatan pengentasan kemiskinan di beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Desa, Tenaga Kerja, Perindustrian, Kominfo, Pendidikan, hingga Kesehatan.

Dengan koordinasi itu, Budiman menilai mereka akan mendapatkan data-data yang valid dan objektif serta dinamis.

"Karena persoalan kemiskinan tidak sesederhana sekadar membagi bantuan tunai, tapi juga mengentaskannya," kata dia.

Lebih lanjut, Budiman juga menekankan badan yang ia pimpin merupakan badan pengentasan dan bukan badan penanggulangan. Oleh sebab itu, ia meyakini orang yang berada di garis kemiskinan harus diselamatkan.

Tak hanya itu, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan menurutnya juga akan fokus pada golongan warga yang terancam jatuh miskin, yakni mereka yang terdampak mekanisasi dan digitalisasi serta yang terimbas PHK. Ia mengatakan orang-orang itu lebih banyak merupakan kelas menengah.

"Itu menjadi perhatian dari badan percepatan pengentasan kemiskinan. Selain yang memang hidup dalam garis kemiskinan selama ini, tapi mereka yang terancam miskin juga harus diselamatkan," ujar Budiman.

Budiman sebelumnya dilantik menjadi Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 145/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Selain Budiman, ada dua orang lainnya yang ditunjuk sebagai Wakil I dan Wakil II dalam badan baru itu, mereka adalah Nanik Sudaryati Deyang dan Iwan Sumule.

Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai gemuk karena mengakomodir 53 menteri dan kepala lembaga serta 56 wakil menteri.

Ini menimbulkan pertanyaan mengenai kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Ada spekulasi lowongan aparatur sipil negara (ASN) di kementerian/lembaga (K/L) bakal semakin melimpah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini meluruskan dugaan tersebut. Ia menegaskan lowongan ASN atau PNS akan tetap disesuaikan dengan kebutuhan.

"Belum sampai kepada, 'Oh harus menambah (kuota CPNS)'. Kan kita harus melihat dulu dengan kapasitas yang kita masukkan itu dengan program yang ada harus disesuaikan," ucapnya selepas Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kan ada hitungannya (penetapan kuota CPNS). Tidak serta merta bahwa ada tambahan baru prioritas nasional, menambah ASN, tidak serta merta seperti itu," jelas Rini.

Ia mengatakan masih ada opsi lain di tengah banyaknya kementerian dan lembaga anyar di era Prabowo. Rini menekankan pengadaan ASN baru bukan satu-satunya cara.

Menpan RB baru itu menyebut K/L juga bisa memperbaiki tata kelola. Ia mencontohkan perbaikan sistem di internal akan berdampak pada kapasitas PNS yang sudah ada.

"Kita kan sekarang masih menyelesaikan CPNS (2024) dulu. Jadi, kita sekarang mesti fokus pada ASN yang ada di kementerian eksisting sekarang. Kan mereka juga ada yang harus pindah (atau) tetap. Kita akan fokus ke situ," jelas Rini.

"Tapi untuk penyelesaian tenaga honorer kan memang janji kita ke Komisi II (DPR RI) memang akhir Desember (2024). Tentu itu tetap menjadi prioritas, program yang harus kita selesaikan," tandasnya.

Toyota Veloz Hybrid diduga bakal diluncurkan di Indonesia tahun depan. Veloz Hybrid akan menjadi mobil berteknologi hybrid termurah Toyota di Tanah Air.

Kemunculan Veloz Hybrid diketahui dari kode NJKB yang diduga Toyota Veloz Hybrid tercantum di Permendagri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024.

Dalam dokumen tersebut terdapat kode W102RE-LBVFJ 1.5 Q HV CVT dan W 102RE-LBVEJ 1.5 0 HV CVT TSS yang mengacu ke Veloz Hybrid. Kode awalan W102RE merupakan kode produksi untuk Veloz.

Kemudian HV diyakini singkatan dari 'Hybrid Vehicle'. Sementara CVT berarti jenis transmisi, yaitu Continuously Variable Transmission, dan TSS sebagai singkatan dari fitur Toyota Safety Sense.

Bagaimana PT Honda Prospect Motor (HPM) menanggapi dugaan peluncuran Veloz Hybrid di dalam negeri?

Yusak Billy selaku Sales and Marketing After Sales Director PT HPM mengatakan bahwa pihaknya masih mempelajari keinginan dan kebutuhan konsumen terkait mobil hybrid.

"Iya-iya nanti lah itu, kalau pasti kita meluncurkan satu produk sesuai keinginan dan kebutuhan konsumen lah, pasti," ujar Billy saat ditemui di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Billy, pihak HPM punya strategi lain terkait kebutuhan berkendara mobil hybrid bagi konsumennya di Indonesia.

Sebelumnya, Honda telah meluncurkan dua varian mobil hybrid, yaitu CR-V RS e:HEV dengan harga Rp814,4 juta dan Accord RS e:HEV yang dibanderol Rp959,9 juta.

HPM juga berencana untuk segera meluncurkan Honda Step WGN yang berdasarkan survei konsumen ada di kisaran harga Rp650-699 juta. MPV berteknologi hybrid itu sudah dipajang di GIIAS tahun ini yang berlangsung di ICE, BSD, Tangerang, Banten.

Presiden Prabowo Subianto baru saja merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029.

Melalui aturan yang diteken pada 21 Oktober 2024 ini, Prabowo merombak struktur tugas dan fungsi berbagai kementerian, salah satunya mengubah posisi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian).

Pada masa pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian. Namun, dengan aturan baru, Kemenkeu akan langsung di bawah koordinasi presiden.

"Sekarang memang tidak lagi di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Tapi langsung di bawah presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada CNNIndonesia.com, Selasa (22/10).

Dengan perubahan ini, maka Kemenko Perekonomian yang sampai saat ini masih di bawah pimpinan Airlangga Hartarto hanya mengkoordinir 8 kementerian, yakni:

a. Kementerian Ketenagakerjaan;b. Kementerian Perindustrian;c. Kementerian Perdagangan;d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

e. Kementerian Badan Usaha Milik Negara;f. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;g. Kementerian Pariwisata; danh. instansi lain yang dianggap perlu.

Pada Pasal 26 ayat 2 aturan ini, instansi lain yang dimaksud adalah yang melaksanakan tugas dan fungsi terkait isu bidang perekonomian.

"Penataan organisasi kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden ini diselesaikan paling lambat 31 Desember 2024," tulis salinan Perpres 139/2024.

Sejumlah menteri bidang ekonomi di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto mulai mengungkap program 100 hari kerja setelah dilantik pada awal pekan kemarin.

Mereka diantaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini.

Berikut rinciannya;

Airlangga menargetkan bisa kembali membangkitkan daya beli masyarakat yang tengah lesu dalam 100 hari kerja. Pasalnya, konsumsi menjadi kunci mencapai pertumbuhan yang kuat.

"Pertama tentu dari sifat ekonomi, sifatnya jangka menengah, panjang, yang penting kita mendorong agar daya beli masyarakat terjaga," jelasnya di kantornya usai resmi dilantik oleh Prabowo, Senin (21/10).

Hal ini menjadi prioritas mengingat Prabowo menargetkan perekonomian bisa tumbuh hingga 8 persen selama pemerintahannya.

Selain konsumsi, fokus atau strategi untuk mencapai pertumbuhan tinggi ini masih dalam proses finalisasi.

"Itu dibahas bersama masih akan ada pembahasan secara bersama termasuk tahapan-tahapannya, termasuk kebijakan fiskalnya," pungkasnya.

Budi Santoso mengungkapkan tiga fokus utamanya dalam 100 hari pertama menjabat sebagai menteri perdagangan (mendag) di kabinet Merah Putih. Pertama,  pengamanan pasar dalam negeri.

"Jadi pasar dalam negeri itu kan besar, kita harus bisa memanfaatkan sebaik mungkin diisi oleh industri-industri dalam negeri juga," ujarnya usai melakukan serah terima jabatan di Auditorium Kemendag, Jakarta, dikutip CNBC, Senin (21/10).

Kedua, perluasan ekspor. Meski neraca perdagangan Indonesia surplus selama 53 bulan berturut-turut, ekspor katanya tetap harus digenjot.

Fokus ketiga adalah memperluas akses UMKM ke pasar internasional. Menurutnya, saat ini rasio kewirausahaan Indonesia masih kecil, yakni hanya sebesar 3,47 persen. Sedangkan untuk menjadi negara maju rasio kewirausahaan harus berada di angka 10 sampai 12 persen.

"Nah, kami dari sektor perdagangan ingin menggencarkan UMKM kita itu bisa ekspor. Nanti kita bikin program-program karena instrumen untuk tiga program tadi itu sebenarnya ada di Kemendag semua," ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini dalam 100 hari kerja, ia akan fokus menata kementerian-kementerian yang baru dibentuk Prabowo.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI menerima dua penghargaan The Asian Post Awards 2024 pada awal Oktober, yakni The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 dan Platinum Champion State-Owned Enterprise.

Penghargaan The Top Dividend Contributor State-Owned Enterprise 2024 diberikan atas konsistensi BRI berkontribusi sebagai penyumbang dividen terbesar di antara perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada 2023 lalu, BRI mencatatkan laba bersih senilai Rp60,4 triliun.

Pada tahun yang sama, BRI membagikan dividen sebesar 80 persen dari total laba bersih atau senilai Rp43,49 triliun kepada pemegang saham, pemerintah maupun publik. Pembagian dividen tersebut menempatkan BRI sebagai perusahaan dengan setoran dividen terbesar di tahun 2024, dengan Rp25,7 triliun disetorkan kepada negara.

Adapun penghargaan Platinum Champion State-Owned Enterprise diberikan guna mengapresiasi prestasi keuangan BRI mencatatkan performa keuangan terbaik selama 14 tahun berturut-turut sejak 2010 hingga 2023, membuktikan ketangguhan BRI menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

Pada 2023, aset BRI bertumbuh secara konsolidasian aset perseroan 5,3 persen year on year (yoy) menjadi Rp1.965,0 triliun, dengan laba sebesar Rp60,4 triliun atau tumbuh 17,5 persen yoy.

Sementara dari sisi fungsi intermediasi, hingga akhir Desember 2023, BRI telah mendorong penyaluran kredit 11,2 persen yoy menjadi Rp1.266,4 triliun. Capaian ini lebih tinggi daripada penyaluran kredit industri perbankan nasional sebesar 10,4 persen yoy pada periode yang sama.

Direktur Utama BRI, Sunarso dalam kesempatan terpisah, menjelaskan bahwa BRI sebagai BUMN menjalankan dua peran sekaligus, yakni sebagai agent value creator dan agent of development. Agar dapat menjalankan fungsi secara simultan, BRI harus mencetak keuntungan.

"Dengan memperoleh keuntungan atau economic value, maka perusahaan BUMN bisa memiliki modal untuk menciptakan social value sehingga ekonomi akan berputar," kata Sunarso.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan akan 'dibantu' oleh Menteri PUPR era Presiden Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan, " katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menteri Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.