Menteri Pekerjaan Umum yang baru Dody Hanggodo bersuara soal latar belakang dan hubungan dekatnya dengan Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, pengusaha batu bara kaya asal Kalimantan Selatan.

Terkait latar belakang, ia menolak buka-bukaan. 

"Janganlah, saya bukan orang internet," katanya di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Senin (21/10) malam.

Sementara terkait kedekatannya dengan Haji Isam, ia mengakui memang kenal. Perkenalan itu terkait hubungan profesional yang dijalinnya dengan Haji Isam saat masa awal karir profesionalnya.

"Saya dulu pernah kerja sama beliau, tapi that's it. Pernah kerja dulu, dulu banget. Awal-awal saya hidup saya kerja sama beliau. Awal-awal saya hidup," katanya.

Presiden Prabowo Subianto menunjuk Dody Hanggodo menjadi menteri pekerjaan umum menggantikan Basuki Hadimuljono.

Mengutip berbagai sumber, Dody merupakan ayah dari Aushaf Fajr Herdiansyah, politikus Partai Gerindra sekaligus calon wakil bupati Nganjuk dalam Pilkada Nganjuk 2024.

Informasi soal status hubungan kekeluargaan tersebut diketahui dari postingan Aushaf di akun Instagram yang menunjukkan kehadirannya saat menghadiri Ujian Doktor Terbuka Agus Harimurti Yudhoyono AHY di Universitas Airlangga.

Tidak banyak informasi lain yang bisa dikulik soal sosok Dody ini dan juga karir profesionalnya. Yang terlacak di beberapa media, dia pernah menjadi komisaris PT Pradiksi Gunatama Tbk.

Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Perusahaan memiliki izi usaha perkebunan kelapa sawit seluas 22.500 hektare.

Mengutip website perusahaan, Pradiksi Gunatama Tbk sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT Araya Agro Lestari.

Araya Agro Lestari adalah entitas usaha yang dimiliki oleh anak dari Samsudin Andi Arsyad alias Haji Isam, yaitu Jhony Saputra dan Liana Saputri.

Selain di Pradiksi Gunatama, Dody juga pernah terlacak menjadi komisaris di PT Senabangun Aneka Pertiwi mendampingi Jusuf Manggabarani yang menjadi presiden komisaris perusahaan.

Sama dengan Pradiksi Gunatama, Senabangun Aneka Pertiwi juga bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha  PT Investree Radika Jaya (Investree). 

Pencabutan izin usaha itu tertuang dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024.

Dalam pernyataan resmi yang dikutip dari website mereka, OJK menyatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena Investree telah melakukan pelanggaran atas aturan ekuitas minimum dan ketentuan lainnya yang sudah diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI).

Pencabutan izin usaha juga dilakukan dengan pertimbangan kinerja yang memburuk dan dikhawatirkan bisa mengganggu operasional serta pelayanan kepada masyarakat.

OJK dalam keterangan itu menyatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat.

Sebelum mencabut izin usaha itu, OJK sejatinya sudah melakukan pendekatan kepada Investree, pengurus dan pemegang saham untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel dan memperbaiki kinerja serta mematuhi aturan.

OJK juga sudah meminta mereka melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain sanksi peringatan sampai dengan pembatasan kegiatan usaha (PKU).

Namun upaya itu tak membuahkan hasil. Hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga mau tidak mau OJK harus membekukan usaha Investree.

Selain mencabut izin usaha, OJK juga sedang mengambil langkah dan tindakan tegas terhadap pihak yang diduga melanggar aturan terkait masalah di Investree.

Tindakan pertama, melakukan penilaian kembali pihak utama (PKPU) kepada Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan menghukumnya dengan melarang menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Keuangan.

Hasil PKPU tersebut kata OJK, tidak menghapus tanggung jawab dan dugaan tindak pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dugaan tindakan pidana sektor jasa keuangan bersama dengan aparat penegak hukum (APH).

Ketiga, memblokir rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi.

Keempat, melakukan penelusuran aset (asset tracing) Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran.

Kelima, mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri.

Keenam, melakukan langkah-langkah lainnya Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Sejumlah menteri dan wakil menteri di jajaran Kabinet Merah Putih telah dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/10). Dalam kabinet ini juga ada sosok wanita.

Para 'srikandi' itu diketahui mengoleksi kendaraan di garasi rumahnya seperti pria, ada Sri Mulyani, Ribka Haluk dan lainnya.

Baik itu tujuannya untuk sekadar koleksi maupun untuk mobilitas dalam keseharian, beberapa menteri dan wakil menteri dari kaum wanita di periode pemerintahan 2024-2029 ini tak hanya punya satu kendaraan saja.

Dalam dokumen Laporan Harta dan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani punya tiga sepeda motor di garasi rumahnya.Sedangkan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk punya dua mobil di garasi rumahnya yang dilaporkan ke negara.

CNNIndonesia.com merangkum koleksi kendaraan para menteri dan wakil menteri 'srikandi' di Kabinet Merah Putih.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Rini Widyantini memiliki dua kendaraan bermotor yang didaftarkan ke negara.

Dalam dokumen LHKPN yang dilaporkan Rini pada 26 Maret 2024 untuk periodik 2023, ia memiliki total kekayaan Rp27 miliar.

Sedangkan untuk alat transportasi yang ia miliki secara total hanya Rp376 jutaan saja, yang terdiri dari satu unit mobil Toyota Fortuner besutan 2020 diklaim hasil sendiri dengan harga Rp375 juta.

Kemudian satu unit skutik Yamaha Mio lansiran 2006 diklaim hasil sendiri, seharga Rp1,5 juta.

Seperti yang sudah disebutkan di atas, Menkeu Sri Mulyani punya tiga sepeda motor di garasinya yang ia daftarkan ke negara.

Dalam dokumen LHKPN 15 Maret 2024 untuk periodik 2023, ia memiliki total kekayaan sekira Rp79 miliar, dengan total aset didominasi oleh tanah dan bangunan senilai Rp48 miliar dan surat berharga senilai Rp24 miliar.

Sementara untuk koleksi kendaraan bermotor atau alat transportasi dan mesin, aset Sri hanya Rp204 jutaan saja. Itu terdiri dari Honda Rebel lansiran 2019 yang diklaim hasil sendiri seharga Rp145 juta.

Kedua, Honda Scoopy lansiran 2022 yang diklaim ia beli sendiri dengan harga Rp22 juta. Ketiga, Honda PCX lansiran 2022 yang diklaim hasil sendiri dengan harga Rp37 juta.

Kemudian Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk juga punya koleksi kendaraan bermotor di garasi rumahnya. Beda dengan Sri yang koleksi tiga sepeda motor, Ribka mengkoleksi dua mobil pabrikan Jepang.

Dalam LHKPN yang ia laporkan pada 5 April 2024 untuk periodik 2023, total kekayaan mantan PJ Gubernur Papua Tengah ini mencapai Rp8 miliar dan didominasi dengan tanah dan bangunan serta kas dan setara kas mencapai Rp1 miliar.

Sedangkan untuk koleksi transportasi dan mesin hanya Rp280 jutaan, yang terdiri dari satu unit Toyota Calya lansiran 2020 yang diklaim hasil sendiri seharga Rp100 juta. Kemudian Honda Brio lansiran 2019 seharga Rp180 juta.

Selain itu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Vida Hafid juga memiliki koleksi kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil.

Dalam LHKPN yang ia laporkan pada 22 Juli 2024 untuk periodik 2023 ia memiliki total kekayaan mencapai Rp18 miliar.

Sedangkan untuk kendaraan bermotor senilai Rp625 juta, terdiri dari satu unit sepeda motor merek Yamaha lansiran 2017 dengan harga Rp25 juta, Toyota Innova lansiran tahun 2017 dengan harga Rp150 juta dan Hyundai Palisade besutan 2021 dengan harga Rp450.

Ketiga kendaraan yang menjadi koleksi Meutya di garasi rumahnya itu, diklaim ia beli sendiri dan bukan barang hibah.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) era Jokowi, Basuki Hadimuljono mengatakan ia diminta untuk menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN).

"Ini saya bukan mau mendahului, tapi menurut Setneg dan Pak Jokowi saya di OIKN," katanya di kantor Kementerian PUPR, Senin (21/10).

"Sekarang sedang diurus bapak-bapak Setneg," imbuhnya.

Ia juga menambahkan bahwa jabatanmya sebagai PLT Kepala OIKN telah berakhir.

"Sekarang PLT-nya sudah berakhir," imbuhnya.

Basuki ditunjuk sebagai PLT Kepala OIKN pada Maret lalu usai Bambang Susantono dan wakilnya Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatan dua bulan menjelang rencana Jokowi menggelar upacara peringatan HUT RI ke-79 di IKN.

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden Senin (3/6). Ia mengatakan Keppres tentang Pemberhentian dengan hormat Bambang dan Donny sudah terbit.

Presiden Prabowo Subianto berjanji membawa Indonesia mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun hingga 5 tahun ke depan.

Ia menegaskan Indonesia harus bisa memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Prabowo bahkan mengklaim sudah berbicara dengan banyak pakar terkait target swasembada pangan itu.

"Saya yakin paling lambat 4 tahun-5 tahun (setelah 2024), kita swasembada pangan. Bahkan, kita siap jadi lumbung pangan dunia," katanya dalam Pidato di Gedung MPR RI, Jakarta Pusat, Minggu (20/10).

"Saudara-saudara sekalian, saya canangkan RI harus swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh bergantung makan dari luar," tegas Prabowo.

Meski punya tekad besar dan sangat menjanjikan, namun sejumlah pengamat takut apa yang diucapkan Prabowo hanya akan jadi omon-omon belaka. Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian misalnya, menegaskan fakta di lapangan tak bakal jauh beda, andai pendekatan yang dilakukan Prabowo mewujudkan tekad itu sama seperti Presiden ke-7 Joko Widodo.

Eliza sebenarnya meyakini swasembada pangan yang dijanjikan Prabowo bisa dicapai. Asalkan, ada kebijakan baru dari Prabowo serta tak lagi menggunakan paradigma dan pendekatan usang seperti Jokowi.

Menurutnya, jangka waktu yang ditetapkan dalam 5 tahun bisa saja terwujud. Eliza menekankan kuncinya adalah Prabowo tak boleh cuma fokus pada peningkatan produksi, melainkan harus ikut memperhatikan kesejahteraan petani.

"Jika pemerintah masih memiliki paradigma pembangunan yang sama seperti saat ini, pangan Indonesia akan semakin karut-marut. Pemerintah harus reorientasi arah kebijakan pangan. Ini bermula dari paradigmanya karena bagaimana pun paradigma ini akan menentukan pilihan-pilihan kebijakan," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/10).

Ia memberi contoh pemanfaatan anggaran di sektor pertanian selama ini. Eliza mengatakan ada 81 persen uang negara habis untuk belanja barang, sedangkan 15 persen lainnya dipakai belanja pegawai dan hanya 4 persen belanja modal alias infrastruktur dasar.

Eliza mengkritisi bagaimana pemerintahan Jokowi selama ini masih berkutat dengan bantuan personal. Padahal, ini sangat rentan penyelewengan dan mark up yang berujung inefisiensi serta kurang efektifnya belanja pemerintah.

"Bantuan-bantuan pemerintah yang sifatnya personal, seperti pompa, benih, traktor, dan lain-lain ini akan percuma jika tidak didukung infrastruktur dasar, seperti irigasi, jalan usaha, cold storage, dan kebijakan harga," tegas Eliza.

Peneliti Core itu juga meminta pemerintah benar-benar melibatkan petani. Eliza menegaskan petani adalah ujung tombak peningkatan produksi pangan Indonesia.

Jika pemerintah lebih banyak mengajak korporasi, petani dipastikan hanya menjadi buruh di negeri sendiri. Ia juga khawatir adanya monopoli pangan yang berujung permainan harga dan matinya para pengusaha kecil.

"Pemerintah semestinya menjalankan program yang sesuai kaidah ilmiah dan jelas penyusunan teknisnya sesuai kajian. Jangan banyak trial and error karena kapasitas fiskal kita terbatas. Harus bijak dalam belanja untuk menjalankan program," saran Eliza.

"Food estate akan berakhir gagal lagi jika masih tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Sudah terbukti dari berbagai kegagalan food estate era Pak Soeharto yang di Palembang, Ketapang dan Bulungan era SBY, MIFEE periode Pak Jokowi yang berlanjut lagi kegagalannya di Kalteng dan Humbang Hasundutan," tutupnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho menyoroti posisi baru Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Ia menyinggung tugas berat Zulhas yang baru promosi dari menteri perdagangan ke menteri koordinator bidang pangan.

Andry mempertanyakan gerak Zulkifli Hasan ke depan. Terutama, koordinasi Kemenko Pangan yang membawahi Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Posisi menko (menko pangan) ini akan sestrategis apa? Apakah hanya sebagai koordinator saja?" khawatir Andry.

"Saya harapkan Menko Pangan (Zulkifli Hasan) bisa menjadi decision maker ketika ada permasalahan antar-kementerian. Misalnya, tidak sejalannya antara menteri teknis di bawah koordinasi menko pangan dengan Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," sambungnya.

Ia kemudian mewanti-wanti biaya swasembada pangan yang harus digelontorkan Prabowo Subianto via APBN. Menurutnya, upaya ini tak mungkin cukup hanya mengandalkan food estate yang jelas-jelas selama ini banyak gagal.

Di lain sisi, pemerintahan Prabowo bakal menghadapi dilema. Andry menyebut ada persoalan baru muncul, yakni memilih menghadirkan pangan murah untuk rakyat atau memaksa membeli hasil panen dalam negeri yang notabene mahal.

"Harga ini harusnya dibayar oleh pemerintah. Apakah itu melalui subsidi, misalnya agar masyarakat tetap dapat membeli pangan terjangkau," sarannya.

"Jika keran impor dibuka, ini juga pasti akan menghambat swasembada pangan," tambah Andry.

Peneliti Next Policy Dwi Raihan beranggapan janji yang diungkapkan Prabowo cukup ambisius. Terlebih, susunan Kabinet Merah Putih tak banyak berubah dari Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi.

Dwi menegaskan ketahanan pangan Indonesia terbukti melemah. Ia mencontohkan impor yang cukup tinggi pada 2023-2024 lalu, khususnya beras.

Ia menilai target swasembada pangan terlalu ambisius jika harus dicapai dalam jangka pendek. Dwi menekankan ada banyak tantangan yang harus dihadapi Indonesia untuk mewujudkan mimpi tersebut.

"Saya menemukan alih fungsi lahan menjadi salah satu penyebab turunnya produksi pangan, khususnya beras. Saya menilai lebih mudah dan murah mempertahankan lahan di daerah sentra, seperti Jawa daripada membuka lahan di luar Jawa," tuturnya.

Dwi juga menyarankan Kabinet Merah Putih gotong royong jika ingin mencapai target ini. Swasembada diklaim harus dilakukan kementerian lintas sektor, bukan hanya mereka di urusan pertanian atau pangan.

Ia menyebut wajib ada inovasi dari pemerintah. Dwi menyarankan salah satu caranya adalah menggunakan teknologi tepat guna, selain mengevaluasi program food estate.

"Memberdayakan para petani hingga alokasi pupuk yang tepat sasaran. Pemerintah juga perlu membuat jaringan distribusi yang baik agar disparitas pangan dapat diperkecil dan harga pangan lebih stabil di berbagai daerah," saran Dwi.

Luhut Binsar Pandjaitan ditunjuk sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 139/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

"Dengan nama Tuhan YME Presiden RI ... kesatu, terhitung sejak saat pelantikan mengangkat Jenderal TNI Purn. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional," bunyi keputusan itu.

Lantas apa itu Dewan Ekonomi Nasional?

Dewan Ekonomi Nasional adalah sebuah lembaga yang dibentuk pada 1999 oleh Presiden Abdurrahman Wahid. Pembentukan lembaga itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional.

Saat itu, Kepala Dewan Ekonomi Nasional dijabat oleh Emil Salim. Sedangkan posisi Sekretaris diisi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Adapun anggotanya di antaranya Boediono dan Anggito Abimanyu.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, belum ada beleid terbaru soal Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 1 menyebut Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasehat kepada presiden di bidang ekonomi, dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menanggapi dinamika globalisasi.

"Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab kepada presiden," bunyi pasal 2, dikutip Senin (21/10).

Dalam mengemban fungsinya, Dewan Ekonomi Nasional bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi nasehat kepada presiden untuk saran tindakan lanjutnya; menanggapi masalah ekonomi yang hidup di masyarakat untuk diajukan kepada presiden; dan melaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Pasal 6 menyebut dalam melaksanakan tugas, Dewan Ekonomi Nasional bekerjasama dengan instansi atau pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, para ahli, kalangan masyarakat, dunia usaha, dan para pihak yang dianggap perlu.

"Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Dewan Ekonomi Nasional beserta Sekretariat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," bunyi pasal 8.

Sementara itu, Luhut juga mengungkapkan tugas Dewan Ekonomi Nasional melalui unggahan di akun instagramnya tak lama setelah ia dilantik. Lembaga yang ia pimpin itu katanya bertugas memberikan saran dan rekomendasi agar program-program prioritas di bidang ekonomi bisa tercapai dengan baik.

Apalagi, tantangan perekonomian ke depan yang dihadapi Indonesia tidak lah ringan seperti persoalan ketahanan pangan, transisi energi, perkembangan teknologi termasuk AI, perubahan iklim, hingga dinamika geopolitik yang kian kompleks ada di depan mata.

"Dewan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Prabowo sebagai economic think tank yang akan diisi oleh para pakar ekonomi," kata Luhut.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Selasa (22/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG masih memiliki peluang besar untuk menguat pada pekan pertama pemerintahan baru bekerja

"Peluang investasi di pasar saham jika terjadi koreksi minor masih bisa dapat dimanfaatkan investor untuk melakukan akumulasi pembelian mengingat IHSG masih berada dalam jalur uptrend," kata William.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 7.680 dan resistance 7.787.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan EXCL, TLKM, JSMR, BBRI, dan ASII.

Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto melihat IHSG bergerak mixed.

"Kami memproyeksi IHSG bergerak dalam range 7.740 - 7.810," katanya.

IHSG ditutup di level 7.772 pada Senin (21/10). Indeks saham menguat 12,53 poin atau naik 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,28 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,17 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 303 saham menguat, 270 terkoreksi, dan 228 lainnya stagnan.

PT Primissima (Persero) memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 402 karyawannya. Langkah PHK diambil usai BUMN tekstil ini sempat merumahkan karyawannya pada Juni 2024.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Sutiasih menuturkan pada 10 September 2024 kemarin PT Primissima menginformasikan soal PHK massal tersebut.

"Penandatanganan perjanjian bersama atau PB terkait dengan PHK karyawan sebanyak 402 orang dilakukan kemarin 14-18 Oktober 2024," kata Sutiasih di Kantor Pemkab Sleman, Senin (21/10).

Menurut Sutiasih, 402 karyawan tersebut bersedia menandatangani perjanjian bersama PHK PT Primissima.

Perjanjian Bersama PHK 402 karyawan ini, lanjut Sutiasih, nantinya akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Sleman agar statusnya mengikat, sehingga janji perusahaan menyangkut hak-hak karyawan kena PHK bisa dipenuhi.

Dalam Perjanjian Bersama PHK tersebut pihak perusahaan berjanji akan memenuhi hak-hak para karyawan paling lambat 31 Desember 2025.

Kepada Disnaker, PT Primissima yang mengalami krisis keuangan itu menyatakan tetap akan membayarkan hak-hak pekerja. Sejumlah aset perusahaan yang telah diambilalih oleh Perusahaan Pengelola Aset (PPA) rencananya juga dilego guna memenuhi kewajiban terhadap para karyawan korban PHK.

"Disnaker akan mengawal terkait dengan kewajiban mereka, khususnya yang terkait dengan ketenagakerjaan. Kami sudah sampaikan kepada perusahaan, sesuai ketentuan itu kaitan dengan hak pekerja itu prioritas," tegas Sutiasih.

Di sisi lain, Disnaker pun bakal menawarkan lowongan kerja baru bagi para korban PHK. Disnaker juga meminta Dinas Koperasi dan UKM untuk mengadakan pelatihan wirausaha bagi para korban PHK. Sutiasih juga bilang Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) swasta akan mengakomodir mereka.

"Mudah-mudahan mereka bisa mencari gantinya, mereka ada beberapa yang sudah bekerja, berwirausaha, bisnis untuk bertahan hidup," imbuh Sutiasih.

Terpisah, Direktur Utama PT Primissima, Usmansyah membenarkan soal kabar PHK 402 karyawan perusahaan tersebut.

Usmansyah menuturkan hanya satu komisaris dan dua direksi saja yang luput dari PHK ini. Ada pula sekitar 20 karyawan yang telah memilih untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum ada PHK massal.

"Benar, kita melakukan PHK massal karena perusahaan tidak mempunyai kemampuan apapun lagi untuk beroperasi secara normal," kata Usmansyah saat dihubungi.

Perusahaan, menurut Usmansyah, berkomitmen untuk melunasi semua hak seperti sisa gaji terhutang atau pesangon hingga tenggat waktu sesuai kesepakatan.

Sebelumnya, PT Primissima merumahkan sementara 425 karyawannya pada 12 Juni 2024 lalu imbas krisis keuangan. Pemicunya, perusahaan yang sudah tidak punya modal kerja lagi untuk belanja bahan baku, serta membayar kebutuhan operasional sejak 2020.

Ditemui 11 Juli 2024, Usmansyah saat itu berujar perusahaan tetap membayarkan 25 persen dari total gaji untuk para karyawan yang dirumahkan dengan status terhutang. Ia mempersilakan karyawan menuntut pelunasan apabila perusahaan sudah memiliki dana.

Usmansyah menjelaskan pemerintah melalui Perusahaan Pengelola Aset (PPA) sedang dalam proses memulihkan Primissima. Sebelum pinjaman modal kerja bisa dicairkan, diperlukan resrukturisasi aset dan efisiensi operasional agar pinjaman modal kerja mendatang mampu dijamin dan dikembalikan.

Ia mengatakan para karyawan dirumahkan setidaknya sampai pinjaman modal kerja dan dana penyehatan untuk pembelian suku cadang mesin-mesin cair serta penjaminan untuk modal kerja yang lebih besar juga sedang diproses oleh bank dan PPA.

"Perlu diketahui kenapa Primissima tidak menggunakan mekanisme pendanaan dari bank, nggak bisa karena sejak 2021 seluruh aset Primissima itu jadi jaminan utang di Bank Mandiri," beber Usmansyah, Kamis (11/7).

Usmansyah menerangkan aset perusahaan sekarang tercatat Rp180 miliar, sementara hutang ke Bank Mandiri sekitar Rp55 miliar. Dengan besarnya jaminan, PPA kini melobi Bank Mandiri untuk mendapatkan jatah jaminan yang sebagian dipakai sebagai dana talangan ke Primissima.

"Itu yang sekarang dilakukan, PPA sekarang juga sudah jalan menurunkan modal kerjanya. Kita berharap sebelum tanggal 20 (Juli) talangan dari PPA akan banyak turun sehingga paling lambat tanggal 1 Agustus karyawan sudah masuk lagi. Tapi, karena program efisiensi, nggak bisa semua karyawan masuk karena penghasilannya tidak akan meng-cover semua gaji karyawan," paparnya

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan belum mengetahui di mana kantor kementeriannya.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

"Saya belum tahu kantornya di mana. Saya ikut aja," katanya di kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Pria yang akrab disapa Ara itu tak banyak menjelaskan soal pemisahan kedua kementerian itu. Ia hanya memastikan pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilakukan sesuai aturan.

"Yang pasti semua sesuai aturan dan kita mesti kerja cepat," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Maruar Fahri Hamzah mengatakan pemisahan kedua Kementerian itu akan dibantu oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono.

Ia mengatakan Basuki beserta tim sudah menyiapkan kajian terkait pemisahan kedua kementerian itu.

"Beliau (Basuki) waktu itu memberitahu saya, 'mas kami sudah siap, kami sudah bikin kajian'. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau kira-kira berapa tahap yang harus dilalui untuk pemisahan," katanya.

Adapun terkait kantor kedua kementerian tersebut, Fahri mengatakan hal tersebut juga akan diarahkan oleh Basuki.

"Kita tunggu arahan dari Pak Basuki. Beliau yang atur, tim beliau sudah menyiapkan," imbuhnya.

Presiden Prabowo Subianto memecah Kementerian PUPR menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Menteri Pekerjaan Umum dijabat oleh Doddy Hanggodo dengan wakil menterinya Diana Kusumastuti.

Sementara itu, Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diisi oleh Maruar Sirait dengan wakilnya Fahri Hamzah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini siap mengatur 'bursa transfer' pegawai negeri sipil (PNS) untuk mengisi 48 kementerian di era Prabowo Subianto, untuk nomenklatur yang baru dibentuk maupun dipecah.

Rini menyebut skema dalam bentuk peraturan menpan RB (Permenpan) itu sudah siap. Namun, Kemenpan RB masih harus menunggu peraturan presiden (Perpres) mengenai transisi.

"Kami sudah menyusun Permenpan. Nanti bagaimana tata caranya dan sebagainya sudah kita inikan (susun). Jadi, kita menunggu Perpres transisi yang sebentar lagi akan diterbitkan," kata Rini dalam Konferensi Pers Usai Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Kemenpan RB, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

"Kita menunggu Perpres mengenai transisi itu. Karena ada beberapa fungsi kementerian dan lembaga yang beralih, dan itu tentu saja akan berpengaruh terhadap pengisian sumber daya manusia (SDM) dan penganggarannya," jelasnya.

Ia bahkan menyebut aturan ini sudah disusun sejak ia masih menjadi sekretaris menpan RB. Rini mendampingi kerja menpan RB Abdullah Azwar Anas di era Presiden ke-7 Joko Widodo.

Menpan RB baru itu menyebut Anas sudah bekerja keras selama empat bulan terakhir. Rini menegaskan upaya ini ditempuh agar menteri dan kepala badan di era Prabowo Subianto bisa langsung bekerja.

"Untuk program 100 hari (kerja), Kemenpan RB tentunya pada satu bulan pertama punya kerja yang cukup besar, terutama untuk melakukan penataan terhadap kementerian-kementerian yang baru saja dibentuk. Jadi, kita punya 48 kementerian dan sekian lembaga, dan ada beberapa yang dipecah," tuturnya.

"Kami tentunya bersama-sama dengan Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi) dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani), kita akan menata. Bukan hanya menata fungsinya, tetapi juga menata untuk sumber daya manusia yang akan mengisi kementerian yang baru dibentuk," imbuh Rini.

Rini juga bakal melanjutkan kerja-kerja yang sudah dilakukan Abdullah Azwar Anas sejak 2022 lalu. Salah satunya, meneruskan sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dan reformasi birokrasi yang berdampak.

Ia kemudian menyinggung pembagian tugas dengan Wakil Menpan RB Purwadi Arianto. Secara umum, Rini menegaskan bakal bersama-sama memastikan semua kebijakan yang dikeluarkan kementerian/lembaga (K/L) betul-betul berdampak.

"Dan nanti pembagian kerjanya, saya akan meminta pak wamen untuk fokus memastikan semua transformasi, terutama kebijakan layanan publik bisa dikerjakan dengan baik," tutup Rini.

Rini Widyantini bukan orang baru di kementerian ini. Bahkan, Anas menyebutnya sebagai orang dalam Kemenpan RB.

Ia sudah menjadi sekretaris Kemenpan RB sejak 2022. Wanita kelahiran Bandung, 29 Mei 1956 itu mengawali kariernya sebagai PNS sejak 1990.

Wakil Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah mengatakan ia diingatkan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa program pembangunan 3 juta rumah tidaklah mudah.

Pembangunan 3 juta rumah per tahun ini merupakan salah satu program besar yang dijanjikan pemerintahan Prabowo.

"Tadi pas pelantikan Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat loh itu 3 juta. Jadi ya ini pekerjaan yang berat untuk kita semua," katanya di kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Ia mengatakan biaya untuk pembangunan 3 juta itu bisa berasal dari pemerintah maupun swasta dalam dan luar negeri. Ia menekankan yang terpenting adalah menyelesaikan backlog atau kekurangan pasokan hunian yang mencapai 13 juta serta 26 juta pemukiman atau rumah yang tidak layak huni.

Fahri mengatakan pasar perumahan sebenarnya berjalan dinamis sesuai suplai dan demand. Namun, pemerintah ingin menciptakan ekosistem agar rakyat miskin bisa memiliki rumah.

"Sehingga pemerintah nanti menyiapkan subsidi dan keuangan yang memungkinkan masyarakat secara luas mendapatkan fasilitas perumahan yang layak," katanya.

Sebelumnya usai dilantik, Fahri mengklaim dirinya bakal menuntaskan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 3 juta rumah per tahun. Rinciannya, 1 juta rumah dibangun di kota, dan 2 juta rumah dibangun di desa.

"Menuntaskan mandat untuk membangun 3 juta rumah per tahun," kata Fahri di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

Fahri mengatakan pemerintah pada dasarnya tidak ingin hanya membangun rumah, melainkan menciptakan ekosistem yang baik bagi industri untuk kemudian ikut merealisasikan hal tersebut.

Ia menyebut dalam praktiknya nanti, kontraktor pembangunan rumah di daerah akan diprioritaskan untuk kontraktor kecil. Sedangkan, pembangunan di kota bisa diberikan kepada kontraktor besar lokal maupun luar negeri.

"Yang di daerah itu diprioritaskan untuk kontraktor kecil, untuk di pusat yang 1 juta silakan mau luar negeri, mau dalam negeri, silakan," ujarnya.

Program 3 juta rumah per tahun yang menjadi agenda penting Prabowo-Gibran diproyeksikan menghasilkan transaksi sekitar Rp400 triliun per tahun. Angka ini merupakan estimasi minimal berbasis kajian internal PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu itu menangkap program 3 juta rumah itu berlaku untuk 5 tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran. Dengan kata lain, ada sekitar 500 ribu-600 ribu unit rumah yang disediakan per tahunnya.

Angka tersebut naik tiga kali lipat dari apa yang diusung Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni 1 juta rumah selama 5 tahun.

Di sisi lain, Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, juga pernah membantu memperkirakan berapa biaya yang harus dianggarkan Prabowo untuk membangun 3 juta rumah.

Perhitungan ini didasarkan pada biaya yang selama ini dikeluarkan Presiden ke-7 Jokowi dalam bentuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Basuki mencatat Program Sejuta Rumah (PSR) per tahun yang dikejar PJokowi menghabiskan Rp20 triliun.

"Sekarang (program 1 juta rumah per tahun di era Jokowi) sekitar Rp20 triliun. Jadi, sekitar dua kali lipatnya yang sekarang untuk mencapai program 3 juta (rumah)," ucap Basuki usai Proptech Convention & Expo di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (23/8).

Kementerian PUPR menegaskan Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dimulai mantan presiden Joko Widodo (Jokowi).

Wakil Menteri Perkerjaan Umum Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan di ibu kota negara baru akan lanjut. Dia menyebut semua pembangunan yang sudah berjalan akan diselesaikan.

"Insyaallah," kata Diana usai pelantikan wamen Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/10).

"Tentunya kita akan lanjutkan. Ya akan kita lanjutkan. Akan kita lanjutkan," tambahnya.

Diana tak menjelaskan sampai mana keberlanjutan pembangunan IKN di era Prabowo. Ia hanya memastikan pembangunan yang telah berjalan akan diselesaikan.

"Kita akan lanjutkan yang sudah jalan. Kita selesaikan semuanya. Yang baru-baru nanti akan didiskusikan ke Otorita IKN," ujarnya.

Jokowi sebelumnya mewariskan pembangunan IKN ke pemerintahan selanjutnya. Dia baru menyelesaikan sebagian kompleks istana kepresidenan dan gedung pemerintahan.

Ia juga tak menerbitkan keputusan presiden (keppres) pemindahan ibu kota negara dan menyerahkannya ke Prabowo.

"Ya mestinya gitu, presiden yang baru, Pak Prabowo," ucap Jokowi di IKN, Minggu (6/10).