Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto akan mewarisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan defisit yang cukup besar.

Hal itu terlihat dari RAPBN 2025 yang disusun pemerintahan Jokowi. Dalam RAPBN itu, Jokowi mengusulkan defisit sebesar 2,29 persen hingga 2,82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom INDEF Eko Listiyanto mengatakan sejak era reformasi, tidak pernah ada usulan defisit dalam RAPBN sebesar 2,8 persen.

"Mungkin kalau kita bedah lagi karena di dalamnya itu banyak program seperti makan bergizi (gratis) yang sudah harus dimasukkan dalam RAPBN," katanya dalam Diskusi Publik Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang di Jakarta, Kamis (4/7).

Eko mengatakan jika defisit APBN disetujui 2,82 persen maka akan sulit dilakukan manuver jika terjadi gonjang ganjing pada perekonomian Indonesia. Pasalnya, ia mengatakan defisit itu jauh lebih besar dibandingkan era presiden sebelumnya.

Sebagai informasi saja, pada RAPBN 2005 yang disusun pemerintahan Megawati Soekarnoputri untuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), defisit dipatok 0,8 persen. Kemudian RAPBN 2015 yang disusun pemerintahan SBY untuk pemerintahan Jokowi, defisit dipatok 2,32 persen.

"Artinya ada manuver untuk mereka kalau ada situasi yang memerlukan perubahan dalam APBN, atau pelebaran defisit," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Presiden Prabowo sudah berkomitmen akan menjaga defisit APBN maksimal 3 persen sesuai dengan UU Keuangan Negara.

Menurut Ani sapaan akrabnya, hal tersebut sudah disampaikan Prabowo kepadanya, sehingga dalam menjalankan belanja nanti akan dilakukan dengan sangat hati-hati.

"APBN 2024 tetap dijaga defisitnya di bawah 3 persen. Ini adalah komitmen yang sama dan kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo, beliau juga memberikan keyakinan, arahan bahwa beliau komit terhadap defisit di bawah 3 persen," ujarnya.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) berwacana mengenakan bea masuk hingga 200 persen untuk barang-barang impor asal China. Langkah itu untuk meredam banjir sejumlah barang impor dari China, terutama tekstil dan garmen.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap ketentuan ini adalah ujung dari perang dagang antara China dengan negara-negara barat yang menolak barang impor China.

"Maka satu hari dua hari ini, mudah-mudahan sudah selesai permendagnya. Jika sudah selesai maka dikenakan apa yang kita sebut sebagai bea masuk, kita pakai tarif sebagai jalan keluar untuk perlindungan atas barang-barang yang deras masuk ke sini," jelas Zulhas di Bandung, Jawa Barat, Jumat (28/6) silam, melansir Antara.

Besaran bea masuk yang bakal dikenakan telah diputuskan antara 100 persen-200 persen dari harga barang.

"Saya katakan kepada teman-teman jangan takut, jangan ragu Amerika bisa mengenakan tarif terhadap keramik, terhadap pakaian sampai dengan 200 persen, kita juga bisa Ini agar UMKM industri kita bisa tumbuh dan berkembang," ujarnya.

Zulhas menegaskan permendag ini merupakan respons atas regulasi-regulasi sebelumnya tentang perdagangan dan perlindungan industri lokal yang belum memuaskan bagi semua pihak.

Wacana ini pun sudah dibahas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah menteri bidang ekonomi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada Selasa (2/7) silam.

Hal itu diungkap oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita saat ditemui usai rapat tersebut.

"Itu (bea masuk 200 persen) bagian dari pembahasan. Nanti dua minggu lagi kita laporkan," ujarnya.

Sayangnya, saat itu Agus belum bisa merinci lebih detail terkait pembicaraan di kalangan kementerian soal rencana pemberlakuan bea masuk 200 persen tersebut.

Gelombang kritik atas wacana itu pun datang dari pihak importir. Ketua Umum BPP Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mempertanyakan tujuan sebenarnya dari pengenaan bea masuk tambahan itu.

Jika untuk memproteksi produk dalam negeri, ia menyindir sekalian saja pemerintah melarang impor barang-barang made in China ketimbang mengenakan bea masuk tambahan hingga 200 persen.

"Ngapain harus dikenakan 200 persen? Larang aja sekalian. Daripada dikenakan 200 persen terus ternyata nanti barang itu campur sama produk ilegal yang melalui penyelundupan," ujar Subandi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/7).

"Karena biasanya kalau ada barang kena bea masuk atau kena pajak mahal, maka pasti ada cara untuk justru menyuburkan atau merangsang orang untuk melakukan penyelundupan kan?" imbuhnya.

Subandi mengingatkan agar pemerintah tidak membuat para pelaku usaha terombang-ambing dengan regulasi baru. Pasalnya, itu membuat pengusaha bingung karena tidak ada kepastian. Pemerintah justru seharusnya menciptakan ketenangan berusaha dan menciptakan kepastian berusaha.

Lantas, mampukah bea masuk 200 persen bisa membentengi RI dari banjir produk China?

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat pengenaan bea masuk tambahan semacam bea masuk anti-dumping (BMAD) menjadi langkah yang baik jika diperkuat kajian untuk pengenaan dari Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Hal ini, katanya, agar dasar pengenaannya jelas dan memang bermanfaat bagi industri dalam negeri.

"Penerapan bea masuk tambahan ini saya rasa bisa efektif jika pengenaan tarifnya sesuai. Jika terlalu rendah, ya memang tidak efektif. Tapi kalau tarifnya sesuai, saya rasa akan efektif," ujar Nailul kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/7).

Menurutnya, pemerintah hanya perlu mengkaji untuk penetapan berapa tarif yang efektif dan bisa membuat produk dalam negeri bisa jadi bersaing secara harga.

"Apakah 50 atau 100 atau 200 persen? Itu harus ada tahapan penuh kehati-hatian yang saya rasa perlu dilakukan oleh pemerintah," imbuhnya.

Nailul menjelaskan ada kelebihan pasokan di pasar domestik China imbas turunnya permintaan domestik yang membuat pemerintahannya memberikan subsidi bagi produk yang siap diekspor oleh pelaku usaha di sana. Bagi pemerintah China, kata dia, strategi tersebut dapat mengurangi excess supply yang dapat mengakibatkan industri dalam negeri China bisa tumbang.

Sejatinya, praktik ini bukan hanya terjadi di industri tekstil dan produk tekstil (TPT), tetapi juga di berbagai macam industri dan produk diberikan insentif ekspor tersebut.

"Maka dari itu, sampai Indonesia barang TPT dari China bisa sangat murah. Pada tahun 2021 misalkan, ada kenaikan impor tekstil Indonesia dari China hingga 47 persen. Akhirnya, barang tekstil dalam negeri dikuasai oleh produk dari China," jelas Nailul.

Ditambah lagi, kata dia, ada peraturan terbaru yang merelaksasi aturan impor yang menyebabkan barang impor masuk dengan lebih mudah. Akibatnya, produsen dalam negeri harus bersaing secara harga dengan produk impor tersebut.

"Harga yang terbentuk di dalam negeri juga ada biaya non produksi yang cukup banyak, seperti izin dan pungutan liar. Jadi udah ditekan biaya tinggi dari dalam negeri, harus bersaing dengan produk murah China lagi, ya sekarat," tegas Nailul.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Hasyim Asy'ari mengantongi gaji puluhan juta per bulan saat menjabat Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Jumlah itu belum menghitung fasilitas-fasilitas lain yang ia terima sebagai nahkoda penyelenggara pemilu.

Namun, Hasyim kini dicopot dari jabatannya usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemecatan dalam kasus asusila.

Sanksi pemecatan ini terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

DKPP menilai Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Memang berapa gaji yang diterima Hasyim sebagai ketua KPU RI?

Besaran gaji ketua dan anggota KPU diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 2 Februari 2016.

Gaji Hasyim dan anggota KPU lainnya dimuat pada Pasal 4 PP tersebut.

"Besarnya uang kehormatan ketua dan anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Ketua: Rp43.110.000. b. Anggota :Rp39.985.000," bunyi Pasal tersebut.

Gaji Anggota dan Ketua KPU Pusat1. Gaji Ketua KPU Rp43.110.0002. Gaji Anggota KPU Rp39.985.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Provinsi1. Gaji Ketua KPU Rp20.215.0002. Gaji Anggota KPU Rp18.565.000

Gaji Anggota dan Ketua KPU Kabupaten/Kota1. Gaji Ketua Rp12.823.0002. Gaji Anggota KPU Rp11.573.000.

Ketua dan anggota KPU ini juga berhak menerima sejumlah fasilitas antara lain biaya perjalanan dinas, sebagaimana diatur Pasal 5 ayat (1).

"Ketua dan anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diberikan fasilitas berupa biaya perjalanan dinas," tulis ketentuan PP.

Selain itu, ketua dan anggota KPU juga berhak mendapat perlindungan keamanan, rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selain fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan anggota KPU diberikan juga fasilitas berupa rumah dinas, kendaraan dinas, dan jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 5 ayat (3).

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada pembukaan perdagangan Jumat (5/7) pagi.

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan rilis data cadangan devisa yang akan dilansir hari ini disinyalir masih akan menunjukkan kestabilan yang tentunya dapat menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan IHSG.

"Demikian juga dengan rilis laporan kinerja emiten yang masih terus berlangsung dapat menjadi faktor pendongkrak kenaikan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi menguat," ujar William seperti dikutip dari riset hariannya.

Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.222. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ASII, ASRI, PWON, KLBF, TBIG, INTP, ICBP, HMSP, dan UNVR.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova melihat IHSG akan menguat pada perdagangan hari ini.

"Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bullish," kata Ivan.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 7.220 pada Kamis (4/7) sore. Indeks saham menguat 224,13 poin atau naik 0,34 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,96 miliar saham.

Bank Sentral Jepang (BoJ) telah menerbitkan uang kertas dengan desain baru setelah 20 tahun atau sejak 2004 tidak ada perubahan.

Melansir Nikkei Asia, uang kertas baru itu telah didesain ulang dengan wajah-wajah tokoh sejarah menggunakan teknologi anti pemalsuan terbaru yakni berupa hologram 3D.

Hologram 3D yang digunakan adalah fitur yang pertama kali di dunia. Orientasi gambar pada hologram berubah tergantung pada sudut pandang sehingga lebih sulit untuk dipalsukan.

Selain itu, uang baru tersebut juga dicetak menggunakan teknologi percetakan terbaru dengan gerakan menuju desain universal. Tujuannya untuk membuat uang kertas lebih mudah digunakan oleh para tunanetra dan juga orang asing.

Kemudian angka-angka yang menunjukkan denominasi uang kertas telah diperbesar. Di samping itu, uang kertas baru ini juga lebih mudah dikenali dengan sentuhan. Namun, dimensi keseluruhannya tidak berubah.

Meski Jepang menerbitkan uang kertas barunya, lembaran uang kertas lama tetap akan berlaku dan diterima.

Secara rinci, gambar pada uang kertas 10 ribu yen diubah menjadi gambar Eiichi Shibusawa, yang dikenal sebagai "bapak kapitalisme Jepang".

Shibusawa mendirikan banyak perusahaan termasuk bank nasional pertama di Jepang, yang kemudian menjadi Mizuho Bank. Bagian belakang uang kertas bergambar Stasiun Tokyo.

Sementara uang kertas 5.000 yen yang baru menampilkan Umeko Tsuda, pendiri perguruan tinggi wanita Tsuda University dan pendukung pendidikan bahasa Inggris untuk wanita. Bagian belakang uang kertas itu bergambar bunga wisteria.

Kemudian uang kertas 1.000 yen menampilkan Shibasaburo Kitasato, seorang pelopor dalam bidang kedokteran Jepang yang berkontribusi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit menular di Jepang dan luar negeri. Dia juga berjasa dalam menemukan bakteri penyebab wabah penyakit.

Bagian belakang uang kertas 1.000 yen menampilkan cetakan balok kayu yang terkenal "Di Bawah Sumur Ombak Besar di Kanagawa", dari seri "Tiga Puluh Enam Pemandangan Gunung Fuji" karya Katsushika Hokusai.

Uang kertas baru tersebut bakal diterbitkan setelah BoJ menyerahkannya kepada lembaga-lembaga keuangan Jepang yang menarik uang tunai dari rekening bank sentral.

Proses ini dimulai pada pukul 08.00 waktu setempat, satu jam lebih awal dari waktu penyerahan uang kertas biasanya.

Ketersediaan uang kertas ini di cabang-cabang bank diperkirakan akan terbatas di awal.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk berhati-hati mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Terlebih, Prabowo-Gibran memiliki program unggulan, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menelan Rp71 triliun tahun depan.

Ekonom INDEF Imamuddin Abdullah mengatakan Prabowo-Gibran mesti hati-hati karena rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) cenderung turun.

Kemudian utang jatuh tempo pemerintah mencapai Rp800 triliun tahun depan.

"Ini menjadi evaluasi ke depan bahwa pemerintahan dalam lima tahun ke depan tidak lagi bisa mengelola fiskal terutama untuk pengelolaan program-program pembangunan yang besar secara ugal-ugalan. Belanja tidak boleh lagi secara ugal-ugalan," katanya dalam Diskusi Publik Warisan Utang ke Pemerintahan Mendatang di Jakarta, Kamis (4/7).

Imamuddin mengatakan Prabowo-Gibran harus bijak mengelola belanja negara dengan memprioritaskan sektor yang bisa berdampak positif terhadap pembangunan jangka panjang. Jangan sampai, katanya, anggaran diutamakan untuk menaikkan gaji PNS, TNI/Polri.

Ia mengatakan anggaran bisa diutamakan untuk bantuan sosial (bansos). Namun, penerima harus merupakan yang memang membutuhkan bantuan.

"Jadi akhirnya pengeluaran pemerintah efeknya besar dan secara pembiayaan jangka panjang terkait utang juga tidak memberikan resiko yang besar," katanya.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) curhat rumitnya mengurus birokrasi, di mana harus bertemu 31 kementerian/lembaga (K/L).

Ketua Kompartemen Media Relation Gapki Fenny Sofyan menyebut ini tak hanya dikeluhkan pengusaha. Ia menyebut permasalahan serupa juga dihadapi petani sawit, termasuk yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

"Ini yang selalu menjadi curhatannya para pengusaha, juga mungkin buat Bang Gulat (Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung) dari teman-teman petani. Karena kita harus berhadapan dengan 31 kementerian/lembaga (K/L), pusat dan daerah, untuk mengurus sawit ini," ucap Fenny dalam Diskusi Forwatan di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Ini selalu kita gaungkan dan gak bosan-bosan kita gaungkan. Artinya, ingin ada yang me-lead bagaimana sawit ke depan, roadmap mau seperti apa, Bang Gulat (Apkasindo) dan pengusaha suruh ngapain. Supaya kita punya visi sama," tambahnya.

Gapki sebelumnya pernah menyuarakan tuntutannya terhadap presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto. Para pengusaha sawit itu menagih janji Prabowo, yakni membentuk Badan Sawit Indonesia.

Ini pernah diungkapkan Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa pada April 2024 lalu. Ia mengatakan Badan Sawit Indonesia bisa menjalankan peran penting, terutama mengakomodir kebutuhan petani sawit dan pengusaha sawit.

"Kebijakan disharmoni, saya nyebutnya baik ini banget ya cantik sekali, disharmoni," sindir Fenny.

Sindiran terhadap buruknya birokrasi Pemerintah Indonesia juga disuarakan oleh para petani sawit.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung menegaskan menanam sawit berbeda dengan cabai. Sayang, regulasi dari Pemerintah Indonesia tak konsisten.

"Karena regulasinya belum dikerjakan, sudah berubah lagi, pas dikerjakan mereka sudah dianggap menyalahi aturan. Regulasi inilah yang membuat banyak sekali masalah," kritik Gulat.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akan mengumumkan kerja sama dengan Singapore Airlines (SQ) sebelum presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dilantik.

Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra mengatakan joint venture dengan SQ akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun, masih menunggu lampu hijau dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Insyaallah sebelum pelantikan presiden (Prabowo Subianto), pasti kami akan umumkan. Tapi secara company sudah sepakat dengan teman-teman SQ (Singapore Airlines)," terang Irfan, dikutip dari detikcom, Kamis (4/7).

Restu dari KPPU diperlukan dalam kerja sama ini. Pasalnya, kedua maskapai tersebut bakal menerapkan satu harga pada rute yang sama.

Irfan menegaskan pendapatan dari rute yang dikerjasamakan juga akan dibagi bersama. Walaupun, ia belum menjelaskan bagaimana persentase pembagian keuntungan tersebut.

"Intinya adalah dengan joint venture itu rute yang kita terbangkan, SQ terbang, yaitu Jakarta-Singapura, Surabaya-Singapura, Bali-Singapura itu harga kita sama, servis kita sama, sama lah. Jadi, orang mau naik SQ di rute itu plus minus sama, terus kita kemudian revenue share," jelasnya.

Bos Garuda itu menekankan joint venture ini akan menguntungkan kedua belah pihak. Keuntungan yang didapat tidak hanya secara finansial, juga mencakup aspek lain-lain.

Akan tetapi, ia menyebut ada jangka waktu kerja sama antara Garuda Indonesia dan Singapore Airlines tersebut.

"Jadi, kalau ternyata di perjalanannya ada salah satu pihak merasa rugi, bisa kita berhentikan atau direvisi perhitungan angkanya," tutup Irfan.

Guru Besar IPB Rachmat Pambudy membocorkan sejumlah menu yang mungkin menjadi bagian program makan bergizi gratis yang merupakan janji kampanye presiden terpilih Prabowo Subianto.

Rachmat mengatakan prioritas utama pemenuhan makan bergizi gratis akan menyesuaikan masing-masing daerah. Ini akan bergantung dengan dapur tempat mengolah asupan untuk anak-anak sekolah tersebut.

"Memang akan dipenuhi dari produksi (pangan) di lingkungan sekitar. (Yang tidak bisa memenuhi?) Masa beras saja tidak bisa?" bongkarnya saat ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (4/7).

"Kalau misal nanti masyarakat tidak ada beras, kan ada jagung, ubi, silakan. Kita memanfaatkan sebesar-besarnya produksi dari masyarakat sekitar lokasi di mana lokasi dapur itu berada," tegas Rachmat.

Ia menegaskan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka sudah mempersiapkan dengan matang program ini. Rachmat menyebut keduanya sudah bekerja dari jauh-jauh hari, meski belum resmi dilantik.

Guru besar IPB itu menekankan gerak cepat ini ditempuh agar Prabowo-Gibran bisa langsung mengeksekusi programnya. Terutama, saat nanti anggaran sebesar Rp71 triliun untuk makan gratis di tahun pertama pemerintahan Prabowo cair.

"(Makan bergizi gratis) ada standarnya. Semua ada standar gizinya, ahli gizi, ahli kesehatan, ahli dapur, ahli masak, ahli perawatan dapurnya. Semua para ahli yang bekerja," tegasnya.

Terkait susu, Rachmat tak menutup mata keberadaan sapi perah di Indonesia masih sangat kurang. Ia mengklaim ini sudah diakui oleh Prabowo Subianto.

Meski begitu, ia berani menjamin janji kampanye Prabowo-Gibran pasti terlaksana. Ia menegaskan tak mungkin Prabowo berjanji jika tak mampu melaksanakannya.

"Ya, itu (sapi perah di Indonesia) sangat kurang. Kalau susu terus terang berat. Dan presiden (terpilih) Pak Prabowo sendiri sudah mengatakan bahwa untuk mencapai pemenuhan menggunakan susu itu tidak mudah, meskipun itu diupayakan," tuturnya.

"Jadi, ya, makan bergizi plus susu itu pertama-tama tentu untuk daerah yang punya produksi sapi perah di sekitarnya atau yang sapi perah untuk memproduksi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi. Nanti lambat laun kita juga harus melakukan perbaikan genetik, kita juga harus memperbanyak indukan sapi. Dan mungkin mau tidak mau kita harus impor sapi perah," ungkap Rachmat.

Akan tetapi, Rachmat menekankan tidak bisa serta-merta bergantung pada impor. Ia menyebut harus ada upaya peningkatan kemampuan produksi susu di dalam negeri.

Rachmat menyebut ini bisa dilakukan dengan bantuan teknologi pembibitan. Ia meminta Indonesia mencari bibit sapi perah untuk iklim tropis.

"Cari dong, kita punya ahlinya. Sudah ada ahli-ahli Indonesia bersama ahli negara lain yang sudah bisa mengembangkan sapi untuk tropis," tegas Rachmat.

"Kemudian, manajemen pengelolaan sapi yang terbaik, sampai nanti bisa menghasilkan susu tidak hanya 10 liter-20 liter per hari, tapi 30 liter per hari. Kalau itu terjadi, maka lambat laun kita akan swasembada susu," imbuhnya.

Wakil Ketua Dewan Pembina Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu merupakan orang dekat Prabowo. HKTI adalah organisasi yang erat dengan Prabowo, terlebih pernah dipimpin olehnya selama dua periode, yakni 2004-2009 dan 2010-2015.

Nama Rachmat juga dicatut dalam daftar viral di media sosial, terkait mereka yang akan menjadi menteri di kabinet Prabowo-Gibran. Meski, ia belum berani mengonfirmasi dengan lantang kabar menjadi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia.

"Jangan takut, yang tidak membela saya, yang tidak membela pilihan saya, sesuai kesepakatan yang sudah diungkapkan oleh presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan (wakil presiden terpilih) Bapak Gibran Rakabuming Raka, milih tidak milih, setelah nanti pak presiden terpilih, tetap akan didukung," tegas Rachmat soal pilihannya.

"Nanti kalau saya sudah boleh bicara, saya bicara (terkait makan bergizi gratis). Pelantikan (Prabowo) kan 20 Oktober ... Nanti ada, nanti pasti ada (leading sector makan bergizi gratis). Pokoknya sesegera mungkin lah, saya gak bisa ngomong itu. Saya tidak bicara itu. Saya tahu, tapi saya tidak boleh bicara," tutupnya.

Tarik tunai melalui Electronic Data Capture (EDC) PT Bank Central Asia Bank (BCA) dikenakan biaya administrasi Rp4.000 mulai hari ini, Jumat (5/7).

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F Haryn menyatakan biaya administrasi dikenakan oleh merchant ritel yang melayani fasilitas 'Tunai BCA' seperti minimarket dan supermarket kepada nasabah. Ia menegaskan bahwa biaya administrasi ini hanya dikenakan untuk transaksi tarik tunai.

"Sedangkan transaksi lainnya, termasuk belanja dengan Kartu Debit BCA melalui EDC BCA, tidak dikenakan biaya apapun," katanya melalui keterangan resmi, Kamis (13/6) lalu.

Fasilitas 'Tunai BCA' menggunakan Debit BCA melalui EDC BCA yang tersedia di berbagai merchant ritel, sambungnya, merupakan salah satu alternatif, selain penarikan uang tunai melalui ATM.

Biaya administrasi yang dikenakan masih lebih rendah dibandingkan biaya tarik tunai melalui ATM non-BCA yang sebesar Rp7.500 per transaksi.

Sementara itu, untuk tarik tunai di jaringan ATM BCA dapat dilakukan gratis. Per Maret 2024, BCA telah memiliki 19.055 ATM, dan tercatat masih dalam tren meningkat dari tahun lalu.

Hera mengatakan pihaknya senantiasa berupaya memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan dalam transaksi bagi seluruh nasabah.

"Komitmen tersebut dijalankan BCA, untuk setiap layanan transaksi, baik di ekosistem online maupun offline," katanya.