TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Novyan Bakrie, mengklaim Keputusan Presiden (Keppres) hanya mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kubu Anindya sebelumnya disebut memerlukan Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya.

“Kadin berdasarkan undang-undang Keppres itu mengatur AD/ART-nya. Sedangkan untuk keanggotaan dan kepengurusan itu tentunya diatur secara internal,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Presiden Direktur Bakrie & Brothers ini mengatakan, Kadin saat ini fokus berbicara perihal cara mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan mendatang di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Urusan hukum, kata dia, berjalan seperti biasa.

Anindya menambahkan, sudah banyak kepemimpinan Kadin sebelumnya yang memberikan contoh proses transisi itu. Menurut dia, pengesahan Kadin pimpinannya tak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya. “Tapi kami berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan kepastian,” katanya.

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2003–2013, Mohamad Saeful Hidayat, mengatakan Kadin hasil Munaslub memerlukan keputusan presiden atau Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya. Sedangkan saat ini masih ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Arsjad.

Hidayat bercerita, keppres ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo usai Arsjad terpilih sebagai ketua umum Kadin lewat musyawarah nasional atau Munas di Kendari pada akhir Juni 2021. Selain mengukuhkan Arsjad sebagai Ketua Umum, Keppres ini juga mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Jika Anindya Bakrie ingin dilantik, kata Hidayat, keppres lama itu harus dicabut dulu. Hanya presiden yang dapat mencabut keppres. “Logikanya kalau membuat keppres baru, ini harus diganti dulu keppres yang sekarang. Enggak bisa ini dilantik tanpa keppres diganti,” ucap Hidayat saat ditemui Tempo di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2024.

Mantan Menteri Perindustrian periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan, para pelaku usaha tengah menunggu status keabsahan pergantian kepengurusan Kadin melalui Munaslub itu. Keppres yang akan menentukan keabsahan itu.

Kalau ternyata sah dan terbukti melalui keppres, para pelaku usaha akan mendukung. Sebaliknya, jika proses Munaslub tak benar dan keppres tak terbit, mereka akan menolak.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Novyan Bakrie, mengklaim Keputusan Presiden (Keppres) hanya mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Kubu Anindya sebelumnya disebut memerlukan Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya.

“Kadin berdasarkan undang-undang Keppres itu mengatur AD/ART-nya. Sedangkan untuk keanggotaan dan kepengurusan itu tentunya diatur secara internal,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu saat ditemui Tempo di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Presiden Direktur Bakrie & Brothers ini mengatakan, Kadin saat ini fokus berbicara perihal cara mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan pemerintahan mendatang di bawah presiden terpilih Prabowo Subianto. Urusan hukum, kata dia, berjalan seperti biasa.

Anindya menambahkan, sudah banyak kepemimpinan Kadin sebelumnya yang memberikan contoh proses transisi itu. Menurut dia, pengesahan Kadin pimpinannya tak berbeda dengan kepengurusan-kepengurusan Kadin sebelumnya. “Tapi kami berkonsultasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan kepastian,” katanya.

Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2003–2013, Mohamad Saeful Hidayat, mengatakan Kadin hasil Munaslub memerlukan keputusan presiden atau Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya. Sedangkan saat ini masih ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Arsjad.

Hidayat bercerita, keppres ini dikeluarkan Presiden Joko Widodo usai Arsjad terpilih sebagai ketua umum Kadin lewat musyawarah nasional atau Munas di Kendari pada akhir Juni 2021. Selain mengukuhkan Arsjad sebagai Ketua Umum, Keppres ini juga mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kadin.

Jika Anindya Bakrie ingin dilantik, kata Hidayat, keppres lama itu harus dicabut dulu. Hanya presiden yang dapat mencabut keppres. “Logikanya kalau membuat keppres baru, ini harus diganti dulu keppres yang sekarang. Enggak bisa ini dilantik tanpa keppres diganti,” ucap Hidayat saat ditemui Tempo di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2024.

Mantan Menteri Perindustrian periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan, para pelaku usaha tengah menunggu status keabsahan pergantian kepengurusan Kadin melalui Munaslub itu. Keppres yang akan menentukan keabsahan itu.

Kalau ternyata sah dan terbukti melalui keppres, para pelaku usaha akan mendukung. Sebaliknya, jika proses Munaslub tak benar dan keppres tak terbit, mereka akan menolak.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun."Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka."Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresinya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.

Mempertimbangkan hal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta.Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri."Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.

Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN akan tetap berlanjut karena Prabowo sudah berkomitmen untuk hal tersebut."Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono menyampaikan alokasi pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mencapai Rp15 triliun."Itu di breakdown (dirinci), untuk OIKN (Otorita IKN) Rp5,89 triliun dan PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Rp9,11 triliun," ucap Thomas Djiwandono di Serang, Banten, Rabu, 25 September 2024.

Meskipun begitu, ia mengatakan bahwa angka tersebut bisa bertambah sesuai kebutuhan pemerintahan mendatang yang dipimpin oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka."Sekali lagi, angka itu bisa berubah, tapi prinsipnya adalah banyak yang ruangnya itu diberikan diskresinya ke Pak Prabowo," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan pemerintahan selanjutnya untuk tidak bertumpu pada APBN untuk mendanai IKN, mengingat anggaran pemerintah hanya ditargetkan untuk membiayai 20 persen dari total kebutuhan pembangunan ibu kota baru tersebut.

Total alokasi APBN untuk pembangunan IKN sejak 2022 tercatat sudah mencapai Rp76,5 triliun, yakni sebesar Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp44 triliun pada 2024.Jumlah tersebut sama dengan 16,42 persen dari total dana Rp466 triliun yang dibutuhkan untuk proyek tersebut berdasarkan perkiraan pemerintah.

Mempertimbangkan hal itu, Thomas mengatakan bahwa pemerintahan selanjutnya harus mencari solusi jangka panjang untuk pembiayaan pembangunan IKN melalui investasi swasta.Menurutnya, pemerintah mendatang perlu mempercepat upaya-upaya dalam menarik investasi swasta untuk pembangunan IKN, baik dari dalam negeri maupun luar negeri."Bagaimana menarik investasi lebih cepat, itu yang jadi pertimbangan. Itu tugas dari kabinet berikutnya, tentu bekerja sama dengan OIKN dan Satgas (Satuan Tugas) Pembangunan IKN," ucapnya.

Walaupun terdapat tantangan pembiayaan, Thomas meyakini bahwa pengembangan IKN akan tetap berlanjut karena Prabowo sudah berkomitmen untuk hal tersebut."Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa Beliau komitmen IKN akan berlanjut. Pastilah Pak Prabowo mencari hal-hal supaya investasi swasta masuk, baik dari dalam dan luar negeri. Itu jadi PR," imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan secara umum naik, mulai beras, bawang hingga cabai rawit merah naik Rp2.450 menjadi Rp48.200 per kilogram (kg), per Kamis, 26 September 2024.Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.20 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional, beras premium naik 2,19 persen atau Rp340 menjadi Rp15.860 per kg.

Begitu pun harga beras medium naik 2,28 persen atau Rp310 menjadi Rp13.900 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 0,16 persen atau Rp20 menjadi Rp12.590 per kg.Sama dengan harga komoditas bawang merah naik 4,02 persen atau Rp1.110 menjadi Rp28.730 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik 1,86 persen atau Rp740 menjadi Rp40.490 per kg.

Begitu pun harga komoditas cabai merah keriting naik tipis 0,85 persen atau Rp280 menjadi Rp33.249 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik 5,36 persen atau Rp2.450 menjadi Rp48.200 per kg.Sedangkan harga daging sapi murni turun 6,46 persen atau Rp8.700 menjadi Rp126.070 per kg; berbeda dengan daging ayam ras naik 7,91 persen atau Rp2.740 menjadi Rp37.380 per kg; begitu pun telur ayam ras naik 4,22 persen atau Rp1.200 menjadi Rp29.640 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) juga terpantau turun 0,09 persen atau Rp10 menjadi Rp10.810 per kg; lalu gula konsumsi naik 2,08 persen atau Rp370 menjadi Rp18.200 per kg.Kemudian, harga minyak goreng kemasan sederhana naik 0,33 persen atau Rp60 menjadi Rp18.210 per kg; lalu minyak goreng curah juga naik 0,86 persen atau Rp140 menjadi Rp16.480 per kg.

Lalu, harga tepung terigu curah naik 0,59 persen atau Rp60 menjadi Rp10.250 per kg; lalu tepung terigu non curah juga naik tipis 2,75 persen atau Rp360 menjadi Rp13.470 per kg.Kemudian harga jagung di tingkat peternak naik hingga 9,68 persen atau Rp580 menjadi Rp6.570 per kg; lalu harga garam halus beryodium juga naik 1,39 persen atau Rp160 menjadi Rp11.660 per kg.

Berikutnya, harga ikan kembung naik 0,93 persen atau Rp350 menjadi Rp37.810 per kg; sedangkan ikan tongkol turun 0,35 persen atau Rp110 menjadi Rp31.770 per kg; lalu ikan bandeng terpantau naik hingga 5,42 persen atau Rp1.800 menjadi Rp35.020 per kg.

TEMPO.CO, Jakarta - Generasi Z atau Gen Z di China mulai meninggalkan brand-brand mewah seperti Louis Vuitton, Zara, dan lainnya. Gen Z adalah kelompok yang lahir dari 1997 ke atas. Generasi ini memiliki pola perilaku yang berbeda tentang makna kemewahan dibanding generasi milenial atau Gen X, terutama di China.

Dilansir dari thedrum.com, inovasi dan personalisasi (termasuk kebanggaan budaya dan kesadaran) sangat penting bagi konsumen muda. Merek-merek terus menghadapi tantangan untuk menawarkan konsep yang baru dan segar, dengan lebih dari 51 persen Gen Z di China lebih menyukai merek yang menyesuaikan produk dan layanan secara khusus.

Meskipun konsumen Tiongkok semakin memperketat pengeluaran seiring dengan melemahnya ekonomi dan merek-merek mewah merasakan dampaknya, negara tersebut diperkirakan akan menjadi pasar barang mewah pribadi terbesar di dunia pada 2030.

Para pelaku industri barang mewah kini mulai memikirkan cara untuk menarik generasi pembeli Gen Z, yang umumnya didefinisikan sebagai mereka yang lahir setelah 1997. Dilansir dari businessinsider.com, Gen Z di China memiliki 5 pola berbeda terkait kemewahan. Apa saja?

1. Lebih suka kerajinan tangan

Pembeli Gen Z di Tiongkok kurang mempedulikan simbol status seperti merek atau logo mewah dibandingkan rekan mereka di Barat, dan lebih memprioritaskan "nilai yang dirasakan dari pengalaman atau cerita di balik sebuah barang mewah," kata Jien Goh, peramal tren di WGSN, kepada Business Insider.

Ini berarti pembeli Gen Z lebih tertarik pada keterampilan kerajinan barang dan bagaimana cerita atau emosi yang terkait dengan perusahaan dapat tercermin dalam barang tersebut, tambahnya.

.2. Hidup santai dan ketahanan barang menjadi tren

Generasi terbaru pembeli barang mewah di Tiongkok juga ingin mengintegrasikan nilai-nilai mereka ke dalam pembelian mereka. Goh mengatakan bahwa WGSN telah melacak tren "kebangkitan pedesaan" di wilayah Asia Pasifik, khususnya di Tiongkok.

"Di inti tren ini terdapat keinginan untuk hidup yang lebih sadar dan berirama lambat, serta munculnya pola pikir baru yang melihat kesehatan dan umur panjang sebagai penanda kemewahan tertinggi," katanya.

3. Selesai dengan pamer barang mewah

Pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, telah menindak tegas pameran kekayaan yang mencolok di dunia maya, dan beberapa akun pengguna media sosial telah diblokir karena unggahan yang terlalu mewah.

Akibatnya, beberapa konsumen Gen Z beralih ke cara pamer kekayaan yang lebih tenang, yang lebih selaras dengan representasi "uang lama" di Tiongkok. Mirip dengan tren "kemewahan yang tenang" di Barat yang mendominasi agenda mode pada 2023, tren "laoqianfeng" di Tiongkok berarti logo merek tidak lagi populer, sementara material berkualitas tinggi, warna-warna lembut, dan riasan alami menjadi tren.

4. Malu akan kemewahan

Alasan lain Gen Z di Tiongkok mencari cara pamer kekayaan yang lebih sederhana mungkin disebabkan oleh fenomena "rasa malu akan kemewahan."

Para analis di Bain mencatat fenomena ini dalam laporan bulan Juni. Fenomena ini merupakan keinginan orang-orang untuk merendahkan tampilan kemewahan yang mencolok selama masa krisis keuangan, yang juga terjadi di AS setelah krisis keuangan 2008-09.

5. Memadukan barang mewah dengan fashion biasa

Harca mengatakan bahwa Gen Z juga lebih cenderung memadupadankan dalam hal fashion. "Mereka mungkin memiliki tas mewah, tetapi mengenakan celana dari merek premium dan kaus dari merek fast fashion," tambahnya.

Hal ini memungkinkan Gen Z untuk menciptakan gaya mereka sendiri dan berbelanja di tempat yang menurut mereka sesuai dengan kepribadian mereka sehingga mereka bisa lebih unik dalam memilih gaya fashion.

MICHELLE GABRIELA | BUSINESS INSIDER | THE DRUM

TEMPO.CO, Jakarta -Negosiasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) masih alot kendati telah berlangsung sembilan tahun. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag), Djatmiko Bris Witjaksono, mengatakan hal ini disebabkan kedua pihak belum menemukan titik temu dalam aspek kebijakan.

“Memang ada beberapa hal terkait policy yang masih belum selesai, dalam arti kita masih mencari benar-benar kritik tengah dari isu tersebut,” ucap Djatmiko dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Ada beberapa isu yang masih menghambat kesepakatan kedua pihak. Djatmiko mengatakan, isu antara lain keinginan Eropa agar Indonesia memberlakukan kembali relaksasi. Menurut dia, pemerintab belum bisa memenuhi permintaan itu. Dia mengakui Peraturan Deforestasi Uni Eropa (EUDR) juga menjadi hambatan.

Soal deforestasi, Djatmiko berharap hal itu jadi salah satu komitmen yang diambil Uni Eropa. Hingga hari ini, dia mengakui belum mendapatkan komitmen itu. Namun dia mengakui isu ini memang tidak mudah. Dia mengatakan, pemerintah akan terus mengalibrasi isu itu.

Untuk menyelesaikan hambatan perundingan, Djatmiko mengatakan ada jalan keluar yang bisa diambil kedua pihak. Jalan keluar itu yakni dengan mengesampingkan isu-isu yang masih alot. Setelah perundingan disepakati kedua pihak, perjanjian itu masih fleksibel untuk mengalami perubahan.

Sejauh ini, Djatmiko mengatakan Indonesia dan Uni Eropa telah mencapai sejumlah kesepakatan. Hal-hal yang kedua pihak sepakati antara lain tentang akses pasar dan penurunan instrumen tarif secara gradual. Selain itu, keduanya telah menyepakati kerja sama teknis untuk meningkatkan kualitas perdagangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, memberikan ultimatum kepada Uni Eropa. Dia mengatakan, pemerintah akan menentukan batas waktu perundingan itu. "IEU-CEPA perundingannya sudah yang ke-19, dan nanti saya akan tegaskan kalau Eropa terus pindah gawangnya (standar), ada batasnya," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta ke seluruh pengusaha tambang agar tidak memberikan perhatian berlebihan kepada staf di Kementerian ESDM, terutama di bawahannya agar tidak mengundang aparat penegak hukum.

"Teman-teman pengusaha (tambang) tolong jangan terlalu perhatian berlebihan kepada staf saya di bawah," kata Bahlil di sela menghadiri Pemberian Penghargaan Prestasi Penerapan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik Tahun 2024, dalam siaran pers di Jakarta, Kamis, 26 September 2024.

Bahlil memperingatkan jika para pengusaha tambang terus memberikan perhatian berlebih, hal tersebut dapat menarik perhatian lebih banyak penegak hukum untuk masuk ke lingkungan Kementerian ESDM."Bisa mengerti maksud saya? Kalau kalian terlalu banyak memberikan perhatian lebih, nanti penegak hukum di (Kementerian) ESDM itu akan lebih banyak lagi," tutur Bahlil.

Ia juga menyatakan bahwa telah bertemu dengan seluruh staf di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM. Dalam pertemuan tersebut, ia menginstruksikan agar tidak ada lagi “gerakan tambahan” dari internal kementerian."Jadi, tadi saya sudah ketemu dengan seluruh staf di Ditjen Minerba saya katakan jangan buat gerakan tambahan terlalu banyak. Teman-teman pengusaha juga, saya akan menerapkan aturan untuk menyusun semua perizinan jangan lagi konsultan," ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menyoroti peran konsultan dalam proses perizinan di sektor tambang.Ia mengatakan bahwa ada beberapa konsultan yang membuat proses lebih rumit dengan menciptakan catatan-catatan yang tidak perlu, seperti menyebut adanya “jatah” untuk pejabat tertentu, meskipun kenyataannya tidak ada. Hal ini, menurutnya, hanya mempersulit dan memperpanjang proses perizinan.

Ia juga mengakui bahwa lambatnya proses perizinan sering kali menjadi alasan bagi para pengusaha untuk mencari jalan pintas.Menurut dia, para pengusaha tambang cenderung mencari cara cepat untuk menyelesaikan masalah mereka jika proses yang dijalankan oleh kementerian terlalu lama. Hal inilah yang sering memicu terjadinya praktik-praktik yang tidak sesuai dengan aturan.

Ia mengajak semua pihak untuk secara bertahap mengurangi praktik-praktik yang tidak sehat, meskipun tidak harus langsung bersih secara total. Baginya, perbaikan secara bertahap sudah merupakan langkah yang positif."Kalau bapak membuat lama. Mereka ingin cepat, caranya begitu, lahirlah masalah. Nah, saya mohon kita buat insaflah. Kalau tidak bisa insaf 100 persen, buatlah insaf bertahap," terang Bahlil.

Sebagai mantan pengusaha, Bahlil menyatakan bahwa dirinya memahami situasi yang dihadapi oleh pengusaha dalam menjalankan bisnisnya.Namun, ia juga menegaskan bahwa sebagai seorang menteri, ia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan dan menjaga ketertiban di sektor tambang.

Bahlil mengaku menjalankan tugas tersebut berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto."Karena saya diperintah oleh Bapak Presiden Jokowi maupun Presiden (terpilih) Prabowo untuk menertibkan yang tidak tertib. Yang sudah setengah tertib kita naikkan skala prioritasnya untuk tertib. Tapi kalau semua rusak sama sekali, terpaksa saya eksekusi dengan cara-cara lama," tegas Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati mengkritik keras pernyataan Politikus Gerindra, Ahmad Muzani untuk menunda ekspor pasir laut. Menurut Susan, seharusnya kebijakan tersebut dibatalkan. Ia mengatakan pernyataan penundaan ekspor pasir laut, dinilai tidak mewakilkan rakyat yang terdampak penambangan itu.

"Kalau Gerindra memang memikirkan rakyat juga ya dan memikirkan kawan-kawan, harusnya jangan minta ditunda. Ditunda ini mau apa gitu? Harusnya minta untuk dibatalkan dong," jelas Susan saat dihubungi pada Rabu sore, 25 September 2024.

Dia mengatakan, pemerintah berpura-pura dalam mengatur kebijakan sedimentasi atau pasir laut. Sehingga, kata Susan, regulasi yang mengatur kebijakan itu wajib untuk dibatalkan. "Substansinya bukan pada permasalahan ini ditunda atau tidak, tapi ini sudah wajib dibatalkan. Karena sedimentasi itu cuma kayak akal-akalan aja," kata dia.

Selain itu, dia menduga, pernyataan tentang penundaan itu masih tahap akan melanjutkan kebijakan ekspor pasir laut. Sebab, kata Susan, harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 6 tahun 2024, memiliki angka yang cukup besar. "Karena kita tahu bahwa di dalam PNBP yang mau dikatrol di dalam pasir ini juga kan angkanya fantastis gitu," kata dia.

Adanya pernyataan yang diungkapkan politikus Gerindra itu, Susan menilai hal itu justru membuka peluang lain selain ekspor pasir laut. "Jangan nanti kemudian narasi ditunda itu membuka peluang deal-dealan. Melihat pajak yang tidak sedikit akan digulirkan gitu," ucap Susan.

Sebelumnya, Petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani, yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi di laut ditunda terlebih dahulu. "Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda," kata Muzani di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024. Pernyataan itu dapat dianggap penting dikarenakan Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan nilai investasi asing dari tiga negara yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur sebesar Rp1 triliun lebih.

Hal tersebut, dikatakan Sandiaga saat ketibaan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, setelah menghadiri groundbreaking atau peletakan batu pertama D'prima Hotel Nusantara di IKN pada Rabu, 25 September 2024."Jadi total nilai tabungan-nya dari Investor Rp1 triliun, dan ini merupakan perdana yang datang dari tiga negara asing ke IKN untuk investasi," ucapnya.

Ia mengungkapkan, dari ke tiga negara asing yang tengah berinvestasi di Indonesia ini antara lain seperti Australian Independent School (AIS) Nusantara dari Australia, Magnum Resort Nusantara dari Rusia, dan kawasan hotel hingga perkantoran dari Delonix Grup dari Cina.Nilai investasi, dari investor Australia senilai Rp150 miliar, Rusia dengan nilai investasi Rp500 miliar dan nilai investasi Cina dengan nilai Rp500 miliar."Kita harapkan ini bisa menjadi momentum untuk lebih banyak lagi investasi dari luar negeri yang bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja di Indonesia," tuturnya.

Ia juga mengatakan, dengan adanya investor yang mulai membangun proyek di IKN, menjadikan prospek ekonomi dan bisnis akan semakin terbuka lebar.Hal tersebut pun bisa terlihat, dari pembangunan sektor perhotelan hingga perkantoran dari Delonix Grup negara Cina dengan fasilitas bintang 5 akan memberi pilihan kepada masyarakat."Target-nya nanti selama dua tahun dua bulan fasilitas itu bisa digunakan. Cina akan mengeluarkan biaya Investasi sebesar Rp500 miliar," ujarnya.

Sandi menambahkan, posisi hotel yang kini dalam pembangunan itu dinilai strategis. Dimana, lokasinya tepat berada di tengah-tengah distrik yang terintegrasi di kawasan IKN."Ini kebetulan tengah-tengah distrik, jadi ke dua hotel ini berada di tengah distrik keuangan, dia sudah terintegrasi," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis, 26 September 2024. Jokowi berangkat dari Ibu Kota Nusantara (IKN) menggunakan helikopter Super Puma TNI AU pada pukul 07.15 WITA dan tiba di Paser pada 08.00 WITA.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan kepala bakal meninjau fasilitas pendidikan di SMK Negeri 1 Tanah Grogot. "Setelah itu, Presiden akan meninjau persediaan beras di Komplek Pergudangan Tanah Grogot," kata Yusuf melalui keterangan tertulis.

Setelah dari Kabupaten Paser, Jokowi akan kembali ke IKN menggunakan helikopter yang sama. Setibanya di Bandara IKN, eks Gubernur Jakarta itu akan berganti moda transportasi ke Pesawat Kepresidenan RJ-85 untuk menuju Kabupaten Berau.

"Di Kabupaten Berau, Presiden Jokowi direncanakan untuk mengunjungi Pasar Sanggam Adji Dilayas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Abdul Rivai," kata Yusuf. Usai peninjauan, Jokowi akan langsung kembali ke Jakarta melalui Bandara Kalimarau, Kabupaten Berau.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi disebut berkantor di IKN, Kalimantan Timur, selama 40 hari mulai 10 September hinhga 19 Oktober 2024. Ia berkantor di ibu kota baru menjelang lengser pada 20 Oktober mendatang. Sejumlah agenda, seperti sidang kabinet dan groundbreaking proyek pembangunan IKN sudah dilaksanakan.

Namun ternyata, Jokowi tidak berkantor di IKN selama 40 hari penuh. Ia juga pernah mengonfirmasi hal ini. "Saya muter ke daerah. Hanya mungkin, berangkatnya dari IKN," kata Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Pasar Tradisional Delimas Lubuk Pakam, Deli Serdang, Selasa, 10 September 2024, dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono bercerita tentang cara Menteri Keuangan Sri Mulyani menangani proses penampungan program-program presiden terpilih Prabowo Subianto dan menyesuaikannya dengan anggaran. Thomas memuji bendahara negara itu sebagai sosok pemimpin yang luar biasa.

“Bu Sri Mulyani, dari sebelum saya masuk Kementerian Keuangan pun sudah menunjukkan keterbukaannya terhadap proses program-program presiden terpilih perlu ditampung. Dari segi kepemimpinan, Bu Sri Mulyani menurut saya menunjukkan keterbukaaan yang luar biasa,” kata keponakan Prabowo itu di acara media gathering Kementerian Keuangan 2024 yang berlangsung di Serang, Banten pada Rabu, 25 September 2024.

Thomas bercerita ketika pertama kali bekerja di Kemenkeu, dia merasa seperti sudah kenal dengan seluruh direktur jenderal serta jajaran eselon I dan II. Hal ini, menurut dia, berkat kepemimpinan Sri Mulyani yang selalu meminta Kemenkeu bekerja dengan solid dan melihat transisi pemerintahan sebagai proses demokrasi yang transparan.

“Menurut saya beliau seorang pemimpin yang luar biasa, bukan hanya dari segi teknokratik tapi dari sisi manajerialnya dan dari kepemahaman strategisnya juga,” tutur pejabat yang akrab disapa Tommy itu.

Thomas diangkat menjadi Wamenkeu II pada 18 Juli 2024 bersama Wamenkeu I Suahasil Nazara untuk mendampingi Sri Mulyani. Sebelum menjabat, Thomas sempat mengenyam karier di bidang ekonomi dan politik. Saat ini, ia juga menjadi bendahara umum partai pamannya, Gerindra.

Bantah Sri Mulyani Ditawarkan Posisi di Kabinet Prabowo
Thomas sebelumnya pernah membantah isu beredar bahwa Sri Mulyani ditawarkan posisi di kabinet Prabowo. Ia mengungkap bahwa tidak ada tawaran dari Prabowo kepada Menkeu untuk lanjut ke kabinet baru ketika kedua menteri bertemu pada 9 September lalu. Thomas saat itu mendampingi Sri Mulyani dalam pertemuan yang membahas substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tidak ada bahasan sama sekali mengenai posisi, baik itu antara Sri Mulyani dan Pak Prabowo, maupun secara keseluruhan kabinet. Tidak ada sama sekali. Kita bicara substansi APBN,” kata dia kepada wartawan di gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Baru-baru ini, Sri Mulyani sendiri sempat menepis kemungkinan lanjut menjabat di kabinet berikutnya. Hal itu terjadi setelah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendoakan dia agar tetap berada di pemerintahan. “Insyaallah, semoga kita semua meridai, tuhan mengizinkan agar beliau di 2024 - 2029 tetap di dalam pemerintahan. Aamiin ya rabbal alamin,” kata Said ketika menyampaikan pernyataan pers usai rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat pada Kamis, 19 September 2024.

Sri Mulyani, yang berdiri di sebelahnya, kemudian menepis ucapan tersebut. “Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi,” balas Sri Mulyani.