TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Terbaru, mantan Wali Kota Solo itu mengizinkan ekspor pasir laut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Presiden Jokowi mengatakan, izin ekspor adalah pasir hasil sedimentasi di laut yang dianggap menyebabkan pendangkalan sehingga mengganggu pelayaran. “Sekali lagi, itu bukan pasir laut ya. Yang dibuka, (hasil) sedimentasi,” kata Jokowi ketika memberi keterangan pers usai meresmikan Kawasan Islamic Financial Center di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa, 17 September 2024.

Jokowi mengatakan, sedimen yang diekspor berbeda dengan pasir laut. Ia juga menyebut sedimentasi itu sebagai benda yang mengganggu alur jalan kapal di laut. “Sedimen itu beda, meski wujudnya juga pasir. Tapi sedimentasi,” ujarnya.

Menanggapi pembukaan perizinan terkait ekspor pasir laut itu, petinggi Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengusulkan agar rencana kebijakan ekspor pasir laut hasil sedimentasi itu ditunda terlebih dahulu.

“Ya, saya mengusulkan kalau bisa ekspor, rencana ekspor pasir laut kalau memungkinkan ditunda,” kata Muzani yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat di Jakarta, Sabtu, 21 September 2024.

Pernyataan Ahmad Muzani ini dapat dianggap penting, mengingat Gerindra bakal menjadi partai penguasa setelah ketua umumnya, Prabowo Subianto, dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober 2024.

Selain itu, anak buah Prabowo ini juga meminta agar pemerintah secepatnya melakukan penundaan realisasi rencana kebijakan ekspor pasir laut tersebut. Terlepas apakah kebijakan itu nantinya akan dapat mendatangkan manfaat dari sisi ekonomi.

“Kami berpikir kalau bisa pelaksanaan tentang ekspor pasir laut secepat mungkin, kalau mungkin ditunda. Selalu saja alasannya adalah alasan untuk memberi pendapatan kepada negara agar negara bisa mendapatkan pundi-pundi yang lebih besar dari kegiatan ini,” ucapnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini juga meminta rencana kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dikaji kembali. Hal itu untuk mempertimbangkan keuntungan atau justru kerugian yang akan lebih banyak diperoleh dari kebijakan tersebut.

“Kalau memungkinkan dicek dulu dari kegiatan ini antara manfaat dan mudaratnya. Ketika mudaratnya lebih besar dari pendapatan perekonomian yang kita dapatkan, tentu saja itu adalah sebuah kegiatan yang akan menjadi beban bagi kehidupan kita berikutnya, tetapi jika ternyata manfaatnya ternyata lebih besar, nanti itu untuk dipikirkan lebih lanjut,” tuturnya.

Tak berhenti sampai disitu, Muzani juga berharap pemerintah mendengarkan pandangan dari para ahli lainnya, baik di bidang ekonomi hingga ekologi dan lingkungan. Dia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak terhadap kerusakan lingkungan apabila kebijakan ekspor hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut direalisasikan.

“Untuk kita perhatikan bahwa kita akan menghadapi sebuah perubahan dan masalah ekologi laut yang cukup serius ke depan kalau kegiatan ini dilanjutkan, meskipun dari sisi perekonomian juga kita akan mendapatkan faedah dan nilai tertentu dari jumlah ini,” kata dia.

Susi PudjiastutiMinta Jokowi Batalkan Ekspor Pasir Laut

Mantan Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti meminta Presiden Joko Widodo membatalkan kebijakan membuka kembali ekspor pasir laut yang sempat ditutup 20 tahun lalu. Susi berujar perubahan iklim atau climate change sudah terasa dan akan berdampak pada masyarakat. Dengan demikian, ia menegaskan jangan sampai diperparah dengan penambangan pasir laut.

Susi lantas menyarankan agar pemerintah menyewakan pulau di Tanah Air kepada negara lain selama periode tertentu ketimbang penjualan pasir laut. “Daripada kalian keruk pasirnya dan kau ekspor, kenapa kalian tidak berpikir untuk pulau kalian sewakan saja 100 tahun seperti Hong Kong disewakan ke Inggris,” kata Susi Pudjiastuti, dikutip lewat akun Twitter pribadinya pada Ahad, 18 Juni 2023.

Setelah disewakan, menurut dia, pulau itu akan dikembalikan dengan pembangunan infrastruktur yang lebih bagus. Sehingga, Indonesia tidak kehilangan pulau-pulau yang dimilikinya.

Di sisi lain, Manajer Kampanye Pesisir Laut dan Pulau Kecil Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Parid Ridwanuddin, mengkritik keras kebijakan pemerintah Jokowi yang membuka kembali keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang. Menurut dia, ekspor pasir laut sama dengan menjual kedaulatan Indonesia ke negara lain.

Parid menilai penambangan pasir laut menyebabkan daratan Indonesia semakin mengecil, sementara negara lain yang mendapatkan pasir laut itu bakal makin luas daratannya. “Kalau kita lihat, kerugiannya adalah selain pulau-pulau hilang, daratan Indonesia semakin mengecil, tapi daratan tetangga sebelah tuh, Singapura semakin meluas,” katanya saat dihubungi Tempo pada, Ahad, 15 September 2024.

Kemudian pakar ekonomi Universitas Mataram Ihsan Ro'is memandang kegiatan ekspor sedimen laut ke luar negeri, seperti Singapura, dapat merugikan Indonesia untuk jangka panjang. Ihsan mengatakan, pasir laut yang selama ini dibeli Singapura dari Indonesia justru dipakai untuk mereklamasi pantai negara tersebut yang membuat daratan mereka menjadi lebih luas.

Sebelumnya, luas Singapura hanya 578 kilometer persegi dan kini luas itu telah bertambah signifikan hingga 25 persen menjadi 719 kilometer persegi. “Nanti dari daratan itu diambil garis pantai, kena lagi pantai kita. Bahaya juga (bagi kedaulatan dan laut teritorial),” kata Ihsan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu pekan lalu.

Yudono Yanuar, Riri Rahayu , Michelle Gabriela, dan M. Raihan Muzzakiberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Martha Christina memproyeksi kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa tumbuh lebih baik tahun depan. Bahkan, ia mengatakan potensi tembus level 8.000 terbuka meski penuh tantangan.

IHSG sempat mencatatkan rekor tertinggi di level 7.905,3 pada penutupan perdagangan Kamis pekan lalu, 19 September 2024. Sementara pada akhir perdagangan Selasa lalu, IHSG berada di level 7.700,69.

“Kemungkinannya ada (tembus level 8.000) tapi biasanya pindah dari 7.000 ke 8.000 agak berat. Ganti angka depan ini berat,” kata Martha kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia, Selasa, 24 September 2024.

Ia menuturkan sektor penopang IHSG saat ini di antaranya perbankan, telekomunikasi, dan konsumsi. Investor asing, kata dia, mulai melirik sektor konsumsi Indonesia.

Martha mengatakan, Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan IHSG bisa tembus 7.915 di tahun ini. Namun, pihaknya masih memantau perkembangan pasar selama dua hingga tiga bulan ke depan. Mengingat, di kuartal terakhir tahun ini ada beberapa peristiwa politik besar seperti Pilkada dan Pilpres Amerika Serikat yang berpotensi memengaruhi pasar.

“Market itu berpotensi bergejolak di sana. Tapi kalau misalnya itu lancar, politik ada guncangan tapi enggak terlalu lama, IHSG-nya konsisten di level yang tinggi,” tuturnya.

Ia merekomendasikan agar para investor bisa mengambil peluang investasi di bulan-bulan ini. Pasalnya, Martha memproyeksikan kinerja saham tahun depan akan lebih baik.

Di sisi lain, Martha memprediksi BI akan kembali memangkas suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 5,75 persen menjelang akhir tahun ini. Sementara itu, ia memprediksi The Fed juga masih akan menurunkan suku bunga acuan setelah memangkas 50 basis poin beberapa waktu lalu.

“November sekali dan Desember sekali, 25, 25, jadi nanti totalnya dipangkas 100 basis poin sampai akhir tahun,” ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Saat ini para pekerja mandiri seperti wirausaha, freelance, dan pekerja paruh waktu juga dapat menerima perlindungan sosial-ekonomi dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan mandiri. Cara dan syarat pendaftarannya pun sangat mudah. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat menerima Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).

Para pekerja mandiri ini dikategorikan sebagai Bukan Penerima Upah (BPU) atau orang-orang yang bekerja tanpa memiliki ikatan kerja seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer. Selain itu, pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan juga masuk dalam kategori ini.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKM dan JKK, besarnya iuran JKK yang harus dibayar peserta adalah 1 persen dari penghasilan dengan nominal yaitu paling sedikit Rp 10.000-207.000. Sementara untuk JKM adalah sekitar Rp 6.800 per bulannya. Lalu, untuk JHT adalah 2 persen dari penghasilan. Untuk nominalnya mulai dari Rp 20.000-414.00.

Dilansir dari laman resmi BPJS Ketenagakerjaan, syarat untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan terbilang sangat mudah, yakni dengan mempersiapkan dokumen pendaftaran berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta alamat email.

Untuk cara pendaftarannya, BPJS Ketenagakerjaan memberikan beberapa opsi pendaftaran untuk mempermudah para pekerja, sebagai berikut:

Melalui Website

• Lakukan registrasi melalui website BPJS Ketenagakerjaan, www.bpjsketenagakerjaan.go.id
• Pilih Tombol Pendaftaran Peserta lalu pilih Bukan Penerima Upah (BPU),
• Masukkan alamat email dan kode captcha, klik DAFTAR,
• Cek email dan klik aktivasi pendaftaran,
• Isi data individu (Pekerja BPU),
• Lakukan pembayaran iuran setelah kode iuran diterima melalui email
• Kartu kepesertaan diterima paling lama 7 (tujuh) hari setelah pembayaran iuran.

Melalui Kantor Cabang

• Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan 1A,
• Mengambil nomor antrian untuk layanan pendaftaran,
• Dipanggil oleh petugas,
• Menerima informasi jumlah iuran yang harus dibayarkan,
• Menerima tanda terima dokumen pendaftaran dan kode bayar iuran,
• Melakukan pembayaran iuran,
• Kartu peserta paling lama diterima 7 (tujuh) hari setelah pembayaran
  Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey.

Melalui Agen

• Pendaftaran melalui Agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (PERISAI),
• Mempersiapkan dokumen,
• Mendatangi agen PERISAI terdekat,
• Agen perisai akan membantu memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan administrasi kepesertaan ke kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan,
• Membayar iuran sesuai perhitungan dan kode bayar iuran melalui Agen Perisai,
• Tanda bukti kepesertaan diberikan oleh Agen Periasi setelah pelunasan iuran.

Selain tiga kanal pendaftaran di atas, para pekerja mandiri juga masih bisa mendaftar melalui mitra kerja sama BPJS Ketenagakerjaan yang lain, yaitu BRI Link, BNI46, Pos, Pospay, Grab, GOJEK, Shopee, I.saku, Bukamitra, Bukalapak, SRC, dan SIPP MITRA.

BPJS KETENAGAKERJAAN

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa fasilitas kesehatan (faskes) yang bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan masih mensyaratkan penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) fisik bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang akan menikmati pelayanan kesehatan.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara mengurus kartuBPJS Kesehatanyang hilang. Dengan begitu, peserta program JKN tidak terkendala saat mengikuti tahapan administrasi untuk menerima pelayanan, perawatan, dan pengobatan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) atau fasilitas kesehatan tingkat lanjutan (FKTL) yang mensyaratkan.

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Adapun langkah-langkah untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan yang hilang sebagai berikut:

1. Datang ke kantor polisi terdekat untuk meminta surat kehilangan.
2. Setelah surat kehilangan berhasil diterbitkan, peserta mendatangi kantor cabang BPJS Kesehatan dengan membawa surat kehilangan, kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan kartu keluarga (KK).
3. Minta bantuan petugas untuk membuat duplikat KIS.
4. Isi formulir dan lampirkan dokumen yang diminta, lalu peserta akan memperoleh kartu BPJS Kesehatan baru.

Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan

Selain meminta petugas BPJS Kesehatan untuk membuat duplikat KIS, peserta program JKN juga dapat mencetak secara mandiri kartu kepesertaan. Kartu kepesertaan tersebut dapat diunduh di aplikasi Mobile JKN.

“Jika kartu peserta hilang, maka dapat melakukan pencetakan kartu menggunakan aplikasi Mobile JKN pada menu kartu peserta,” seperti dikutip dari halaman pertanyaan yang paling banyak diajukan ataufrequently asked questions(FAQ) pada aplikasi Mobile JKN.

Berikut tata cara untuk mengunduh kartu BPJS Kesehatan digital:

1. Pasang aplikasiMobile JKNdi Google Play Store untuk ponsel Android atau App Store untuk ponsel iOS iPhone.
2. Tekan tombol Masuk/Daftar yang berada di sudut kiri atas.
3. Tekan tombol Daftar.
4. Isi formulir pendaftaran meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat surel (email), dan tanggal lahir.
5. Tekan tombol Captcha.
6. Ketuk opsi Verifikasi Data.
7. Selanjutnya, masukkan nomor ponsel dan klik Kirim Kode Verifikasi.
8. Baca syarat dan ketentuan, lalu centang bagian Saya Setuju.
9. Ketuk tombol Selanjutnya.
10. Masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor ponsel.
11. Klik Registrasi untuk menyelesaikan pendaftaran akun dan peserta akan diarahkan ke halaman utama.
12. Tekan menu Kartu yang berada di bawah.
13. Pilih kartu BPJS Kesehatan yang ingin diunduh.
14. Ketuk tombol Kirim Email.
15. Periksaemaildari BPJS Kesehatan.
16. Unduh dokumen KIS dalam format PDF.
17. Kemudian, lakukan cetak kartu BPJS Kesehatan secara mandiri dengan ukuran setara dengan e-KTP.

Berobat Peserta BPJS Kesehatan Bisa Pakai e-KTP

Selain mencetak kartu BPJS Kesehatan secara mandiri, peserta juga bisa menunjukkan e-KTP ketika berobat ke faskes. Kebijakan mulai berlaku sejak 2023.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan penggunaan KTP sebagai syarat berobat berlaku di seluruh wilayah Indonesia, termasuk yang belum berstatus Universal Health Coverage (UHC). Penggunaan KTP sebagai syarat administrasi tersebut berlaku di semua faskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

“Di Indonesia sudah bisa berobat pakai KTP dari Sabang sampai Merauke,” kata Ali dalam konferensi pers Pelayanan JKN saat Libur Lebaran 2023 di Gedung Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta, Kamis, 6 April 2023, seperti dikutip dariAntara.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini menurut Zulhas biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

“Misalnya (dokumen) impornya A, isinya B. (Dokumen) impornya jumlahnya A, isinya A plus. Jadi sebetulnya enggak mungkin ilegal, karena dia melalui jalur,” ujar politikus PAN ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas mengatakan, pemalsuan data dokumen impor tak sesuai dengan barang sebenarnya menjadi modus yang paling sering dia temukan. Satgas pengawasan barang impor ilegal berkali-kali menemukan barang-barang impor yang masuk dengan modus ini. Karena tetap melalui prosedur, Zulhas menyebutnya “impor legal tapi ilegal”. “Memang banyak yang perlu dibenahi,” ucapnya.

Zulhas mengatakan, masih banyak kios menjual kaos secara grosir dengan harga Rp 100 ribu untuk tiga potong. Sebab, bea masuknya mencapai Rp 60 ribu. Namun, fenomena itu masih terjadi karena banyak importir yang memanipulasi dokumen importasi mereka. “(Dokumen) impornya seribu, masuknya 100 ribu. Yang dibayar cuma seribu. Yang sisanya enggak bayar. Maka dia bisa jual murah. Kita gimana enggak mati,” katanya.

Modus lain yang biasa digunakan importir adalah dengan menggunakan gudang penyimpanan atau warehouse. Di sini, importir kebanyakan justru merupakan warga negara asing (WNA). Setelah masuk Indonesia, barang-barang impor itu langsung mereka jual secara online. Di setiap provinsi, Zulhas mengatakan ada puluhan warehouse. Di Jakarta, mereka bermarkas di Mangga Dua dan Tanah Abang.

Menurut Zulhas, barang-barang impor itu terutama berasal dari Cina. Di Negeri Tirai Bambu itu, para produsen terus memproduksi barang-barang jadi dalam jumlah besar. Produksi besar-besaran itu tetap berlangsung sekalipun jumlah permintaan berkurang. Akhirnya, banyak barang-barang yang tidak laku masuk ke pasar Indonesia. "Bikin terus pokoknya. Kalau barang itu enggak laku, ditumpuk aja di gudang-gudang," katanya.

Menurut Nafan ada alasan kuat mengapa saham yang ia rekomendasikan didominasi perusahaan sawit. Berkah Potongan Pungutan Ekspor?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo akan melakukangroundbreakingatau peletakan batu pertama tahap ke-8 proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 25 September 2024.Groundbreakingini kabarnya juga mengundang antusiasme dari calon investor.

Humas Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyebutkan sudah ada calon investor yang mengunjungi dan mengirimkanletter of intent(LOI) ke Otorita. Selain itu, groundbreaking juga akan melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.

Investasi swasta luar negeri masuk pertama kali melalui sektor mix use yaitu Delonix Bravo Investment. Perusahaan dari Tiongkok ini akan membangun hotel, apartemen, kantor, dan pusat perbelanjaan. Sementara itu, dua perusahaan yang bermitra dengan internasional yang dimaksud adalah Australian Independent School yang akan membangun Sekolah Internasional serta PT Magnum Investment Nusantara yang akan membangun kawasan hunian & komersial

Kemudian untuk investor dalam negeri ada groundbreaking dua perusahaan dalam negeri yaitu Primahotel Manajemen Indonesia yang akan membangun Hotel Bintang 3. Serta PT Plataran Boga Rasa yang akan disebut akan membangun venue.

"Suasana antusias dan atmosfer yang positif menyelimuti persiapan groundbreaking ini," ujar Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw.

Groundbreaking tahap ke-8 ini menambah daftar proyek infrastruktur. Sebelumnya diketahui pada groundbreaking tahap ketujuh telah dilangsungkan peresmian Swissotel Nusantara serta Groundbreaking Nusantara Mall and Duty Free.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi musyawarah nasional luar biasa, Anindya Bakrie menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya pada Senin, 23 September 2024.

Dalam pertemuan itu, AHY dan Anindya membicarakan langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang. “Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu Kadin juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar AHY dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Salah satu caranya adalah melalui perencanaan tata ruang wilayah yang efektif di seluruh Indonesia. AHY berpendapat jika perencanaan ini dilakukan dengan baik, tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian hukum.

“Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, dari kepastian hukum hak atas tanah yang saat ini terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut AHY akan memberikan dampak pada jalannya investasi. Dalam hal ini, ia juga berharap Kadin bisa semakin maju dan terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia. "Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap Kadin bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia," tutur AHY.

Anindya Bakrie memberikan apresiasi terhadap kesempatan pertemuan tersebut. Ia merasa perbincangannya dengan AHY sangat membantu untuk meningkatkan jalinan kerja sama antara Kadin dengan pemerintah. "Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan Kadin sangat besar karena memang Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pertemuan itu juga membahas terkait redistribusi tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya menyebut bahwa program itu bisa menjadi suatu kesempatan bagi Kadin di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh. "Kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” ujar Anindya.

Catatan redaksi: Judul kami ubah pada Selasa, 24 September 2024 pukul 12.57 WIB. Judul semula AHY Temui Anindya Bakrie, Bahas Peluang Sinergi Membangun Ekonomi menjadi Anindya Bakrie Temui AHY, Bahas Peluang Sinergi Membangun Ekonomi karena Anindya yang menemui AHY di Kementerian ATR/BPN. Terima kasih.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengharapkan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur bisa digunakan untuk penerbangan komersial.

“Kami harapkan untuk masyarakat umum,” kata Jokowi kepada awak media usai peresmian injeksi Bauksit Perdana SGAR PT Borneo Alumina Indonesia, Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa, 24 September 2024, dikutip dari audio yang diterimaTempo.

Jokowi akan menjajal bandara IKN untuk pertama kalinya pada Selasa siang. Kepala negara menyebut pesawat yang dia tumpangi saat ini bisa mendarat setelah beberapa kali mundur sesuai rencana awal.

Eks Gubernur Jakarta sempat mengungkapkan keinginannya untuk mendarat di Bandara Nusantara di IKN pada Kamis, 12 September 2024. Namun, rencana itu batal karena belum memungkinkan.

Dalam kesempatan terpisah Deputi Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan menggunakan Pesawat Kepresidenan RJ 85 saat mendarat di IKN. “Beliau akan berangkat dari Pontianak,” katanya melalui pesan singkat kepada Tempo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut timnya melakukan uji pendaratan atau landing tes terakhir di Bandara IKN pada Jumat, 20 September 2024. Uji landing itu, kata Budi, dilakukan menggunakan pesawat yang memiliki kapasitas kualifikasi sama dengan pesawat kepresidenan.

Budi menjelaskan, dalam satu hingga dua pekan terakhir, timnya sudah melakukan kalibrasi dan mengecek daya hubung Bandara Nusantara IKN. Budi mengklaim, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Bahkan, saya ditugaskan untuk melakukan penerbangan perdana bersama Wakil Menteri ATR/BPN, berjalan mulus,” katanya kepada awak media di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat, 20 September 2024.

Bandara VVIP IKN memiliki dimensi landasan pacu 2.200 x 30 meter, dengan dimensi shoulder 7.5 meter dan dimensi taxiway 153 meter x 23 meter. Awalnya bandar ini diniatkan untuk tamu VVIP HUT RI ke-79 di IKN.

Landasan bandara didesain untuk memiliki kualitas aspal yang memenuhi syarat sebagai tempat pendaratan bagi pesawat saat melaksanakan breaking action dimana sebelum mencapai 2.200 meter pesawat telah berhenti dengan konfigurasi normal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat menyerukan agar seluruh pihak menghormati hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa yang telah diselenggarakan pada Sabtu, 14 September 2024. Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Sumatera Barat Buchari Bachter dalam keterangan resminya pada Senin 23 September 2024.

Buchari Bachter menyatakan bahwa Munaslub tersebut merupakan manifestasi hak Kadin Daerah (Kadinda) dan Anggota Luar Biasa (ALB) yang telah dijamin dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) organisasi.

"Pelaksanaan Munaslub ini bukan sekadar keinginan sepihak, melainkan aspirasi lebih dari 50 persen Kadinda dan ALB," ujar Buchari.

Menurut Buchari, usulan penyelenggaraan Munaslub telah disampaikan kepada Dewan Pengurus dan Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia pada 13 September 2024. "Total ada 21 Kadin Daerah dan 25 ALB yang menjadi pengusul Munaslub, termasuk Kadin Sumatera Barat," jelasnya.

Dia melanjutkan, keputusan Kadin Sumatera Barat untuk mengusulkan Munaslub didasarkan pada hasil Rapat Dewan Pengurus yang dihadiri oleh para Wakil Ketua Umum Kadin Sumatera Barat pada 24 Juli 2024 di Hotel Santika Padang.

"Langkah ini sesuai dengan Pasal 18 Ayat 2 huruf c Anggaran Dasar, yang menyatakan bahwa pengurus Kadin provinsi dapat mengajukan Munaslub berdasarkan keputusan Rapat Dewan Pengurus," terangnya.

Dukungan terhadap pelaksanaan Munaslub juga dikukuhkan dalam Rapat Pengurus Lengkap yang diselenggarakan pada 29 Agustus 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh para Wakil Ketua Umum dan Komite Tetap Kadin Sumatera Barat.

"Dalam rapat itu, kami secara tegas menyepakati untuk tetap mendukung penyelenggaraan Munaslub," ungkap Buchari.

Menurut dia, keputusan untuk mendukung Munaslub bukan tanpa pertimbangan matang. "Usulan Munaslub oleh Kadin Sumatera Barat bukan keputusan yang tiba-tiba. Ini merupakan respons terhadap berbagai kondisi di Kadin Indonesia yang kami nilai perlu dibenahi," jelasnya.

Menanggapi polemik yang muncul, Buchari mengimbau seluruh pengurus Kadin Sumatera Barat untuk bersikap konsisten terhadap hasil keputusan rapat terkait Munaslub. "Kita boleh berdebat dalam forum rapat untuk mencapai kesepakatan. Namun, ketika satu keputusan sudah diambil bersama, saya berharap semua pengurus menghormatinya dan menghindari suara sumbang di luar," tegasnya.

Dia juga menyampaikan pesan kepada pihak-pihak yang masih menolak hasil Munaslub. "Mari kita menatap masa depan Kadin yang lebih baik. Saya mengajak pihak yang saat ini menolak Munaslub untuk legowo menerima hasilnya," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) versi musyawarah nasional luar biasa, Anindya Bakrie menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di kantornya pada Senin, 23 September 2024.

Dalam pertemuan itu, AHY dan Anindya membicarakan langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang. “Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu Kadin juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya Kadin di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar AHY dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo.

Menurut AHY, Kementerian ATR/BPN berperan penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia di masa mendatang. Salah satu caranya adalah melalui perencanaan tata ruang wilayah yang efektif di seluruh Indonesia. AHY berpendapat jika perencanaan ini dilakukan dengan baik, tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan kepastian hukum.

“Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, dari kepastian hukum hak atas tanah yang saat ini terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut AHY akan memberikan dampak pada jalannya investasi. Dalam hal ini, ia juga berharap Kadin bisa semakin maju dan terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia. "Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap Kadin bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia," tutur AHY.

Anindya Bakrie memberikan apresiasi terhadap kesempatan pertemuan tersebut. Ia merasa perbincangannya dengan AHY sangat membantu untuk meningkatkan jalinan kerja sama antara Kadin dengan pemerintah. "Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan Kadin sangat besar karena memang Kadin adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pertemuan itu juga membahas terkait redistribusi tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya menyebut bahwa program itu bisa menjadi suatu kesempatan bagi Kadin di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh. "Kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” ujar Anindya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mengaku terbuka melakukan kajian secara berkala terhadap suku bunga simpanan dan pinjamannya setelah Bank Indonesia (BI) memangkas BI Rate sebesar 25 basis poin.

“Terkait transmisi bunga pasca cut rate, BRI tentunya melakukan review suku bunga secara berkala dan terus membuka ruang untuk penyesuaian suku bunga, baik dari sisi simpanan maupun pinjaman,” kata Corporate Secretary BRI Agustya Hendy Bernadi lewat pesan singkat kepada Tempo, Senin, 23 September 2024.

Pekan lalu, BI memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan atau BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6,00 persen, usai Rapat Dewan Gubernur (RDG) selama dua hari yang berlangsung pada 17 – 18 September 2024. Pemangkasan itu diumumkan Gubernur BI Perry Warjiyo saat konferensi pers Rabu lalu di gedung BI, Jakarta Pusat.

Perry juga menyampaikan, BI menurunkan suku bunga deposit facility menjadi 5,25 persen dari sebelumnya 5,5 persen, dan suku bunga lending facility menjadi 6,75 persen dari sebelumnya 7 persen.

BRI menyampaikan apresiasinya terhadap langkah tersebut. Meski demikian, Hendy mengatakan bank itu memproyeksikan pemangkasan BI-Rate tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum. “BRI sendiri secara konsisten menerapkan strategi ‘just right liquidity’ untuk menjaga likuiditas di level optimal,” tuturnya. Strategi itu berarti BRI tidak akan menumpuk likuiditas berlebihan yang tidak bisa mereka salurkan dan juga tidak akan membiarkan kekurangan likuiditas.

Menurut Hendy, BRI optimistis dapat mencatat pertumbuhan penyaluran kredit sesuai target, yakni 10 – 12 persen year-on-year (yoy) pada akhir tahun. Penurunan suku bunga biasanya diikuti penyaluran kredit yang meningkat akibat cost of funds atau biaya dana yang menurun sehingga berpotensi meningkatkan pertumbuhan. Tapi kebijakan suku bunga setiap lembaga pembiayaan berbeda.

“Sangat bergantung pada model bisnis, kondisi likuiditas, dan toleransi risiko masing-masing bank,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae dalam pernyataan resmi yang dikutip pada Jumat, 20 September 2024.

Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit perbankan RI pada Agustus 2024 mencapai 11,40 persen secara tahunan atau y-o-y. Pertumbuhan itu melambat dibanding Juli, yakni sebesar 12,40 persen.

Ilona Esterina Piri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.