TEMPO.CO, Jakarta - Proyek food estatedi Merauka yang dirancang Jokowi dan Prabowo yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi ketahanan pangan nasional kini menuai kontroversi.

Proyek food estateMerauka ini menjadi bagian dari kebijakan Presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto, yang difokuskan di Merauke, Papua Selatan. Meski digadang sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), keberhasilan food estate ini dipertanyakan oleh berbagai pihak, termasuk para pakar ekonomi dan lingkungan.

Food EstateMerauke

Proyek food estate di Merauke mencakup lahan seluas 2,29 juta hektare dan merupakan bagian dari program besar ketahanan pangan yang dimulai sejak awal 2020.

Wilayah Merauke dianggap potensial karena luas lahannya, dan proyek ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi ketergantungan Indonesia pada impor beras. Namun, proyek ini juga menghadapi tantangan besar, terutama terkait kondisi geografis Merauke yang terdiri dari hutan rawa.

PT Jhonlin Group, perusahaan yang terlibat dalam proyek ini, menghadapi kesulitan besar dalam membuka lahan dan membangun infrastruktur. Belasan ekskavator tenggelam dalam rawa selama proses konstruksi, dan jalan sepanjang 135,5 kilometer yang sedang dibangun juga membutuhkan penanganan khusus. Meskipun ada tantangan teknis, perusahaan tetap optimis proyek ini akan berhasil.

Namun, banyak pihak yang skeptis terhadap keberhasilan proyek ini. Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Uli Arta Siagian, menilai proyek ini lebih banyak merugikan lingkungan dan masyarakat lokal.

Penebangan hutan dan alih fungsi lahan menjadi ancaman besar bagi kelestarian lingkungan, sementara manfaatnya bagi masyarakat lokal diragukan. Selain itu, Uli Arta juga memperingatkan bahwa proyek ini dapat memperburuk perubahan iklim.

Disebut Proyek Bom Waktu

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai proyek food estate di Merauke menyimpan risiko besar. Menurutnya, proyek ini bisa menjadi bom waktu bagi pemerintahan Prabowo yang terpilih pada periode 2024-2029. Setelah proyek serupa di Kalimantan gagal, banyak yang mengkhawatirkan bahwa proyek di Merauke akan bernasib sama.

Proyek food estate ini memang menjadi bagian dari rencana besar ketahanan pangan yang digarap oleh Presiden Jokowi. Jokowi sendiri telah menandatangani Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang percepatan swasembada gula dan bioetanol di Merauke pada April 2024.

Namun, proyek ini dinilai oleh Wijayanto dan beberapa pakar lainnya berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti konflik sosial dan kerusakan lingkungan, terutama bagi masyarakat adat di sekitar wilayah proyek.

“Kalau dipaksakan, bisa menjadi IKN lima tahun mendatang. IKN versi Pak Prabowo,” ujar Wijayanto.

Kelanjutan Proyek

Meski menuai banyak kritik, proyek food estate ini terus berlanjut. Pada April 2024, Presiden Jokowi mempercepat pelaksanaan proyek dengan fokus pada swasembada gula dan bioetanol. Namun, proyek ini memicu perdebatan di kalangan pemerintahan Prabowo, mengingat langkah cepat Jokowi yang memperluas pengembangan lahan untuk tebu justru menimbulkan kekhawatiran bahwa proyek pangan padi akan terbengkalai.

Di tengah berbagai polemik, Prabowo yang sebelumnya sudah lama mendambakan proyek food estate ini berusaha mengambil langkah cepat. Namun, tantangan di lapangan, mulai dari masalah teknis hingga konflik sosial dan lingkungan, tetap menjadi hambatan besar yang harus diatasi.

Apakah proyek ini akan menjadi solusi jangka panjang bagi ketahanan pangan Indonesia atau justru bom waktu seperti yang diperkirakan, masih menjadi tanda tanya besar bagi banyak pihak.

PUTRI SAFIRA PITALOKA | AGUNG SEDAYU | NABILLA AZZAHRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Pelaksana Panitia Besar (PB) Peparnas XVII DB Susanto mengungkapkan arena atauvenuepelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII 2024 di Solo, Jawa Tengah, telah 90 persen siap. “Kenapa kita katakan 90 persen, karena 10 persennya adalah persiapan, peralatan, dan sebagainya," ungkapnya, dikutip dari siaran pers Selasa, 24 September 2024.

Peparnas XVII akan dilaksanakan satu pekan lagi. Runtutan agendanya bakal dimulai dengan kedatangan kontingen pada 1 Oktober 2024. Lalu, pertandingan olahraga akan berlangsung hingga upacara penutupan pada 13 Oktober 2024. Sebanyak 4.624 atlet dan ofisial pada 20 cabang olahraga (cabor) akan berpartisipasi dalam Peparnas XVII Solo 2024 sebagai perwakilan dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

Secara hukum, penyelenggaraan Peparnas didasarkan pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Kepmenpora) Nomor 134 Tahun 2023 tentang Penugasan Komite Paralimpiade Nasional Indonesia Selaku Penyelenggara Peparnas Tahun 2024. Dasar lainnya, yakni Kepmenpora Nomor 68 Tahun 2024 tentang Penetapan Provinsi Jawa Tengah sebagai Tuan Rumah Pelaksana Peparnas Tahun 2024.

Sedangkan, secara teknis, Solo dipilih sebagai lokasi Peparnas tahun ini karena memiliki fasilitas olahraga yang sudah teruji dan ramah disabilitas. Hal ini disampaikan langsung Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi yang dilaksanakan secara hybrid dari Ballroom The Sunan Hotel Solo, Jawa Tengah yang ia pimpin. “Solo siap melaksanakan Peparnas. Ketika (di) Sumut dan Aceh, venue mereka memang tidak didesain untuk Peparnas,” ujarnya, merujuk pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) pada 9 hingga 20 September kemarin.

Hingga saat ini tahap pematangan persiapan masih dilakukan, dalam wujud teknis maupun pengelolaan anggaran. Dilakukan sebagaimana yang diamanatkan Mendagri, yaitu mengedepankan semangat kolaborasi dan koordinasi yang solid menjelang acara demi kelancaran pelaksanaan acara. “Intinya kami berusaha bersama-sama untuk menyelesaikan hambatan yang ada, agar perhelatan Peparnas ke XVII ini dapat berjalan lancar,” ucap Tito.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana menyiapkan tim khusus untuk memperkuat kepanitiaan penyelenggaraan acara. Pejabat Gubernur Jateng, Nana Sudjana mengatakan, tim khusus yang disiapkan sesuai arahan Mendagri, terdiri dari berbagai bidang, yakni tim kesehatan, promosi media, hingga menggerakkan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan untuk kesiapan venue.

Menpora Dito Ariotedjo berpesan agar dalam pelaksanaan Peparnas kali ini dapat terjadi komunikasi yang baik antara tim media dengan masyarakat maupun wartawan terkait venue, sarana dan prasarana, hingga kesiapan lainnya. Dia menekankan, dengan komunikasi yang baik, setiap masalah yang terjadi akan menemukan jalan keluar atau solusinya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya telah kelebihan daya tampung. Hal ini menyebabkan banyak barang-barang impor menumpuk di pelabuhan.

“Kita punya pelabuhan itu hanya Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Itu sudah over kapasitas. Kalau kita suruh memeriksa barang, antrenya bisa setahun,” ujar politikus yang akrab disapa Zulhas ini saat ditemuiTempodi kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Walhasil, banyak importir yang mengakali dokumen importasi mereka. Modus yang biasa mereka gunakan adalah memalsukan jumlah volume barang yang diimpor. Angka yang tertera di dokumen biasanya lebih kecil dari volume barang yang sebenarnya masuk. Jika di dokumen tertulis 100 unit, barang yang masuk sebenarnya bisa sampai 1.000 unit. Zulhas menyebut modus ini sebagai “impor legal tapi ilegal”.

Karena itu, dia dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan membagi jalur masuk tujuh komoditas impor ke Indonesia Timur. Pelabuhan-pelabuhan yang dimaksud yakni Bitung di Sulawesi Utara, Sorong di Papua Barat, dan Kupang di Nusa Tenggara Timur. “Jangan dua (Tanjung Priok dan Tanjung Perak) ini saja. Apa yang terjadi? Legal tapi ilegal,” katanya.

Tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), barang tekstil jadi lainnya, elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik.

Zulhas sebelumnya pernah menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan pemindahan pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen. "Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, (di) Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Namun, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) justru menilai kenaikan harga barang yang dipicu pemindahan jalur masuk tujuh komoditas impor justru akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Walhasil, kebijakan ini menghambat program Belanja di Indonesia Aja (BINA) yang dimotori oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Hippindo. Program yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah dan sektor swasta ini bertujuan untuk mendorong belanja di dalam negeri.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden Jokowi meresmikan injeksi bauksit perdana SGAR PT. Borneo Alumina Indonesia di Mempawah, Kalimantan Barat, pada Selasa, 24 September 2024. Proyek pabrik pemurnian bauksit ini merupakan usaha patungan antara PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) dengan PT Aneka Tambang Tbk. (Antam).

“Pembangunan smelter ini merupakan usaha kita untuk menyongsong Indonesia menjadi negara industri. Mengolah sumber daya alam kita sendiri dan tidak lagi mengekspor bahan-bahan mentah,” klaim Jokowi dalam sambutannya, dipantau dari Siaran Langsung Sekretariat Presiden.

Jokowi mengatakan kebutuhan aluminium di dalam negeri saat ini 1,2 juta ton. Namun 56 persen dari demand tersebut dipenuhi oleh impor. Dengan produksi bauksit di PT. Borneo Alumina Indonesia (BAI), Jokowi meyakini bahwa Indonesia bisa menghemat devisa Rp 50 triliun.

Proyek SGAR merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikelola BAI, perusahaan gabungan antara PT Inalum 60 persen dan PT Antam Tbk. 40 persen. SGAR Fase 1 dibangun di atas lahan seluas 247 hektare. Pabrik peleburan ini akan menyerap sekitar 3,3 juta ton bauksit dengan menghasilkan 1 juta ton alumina per tahun.

Untuk SGAR Fase I, konsorsium menggelontorkan belanja modal (capex) sebesar US941 juta atau Rp14,29 triliun. Proyek SGAR direncanakan akan terbagi ke dalam 2 fase dengan total estimasi biaya investasi sebesar US$ 1,7 miliar atau Rp25,6 triliun.

Kemarin, Senin, 23 September 2024, Presiden Jokowi membuka smelter tembaga dan logam mulia PT Amman Mineral Internasional di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Pada hari yang sama di sore hari, Jokowi meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur.

Jokowi menekankan Indonesia harus mandiri. “Yang lain-lain nanti, pemerintah baru pasti akan.. Timah, batu bara, semuanya ada smelternya. Tembaga, emas, nikel, semuanya. Dan memang harus secepatnya diturunkan pada produksi-produksi turunan,” kata Jokowi usai meresmikan smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, Senin, 23 September.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pertamina Gas Negara (PGN) menyampaikan program jaringan gas untuk rumah tangga (jargas) akan secara langsung mengurangi defisit keuangan dan subtitusi impor Liquified Petroleum Gas (LPG) nonsubsidi, yakni sebesar 83,5 juta kilogram per tahun.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan Pemerintah bakal menyiapkan regulasi yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan perjanjian Multilateral Instrument Subject to Tax Rule (MLI STTR).“Ini akan kita siapkan Peraturan Presiden (Perpres) dan peraturan teknis di Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” kata Febrio saat konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2024 di Jakarta, Senin, 23 September 2024.

Setelah regulasi siap, lanjut Febrio, Pemerintah Indonesia akan melaporkannya ke Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Kebijakan baru akan diterapkan secara efektif setelah itu.“STTR akan kita lanjutkan prosesnya,” tutur dia.

Dalam kesempatan terpisah, DJP menyebut STTR bisa membantu mendongkrak penerimaan pajak di Indonesia.STTR merupakan ketentuan yang diterapkan dengan basis perjanjian atas pembayaran intragrup seperti bunga, royalti, dan pembayaran tertentu lainnya, termasuk jasa.

Dalam ketentuan STTR, jika suatu perusahaan di Indonesia melakukan pembayaran kepada perusahaan lain dalam grup yang berada di luar negeri, pembayaran ini harus dikenakan pajak dengan tarif minimum 9 persen di negara tempat perusahaan penerima berada.

Jika negara penerima menerapkan tarif pajak di bawah 9 persen, Indonesia sebagai negara sumber pembayaran bisa mengenakan pajak tambahan atas pembayaran tersebut. Pengenaan inilah yang menjadi potensi tambahan penerimaan pajak bagi Indonesia.

Selain dapat meningkatkan penerimaan, implementasi STTR juga bertujuan untuk mencegah praktik penghindaran atau pengelakan pajak yang agresif antarperusahaan dalam grup yang ada di berbagai negara. STTR juga akan memperkuat ketentuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang ada saat ini.

MLI STTR merupakan salah satu instrumen penerapan Pilar 2 yang merupakan bagian dari kesepakatan global untuk meminimalkan kompetisi tarif pajak yang tidak sehat. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati bersama dengan pimpinan dari 42 negara/yurisdiksi lain.

Pajak tambahan ini akan dikenakan setelah tahun pajak di mana pembayaran terjadi berakhir, karena ada syarat-syarat tertentu (materiality threshold) yang harus dipenuhi terlebih dahulu.

STTR hanya diterapkan atas pembayaran penghasilan intragrup yang nilainya melebihi 1 juta euro dalam satu tahun pajak (materiality threshold). Untuk penghasilan selain bunga dan royalti, nilai pembayaran harus melebihi biaya pokok ditambah dengan margin 8,5 persen (mark-up threshold).

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyatakan pihaknya tengah memproses nomor 112 agar dapat menjadi kontak kedaruratan dan kebencanaan yang bisa dimanfaatkan masyarakat mendapatkan informasi sampai bantuan secara nasional.

Direktur Pita Lebar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo Marvel Situmorang mengatakan bahwa saat ini kontak "112" memang sebagian sudah digunakan oleh pemerintah daerah untuk layanan kedaruratan namun sifatnya masih sporadis dan tidak terintegrasi."Kami sudah komunikasikan hal ini ke Bappenas untuk bisa menjadikan ini proyek strategis nasional. Karena saat ini masih berjalan sporadis, nanti kita integrasikan agar skalanya jadi nasional," kata Marvel di Kabupaten Badung, Bali, Senin, 23 September 2024.

Saat ini, Marvel mengungkapkan bahwa Kementerian Kominfo tengah menjajal feasibility study agar dapat menjadikan kontak 112 sebagai program strategis nasional (PSN).Hingga Senin lalu, Kementerian Kominfo mencatat sudah ada sebanyak 142 dari 514 kota dan kabupaten di Indonesia yang memanfaatkan 112 sebagai kontak kedaruratan.

Namun angka itu dinilai belum maksimal sehingga diperlukan integrasi yang lebih masif oleh pemerintah pusat agar nantinya 112 bisa semakin dipercaya masyarakat sebagai kontak kedaruratan yang bisa diandalkan untuk mendapatkan informasi maupun pertolongan.

Sebagai referensi nantinya kontak 112 akan bekerja seperti penggunaan 911 di Amerika Serikat (AS) yang bisa digunakan untuk mengakses layanan dari kepolisian, ambulans, hingga mitigasi bencana lainnya.

Apabila referensi pengelolaannya juga mengacu pada Amerika Serikat, maka 112 seharusnya dikelola pemerintah daerah di tingkat kota dan kabupaten yang akan agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas karena di AS yang bertugas mengelola 911 adalah masing-masing negara bagian.

Kontak kedaruratan nasional 112 itu akan jadi bagian Public Protection and Disaster Relief(PPDR) atau di Indonesia dirancang sebagai Sistem Komunikasi Nasional Pelindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana (SISKOMNAS PMPB).

Untuk mewujudkan SISKOMNAS PMPB pada 7 Agustus 2024, Kementerian Kominfo telah menyampaikan surat penetapan rancangan Peraturan Presiden agar dapat menjadi dasar hukum bagi sistem tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menggelar putaran pertama PLN EV Race Conversion 2024 di Sentul International Karting Circuit, Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 22 September 2024. Gelaran ini menjadi balap motor listrik konversi pertama di dunia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan ajang ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrii, salah satunya adalah konversi motor listrik. “Kementerian ESDM terus mencari cara untuk meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Kedua hal ini harus dilakukan sekaligus,” ungkap Dadan dalam rilis pers yang terbit pada Senin, 23 September 2024.

Ia menilai antusiasme masyarakat menyaksikan langsung perhelatan ini cukup tinggi dengan mencapai sekitar 800 orang penonton di putaran pertamanya. Ia berharap, melalui ajang ini masyarakat dapat semakin yakin bahwa motor hasil konversi listrik tidak kalah dengan motor konvensional. “Jadi para penonton bisa melihat di situ bagaimana konversi motor dilakukan dan seberapa baik (performanya),” ujarnya.

Senada dengan Dadan, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti berharap bahwa PLN EV Conversion Race 2024 dapat menjadi ajang edukasi masyarakat tentang keunggulan motor konversi. Melalui ajang ini, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung bahwa motor komversi memiliki performa yang tinggi, aman, dan yang terpenting tanpa polusi. “Sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih ke motor listrik dan kita Indonesia dapat mewujudkan masa depan cerah dengan udara bersih untuk generasi sekarang dan mendatang,” harapnya.

Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan gelaran PLN EV Conversion Race 2024 ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah dalam menekan emisi di sektor transportasi dengan mendorong ekosistem kendaraan listrik.

“Adanya event ini menjadi bentuk komitmen PLN dalam mendukung peralihan dan penggunaan kendaraan listrik yang semakin masif. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi antara kementerian terkait, bengkel konversi, dan berbagai stakeholder dalam upaya mendukung pengurangan emisi karbon,” katanya.

PLN EV Conversion Race 2024 memperebutkan Piala Menteri ESDM dengan total hadiah mencapai Rp 222 juta. Terdapat 3 perlombaan yang diselenggarakan yakni EV Conversion Race dengan 24 pembalap, EV Conversion Endurance Race dengan 34 pembalap dan 17 Tim, dan Live Conversion Competition yang diikuti oleh 20 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Adapun hasil PLN EV Conversion Race yaitu:

Kategori EV Conversion Race 1:

1. Ahmad Saugi dari RMS Project 101 Power Ride by BRT

2. Reza Reinaldi dari Hardy Motor Racing Team

3. Asep Kurnia dari MMP Racing Team

Kategori EV Conversion Race 2:

1. Ahmad Saugi dari RMS Project 101 Power Ride by BRT

2. M. Nurgianto dari Arjuna BBSP KEBTKE KESDM

3. Asep Kurnia dari MMP Racing Team

Kategori EV Conversion Endurance Race:

1. M. Firza dan Krisnandito Susanto dari F Balank Kingland

2. M. Nurgianto dan Febrianus Balank dari F Balank Kingland Feat Tia Racing Team

3. Alam SP dan Jonathan dari BJM 129

EV Live Conversion:

1. SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta

2. SMK Negeri 2 Bekasi

3. SMK Taman Siswa Rancaekek, Kab Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia (AISMOLI) menggelar putaran pertama PLN EV Race Conversion 2024 di Sentul International Karting Circuit, Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 22 September 2024. Gelaran ini menjadi balap motor listrik konversi pertama di dunia.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan ajang ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrii, salah satunya adalah konversi motor listrik. “Kementerian ESDM terus mencari cara untuk meningkatkan ketahanan energi dan menurunkan emisi. Kedua hal ini harus dilakukan sekaligus,” ungkap Dadan dalam rilis pers yang terbit pada Senin, 23 September 2024.

Ia menilai antusiasme masyarakat menyaksikan langsung perhelatan ini cukup tinggi dengan mencapai sekitar 800 orang penonton di putaran pertamanya. Ia berharap, melalui ajang ini masyarakat dapat semakin yakin bahwa motor hasil konversi listrik tidak kalah dengan motor konvensional. “Jadi para penonton bisa melihat di situ bagaimana konversi motor dilakukan dan seberapa baik (performanya),” ujarnya.

Senada dengan Dadan, Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti berharap bahwa PLN EV Conversion Race 2024 dapat menjadi ajang edukasi masyarakat tentang keunggulan motor konversi. Melalui ajang ini, masyarakat dapat menyaksikan secara langsung bahwa motor komversi memiliki performa yang tinggi, aman, dan yang terpenting tanpa polusi. “Sehingga semakin banyak masyarakat yang beralih ke motor listrik dan kita Indonesia dapat mewujudkan masa depan cerah dengan udara bersih untuk generasi sekarang dan mendatang,” harapnya.

Direktur Utama PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mengungkapkan gelaran PLN EV Conversion Race 2024 ini merupakan bentuk komitmen PLN untuk mendukung program pemerintah dalam menekan emisi di sektor transportasi dengan mendorong ekosistem kendaraan listrik.

“Adanya event ini menjadi bentuk komitmen PLN dalam mendukung peralihan dan penggunaan kendaraan listrik yang semakin masif. Program ini sekaligus menjadi bukti nyata kolaborasi antara kementerian terkait, bengkel konversi, dan berbagai stakeholder dalam upaya mendukung pengurangan emisi karbon,” katanya.

PLN EV Conversion Race 2024 memperebutkan Piala Menteri ESDM dengan total hadiah mencapai Rp 222 juta. Terdapat 3 perlombaan yang diselenggarakan yakni EV Conversion Race dengan 24 pembalap, EV Conversion Endurance Race dengan 34 pembalap dan 17 Tim, dan Live Conversion Competition yang diikuti oleh 20 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Adapun hasil PLN EV Conversion Race yaitu:

Kategori EV Conversion Race 1:

1. Ahmad Saugi dari RMS Project 101 Power Ride by BRT

2. Reza Reinaldi dari Hardy Motor Racing Team

3. Asep Kurnia dari MMP Racing Team

Kategori EV Conversion Race 2:

1. Ahmad Saugi dari RMS Project 101 Power Ride by BRT

2. M. Nurgianto dari Arjuna BBSP KEBTKE KESDM

3. Asep Kurnia dari MMP Racing Team

Kategori EV Conversion Endurance Race:

1. M. Firza dan Krisnandito Susanto dari F Balank Kingland

2. M. Nurgianto dan Febrianus Balank dari F Balank Kingland Feat Tia Racing Team

3. Alam SP dan Jonathan dari BJM 129

EV Live Conversion:

1. SMK Dinamika Pembangunan 1 Jakarta

2. SMK Negeri 2 Bekasi

3. SMK Taman Siswa Rancaekek, Kab Bandung

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)memperkuat sistem komunikasi untuk kondisi kebencanaan nasional dengan meluncurkan Disaster Prevention Information System (DPIS) dan Early Warning System (EWS) melalui teknologi siaran TV digital.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi secara simbolis meluncurkan kedua sistem tersebut sebagai penguatan pada sistem komunikasi kebencanaan, yang sebelumnya berupa EWS melalui jaringan telekomunikasi bergerak seluler SMS Blast dan telah dirilis di 2016.

"Semoga sistem DPIS, EWS TV Digital, serta SMS Blast ini mampu memberikan manfaat besar dalam upaya menyebarluaskan informasi bencana dan berbagai upaya mitigasi kebencanaan," kata Budi di Kabupaten Badung, Bali, Senin, 23 September 2024.

Dalam peluncuran itu, Kemenkominfo melakukan simulasi berbagai tanda dan cara kerja EWS TV Digital maupun mengulik sistem DIPS untuk para relawan dan petugas kebencanaan.

Untuk DPIS, Direktorat Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) Kemenkominfo membuatnya menjadi aplikasi web agar bisa dimanfaatkan oleh petugas atau relawan kebencanaan maupun kedaruratan di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota menyebarkan informasi kebencanaan sehingga dapat tercipta antisipasi dan penanganan yang optimal.

Sistem tersebut dikembangkan Kementerian Kominfo menggandeng kementerian dan lembaga terkait, seperti KLHK, BNPB, BMKG, PVMBG, hingga perangkat-perangkat daerah seperti BPBD.

Hal itu dapat terwujud berkat hibah dari Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia dengan nilai hibah sebesar 1,49 juta Yen Jepang atau setara Rp1,57 miliar.

Chief Representative of JICA Indonesia Takeda Sachiko mengatakan negaranya mengharapkan sistem yang dihibahkan tersebut dapat membantu Indonesia memiliki sistem kebencanaan mumpuni.

Hal itu mengingat kedua negara memiliki kesamaan latar geografis sebagai bagian dari negara di kawasan Cincin Api Pasifik yang rawan dengan gempa dan tsunami.

"DPIS diharapkan mampu mengintegrasikan penyampaian informasi bencana, stabilitas komunikasi, mempercepat pengiriman informasi bencana tsunami dan gempa yang akurat pada masyarakat. Dengan demikian DPIS berkontribusi mengurangi dampak dan kerugian yang disebabkan oleh bencana yang sering terjadi di Indonesia," kata Sachiko.

Untuk sistem EWS TV Digital, Budi mengatakan Kementerian Kominfo memanfaatkan siaran TV digital yang saat ini sudah mendominasi penyiaran di Indonesia dan nantinya bekerja berdasarkan kode pos di wilayah terdampak.

Seluruh penyelenggara multipleksing baik itu lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran swasta terlibat dalam hadirnya EWS TV digital ini untuk memberikan informasi kebencanaan di daerah terdampak.

Masyarakat yang terdampak akan bisa melihat siaran tersebut ketika mengakses siaran TV digitalnya sehingga nantinya mereka bisa melakukan evakuasi atau penyelamatan diri sebelum bencana menyebabkan lebih banyak kerugian.

"Memanfaatkan coverage TV Digital yang menjangkau sekitar 76 persen populasi di Indonesia, sistem ini akan memberikan informasi langsung dari otoritas deteksi dini kebencanaan dan ditayangkan di layar televisi digital dengan menginterupsi siaran yang tengah ditonton," kata Budi.

Peluncuran dua sistem baru, yaitu DPIS dan EWS TV Digital untuk memperkuat sistem komunikasi kebencanaan itu juga dirasa tepat karena bertepatan dengan adanya prediksi potensi gempa megathrust di Indonesia yang disampaikan oleh BMKG beberapa waktu terakhir yang diharapkan dapat memperkuat mitigasi bencana.

Pastikan Kode Pos di TV Benar

Kominfo menyatakan masyarakat perlu mengatur TV digitalnya sesuai dengan kode pos domisili agar informasi Early Warning System atau peringatan kebencanaan dini bisa akurat diterima oleh masyarakat di daerah yang terdampak bencana.

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI) Kemenkominfo Wayan Toni Supriyanto mengatakan masyarakat ketika mengatur TV-nya menangkap siaran digital agar tidak sembarang memasukkan kode pos yang tidak sesuai dengan domisili.

"Jangan sampai ada masyarakat yang asal masukkan kode pos pas setel TV digital, karena nanti kalau ada informasi soal gempa atau bencana lainnya maka EWS-nya tidak bekerja. Karena misalnya terjadi bencana di Jakarta tapi karena mengatur lokasi kode posnya di Bali jadi tidak dapat informasi," kata Wayan di Kabupaten Badung, Bali, Senin, 23 September 2024.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat yang masih menggunakan TV analog dengan memanfaatkanSet-Top-Box(STB) sebagai perangkat untuk menangkap siaran TV digital maka perlu menggunakan STB yang telah tersertifikasi oleh Kementerian Kominfo.

Sertifikasi dalam STB penting karena berfungsi sebagai jaminan bahwa perangkat dapat beroperasi sesuai dengan standar teknologi serta sistem penyiaran di Indonesia.

Selain perlu mengatur kode pos sesuai domisili untuk mendapatkan informasi akurat dari EWS TV Digital, masyarakat juga perlu mengenal tiga indikator dari EWS.

Pemerintah menyiapkan tiga indikator warna untuk ditampilkan di EWS TV Digital, masing-masing disesuaikan dengan status kebencanaan, tingkat risiko dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu fenomena alam.

Tiga warna indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam EWS TV Digital ialah warna Biru untuk status Waspada, Kuning untuk status Siaga, dan Merah untuk status Awas.

Status Waspada mengindikasikan bahwa bencana atau insiden menyebabkan kerusakan atau kerugian ringan, lalu untuk status Siaga disiapkan untuk mengindikasikan kerusakan lebih besar khususnya di daerah yang padat penduduk, dan untuk status Awas disiapkan untuk insiden dengan kerusakan serius seperti gempa dengan magnitudo di atas 7.0 dan tsunami.

Direktur Pita Lebar Ditjen PPI Kemenkominfo Marvel Situmorang menjelaskan untuk kondisi bencana seperti gempa, nantinya pemerintah hanya akan menampilkan EWS di TV Digital sesuai indikator dari BMKG.

"Kami memang menyiapkan batasan berapa informasi Magnitudo (M) yang boleh diinformasikan kepada masyarakat. Kami mulai EWS jika gempa-nya mencapai M 5," katanya.

Secara lebih rinci ketentuan untuk EWS TV Digital dengan dua indikator warna Biru dan Kuning nantinya hanya akan disiarkan selama 30 detik melalui semua stasiun penyiaran apabila otoritas dari kementerian atau lembaga pusat atau pemerintah daerah mendapatkan indikasi bencana.

Indikator ini akan tampil memenuhi 30 persen bagian layar TV dan siaran TV masih berjalan beriringan dengan peringatan berada di atas siaran yang berlangsung.

Sementara untuk EWS dengan status Awas akan disiarkan dengan tampilan penuh menutupi layar disertai suara yang keras sehingga setiap masyarakat yang menyaksikan tampilan tersebut bisa cepat tanggap mencari pertolongan atau evakuasi dini.

Diharapkan dengan diresmikannya EWS TV Digital, Pemerintah bisa lebih melengkapi media komunikasi kebencanaan kepada masyarakat sehingga dapat memitigasi bencana dengan lebih baik dan melengkapi EWS SMS Blast yang sudah dioperasikan sejak 2016.

TEMPO.CO, Jakarta - Vice President Public Relations PT Kereta Api Indonesia (Persero) Anne Purba melarang masyarakat beraktivitas di jalur Kereta Api (KA). Aktivitas tersebut bisa dilakukan apabila untuk kepentingan Operasional KA.

Anne mengatakan, larangan ini merupakan respons dari insiden yang yang mengakibatkan empat anak meninggal setelah tertabrak kereta api saat bermain di Km 88+700 Jalur Hulu, Petak Jalan antara Stasiun Cikampek - Stasiun Tanjungrasa, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. "Aktivitas di sepanjang jalur kereta api, seperti bermain, berolahraga, dan kegiatan lainnya sangat membahayakan keselamatan masyarakat itu sendiri," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Senin, 23 September 2024.

Menurut Anne, kereta api adalah kendaraan yang tidak dapat berhenti mendadak. Karena itu, jarak untuk melakukan pengereman terbilang panjang dan membuat aktivitas di jalur rel sangat berisiko. “Kami ingatkan akan potensi bahaya bagi keselamatan masyarakat yang berada di jalur kereta api, hal ini karena kereta api tidak dapat berhenti mendadak," tambahnya.

Selain berbahaya, tindakan tersebut juga dapat dikenai sanksi hukum karena melanggar ketentuan dalam undang-undang yang berlaku. Larangan beraktivitas di sepanjang jalur kereta api telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Pasal 199 menyatakan bahwa masyarakat yang mengganggu aktivitas di jalur kereta dapat dikenakan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp15 juta.

"Sanksi dijatuhkan bagi siapa saja yang berada di ruang manfaat jalan kereta, menyeret barang di atas atau melintasi jalur kereta api tanpa hak, serta menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain yang dapat mengganggu perjalanan kereta," ujar Anne.

Sebelumnya, Empat orang meninggal setelah tertabrak kereta api Fajar Utama Solo jurusan Pasar Senen-Solo pada Ahad, 22 September 2024. Kecelakaan tragis tersebut terjadi di km 88+700 jalur hulu petak jalan Cikampek-Tanjungrasa, Kampung Daringo, Desa Pangulah Selatan, Kota Baru, Karawang. Atas kejadian itu, pihak KAI mengaku turut prihatin dan berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

“KAI turut prihatin atas kejadian nahas yang menimpa korban. Kami harap kejadian serupa tidak terulang kembali. KAI melarang keras masyarakat untuk beraktivitas di sekitar jalur kereta api karena bisa mengganggu operasional kereta dan membahayakan keselamatan,” tutup Anne.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Arsjad Rasjid bercerita soal adanya komunikasi dengan pengusaha Anindya Novyan Bakrie. Komunikasi ini berlangsung sebelum adanya Musyawah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin yang melengserkan Arsjad dan menunjuk Anindya sebagai pengantinya.

Kepada Tempo pada Ahad, 15 September 2024, Arsjad menyebut pernah ada pembicaraan soal tukar posisi antara dirinya dengan Anindya. Ketika itu, Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin diminta untuk menggantikan posisi Anindya selaku Ketua Dewan Pertimbangan. “Saya coba bilang coba dipertimbangkan,” kata Arsjad seperti dikutip majalah Tempo edisi Senin, 23 September 2024.

Arsjad ketika itu menolak tawaran Anindya. Dia meminta putra Aburizal Bakrie itu untuk menunggu hingga masa kepemimpinan rampung pada 2026. “Ini cara-cara mempermainkan konstitusi,” kata dia.

Seorang pengusaha senior menyebut keinginan menjadikan Anindya sebagai Ketua Umum Kadin datang dari Aburizal Bakrie, ayah Anin. Bahkan, Ical –demikian Aburizal biasa disapa-- lebih memilih putranya menjabat sebagai Ketua Umum Kadin ketimbang menjadi Menteri sekali pun.

Arsjad mengaku telah berupaya berkomunikasi dengan keluarga bakrie. Saat Lebaran lalu misalnya, ia bersilaturahmi ke kediaman Aburizal Bakrie. “Saya cari Mas Anindya, tapi beliau sedang di London. Terus ke Pak Ical, silaturahmi. Beliau ngomong ke saya.”

Sejauh ini belum ada penjelasan dari Anin dan Ical. Upaya mewawancarai melalui sejumlah pejabat Kadin yang terlibat Munaslub, belum membuahkan hasil. Wakil Ketua Organizing Committee, Nofel Saleh Hilabi, mengatakan Anin sedang ada agenda di luar. Tempo juga mencoba menghubungi Lalu Mara, juru bicara keluarga Bakrie, tapi tak ada respons.