TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI fraksi Golongan Karya (Golkar), Ridwan Bae mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dapat menghindari tumpang tindih yang terjadi pada kewenangan penjagaan laut dan pantai.

Menurutnya saat ini kewenangan penjagaan pantai terlalu banyak. Di antaranya ada Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Angkatan Laut, Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), serta lembaga-lembaga lainnya. Karena itu, lewat RUU Pelayaran ini, Ridwan berharap kewenangan tersebut bisa serahkan kepada satu lembaga saja.

"Kita punya penjaga pantai ini kan terlalu banyak yang menjaga pantai kita ini," Kata Ridwan Bae saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat 20 September 2024.

"Ini kita mesti bicarakan satu pintu saja cukup," lanjutnya.

Menurut Ridwan tidak menjadi soal jika lembaga-lembaga tersebut tetap mengawasi laut dan pantai di perairan Indonesia. Namun, baginya lebih baik untuk administrasi diberikan kewenangan kepada salah satu lembaga saja. Pasalnya tumpang tindih tersebut dapat merugikan operator pelayaran niaga.

"Biar jangan capek lah ya, jangan terlalu banyak biaya yang keluar juga orang," turut Ridwan.

Selain itu, Ridwan berujar Rancangan RUU Pelayaran tersebut dibahas guna memenuhi kebutuhan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Terlebih, UU Pelayaran sudah berjalan dalam kurun waktu lebih dari satu dekade. Karena itu, sudah terjadi berbagai perkembangan permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pelayaran yang belum diatur dalam UU tersebut.

"Oleh karena itu, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan agar dapat memenuhi kebutuhan hukum saat ini," ujar Ridwan saat rapat kerja dengan Menteri Perhubungan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pertahanan, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ridwan membeberkan beberapa substansi fokus dalam RUU Pelayaran. Diantaranya adalah penerapan asas kebutuhan perusahaan angkutan laut nasional untuk mendorong pertumbuhan pengangkutan laut nasional atau cabotage.

DPR RI juga menitikberatkan RUU Pelayaran pada beberapa aspek, termasuk pengangkutan pelayaran publik di laut, efisiensi biaya logistik, dan pelayaran rakyat. Selain itu, RUU ini juga mencakup ketentuan mengenai terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri.

Ridwan mengatakan RUU Pelayaran telah melalui tahapan proses pengharmosasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Oleh karena itu, RUU tersebut telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam forum rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juli 2024.

"RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran secara resmi telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR dalam forum Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 4 Juli 2024," pungkas Ridwan.

INFO BISNIS - Saat ini, di tengah masyarakat banyak narasi dan info yang mengajak masyarakat untuk lebih baik mengontrak dibanding membeli rumah. Pendapat itu antara lain memberikan argumen bahwa anak muda lebih baik berinvestasi dari pada membeli rumah, lantaran harga rumah yang dinilai semakin tinggi.

Informasi itu disampaikan pengamat komunikasi korporasi Fatimah Ibtisam mengenai persoalan harga rumah hunian yang semakin tinggi. “Tapi kebijakan BTN mengenai rumah terjangkau, memberikan kesempatan bagi masyarakat terutama anak muda, agar bisa memperoleh hunian," kata Fatimah, Sabtu, 7 September 2024.

Dirinya memberikan apresiasi kepada Bank Tabungan Negara (BTN) yang konsisten mendorong program rumah murah. Menurut Fatimah, langkah BTN itu dapat mendorong minat rakyat dalam membeli rumah.

Program BTN yang menyajikan rumah dengan harga terjangkau selaras dengan misi pemerintah. Presiden Jokowi sejak awal menyatakan komitmennya untuk mendorong program sejuta rumah murah bagi masyarakat. Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki perhatian yang sama terkait menyediakan rumah murah bagi rakyat di desa.

Prabowo bahkan telah membentuk Satuan Tugas Perumahan yang dipimpin oleh Hashim Djojohadikusumo. Lewat Satgas ini, Prabowo menegaskan komitmennya menyediakan dua juta rumah bagi masyarakat di desa dan sejuta tempat tinggal di kota.

BTN, kata Fatimah, menjadi salah satu pilar utama yang mendukung program rumah rakyat pemerintah. "BTN membuktikan peran pentingnya dalam mendukung pemerintah dalam menyediakan rumah yang terjangkau bagi masyarakat. Seperti pekan lalu kita lihat BTN bersama Satgas Perumahan pimpinan Pak Hashim (Djojohadikusumo) telah meresmikan program 150 ribu rumah rendah emisi. Ini jelas menjadi program yang mendukung pembangunan yang sadar lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Fatimah.

Menurut Fatimah, generasi muda saat ini semakin sadar pentingnya pembangunan yang lebih ramah lingkungan. Dari sisi kualitas, rumah rendah emisi akan ditingkatkan. Sementara harganya dibuat terjangkau. "Sehingga ke depannya, bangunan akan semakin ramah lingkungan. Dan di sisi lain, lebih banyak tersedia hunian bagi masyarakat, sesuai program yang ditargetkan pemerintah,” katanya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Transparansi properti (real estate) lebih penting dari sebelumnya di masa ketidakpastian, dan negara yang mendekati kategori “the most transparent” semakin maju berdasarkan peningkatan investasi teknologi dan AI, ketersediaan data, dan komitmen berkelanjutan yang jelas.

Hal ini berdasarkan Indeks Transparansi Real Estate Global (GRETI) JLL dan LaSalle (Jones Lang LaSalle Incorporated) yang diterbitkan setiap dua tahun. Indeks itu merupakan benchmark transparansi pasar untuk membantu menginformasikan bagaimana properti diinvestasikan, dikembangkan, dan ditempati di berbagai wilayah di seluruh dunia.

“Fokus pada transparansi bagi investor tidak pernah sebesar ini di pasar properti global karena tantangan eksternal seperti ketegangan geopolitik dan siklus pemilu semakin menarik perhatian dalam waktu dekat,” kata Richard Bloxam, CEO Capital Markets JLL, dalam keterangannya, Kamis, 19 September 2024. “Di masa mendatang, faktor pendorong tambahan seperti kecerdasan buatan dan standar kewajiban dan pelaporan keberlanjutan yang jelas akan terus mendorong investor untuk mencari transparansi yang lebih besar.”

“Pasar yang sangat transparan dalam Indeks tahun ini mewakili lebih dari separuh pendapatan properti di seluruh dunia. Negara-negara dengan harga dan fundamental yang transparan, terutama di berbagai sektor dan subsektor, akan memimpin pemulihan likuiditas properti,” kata Brian Klinksiek, Global Head of Research and Strategy untuk LaSalle Investment Management. “Diversifikasi akan menjadi penting karena dunia investasi terus berkembang dalam hal keluasan dan kompleksitas.”

Meskipun transparansi telah meningkat di sebagian besar negara dan wilayah sejak laporan JLL tahun 2022, indeks tersebut menyatakan bahwa Eropa tetap menjadi kawasan yang paling transparan, dan pasar properti komersial yang sangat transparan telah mengalami kemajuan terkuat, di antara negara-negara dengan peringkat teratas secara global, yaitu Amerika Serikat (AS), Kanada, Prancis, dan Australia.

Sementara Singapura telah memasuki kelompok 'Highly Transparent’ untuk pertama kalinya, didorong oleh fokus terhadap keberlanjutan (sustainability) dan layanan digital. Kelompok negara teratas telah menarik lebih dari US$ 1,2 triliun dalam investasi properti komersial langsung selama dua tahun terakhir, mewakili lebih dari 80 persen dari total global, menempatkan negara-negara tersebut sebagai pemimpin pemulihan siklus likuiditas seiring dengan meningkatnya aktivitas pasar modal.

Sejalan dengan Singapura, negara-negara di Asia telah mencatat peningkatan rata-rata transparansi sejak tahun 2022. Secara global, India adalah negara dengan peningkatan transparansi tertinggi, dengan cakupan dan kualitas data yang lebih baik di seluruh sektor properti mulai dari industri hingga pusat data.

Jepang, Australia, kota-kota di Cina, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi juga mengalami kemajuan pada tahun 2024. Sebaliknya, kawasan Afrika Sub-Sahara mengalami kemajuan paling sedikit dalam transparansi, meskipun beberapa tanda peningkatan muncul di Kenya, Nigeria, dan Ghana.

Tahun ini Indonesia dalam kategori semi-transparan menempati peringkat ke-40 dengan indeks transparasi sebesar 2,81. Dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, Indonesia masih unggul di atas Filipina dan Vietnam, namun berada dibawah Thailand dan Malaysia yang masuk dalam kategori Transparan.

Di tengah situasi ekonomi yang masih belum menentu, sektor properti Indonesia masih dapat tumbuh pada 2023 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada 2024 seiring dengan prospek perekonomian Indonesia. Nilai investasi di sektor properti pada paruh pertama 2024 mencapai Rp 29,4 triliun, tumbuh 6 persen dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap sektor properti di Indonesia masih tinggi.

"Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan tingkat kepercayaan investor yang tinggi, sektor properti di Indonesia mencerminkan harapan akan tingkat transparansi yang lebih baik di masa mendatang," kata Farazia Basarah, Country Head, JLL Indonesia. "Bonus demografi, yang didukung oleh perluasan cakupan infrastruktur, adopsi teknologi canggih, dan keberlanjutan, akan menutup kesenjangan transparansi di negara ini."

Perkembangan AI berlangsung cepat, membawa perubahan signifikan terhadap industri properti dengan pengaruh tools seperti platform AI, JLL GPT. Diperkirakan lebih dari 500 perusahaan saat ini menyediakan layanan AI khusus properti, dengan investasi yang berkembang secara signifikan.

Temuan awal menunjukkan bahwa AI meningkatkan transparansi di seluruh industri dengan kemampuannya dalam meninjau dan meringkas sejumlah besar data dan analitik, mengotomatiskan manajemen gedung, dan mendukung desain perkotaan serta arsitektur.

Namun, para ahli dan pembuat kebijakan telah menimbang risiko penggunaan AI dan memperkenalkan kebijakan, seperti Perintah Eksekutif AS tentang AI dan Undang-Undang AI Uni Eropa yang baru-baru ini disetujui untuk memastikan penerapan teknologi yang bertanggung jawab guna menjaga transparansi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto diminta mempertimbangkan masak-masak sebelum kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen saat ini menjadi 12 persen berlaku per 1 Januari 2025.

"Menurut perkiraan saya, alangkah baiknya, alangkah eloknya, naik dan tidak naiknya Itu dibahas nanti di kuartal I 2025 yang akan datang," kata Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 di Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Menurut dia, hal itu karena menimbang adanya pelemahan daya beli masyarakat yang terjadi saat ini.

Pemerintah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Sebelumnya, pada 2022, pemerintah telah menetapkan tarif PPNsebesar 11 persen yang berlaku per 1 April 2022, naik dari sebelumnya 10 persen.

Dikutip dari Koran Tempo, kenaikan PPN menjadi 12 persen merupakan salah satu rencana penyesuaian pajak pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini memengaruhi harga barang dan jasa. Bahkan, membangun rumah sendiri tanpa kontraktor juga dikenai PPN sebesar 12 persen.

Said menjelaskan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan Rp2.490 triliun telah mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang ada, termasuk skenario apabila PPN jadi naik 12 persen.

"Asumsinya bukan pakai 11 (persen) atau 12 (persen), bahwa adabest effortyang harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini penerimaan perpajakan yang Rp2.490 triliun Kemudian dari cukai bea masuk dan bea keluar sekitar Rp300 (triliun)something,"ujarnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa penerapan kebijakan tarif PPN 12 persen nantinya bakal menyesuaikan dengan kondisi perekonomian, termasuk daya beli masyarakat. Oleh karena itu menurutnya, keputusan tarif PPN itu tetap akan menjadi kewenangan pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Bahwa di tengah jalan nanti pemerintahan baru berpikir itu (PPN) perlu dinaikkan atau tidak. 1 persen dari 11 (persen) ke 12 (persen) itu sudah menjadi kebijakan pemerintahan baru yang akan datang," katanya.

Adapun dalam UU APBN 2025, Pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun, belanja negara Rp3.621,3 triliun, defisit Rp616,19 triliun dengan keseimbangan primer defisit sebesar Rp63,33 triliun, serta pembiayaan anggaran sebesar Rp616,2 triliun.

Untuk belanja kementerian/lembaga (K/L) ditetapkan sebesar Rp1.160,09 triliun, belanja non K/L sebesar Rp1.541,36, serta Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun.

Penerimaan perpajakan untuk 2025 ditargetkan mencapai Rp2.490,9 triliun, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp513,6 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pada paruh awal 2024 penerimaan pajak terkontraksi 7,9 persen. Semester 1 tahun ini hanya Rp 893,8 triliun, dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 970,2 triliun.

INFO BISNIS - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memacu peningkatan layanan bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan pangsa pasar pembiayaan perumahan di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya dengan meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jalan Banyuputih, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 11 September 2024.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa di sekitar wilayah Jawa Tengah potensi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih sangat besar. Untuk itu, dengan target pemerintahan baru yang ingin membangun tiga juta rumah, BTN siap membidik potensi pangsa pasar pembiayaan rumah yang lebih besar lagi di Jawa Tengah.

“Kontribusi Jawa Tengah terhadap pangsa pasar KPR subsidi saat ini berada di posisi ketiga terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Disini masih banyak KPR subsidi dan potensinya besar," kata Nixon.

Selain meresmikan wajah baru BTN KCP UNDIP Tembalang, Nixon juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BTN dan UNDIP.

Terkait kerjasama dengan UNDIP, menurut Nixon, pihaknya berterima kasih atas kerja sama erat yang telah dibangun sejak 14 Maret 2016. Dalam MoU yang ditandatangani delapan tahun yang lalu tersebut, BTN memulai kerja sama dalam penyediaan jasa layanan perbankan bagi kampus UNDIP pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Diponegoro, yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap lingkungan kampus UNDIP, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” katanya.

Di MoU terbaru, BTN akan menyediakan produk dan layanan jasa perbankan kepada kampus UNDIP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BTN akan membantu manajemen kampus UNDIP dalam mengelola pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankanHost-to-Host(H2H), serta layanan transaksi keuangan melalui Cash Management System (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BTN.

Untuk mencetak wirausahawan baru di bidang properti dari lingkungan kampus UNDIP, BTN akan menyediakan Program Learning, Advisory, and Research oleh Housing Finance Center (HFC) yang telah didirikan perseroan pada 2015. Para mahasiswa UNDIP juga berkesempatan untuk magang di Unit Kerja Bank BTN dan mengikuti Kuliah Umum yang diampu oleh BTN. Nixon mengatakan, kerja sama dengan UNDIP juga tidak tertutup pada bidang lain yang akan disepakati kedua belah pihak lebih lanjut.

Sejak 2016, BTN telah menjadi mitra perbankan bagi UNDIP melalui Kantor Cabang (KC) Semarang, yang menyediakan sejumlah produk dan layanan jasa perbankan, di antaranya yakni giro, deposito, payroll tunjangan pegawai, dan penyaluran dana Bidikmisi melalui 3.800 rekening yang dimulai pada 2017.

BTN KC Semarang juga menyediakan Cash Management System untuk pengelolaan kas kampus, penerimaan aset UNDIP melalui Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko (BP UBIKAR), serta produk Kredit Ringan (KRING) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN kepada karyawan atau dosen.

Nixon mengatakan, kerja sama dengan kampus UNDIP akan menghasilkan potensi bisnis yang positif bagi BTN, baik di sisi pendanaan maupun pinjaman. Sebagai contoh, melalui kerja sama dengan BP UBIKAR sebagai lini usaha UNDIP, BTN dapat menyediakan pembiayaan dan pengelolaan transaksi keuangan untuk sarana olahraga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pelatihan dan konsultasi, Rumah Sakit UNDIP, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata, dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) UNDIP.

Rektor UNDIP Suharnomo mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan BTN sebagai langkah awal bagi UNDIP untuk mengelola keuangan dan sistem pembayaran di lingkungan kampus dengan lebih baik dan efisien.

“Kerja sama dengan BTN akan membantu UNDIP dalam hal sistem pembayaran yang lebih cermat, tepat, dan efisien di tengah pesatnya kemajuan teknologi. UNDIP sebagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi karyawan dan para dosen, serta mendukung para mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mereka selama belajar di kampus ini,” kata Suharnomo.

Selama ini, BTN melalui Housing Finance Center telah bekerja sama dengan berbagai universitas, di antaranya yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Melalui kerja sama dengan kampus-kampus tersebut, BTN melaksanakan berbagai program pendidikan dan literasi di bidang properti yang menghasilkan lebih dari 2.000 lulusan peserta. (*)

INFO BISNIS - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) terus memacu peningkatan layanan bagi nasabah dan mendukung pertumbuhan pangsa pasar pembiayaan perumahan di wilayah Jawa Tengah (Jateng). Salah satunya dengan meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Universitas Diponegoro (UNDIP) di Jalan Banyuputih, Tembalang, Semarang, Jawa Tengah, Rabu 11 September 2024.

Direktur Utama Bank BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan bahwa di sekitar wilayah Jawa Tengah potensi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi masih sangat besar. Untuk itu, dengan target pemerintahan baru yang ingin membangun tiga juta rumah, BTN siap membidik potensi pangsa pasar pembiayaan rumah yang lebih besar lagi di Jawa Tengah.

“Kontribusi Jawa Tengah terhadap pangsa pasar KPR subsidi saat ini berada di posisi ketiga terbanyak setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur. Disini masih banyak KPR subsidi dan potensinya besar," kata Nixon.

Selain meresmikan wajah baru BTN KCP UNDIP Tembalang, Nixon juga melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara BTN dan UNDIP.

Terkait kerjasama dengan UNDIP, menurut Nixon, pihaknya berterima kasih atas kerja sama erat yang telah dibangun sejak 14 Maret 2016. Dalam MoU yang ditandatangani delapan tahun yang lalu tersebut, BTN memulai kerja sama dalam penyediaan jasa layanan perbankan bagi kampus UNDIP pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

“BTN merasa bangga dapat menjalin kerja sama yang baik dengan Universitas Diponegoro, yang merupakan salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Perseroan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi segenap lingkungan kampus UNDIP, dengan beragam produk dan jasa perbankan yang akan memudahkan manajemen kampus, karyawan, dan mahasiswa dalam melakukan transaksi perbankan sehari-hari,” katanya.

Di MoU terbaru, BTN akan menyediakan produk dan layanan jasa perbankan kepada kampus UNDIP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BTN akan membantu manajemen kampus UNDIP dalam mengelola pembayaran uang kuliah melalui fasilitas perbankanHost-to-Host(H2H), serta layanan transaksi keuangan melalui Cash Management System (CMS) sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di BTN.

Untuk mencetak wirausahawan baru di bidang properti dari lingkungan kampus UNDIP, BTN akan menyediakan Program Learning, Advisory, and Research oleh Housing Finance Center (HFC) yang telah didirikan perseroan pada 2015. Para mahasiswa UNDIP juga berkesempatan untuk magang di Unit Kerja Bank BTN dan mengikuti Kuliah Umum yang diampu oleh BTN. Nixon mengatakan, kerja sama dengan UNDIP juga tidak tertutup pada bidang lain yang akan disepakati kedua belah pihak lebih lanjut.

Sejak 2016, BTN telah menjadi mitra perbankan bagi UNDIP melalui Kantor Cabang (KC) Semarang, yang menyediakan sejumlah produk dan layanan jasa perbankan, di antaranya yakni giro, deposito, payroll tunjangan pegawai, dan penyaluran dana Bidikmisi melalui 3.800 rekening yang dimulai pada 2017.

BTN KC Semarang juga menyediakan Cash Management System untuk pengelolaan kas kampus, penerimaan aset UNDIP melalui Badan Pengelola Usaha, Bisnis Komersial dan Analisis Risiko (BP UBIKAR), serta produk Kredit Ringan (KRING) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) BTN kepada karyawan atau dosen.

Nixon mengatakan, kerja sama dengan kampus UNDIP akan menghasilkan potensi bisnis yang positif bagi BTN, baik di sisi pendanaan maupun pinjaman. Sebagai contoh, melalui kerja sama dengan BP UBIKAR sebagai lini usaha UNDIP, BTN dapat menyediakan pembiayaan dan pengelolaan transaksi keuangan untuk sarana olahraga, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), pelatihan dan konsultasi, Rumah Sakit UNDIP, Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Permata, dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) UNDIP.

Rektor UNDIP Suharnomo mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan BTN sebagai langkah awal bagi UNDIP untuk mengelola keuangan dan sistem pembayaran di lingkungan kampus dengan lebih baik dan efisien.

“Kerja sama dengan BTN akan membantu UNDIP dalam hal sistem pembayaran yang lebih cermat, tepat, dan efisien di tengah pesatnya kemajuan teknologi. UNDIP sebagai perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi karyawan dan para dosen, serta mendukung para mahasiswa dalam mengembangkan kompetensi mereka selama belajar di kampus ini,” kata Suharnomo.

Selama ini, BTN melalui Housing Finance Center telah bekerja sama dengan berbagai universitas, di antaranya yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Institut Pertanian Bogor (IPB), serta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Melalui kerja sama dengan kampus-kampus tersebut, BTN melaksanakan berbagai program pendidikan dan literasi di bidang properti yang menghasilkan lebih dari 2.000 lulusan peserta. (*)

INFO BISNIS - Harga saham PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) makin moncer setelah Bank Indonesia (BI) menetapkan pemangkasan suku bunga sebanyak 25 bps menjadi 6 persen pada rapat dewan gubernur Rabu, 18 September 2024.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatatkan kenaikan saham BBTN sebanyak Rp 40 (2,77 persen) menjadi Rp 1.485 dengan net buy pemodal asing Rp 5,54 miliar. Rentang pergerakan harga saham BBTN Rp 1.445-1.495. Kenaikan tersebut menjadikan total penguatan saham BBTN sepanjang September 2024, saham BBTN telah menguat sebanyak 5,31 persen dari level akhir Agustus Rp 1.410 menjadi Rp 1.485 dengan net buy senilai Rp 50,18 miliar.

Head of Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo sebelumnya menyebutkan bahwa BI berpotensi memangkas BI Rate sebanyak 50 bps sepanjang September-Desember tahun ini. Penurunan tersebut akan berimbas positif terhadap saham sektor-sektor yang sensitif terhadap suku bunga, seperti saham bank, khususnya bank yang fokus menawarkan kredit properti dan otomotif.

“Saham-saham bank juga diyakini akan memperoleh manfaat terbesar dari peningkatan likuiditas dan arus modal setelah terjadi pemangkasan tingkat suku bunga. Pemodal akan mulai berinvestasi pada saham perbankan, karena 60 persen dari komposisi IHSG BEI diisi saham sektor tersebut,” kata Henry.

Analis BRI Danareksa Sekuritas Victor Stefano dan Naura Reyhan Muchlis menyebutkan, ada beberapa isu yang bisa menopang performa keuangan dan saham BBTN. Di antaranya, akuisisi bank syariah dengan tujuan pembentukan bank syariah.

Dirinya mengatakan, perseroan tengah bernegosiasi dengan mitra strategis untuk penguatan unit bisnis syariah perseroan. Sejumlah diskusi telah dilakukan, termasuk dengan PP Muhammadiyah, yang bisa menjadi salah satu pemegang saham di bank syariah yang akan dibentuk.

Sentimen positif lainnya, terang Victor Stefano dan Naura Reyhan, datang dari rencana penjualan asset-aset bermasalah yang kemungkinan direalisasikan pada Oktober atau awal November 2024. Penjualan aset bermasalah tersebut diharapkan membuat rasio kredit bermasalah (NPL) perseroan turun sebanyak 50 bps.

Sedangkan sentimen positif terhadap kinerja keuangan dan saham BBTN datang dari rencana kebijakan pemerintah, seperti penambahan jumlah rumah bersubsidi sebanyak 34 ribu menjadi 200 ribu unit sampai akhir tahun.

Rencana pemerintahan baru untuk mendongkrak segmen properti dengan pembangunan sebanyak tiga juta unit rumah per tahun dan mengubah skema subsidi pembelian properti. (*)

TEMPO.CO, Jakarta -- Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mencanangkan program quick win yang diusulkan untuk pemerintahan Prabowo-Gibran mulai tanggal 20 bulan depan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa pada Jumat yang mengatakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 memuat delapan program quick win.

"Saya sampaikan bahwa RKP 2025 dipadukan dengan program quick win yang dicanangkan Presiden dan Wapres terpilih," kata Suharso dalam jumpa pers Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Jakarta, yang dikutip dari Antara.

Daftar Program Quick Win Prabowo-Gibran

1. Program makan bergizi gratis, yang dianggarkan sebesar Rp 71 triliun. Program makan siang bergizi gratis di sekolah ini nantinya mencakup 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten/kota.

2. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk tekanan darah, gula darah, foto rontgen, dan skrining penyakit katastropik yang dianggarkan sebesar Rp 3,2 triliun. Suharso menyebutkan dalam program ini pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan kasus tuberkulosisi (TBC) dengan sasaran penurunan TBC menjadi 272 per 100.000 penduduk.

3. Pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tiper C serta sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang dianggarkan sebesar Rp 1,8 triliun.

4. Renovasi sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, serta MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebanyak 22 ribu sekolah yang dianggarkan sebesar Rp 20 triliun.

5. Membangun sekolah unggulan terintegrasi sebesar Rp 4 triliun.

Suharso menyebutkan, pemerintahan yang baru ini nantinya menargetkan membangun empat SMA unggulan di IKN, NTT, Sulawesi Utaram dan Maluku Utara serta memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi sebanyak kurang lebih 90 ribu ruang kelas.

6. Membangun lumbung pangan nasional di daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu hektare dan cetak sawah baru seluas 150 ribu hektare serta dukungan sarana dan prasarana pendukung yang dianggarkan sebesar Rp 15 triliun.

7. Program yang ketujuh ialah menaikkan gaji aparatus sipil negara (ASN) terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh, serta TNI dan Kepolisian RI secara bertahap.

Selanjutnya, Said menyampaikan program quick win presiden terpilih ini nantinya bisa mempercepat kualitas SDM Indonesia yang masih tertinggal. "Kebijakan ini juga kita harapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif," tuturnya.

Lalu, DPR juga telah menyetujui RAPBN untuk sejumlah program quick win atau unggulan era yang dicanangkan oleh Presiden dan Wapres terpilih, Prabowo-Gibran.

"Badan Anggaran (Banngar) DPR bersama pemerintah menyepakati penambahan anggaran, khususnya pada K/L (kementerian dan lembaga negara) dalam rangka menopang sejumlah program quick win presiden terpilih," kata ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 September 2024.

Selain itu, Banggar DPR bersama pemerintah pun telah menyatakan sepakat untuk memberikan keleluasaan realokasi anggaran untuk kebutuhan K/L baru. Karena hal itu, menurut dia, adalah kewenangan konstitusional presiden dan wakil presiden terpilih untuk menyusun K/L dalam pemerintahan.

Namun, Banggar DPR RI menyetujui alokasi anggaran untuk subsidi energi yang lebih rendah dibandingkan usulan dari pemerintah. “Semula Rp 204,5 triliun menjadi Rp 203,41 triliun, dikarenakan asumsi kurs rupiah terhadap US dolar lebih rendah dari usulan pemerintah, awal Rp 16.100 menjadi Rp 16.000,” ujar Said.

PPN mulai 1 Januari 2015 naik 12 persen, sehingga Ketua Banggar DPR menyarankan pemerintahan Prabowo membahasnya karena pelemahan daya beli masyarakat

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), selaku anak perusahaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mulai mengoperasikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) seksi 1 (Kartusara-Purwomartani) segmen Kartasura-Klaten dibuka untuk umum mulai Jumat malam ini, 20 September 2024 tepat pukul 00.00 WIB.

Jalan tol sepanjang 22,3 kilometer itu diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Gerbang Tol (GT) Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini dengan tarif nol rupiah selama beberapa waktu ke depan, "tanpa tarif, sebagai bentuk sosialisasi kami kepada para pengguna jalan tol," kata Rudy dalam siaran tertulis diterima Tempo, Jumat petang.

Sebagai simulasi, Rudy Hardiansyah menerangkan pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari arah Barat dan Timur Jalan Tol Trans Jawa menuju Klaten yang keluar melalui Gerbang Tol (GT) Banyudono, GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya akan tetap dikenakan tarif Jalan Tol Trans Jawa.

Dan untuk masyarakat yang masuk melalui GT Banyudono menuju GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya pengguna tidak dikenakan tarif (nol rupiah).

"Walaupun dikenakan tarif nol rupiah, pengguna jalan tetap harus menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk tapping sebelum memasuki dan keluar gerbang tol sekaligus tetap memperhatikan unsur keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,"kata Rudy.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara, Jalan Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo seksi 1 Kartasura-Klaten juga dilengkapi Closed-Circuit Television (CCTV) serta Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Selama berkendara di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten diharapkan semua pengguna jalan tol dapat memperhatikan rambu yang ada, demi memberikan pengalaman berkendara di jalan tol yang maksimal, dan untuk menikmati perjalanan disarankan berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang sudah diatur yaitu minimum kecepatan 60 Km/jam dan maksimum 100 Km/jam.

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten memiliki total panjang 22,3 Km, jalan tol ini memiliki tiga gerbang tol, yakni GT Banyudono, GT Polanharjo, dan GT Klaten.

Selain itu jalan tol ini juga memiliki tiga simpang susun, yakni Simpang Susun (SS) Kartasura, SS Karanganom, dan SS Klaten.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 Km dengan masa konsesi selama 40 tahun, terbagi menjadi tiga tahap pembangunan.

Tahap I yang menghubungkan Kartasura-Maguwoharjo dan Trihanggo-Junction Sleman sepanjang 49,25 Km. Tahap II menghubungkan Junction Sleman-YIA Kulon Progo sepanjang 38,57 Km, dan Tahap III menghubungkan Maguwoharjo-Trihanggo sepanjang 8,75 Km.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasamarga Jogja Solo (JMJ), selaku anak perusahaan dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk., mulai mengoperasikan Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo (Jogja-Solo) seksi 1 (Kartusara-Purwomartani) segmen Kartasura-Klaten dibuka untuk umum mulai Jumat malam ini, 20 September 2024 tepat pukul 00.00 WIB.

Jalan tol sepanjang 22,3 kilometer itu diresmikan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo di Gerbang Tol (GT) Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Direktur Utama PT JMJ Rudy Hardiansyah mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan jalan tol ini dengan tarif nol rupiah selama beberapa waktu ke depan, "tanpa tarif, sebagai bentuk sosialisasi kami kepada para pengguna jalan tol," kata Rudy dalam siaran tertulis diterima Tempo, Jumat petang.

Sebagai simulasi, Rudy Hardiansyah menerangkan pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus dari arah Barat dan Timur Jalan Tol Trans Jawa menuju Klaten yang keluar melalui Gerbang Tol (GT) Banyudono, GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya akan tetap dikenakan tarif Jalan Tol Trans Jawa.

Dan untuk masyarakat yang masuk melalui GT Banyudono menuju GT Polanharjo dan GT Klaten dan sebaliknya pengguna tidak dikenakan tarif (nol rupiah).

"Walaupun dikenakan tarif nol rupiah, pengguna jalan tetap harus menyiapkan kartu uang elektronik dengan saldo yang cukup untuk tapping sebelum memasuki dan keluar gerbang tol sekaligus tetap memperhatikan unsur keselamatan bagi diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya,"kata Rudy.

Dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para pengendara, Jalan Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo seksi 1 Kartasura-Klaten juga dilengkapi Closed-Circuit Television (CCTV) serta Dynamic Message Sign (DMS) yang tersebar di sepanjang ruasnya.

Untuk layanan lalu lintas tersedia 2 unit Mobile Customer Service (MCS), 1 unit ambulans, 1 unit kendaraan rescue, 2 unit kendaraan derek, dan 1 unit PJR (Patroli Jalan Raya).

Selama berkendara di Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten diharapkan semua pengguna jalan tol dapat memperhatikan rambu yang ada, demi memberikan pengalaman berkendara di jalan tol yang maksimal, dan untuk menikmati perjalanan disarankan berkendara sesuai dengan batas kecepatan yang sudah diatur yaitu minimum kecepatan 60 Km/jam dan maksimum 100 Km/jam.

Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo segmen Kartasura-Klaten memiliki total panjang 22,3 Km, jalan tol ini memiliki tiga gerbang tol, yakni GT Banyudono, GT Polanharjo, dan GT Klaten.

Selain itu jalan tol ini juga memiliki tiga simpang susun, yakni Simpang Susun (SS) Kartasura, SS Karanganom, dan SS Klaten.

Secara keseluruhan, Jalan Tol Solo-Yogyakarta-YIA Kulon Progo sepanjang 96,57 Km dengan masa konsesi selama 40 tahun, terbagi menjadi tiga tahap pembangunan.

Tahap I yang menghubungkan Kartasura-Maguwoharjo dan Trihanggo-Junction Sleman sepanjang 49,25 Km. Tahap II menghubungkan Junction Sleman-YIA Kulon Progo sepanjang 38,57 Km, dan Tahap III menghubungkan Maguwoharjo-Trihanggo sepanjang 8,75 Km.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk resmi menetapkan kenaikan tarif tol dalam kota yang akan mulai berlaku pada Minggu, 22 September 2024. Adapun Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Head, Widiyatmiko Nursejati mengatakan bahwa kenaikan tersebut telah ditetapkan sesuai regulasinya.

Kenaikan tarif tol tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 2130/KPTS/M/2024 tanggal 22 Agustus 2024 tentang Penyesuaian Tarif Tol yang akan berlaku di ruas tol Cawang-Tomang-Pluit yang dikelola oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk dan Cawang-Tanjung Priok-Ancol Timur-Jembatan Tiga/Pluit yang dikelola oleh PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) Tbk.

"Penyesuaian tarif ini juga diperlukan sebagai wujud kepastian pengembalian investasi bagi Badan Usaha Jalan Tol sesuai Business Plan, membangun dan menjaga iklim investasi Jalan Tol di Indonesia yang kondusif, serta menjaga dan meningkatkan level of services jalan tol," kata Widiyatmiko Nursejati dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat 20 September 2024.

Berdasarkan regulasinya, penetapan kenaikan tarif Tol diatur dalam Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menyebut bahwa evaluasi dan penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi.

Selain itu, dalam pasal yang sama ayat (5) juga menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tarif awal tol dan penyesuaian tarif tol diatur dalam peraturan pemerintah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol.

Pasal 83 PP No. 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol mengatur tentang evaluasi dan penyesuaian tarif Tol serta penghitungan penyesuaian tarif Tol yang berbunyi sebagai berikut:
(1) Evaluasi dan penyesuaian tarif Tol dilakukan oleh Menteri setiap 2 (dua) tahun sekali berdasarkan:
a. pengaruh laju inflasi; dan
b. evaluasi terhadap pemenuhan SPM Jalan Tol.

(2) Perhitungan penyesuaian tarif Tol berdasarkan pengaruh laju inflasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan formula sebagai berikut: tarif baru = tarif lama (1 + inflasi).

Tak hanya itu, pada Pasal 84 beleid yang sama juga mencantumkan penjelasan tentang ketentuan evaluasi dan penyesuaian tarif tol yang bisa dilakukan karena beberapa hal:

a. pemenuhan pelayanan lalu lintas pada sistem jaringan Jalan Tol di wilayah tertentu dengan memperhatikan kapasitas Jalan Tol;
b. terdapat penambahan lingkup di luar rencana usaha yang mempengaruhi kelayakan investasi; dan/atau
c. terdapat kebijakan Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kelayakan investasi Jalan Tol.

Berikut merupakan rincian tarif pada jalan tol dalam kota Jakarta yang mengalami kenaikan:

Golongan I: Rp 11.000 yang semula Rp 10.500.
Golongan II: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500.
Golongan III: Rp 16.500 yang semula Rp 15.500.
Golongan IV: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500.
Golongan V: Rp 19.000 yang semula Rp 17.500.

NI MADE SUKMASARI | M. RIZKI YUSRIAL