TEMPO.CO, Solo - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengoperasikan kereta api (KA) Taksaka tambahan untuk mengantisipasi lonjakan jumlah penumpang saat momentum libur panjang Maulid Nabi Muhammad SAW. Kereta api itu akan dioperasikan untuk keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024 pada relasi Yogyakarta-Gambir (PP).

Manager Humas Daop 6 Yogyakarta Krisbiyantoro mengemukakan pemesanan tiket kereta api sudah dapat dilakukan di aplikasi Access by KAI, website kai.id, atau channel pemesanan tiket kereta api resmi lainnya.

"Pengoperasian KA Taksaka Tambahan ini untuk memberikan pelayanan yang optimal serta mengingat animo masyarakat yang tinggi pada perjalanan kereta api di relasi tersebut," ujar Krisbiyantoro kepada Tempo, Kamis, 12 September 2024.

KAI mengimbau masyarakat yang hendak membeli tiket kereta api untuk relasi tersebut agar dapat merencanakan perjalanan dengan baik supaya tidak kehabisan tiket kereta api yang diinginkan. Hal itu karena pada masa libur panjang akhir pekan atau long weekend, jumlah penumpang kereta api yang selalu tinggi baik keberangkatan ataupun kedatangan.

KAI Daop 6 mencatat jumlah keberangkatan sebanyak 15.159 penumpang pada Jumat, 13 September 2024, sebanyak 10.321 penumpang pada Sabtu, 14 September 2024, sebanyak 16.022 penumpang pada Minggu, 15 September 2024, dan 22.835 penumpang pada Senin, 16 September 2024. Krisbiyantoro memperkirakan jumlah ini akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Selanjutnya: Di samping itu, jumlah kedatangan penumpang kereta api jarak jauh....

<!--more-->

Di samping itu, jumlah kedatangan penumpang kereta api jarak jauh di Daop 6 juga cukup tinggi. Pada Kamis, 12 September ini, Daop 6 menerima kedatangan 18.755 penumpang, Jumat, 13 September 2024 sebanyak 22.112 penumpang, dan Sabtu, 14 September 2024 sebanyak 20.560 penumpang. Angka tersebut tentunya juga akan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

"Kami juga mengajak para pelanggan untuk memanfaatkan fasilitas water station yang menyediakan air yang layak untuk diminum karena telah lulus beragam uji kelayakan," ucap dia.

Krisbiyantoro memastikan KAI akan terus mendukung kampanye ataupun gerakan konservasi dan teknologi yang ramah lingkungan sebagai salah satu upaya peningkatan layanan terhadap pengguna jasa kereta api. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu langkah menghadirkan ekosistem transportasi kereta api terbaik bagi masyarakat Indonesia.

Berikut jadwal KA Taksaka Tambahan relasi Yogyakarta-Gambir (PP) keberangkatan Sabtu dan Minggu, 14 dan 15 September 2024.

1. KA (7001A) rute Yogyakarta-Gambir berangkat pukul 05.50 WIB dan tiba pukul 13.17 WIB.

2. KA (7002A) rute Gambir-Yogyakarta berangkat pukul 18.40 WIB dan tiba pukul 02.10 WIB.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengkaji wacana subsidi tiket KRL berbasis NIK. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut segera menggelar rapat terkait skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal itu disampaikan Menhub Budi di Jakarta, Jumat 6 September 2024.

Sebelumnya, Budi menyebut pemberian subsidi berbasis NIK untuk KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana. "Itu belum, masih wacana," kata Budi Karya di Jakarta, Kamis 29 Agustus 2024, dikutip dari Antara.

Budi mengakui memang sedang dilakukan studi, agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi. Namun, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Menurut Dosen Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung (ITB), Yoga Permana, kebijakan subsidi KRL berbasis NIK tersebut sangat merugikan bagi kelas menengah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Diskusi Publik INDEF bertajuk Kelas Menengah Turun Kelas secara daring pada Senin, 9 September 2024.

Menurut Yoga, subsidi KRL berbasis NIK menjadi bantalan kelas menengah. Ia pun menyoroti kondisi keuangan dan pendapatan kelas menengah yang tidak seberapa. Dengan diterapkannya subsidi KRL tersebut, membuat kelas menengah harus berpikir keras untuk menghemat biaya transportasi.

“Jadi tarif KRL ini jadi bantalan kelas menengah. Jangan sampailah dibuat satu sistem yang ribet pakai NIK. Saya tidak setuju, yang malah mempersulit dan buat kelas menengah jadi rapuh,” kata Yoga.

Yoga pun berpendapat bahwa seharusnya pemerintah bisa meniru skema negara lain yang memperbolehkan masyarakat secara mandiri untuk mendaftar jika ingin mendapatkan subsidi. “Masyarakat registrasi sendiri, bukan dengan menggunakan NIK,” kata Yoga.

Di acara yang sama, Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listyanto, mengatakan subsidi KRL kemungkinan besar akan diikuti dengan naiknya tarif KRL. Baginya hal tersebut semakin menekan daya beli kelas menengah. “Kelas menengah bisa semakin terpuruk. Wacana subsidi berbasis NIK ini kurang tepat saat kelas menengah sedang menghadapi kesulitan,” kata Eko dalam diskusi tersebut.

Selain itu, Eko juga menyoroti bingungnya masyarakat kelas menengah akibat kebijakan pemerintah yang tidak padu satu dengan yang lain. Ia mencontohkan dengan isu naiknya subsidi KRL berbasis NIK, justru pemerintah juga mewacanakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

“Ada masalah ketidaktepatan subsidi BBM, sekarang di KRL ada isu yang sama. Masyarakat mau beralih ke mana jika BBM dibatasi, publik diharapkan menggunakan transportasi umum, tetapi transportasinya juga diperketat?” ujarnya.

Eko pun mengatakan bahwa carut marutnya kebijakan yang tumpang tindih bagi kelas menengah itu akibat dari absennya koordinasi di ranah pengambil kebijakan.

Dilansir dari laman Indef, Eko pun mengungkapkan bahwa masyarakat semakin pesimis terhadap kondisi ekonomi, terlihat dari perlambatan konsumsi, penurunan PMI manufaktur, dan deflasi. Indeks ekspektasi konsumen juga turun terkait penghasilan, lapangan kerja, dan kegiatan usaha. Eko menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan harga barang, meningkatkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), melindungi industri padat karya, dan mengakhiri tren suku bunga tinggi guna mendorong sektor riil dan UMKM.

ANANDA RIDHO SULISTYA | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat transportasi, yang juga Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang mengkritisi rencana pemerintah menaikkan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Ia menilai langkah tersebut bukan kebijakan yang tepat.

Pasalnya, layanan KRL merupakan public service obligation (PSO) atau kewajiban pelayanan publik. Deddy menuturkan, pemerintah memberikan pelayanan KRL sebagai imbal balik karena masyarakat sudah membayar pajak. PSO, kata dia, juga berbeda dengan subsidi yang menyasar kelompok masyarakat tertentu.

"Lagipula, yang namanya transportasi umum ya tarifnya umum," kata Deddy kepada Tempo, Rabu, 11 September 2024.

Deddy juga mengatakan pembedaan tarif KRL berdasarkan NIK bisa memicu konflik antarpenumpang. Selama ini, penumpang sudah saling berebut kursi lantaran ketersediannya yang tidak sebanding dengan jumlah penumpang. Menurutnya, konflik semacam itu akan semakin besar jika pemerintah menaikkan KRL berbasis NIK.

"Penumpang yang membayar mahal pasti akan merasa lebih berhak mendapat kursi," ujar Deddy. "Secara hukum bisnis memang tidak salah. Tapi kan tidak seperti itu."

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari data di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR. Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bersifat wacana.

Selanjutnya: Menurut Budi Karya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL...

<!--more-->

Menurut Budi Karya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL dengan skema baru ini. Namun, Budi Karya tidak memungkiri Kemenhub sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan masyarakat yang berhak menerima.

Kendati demikian, wacana tersebut kadung ramai dan membuat KRL Mania gelisah. Musababnya, masih ada potensi kebijakan tersebut diterapkan di waktu mendatang. Ketua Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata juga khawatir skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut PSO KRL.

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti. "Ini bisa menghajar ekonomi juga, karena masyarakat akan memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi."

Oleh karena itu, KRL Mania menolak rencana kenaikan tarif berbasis NIK. Alih-alih menaikkan tarif KRL, Gusti berharap pemerintah berbenah. Menurutnya, perlu ada pembenahan dan peningkatan layanan. Misalnya, meningkatan headway atau jarak waktu kedatangan dan keberangkatan KRL, terutama pada jam-jam sibuk.

"Di rush hour atau jam-jam biasanya, harusnya (headway) tetap lima menit," ujar Gusti. "Infrastruktur di stasiun juga perlu dibenahi karena sering ada kerusakan tapi penangannnya lama hingga viral."

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kabinet gemuk pimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto pada periode mendatang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan memperumit birokrasi.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menanggapi kabar yang santer beredar bahwa kabinet Prabowo akan diisi oleh 44 menteri.

“Menambah kementerian itu kan, artinya menambah belanja pegawai dan belanja barang,” kata Bhima kepada Tempo lewat sambungan telepon pada Kamis, 12 September 2024. Ia menyinggung belanja pegawai dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang tercatat meningkat. “Beban fiskal untuk belanja lembaga sudah sangat berat.”

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan total Rp 513,22 triliun untuk belanja pegawai kementerian/lembaga. Jumlah tersebut meningkat 11,36 persen dibandingkan total belanja pegawai senilai Rp 460,86 triliun pada 2024. Sementara itu, belanja barang direncanakan dengan jumlah Rp 342,6 triliun, turun 27,50 persen dari outlook tahun ini sebesar Rp436,8 triliun.

Bhima lantas mempertanyakan tujuan rencana Prabowo menambah kementerian dan badan baru di masa kepemimpinannya nanti. Menurut ekonom itu, program-program yang ingin dijalankan dapat bergerak di bawah kementerian dan lembaga yang sudah ada. Misal, program makanan bergizi gratis bisa dijalankan oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Kabinet gemuk, katanya, juga bakal mempersulit koordinasi dan proses birokrasi. Ia menambahkan masyarakat juga perlu berhati-hati akan rencana Prabowo memecah Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara (BPN), yang akan dibentuk untuk mengurusi penerimaan negara dari pajak, bea cukai dan nonpajak.

“Itu juga bukan mempersingkat birokrasi, justru makin memperumit karena pendapatan dan belanja ini kan jadi satu hal yang sangat tidak terpisahkan,” ujarnya.

Selanjutnya: Bhima berpendapat jika kondisi ekonomi negara sedang kurang bagus....

<!--more-->

Bhima berpendapat jika kondisi ekonomi negara sedang kurang bagus, maka seharusnya APBN mampu menstimulus perekonomian lewat bentuk insentif atau subsidi, bukan justru digunakan untuk belanja badan baru. Pasalnya, negara sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi mulai dari rasio pajak rendah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Prabowo sempat menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. “Ini (penambahan kementerian atau badan) justru akan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi Prabowo yang ambisius sampai lima tahun ke depan,” kata Bhima.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang stagnan berkisar pada angka 5 persen, berdasarkan data Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Rasio pajak negara dari 1972-2023 cenderung menurun dan rendah, terakhir pada angka 10 persen pada 2023, menurut data Kementerian Keuangan. Pajak penerimaan negara pun hanya 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target hanya tercapai pada 2021, 2022, dan 2023.

Rasio utang terhadap PDB sekitar 38 persen tahun ini, menurut data Kementerian Keuangan, dengan kenaikan tiga kali lipat di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti pun menilai investasi sedang tidak ramah pada penciptaan lapangan pekerjaan. Esther mengatakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada 12 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kabinet gemuk pimpinan presiden terpilih Prabowo Subianto pada periode mendatang akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan memperumit birokrasi.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menanggapi kabar yang santer beredar bahwa kabinet Prabowo akan diisi oleh 44 menteri.

“Menambah kementerian itu kan, artinya menambah belanja pegawai dan belanja barang,” kata Bhima kepada Tempo lewat sambungan telepon pada Kamis, 12 September 2024. Ia menyinggung belanja pegawai dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025 yang tercatat meningkat. “Beban fiskal untuk belanja lembaga sudah sangat berat.”

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN 2025, pemerintah mengalokasikan total Rp 513,22 triliun untuk belanja pegawai kementerian/lembaga. Jumlah tersebut meningkat 11,36 persen dibandingkan total belanja pegawai senilai Rp 460,86 triliun pada 2024. Sementara itu, belanja barang direncanakan dengan jumlah Rp 342,6 triliun, turun 27,50 persen dari outlook tahun ini sebesar Rp436,8 triliun.

Bhima lantas mempertanyakan tujuan rencana Prabowo menambah kementerian dan badan baru di masa kepemimpinannya nanti. Menurut ekonom itu, program-program yang ingin dijalankan dapat bergerak di bawah kementerian dan lembaga yang sudah ada. Misal, program makanan bergizi gratis bisa dijalankan oleh Kementerian Pertanian atau Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas).

Kabinet gemuk, katanya, juga bakal mempersulit koordinasi dan proses birokrasi. Ia menambahkan masyarakat juga perlu berhati-hati akan rencana Prabowo memecah Kementerian Keuangan dan Badan Penerimaan Negara (BPN), yang akan dibentuk untuk mengurusi penerimaan negara dari pajak, bea cukai dan nonpajak.

“Itu juga bukan mempersingkat birokrasi, justru makin memperumit karena pendapatan dan belanja ini kan jadi satu hal yang sangat tidak terpisahkan,” ujarnya.

Selanjutnya: Bhima berpendapat jika kondisi ekonomi negara sedang kurang bagus....

<!--more-->

Bhima berpendapat jika kondisi ekonomi negara sedang kurang bagus, maka seharusnya APBN mampu menstimulus perekonomian lewat bentuk insentif atau subsidi, bukan justru digunakan untuk belanja badan baru. Pasalnya, negara sedang menghadapi berbagai masalah ekonomi mulai dari rasio pajak rendah hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Prabowo sempat menyatakan optimismenya bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. “Ini (penambahan kementerian atau badan) justru akan menghambat pencapaian pertumbuhan ekonomi Prabowo yang ambisius sampai lima tahun ke depan,” kata Bhima.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang stagnan berkisar pada angka 5 persen, berdasarkan data Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Rasio pajak negara dari 1972-2023 cenderung menurun dan rendah, terakhir pada angka 10 persen pada 2023, menurut data Kementerian Keuangan. Pajak penerimaan negara pun hanya 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target hanya tercapai pada 2021, 2022, dan 2023.

Rasio utang terhadap PDB sekitar 38 persen tahun ini, menurut data Kementerian Keuangan, dengan kenaikan tiga kali lipat di masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti pun menilai investasi sedang tidak ramah pada penciptaan lapangan pekerjaan. Esther mengatakan hal itu dalam diskusi publik bertajuk “Moneter dan Fiskal Ketat, Daya Beli Melarat” pada 12 September 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis pada Kamis, 12 September 2024, dimulai dari agenda undangan ICW ke Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi dugaan gratifikasi jet pribadi yang dibatalkan sepihak.

Berikutnya ada berita tentang gejolak di internal PT Timah Tbk dan Celios yang menilai IKN bakal jadi produk gagal. Lalu ada berita tentang 77 auditor BPKP mengwasi akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara dan bos Bulog yang baru menyebut momen penyerapan gabah saat ini menjadi penting untuk mendukung program makan bergizi gratis.

Kelima berita itu terpantau paling banyak diakses oleh para pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co. Berikut ringkasan lima berita trending tersebut.

1. Undang Kaesang Klarifikasi Soal Private Jet, Agenda ICW Dibatalkan Sepihak oleh Penyedia Tempat

Agenda diskusi terbuka yang diadakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dibatalkan sepihak oleh manajemen penyedia tempat. Agenda bertajuk Marah-Marah Kepada Private Jet & Fufufafa tersebut diketahui mengundang Kaesang Pangarep untuk hadir memberikan klarifikasinya di hadapan publik.

“Betul acara tersebut dibatalkan secara sepihak oleh venue,” terang Yassar, peneliti ICW ketika dihubungi pada Kamis, 12 September 2024.

Pembatalan sepihak tersebut menurut Yassar karena pihak penyedia tempat menganggap agenda kegiatan yang akan digelar oleh ICW tersebut rawan dengan provokasi dan mengganggu keamanan serta ketertiban. ICW sendiri dalam poster diskusi publik tersebut mengundang Kaesang Pangarep dan Komisioner KPK, Alexander Marwata terkait isu gratifikasi dalam penggunaan private jet. “Kalau berani datang,” bunyi poster tersebut.

Simak lebih jauh tentang ICW undang Kaesang untuk klarifikasi di sini.

<!--more-->

2. Internal PT Timah Kembali Bergejolak, Konflik Karyawan Berujung Pencopotan Paksa Ketua Umum IKT

Belum usai kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah, kondisi internal PT Timah Tbk. kembali bergejolak dengan adanya konflik antar pengurus Ikatan Karyawan Timah (IKT).

Konflik tersebut berujung digelarnya Musyawarah Luar Biasa (Muslub) untuk mencabut mandat Irfan Yuliandi sebagai Ketua Umum IKT periode 2023-2026 yang digelar di Swiss-Belhotel Pangkalpinang, Rabu, 11 September 2024.

Muslub tersebut digelar atas ketidakpuasan karyawan PT Timah terhadap kepimpinan Irfan Yuliandi. Sembilan dari 10 ketua pengurus wilayah IKT sepakat menunjuk ketua pengurus wilayah IKT Kota Pangkalpinang Riki Febriansyah sebagai Pelaksana Harian (Plh) ketua umum IKT.

Simak lebih jauh tentang gejolak konflik internal di PT Timah di sini.

3. Celios Sebut IKN Berpotensi Jadi Produk Gagal

Central of Economic and Law Studies (Celios) memprediksi Ibu Kota Nusantara (IKN) akan menjadi warisan produk gagal dari era pemerintahan Jokowi. Skenario yang dibuat Celios menunjukkan IKN berpotensi gagal.

“Semua skenario yang kita coba, pada dasarnya IKN ini akan beresiko gagal,” jelas peneliti Celios, Achmad Hanif Imaduddin dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Hanif, sudah banyak permasalahan muncul sejak proses pembangunan IKN dimulai. Mulai dari pengesahan UU IKN di tengah penurunan pendapatan negara akibat Pandemi COVID-19 dan stagnansi pertumbuhan ekonomi. Hingga pendanaan yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena belum adanya investor utama yang membantu pembiayaan. “Sampai saat ini kita belum menemukan satu investor swasta yang mumpuni untuk membiayai atau mendukung pembangunan ini,” tambahnya.

Simak lebih jauh tentang IKN berpotensi jadi produk gagal di sini.

<!--more-->

4. BPKP Kirim 77 Auditor Awasi Akuntabilitas PON Aceh-Sumatera Utara

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengirim 77 auditor untuk mengawal akuntabilitas dan tata kelola Pekan Olahraga Nasional (PON) di Aceh dan Sumatera Utara yang berlangsung pada 9-20 September 2024. Fokus utama para auditor adalah memonitor game time sepanjang penyelenggaraan PON.

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Polhukam PMK), Iwan Taufiq, mengatakan, auditor dari BPKP Pusat berjumlah 14 orang. Sementara sisanya, berasal dari BPKP Aceh 41 orang dan Sumatera Utara 22 orang.

Iwan berharap penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut Tahun 2024 dapat meraih empat sukses yakni sukses prestasi, penyelenggaraan, ekonomi, dan sukses administrasi.

Simak lebih jauh tentang 77 auditor BPKP dikirim untuk audit PON Aceh-Sumatera Utara di sini.

5. Bos Bulog soal Program Makan Bergizi Gratis: Penyerapan Gabah Penting, Kemitraan di Era Modern Tak Bisa Ditawar Lagi

Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan instansinya siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini direncanakan akan dimulai pada tahun depan dengan anggaran Rp 71 triliun.

“Peran Bulog itu harus betul-betul mendukung program Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) di makan gratis ini,” kata Wahyu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu menjelaskan, pemerintah telah membentuk instansi yang diperlukan untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Tugas Bulog, kata dia, di aspek kesediaan dan stok beras. Karena itu, dia menyebut momen penyerapan gabah saat ini menjadi penting.

Simak lebih jauh tentang Bulog dukung program makan bergizi gratis lewat penyerapan gabah di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Susu ikan tiba-tiba populer, setelah muncul dalam uji coba makan bergizi gratis sebagai pengganti susu sapi. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan minuman protein ini adalah salah satu produk turunan dari hidrolisat protein ikan (HPI) yang diolah dan disajikan menyerupai susu.

Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Budi Sulistiyo, mengatakan, nama susu ikan adalah branding dari inovasi produk turunan HPI agar mudah dikenal dan dikonsumsi masyarakat. "Jadi bukan dalam arti susu yang sebenarnya, melainkan susu analog hasil dari HPI," ujar Budi di Jakarta, Kamis, 12 September 2024.

HPI adalah ekstrak protein ikan hasil penelitian tim bioteknologi Litbang KKP tahun 2017 dengan memanfaatkan ikan rendah ekonomi seperti petek, selar, tamban, dan belok. Industri ini akan menjadi faktor penting pemicu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

HPI, lanjut dia, menjadi upaya peningkatan asupan protein harian masyarakat yang saat ini baru berada di angka 62,3 gram/kapita/hari masih di bawah rata-rata di negara ASEAN dan bahkan jauh dibanding negara maju yang lelah melampaui 100 gram/kapita/hari.

HPI yang menjadi bahan baku utama susu ikan, memiliki karakteristik multifungsi dan praktis, sehingga dapat mendorong terciptanya inovasi produk pangan lokal unggulan lainnya melalui fortifikasi bahan makanan dan minuman. KKP juga beberapa kali memamerkan demo penggunaan HPI pada jajanan seperti cookies, cilok, kue sus, roti gambang dan aneka jenang yang semuanya tinggi protein.

"Jadi tidak hanya jadi minuman berprotein atau yang kita kenal dengan susu ikan, tapi HPI bisa digunakan sebagai bahan tambahan pangan ke beragam makanan sehari-hari," tuturnya.

Budi mengatakan, saat ini pabrik HPI sudah ada di Indramayu dengan kapasitas 30 ton/bulan susu ikan. Pabrik tersebut sudah berjalan dari tahun 2021. Di saat yang sama, KKP akan berkoordinasi dengan Bappenas mendorong replikasi di berbagai daerah pesisir di Indonesia sebagai program hilirisasi perikanan dan upaya penurunan angka stunting.

TEMPO.CO, Jakarta - KRL Mania menolak kenaikan tarif KRL berbasis nomor induk kependudukan (NIK). Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata mengatakan moda transportasi massal KRL merupakan transportasi umum untuk semua orang.

KRL, kata dia, bukan bantuan sosial sehingga penggunanya tidak perlu didata menggunakan NIK. "Kami berharap tidak ada diskriminasi tarif," kata Gusti kepada Tempo, Rabu, 11 Oktober 2024.

Kementerian Perhubungan sebelumnya menyatakan belum ada kenaikan tarif dalam waktu dekat. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menyebut wacana kenaikan tarif berbasis NIK masih dalam pembahasan.

Namun demikian, KRL Mania tetap gelisah lantaran masih ada potensi kebijakan kenaikan tarif KRL berbasis NIK berlaku di waktu mendatang. Gusti juga khawatir skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut public service obligation (PSO) KRL.

"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti. "Ini bisa menghajar ekonomi juga, karena masyarakat akan memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi."

Alih-alih menaikkan tarif KRL, Gusti berharap pemerintah berbenah dan meningkatkan layanan. Misalnya, memperpendek headway atau jarak waktu kedatangan dan keberangkatan KRL, terutama pada jam-jam sibuk.

"Baik saat rush hour maupun jam-jam biasanya, seharusnya (headway) tetap lima menit," ujar Gusti. "Infrastruktur di stasiun juga perlu dibenahi karena sering ada kerusakan tapi penangannnya lama hingga viral di media sosial."

Rencana kenaikan tarif KRL berbasis NIK muncul dari data di Buku Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR. Mengutip Antara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsisi tiket KRL berbasis NIK pada 2025 masih bersifat wacana.

Menurutnya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL dengan skema baru ini. Namun, Budi Karya tidak memungkiri pihaknya sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan masyarakat yang berhak menerima.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik atau Perum Bulog Wahyu Suparyono mengatakan instansinya siap mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan presiden terpilih Prabowo Subianto. Program ini direncakan akan dimulai pada tahun depan dengan anggaran Rp 71 triliun.

“Peran Bulog itu harus betul-betul mendukung program Pak Presiden Terpilih (Prabowo Subianto) di makan gratis ini,” kata Wahyu saat ditemui di gedung DPR, Senayan, Kamis, 12 September 2024.

Wahyu menjelaskan, pemerintah telah membentuk instansi yang diperlukan untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Tugas Bulog, kata dia, di aspek kesediaan dan stok beras. Karena itu, dia menyebut momen penyerapan gabah saat ini menjadi penting.

Karena itu, Bayu menyebut akan menggandeng mitra-mitra untuk mengoptimalkan penyerapan gabah. Kelompok yang akan ditemuinya antara lain Induk Koperasi Unit Desa (Inkud), Perpadi, dan asosiasi penggilingan besar serta kecil. Kerja sama juga akan dilaksanakan dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food. “Menurut saya kemitraan itu di era modern enggak bisa ditawar lagi,” kata dia.

Dukungan Bulog terhadap program ini tertuang dalam kesiapan memastikan kesediaan pasokan beras ketika diminta pemerintah. Ketika pemerintah memejnta pasokan segera diisi, saat itu juga Bulog akan bertindak. “Ini satu pekerjaan yang sangat mulia menurut saya,” kata dia.

Sedikit berbeda dengan Wahyu, Direktur Utama Perum Bulog yang baru saja dicopot, Bayu Krisnamurthi, pernah menyebut program makan bergizi gratis atau makan gratis yang dicanangkan Prabowo memerlukan manajemen luar biasa. Dia membandingkan program ini dengan program pembagian beras 10 kilogram beras dari cadangan beras pemerintah atau CBP.

“Kami menyalurkan 10 kg beras dalam keadaan kering dalam karung sebulan sekali itu saja sudah membutuhkan manajemen logistik yang luar biasa,” ujar Bayu dalam pertemuan dengan pemimpin dan redaktur media di Jakarta, dikutip Selasa, 23 Juli 2024.

Dibandingkan dengan program Bulog itu, Bayu mengatakan pengadaan makanan segar setiap hari akan menjadi tantangan manajemen yang luar biasa ekstra. Menurut dia, pembagian beras 10 kilogram tak ada apa-apanya dibanding program andalan Prabowo itu. “Tantangannya akan jauh lebih besar,” kata dia.

Dengan tim sinkronisasi Prabowo, Bayu mengatakan pernah beberapa kali berdiskusi ihwal makan gratis itu. Namun sampai saat ini, dia menyatakan belum ada gambaran tugas kepada Bulog untuk membantu pelaksanaan program itu. Dia hanya diminta tim presiden terpilih itu untuk menjaga pasokan beras di daerah-daerah. “Tidak terlibat langsung ke dalam program,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengalokasian dana untuk program ambisius pemerintahan Prabowo-Gibran, yaitu makan bergizi gratis masih menimbulkan polemik di masyarakat. Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Iskandar, menyatakan kontroversi muncul karena dana untuk program tersebut disebut-sebut bakal diambil dari 20 persen dana mandatory spending sektor pendidikan.

“Yang terjadi hanya utak-atik anggaran yang sedikit itu. Jadi kalau bicara program makan bergizi gratis akan dialihkan ke pendidikan dan itu dianggap bagian dari 20 persen alokasi untuk pendidikan,” kata Media dalam diskusi publik dan peluncuran riset bertajuk Tantangan Pemulihan Ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran: 10 Lubang Fiskal Warisan Joko Widodo pada Kamis, 12 September 2024.

Padahal menurut dia, tak sedikit masyarakat memandang program tersebut sebagai bagian dari kebijakan kesehatan, bukan kebijakan pendidikan. Selain itu, ia juga menyoroti kemungkinan banjirnya impor daging maupun susu untuk mewujudkan program tersebut.

Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut juga menyinggung soal banyaknya janji politik Prabowo-Gibran yang memiliki embel-embel gratis. Mulai dari program makan siang gratis, pendidikan gratis, hingga beasiswa gratis untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Ambisi ini luar biasa, tapi ketika ambisinya luar biasa dan tidak berkaca dan tidak menapak dari kondisi hari ini, maka itu sepertinya hanya akan menjadi angan-angan,” katanya.

Senada dengan Wahyu, peneliti Celios lainnya, Achmad Hanif Imaduddin menegaskan bahwa tidak ada yang betul-betul gratis terkait sebuah kebijakan. Ketika seorang politisi menjanjikan sesuatu secara cuma-cuma kepada masyarakat, maka akan ada risiko atau pengorbanan di baliknya.

“Entah itu akan memangkas anggaran pendidikan atau akan menambah utang,” ucap Achmad dalam agenda yang sama.

Sebelumnya, diketahui bahwa mandatory spending untuk dana pendidikan sebesar 20 persen yang berasal dari belanja negara diusulkan untuk dikaji ulang. Usulan itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati yang menilai seharusnya anggaran pendidikan itu dialokasikan seusai dengan pendapatan negara, bukan belanja negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis IT dari ICT Institute Heru Sutadi menyoroti polemik akun Kaskus Fufufafa yang disinyalir milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang penuh dengan status kebencian dan homofobik ke pelbagai pihak.

“Siapa sebenarnya Fufufafa ada di tangan Menkominfo, karena Kominfo punya alat lengkap menelusuri jati diri Fufufafa,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 12 September 2024.

Heru menuturkan Kominfo seharusnya menelusuri server Kaskus untuk mengetahui akses, lokasi, serta waktu di mana akun Fufufafa aktif di Kaskus. Menurut dia, Kominfo bisa saja menelusuri IP Adress akun Fufufafa.

“Dari IP-nya akan ketahuan itu akses dari mana, apakah rumah atau ponsel, dan posisi di mana. Dari IP juga akan bisa didapat data siapa yang berlanggan LAN internet rumah atau ponsel dimaksud,” kata Heru.

Kominfo, kata Heru, punya akses memasuki semua pihak terkait, baik Kaskus, penyelenggara internet, dan lain-lain. “Tinggal kemauan dan dirasa penting atau tidak mengungkap jati diri Fufufafa. Kalau misal menyebut bukan si A, artinya Kominfo sudah memegang data bahwa pelaku si B atau si C,” katanya.

Sebab itu, ia meminta agar Menkominfo Budi Arie Setiadi membukanya secara terang benderang dan jujur siapa pemilik akun Fufufafa. “Tentu saja harus berbasis data temuan. Muncul di X kan ada yang mendorong dan kemudian viral di media sosial,” ujarnya.

Sementara Budi Arie menegaskan akun Kaskus Fufufafa bukan milik anak sulung Presiden Jokowi.

“Enggak, bukan (milik Gibran). Saya jelasin di DPR ya. Bukan. Nanti lagi dicari, pasti ketahuan. Yang pasti bukan punya Mas Gibran,” kata Budi Arie kepada awakmedia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Budi Arie, timnya di Kominfo tengah mengecek dan menyimpulkan sementara akun Fufufafa bukan milik anak sulung Presiden Jokowi.

“Ada dari tim melakukan pengecekan. Nanti kami umumkan kalau ketahuan siapa yang punya (akun Fufufafa). Tapi yang pasti bukan punya mas Gibran. Lagi dikerjakan. Lagi ditelusuri,” kata Budi.

Temuan terbaru merebak di akun X @kiqi01 mengunggah informasi tentang Fufufafa yang mengomentari sebuah utasan Kaskus pada 13 Juni 2014. Dalam unggahan di Kaskus itu tertulis Andi Arief: Jokowi 'Sembunyikan' Anak Pertamanya. Akun Fufufafa menyambut pernyataan itu dengan mengatakan dirinya tak bersembunyi.

"sini lo nj*ng gw gak ngumpet," balas akun Kaskus Fufufafa. Kian menjadi sorotan setelah dibagikan kembali oleh akun X @kafiradikalis. Namun, Budi Arie tetap mengatakan akun Fufufafa bukan milik Gibran.

TEMPO.CO, Jakarta - Analis IT dari ICT Institute Heru Sutadi menyoroti polemik akun Kaskus Fufufafa yang disinyalir milik Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka yang penuh dengan status kebencian dan homofobik ke pelbagai pihak.

“Siapa sebenarnya Fufufafa ada di tangan Menkominfo, karena Kominfo punya alat lengkap menelusuri jati diri Fufufafa,” kata dia saat dihubungi, Kamis, 12 September 2024.

Heru menuturkan Kominfo seharusnya menelusuri server Kaskus untuk mengetahui akses, lokasi, serta waktu di mana akun Fufufafa aktif di Kaskus. Menurut dia, Kominfo bisa saja menelusuri IP Adress akun Fufufafa.

“Dari IP-nya akan ketahuan itu akses dari mana, apakah rumah atau ponsel, dan posisi di mana. Dari IP juga akan bisa didapat data siapa yang berlanggan LAN internet rumah atau ponsel dimaksud,” kata Heru.

Kominfo, kata Heru, punya akses memasuki semua pihak terkait, baik Kaskus, penyelenggara internet, dan lain-lain. “Tinggal kemauan dan dirasa penting atau tidak mengungkap jati diri Fufufafa. Kalau misal menyebut bukan si A, artinya Kominfo sudah memegang data bahwa pelaku si B atau si C,” katanya.

Sebab itu, ia meminta agar Menkominfo Budi Arie Setiadi membukanya secara terang benderang dan jujur siapa pemilik akun Fufufafa. “Tentu saja harus berbasis data temuan. Muncul di X kan ada yang mendorong dan kemudian viral di media sosial,” ujarnya.

Sementara Budi Arie menegaskan akun Kaskus Fufufafa bukan milik anak sulung Presiden Jokowi.

“Enggak, bukan (milik Gibran). Saya jelasin di DPR ya. Bukan. Nanti lagi dicari, pasti ketahuan. Yang pasti bukan punya Mas Gibran,” kata Budi Arie kepada awakmedia di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat pada Kamis, 12 September 2024.

Menurut Budi Arie, timnya di Kominfo tengah mengecek dan menyimpulkan sementara akun Fufufafa bukan milik anak sulung Presiden Jokowi.

“Ada dari tim melakukan pengecekan. Nanti kami umumkan kalau ketahuan siapa yang punya (akun Fufufafa). Tapi yang pasti bukan punya mas Gibran. Lagi dikerjakan. Lagi ditelusuri,” kata Budi.

Temuan terbaru merebak di akun X @kiqi01 mengunggah informasi tentang Fufufafa yang mengomentari sebuah utasan Kaskus pada 13 Juni 2014. Dalam unggahan di Kaskus itu tertulis Andi Arief: Jokowi 'Sembunyikan' Anak Pertamanya. Akun Fufufafa menyambut pernyataan itu dengan mengatakan dirinya tak bersembunyi.

"sini lo nj*ng gw gak ngumpet," balas akun Kaskus Fufufafa. Kian menjadi sorotan setelah dibagikan kembali oleh akun X @kafiradikalis. Namun, Budi Arie tetap mengatakan akun Fufufafa bukan milik Gibran.