TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno mengatakan saat ini 70 persen pengguna Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah orang yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan jenis bahan bakar subsidi. Menurutnya, adanya perampasan hak dalam bahan bakar subsidi itu merupakan bagian dari pemborosan.

Lebih lanjut, Eddy mengungkapkan jika penggunaan bahan bakar bersubsidi yang tidak tepat sasaran, maka anggarannya dapat dialokasikan menjadi pemanfaatan sektor ekonomi pembangunan lainnya.

"Boleh dikatakan sekarang 70 persen dari pengguna BBM bersubsidi adalah mereka yang tidak berhak. Jadi artinya ada pemborosan dari BBM bersubsidi itu, padahal kalau anggaran itu bisa dihemat dan dipergunakan untuk sektor pembangunan ekonomi lainnya ya tentukan itu bisa sangat bermanfaat," jelas Eddy saat ditemui wartawan di Auditorium Mega Bank Jakarta pada, Rabu, 11 September 2024.

Sementara itu, Eddy menilai bahwa saat ini tidak ada penimbunan terkait BBM bersubsidi itu. Hal tersebut, kata dia, isu penimbunan BBM bersubsidi disebabkan sering terjadinya jenis bahan bakar Pertalite dan Solar yang kerap habis di beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU.

"Kalau penimbunan saya kira aparat penegak hukum langsung bergerak kalau Pertamina distribusinya itu tentu pasti akan lancar, kalau ada laporan ke kami pasti kami akan melakukan pemanggilan terhadap Pertamina untuk meminta masukan Pertamina dalam hal ini," kata Eddy.

Menurut Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN), ia tidak melihat adanya unsur kesengajaan penimbunan BBM bersubsidi yang dilakukan oleh pihak Pertamina. Meskipun demikian, Eddy menegaskan adanya penimbunan itu selalu terjadi, namun dilakukan secara sporadis atau tidak dilakukan secara umum.

"Tetapi kami tidak melihat seperti itu, tetapi secara sporadis ada, tetapi saya tidak melihat bahwa ada kesengajaan untuk membatasi Pertalite kedepannya," ungkapnya.

Eddy mengklaim bahwa saat ini masyarakat juga membeli jenis bahan bakar non-subsidi. Ia mengatakan jenis bahan bakar itu yakni Pertamax.

Meskipun demikian, Eddy mengungkapkan masyarakat yang menggunakan jenis bahan bakar Pertamax, adalah pengguna yang memahami kapasitas konsumsi kendaraannya. Ia menilai bahwa jenis bahan bakar Pertamax nantinya tidak mengalami lonjakan harga yang signifikan.

"Jangan salah juga ya bahwa Pertamax itu juga sekarang cukup dibeli oleh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki kendaraan yang memang hanya bisa mengkonsumsi BBM Pertamax. Sehingga nanti kedepannya juga saya kira lonjakannya tidak akan terlalu signifikan," ujar Eddy.

Eddy menilai bahwa jika lonjakan harga yang akan terjadi bisa dilakukan apabila sosialisasi yang dilakukan secara tepat. Sehingga, kata dia, kebijakan terhadap kenaikan harga BBM nantinya dapat diterima oleh masyarakat dengan baik.

"Apalagi kalau sosialisasinya itu dilaksanakan secara baik, yang paling penting sosialisasinya jangan sampai kebijakan yang bertujuan baik itu menjadi buruk hanya karena sosialisasinya itu tidak tuntas," Imbuhnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS 2024 resmi ditutup Senin lalu pukul 23.59 WIB, dengan sejumlah instansi masih mengalami sepi peminat.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memastikan kelancaran proses seleksi di seluruh instansi, termasuk yang kekurangan pelamar.

Beberapa instansi pusat dan daerah mencatat jumlah pelamar yang rendah, seperti Pemerintah Kota Gorontalo dengan hanya 13 pelamar untuk 5 formasi, dan Pemerintah Kabupaten Bangli dengan 19 pelamar untuk 9 formasi. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses rekrutmen, yang menuntut penanganan keluhan lebih intensif.

Anas meminta BKN mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan strategi complaint handling di setiap kantor pusat, regional, maupun unit pelaksana teknis (UPT).

“Perlu pusat informasi atau crisis center yang disiapsiagakan di setiap titik kantor BKN, baik online maupun offline, guna menangani keluhan masyarakat terkait CPNS, PPPK, dan non-ASN,” ujarnya, Selasa, 10 September 2024.

Ia juga menekankan pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas untuk menjawab pertanyaan dari pelamar. Dengan keluhan yang lebih mungkin muncul dari instansi sepi peminat, Anas berharap langkah ini bisa memperlancar proses rekrutmen CASN 2024 di seluruh wilayah.

Berdasarkan informasi resmi dari akun Instagram @bkngoidofficial, berikut adalah data statistik instansi dengan pelamar paling sedikit CPNS 2024 per 9 September 2024.

10 Instansi Pusat Sepi Peminat

• Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: 65 formasi, 380 pelamar.
• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: 61 formasi, 440 pelamar.
• Setjen KOMNAS HAM: 38 formasi, 459 pelamar.
• Sekretariat Jenderal MPR: 25 formasi, 505 pelamar.
• Badan Riset dan Inovasi Nasional: 500 formasi, 486 pelamar.
• Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: 53 formasi, 842 pelamar.
• Setjen WANTANNAS: 64 formasi, 885 pelamar.
• Badan Nasional Penanggulangan Terorisme: 194 formasi, 972 pelamar.
• Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial: 145 formasi, 1.034 pelamar.
• Badan Informasi Geospasial: 82 formasi, 1.184 pelamar.

10 Instansi Daerah Sepi Peminat

• Pemerintah Kota Gorontalo: 5 formasi, 13 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Bangli: 9 formasi, 19 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Purworejo: 17 formasi, 39 pelamar.
• Pemerintah Kota Tanjungpinang: 15 formasi, 50 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Bondowoso: 27 formasi, 58 pelamar.
• Pemerintah Kota Tidore Kepulauan: 51 formasi, 62 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Pohuwato: 41 formasi, 84 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat: 23 formasi, 141 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat: 10 formasi, 164 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan: 6 formasi, 173 pelamar.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan (BS LPS) mengatakan ada tiga konteks yang menjadi dasar bagi mereka dalam melakukan supervisi terhadap kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketiganya adalah resolusi, asuransi, dan operasional.

“Kami bagi tiga (penilaian), ada konteks resolusi, konteks asuransi, dan konteks operasional,” ujar anggota BS LPS, Farid Azhar Nasution dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu, 11 September 2024.

Untuk konteks resolusi, BS LPS menilai kinerja LPS sudah cukup baik. Salah satu contohnya adalah penyehatan yang dilakukan terhadap Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Indramayu lewat skema investasi dari Bank BJB yang kemudian dikonversi menjadi modal inti.

Kemudian dalam konteks asuransi, BS LPS mengaku masih terus mendorong LPS untuk dapat membuat regulasi yang sesuai. Hal ini menyangkut Peraturan OJK yang menyangkut ketentuan penambahan modal.

“Kami melihat disini LPS belum cukup siap sepertinya,” ucap Farid melanjutkan.

Konteks terkait asuransi ini sendiri merupakan tugas baru bagi LPS. Oleh karenanya BS LPS mengatakan akan ikut membantu dan mendampingi LPS dalam melakukan perumusan kebijakan terkait hal ini.

“Tantangan ke depan kita adalah karena LPS punya tugas baru tadi di asuransi,” ujarnya.

Tugas BS LPS dalam melakukan pengawasan terhadap LPS sendiri diamanatkan lewat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). BS LPS menjadi lembaga think tank DPR dalam melakukan supervisi terhadap LPS.

TEMPO.CO, Jakarta -Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil disingkat CPNS tahun 2024 telah resmi ditutup pada 10 September 2024 pukul 23.59 WIB. Namun, terdapat pengecualian bagi dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Agama (Kemenag), yang diberikan perpanjangan waktu pendaftaran.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto, perpanjangan waktu untuk Kemendikbudristek akan berlangsung hingga 13 September 2024, sementara pendaftaran di Kemenag ditutup pada 14 September 2024.

Hal ini diumumkan berdasarkan Surat Pengumuman Sekjen Kemendikbudristek Nomor: 21765/A.A3/KP.01.01/2024 dan Surat Pengumuman Sekjen Kemenag Nomor: P-3103/SJ/B.II.1/KP.00.1/08/2024.

Haryomo juga mengimbau calon pelamar agar tidak menunggu hingga batas akhir pendaftaran untuk menghindari kendala teknis pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

"Kami khawatir ada bottleneck jika pelamar menumpuk di injury time," jelas Haryomo.

Pendaftaran yang padat di akhir periode memang sering menyebabkan gangguan sistem, sehingga calon pelamar diharapkan melakukan submit lebih awal untuk mencegah masalah tersebut.

Menurut informasi resmi pada instagram @bkngoidofficial, berikut ini adalah data statistik pelamar CPNS 2024, per tanggal 9 September 2024, yakni sehari sebelum mayoritas Instansi menutup pendaftaran.

Top 10 Instansi Pusat

• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia: 9.070 formasi, dan 541.647 pelamar.
• Kementerian Agama: 20.772 formasi, dan 287.683 pelamar.
• Kementerian Kesehatan: 8.607 formasi, dan 102.989 pelamar.
• Kejaksaan Agung: 9.694 formasi, dan 79.778 pelamar.
• Kementerian Komunikasi dan Informatika: 4.215 formasi, dan 82.136 pelamar.
• Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi: 12.843 formasi, dan 66.164 pelamar.
• Kementerian Pertahanan: 6.566 formasi, dan 42.830 pelamar.
• Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: 3.066 formasi, dan 41.812 pelamar.
• Kementerian Keuangan: 1.230 formasi, dan 36.927 pelamar.
• Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional: 1.206 formasi, dan 37.504 pelamar.

Top 10 Instansi Daerah

• Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta: 4.413 formasi, dan 41.369 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Sijunjung: 1.261 formasi, dan 29.871 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Jawa Timur: 2.314 formasi, dan 29.777 pelamar.
• Pemerintah Aceh: 681 formasi, dan 25.583 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Jawa Barat: 899 formasi, dan 23.886 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara: 1.509 formasi, dan 23.162 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Luwu Timur: 934 formasi, dan 21.138 pelamar.
• Pemerintah Kabupaten Tangerang: 500 formasi, dan 20.134 pelamar.
• Pemerintah Kota Surabaya: 680 formasi, dan 17.006 pelamar.
• Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): 2.571 formasi, dan 16.867 pelamar.

Total Jumlah Pendaftar CPNS: 3.670.943

Total Jumlah Submit: 2.701.673

Jumlah Verifikasi Memenuhi Syarat (MS): 1.378.016

Jumlah Verifikasi Tidak Memenuhi Syarat (TMS): 245.381

INFO BISNIS - Dalam upaya mewujudkan visi sebagai penyedia layanan telekomunikasi terdepan yang memajukan bisnis di Indonesia, Telkomsel, yang berperan sebagai mobileproduct powerhouse dari Telkom Group yang menawarkan berbagai solusi digital memanfaatkan teknologi broadband seluler terkini seperti 5G, IoT, AI, Cloud, Big Data Analytics, hingga solusi keamanan digital bagi pelanggan bisnis (B2B), telah meluncurkan kampanye terbaru bertajuk #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih. Melanjutkan fase-fase sebelumnya yang telah memperkenalkan berbagai solusi digital inovatif, pada tahap ini Telkomsel secara khusus mengangkat keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital untuk menghadapi berbagai misi bisnis mereka dengan memanfaatkan solusi dan teknologi terkini dari Telkomsel, Senin, 9 September 2024 lalu.

Mengambil inspirasi dari semangat Indonesia dalam menggerakkan inovasi yang membawa dampak positif nyata, khususnya bagi kegiatan bisnis di berbagai sektor, kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih menjadi manifestasi dari komitmen Telkomsel dalam mendukung pelaku bisnis untuk mengoptimalkan potensi mereka melalui implementasi teknologi digital yang handal, inklusif, dan adaptif. Selain itu, kampanye ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada pelanggan yang senantiasa menjadi partner setia Telkomsel untuk tetap tumbuh bersama melalui langkah berani mewujudkan kolaborasi yang berkelanjutan dengan fokus kepada dampak yang merata dan menyeluruh.

Direktur Planning & Transformation Telkomsel, Wong Soon Nam, menyatakan, "Dengan semangat menggerakkan inovasi, kami berkomitmen memastikan bahwa para pelanggan bisnis Telkomsel dapat mengoptimalkan potensi mereka dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih bukan hanya sekedar slogan, melainkan juga ajakan bagi bisnis dari berbagai sektor industri untuk berkolaborasi bersama menciptakan dampak positif, sejalan dengan semangat Indonesia untuk memberikan yang terbaik bagi kemajuan bangsa. Melalui kolaborasi yang mendukung kemajuan bersama di berbagai sektor bisnis, Telkomsel berharap dapat mendorong perubahan untuk mempercepat transformasi digital Indonesia, serta memperkuat ekosistem digital nasional secara inklusif dan berkelanjutan."

Di sektor perbankan, Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah berhasil mempercepat dan meningkatkan keamanan proses autentikasi pengguna secara signifikan dengan langkah berani penggunaan solusi Telco Verify untuk memastikan keamanan data nasabah di aplikasi BRImo. Di tengah maraknya tindak kejahatan siber, BRI dan Telkomsel telah memastikan keamanan data pengguna yang lebih baik, dan mempermudah verifikasi transaksi layanan dalam hitungan detik. Pemanfaatan solusi ini tidak hanya berdampak terhadap peningkatan efisiensi operasional BRI, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih aman dan nyaman bagi nasabah mereka.

Dalam contoh keberhasilan lainnya, mitra pengemudi Gojek telah merasakan dampak dan manfaat nyata kolaborasi bersama Telkomsel melalui kehadiran Paket Swadaya yang memberikan kuota internet berlimpah dengan harga terjangkau. Sebagai kustomisasi dari layanan konektivitas Telkomsel bagi pelanggan korporasi B2B yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, Paket Swadaya ini telah mendukung para mitra pengemudi untuk tetap terhubung dengan pelanggan Gojek. Lebih lanjut, dengan memanfaatkan layanan Communication-Platform-as-a-Service (CPaaS) Number Masking, Gojek telah meningkatkan privasi dan keamanan data pengguna dengan menyamarkan nomor telepon dalam setiap interaksi. Langkah berani ini tidak hanya memastikan komunikasi yang aman, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan data, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap platform Gojek.

Selain pada sektor perbankan dan transportasi, kolaborasi bersama Telkomsel juga telah berdampak terhadap keberhasilan Samsung menghadapi tantangan meningkatkan efisiensi aktfivitas beriklan mereka dengan solusi Digital Advertising (DigiAds) untuk strategi targeted messaging yang efektif. Melalui pemanfaatan solusi ini, Samsung sukses menyampaikan pesan pemasaran yang lebih personal dan efektif, menjangkau konsumen dengan kebutuhan dan minat yang selaras dengan produk mereka di berbagai wilayah secara tepat berdasarkan demografi dan geografi di seluruh Indonesia. Pendekatan yang terarah ini tidak hanya berhasil meningkatkan penjualan produk Samsung S24 Series secara signifikan, tetapi juga memberikan kontribusi luar biasa dengan meningkatkan return on ads spend hingga 32 kali.

Di sektor pertambangan, PT Putra Perkasa Abadi (PPA) telah mengimplementasikan solusi Smart Mining melalui Private Network dan IoT Intelligent Tank Monitoring System (INTANK). Solusi Private Network menghadirkan konektivitas yang aman dan stabil dengan latensi rendah yang konsisten, sehingga berdampak positif terhadap produktivitas dan optimalnya proses bisnis perusahaan dengan peningkatan efisiensi dan keamanan operasional. Kemudian solusi INTANK memungkinkan PPA untuk memantau ketersediaan volume aset cair dan tangki bahan bakar armada secara real-time. Dengan demikian, PPA dapat memperkuat pengelolaan sumber daya mereka, serta membuat keputusan secara lebih cepat dan aman, memastikan kelancaran aktivitas pertambangan.

Kampanye #PastiAdaSolusi Berani Jadi Lebih yang sudah dirasakan dampaknya oleh berbagai partner strategis akan menjadi inspirasi bagi Telkomsel untuk berani jadi lebih berinovasi dengan pemanfaatan solusi yang akan terus diperluas ke berbagai vertikal industri untuk mendorong transformasi digital di Indonesia. Dengan dampak positif yang terbukti dan telah dirasakan oleh berbagai partner, Telkomsel membuka semua peluang bagi perusahaan di berbagai sektor industri di Indonesia untuk berkolaborasi lebih luas bersama pelaku bisnis dan mitra strategis.

Informasi selengkapnya tentang keberhasilan para pelanggan bisnis yang telah sukses melakukan langkah berani transformasi digital bersama Telkomsel bisa diakses melalui laman tsel.id/PastiAdaSolusiBeraniJadiLebih dan media sosial di @telkomselenterprise.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Rupiah mengalami penguatan di angka Rp 15.402 pada akhir perdagangan sore hari ini, Rabu, 11 September 2024. Menurut Direktur PT Laba Forexindo, Ibrahim Assuaibi, kenaikan hingga 60 poin ini salah satunya disebabkan melemahnya indeks dolar.

“Pasar sedang dalam kondisi waspada sebelum pembacaan inflasi indeks harga konsumen Amerika Serikat yang dirilis Rabu ini,” papar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo. Selain itu, debat sengit dua calon Presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dengan Donald Trump, menurutnya turut memunculkan keraguan masyarakat terhadap Pilpres AS 2024.

Selain persoalan tersebut, kondisi keuangan Amerika juga dipengaruhi kemajuan rancangan undang-undang yang berencana membatasi bisnis dengan perusahaan-perusahaan bioteknologi asal Cina. Kebijakan yang sebenarnya mengalami kritik keras dari Beijing.

RUU tersebut menghadirkan potensi hambatan lain bagi hubungan AS-Cina, yang sudah tegang oleh pengenaan tarif perdagangan baru yang tinggi baru-baru ini pada industri-industri Tiongkok tertentu.

Sementara itu, meninjau kondisi dalam negeri pengamat ini juga melihat ada potensi kekecewaan pasar akibat informasi rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan diberlakukan pada 1 Oktober mendatang.

Menurut Ibrahim, faktor kekecewaan pasar muncul karena informasi rencana pembatasan itu datang dari Bahlil Lahadila selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Namun, Kepala Kantor Komunikasi Presiden memastikan pemerintah masih dalam tahap kajian terkait dengan pembatasan pembelian BBM. Di luar kondisi tersebut, Ibrahim memprediksi rupiah masih akan menguat pada Kamis,12 September 2024 besok.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan alokasi anggaran Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025. Hal tersebut disahkan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae dalam rapat kerja pada Rabu, 11 September 2024.

"Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian Perhubungan sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 6.690.185.363," ujar Ridwan.

Ridwan mengatakan Komisi V DPR RI akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama Kementerian Perhubungan pada rapat selanjutnya. "Komisi V DPR RI bersama Kementerian Perhubungan sepakat akan membahas pemanfaatan dan pengalokasian penambahan anggaran tersebut pada rapat mendatang," tuturnya.

Sebelumnya, Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan sudah menyepakati pagu anggaran untuk Kemenhub tahun 2025 sebesar RP 24,76 triliun. Anggaran itu akan didistribusikan pada belanja pegawai senilai Rp 4.768.972.769 (19 persen), belanja barang Rp 4.590.389.756 (19 persen), dan belanja nonoperasional sebesar Rp 15.406.611.978 (62 persen).

Dengan penambahan sebesar Rp 6,69 triliun, anggaran yang dimiliki Kementerian PUPR untuk tahun anggaran 2025 menjadi sebesar Rp 31,45 triliun. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan mengalokasikan anggaran itu kepada tiga direktorat jenderal di kementeriannya. "Tiga Dirjen yang mendapat alokasi, Dirjen Perhubungan Darat Rp 1,1 Triliun, Perhubungan Udara Rp 997 Miliar, Dirjen Perkeretaapian Rp4,5 Triliun," ujar Budi Karya.

Namun, Kementerian Perhubungan belum bisa memberikan rincian detail. Dalam keterangannya, ia mengatakan bahwa anggaran tersebut akan memenuhi kewajiban untuk subsidi dan aspirasi masyarakat. "Yang penting kami memenuhi kewajiban untuk subsidi dan aspirasi masyarakat bisa dilaksanakan," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, menolak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai pernyataannya beberapa waktu lalu perihal akun Kaskus Fufufafa dan isu gratifikasi terkait jet pribadi yang digunakan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep. Ia enggan memberikan jawaban secara terbuka ketika ditanyai awak media mengenai hal tersebut.

“Ini lagi ngomongin judi online, kalau pertanyaan itu (akun Kaskus Fufufafa dan jet pribadi Kaesang) sudah saya jawab kemarin di DPR. Enggak mau ah, ih maksa,” kata Ketua Umum Relawan Pro Jokowi itu di acara Bareng Kominfo: Aksi & Strategi Fintech Hadapi Penipuan Judi Online, di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Rabu, 11 September 2024.

Budi Arie merasa diincar dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan mengaku khawatir keceplosan jika memberikan keterangan lebih lanjut. “Kayaknya gue diincer nih. Enggak bisalah, nanti saya keceplosan. Nanti saja, bisik-bisik saja. Udah, pertanyaan lain,” ucap Budi mengalihkan arah pertanyaan agar kembali kepada tema utama acara. “Lain kali ntar saya jawab,” tuturnya lebih lanjut.

Sebelumnya, Budi Arie menerangkan Menkominfo sudah melakukan pendalaman mengenai akun Kaskus Fufufafa yang diduga milik Wakil Presiden Terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Setelah dipelajari, Budi Arie menyebutkan bahwa akun Fufufafa bukan milik Gibran. “Bukanlah, bukan (punya Gibran),” katanya, seperti dikutip dari video pendek yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Meski begitu, menurut keterangan terakhirnya ia mengaku juga belum mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari akun tersebut. “Kita enggak tahu. tunggu lagi, tunggu aja ntar ada waktunya,” ujar Budi Arie.

Selain itu, melalui pernyataan sebelumnya, Budi Arie menerangkan bahwa jet pribadi yang digunakan Kaesang Pangarep dan istrinya merupakan pinjaman dari teman Kaesang. “Gak ada, dia kan pribadi. Nah itu dari temennya," ujar Budi Arie seperti dikutip dari video yang banyak beredar di media sosial X, Rabu, 11 September 2024.

Ia juga sukses membuat geger warganet dengan mewajarkan penggunaan fasilitas jet pribadi tersebut menggunakan alasan kehamilan istri Kaesang, Erina Gudono, yang sudah memasuki trimester ketiga atau 8 bulan mengandung. "Pokoknya udah, lah. Istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan enggak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?" kata Budi Arie.

Budi Arie juga menilai penggunaan jet pribadi oleh Wakil Presiden Terpilih, Kaesang Pangarep, tidak dapat dikategorikan sebagai gratifikasi karena putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi bukan seorang pejabat publik. "Bukan pejabat publik Mas Kaesang," katanya.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar dan Rizki Dewi Ayu berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menyambut baik minat perusahaan agrikultur Qatar untuk berinvestasi di sektor peternakan sapi perah di Indonesia. Penanaman modal itu ditujukan untuk mendorong suplai guna memenuhi kebutuhan susu di Tanah Ar.

"Baladna (Perusahaan dari Qatar) siap membantu program makan bergizi gratis dengan berinvestasi untuk peternakan sapi perah di Indonesia untuk mensuplai kebutuhan susu di Indonesia," ujar Amran dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Rabu, 11 September 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun rencana perusahaan itu berinvestasi di Indonesia muncul dalam diskusi Mentan dengan Duta Besar Indonesia untuk Qatar Ridwan Hassan. Amran dan Ridwan berdiskusi di Doha International Airport, Qatar, saat Mentan transit untuk terbang ke Brasil.

"(Dalam diskusi itu), dijelaskan tentang cita-cita meraih kembali swasembada pangan," kata Amran. Saat itu Amran kemudian menantang apakah Baladna dapat memproduksi dua juta ton susu dan dijawab mampu. Oleh sebab itu, Mentan memberikan lampu hijau terhadap rencana perusahaan itu.

Dengan kemampuan produksi dua juta ton susu per tahun, Amran berharap kebutuhan impor susu tiap tahun bisa ditekan. Walhasil, nantinya diharapkan 2029 Indonesia sudah swasembada susu, sesuai dengan Cetak Biru (Blueprint) Pertanian.

Setelah istirahat sekitar dua jam di ruang VIP bandara Doha, Mentan melanjutkan perjalanan menuju Sao Paulo, Brasil. Perjalanan rencananya akan ditempuh selama 15 Jam.

Di Brasil, Mentan akan melanjutkan perjalanan ke Chapada dos Guimaraes untuk menjadi pembicara mewakili Indonesia di G-20 Agriculture Ministerial Meeting pada Kamis 12 September 2024.

Adapun dalam G-20 Agriculture Ministerial Meeting (Pertemuan Menteri Pertanian Negara G-20), Amran akan menyampaikan capaian-capaian penting Indonesia di bidang pertanian. Ia juga akan menghadiri tiga pertemuan bilateral, yaitu dengan Direktur Jenderal FAO, Menteri Pertanian Argentina dan Menteri Pertanian Brasil.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia berencana membangun pipa gas dari Provinsi Aceh hingga Jawa.Menurut dia, rencana tersebut merupakan program yang digagas Presiden terpilih yakni Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan pipa gas yang akan dibangun merupakan bentuk pelayanan pemerintah terhadap masyarakat Indonesia. Ia menilai bahwa program itu bagian dari instrumen penting yang perlu dilakukan saat ini untuk mengurangi impor liquefied petroleum gas atau LPG.

"Jadi yang gas rumah tangga, kita harus bangun sebagai bentuk pelayanan pemerintah. Di samping itu kita sedang membangun pipa gas dari Aceh sampai pulau Jawa," jelas Bahlil saat menyampaikan pidato kunci di Auditorium Mega Bank Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024.

Bahlil menjelaskan penyaluran pipa gas dari Aceh hingga Jawa untuk mengisi kekurangan stok di wilayah Sumatera. Menurutnya, jika jumlah pembangunan pipa gas semakin banyak, maka akses ketersediaan stok gas di Jawa akan semakin mudah.

"Ini sebagai bagian dari instrumen mediasi ketika gas kita jauh lebih banyak, bisa kita kirim ke Aceh atau ke Sumatera. Saat jumlah gas lebih banyak, bisa kita kirim ke pulau Jawa," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, saat ini Kementerian ESDM akan membangun industri LPG untuk di dalam negeri dengan memanfaatkan propana (C3) dan butana (C4). "Ini salah satu program dari pak Prabowo. Khusus untuk LPG, kita kedepan akan membangun industri LPG di dalam negeri dengan memanfaatkan potensi C3 dan C4," ujarnya.

Sementara itu, Bahlil menilai program ini bisa jadi bentuk pengurangan pengeluaran negara. Saat ini menurutnya, pengeluaran negara mencapai angka Rp450 triliun yang dipergunakan untuk membeli minyak dan gas. "Kita harus bangun supaya kita mengurangi impor, karena kalau impor terlalu banyak, akan berdampak terhadap neraca perdagangan, neraca pembayaran, dan devisa. Perolehan devisa kita lebih dari Rp 450 triliun hanya untuk membeli minyak dan gas untuk khusus LPG," ungkap Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta -Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak membahas program makan siang gratis atau makan bergizi gratis (MBG) dalam pertemuan mereka di awal pekan, seperti diungkap Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono yang mendampingi Menkeu saat itu.

Menurut Thomas, dalam pertemuan yang berlangsung hampir tiga jam itu, kedua menteri membahas program-program yang direncanakan tahun depan namun tidak menyinggung program makan bergizi gratis. Alasannya, proses program tersebut dianggap sudah berjalan.

“MBG tidak terlalu dibicarakan kemarin. Karena MBG, kan, sudah berjalan secara proses,” kata dia dalam acara makan siang bersama dengan wartawan di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.

Program makan bergizi gratis, yang sebelumnya dikenal dengan nama makan siang gratis, semakin mendekati realisasi. Program unggulan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu akan diterapkan ketika mereka mulai menjabat pada Oktober mendatang.

Gibran, yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo, telah memantau uji coba makan bergizi gratis di berbagai kota. Jokowi pun resmi membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2024. Badan itulah yang disebut akan mengelola anggaran untuk dialokasikan kepada program makan bergizi gratis.

Senin, 19 Agustus lalu, Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional di Istana Negara, Jakarta Pusat. “Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya pak presiden terpilih,” kata Dadan seusai dilantik Jokowi, seperti dikutip oleh Antara.

Dadan mengatakan Perpres Badan Gizi Nasional harus dibentuk di era Jokowi agar bisa segera dilaksanakan pada 2025. Menurut dia, Badan Gizi Nasional merupakan satu bagian dari keberlanjutan pemerintahan. Ia juga mengatakan lembaganya akan mengelola anggaran sebesar Rp71 triliun yang akan dialokasikan untuk program makan bergizi gratis dan gaji pegawai.

ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan rencana program pensiun tambahan akan bagus untuk hari tua. Namun ia tak setuju bila pemotongan gaji untuk program itu dilakukan saat ini.

Muhadjir menganggap pengusul program pensiun tambahan ini pasti mempertimbangkan dengan matang soal program ini. Namun, Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini mengingatkan agar kondisi gaji karyawan yang belum di atas rata-rata juga dipertimbangkan.

"Kalau untuk yang berpensiun ya bagus untuk masa depan hari tuanya, tapi harus dipertimbangkan soal penarikannya, iurannya, pemotongannya itu, karena sebagian besar gaji karyawan itu kan masih belum di atas rata-rata," kata Muhadjir usai pelantikan pejabat negara di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 11 September 2024.

Menko PMK menyoroti jaminan untuk pekerja sendiri saat ini sudah mencakup jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kehilangan pekerjaan. Sebetulnya, kata Muhadjir, jaminan yang ada sudah cukup representatif asal itu dilaksanakan. Oleh sebab pemerintah sempat menahan jaminan kehilangan pekerjaan walau belakangan juga diberlakukan.

Muhadjir mengaku belum mengikuti secara langsung soal program dana pensiun tambahan tersebut. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga terkait, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia pun mengusulkansupaya pemerintah memerhatikan menurunya daya beli kelas menengah. "Kalau menurun daya beli kelas menengah, ditambah ada tambahan iuran untuk pensiun, saya kira terlalu berat untuk sekarang," katanya.

Program pensiun tambahan tengah menjadi sorotan setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengonfirmasi bahwa program ini masih menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP).Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menjelaskan bahwa OJK berperan sebagai pengawas harmonisasi program pensiun yang diatur dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

“Isu terkait ketentuan batas pendapatan yang wajib kena program pensiun tambahan itu belum ada, karena PP belum diterbitkan. OJK dalam kapasitas pengawas,” kata Ogi pada 7 September 2024.

Program ini menargetkan pekerja dengan penghasilan tertentu dan bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hari tua serta kesejahteraan pekerja. Namun, OJK masih menunggu PP untuk merumuskan secara rinci kriteria dan mekanisme pemotongan gaji.

Adil Al Hasan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.