TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Heru Pudyo Nugroho buka suara ihwal kelanjutan kebijakan Tapera di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tapera yang diteken Presiden ke-7 Joko Widodo pada 20 Mei lalu, gaji pekerja bakal dipotong 3 persen untuk iuran Tapera.

Namun dalam periode pemerintahan saat itu, urusan perumahan masih di bawah naungan Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara kini, Presiden Prabowo telah membentuk Kementerian Perumahan dan Kawasan (PKP) Permukiman. Karena itu, Heru mengaku masih menunggu arahan Menteri PKP Maruarar Sirait—yang akan berperan sebagai Ketua Komite BP Tapera.

“Kami masih menunggu kebijakan seperti apa terkait Tapera ke depan,” kata Heru ketika ditemui di sela acara groundbreaking program rumah gratis di Tangerang, Banten, Jumat, 1 November 2024.

“Prinsipnya, dengan semangat gotong royong rakyat, kami ingin menjadi bagian solusi menyediakan akses pembiayaan yang murah, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat berpenghasilan rendahh yang belum memiliki rumah.”

Menurut Heru, Menteri PKP akan mempertimbangkan berbagai hal terkait dengan kebijakan Tapera ke depan. Terlebih, dalam kondisi sekarang banyak tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Salah satunya, tren penurunan kelas menengah yang diikuti penurunan kemampuan daya beli.

Sebagai informasi, PP Nomor 21 Tahun 2021 merupakan revisi PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Pasal 5 dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 menyebutkan, peserta Tapera harus berusia paling rendah 20 tahun atau sudah menikah ketika mendaftar. Pekerja juga harus memiliki penghasilan tetap setiap bulan minimal sebesar upah minimum. Namun, ketentuan upah minimum dapat dikecualikan bagi pekerja mandiri.

Setoran simpanan peserta adalah sebesar 3 persen dari gaji, upah, atau penghasilan per bulan. Pembayaran bagi pekerja ditanggung bersama pengusaha sebesar 0,5 persen dan pekerja sebesar 2,5 persen melalui pemotongan gaji atau upah. Sementara iuran bagi freelancer ditanggung dirinya sendiri.

“Pemberi kerja wajib menyetorkan simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari bulan simpanan yang bersangkutan ke rekening dana Tapera,” bunyi Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2024.

Kebijakan ini sempat menuai polemik dan penolakan hingga direspons Prabowo Subianto yang saat itu sudah mengantongi kemenangan dalam Pilpres 2024. Prabowo yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan merespons isu ini ketika ditanya wartawan usai bertemu Jokowi di Istana Negara.

“Kami akan pelajari dan cari solusi terbaik,” kata Prabowo, Kamis, 6 Juni 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2024 mencatatkan transaksi temu bisnis senilai hampir Rp 2 triliun selama 30 Oktober hingga 3 November 2024. Perhelatan ekonomi syariah tahunan itu disebut menjadi platform utama ekonomi di Indonesia dan kawasan.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, menyampaikan bahwa ISEF tak sekadar festival syariah. “Tetapi juga wadah kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak untuk bersama-sama membangun ekosistem syariah yang berkelanjutan,” kata Destry saat menutup kegiatan itu seperti dikutip dalam keterangan tertulis pada Senin, 4 November 2024.

Nilai Rp 2 triliun itu meliputi transaksi komitmen dan realisasi pembiayaan sebesar Rp 641 miliar, komitmen dan realisasi perdagangan sebesar Rp 295 miliar, dan komitmen kerja sama ekosistem keuangan syariah sebesar Rp 1 triliun yang terhitung mulai dari kegiatan Road to Fesyar, Road to ISEF, Festival Ekonomi dan Keuangan Syariah (Fesyar), hingga ISEF 2024.

Pada 2024 ini ISEF menampilkan 5.000 pelaku usaha UMKM syariah unggulan dari berbagai daerah. Pelaku usaha itu meliputi sektor fesyen halal, makanan, hingga produk keuangan syariah dengan catatan total omset penjualan mencapai Rp 115 miliar hingga 2 November 2024. Sementara itu, pada seluruh rangkaian kegiatan ISEF masyarakat yang hadir mencapai 1,5 juta pengunjung, baik yang hadir secara luring maupun daring, dari dalam maupun luar negeri.

“Sinergi, inovasi, digitalisasi, serta kepatuhan terhadap prinsip eksyar diperlukan untuk mewujudkan visi eksyar Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia,” kata Destry.

Sementara itu, Destry mengatakan kolaborasi Bank Indonesia, Komite Nasional dan Ekonomi Keuangan Syariah, pemerintah, industri, dan berbagai pihak perlu diperkuat dalam mendukung program ini. Langkah ini agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat.

“Dapat memberikan manfaat bagi kemaslahatan umat dan masyarakat Indonesia dan mendorong industri eksyar Indonesia semakin berdaya saing di tingkat global,” kata dia.

Selama ISEF 2024, telah berlangsung 71 rangkaian kegiatan ISEF 2024 antara lain 17 seminar dan forum domestik dan internasional, 20 pagelaran busana, 10 talkshow, tabligh akbar dan kajian, serta kegiatan family run. Sementara Indonesia International Modest Fashion Festival (IN2MF) sebagai salah satu rangkaian kegiatan ISEF yang mengusung modest fashion Indonesia berhasil meraih penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pada kategori festival busana berkarakter (modest fashion) berbasis wastra dengan koleksi terbanyak sebesar 1.622 koleksi, dan melibatkan 208 desainer lokal, dan 10 desainer internasional.

Acara penutupan ISEF 2024 juga dirangkaikan dengan pengumuman pemenang dari sejumlah kompetisi utama, seperti Youth Sharia Sociopreneurship Competition (YSSC), Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC), Kompetisi Ekonomi Syariah Nasional (KESN), dan ISEF Award. Penghargaan ISEF Award tahun ini diberikan kepada lembaga dan individu yang berkontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah.

“Dengan capaian ISEF 2024 semakin mengukuhkan komitmen Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi syariah di tingkat global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif,” kata Destry.

TEMPO.CO, Jakarta - Bursa Efek Indonesia (BEI) mengantongi nama 28 perusahaan yang sedang mengantre di pipeline pencatatan perdana saham atau initial public offering (IPO). Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Nyoman Gede Yetna mengatakan 16 di antara perusahaan tersebut memiliki aset jumbo.

“16 perusahaan aset skala besar di atas Rp250 miliar,” kata Nyoman dalam keterangan resminya, Jumat, 1 November 2024.

Selain itu perusahaan aset besar itu, Nyoman mengatakan klasifikasi aset perusahaan yang saat ini berada dalam pipeline merujuk pada Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017, 10 di antaranya merupakan aset menengah antara Rp 50 miliar hingga Rp 250 miliar, dan 2 perusahaan breast kecil yakni di bawah Rp 50 miliar.

Selanjutnya, ditinjau dari sektor perusahaan yang antre didominasi sektor energi dan sektor barang konsumen primer yakni masing-masing lima perusahaan. Sektor yang tercatat tidak memiliki antrean hanya sektor teknologi. Berikut daftar rincian sektor perusahaan yang antre pipeline IPO:

- Sektor barang baku: 3 perusahaan

- Sektor barang konsumen non-primer: 2 perusahaan

- Sektor barang konsumen primer: 5 perusahaan

- Sektor energi: 5 perusahaan

- Sektor keuangan: 3 perusahaan

- Sektor kesehatan: 3 perusahaan

- Sektor industri: 2 perusahaan

- Sektor infrastruktur: 1 perusahaan

- Sektor properti dan real estate: 3 perusahaan

- Sektor teknologi: 0 perusahaan

- Sektor transportasi dan logistik: 1 perusahaan

Hingga 1 November 2024, BEI mencatat ada 36 perusahaan yang sudah melakukan IPO sepanjang tahun. Total dana yang dihimpun mencapai Rp 5,42 triliun. Di sisi lain, BEI juga menyebut sudah ada 119 emisi dari 65 penerbit EBUS dengan dana yang dihimpun sebesar Rp110,6 triliun pada periode yang sama. Kemudian untuk Rights Issue, per tanggal 01 November 2024 telah terdapat 15 perusahaan tercatat yang telah menerbitkan rights issue dengan total nilai Rp 34,42 Triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula menimbulkan syak wasangka sejumlah kalangan. Musababnya, pria yang akrab disapa Tom Lembong itu bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang memberikan izin impor gula dalam jumlah besar.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kesalahan impor terjadi pada masa Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Tom Lembong, hingga Enggartiasto Lukita. Instansi pengawas pengelolaan uang negara itu menemukan sebelas kesalahan kebijakan impor pada lima komoditas, yakni beras, gula, garam, kedelai, sapi, dan daging sapi.

“Acak-adut impor itu tidak hanya terjadi pada gula, tapi juga komoditas lainnya. Juga, acak-adut impor potensial tidak hanya terjadi pada saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan,” ucap Khudori, peneliti Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia, kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

Dikutip dari laporan itu, kesalahan mencakup impor yang tak diputuskan di Kementerian Koordinator Perekonomian, impor tanpa persetujuan teknis oleh Kementerian Pertanian (Kementan), impor tak didukung data kebutuhan dan persyaratan dokumen, hingga pemasukan impor melampaui tenggat yang ditentukan.

Dalam kasus SOP belum berjalan optimal, BPK mengungkap penerbitan beberapa izin impor periode 2015-semester I 2017 belum sesuai ketentuan. Izin impor itu yakni untuk komoditas beras sebanyak 70.195 ton. Impor itu dinilai tak memenuhi dokumen persyaratan, melampaui batas berlaku, dan bernomor ganda. Ada pula impor beras kukus sebanyak 200 ton tidak memiliki rekomendasi dari Kementan.

Selain itu, BPK menemukan izin beberapa komoditas impor lain yang tak memenuhi dokumen persyaratan. Impor itu yakni 9.370 ekor sapi hidup pada 2016, 86.567,01 ton daging sapi, serta 3,35 juta ton garam pada 2015 hingga semester I 2017.

Tak hanya itu, BPK menemukan utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag). BPK mengungkap, jumlah alokasi impor untuk komoditas gula kristal putih (GKP), beras, sapi dan daging sapi sepanjang 2015-semester I tahun 2017 yang ditetapkan dalam Persetujuan Impor (PI) tidak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Sejumlah penerbitan PI dalam rangka menjaga ketersediaan dan stabilisasi harga juga ditemukan belum sesuai dengan ketentuan. BPK menjabarkan, PI gula sepanjang 2015-semester I tahun 2017 sebanyak 1,69 juta ton tidak melalui rapat koordinasi. Sedangkan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton tak didukung data analisis kebutuhan.

BPK juga mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan rekomendasi Kementan.

Karena itu, Khudori meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua kasus yang memang berpotensi merugikan negara. Langkah ini, menurut dia, perlu diambil untuk menghindari syak wasangka lembaga itu hanya menargetkan orang-orang tertentu. “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih,” ucap Khudori.

Tom Lembong sendiri dikenal sebagai salah satu pendukung utama Anies Baswedan, calon presiden yang pernah berkontestasi dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Permata Tbk menjadi satu dari 28 bank kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Manajemen Bank Permata mengungkapkan mencatat piutang senilai US$ 37,9 Juta atau Rp 595 miliar dengan asumsi kurs rupiah 15.720 per dolar AS.

Direktur Risiko Bank Permata, Setiatno Budiman mengatakan pihaknya akan menghormati dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan. Setiatno mengaku terus memantau perkembangan Sritex yang sedang menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung atas pembatalan putusan homologasi yang ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober 2024 lalu.

“(Kami) akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada,” kata Setiatno dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Jumat, 1 November 2024.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, Sritex mencatat total liabilitas sebesar US$ 1.597.894.876 atau sekitar Rp 25 triliun. Liabilitas tersebut didominasi liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1.466.477.101. Sementara itu, pos utang bank sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun mendominasi tanggungan jangka panjang Sritex.

Pada laporan tersebut, terdapat 28 bank yang menjadi kreditur. Bank Permata tercatat memiliki piutang sebesar US$ 16,7 juta. Jumlah ini, berbeda dengan data Bank Permata per 30 September 2024 yakni sebeesar US$ 37,9 Juta.

Setiatno mengatakan, perbedaan tersebut bukan merupakan lonjakan piutang yang terjadi sejak pelaporan keungan Sritex. Menurutnya, US$37,9 Juta merupakan angka yang tercatat di pihak Bank Permata.

“Tidak terdapat kenaikan piutang Permata Bank terhadap Sritex, jumlah utang yang tercatat per September 2024 adalah sebesar US$37,9 Juta,” kata dia.

Sebagai informasi, saat ini Sritex bersama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung sebagai Grup Sritex telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co. Advokat dari kantor hukum tersebut akan mewakiki Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi.

“Saat ini perseoran masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan Perseroan masih akan melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya,” kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterangan resminya.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Kota Semarang Sritex pailit pada 21 Oktober 2024 lalu. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Permata Tbk menjadi satu dari 28 bank kreditur PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Manajemen Bank Permata mengungkapkan mencatat piutang senilai US$ 37,9 Juta atau Rp 595 miliar dengan asumsi kurs rupiah 15.720 per dolar AS.

Direktur Risiko Bank Permata, Setiatno Budiman mengatakan pihaknya akan menghormati dan mengikuti perkembangan proses hukum yang berjalan. Setiatno mengaku terus memantau perkembangan Sritex yang sedang menempuh upaya kasasi di Mahkamah Agung atas pembatalan putusan homologasi yang ditetapkan Pengadilan Niaga Semarang 21 Oktober 2024 lalu.

“(Kami) akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang ada,” kata Setiatno dalam keterangan tertulisnya kepada Tempo, Jumat, 1 November 2024.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per 30 Juni 2024, Sritex mencatat total liabilitas sebesar US$ 1.597.894.876 atau sekitar Rp 25 triliun. Liabilitas tersebut didominasi liabilitas jangka panjang sebesar US$ 1.466.477.101. Sementara itu, pos utang bank sebesar US$ 809.994.386 atau Rp 12,7 triliun mendominasi tanggungan jangka panjang Sritex.

Pada laporan tersebut, terdapat 28 bank yang menjadi kreditur. Bank Permata tercatat memiliki piutang sebesar US$ 16,7 juta. Jumlah ini, berbeda dengan data Bank Permata per 30 September 2024 yakni sebeesar US$ 37,9 Juta.

Setiatno mengatakan, perbedaan tersebut bukan merupakan lonjakan piutang yang terjadi sejak pelaporan keungan Sritex. Menurutnya, US$37,9 Juta merupakan angka yang tercatat di pihak Bank Permata.

“Tidak terdapat kenaikan piutang Permata Bank terhadap Sritex, jumlah utang yang tercatat per September 2024 adalah sebesar US$37,9 Juta,” kata dia.

Sebagai informasi, saat ini Sritex bersama dengan PT Sinar Panta Djaja, PT Primayudha Mandirijaya, dan PT Bitratex Industries yang tergabung sebagai Grup Sritex telah menunjuk kuasa hukum dari kantor hukum Aji Wijaya & Co. Advokat dari kantor hukum tersebut akan mewakiki Grup Sritex dalam melakukan upaya hukum kasasi.

“Saat ini perseoran masih melakukan upaya kasasi terhadap Putusan Pembatalan Homologasi dan Perseroan masih akan melakukan aktivitas operasionalnya secara normal untuk tetap melakukan pemenuhan terhadap kewajibannya,” kata Direktur Keuangan Sritex, Welly Salam dalam keterangan resminya.

Seperti diketahui, Pengadilan Niaga Kota Semarang Sritex pailit pada 21 Oktober 2024 lalu. Keputusan ini disahkan usai mengabulkan permohonan salah satu kreditur Sritex meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sesuai kesepakatan sebelumnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Dinding penahan tanah atau DPT Jalan Tol Serpong – Cinere sepanjang 25 meter ambruk karena longsor pada Sabtu, 2 November 2024. Puing longsoran itu bahkan sempat memasuki lajur tol.

Longsor DPT itu terjadi tepatnya di KM 35+200 A Ruas Tol Serpong - Cinere kemarin pukul 14.15 WIB.

Akibat kejadian tersebut, puing longsoran sempat memasuki lajur tol, namun saat ini telah dilakukan pembersihan dan pengamanan oleh petugas di lapangan.

Adapun Jalan Tol Serpong – Cinere dikelola oleh PT Cinere Serpong Jaya (PT CSJ). Perusahaan yang memegang mayoritas saham PT CSJ adalah Jasa Marga.

Akibat kejadiah itu, PT CSJ menyatakan bakal berfokus mengamankan pengguna jalan terkait dinding penahan tanah yang longsor akibat curah hujan tinggi.

Direktur Utama PT Cinere Serpong Jaya, Mirza Nurul Handayani, menduga longsor terjadi akibat tingginya curah hujan dalam waktu cukup lama. Akibatnya, terjadi rembesan air dari saluran belakang Dinding Penahan Tanah (DPT) yang membuat tanah jenuh air. Kondisi ini menyebabkan tanah bergeser dan mendorong DPT ke sisi jalan tol.

Setelah kejadian itu, PT Cinere Serpong Jaya (CSJ) selaku pengelola Ruas Tol Serpong-Cinere, PT Waskita Karya (Persero) Tbk selaku kontraktor pemeliharaan dan Jasamarga Tollroad Operator (JMTO) bersama Kepolisian Jalan Raya (PJR) Turangga 007 segera melakukan pengamanan area longsor. Caranya dengan melakukan penutupan sementara bahu luar dan lajur 1 dan lajur 2.

Berikutnya, perusahaan membersihkan puing longsoran di lokasi, serta melakukan proteksi tanah dan area longsor. "Dengan mengalihkan aliran air agar air tidak memasuki bidang longsor," ujar Mirza Nurul Handayani di Jakarta, Sabtu, 2 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Setelah penanganan awal, perusahaan memproteksi area longsor dan membersihkan area puing sehingga kendaraan dapat melalui lajur 1 dan lajur 2 kembali. Penanganan juga dilanjutkan dengan memasang shoring sebagai perlindungan Struktur DPT yang masih berdiri.

Selain itu, juga dilakukan pembongkaran DPT yang longsor serta menggunakan cerucuk bambu untuk meningkatkan daya dukung lereng sebelum dilakukan penanganan permanen setelah dilakukan evaluasi pada struktur DPT.

PT CSJ memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami akibat kejadian tersebut dan selama proses penanganan berlangsung. Adapun pengguna jalan yang melintas diimbau agar lebuh berhati-hati dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Antisipasi arah perjalanan untuk menghindari kepadatan.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap kronologi kecelakaan kerja di PT Dexing Steel Indonesia (DSI) pada 25 Oktober 2024. Kebakaran yang terjadi di kawasan industri nikel tersebut menyebabkan seorang pekerja meninggal.

Ketua SBIPE IMIP Henry Foord Jeebs mengatakan bahwa saat kejadian, anggotanya yang beranama Arnol tengah memantau operator loader yang melakukan aktivitas penimpunan air di bagian dasar kolam limbah 8. Penimpunan dilakukan menggunakan slag kering, agar air yang terdapat di kolam benar-benar kering.

“Sehingga, saat dituangkan limbah cair dari tungku menggunakan tong, terhindar dari ledakan,” kata Henry melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Setelah itu, operator loader meninggalkan pekerjaan untuk salat ashar. Sebagai penanggung jawab, Arnol memberitahu operator loader agar melanjutkan penimbunan untuk menutup seluruh genangan air di dasar kolam, seusai salat. Sebab, saat itu masih ada genangan air yang belum tertutup timbunan.

Selanjutnya, Henry melanjutkan, Arnol berkoordinasi dengan foreman lapangan—seorang buruh asal Cina—atas pekerjaan timbunan dasar kolam yang masih terdapat air. Arnol ingin memastikan kepada foreman agar tidak mempertanyakan mengapa limbah belum dituangkan ke dalam kolam—karena dari bagian tungku produksi stainless steel meminta tong kosong untuk dituang limbah lagi.

Arnol sudah menyampaikan kondisi kolam 8 yang masih terdapat genangan air, sehingga belum bisa dilakukan penuangan limbah, melalui grup WeChat. Namun, foreman datang di kolam 8 dan memarahi Arnol. “Dia minta agar limbah yang ada di wadah atau tong segera dituang ke kolam karena di bagian produksi atau bagian tungku sudah tidak ada wadah untuk menampung limbah,” kata Henry.

Arnol sudah membantah. Ia meminta sisa genangan air ditutup lebih dulu menggunakan timbunan slag kering oleh operator loader. “Namun, foreman asal Cina itu memaksa agar tetap dituangkan,” tutur Henry.

Arnol sempat berdebat dengan pekerja asing itu. Bahkan, Arnol memastikan kepada foreman dengan melempar batu ke kolam yang masih terdapat genangan air sebanyak tiga kali. Namun, foreman tetap tidak menerima masukan Arnol. Foreman tetap memaksa agar limbah tetap dituangkan. Padahal saat itu, operator eskavator sudah mulai bergerak untuk menimbun air di dasar kolam 8.

Akan tetapi, karena foreman tetap ngeyel, Arnol memberitahu kepada jubir untuk memperingatkannya soal timbulnya ledakan. “Saya tidak bertanggung jawab dan dia (foreman) harus bertanggung jawab,” kata Henry, menngulangi pesan Arnol sebelum kejadian.

Setelah itu, Arnol pergi meninggalkan kolam 8. Setelah ia berjalan sekitar 20 meter, ledakan benar terjadi. Operator yang sudah berada di kolam 6 untuk menutup genangan air pun tidak melanjutkan ke kolam 8.

“Dari urai tersebut, kami dari SBIPE mengecam dan mengutuk keras pemilik pengusaha DSI agar bertanggung jawab termasuk IMIP sebagai pengelola kawasan,” ujar Henry. “Juga pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejak tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan manajemen perusahaan d ikawasan IMIP, yang telah menyebabkan ratusan buruh menjadi korban.”

Sebelumnya, informasi serupa juga disampaikan aktivis lingkungan Sulawesi Tengah sekaligus Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim. Menurut informasi yang dihimpun Rasera Project melalui para pekerja di IMIP, Aulia mengatakan insiden di PT DSI kemarin terjadi bukan kelalaian pekerja. Namun, disebabkan instruksi atasan untuk memindahkan slag atau limbah metal ke dalam tungku.

“Korban tidak bisa berbuat apa-apa ketika diperintahkan atasan,” katanya.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengonfirmasi insiden tersebut. Ia mengatakan dua karyawan PT DSI menjadi korban, satu meninggal dan satu lainnya terluka. Namun, pihaknya belum mengetahui penyebab pasti insiden maut tersebut.

“Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi,” kata Dedy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2024. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan kepada Dedy. Namun hingga kini, Dedy belum memberi keterangan.

Kecelakaan kerja di industri nikel IMIP sudah berulang kali terjadi. Salah satu kecelakaan besar terjadi di Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember 2023, yang menewaskan 21 pekerja. Namun, Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Jordi Goral mengatakan perusahaan menutup ruang bila terjadi kecelakaan kerja.

“Tidak ada transparansi setiap ada kecelakaan kerja,” katanya kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024. “Jika terjadi accident, mereka cuma selalu bilang dalam tahap investigasi.”

Jordi meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya.

“Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Buruh Industri Pertambangan atau SBIPE di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengungkap kronologi kecelakaan kerja di PT Dexing Steel Indonesia (DSI) pada 25 Oktober 2024. Kebakaran yang terjadi di kawasan industri nikel tersebut menyebabkan seorang pekerja meninggal.

Ketua SBIPE IMIP Henry Foord Jeebs mengatakan bahwa saat kejadian, anggotanya yang beranama Arnol tengah memantau operator loader yang melakukan aktivitas penimpunan air di bagian dasar kolam limbah 8. Penimpunan dilakukan menggunakan slag kering, agar air yang terdapat di kolam benar-benar kering.

“Sehingga, saat dituangkan limbah cair dari tungku menggunakan tong, terhindar dari ledakan,” kata Henry melalui keterangan tertulis, Sabtu, 2 November 2024.

Setelah itu, operator loader meninggalkan pekerjaan untuk salat ashar. Sebagai penanggung jawab, Arnol memberitahu operator loader agar melanjutkan penimbunan untuk menutup seluruh genangan air di dasar kolam, seusai salat. Sebab, saat itu masih ada genangan air yang belum tertutup timbunan.

Selanjutnya, Henry melanjutkan, Arnol berkoordinasi dengan foreman lapangan—seorang buruh asal Cina—atas pekerjaan timbunan dasar kolam yang masih terdapat air. Arnol ingin memastikan kepada foreman agar tidak mempertanyakan mengapa limbah belum dituangkan ke dalam kolam—karena dari bagian tungku produksi stainless steel meminta tong kosong untuk dituang limbah lagi.

Arnol sudah menyampaikan kondisi kolam 8 yang masih terdapat genangan air, sehingga belum bisa dilakukan penuangan limbah, melalui grup WeChat. Namun, foreman datang di kolam 8 dan memarahi Arnol. “Dia minta agar limbah yang ada di wadah atau tong segera dituang ke kolam karena di bagian produksi atau bagian tungku sudah tidak ada wadah untuk menampung limbah,” kata Henry.

Arnol sudah membantah. Ia meminta sisa genangan air ditutup lebih dulu menggunakan timbunan slag kering oleh operator loader. “Namun, foreman asal Cina itu memaksa agar tetap dituangkan,” tutur Henry.

Arnol sempat berdebat dengan pekerja asing itu. Bahkan, Arnol memastikan kepada foreman dengan melempar batu ke kolam yang masih terdapat genangan air sebanyak tiga kali. Namun, foreman tetap tidak menerima masukan Arnol. Foreman tetap memaksa agar limbah tetap dituangkan. Padahal saat itu, operator eskavator sudah mulai bergerak untuk menimbun air di dasar kolam 8.

Akan tetapi, karena foreman tetap ngeyel, Arnol memberitahu kepada jubir untuk memperingatkannya soal timbulnya ledakan. “Saya tidak bertanggung jawab dan dia (foreman) harus bertanggung jawab,” kata Henry, menngulangi pesan Arnol sebelum kejadian.

Setelah itu, Arnol pergi meninggalkan kolam 8. Setelah ia berjalan sekitar 20 meter, ledakan benar terjadi. Operator yang sudah berada di kolam 6 untuk menutup genangan air pun tidak melanjutkan ke kolam 8.

“Dari urai tersebut, kami dari SBIPE mengecam dan mengutuk keras pemilik pengusaha DSI agar bertanggung jawab termasuk IMIP sebagai pengelola kawasan,” ujar Henry. “Juga pemerintahan Prabowo-Gibran yang sejak tidak memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan manajemen perusahaan d ikawasan IMIP, yang telah menyebabkan ratusan buruh menjadi korban.”

Sebelumnya, informasi serupa juga disampaikan aktivis lingkungan Sulawesi Tengah sekaligus Pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, Aulia Hakim. Menurut informasi yang dihimpun Rasera Project melalui para pekerja di IMIP, Aulia mengatakan insiden di PT DSI kemarin terjadi bukan kelalaian pekerja. Namun, disebabkan instruksi atasan untuk memindahkan slag atau limbah metal ke dalam tungku.

“Korban tidak bisa berbuat apa-apa ketika diperintahkan atasan,” katanya.

Media Relations Head PT IMIP Dedy Kurniawan mengonfirmasi insiden tersebut. Ia mengatakan dua karyawan PT DSI menjadi korban, satu meninggal dan satu lainnya terluka. Namun, pihaknya belum mengetahui penyebab pasti insiden maut tersebut.

“Penyebab kecelakaan masih dalam proses investigasi,” kata Dedy melalui aplikasi perpesanan kepada Tempo, Jumat malam, 25 Oktober 2024. Tempo juga berupaya menanyakan hasil investigasi dan kepada Dedy. Namun hingga kini, Dedy belum memberi keterangan.

Kecelakaan kerja di industri nikel IMIP sudah berulang kali terjadi. Salah satu kecelakaan besar terjadi di Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) pada 24 Desember 2023, yang menewaskan 21 pekerja. Namun, Ketua Harian Serikat Pekerja Industri Morowali-Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (SPIM-KPBI) Jordi Goral mengatakan perusahaan menutup ruang bila terjadi kecelakaan kerja.

“Tidak ada transparansi setiap ada kecelakaan kerja,” katanya kepada Tempo, Kamis, 31 Oktober 2024. “Jika terjadi accident, mereka cuma selalu bilang dalam tahap investigasi.”

Jordi meminta sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) dibenahi. Ia juga mendesak pemerintah mengaudit sistem K3 di PT IMIP, menuntut revisi Undang-Undang Keselamatan Kerja, serta memberi hak secara normative kepada korban kecelakaan kerja serta keluarganya.

“Selain itu, kami mendesak agar aktor pelaku pelanggar K3 diproses secara hukum,” ujar Jordi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meninjau proyek cetak sawah atau food estate di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, pada Ahad pagi, 3 November 2024. Kunjungan kerja perdananya di Papua itu didampingi oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Merauke diproyeksikan sebagai salah satu lokasi pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan di wilayah timur Indonesia. Dimulai sejak pemerintahan Joko Widodo untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, kini food estate ditargetkan akan menopang ambisi swasembada pangan Prabowo dalan waktu kurang dari lima tahun.

Amran mengungkapkan, Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah program untuk mencapai swasembada pangan. Program-program itu yakni cetak sawah seluas 3 juta hektare dalam 3-4 tahun, pompanisasi, optimasi lahan, rehabilitasi jaringan irigasi tertier, serta dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat proses tanam hingga panen.

Sepanjang 2024, Amran mengklaim pemerintah telah menyelesaikan tahap pertama program optimasi lahan rawa seluas 40 ribu hektare di Kabupaten Merauke. Dari 40 ribu hektare itu, ini 35.000 hektare di antaranya sudah ditanami. Sedangkan 5.000 hektare sisanya dalam proses olah lahan untuk segera ditanami.

“Program ini ditargetkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) hingga mencapai IP 300 dan produktivitas tanaman pangan,” ucap Amran, dikutip dari keterangan tertulis.

Selanjutnya, Amran mengatakan pemerintah akan melaksanakan program cetak sawah seluas 1 juta hektare secara bertahap di Kabupaten Merauke. Langkah ini dimulai dengan demontration plot (demplot) di Kawasan Sentra Produksi Pangan seluas 20 hektar di Distrik Wanam sebagai model.

Mentan Amran mengatakan, pelaksanaan pertanian di Merauke akan dilakukan secara modern. Pertanian skala luas seperti di Merauke, kata dia, membutuhkan alat mesin pertanian seperti traktor, rice transplanter, pompa air, dan combine harvester untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen.

Karena itu, Amran mengatakan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan untuk dikelola 214 brigade pangan. Bantuan itu yakni 65 unit traktor roda dua, 113 unit traktor roda empat, 76 unit rice transplanter, 638 unit pompa air, 20 unit combine harvester, dan 90 unit handsprayer.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae angkat bicara soal potensi kerugian yang dialami oleh kreditur akibat utang PT Sri Rejeki Isman (Sritex) Tbk atau Sritex.

Dia menyebutkan kemampuan kreditur masih cukup memadai untuk mengatasi potensi kerugian akibat utang Sritex yang dinyatakan pailit minggu lalu.

Pengadilan Negeri Niaga Semarang sebelumnya menyatakan Sritex pailit melalui Putusan Perkara Nomor 2/Pdt.Sus Homologasi/2024/PN Niaga Smg pada 21 Oktober lalu. Perusahaan tekstil itu kini tengah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Dian membeberkan total utang Sritex per September 2024 mencapai Rp 14,64 triliun, terdiri atas Rp 14,42 triliun kepada 27 bank serta Rp 220 miliar kepada tiga perusahaan pembiayaan. Adapun cadangan agregat yang telah dibentuk pada bank dan perusahaan pembiayaan masing-masing sebesar 83,34 persen dan 63,95 persen.

"Nah, ini saya kira sudah cukup memadai ya untuk mem-back up potensi kerugian kepada kreditur,” kata Dian, seperti dikutip dari Antara.

Lebih jauh, menurut Dian, lembaga pembiayaan pastinya juga telah mempertimbangkan berbagai aspek keamanan perkreditan. Termasuk di dalamnya tentang mengenai kemampuan debitur untuk membayar, sebelum memberikan pembiayaan kepada perusahaan tersebut.

“Kemacetan kredit dalam dunia bisnis itu dari waktu ke waktu memang sering terjadi ya, sehingga memang prudential regulation atau ketentuan kehati-hatian dalam konteks perbankan ini memang sudah mencantumkan hal tersebut,” kata Dian.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta jajaran pemerintahannya mencari solusi agar Sritex dapat tetap beroperasi dan para pegawainya tidak terkena PHK.

“Arahan beliau agar perusahaan tetap berjalan. Kemudian nanti dicarikan jalan teknisnya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024

Adapun Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan sudah membahas langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah guna menyelamatkan Sritex, baik ketika kasasi yang diajukan Sritex dikabulkan maupun jika kasasi tersebut ditolak.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada laporan terjadi PHK terhadap karyawan Sritex. Sebanyak 162 pengawas ketenagakerjaan di Jawa Tengah terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen Sritex agar hak-hak para pegawai tetap terpenuhi.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi yakin optimalisasi penggunaan benih padi unggul dapat mempercepat peningkatan hasil panen beras nasional dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan di Indonesia.

Ia pun mendorong bibit padi unggul guna meningkatkan produktivitas dalam mendukung pencapaian swasembada pangan nasional.

"Dengan benih padi terbaik yang ditanam oleh petani, maka dapat menentukan skala produktivitas saat panen nantinya. Target swasembada pangan pun (akan) semakin cepat tercapai," ujar Arief dalam keterangan diterima di Jakarta, Ahad, 3 November 2024, seperti dikutip dari Antara.

Sebelumnya, Arief bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifili Hasan (Zulhas) telah meninjau lahan yang dikelola PT Sang Hyang Seri (SHS) dan ID FOOD di Subang, Jawa Barat, sebagai pusat produksi benih padi unggul.

Pusat benih SHS di Subang saat ini memiliki lahan seluas 3.200 hektar, yang diharapkan mampu menjadi fondasi penting dalam meningkatkan produksi beras dalam negeri.

Arief optimistis bibit padi unggul yang dikelola secara baik oleh petani di lahan itu bakal mendorong produktivitas panen dapat mencapai 7 hingga 8 ton per hektare. Peningkatan produktivitas ini diperkirakan mampu mengangkat produksi nasional hingga 20 persen, sehingga potensi impor beras dapat ditekan secara signifikan.

"Jika semakin banyak petani menanam dengan benih dari sini, dapat bantu melejitkan produksi nasional sampai 20 persen. Impor pun bisa kita hindari," ucap Arief.

Ia pun memastikan pemerintah juga turut mengupayakan penyerapan hasil panen oleh Bulog untuk menjaga stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara berkelanjutan.

Adapun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produktivitas padi nasional pada 2023 mencapai 52,85 kuintal per hektare, meningkat dari 51,28 kuintal per hektare pada 2020. Kenaikan produktivitas ini, kata Amran, perlu direspons dengan kesediaan standby buyer, seperti Bulog, untuk memastikan penyerapan hasil produksi dan menjaga kestabilan harga di pasaran.

Lebih jauh, Arief juga memastikan komitmen pemerintah dalam menjaga stok CPP yang akan dipergunakan untuk program-program intervensi pemerintah, termasuk menopang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di awal tahun 2025. Penyerapan beras oleh Bulog untuk stok CPP juga dilaporkan berjalan dengan baik, menunjukkan progres positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara bantuan pangan beras tahap ketiga tahun 2024 masih berlangsung dan diperkirakan akan dilanjutkan hingga Desember, sebagai bagian dari upaya kontinuitas pemerintah membantu keluarga kurang mampu lewat program bantuan pangan beras 10 kg. Bantuan tersebut menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.