TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang mengatur jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pensiunan menteri.

Salinan Perpres yang dilihat dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Kamis, 17 Oktober 2024, disebutkan menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet diberikan kelanjutan jaminan kesehatan. Ketentuan serupa juga diberikan kepada Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet.

Jaminan pemeliharaan kesehatan juga diberikan kepada istri/suami yang sah dan tercatat dalam administrasi menteri negara, serta dilaksanakan dengan mekanisme asuransi kesehatan berdasarkan kendali mutu dan biaya.

Manfaat jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif sesuai indikasi medis berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Adapun manfaat pelayanan kesehatan berdasarkan usia dan/atau masa bulan tugas jabatan diberikan dengan ketentuan yakni, untuk menteri negara atau Sekretaris Kabinet yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia kurang dari 60 tahun, kepadanya beserta istri/suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan selama dua kali masa jabatan.

Sedangkan untuk mereka yang ketika selesai melaksanakan tugas berusia 60 tahun atau lebih, kepadanya beserta istri/suami diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan seumur hidup.

Perpres menjelaskan bahwa manfaat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dilakukan pada fasilitas kesehatan milik pemerintah dan/atau milik badan usaha milik negara di dalam negeri.

Premi jaminan pemeliharaan kesehatan dibayar pemerintah pusat kepada penyelenggara jaminan pemeliharaan kesehatan secara sekaligus, yang bersumber dari APBN.

Ketentuan lain yang diatur yaitu jaminan pemeliharaan kesehatan tidak diberikan kepada menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet, namun dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Sedangkan bagi menteri yang mengundurkan diri karena ditetapkan menjadi tersangka maka jaminan kesehatan ditunda sampai telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan dalam hal menteri negara yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet meninggal dunia, maka jaminan pemeliharaan kesehatan diberikan kepada janda/dudanya sesuai ketentuan berlaku.

Perpres ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2024 dan diundangkan Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada tanggal yang sama. Perpres berlaku pada tanggal diundangkan.

Hanya untuk Menteri Periode 2019-2024

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara berlaku untuk para menteri dan Sekretaris Kabinet yang diangkat atau ditugaskan pada periode 2019-2024.

Ketentuan itu tertuang dalam pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Purnatugas Menteri Negara, yang diterbitkan Presiden Joko Widodo, di Jakarta, tertanggal 15 Oktober 2024.

Dalam pasal 11 ayat (1) disebutkan, ketentuan mengenai jaminan pemeliharaan kesehatan bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang telah selesai melaksanakan tugas kabinet berlaku bagi menteri negara dan Sekretaris Kabinet yang diangkat/ditugaskan pada periode pemerintahan tahun 2019-2024

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, mengatakan akan memberikan insentif likuiditas bank-bank yang menyalurkan kredit kepada sektor konstruksi termasuk perumahan rakyat. Hal itu ia sampaikan saat ditanya soal program tiga juta hunian per tahun yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Perumahan rakyat kan banyak program dari pemerintah, bank-bank itu juga kami berikan insentif likuiditas,” kata Perry, menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Perry memaparkan, insentif likuiditas merupakan insentif yang diberikan agar bank bekerja menyalurkan kredit dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kata dia, pada akhirnya kredit yang diberikan diharapkan dapat mencetak lapangan kerja.

Seperti diketahui, Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama lima tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Selanjutnya, program insentif likuiditas atau Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) merupakan insentif yang ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM). Tujuannya, untuk mendorong pertumbuhan kredit perbankan dan ekonomi nasional.

Perry mengatakan, hingga pekan kedua Oktober 2024, BI telah menyalurkan KLM sebesar Rp256,5 triliun kepada bank-bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas. Insentif KLM sebesar Rp256,5 triliun tersebut disalurkan kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp119 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Rp110,2 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Rp24,6 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp2,7 triliun.

Ke depannya, KLM akan banyak disalurkan ke kredit-kredit yang menyerap banyak tenaga kerja. Menurut Perry, sektor perdagangan, pertaniaan, dan industri pengolahan padat karya merupakan sektor-sektor bisa menyerap hingga 50 persen tenaga kerja. Selain itu, sektor transportasi, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga ia nilai memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi. “Sektor-sektor itu (pariwisata) bisa lebih dari 20 persen pangsa tenaga kerjanya,” ujar Perry.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan menggandeng 46 perusahaan dari dalam dan luar negeri untuk mendatangkan 1,3 juta ekor sapi. Kerja sama ini dijalin pemerintah untuk memenuhi kebutuhan susu dan daging di dalam negeri seiring akan dimulainya program makan bergizi gratis pada 2025.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengklaim pemerintah telah mencapai kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan itu. Hal ini diucapkan Sudaryono saat bertemu Wakil Menteri Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang, Yoichi Watanabe di Tokyo, Selasa, 15 Oktober 2024.

Sudaryono mengatakan pemerintah akan memberikan dukungan perizinan kepada perusahaan-perusahaan itu. Pemerintah juga akan menyiapkan lahan seluas 1 juta hektar untuk memelihara sapi. “Kami juga berharap ada keterlibatan dari Jepang dalam program ini,” ucapnya, dikutip dari siaran pers.

Koran Tempo pernah melaporkan pada 27 Agustus 2024, bagi-bagi susu lewat program makan bergizi gratis berisiko bertumpu pada impor bahan baku. Sebab, kapasitas peternak sapi perah lokal belum mumpuni.

Minimnya bahan baku di dalam negeri tampak dari data Kementerian Perindustrian. Pada 24 Mei 2024, Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, menyatakan susu segar dari peternakan di dalam negeri cuma bisa menutupi 20 persen kebutuhan bahan baku sepanjang 2023. Saat itu kapasitas produksi industri pengolahan susu mencapai 4,64 juta ton.

Putu mencatat produksi susu segar di dalam negeri hanya tumbuh rata-rata 1 persen dalam enam tahun terakhir. “Sehingga tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan kebutuhan bahan baku industri pengolahan susu yang tumbuh rata-rata 5,3 persen,” ujarnya.

Akar masalahnya adalah populasi sapi yang rendah. Kemenperin mencatat jumlahnya hanya 592 ribu ekor sapi pada 2023. Produktivitasnya pun rendah, hanya 8–12 liter per ekor per hari. “Pengembangan produksi susu segar juga dihadapkan pada terbatasnya lahan untuk kandang dan pakan hijauan,” katanya.

Vindry Florentin berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini mengatakan program makan bergizi gratis di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025. Dia mengatakan pada tiga bulan pertama pemerintah akan memberikan makan gizi gratis sebanyak 3 juta porsi.

“Nanti baru naik dua kali, di April meningkat 6 juta,” kata Niken dalam diskusi di Forum Ekonomi Politik yang digelar Indef School of Political Economy secara daring pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Selain itu, Niken mengatakan Badan Gizi juga akan memulai program ini di tempat yang terjangkau dan mudah lebih dulu. Meski demikian, ia memastikan program ini tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga daerah tertinggal. “Karena ini universal, termasuk daerah 3 T,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurut dia, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu akan dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, lanjut dia, program MBG dapat memicu peredaran uang dalam jumlah besar di tengah masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas di desa akan ditingkatkan,” ucap Dadan.

Dari hasil percobaan, menurut dia, dengan melibatkan 3.000 peserta didik dalam satu satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam atau 3.000 butir telur ayam, 350 kilogram sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, maka akan ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga SMA (sekolah menengah atas), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujar Dadan.

Melynda Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Catatan Editor: Ada kesalahan penulisan tahun pada berita ini, sebelumnya tertulis 2024, seharusnya 2025. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Pokja Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Niken Gandini mengatakan program makan bergizi gratis di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto akan dimulai pada Januari 2025. Dia mengatakan pada tiga bulan pertama pemerintah akan memberikan makan gizi gratis sebanyak 3 juta porsi.

“Nanti baru naik dua kali, di April meningkat 6 juta,” kata Niken dalam diskusi di Forum Ekonomi Politik yang digelar Indef School of Political Economy secara daring pada Kamis, 17 Oktober 2024.

Selain itu, Niken mengatakan Badan Gizi juga akan memulai program ini di tempat yang terjangkau dan mudah lebih dulu. Meski demikian, ia memastikan program ini tidak hanya menyasar kota besar, tapi juga daerah tertinggal. “Karena ini universal, termasuk daerah 3 T,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan program Makan Bergizi Gratis membutuhkan anggaran sebesar Rp 800 miliar per hari. Menurut dia, program ini akan menjangkau 82,9 juta penerima dan menghabiskan anggaran Rp 400 triliun bila diimplementasikan secara penuh.

“Kalau program ini sudah jalan, maka Badan Gizi Nasional akan belanja Rp 1,2 triliun setiap hari untuk investasi SDM (sumber daya manusia) masa depan. Sekitar 75 persen dari Rp 1,2 triliun itu untuk intervensi Makan Bergizi Gratis, kurang lebih Rp 800 miliar setiap hari,” kata Dadan usai acara BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia menjelaskan, anggaran sebesar Rp 800 miliar itu akan dialokasikan untuk membeli bahan baku pangan dari sektor pertanian. Oleh karena itu, lanjut dia, program MBG dapat memicu peredaran uang dalam jumlah besar di tengah masyarakat.

“Salah satu kelemahan ekonomi Indonesia selama ini adalah kurangnya likuiditas di pedesaan. Melalui program investasi masa depan ini, likuiditas di desa akan ditingkatkan,” ucap Dadan.

Dari hasil percobaan, menurut dia, dengan melibatkan 3.000 peserta didik dalam satu satuan pelayanan, dibutuhkan sekitar 200 kilogram beras, 350 kilogram ayam atau 3.000 butir telur ayam, 350 kilogram sayuran, dan 600 liter susu per hari.

“Ini baru untuk satu satuan pelayanan. Jika program ini berjalan penuh, maka akan ada sekitar 30 ribu satuan pelayanan di seluruh Indonesia yang melayani ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah dari PAUD (pendidikan anak usia dini) hingga SMA (sekolah menengah atas), termasuk santri dan sekolah-sekolah keagamaan. Ini adalah skala yang sangat besar,” ujar Dadan.

Melynda Dwi berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Catatan Editor: Ada kesalahan penulisan tahun pada berita ini, sebelumnya tertulis 2024, seharusnya 2025. Kami mohon maaf atas kesalahan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis siang, 17 Oktober 2024 dimulai dari presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Disusul, Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

Berikutnya, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Terakhir, perusahaan tambang tembaga AS Freeport McMoRan akan menunda penjualan tembaga olahannya dari Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2025 karena kebakaran di pabrik peleburan barunya menyebabkan penundaan produksi lebih lanjut, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu, 16 Oktober 2024.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Ini Daftar 108 Nama Calon Pengisi Kabinet Prabowo....

<!--more-->

1. Ini Daftar 108 Nama Calon Pengisi Kabinet Prabowo Subianto

Presiden terpilih Pabowo Subianto telah memanggil total 49 tokoh yang digadang-gadang akan membantunya dalam kabinet pemerintahan mendatang untuk menemuinya di kediaman miliknya di Jalan Kertanegara Nomor 4, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024.

Esok harinya atau pada Selasa, 15 Oktober 2024, Prabowo juga diketahui telah memanggil 59 calon menteri, wakil menteri, hingga kepala badan yang berasal dari ragam profesi mulai dari petinggi partai politik, pensiunan militer, akademisi, agamawan, pengusaha, hingga selebriti.

Dengan begitu, Prabowo secara total telah berbincang dengan 108 tokoh dalam upaya menjaring orang yang akan mengisi kabinet pemerintahannya nanti. Pos-pos kementerian itu rencananya ada yang akan diisi oleh lebih dari satu wakil menteri. Itu sebabnya calon wakil menteri yang diundang ke Kertanegara cukup banyak.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Target Prabowo Bangun 3 Juta Rumah Setahun, BTN Usul Bikin Apartemen di Atas Pasar Jaya

Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.
Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. 20 BPR Diprediksi Gulung Tikar di 2024, Pengamat Perbankan....

<!--more-->

3. 20 BPR Diprediksi Gulung Tikar di 2024, Pengamat Perbankan: Tertekan Kredit Bermasalah dan Daya Bayar Rendah

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memproyeksikan 20 bank perkreditan rakyat atau BPR bakal gulung tikar di 2024 ini. Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, menganggap tingginya angka BPR yang tutup disebabkan ketidakmampuan bank untuk memenuhi persyaratan modal minimum hingga kondisi ekonomi masyarakat yang tertekan.

“Maraknya penutupan BPR disebabkan berbagai faktor. Manajemen risiko kurang baik, peningkatan kredit bermasalah, sampai kondisi ekonomi masyarakat yang tertetekan sehingga memengaruhi daya bayar nasabah,” kata Arianto kepada Tempo, Rabu, 16 Oktober 2024.

Arianto menilai, rendahnya daya bayar nasabah memperburuk situasi BPR yang memang sudah mengalami masalah, terutama bagi bank-bank kecil yang memiliki likuiditas rendah.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bank Indonesia Prediksi Perekonomian Indonesia Tumbuh 4,7-5,5 Persen Sepanjang 2024

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, memproyeksikan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2024 akan tumbuh 4,7 hingga 5,5 persen. Ia mengatakan BI terus berkomitmen memperkuat bauran kebijakan untuk terus menggenjot pertumbuhan ekonomi.

“BI akan bersinergi erat dengan kebijakan stimulus fiskal Pemerintah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur BI di Jakarta Pusat, Rabu, 16 Oktober 2024.

Perry mengatakan, pada triwulan ketiga 2024 perekonomian ditopang permintaan domestik. Salah satu aspek yang menurutnya tetap kuat adalah investasi, yang didukung target penyelesaian beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN). “Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang industri pengolahan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Kebakaran Smelter di Gresik, PT Freeport Minta....

<!--more-->

5. Kebakaran Smelter di Gresik, PT Freeport Minta Pemerintah Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Perusahaan tambang tembaga AS Freeport McMoRan akan menunda penjualan tembaga olahannya dari Indonesia hingga kuartal kedua tahun 2025 karena kebakaran di pabrik peleburan barunya menyebabkan penundaan produksi lebih lanjut, kata dua sumber yang mengetahui masalah tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu, 16 Oktober 2024.

Penundaan produksi tersebut menyusul terbakarnya unit asam sulfat di smelter baru mereka di Gresik Jawa Timur, Senin lalu. Pabrik peleburan yang diresmikan Presiden Jokowi September lalu itu, berkapasitas produksi 480.000 metrik ton katoda tembaga per tahun.

Sumber tersebut juga mengatakan Freeport telah berunding dengan pemerintah Indonesia untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga yang berakhir pada akhir tahun 2024 hingga kuartal pertama tahun depan.

Berita selengkapnya baca di sini.

INFO NASIONAL – Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Banten nomor urut 02, Andra Soni-Dimyati Natakusumah berjanji tidak akan ada daerah yang tertinggal jika nanti terpilih pada kontestasi politik yang digelar pada Rabu, 27 November 2024 mendatang. Hal itu mereka sampaikan ketika menyampaikan visi misi dalam debat perdana Pemilihan Gubernur Banten 2024.

“Visi kami adalah bagaimana Banten maju adil dan merata tanpa korupsi, tidak boleh lagi ada pengkhianatan kepada rakyat, tidak boleh ada lagi daerah yang terabaikan, tidak boleh lagi ada masyarakat yang termarjinalkan no one left behind, tidak boleh ada masyarakat yang ditinggalkan keadilan, dan pemerataan harus kita wujudkan,” kata Andra saat forum debat, di Auditorium Menara Bank Mega Kompleks Transmedia, Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.

Dia pun mengajak kepada semua untuk taat patuh kepada hukum yang berlaku dan berkomitmen teguh memajukan Banten. “Teguh untuk menciptakan keadilan, teguh untuk menciptakan pemerataan dan itu semua akan bisa terjadi saat kita berkomitmen untuk tidak mengkhianati rakyat tidak korupsi itu penting,” ujar dia.

Ditegaskan, ajakan untuk tidak korupsi berlaku kepada semuanya. Oleh karena itu ada tiga hal penting yang akan dilakukan Andra Soni-Dimyati ke depan ketika jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten.

Pertama, bagaimana pendidikan bisa berkualitas dan adil merata kepada seluruh masyarakat Banten. Kedua, bagaimana layanan kesehatan bisa bermanfaat bagi semua masyarakat Banten dan berkeadilan, dan ketiga bagaimana masyarakat Banten mampu menerapkan kehidupan yang layak. “Oleh karena itu, no one left behind tidak boleh ada satupun warga banten yang ditinggalkan.”

Andra Soni-Dimyati spun udah menyiapkan 8 program dan 24 program turunan. Semunya kata dia akan terlaksana dengan baik jika terpilih. “Sekali lagi, semua itu akan terlaksana dengan baik. Tujuan akan tercapai untuk Banten adil merata selama kita berkomitmen kepada nafas yang diberikan kepada kita, rezeki yang diberikan kepada kita, amanah yang diberikan kepada kita dengan catatan tidak korupsi,” ujar dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - PT Indofarma Global Medika merupakan anak perusahaan dari PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) yang juga bergerak dibidang farmasi. PT Indofarma Global Medika disebut turut merugi akibat perusahaan utamanya yaitu PT Indofarma (Persero) Tbk, telah menunggak pembayaran gaji karyawannya sejak Januari 2024.

Ketua Umum Serikat Pekerja Indofarma, Meida Wati, mengatakan saat ini PT Indofarma Global Medika sedang menjalani proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Namun, dia tidak mengetahui secara pasti bagaimana perkembangan proses dan kelanjutan dari anak perusahaan tersebut. "Sekarang lagi menghadapi PKPU, tapi saya tidak tahu hasil pastinya gitu ya karena belum ada pemberitahuan kepada kami," ujar Meida ketika dihubungi Tempo pada Rabu, 16 Oktober 2024.

Dia mengatakan, kondisi karyawan yang bekerja di PT Indofarma Global Medika juga mengalami hal yang sama. Meida berujar, para karyawan turut mengalami tunggakan gaji selama dua bulan. "Namun ada informasi yang beredar itu (PKPU) diperpanjang, namun kondisinya sama, karyawan di sana (PT Indofarma Global Medika) udah dua bulan tidak gajian, bahkan untuk mereka hanya diberikan uang kerohiman Rp 1 juta," ucap dia.

Lebih lanjut, Meida mengungkapkan, para karyawan yang bekerja di PT Indofarma Global Medika terakhir mendapatkan gaji di bulan Juli 2024. Dia mengatakan, gaji yang didapatkan itu hanya berupa dana santunan yang diberikan dari perusahaan.

"Uang kerohiman aja, uang apa itu saya enggak tahu itu uang gaji atau uang apa, tapi itu dikasihnya cuma Rp 1 juta, bulan Agustus dan September belum gajian, ini udah masuk Oktober dan bahkan kondisinya parah, itu udah banyak juga karyawannya keluar (resign)," tutur Meida.

Meskipun demikian, ia tidak mengetahui secara pasti berapa banyak karyawan dari PT Indofarma Global Medika yang telah mengundurkan diri. Meida mengatakan, jumlah karyawan yang telah keluar dapat diperkirakan mencapai ratusan orang. "Karena memang cukup lumayan banyak (karyawan) apa lagi yang ada di IGM itu cukup banyak seperti itu, sudah ada ratusan juga sih kayaknya, saya lihat itu berkurang banyak kok karyawan Indofarma grup ini," kata dia.

Banyaknya karyawan yang telah mengajukan pengunduran diri, Meida berujar jika perusahaan itu tidak memberikan kepastian soal jaminan gaji yang akan dibayarkan. Terlebih, kata dia, uang pensiun untuk para pekerja juga tidak ditunaikan.

"Cuma yang keluar tidak ada pernyataan komitmen dari perusahaan kapan dibayarkan uang pesangonnya, uang pisahnya belum ada. Bahkan yang sudah lebih dahulu pensiun, sudah dua sampai tiga tahun yang lalu juga belum dibayarkan oleh perusahaan," ujar Meida.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun

Menanggapi target besar itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.

Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.

Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Cilegon.

Skema ketiga adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD/Transit Oriented Development) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.

Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” kata Nixon.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya beberapa tahun ini memanfaatkan bagian teratas pasar, yang biasanya tidak menarik pedagang untuk berjualan, sebagai lokasi futsal, bulu tangkis, atau karaoke dan tempat jajan.

Tempat olahraga itu kemudian disewakan untuk umum.

"Kami sudah mengajukan menambah fasilitas seperti futsal dan binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Kepala Pasar Mampang Prapatan Robby Wahyudi seperti dikutip Antara, 21 November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun

Menanggapi target besar itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.

Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.

Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Cilegon.

Skema ketiga adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD/Transit Oriented Development) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.

Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” kata Nixon.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya beberapa tahun ini memanfaatkan bagian teratas pasar, yang biasanya tidak menarik pedagang untuk berjualan, sebagai lokasi futsal, bulu tangkis, atau karaoke dan tempat jajan.

Tempat olahraga itu kemudian disewakan untuk umum.

"Kami sudah mengajukan menambah fasilitas seperti futsal dan binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Kepala Pasar Mampang Prapatan Robby Wahyudi seperti dikutip Antara, 21 November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan tiga juta rumah merupakan target dalam setahun, sehingga satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

Hashim, yang juga adik kandung Prabowo, mengatakan bahwa program pembangunan 3 juta hunian setiap tahun itu terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan dan dua juta unit rumah di pedesaan.

"Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun," ujar Hashim di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Target ini terlihat ambisius jika dibandingkan dengan yang dilaksanakan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, yakni membangun 10 juta rumah dalam 10 tahun

Menanggapi target besar itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN mengusulkan tiga skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi guna mewujudkan program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Untuk subsidi kami membagi jadi tiga jenis usulan. Usulan ini kami sampaikan ke Satuan Tugas (Satgas) dan akan diteruskan ke pemerintah baru,” kata Direktur Utama BTN Nixon L. P. Napitupulu kepada wartawan di Menara BTN, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2024.

Skema pertama yaitu rumah desa, dengan target membangun atau merenovasi sekitar 2 juta rumah di desa yang tidak layak huni.

Menurut Nixon, sebanyak 24 juta dari 27 juta rumah pelanggan listrik 450 watt, atau lebih dari 90 persen, tergolong rumah tidak layak huni. Untuk itu, skema ini akan difokuskan pada pembangunan atau renovasi rumah-rumah desa yang tidak layak huni.

Skema kedua adalah rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ia menjelaskan skema ini mirip dengan yang diterapkan pada program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), namun dengan sejumlah penyesuaian.

Skema ini menyasar masyarakat yang tinggal di wilayah suburban, seperti Bekasi, Cikarang, Karawang, hingga Purwakarta, atau daerah lainnya seperti Serang dan Cilegon.

Skema ketiga adalah rumah urban yang menargetkan masyarakat berpenghasilan Rp12 juta hingga Rp15 juta per bulan. Fokusnya adalah menyediakan hunian bagi pekerja di daerah urban yang tidak mampu membeli rumah di pusat kota karena harga yang terlalu tinggi. Solusinya adalah memanfaatkan lahan pemerintah, negara, dan BUMN untuk membangun apartemen yang terjangkau.

Dia mencontohkan pembangunan hunian di atas lahan stasiun kereta (TOD/Transit Oriented Development) atau di lahan-lahan pemda seperti PD Pasar Jaya, di mana di bawahnya bisa dibangun 2-3 lantai untuk pasar dan di atasnya apartemen dengan harga sekitar Rp400 juta hingga Rp500 juta. Dia menghitung harga jual ini terjangkau oleh KPR dengan tenor 25-30 tahun.

Ia menambahkan harga lahan di kota-kota besar sudah tidak terjangkau, sehingga solusi yang paling sesuai adalah hunian vertikal.

“Di Jakarta, contohnya, ada lebih dari 140 lokasi PD Pasar Jaya. Kalau mau kita bangun, berarti ada 140 tower. Kemudian, juga ada lahan kereta api di Manggarai dan sebagainya. Jadi, banyak sebenarnya yang bisa dioptimalkan untuk perumahan kelompok urban,” kata Nixon.

Perusahaan Daerah (PD) Pasar Jaya beberapa tahun ini memanfaatkan bagian teratas pasar, yang biasanya tidak menarik pedagang untuk berjualan, sebagai lokasi futsal, bulu tangkis, atau karaoke dan tempat jajan.

Tempat olahraga itu kemudian disewakan untuk umum.

"Kami sudah mengajukan menambah fasilitas seperti futsal dan binaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Kepala Pasar Mampang Prapatan Robby Wahyudi seperti dikutip Antara, 21 November 2022

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah negara di Eropa telah menyatakan kesiapan untuk berinvestasi energi terbarukan yakni listrik tenaga surya atau sel surya di Provinsi Kalimantan Timur. Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik dalam keterangan di Samarinda, Rabu, menjelaskan, keinginan investasi tersebut disampaikan dalam pertemuan sejumlah duta besar saat menghadiri undangan United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, di Jakarta.

"Energi yang akan dikembangkan adalah tenaga surya atau solar cell. Usaha tersebut potensial dikembangkan di Kutai Kartanegara, Samarinda, Paser dan Kutai Barat," kata Akmal Malik.

Akmal mengungkapkan, pertemuan tersebut difasilitasi Kepala Perwakilan UNDP Indonesia Norimasa Shimomura dan dihadiri oleh sejumlah Duta Besar negara sahabat di antaranya Duta Besar Selandia Baru Kevin Burnett, ONZM, Duta Besar Norwegia Rut Kruger Giverin, Duta Besar Jerman Ina Lepel, Duta Besar Finlandia Pekka Kaihilahti, Duta Besar Swedia Daniel Blockert, Duta Besar Denmark Sten Frimodt Nielsen, Duta Besar Italia Mr Benedetto Latteri, Duta Besar Irlandia Padraig Francis dan Duta Besar Swiss Olivier Zehnder.

Akmal mengatakan, pertemuan tersebut membahas ketertarikan negara-negara sahabat itu untuk berinvestasi dalam pengembangan energi terbarukan di Kaltim. "Ketertarikan ini sangat baik, sebab faktanya hingga saat ini dominasi penggunaan energi di Kaltim masih dominan menggunakan energi berbahan fosil alias energi tak terbarukan," kata Akmal.

Kaltim sendiri, kata Akmal, akan terus bertransformasi dari penggunaan energi fosil menuju energi terbarukan. Di sejumlah perusahaan tambang misalnya, saat ini sudah perlahan mulai mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dalam operasional tambang mereka. Seperti diterapkan PT Kideco Jaya Agung di Kabupaten Paser.

Selain itu, mereka juga berharap bisa berkontribusi untuk pembangunan IKN dengan mendorong pengusaha dari negara-negara itu berinvestasi ke Kaltim. "Makanya saya minta teman-teman di DPMPTSP harus lebih sigap. Jangan hanya mengandalkan China, tapi negara-negara yang peduli energi terbarukan harus kita sambut," kata Akmal.

Diskusi juga menyinggung rencana dukungan negara-negara tersebut untuk berinvestasi di Kalimantan Timur sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, kata Akmal, dalam perspektif ekonomi dan IKN posisi Kaltim sangat rasional karena Kaltim memiliki infrastruktur yang sudah cukup memadai.

Sebagian duta besar juga membicarakan tentang pentingnya desentralisasi bagi Indonesia. Sebab desentralisasi akan memberikan ruang bagi daerah untuk menyiapkan ekonomi, lapangan kerja dan membangun infrastruktur.