TEMPO.CO, Jakarta - Adik kandung presiden terpilih Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo, bercerita kalau sekarang para hakim resmi mendukung pemerintahan Prabowo. Cerita itu ia dapatkan dari seorang hakim agung yang ia temui secara tidak sengaja di Bandara Changi, Singapura.

"Pak Hashim, saya dan kawan-kawan (hakim), mereka akan mendukung Prabowo," ujar Hashim menirukan perkataan hakim agung tersebut, yang ia katakan masih terlihat sangat muda.

Dukungan itu, diklaim Hashim, terjadi setelah beberapa waktu lalu Prabowo menjanjikan kenaikan gaji dan tunjangan untuk para hakim. Janji tersebut, kata dia, akan direalisasikan dua minggu lagi. Tepat setelah Prabowo dilantik menjadi presiden.

"Ini dua minggu lagi akan berubah, ya. Saya berjanji itu, ya. Pak Prabowo sudah berjanji (kenaikan gaji hakim)," katanya dalam acara Dialog Kebangsaan Forum Masyarakat Indonesia Emas, Jum'at, 11 Oktober 2024 di Jakarta.

Hashim berseloroh, ia dan kakaknya, Prabowo Subianto, sebetulnya sudah sejak beberapa waktu lalu mengetahui permasalahan mengenai kecilnya gaji hakim. Ia mengatakan, gaji hakim saat ini hanya berkisar Rp2-4 juta tanpa disertai tunjangan.

"Kalau kita lihat gaji seorang hakim antara 2 sampai 4 juta sebulan, Pak. Dan tunjangan-tunjangan itu dihapus," ucap dia.

Oleh karena itu, ia dan Prabowo meminta agar para hakim untuk bersabar sedikit, menunggu dua minggu lalu. Ia memastikan gaji para hakim akan naik, setelah terakhir kali mengalami kenaikan gaji sekitar 11 tahun lalu.

Ia menyebut Prabowo sangat memperhatikan kesejahteraan hakim. Prabowo ingin memastikan agar para hakim hidup bermartabat sehingga tidak mengganggu integritasnya. Ia ingin agar kehidupan 9.000 hakim yang kini menderita dengan kecilnya gaji, kemudian bisa mendapatkan kesejahteraaan.

Janji terkait kenaikan gaji hakim itu disampaikan oleh Prabowo melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan para hakim di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 8 Oktober 2024. Sebelumnya diketahui para hakim melakukan cuti massal menuntut adanya kenaikan gaji.

Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Dian Ediana Rae, optimistis kredit perbankan bisa tetap tumbuh di tengah pelambatan ekonomi global. OJK menargetkan pertumbuhan kredit mencapai 9 hingga 11 persen sampai akhir tahun.

Hingga Agustus 2024, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 11,40 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,06 persen. “Dengan demikian, kami optimistis pertumbuhan kredit perbankan di 2024 masih sesuai dengan target, yaitu di kisaran 9-11 persen.” ujarnya lewat pernyataan resmi, Jumat 11 Oktober 2024.

Dibanding Desember 2023 atau secara year to date, kredit bulan lalu juga meningkat sebesar 5,89 persen, sementara tahun lalu hanya tumbuh 4,92 persen. Berdasarkan Survei Orientasi Bisnis Perbankan OJK di triwulan III ada 3 sektor yang diperkirakan menjadi motor pertumbuhan kredit, di antaranya perdagangan besar dan eceran, perantara keuangan, serta industri pengolahan.

Dian menambahkan, proyeksi pertumbuhan kredit tahun depan baru akan mulai disusun dalam bentuk Rencana Bisnis Bank (RBB) pada akhir 2024, berdasarkan realisasi sampai dengan September ini. “Berbagai faktor, termasuk tingginya ketidakpastian global saat ini, akan ikut menjadi variabel yang menentukan bagi perbankan dalam menyusun RBB 2025,” kata Dian.

Bank, menurut dia, akan memperhatikan kondisi ekonomi secara global dan domestik yang masih perlu untuk diwaspadai ke depan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah potensi kecepatan dan kedalaman penurunan suku bunga acuan The Fed atau Fed Fund Rate.

Selain itu, perbankan juga menyoroti hasil pemilu presiden di AS, kondisi ekonomi, dan arah kebijakan moneter Tiongkok. Juga perkembangan konflik geopolitik Rusia dan Ukraina atau di Timur Tengah, serta kebijakan pemerintah baru Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih, Prabowo Subianto, berencana membangun tanggul laut raksasa (giant sea wall) di pesisir utara Jakarta sampai Gresik, Jawa Timur. Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan, Kementerian PUPR, Endra Atmawidjaja membeberkan sudah ada perusahaan atau lembaga penelitian asal China yang berniat kerja sama.

Endra mengatakan rencana itu disampaikan setelah pertemuan terakhir Kementerian PUPR dengan perusahaan. “Minat itu dari Nanjing Hidrolic Resources Institute. Mereka menyatakan minat untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan tanggul laut,” ujarnya ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Kamis 10 Oktober 2024.

Namun ia menambahkan NHRI belum sampai tahap mulai membangun. Minat yang disampaikan nantinya akan ditinjaklanjuti dengan pembuatan surat pernyataan kehendak atau letter of intent (LoI). Selanjutnya bakal ada pertukaran data, pertukaran tenaga ahli, baru perusahaan akan mendalami secara teknis kajian yang sudah dilakukan.

Ia mengatakan belum mengetahui berapa anggaran dan investasi yang dibutuhkan untuk proyek besar ini. “Kalau tanggul laut kan memang sudah jadi program presiden terpilih Pak Prabowo. Tapi saya kira ini kita juga kan belum rumuskan berapa panjang lokasinya di mana, prioritasnya di mana,” kata dia.

Sebelumnya disebutkan telah ada pertemuan antara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dengan NHRI pada 24 September 2024 lalu. Basuki mengatakan, pertemuan tersebut akan dilanjutkan dengan kunjungan tim NHRI ke Indonesia.

Peneliti dari China tersebut akan meninjau data dan studi desain dasar yang telah disiapkan oleh para ahli dari Korea Selatan, Belanda, dan tim Kementerian PUPR. “Ini adalah transfer pengetahuan dari China ke Indonesia. Rencana pendanaannya akan mencakup program pinjaman,” ujar Basuki lewat keterangan resmi Kementerian PUPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menetapkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) di Tangerang Selatan, Banten menjadi salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bidang edukasi, teknologi, dan kesehatan internasional yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2024 yang ditandatangani pada Senin, 7 Oktober 2024.

Selain KEK BSD, Pemerintah juga menetapkan KEK Pariwisata Kesehatan Internasional Batam melalui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2024. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, mengatakan setiap kawasan ekonomi memiliki fokus pengembangan yang spesifik sebagai tujuan penetapannya.

“Diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, serta menarik investasi,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Kamis, 10 Oktober 2024.

Sejarah Pengembangan BSD

Bumi Serpong Damai atau yang biasa disingkat menjadi BSD adalah sebuah kawasan perumahan dan bisnis yang terletak di Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kawasan ini menjadi salah satu kawasan terintegrasi terbesar di Indonesia, yang mencakup perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, serta berbagai fasilitas umum dan rekreasi.

Dilansir dari laman resminya, Bumi Serpong Damai (BSD) yang kini lebih dikenal dengan sebutan BSD City, merupakan bangunan kota mandiri yang diresmikan pada tanggal 16 Januari 1989 oleh Mendagri Rudini saat itu. Namun sebenarnya pembangunan BSD telah dimulai oleh pengembangnya pada 1984 yaitu Founding Shareholders dengan mendirikan PT Bumi Serpong Damai Tbk.

Dalam perkembangannya, pembangunan kota ini diinisiasi oleh raksasa property Tanah Air, Ciputra. Pihak Ciputra membangun sebuah kawasan Bumi Serpong Damai dengan memegang izin lokasi sebesar 6.000 hektare. Lambat laun seiring berjalannya waktu akses untuk masuk ke kawasan ini menjadi mulai terbuka.

Pada saat yang bersamaan, dibangun sebuah jalan tol bernama tol Kebun Jeruk-Tangerang-Merak. Dalam proses pembangunan BSD, Ciputra tidak bergerak sendiri. Kawasan ini dibangun oleh konsorsium OT BSD yang mana di dalamnya terdiri atas 11 perusahaan swasta dengan total investasi sebesar Rp. 3,2 triliun. Adapun 11 perusahaan tersebut terdiri atas perusahaan gabungan seperti kelompok usaha Sinar Mas, Metropolitan, Salim, hingga Pembangunan Jaya.

Kendati demikian, sejak tahun 2003 - 2004, kepemilikan dari Bumi Serpong Damai atau BSD mengalami peralihan dan diambil alih oleh grup Sinar Mas. Mulai saat itu pula kawasan ini lebih dikenal dengan nama BSD dengan beberapa tempat yang terkenal antara lain ICE BSD (Indonesia Convention Exhibition), AEON Mall BSD City, The Breeze BSD City, dan berbagai kompleks perumahan mewah.

Hingga saat ini BSD masih dikelola di bawah bendera Sinar Mas Land, melalui anak perusahaannya yakni PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE). Kawasan BSD City juga dikenal luas dan diakui sebagai salah satu kota mandiri terbaik di Indonesia, Asia, hingga dunia yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan yang telah diraihnya, beberapa di antaranya adalah Gala FORTUNE Indonesia 100 sebagai Perusahaan Properti dan Real Estate Terbesar di Indonesia, Penghargaan PropertyGuru 2024 untuk Pengembangan Perumahan Ramah Lingkungan Terbaikdan Penghargaan Tata Kelola Global yang Baik (3G) dalam Inovasi dan Solusi Hijau 2024.

Pada tahun ini, Jokowi secara resmi menetapkan BSD City sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang baru. Hal itu diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, setelah Rapat Terbatas (ratas) bersama Jokowi di Istana Kepresidenan pada hari Senin, 18 Maret 2024. Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) ini diperkirakan akan menyerap investasi sebesar Rp18,54 triliun.

NI MADE SUKMASARI | ILONA ESTHERINA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Prabowo-Gibran, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan program pembangunan 3 juta rumah merupakan target dalam setahun. Satu periode pemerintahan selama 5 tahun bisa terdapat 15 juta rumah yang terbangun.

“Bukan tiga juta (satu periode pemerintahan). Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun,” ujar Hashim, pada Kamis, 10 Oktober 2024, seperti diberitakanAntara.

Hashim menjelaskan, program pembangunan 3 juta rumah setiap tahun terdiri dari pembangunan 1 juta apartemen di perkotaan per tahun dan 2 juta unit rumah di pedesaan per tahun. Menurut Hashim, pembangunan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun dapat menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan.

“Targetnya satu juta (apartemen) di perkotaan setiap tahun dan 2 juta rumah di pedesaan setiap tahun,” kata Hashim.

Hashim juga mewanti-wanti Grup Ciputra dan kontraktor besar lainnya agar tidak terlibat mengerjakan proyek rumah era pemerintahan Prabowo di pedesaan. Sebab, Hashim ingin mengimplementasikan nilai keadilan sosial sesuai Pancasila dalam pembangunan untuk rakyat Indonesia. Sebab, Indonesia sedang mengalami penurunan kelas menengah ataumiddle class.

"Tujuan Prabowo-Gibran recreate dan memperbesar middle class. Sehingga maaf kalau keluarga Ciputra punya kontraktor, maaf ya, jangan masuk ke desa. Maaf," kata Hashim, saat Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Kamis lalu.

Sebelumnya, Hashim menegaskan, program pembangunan rumah di pedesaan tersebut akan dikhususkan kepada usaha mikro, kecil ,dan menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Akibatnya, para konglomerat atau grup kontraktor besar dimohon untuk tidak terlibat demi mencapai keadilan. Namun, para konglomerat bisa terlibat dalam program pembangunan apartemen di perkotaan.

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tersebut mengaku telah menemui beberapa pihak untuk kelancaran proyek pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Adapun, pihak-pihak yang telah ditemui Hashim adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, PT. Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF, dan Perum Pembangunan Perumahan Nasional atau Perumnas. Bahkan, ia juga mengaku telah menemui CEO BTN, Nixon Napitupulu, sebanyak empat sampai lima kali untuk membahas program ini.

Selain perusahaan-perusahaan pelat merah dalam negeri, Hashim juga mengajak perusahaan dari Singapura, yaitu Housing & Development Board (HBD). Perusahaan ini akan bertindak sebagai penasihat dalam program pengadaan rumah Prabowo. Sebagai konsultan, ia menunjuk Surbana Jurong Pte Ltd, anak usaha Temasek Holdings yang bergerak di bidang konsultansi pengembangan perkotaan dan infrastruktur di Singapura.

“Memang tidak mungkin kita dalam tahun pertama kita capai, tapisteady state, mungkin tahun ketiga. Sudah ada beberapa investor danfinancierdari luar negeri. Dari Qatar, saya sudah ketemu. Dari Singapura, saya sudah ketemu,” ujar Hashim, pada 7 Oktober 2024.

Meskipun Hashim Djojohadikusumo menggandeng perusahaan besar dari luar negeri untuk apartemen, tetapi ia tetap mengajak pihak-pihak lokal UMKM dan BUMDes untuk menggarap proyek rumah era Prabowo di pedesaan. Dengan demikian, pihaknya tidak mengabaikan keadilan sosial dalam proyek pembangunan ini dan mendorongmiddle classuntuk mencapai peningkatan ekonomi.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ratan Tata, mantan pimpinan Tata Group, meninggal pada Rabu, 9 Oktober 2024, dalam usia 86 tahun. "Dengan rasa kehilangan mendalam, kami mengucapkan selamat tinggal kepada Ratan Naval Tata, seorang pemimpin yang benar-benar luar biasa, yang kontribusinya tak terukur dan telah membentuk tidak hanya Tata Group, tetapi juga tatanan negara kita," tulis N. Chandrasekaran, Ketua Tata Sons.

Pada Senin, 7 Oktober 2024, Ratan Tata, mengatakan di media sosial bahwa ia menjalani pemeriksaan medis rutin karena usianya dan kondisi medis di salah satu rumah sakit Mumbai.

Profil Ratan Tata

Ratan Tata pebisnis India yang lahir di Bombay (Mumbai) pada 28 Desember 1937. Dia menjabat ketua Tata Group, yang berpusat di Mumbai selama dua periode (1991–2012) dan (2016–2017).

Tata lahir dari keluarga konglomerat terkemuka, yang dianggap mempelopori banyak perusahaan dan praktik industri di India. Kakeknya Jamsetji Tata mendirikan Tata Group pada 1868. Bisnis di bawah naungan ini termasuk Tata Steel, memainkan peran penting dalam pembangunan negara ketika India mendapat kemerdekaan dari kekuasaan Inggris pada 1947.

Tata Group diperluas oleh paman Ratan Tata, JRD Tata, yang mendirikan anak perusahaan terkemuka seperti Tata Consultancy Services, Tata Motors, dan Tata Salt. Adapun di antara pencapaian perintis Tata Group, yakni pendirian Taj Mahal Palace Hotel yang ikonik di Mumbai pada 1903. Ini hotel pertama di India yang memiliki listrik. Perusahaan ini juga mendirikan usaha lainnya termasuk pendirian Air India (1932) dan merek kosmetik pertama di negara itu, Lakme (1952).

Ratan Tata menyelesaikan sekolah menengah atas di New York City pada 1955. Ia melanjutkan ke Cornell University, Ithaca, New York, mendapat gelar sarjana arsitektur sebelum kembali bekerja di India.

Pemimpin Tata Grup

Ia memperoleh pelatihan bisnisnya di tempat kerja, mendapat pengalaman di sejumlah bisnis Tata Group, dan diangkat sebagai direktur yang bertanggung jawab pada 1971, salah satunya, National Radio and Electronics Co. Ia menjadi ketua Tata Industries satu dekade kemudian. Pada 1991, ia menggantikan pamannya, JRD Tata, sebagai ketua Tata Sons, perusahaan induk Tata Group.

Tata secara agresif berusaha memperluas konglomerat itu, dan ia semakin fokus pada globalisasi bisnisnya. Pada 2000, grup itu mengakuisisi Tetley Tea yang berbasis di London seharga 431,3 juta dolar Amerika, dan pada 2004 membeli operasi manufaktur truk Daewoo Motors Korea Selatan seharga 102 juta dolar Amerila.

Tata Steel menyelesaikan pengambilalihan korporat terbesar oleh perusahaan India ketika mengakuisisi produsen baja raksasa Anglo-Belanda Corus Group seharga 11,3 miliar dolar Amerika pada 2007. Tahun berikutnya Tata mengawasi pembelian Tata Motors atas merek mobil Jaguar dan Land Rover dari Ford Motor Company. Kesepakatan senilai 2,3 miliar dolar Amerika itu menandai akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh perusahaan otomotif India.

Pada Desember 2012, Tata pensiun sebagai ketua Tata Group. Ia sempat menjabat sebagai ketua sementara mulai bulan Oktober 2016 setelah penggantinya, Cyrus Mistry, lengser. Tata kembali pensiun pada Januari 2017 ketika Natarajan Chandrasekaran diangkat menjadi ketua Tata Group.

BRITANNICA | TATA

TEMPO.CO, Jakarta - Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di Batam, Kepri, Kamis, 10 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang mengeruk pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober, ketika berpapasan dengan kapal Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari China sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan kapal jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir dari dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Kedua kapal tersebut setelah ketahuan terindikasi melakukan pengerukan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi nakoda kapal.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia, tapi berapa kali melakukan pengerukan pasir laut masih didalami, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Salah satu kapal yang diperiksa, memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan.

Dari pemeriksaan awal, menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. 1 tahun berarti 1,2 juta ton,” ujarnya.

Dia menyebut sesuai ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki KKPRL dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

KKP Tangani 108 Kasus Pelanggaran

Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani 108 kasus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil periode Januari hingga September 2024.

"Saya mengapresiasi jajaran PSDKP khususnya Polsus atas kinerjanya dalam bidang kelautan yang membanggakan dalam empat tahun terakhir ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Polisi Khusus Kelautan Tahun 2024 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Menteri KKP mengatakan, bahwa hal itu berhasil ditangani melalui kegiatan patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menerima pengaduan masyarakat terkait kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Trenggono menilai bahwa peran Polsus penting untuk menjaga ekologi sumber daya kelautan dan juga terus mengawasi serta berani menertibkan para pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran.

Trenggono juga mengatakan bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berani menyegel usaha wisata bahari milik warga negara asing (WNA) asal Jerman di Pulau Maratua, Kalimantan Timur yang sudah beroperasi selama puluhan tahun.

"Tempatnya enak dan bagus namun pada saat itu saya tidak paham. Akhirnya sebulan lalu Polsus memeriksa dan Alhamdulillah hasilnya bagus," tuturnya.

Selain itu, lanjut Trenggono, Polsus Kelautan KKP juga telah berhasil mengenakan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa sebesar Rp37,5 miliar. "Namun ini menjadi salah satu indikator bahwa masih banyak pelanggaran di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut,” katanya.

Trenggono menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan pulau-pulau terluar Indonesia untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di sana. "Selain terkait perizinan, pengawasan juga dilakukan terhadap aksi pencurian sumber daya alam (SDA) perikanan," kata Trenggono.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan pentingnya peran Polsus dalam mengawal dan menghentikan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai perizinan.

Pung mengatakan bahwa Polsus Kelautan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan terhadap pemenuhan dokumen dan/atau pelaksanaan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

KKP pertama kali membentuk Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus (PWP3K) pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya di bidang pengawasan

“Sebaran Polsus Kelautan sebanyak 233 orang di UPT PSDKP kemudian 70 Orang di Pusat dan di daerah mencapai 213 orang. Total terdapat 516 Polsus hingga saat ini,” katanya.

Pung menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2024, Polsus Kelautan telah berhasil menyegel usaha pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai perizinan, kapal dredger/isap pasir, dan sengketa yang menyebabkan kerusakan di bidang kelautan.

Berdasarkan data terdapat total 108 kasus yang berhasil ditangani tahun 2024, yang terdiri dari 90 kasus pelanggaran ruang laut, sembilan kasus destructive fishing, enam kasus ikan dilindungi, dan tiga kasus kerusakan kapal kandas.

“Sesuai UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja, Polsus PWP3K memiliki kewenangan untuk mengawasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (K/PKKPRL),” terang Pung Nugroho.

TEMPO.CO, Jakarta - Pencurian pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera Malaysia dan dipergoki oleh Menteri Kelautan Sakti Wahyu Trenggono di perairan Kepulauan Riau, telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Victor Gustaaf Manoppo di Batam, Kepri, Kamis, 10 Oktober 2024.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang mengeruk pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober, ketika berpapasan dengan kapal Menteri Sakti Wahyu Trenggono saat kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari China sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan kapal jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir dari dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Kedua kapal tersebut setelah ketahuan terindikasi melakukan pengerukan di wilayah perairan Indonesia tetapi tidak dilengkapi dokumen resmi. Hanya ada dokumen pribadi nakoda kapal.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia, tapi berapa kali melakukan pengerukan pasir laut masih didalami, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Salah satu kapal yang diperiksa, memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan.

Dari pemeriksaan awal, menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. 1 tahun berarti 1,2 juta ton,” ujarnya.

Dia menyebut sesuai ketentuan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki KKPRL dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang.

Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

KKP Tangani 108 Kasus Pelanggaran

Polisi Khusus (Polsus) Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan menangani 108 kasus pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil periode Januari hingga September 2024.

"Saya mengapresiasi jajaran PSDKP khususnya Polsus atas kinerjanya dalam bidang kelautan yang membanggakan dalam empat tahun terakhir ini,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Polisi Khusus Kelautan Tahun 2024 di Batam, Kepulauan Riau, Kamis.

Menteri KKP mengatakan, bahwa hal itu berhasil ditangani melalui kegiatan patroli di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta menerima pengaduan masyarakat terkait kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

Trenggono menilai bahwa peran Polsus penting untuk menjaga ekologi sumber daya kelautan dan juga terus mengawasi serta berani menertibkan para pelaku usaha yang tidak memiliki izin atau melakukan pelanggaran.

Trenggono juga mengatakan bahwa Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berani menyegel usaha wisata bahari milik warga negara asing (WNA) asal Jerman di Pulau Maratua, Kalimantan Timur yang sudah beroperasi selama puluhan tahun.

"Tempatnya enak dan bagus namun pada saat itu saya tidak paham. Akhirnya sebulan lalu Polsus memeriksa dan Alhamdulillah hasilnya bagus," tuturnya.

Selain itu, lanjut Trenggono, Polsus Kelautan KKP juga telah berhasil mengenakan sanksi administratif dan penyelesaian sengketa sebesar Rp37,5 miliar. "Namun ini menjadi salah satu indikator bahwa masih banyak pelanggaran di wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut,” katanya.

Trenggono menambahkan, pihaknya akan terus memperkuat pengawasan pulau-pulau terluar Indonesia untuk menjaga keberlanjutan ekosistem laut di sana. "Selain terkait perizinan, pengawasan juga dilakukan terhadap aksi pencurian sumber daya alam (SDA) perikanan," kata Trenggono.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Pung Nugroho Saksono menjelaskan pentingnya peran Polsus dalam mengawal dan menghentikan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai perizinan.

Pung mengatakan bahwa Polsus Kelautan menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan terhadap pemenuhan dokumen dan/atau pelaksanaan persetujuan/konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL).

KKP pertama kali membentuk Polisi Khusus (Polsus) Pengelolaan Wilayah Pesisir dengan Kewenangan Kepolisian Khusus (PWP3K) pada tahun 2013 sebagai tindak lanjut atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya di bidang pengawasan

“Sebaran Polsus Kelautan sebanyak 233 orang di UPT PSDKP kemudian 70 Orang di Pusat dan di daerah mencapai 213 orang. Total terdapat 516 Polsus hingga saat ini,” katanya.

Pung menyebutkan bahwa sampai dengan tahun 2024, Polsus Kelautan telah berhasil menyegel usaha pemanfaatan ruang laut yang tidak sesuai perizinan, kapal dredger/isap pasir, dan sengketa yang menyebabkan kerusakan di bidang kelautan.

Berdasarkan data terdapat total 108 kasus yang berhasil ditangani tahun 2024, yang terdiri dari 90 kasus pelanggaran ruang laut, sembilan kasus destructive fishing, enam kasus ikan dilindungi, dan tiga kasus kerusakan kapal kandas.

“Sesuai UU Nomor 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan UU Nomor 6/2023 tentang Cipta Kerja, Polsus PWP3K memiliki kewenangan untuk mengawasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (K/PKKPRL),” terang Pung Nugroho.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di level 7.520,602 pada akhir perdagangan Jumat, 11 Oktober 2024. Tim riset Phintraco Sekuritas menilai, IHSG menembus harga tertingginya lima hari terakhir dan memiliki peluang rebound.

“Dengan demikian, kami memperkirakan IHSG akan technical rebound dengan uji resistance di level 7.600 pada Senin,” tulis tim riset Phintraco Sekuritas dalam analisa rutinnya.

Pada perdagangan hari ini, saham HUMI menjadi yang mengalami peningkatan tertinggi yakni 13,56 persen di level 67. Selanjutnya, ada ASRI naik 13,33 persen, BSDE 7,59 persen, PANI naik 6,43 persen, dan SMGR 6,42 persen. Di sisi lain, saham BBCA jadi yang paling anjlok, turun 1,19 persen.

Dari global, Phintraco Sekuritas menilai investor menanti rilis data ekspor dan impor bulan September 2024 dari Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 16 Oktober 2024 mendatang. Diperkirakan, data tersebut akan membaik, meskipun pertumbuhan ekspor dan impor masih berada di level kontraksi.

Sementara di Kamis depan, terdapat sejumlah rilis data di Euro Area. Inflasi di Euro Area diperkirakan akan berada di bawah target ECB yakni di level 1.8 persen year on year (yoy pada September 2024 atau turun 0,1 persen secara bulanan. Sementara inflasi inti juga diperkirakan turun sedikit di di level 2,7 persen secara yoy.

Dari regional, pasar berfokus pada konferensi pers pada Sabtu besok oleh Kementerian Keuangan China terkait kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China. Konferensi tersebut diharapkan dapat memberikan angka spesifik mengenai anggaran tambahan dan jumlah obligasi yang perlu disetujui oleh National People's Congress. Selain itu, pasar juga berharap terdapat stimulus tambahan, pasca konferensi NDRC pada Selasa lalu yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar.

Selanjutnya, dari domestik, pekan depan pasar domestik akan disibukkan dengan rilis sejumlah data makroekonomi. Neraca perdagangan dijadwalkan rilis pada Selasa, 15 Oktober mendatang dengan ekspektasi surplus sebesar US$ 3.1 miliar pada September 2024. Kemudian di Rabu, pasar juga menanti rapat RDG-BI terkait penentuan suku bunga serta pertumbuhan kredit di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 11 Oktober 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp58 triliun.

Kemudian informasi mengenai Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Melengkapi berita itu adalah rencana adanya 6 kementerian koordinator dan 8 badan di cabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Daftar Lengkap Investasi di IKN senilai Rp58 Triliun yang Belum Tembus Target Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp58 triliun. Namun, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp100 triliun.

“Angkanya Rp58 triliun, itu gede banget, duit gede loh,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengklaim bahwa ada banyak investor yang berminat menanamkan modal. Walaupun keran investasi terbuka lebar, lanjut dia, tetap harus melalui seleksi.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Pratikno

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ini Rencana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Ada 6 Kemenko dan 8 Badan

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, isu mengenai rencana pembentukan sejumlah kementerian baru oleh presiden terpilih Prabowo Subianto kian berhembus kencang. Ketua Umum Partai Gerindra itu ditengarai akan membuat kabinet dengan porsi besar dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan laporan Koran Tempo berjudul “Formasi Kabinet Prabowo Setelah Revisi UU Kementerian Negara,” seorang politikus Partai Gerindra menyebut penambahan jumlah kementerian dengan nomenklatur baru pada era Prabowo amat mungkin terjadi. Ini mengingat banyaknya partai politik pendukung yang membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden lalu. Sumber ini juga mengatakan peleburan akan terjadi pada kementerian tertentu.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat sore, 11 Oktober 2024 dimulai dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp58 triliun.

Kemudian informasi mengenai Presiden Terpilih Prabowo Subianto mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Melengkapi berita itu adalah rencana adanya 6 kementerian koordinator dan 8 badan di cabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Daftar Lengkap Investasi di IKN senilai Rp58 Triliun yang Belum Tembus Target Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp58 triliun. Namun, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp100 triliun.

“Angkanya Rp58 triliun, itu gede banget, duit gede loh,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Dia mengklaim bahwa ada banyak investor yang berminat menanamkan modal. Walaupun keran investasi terbuka lebar, lanjut dia, tetap harus melalui seleksi.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Daftar Menteri Jokowi yang Dikabarkan Lanjut di Kabinet Prabowo, Ada Bahlil hingga Pratikno

Pergantian pemerintahan dari Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, semakin dekat. Menyusul hal itu, Prabowo Subianto disibukkan dengan perumusan struktur menteri di kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju.

Terbaru, mantan perwira TNI itu mengisyaratkan adanya sejumlah menteri dari periode Presiden Jokowi dalam kabinetnya. Hal ini menguatkan sinyal ihwal adanya orang-orang Jokowi yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan mendatang.

"Bahkan dalam saya menyusun kabinet, kok saya melihat banyak juga, ya, menteri-menteri yang akan datang yang berada di kabinet sekarang," kata Prabowo saat memberikan pidato di forum BNI Investor Daily Summit 2024, dipantau dari YouTube Investor Daily, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Ini Rencana Kementerian Baru di Kabinet Prabowo, Ada 6 Kemenko dan 8 Badan

Menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029, isu mengenai rencana pembentukan sejumlah kementerian baru oleh presiden terpilih Prabowo Subianto kian berhembus kencang. Ketua Umum Partai Gerindra itu ditengarai akan membuat kabinet dengan porsi besar dibanding pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Berdasarkan laporan Koran Tempo berjudul “Formasi Kabinet Prabowo Setelah Revisi UU Kementerian Negara,” seorang politikus Partai Gerindra menyebut penambahan jumlah kementerian dengan nomenklatur baru pada era Prabowo amat mungkin terjadi. Ini mengingat banyaknya partai politik pendukung yang membantu pemenangan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemilihan presiden lalu. Sumber ini juga mengatakan peleburan akan terjadi pada kementerian tertentu.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat di level 7.520,602 pada akhir perdagangan Jumat, 11 Oktober 2024. Tim riset Phintraco Sekuritas menilai, IHSG menembus harga tertingginya lima hari terakhir dan memiliki peluang rebound.

“Dengan demikian, kami memperkirakan IHSG akan technical rebound dengan uji resistance di level 7.600 pada Senin,” tulis tim riset Phintraco Sekuritas dalam analisa rutinnya.

Pada perdagangan hari ini, saham HUMI menjadi yang mengalami peningkatan tertinggi yakni 13,56 persen di level 67. Selanjutnya, ada ASRI naik 13,33 persen, BSDE 7,59 persen, PANI naik 6,43 persen, dan SMGR 6,42 persen. Di sisi lain, saham BBCA jadi yang paling anjlok, turun 1,19 persen.

Dari global, Phintraco Sekuritas menilai investor menanti rilis data ekspor dan impor bulan September 2024 dari Amerika Serikat (AS) pada Rabu, 16 Oktober 2024 mendatang. Diperkirakan, data tersebut akan membaik, meskipun pertumbuhan ekspor dan impor masih berada di level kontraksi.

Sementara di Kamis depan, terdapat sejumlah rilis data di Euro Area. Inflasi di Euro Area diperkirakan akan berada di bawah target ECB yakni di level 1.8 persen year on year (yoy pada September 2024 atau turun 0,1 persen secara bulanan. Sementara inflasi inti juga diperkirakan turun sedikit di di level 2,7 persen secara yoy.

Dari regional, pasar berfokus pada konferensi pers pada Sabtu besok oleh Kementerian Keuangan China terkait kebijakan fiskal dan pertumbuhan ekonomi di China. Konferensi tersebut diharapkan dapat memberikan angka spesifik mengenai anggaran tambahan dan jumlah obligasi yang perlu disetujui oleh National People's Congress. Selain itu, pasar juga berharap terdapat stimulus tambahan, pasca konferensi NDRC pada Selasa lalu yang tidak sesuai dengan ekspektasi pasar.

Selanjutnya, dari domestik, pekan depan pasar domestik akan disibukkan dengan rilis sejumlah data makroekonomi. Neraca perdagangan dijadwalkan rilis pada Selasa, 15 Oktober mendatang dengan ekspektasi surplus sebesar US$ 3.1 miliar pada September 2024. Kemudian di Rabu, pasar juga menanti rapat RDG-BI terkait penentuan suku bunga serta pertumbuhan kredit di Indonesia.