TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa kementerian pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto bakal berjumlah sekitar 44-46 kementerian.

"Saya nanti masih mau menghitung finalisasinya, jumlahnya berapa," kata Dasco, yang juga Wakil Ketua DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 11 Oktober 2024.

Dia mengaku sudah mendapatkan informasi tentang jumlah nomenklatur kementerian demimenunaikan janji kampanye Prabowo Subianto.

"Asta Cita dan 17 Program Aksi, yang kemudian akan diimplementasikan pada kementerian-kementerian, baik yangexisting, maupun kementerian yang dipecah menjadi kementerian baru," kata dia.

Selain itu, menurutnya DPR RI pun bakal menyesuaikan jumlah komisi dengan jumlah kementerian. Maka dari itu, menurut dia, DPR masih terus berkoordinasi dengan calon pemerintahan yang baru.

"Nanti diharapkan Senin pada saat rapat pimpinan dan badan pemusyawaratan itu sudah mendekatifix," kata dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua DPR lainnya, Adies Kadir, mengatakan bahwa dokumen berisi daftar nomenklatur kementerian yang menjadi mitra Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPR RI sebagaimana beredar di publik masih berupa simulasi.

"Itu masih sebagian simulasi-simulasi itu. Jadi ada beberapa simulasi," kata Adies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa terdapat sejumlah simulasi nomenklatur kementerian yang akan menjadi mitra kerja AKD di DPR RI.

"Jadi ini ada beberapa simulasi ya, mau 11 komisi simulasinya seperti apa, mau 12 komisi seperti apa, mau 13 komisi seperti apa, bahkan simulasi mungkin kami (DPR RI) sampai 14 komisi kami siapkan," ujarnya.

"Jadi beberapa (komisi) yang gemuk-gemuk itu, kami coba samakan agar semua komisi ini bisa merata. Jadi kami simulasi kan mana-mana, itu masih simulasi-simulasi."

Simulasi tersebut, kata dia, dilakukan dalam merespons dinamika dan masukan yang terus berkembang, serta memperhatikan sejumlah kondisi.

"Kan banyak hal ya, kesiapan daripada kesekretariatan terkait dengan ruangan. Kemudian juga koordinasi terus dengan pemerintahan yang baru, berapa kementerian yang ditambah dan lain-lain," ucapnya.

Dia menyebut simulasi itu juga dilakukan sebagai bentuk kesiapan dalam mengakomodasi jumlah nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran yang diwacanakan akan bertambah.

"Misalnya, kementeriannya begini, kami sudah siap. Kalau kementeriannya seperti kemarin itu yang bocor, ya kami siapkan 13 (komisi). Kalau kementerian yang berubah, kami siapkan 12 (komisi), kalau tetap kami siapkan 11 (komisi). Atau lebih dari itu, kami siapkan 14 (komisi). Jadi itu kan masih digodok semua, yang penting DPR siap," tuturnya.

Dia mengaku pihaknya kemungkinan akan memperoleh susunan final nomenklatur kementerian pemerintahan Prabowo-Gibran untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan AKD di DPR RI dalam beberapa hari ke depan.

"Mudah-mudahan pas satu (hingga) dua hari ini," kata dia berharap.

Sebelumnya, ANTARA mendapat dokumen yang berisi daftar "Gambaran Nomenklatur Mitra AKD" yang berisi jumlah komisi sebanyak 13 komisi beserta nama-nama kementerian pemerintahan selanjutnya.

Berikut daftar nomenklatur kementerian dari dokumen tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari Prabowo Subianto:

1. Kementerian Luar Negeri

2. Kementerian Pertahanan

3. Kementerian Komunikasi dan Informatika

4. Kementerian Dalam Negeri

5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang

7. Kementerian Pertanian

8. Kementerian Kehutanan

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan

10. Kementerian Pekerjaan Umum

11. Kementerian Perumahan Rakyat

12. Kementerian Perhubungan

13. Kementerian Desa

14. Kementerian Transmigrasi

15. Kementerian Perdagangan

16. Kementerian BUMN

17. Kementerian Koperasi

18. Kementerian Perindustrian

19. Kementerian Pariwisata

20. Kementerian Ekonomi Kreatif

21. Kementerian UMKM

22. Kementerian Agama

23. Kementerian Sosial

24. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

25. Kementerian Kesehatan

26. Kementerian Ketenagakerjaan

27. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

28. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BNP2TKI)

29. Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi

30. Kementerian Pendidikan Tinggi

31. Kementerian Kebudayaan

32. Kementerian Pemuda dan Olahraga

33. Kementerian Keuangan

34. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

35. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

36. Kementerian Lingkungan Hidup

37. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

38. Kementerian Hukum

39. Kementerian HAM

40. Kementerian Sekretariat Negara

41. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

42. Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

43. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

44. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

45. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

46. Kementerian Koordinator Bidang Kemasyarakatan

Ketua PPI Lebanon menyebut masih ada empat mahasiswa yang memilih bertahan di Lebanon karena ingin melanjutkan perkuliahan.

TEMPO.CO, Jakarta - Program Studi Produksi Media menggelar kuliah umum yang dihadiri oleh 3 angkatan, yaitu angkatan 2022, 2023, dan 2024. Kuliah umum ini mengusung tema “Dari Preman ke Prajurit: Kemaskulinan dalam Sinema Malaysia” yang dibawakan oleh dosen tamu, Dr. Fikri Hakim Jermadi.

Fikri adalah seorang filmmaker asal Malaysia sekaligus dosen di Jakarta Internasional Collage. Kuliah umum berlangsung di lantai 7, Ruang Opini, Politeknik Tempo pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Materi yang diawali dengan pertanyaan 'What is Malaysia?' sebagai pengantar pembahasan mengenai perfilman mengundang antusias mahasiswa untuk sedikit mengenal sejarah Malaysia. Fikri mengatakan top of mind orang-orang terhadap Malaysia bisa dilihat dari objek dan aktivitas wajib seperti makanan, tempat wisata, dan artis.

“Malaysia mengalami perkembangan yang pesat di segala industri pada tahun 90-an hingga dapat menjadi negara yang kaya,” ujar Fikri. Ia juga menambahkan Malaysia merupakan negara yang pertumbuhan ekonominya meningkat signifikan secara konsisten.

Dalam kuliah umum ini, Fikri membagikan kategori karya sinema Malaysia mulai dari tahun 2000 hingga 2010. Dari kategori itu, ada salah satu keunikan film Malaysia ini ternyata harus izin terlebih dahulu untuk mendalami peran karakter sebagai polisi. Dalam setiap film di Malaysia, karakter yang berkaitan dengan pemerintahan, contohnya polisi, harus memerankan yang baik-baik. Karena itu, Etika Hukum Media secara pasti akan digunakan sebagai peraturan dalam pembuatan film.

Dalam acara sesi tanya jawab, salah satu mahasiswa Politeknik Tempo, Yoga Putra. Ia melontarkan pertanyaan kenapa film-film Malaysia menggunakan vintage effect?

“Sebenarnya tergantung sama filmnya. Kalau filmnya menceritakan zaman dahulu bisa pakai itu, tapi kalau zaman modern ini tidak pakai effect apapun," kata Fikri.

Nurhidayat dosen Produksi Media menutup kuliah umum dengan mengajak Fikri untuk foto bersama.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Rumah Sakit Hermina Nusantara di Ibu Kota Nusantara atau IKN pada Jumat, 11 Oktober 2024. Rumah sakit tersebut telah menyerap anggaran sebesar Rp500 miliar dari total alokasi Rp650 miliar yang direncanakan.

Jokowi mengatakan peresmian tersebut merupakan langkah penting dalam menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat Nusantara. Terlebih pemerintah juga berencana memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

"Rumah mereka (ASN) sudah siap, kantornya akan siap pada November ini. Sekali lagi, saya mengapresiasi apa yang telah dibangun oleh Hermina Nusantara," kata Jokowi dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 11 Oktober 2024.

Direktur Utama PT Medikaloka Hermina Tbk, Dokter. Hasmoro mengatakan bahwa rumah sakit ini dibangun di atas lahan seluas 20.700 meter persegi. Adapun total luas bangunannya mencapai 28.210 meter persegi.

Lebih rinci, Hasmoro menjelaskan RA Hermina Nusantara dirancang dengan kapasitas 200 tempat tidur. Pada tahap pertama, pembangunan yang telah selesai mencakup lima lantai serta 50 tempat tidur pasien. Untuk jangka panjang, ia berencana memperluas rumah sakit ini menjadi delapan lantai untuk memenuhi kebutuhan fasilitas kesehatan di Nusantara.

"Peningkatan kapasitas juga menjadi prioritas, dengan target penambahan tempat tidur pasien menjadi 100 unit pada tahun 2025," imbuhnya.

Rumah Sakit Hermina Nusantara disebut sebagai komitmen dari salah satu investor pertama kepada Presiden Jokowi di tahun 2022. Komitmen ini terwujud pada tahun 2023 saat groundbreaking pembangunan rumah sakit dan mulai beroperasi pada tahun ini.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, mengatakan Presiden Jokowi telah memerintahkan ASN per Januari 2025. Pemindahan ASN ke IKN direncanakan pada bulan September 2024. Tapi hingga awal bulan Oktober ini kegiatan pemindahan ASN ke IKN belum juga dilakukan.

"Semalam saya dapat perintah dari Bapak Presiden melalui Pak Pratikno dapat perintah pada bulan Januari ASN pindah ke IKN," ujar Anas dalam Gebyar Pelayanan Prima di Jakarta, Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mirza mengatakan total aset industri ini per Agustus mencapai Rp 2.742 triliun atau meningkat 12,9 persen dari periode yang sama di tahun 2023. “Ini menunjukkkan sektor syariah memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasiona,” kata dia dalam Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan Dewan Syariah nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.

Capaian tersebut berasal dari industri perbankan, keuangan non bank dan pasar modal yang masing-masing asetnya mencapai Rp902 triliun, Rp 163 triliun, dan Rp1.676 triliun. Untuk perbankan, total dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp705,1 triliun dan pembiayaan Rp620,3 triliun.

Meski demikian, Mirza memaparkan masih ada beberapa tantangan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Dia mencontohkan sektor perbankan, meski aset tercatat meningkat tapi minat masyarakat masih kurang. Ada 61,9 persen warga yang telah memahami literasi keuangan syariah. “Namun baru sedikit yang menggunakan perbankan syariah yaitu hanya sekitar 8,7 persen,” ujarnya lagi.

Sektor pasar modal juga menghadapi tantangan yakni kurangnya literasi dan inklusi keuangan. Tingkat literasi dan inklusi masyrakat terhadap pasar modal syariah masing-masing sebesar 5,5 persen dan 0,4 persen. “Artinya dari 1000 masyarakat yang tahu literasi dan inklusi, hanya 55 dan 4 orang yang sudah jadi investor,” ujarnya.

Namun ia yakin literasi dan inklusi pasar modal syariah akan berangsur meningkat. Sejalan perkembangan industri pembiayaan digital dan perkembangan edukasi yang terus didorong.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mirza Adityaswara mengatakan industri keuangan syariah tumbuh pesat. Bidang perbankan syariah hingga pasar modal syariah meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Mirza mengatakan total aset industri ini per Agustus mencapai Rp 2.742 triliun atau meningkat 12,9 persen dari periode yang sama di tahun 2023. “Ini menunjukkkan sektor syariah memiliki peran penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasiona,” kata dia dalam Ijtima’ Sanawi atau pertemuan tahunan Dewan Syariah nasional - MUI bersama OJK di Hotel Mercure Jakarta, Jumat 11 Oktober 2024.

Capaian tersebut berasal dari industri perbankan, keuangan non bank dan pasar modal yang masing-masing asetnya mencapai Rp902 triliun, Rp 163 triliun, dan Rp1.676 triliun. Untuk perbankan, total dana pihak ketiga yang dihimpun dari masyarakat sebesar Rp705,1 triliun dan pembiayaan Rp620,3 triliun.

Meski demikian, Mirza memaparkan masih ada beberapa tantangan dalam perkembangan industri keuangan syariah. Dia mencontohkan sektor perbankan, meski aset tercatat meningkat tapi minat masyarakat masih kurang. Ada 61,9 persen warga yang telah memahami literasi keuangan syariah. “Namun baru sedikit yang menggunakan perbankan syariah yaitu hanya sekitar 8,7 persen,” ujarnya lagi.

Sektor pasar modal juga menghadapi tantangan yakni kurangnya literasi dan inklusi keuangan. Tingkat literasi dan inklusi masyrakat terhadap pasar modal syariah masing-masing sebesar 5,5 persen dan 0,4 persen. “Artinya dari 1000 masyarakat yang tahu literasi dan inklusi, hanya 55 dan 4 orang yang sudah jadi investor,” ujarnya.

Namun ia yakin literasi dan inklusi pasar modal syariah akan berangsur meningkat. Sejalan perkembangan industri pembiayaan digital dan perkembangan edukasi yang terus didorong.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan investasi yang masuk ke Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai Rp58 triliun. Namun, angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar Rp100 triliun.

“Angkanya Rp58 triliun, itu gede banget, duit gede loh,” kata Jokowi di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa, 8 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Dia mengklaim bahwa ada banyak investor yang berminat menanamkan modal. Walaupun keran investasi terbuka lebar, lanjut dia, tetap harus melalui seleksi.

“(Investor) yang ingin masuk itu sebenarnya kan banyak, perlu diseleksi kan, serius nggak. Kalau serius baru diberikan peluang,” ucap Jokowi. Lantas, apa saja investasi yang telah dilakukan di IKN?

Daftar Lengkap Investasi di IKN

Melansir unggahan akun Instagram Otorita IKN, Kamis, 10 Oktober 2024, total investasi senilai Rp58 triliun di IKN terbagi menjadi delapan tahapgroundbreakingatau peletakan batu pertama yang dilaksanakan sejak 2023, meliputi:

Groundbreaking Tahap 1 (21-22 September 2023)

Total nilai investasi sebesar Rp22,9 triliun, dengan rencana pembangunan yang terdiri darimix-useatau kawasan serbaguna, hotel, pusat pelatihan sepak bola Indonesia, dan rumah sakit.

Groundbreaking Tahap 2 (1-2 November 2023)

Total nilai investasi sebesar Rp15,57 triliun, dengan rincian rencana pembangunan meliputi sekolah internasional, revitalisasi sekolah negeri, bandar udara (bandara),mix-used,pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 50 MW, rumah sakit, bank sentral, dan kantor layanan.

Selanjutnya baca: Peletakan batu pertama di IKN<!--more-->

Groundbreaking Tahap 3 (20-21 Desember 2023)

Total nilai investasi sebesar Rp4,78 triliun, dengan rencana pembangunan mencakup rehabilitasi dan penghijauan, miniatur hutan tropis,mix-used(hotel dan pusat perbelanjaan), rumah sakit, layanan transportasi hijau, kantor Kepolisian Resor (Polres) khusus IKN, serta kantor komando distrik militer.

Groundbreaking Tahap 4 (17 Januari 2024)

Total nilai investasi sebesar Rp4,26 triliun, dengan rencana pembangunan yang terdiri dari kantor pusat Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),warehouse parkatau fasilitas pergudangan, studio siaran,greenpesantren atau pesantren hijau,logistic hubatau pusat logistik, hotel, kantor Otorita IKN dan balai kota, masjid negara, Beranda Nusantara, sertamemorial parkatau pemakaman.

Groundbreaking Tahap 5 (29 Februari - 1 Maret 2024)

Total nilai investasi sebesar Rp2,1 triliun, dengan rencana pembangunan mencakup pusat layanan perbankan, kantor layanan, Mini Studio Nusantara, PKS, dansmart officeatau kantor cerdas.

Groundbreaking Tahap 6 (4-5 Juni 2024)

Total nilai investasi sebesar Rp1,8 triliun, dengan rencana pembangunan meliputi universitas, sekolah, dan pusat riset;lifedata-style, food, and beverageatau gaya hidup dan kuliner;showroom electric vehiclesatau ruang pameran kendaraan listrik; jaringan telekomunikasi dan Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero)hub;botanical gardenatau kebun botani.

Groundbreaking Tahap 7 (12 Agustus 2024)

Total nilai investasi sebesar Rp5,35 triliun, dengan rencana pembangunan yang terdiri dari kantor layanan,mix-used(golf resort,perumahan, dantransit oriented developmentatau pembangunan berorientasi transit), serta hotel dan gedung pertemuan.

Groundbreaking Tahap 8 (25 September 2024)

Total nilai investasi sebesar Rp1,57 triliun, dengan rencana pembangunan mencakup Mall Nusantara, sekolah, hotel, restoran, dan kawasan campuran.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangan (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi menyoroti masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil. Ia mengungkap, jumlah koperasi sektor riil saat ini masih di bawah 30 persen dari total jumlah koperasi aktif.

“Hampir 70 persen koperasi kita bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sementara yang sektor riil masih di bawah 20 persen,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurut dia, kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain di dunia. Ahmad menyebut, perkembangan koperasi di dunia terdiri dari 70 persen sektor riil dan kurang dari 30 persen berasal dari sektor keuangan.

Meski demikian, Ahmad berujar, peran koperasi di sektor keuangan seperti simpan pinjam masih sangat signifikan. Koperasi, kata Ahmad, masih dijadikan salah satu pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pemibayaannya.

Dia mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 menyebut koperasi menduduki peringkat kedua setelah perbankan sebagai sumber pembiayaan bagi rumah tangga Indonesia.

“Artinya, kebutuhan pembiayaan masyarakat masih sangat terbantu melalui koperasi,” ucap Ahmad.

Selanjutnya: Saat ini, kata Ahmad, Kemenkop UKM....

<!--more-->

Saat ini, kata Ahmad, Kemenkop UKM mendorong Revisi Undang-Undang Perkoperasian untuk mendorong perkembangan koperasi sektor riil. Melalui revisi UU ini Kemenkop UKM berkeinginan agar pengembangan koperasi di sektor riil memiliki intensi yang lebih kuat.

“Kami merumuskan beberap akebijakan untuk mendorong koperasi ini lebih banyak bergerak kea rah sektor riil,” kata dia.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, poin lain yang menjadi sorotan Kemenkop UKM dalam Revisi UU Perkoperasian adalah aspek pengawasan terhadap koperasi. Menurut dia, salah satu kendala besar dalam pengawasan koperasi adalah pembagian kekuasaan pengawasan yang diatur dalam UU Perkoperasian.

“Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati atau Wali Kota, sedangkan koperasi di Provinsi menjadi tanggungjaawab gubernur, lalu koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM,” ungkapnya.

Sementara lebih dari 130 ribu koperasi berada di kabupaten/kota. "Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri," kata Ahmad.

Melalui Revisi UU Perkoperasian, Ahmad juga berharap agar diatur sanksi pidana bagi koperasi yang melanggar aturan.

Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menangan (Kemenkop UKM) Ahmad Zabadi menyoroti masih rendahnya koperasi yang bergerak di sektor riil. Ia mengungkap, jumlah koperasi sektor riil saat ini masih di bawah 30 persen dari total jumlah koperasi aktif.

“Hampir 70 persen koperasi kita bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sementara yang sektor riil masih di bawah 20 persen,” ujar Ahmad dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Menurut dia, kondisi ini berbanding terbalik dengan negara-negara lain di dunia. Ahmad menyebut, perkembangan koperasi di dunia terdiri dari 70 persen sektor riil dan kurang dari 30 persen berasal dari sektor keuangan.

Meski demikian, Ahmad berujar, peran koperasi di sektor keuangan seperti simpan pinjam masih sangat signifikan. Koperasi, kata Ahmad, masih dijadikan salah satu pilihan utama masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pemibayaannya.

Dia mengutip data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2021 menyebut koperasi menduduki peringkat kedua setelah perbankan sebagai sumber pembiayaan bagi rumah tangga Indonesia.

“Artinya, kebutuhan pembiayaan masyarakat masih sangat terbantu melalui koperasi,” ucap Ahmad.

Selanjutnya: Saat ini, kata Ahmad, Kemenkop UKM....

<!--more-->

Saat ini, kata Ahmad, Kemenkop UKM mendorong Revisi Undang-Undang Perkoperasian untuk mendorong perkembangan koperasi sektor riil. Melalui revisi UU ini Kemenkop UKM berkeinginan agar pengembangan koperasi di sektor riil memiliki intensi yang lebih kuat.

“Kami merumuskan beberap akebijakan untuk mendorong koperasi ini lebih banyak bergerak kea rah sektor riil,” kata dia.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan, poin lain yang menjadi sorotan Kemenkop UKM dalam Revisi UU Perkoperasian adalah aspek pengawasan terhadap koperasi. Menurut dia, salah satu kendala besar dalam pengawasan koperasi adalah pembagian kekuasaan pengawasan yang diatur dalam UU Perkoperasian.

“Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati atau Wali Kota, sedangkan koperasi di Provinsi menjadi tanggungjaawab gubernur, lalu koperasi nasional menjadi tanggung jawab Menkop-UKM,” ungkapnya.

Sementara lebih dari 130 ribu koperasi berada di kabupaten/kota. "Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri," kata Ahmad.

Melalui Revisi UU Perkoperasian, Ahmad juga berharap agar diatur sanksi pidana bagi koperasi yang melanggar aturan.

Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pemerintah tengah membahas usulan terkait perubahan batas maksimal pendapatan penerima Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Dari semula Rp8 juta, menjadi Rp12 juta per bulan

“Sudah lama sebenarnya usulan itu, sekarang kan Rp8 juta, dulu Rp4-5 juta, naik ke Rp8 juta, sekarang (rencananya) ke Rp12 juta. Karena yang (penghasilannya) di atas Rp8 juta juga perlu FLPP,” kata Basuki di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024, seperti dikutip dariAntara.

Selain menambah batas maksimum penghasilan penerima rumah subsidi, lanjut dia, terdapat pula usulan dari para pelaku industri properti mengenai jangka waktu jatuh tempo kredit FLPP diperpanjang hingga 30-40 tahun. Dia pun merespons positif terhadap hal tersebut, karena menurut dia, dapat meringankan beban pembayaran cicilan bagi pembeli.

“Karena kalau dulu, misal angsur Rp2 juta, 20 tahun lagi (nilai) Rp2 juta kan kecil. Jadi, relatif banget. Bisa saja kalau itu kebijakannya ditetapkan oleh pemerintah, bisa saja,” ucap Basuki.

Adapun peraturan mengenai pembiayaan perumahan rakyat yang masih berlaku tertuang dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020. Dalam beleid itu disebutkan bahwa syarat penerima FLPP, di antaranya mempunyai penghasilan tidak lebih dari Rp8 juta, sedangkan bunga yang ditetapkan sebesar 5 persen untuk tenor hingga 20 tahun.

Dalam peraturan yang sama dijelaskan bahwa maksimal penghasilan penerima rumah subsidi sebesar Rp 8 juta untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun. Ketentuan tersebut berlaku untuk lembaga konvensional maupun syariah.

Sementara dalam aturan yang lama, batas maksimum pendapatan penerima subsidi KPR Sejahtera Tapak hanya Rp4 juta dan KPR Sejahtera Susun sebesar Rp7 juta. Kepmen PUPR Nomor 242/KPTS/M/2020 tersebut juga mencabut Kepmen PUPR Nomor 535/KPTS/M/2019 tentang Batasan Harga Jual Rumah Sejahtera Tapak yang Diperoleh Melalui Kredit Pembiayaan Pemilikan Rumah Bersubsidi.

Terkait masa subsidi berjalan untuk pendistribusian FLPP saat ini, berlangsung paling lama 20 tahun. Kemudian, untuk Subsidi Selisih Bunga (SSB) berlangsung paling lama 10 tahun, sedangkan nilai Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) yang masih berlaku adalah sebesar Rp4 juta.

Adapun presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka melalui timnya mengungkapkan bahwa pemerintahannya akan menyediakan sebanyak tiga juta unit rumah di setiap tahun. Angka itu meliputi satu juta unit rumah di perkotaan, pedesaan, dan daerah pesisir.

“Kita mau bikin tiga juta rumah setiap tahun,” ujar Ketua Satuan Tugas (Satgas) presiden terpilih, Hashim Djojohadikusumo di Jakarta, Kamis, 10 Oktober 2024.

Program pembangunan rumah tersebut termasuk ke dalam program besar yang dijanjikan Prabowo-Gibran, yang diberi nama sebagai Strategi Transformasi Bangsa.

TEMPO.CO, Batam - Masyarakat pesisir Indonesia berunjuk rasa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sementara Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono berserta jajaran melakukan serangkaian kunjungan kerja di Kota Batam.

Wahyu Trenggono menghadiri beberapa kegiatan, mulai dari peresmian modeling budidaya lobster, pengungkapan kasus penyeludupan benih lobster dan pengungkapan penangkapan kapal asing tambang pasir laut di perairan Batam.

Saat acara peresmian modeling budidaya lobster di Kantor Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) KKP di Batam, Kamis, 10 Oktober 2024, Wahyu Trenggono menegaskan kembali pemanfaatan sedimentasi laut diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukan negara.

"Justru (sedimentadi laut) diambil karena punya manfaat besar untuk kepentingan pemasukam negara," katanya. "Kalau (sedimentasi pasir laut) tak diambil jadi pulau-pulau baru. Kalau jadi pulau-pulau baru masyarakat tidak bisa melaut dan akhirnya masyarakat tidak bisa budidaya."

Sementara soal dampak, Wahyu Trenggono menegaskan, dampak sementara tidak menjadi masalah. "Kalau dampaknya sementara tidak apa-apa," katanya.

Ditemui terpisah dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri KkP di Batam, Juru Bicara KKP Wahyu Muryadi menanggapi adanya aksi masyarakat pesisir menolak PP Nomor 26 Tahun 2023 soal pemanfaatan sedimentasi laut.

"Oh ya, ya mungkin mereka wajar (masyarakat pesisir) khawatir, yakinilah apa yang kami lakukan jauh dari apa yg mereka khawatirkan," kata Wahyu.

Wahyu juga merespons terkait ketakukan nelayan dan masyarakat pesisir terkait aktivitas sedimentasi laut ini akan merusak ekologi sekitar. "Kalau merusak ekologi dan merugikan nelayan, jelas di Permen itu kalau merusak kita hentikan," katanya.

Wahyu menyebutkan kritikan masyarakat pesisir itu hal wajar. "Anak bangsa berhak keritik. Kami akan lakukan yang terbaik," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengenang awal kepemimpinannya sepuluh tahun lalu. Saat itu, approval rating atau tingkat kepuasan publiknya sempat turun drastis lantaran memangkas subsidi bahan bakar minyak atau BBM.

“Subsidinya kami potong, tapi harganya tentu naik. Saat itu saya ingat, approval rating saya 72 persen, karena menaikkan BBM jatuh, melorot menjadi 43 persen,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan di forum CEO 100 Kompas di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, pada Jumat, 11 Oktober 2024, dikutip dari video Sekretariat Presiden.

Namun, kata Jokowi, kebijakannya itu sudah dihitung dengan baik. Jokowi mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki keberanian. Ia mengungkit regulasi itu berdampak baik pada ruang fiskal yang lebih besar.

“Kira-kira melompat ruang fiskal kita tambahannya ada Rp 170 Triliun saat itu. Dari situlah kita berangkat membangun yang namanya infrastruktur,” kata Jokowi. Kepala negara memberikan contoh selama sepuluh tahun, dari anggaran yang ada telah dibuat jalan desa baru sepanjang 366 ribu kilometer.

Menjelang lengser pada 20 Oktober 2024, saat ini tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi terbilang tinggi. Salah satunya hasil survei dari Indikator Politik Indonesia pada Jumat, 4 Oktober 2024, yang memperlihatkan tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi di angka 75 persen.

Masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan digantikan oleh Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan aktif. Setelah lengser, Jokowi akan kembali pulang ke Solo, Jawa Tengah.

Pemerintah berulang kali mengklaim pencapaian dalam pembangunan infrastruktur selama 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi. Namun aktivis dan kelompok sipil memberikan catatan kritis dalam kemunduran demokrasi, termasuk soal manuver dinasti politik Jokowi – dengan mengizinkan Gibran, putra sulung dia menjadi Wakil Presiden Prabowo.