TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup 10.890 entitas ilegal yang meliputi investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga gadai ilegal sepanjang 2017 sampai Agustus 2024 dengan kerugian masyarakat mencapai Rp139,67 triliun.

Direktur Pengawasan Perilaku PUJK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Regional 4 Surabaya Dedy Patria menyatakan kerugian masyarakat terbesar akibat entitas ilegal ini terjadi pada 2022 yakni sebesar Rp120,79 triliun.

"Total semua ada 10.890 entitas ilegal yang telah kita tutup dengan kerugian masyarakat mencapai Rp139 triliun terutama yang terbesar pada 2022," katanya dalam Media Gathering di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 4 Oktober 2024.

Dedy merinci 10.890 entitas yang ditutup tersebut meliputi investasi ilegal sebanyak 1.459, pinjol ilegal 9.180, dan gadai ilegal 251.

Sementara, untuk tahun ini hingga Agustus OJK telah menutup 2.741 entitas ilegal yang terdiri atas 241 investasi ilegal dan 2.500 pinjol ilegal.

Dedy meminta masyarakat tetap waspada dengan berbagai rayuan yang diberikan oleh para oknum pelaku investasi ilegal serta pinjol ilegal seperti adanya janjimember get member,klaim tanpa risiko, keuntungan besar, dan sebagainya.

Ia menyebutkan beberapa risiko yang akan didapatkan masyarakat ketika memutuskan menggunakan pinjol ilegal adalah bunga dan denda yang tidak terbatas, akses data tersebar, hingga adanya ancaman teror, penghinaan, dan pencemaran nama baik.

"Kita tidak tinggal diam karena masyarakat banyak menjadi korban terutama karena pinjol ilegal ini," ujarnya.

Meski OJK telah bergerak cepat menutup entitas ilegal, Dedy menuturkan hal ini tidak akan mudah berhenti karena para oknum memanfaatkan masyarakat yang belum memiliki literasi keuangan yang baik.

"Seperti kita tutup di sini muncul di tempat lain. Itu selalu dan kapan pun akan terjadi karena mereka tahu itu kebutuhan masyarakat. Mereka mencari peluang kepada masyarakat yang belum terliterasi," katanya.

Banyak Warga Curhat

Di sisi lain, gerak cepat OJK untuk memberantas entitas ilegal sejauh ini semakin sejalan dengan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai keamanan keuangan sehingga pengaduan konsumen terus berjalan.

"Jatim ini masih rekor dari sisi pengaduan konsumen. Salah satunya karena literasi kita yang sukses yaitu meningkatkan pemahaman kita ke masyarakat jadi masyarakat berbondong-bondong menyampaikan pengaduan," kata Dedy.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sudah ada lebih dari 8.000 permintaan pemblokiran rekening terkait judi online sepanjang 2024. Beberapa pemiliki rekening justru diketahui secara sengaja menjual data pribadinya untuk pembuatan rekening terafiliasi judi online.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya memang kerap menerima aduan dari masyarakat soal dugaan pencurian data pribadi. Namun, temuan verifikasi menunjukkan hasil yang berbeda.

“Ternyata ada yang sukarela digunakan data dirinya, NIK-nya, untuk pembukaan rekening demi mendapatkan imbalan,” kata Friderica dalam konferensi pers OJK, Selasa, 1 Oktober 2024.

Friderica mengungkapkan pola semacam itu bukan termasuk aktivitas yang mendapat perlindungan dari OJK. Justru dianggap terlibat ketika rekening yang digunakan dengan data diri tersebut digunakan untuk melakukan tindak kejahatan.

“Hati-hati ketika, misalnya, meminjamkan apalagi menerima imbalan untuk pembukaan rekening yang selanjutnya digunakan orang lain yang kita enggak tahu digunakan untuk apa,” terangnya.

INFO BISNIS - Bank Mandiri merayakan hari jadi ke-26 dengan menunjukkan komitmen kuatnya terhadap tanggung jawab sosial dengan memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Salah satunya melalui inisiatif “Mandiri Berbagi”, dengan membagikan santunan pendidikan kepada 2.600 anak yatim piatu dari 52 yayasan, di Masjid At-Tin, Taman Mini, Jakarta Timur, Jumat, 4 Oktober 2024.

Bank Mandiri juga telah menggelar “Pasar Murah Mandiri”, yang mendistribusikan 70.200 paket sembako ke 260 titik di seluruh Indonesia, sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat prasejahtera.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, menyampaikan bahwa perayaan ulang tahun ke-26 ini merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Bank Mandiri berkomitmen terus memberikan kontribusi nyata dan menjadi mitra yang dapat diandalkan.

Menurut Darmawan,penyerahan santunan pendidikan HUT ke-26 Bank Mandiri ini merupakan bagian dari upaya nyata untuk mendukung masyarakat di berbagai wilayah, sekaligus menginspirasi semangat kebersamaan dan gotong royong.

"Pembagian sembako ini juga menjadi simbol kepedulian kami dalam membantu masyarakat Indonesia menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi nasional," kata Darmawan.

Dengan semangat adaptif dan solutif, Darmawan mengatakan Bank Mandiri terus berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, menjadikan peringatan ulang tahun ini sebagai momen berharga untuk membangun kebersamaan yang lebih erat dan berkelanjutan. (*)

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung sektor pertanian melalui pemberdayaan klaster buah kelengkeng di Tuban, Jawa Timur. Upaya ini merupakan bagian dari program Klaster Hidupku yang bertujuan mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, memperkuat rantai pasokan buah lokal, serta mendorong kemandirian dan daya saing petani di Indonesia.

Wiyono, salah satu anggota kelompok petani kelengkeng dari Desa Sugihan, Tuban, Jawa Timur, menyebutkan bahwa anggotanya berjumlah sekitar 90 petani yang mengelola lahan perkebunan seluas 30 hektar.

“Kami telah berinovasi dalam bercocok tanam untuk memastikan bahwa kelengkeng dapat dipanen secara terus-menerus, berbeda dengan tanaman jagung, cabai, dan kacang yang mereka tanam sebelumnya dan memerlukan penanaman kembali setelah setiap panen,” kata Wiyono.

Kelompok ini telah dikenal karena prestasinya dalam mengembangkan pertanian kelengkeng new kristal, sehingga nama desanya pun dikenal karena kelengkeng kristalnya.

Untuk menarik pengunjung, pada 2000 kelompok petani kelengkeng membangun agrowisata kelengkeng dengan mendapatkan dukungan modal usaha dari BRI.

"Kemajuan yang kami dapatkan berkat kerja keras serta dukungan BRI yang sangat mendorong perkembangan sektor pertanian. BRI memberikan pinjaman dengan suku bunga yang rendah. Hal ini meringankan beban petani, terutama dalam hal permodalan karena kelengkeng memerlukan modal yang besar," katanya.

Sebagai upaya dalam memenuhi permintaan pasar, kelompok petani kelengkeng Desa Sugihan saat ini terus mengembangkan kelengkeng jenis new kristal, yang ditanam di dataran rendah dan memiliki keunggulan dapat berbuah tanpa mengenal musim dan mempunyai daging yang tebal.

Klaster Kelengkeng di Tuban merupakan satu diantara puluhan ribu klaster usaha di seluruh Indonesia yang telah mendapatkan manfaat pemberdayaan dari BRI. Hingga akhir Agustus 2024, BRI memiliki 32.449 klaster usaha yang diberdayakan di seluruh Indonesia.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa melalui program Klaster Usaha 'Klasterku Hidupku', perusahaan berkomitmen untuk selalu memberikan pendampingan maupun pemberdayaan. Dengan demikian, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pun mampu untuk lebih tangguh dan naik kelas.

"Tidak hanya berupa modal usaha saja, tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat terus tumbuh. Usaha yang dijalankan kelompok petani di Tuban diharapkan bisa mendorong perputaran ekonomi di sektor pertanian dan tentunya jadi kisah inspiratif yang bisa ditiru oleh pelaku usaha lainnya," kata Supari. (*)

INFO BISNIS -PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk akan menggelar pesta perayaan ulang tahun pada 16 Desember 2024 mendatang. Untuk itu, sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun, BRI secara mengadakan Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta, pada Jumat, 4 Oktober 2024.

Pada rangkaian acara HUT ke-129 BRI terdapat rangkaianeventyang akan diselenggarakan, antara lain; BRI Sportacular 2024, Program BRI Peduli, Upacara HUT ke-129 BRI dan Tumpengan, BRI Group Reception 2024 dan yang terakhir Puncak Perayaan HUT “BRILiaN Fest 2024”.

Menurut Direktur Utama BRI Sunarso, peringatan 129 tahun ini menjadi kesempatan penting bagi BRI untuk menyatukan langkah dalam mencapai mimpi besar BRI, yaitu menjadi The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia dan Champion of Financial Inclusion.

Sunarso menekankan pentingnya kolaborasi dan efektivitas dalam mencapai visi besar BRI. “Dengan Semangat Insan BRILiaN, BRI akan terus melangkah maju, menghadapi tantangan, dan memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Indonesia,” katanya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal.

Kewajiban ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, dengan tahapan pelaksanaan, di mana tahap pertama akan berakhir pada 17 Oktober 2024.

Kepala BPJPH Kemenag, Muhammad Aqil Irham, menyatakan bahwa ada tiga kelompok produk yang harus memiliki sertifikat halal pada akhir tahap pertama tersebut: makanan dan minuman, bahan baku dan tambahan pangan, serta produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

"Ketiga kelompok produk ini harus bersertifikat halal sebelum 17 Oktober 2024. Jika tidak, akan ada sanksi," tegasnya. Aqil juga mengimbau para pelaku usaha untuk segera mengurus sertifikat halal melalui BPJPH.

Aqil menegaskan bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua jenis usaha, termasuk usaha besar, menengah, kecil, hingga pedagang kaki lima. Jika produk-produk ini belum bersertifikat halal saat beredar, sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan tertulis, denda administratif, atau penarikan produk dari pasaran, sesuai dengan PP Nomor 39 Tahun 2021.

Sebagai kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), BPJPH menyediakan kuota Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) melalui jalur sertifikasi halal self-declare. Aqil mendorong pelaku UMK untuk segera memanfaatkan fasilitas ini sebelum kuota habis.

Pendaftaran sertifikasi halal dapat dilakukan melalui aplikasi Sihalal yang tersedia secara online 24 jam. Dengan ini, pelaku usaha tidak perlu lagi membawa berkas fisik sertifikat halal ke kantor BPJPH atau Kemenag, karena semua proses dapat dilakukan secara daring.

INFO BISNIS - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggelar Kick-Off HUT ke-129 di Kantor Pusat BRI Jakarta, pada Jumat, 4 Oktober 2024. Acara itu sebagai awal rangkaian perayaan ulang tahun yang akan jatuh pada 16 Desember 2024. Tema besar yang diangkat "BRILian dan Cemerlang". Tema ini menjadi simbol semangat BRI dalam menciptakan solusi finansial yang inovatif, berkelanjutan, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat serta pemangku kepentingan.

Direktur Utama BRI Sunarso dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan yang telah dicapai oleh BRI yang berhasil menginjak usia ke 129 tahun dan memberikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh insan BRILiaN. Ia menggarisbawahi bahwa berkat kerja keras dan kolaborasi tim, BRI dapat terus tumbuh dan memberikan layanan keuangan yang berarti bagi masyarakat Indonesia.

"Dedikasi dan kerja keras Insan BRILiaN telah membawa BRI terus tumbuh secara berkelanjutan serta memberikan layanan keuangan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi, ketekunan, dan semangat yang terus dikobarkan," kata Sunarso. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah mengalokasikan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah sebesar Rp 16,7 triliun dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebanyak Rp 4,31 triliun yang telah terealisasikan per September 2024.

“Sekretariat terus mendorong ekonomi syariah. Salah satunya perluasan akses pembiayaan untuk UMKM,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada Jumat, 4 September kemarin seperti yang Tempo pantau melalui Youtube Wakil Presiden RI.

Sri Mulyani yang juga Sekretaris KNEKS ini mengatakan pembangunan nasional mesti ditujukan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat. Dia menyebut APBN berperan penting dalam pembangunan di sektor ekonomi syariah ini.

“Perlu menjaga momentum perbaikan ini,” kata dia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Dalam sambutannya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam lima tahun terakhir perkembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional menunjukkan hasil positif. Dia menyebut kondisi ini akan mengukuhkan peran ekonomi syariah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

“Jadi kita bersama saja. Ada (ekonomi) konvensional, ada juga yang syariah. Dual economy system,” kata Ma’ruf.

Ma’ruf mengatakan hasil itu merupakan buah dari kerja sama dari anggota KNEKS yang terdiri dari berbagai kementerian dan organisasi pelaku usaha. Dia berharap ekonomi syariah ke depan terus memperbesar kontribusi dalam pembangunan Indonesia.

“Ke depan ekonomi syariah harus memperbesar kontribusinya dalam ekonomi nasional,” kata dia.

Salah satu upayanya adalah membuka peluang investasi yang berkembang di daerah. Ma’ruf mengatakan potensi ekonomi syariah di daerah ini harus dimanfaatkan.

“Investasi baru yang berkembang di daerah harus bisa dimanfaatkan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah,” kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), Anindya Novyan Bakrie, mengunjungi Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kuningan Jakarta Selatan, Jumat, 4 Oktober 2024. Dia beraudiensi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas.

“Kami berbincang-bincang membicarakan bagaimana kepastian hukum sangat penting untuk investasi dan juga pertumbuhan ekonomi ke depan,” ucap putra konglomerat Aburizal Bakrie itu lewat akun Instagram pribadinya.

Menurut Anindya, ini merupakan kunjungan balasannya aras kehadiran Supratman dalam acara sarasehan di Kantor Kadin Indonesia pada Ahad, 15 September 2024. Pada hari yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menggelar jumpa pers di Hotel JS Luwansa setelah Menara Kadin diblokade kubu Anindya.

Dalam pertemuan di Kemenkumham, Anindya mengatakan, Supratman bahkan mengundang Kadin untuk terlibat dalam proseslegal reviewundang-undang soal ekonomi. Anindya juga menceritakan mengenai perkembangan Kadin dalam berkolaborasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo ataupun presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dalamreels1 menit 7 detik itu, Anindya tak mengungkapkan apakah dalam pertemuannya dengan Supratman juga terselip pembahasan soal status Kadin pimpinannya. Kadin hasil Munaslub disebut-sebut belum resmi karena belum mendapatkan pengesahan oleh pemerintah dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).

Hal ini disampaikan antara lain oleh Ketua Kadin Indonesia periode 2003–2013, Mohamad Sulemen Hidayat. Dia mengatakan, Kadin hasil Munaslub memerlukan keputusan presiden atau Keppres untuk mengesahkan kepengurusannya. Sedangkan saat ini masih ada Keppres Nomor 18 Tahun 2022 yang mengesahkan kepengurusan Arsjad.

Jika Anindya Bakrie ingin dilantik, kata Hidayat, keppres lama itu harus dicabut dulu. Hanya presiden yang dapat mencabut keppres. “Logikanya kalau membuat keppres baru, ini harus diganti dulu keppres yang sekarang. Enggak bisa ini dilantik tanpa keppres diganti,” ucap Hidayat saat ditemuiTempodi kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa malam, 17 September 2024.

Namun, Anindya justru mengklaim Keppres hanya mengatur Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). “Kadin berdasarkan undang-undang Keppres itu mengatur AD/ART-nya. Sedangkan untuk keanggotaan dan kepengurusan itu tentunya diatur secara internal,” ucapnya kepada awak media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu, 25 September 2024.

Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia pada Jumat, 27 Desember 2024. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil. Namun tampaknya upaya Bahlil untuk menyelesaikan konflik di tubuh Kadin tersebut belum berhasil.

Usai pertemuan itu Arsjad Rasjid mengatakan bahwa dia dan Anindya Novyan Bakrie bersepakat mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. “Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Arsjad menambahkan mereka juga telah bersepakat bahwa kepanitiaan Munas kelak akan dibentuk sesuai ketentuan AD/ART Kadin Indonesia. Agenda akan dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

Namun pernyataan Arsjad tersebut dibantah oleh Anindya Bakrie. Anindya Bakrie mengklaim pertemuannya dengan Arsjad Rajid di rumah dinas Bahlil merupakan kebetulan. Anindya menyebut kunjungan ke tempat menteri merupakan kegiatan yang biasa ia lakukan usai ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub.

Tak hanya itu, Anindya Bakrie mengklaim penunjukan dirinya memimpin asosiasi pengusaha itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dia menyebut akan mengajak Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusannya.

“Sekarang karena sudah diberikan amanah jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya di Dewan Pertimbangan,” kata Anindya kepada awak media di Kantor PLN Pusat pada Sabtu, 28 September 2024 seperti disiarkan dalam akun Instagram pribadinya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, Nofel Saleh Hilabi. Menurut dia Kadin Indonesia tidak akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Tidak ada (keputusan menggelar Munas). Munas kan sudah terlaksana,” ucap Nofel Saleh Hilabi, saat dihubungiTempo, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Alih-alih menggelar Munas, Nofel justru mengatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Arsjad Rasjid bergabung ke Kadin pimpinan Anindya Bakrie. Direktur Utama PT Indika Energy itu akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Anindya Bakrie berdasarkan hasil Munas Kadin di Kendari pada Juni 2021.

Ihwal mekanisme penunjukan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Nofel menyebut akan diserahkan kepada formatur yang terbentuk pada Munaslub tempo hari. Dewan yang antara lain terdiri dari perwakilan Kadin Daerah dan asosiasi ini bertugas untuk menyusun kepengurusan baru di bawah Anindya Bakrie. “Saat penyusunan kepengurusan itu tinggal dimasukkan Ketua Dewan Pertimbangan-nya,” katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kubu Anindya Bakrie membantah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Kabar mengenai adanya penyelenggaraan Munas disebut Arsjad Rasjid itu muncul setelah pertemuan antara Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid yang difasilitasi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 27 Desember 2024.

“Tidak ada (keputusan menggelar Munas). Munas kan sudah terlaksana,” ucap Wakil Ketua Organizing Committee Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin, Nofel Saleh Hilabi, saat dihubungiTempo, Sabtu, 5 Oktober 2024.

Alih-alih menggelar Munas, Nofel justru mengatakan pertemuan itu menghasilkan kesepakatan Arsjad Rasjid bergabung ke Kadin pimpinan Anindya Bakrie. Direktur Utama PT Indika Energy itu akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan. Jabatan itu sebelumnya dipegang oleh Anindya Bakrie berdasarkan hasil Munas Kadin di Kendari pada Juni 2021.

Ihwal mekanisme penunjukan Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, Nofel menyebut akan diserahkan kepada formatur yang terbentuk pada Munaslub tempo hari. Dewan yang antara lain terdiri dari perwakilan Kadin Daerah dan asosiasi ini bertugas untuk menyusun kepengurusan baru di bawah Anindya Bakrie. “Saat penyusunan kepengurusan itu tinggal dimasukkan Ketua Dewan Pertimbangan-nya,” katanya.

Pernyataan Nofel Saleh itu berbeda dengan pernyataan Arsjad Rasjid sebelumnya. Arsjad Rasjid sempat mengatakan bahwa pada pertemuan yang berlangsung di kediaman Bahlil, Jumat, 27 September 2024, dia dan Anindya Novyan Bakrie bersepakat mengadakan Munas Kadin setelah pelantikan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden.

“Kami sepakat untuk mengadakan Musyawarah Nasional Kadin setelah pelantikan presiden terpilih. Adapun waktu dan tempat, menyesuaikan dengan keputusan pemerintah,” ujar Arsjad dalam video yang ia unggah di Instagram pribadinya, Senin, 30 September 2024.

Arsjad menambahkan mereka juga telah bersepakat bahwa kepanitiaan Munas kelak akan dibentuk sesuai ketentuan AD/ART Kadin Indonesia. Agenda akan dipersiapkan bersama-sama dengan melibatkan kedua belah pihak.

Sedangman Anindya Bakrie mengklaim pertemuannya dengan Arsjad Rajid di rumah dinas Bahlil merupakan kebetulan. Anindya menyebut kunjungan ke tempat menteri merupakan kegiatan yang biasa ia lakukan usai ditunjuk sebagai Ketua Umum Kadin periode 2024–2029 dalam Munaslub.

Tak hanya itu, Anindya Bakrie mengklaim penunjukan dirinya memimpin asosiasi pengusaha itu sudah sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Dia menyebut akan mengajak Arsjad sebagai Ketua Dewan Pertimbangan di kepengurusannya.

“Sekarang karena sudah diberikan amanah jadi ketua umum, saya sangat terbuka apabila Pak Arsjad mendampingi saya di Dewan Pertimbangan,” kata Anindya kepada awak media di Kantor PLN Pusat pada Sabtu, 28 September 2024 seperti disiarkan dalam akun Instagram pribadinya.

Arsjad dengan Anindya berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa. “Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil. Namun tampaknya upaya Bahlil untuk menyelesaikan konflik di tubuh Kadin tersebut belum berhasil.

TEMPO.CO, Jakarta - Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan sangat penting bagi pekerja saat mereka berhenti bekerja atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Program ini dirancang untuk memberikan bantuan finansial kepada pekerja ketika mereka memasuki masa pensiun, mengalami cacat total atau meninggal dunia. Memahami prosedur klaim JHT akan mempermudah penerimaan manfaat tersebut dengan cepat dan mudah

Kini, proses klaim JHT semakin dipermudah dengan adanya aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Peserta yang memiliki saldo JHT di bawah Rp10 juta dapat mengajukan klaim secara online melalui aplikasi yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mendaftar dan memperbarui data dalam aplikasi tersebut.

Cara klaim JHT BPJS Kesehatan

Jika Anda telah melakukan registrasi, peserta dapat mengikuti beberapa langkah mudah untuk mengklaim JHT. Pertama, buka aplikasi JMO dan pilih menu Jaminan Hari Tua, lalu pilih Klaim JHT. Jika memenuhi syarat, peserta akan melihat tiga centang hijau yang menandakan kelayakan. Selanjutnya, peserta perlu memilih alasan klaim, memeriksa data kepesertaan, serta melengkapi informasi NPWP dan rekening aktif.

Di halaman Rincian Saldo JHT, rincian saldo yang akan dibayarkan akan ditampilkan, kemudian klik selanjutnya. Setelah itu, peserta harus memeriksa ulang semua data untuk memastikan keakuratannya sebelum disimpan. Jika semua data sudah benar, silakan klik konfirmasi, an pengajuan klaim JHT Anda akan diproses.

Untuk memastikan proses klaim berjalan dengan lancar, peserta harus memperhatikan beberapa hal saat mengambil foto biometrik. Pastikan wajah terlihat jelas dan menghadap kamera, pencahayaannya cukup, serta latar belakangnya polos. Hindari penggunaan filter, kacamata, masker, atau topi saat foto untuk menghindari masalah dalam verifikasi biometrik

Untuk peserta yang memiliki saldo JHT di atas Rp10 juta, mereka tidak perlu mengunjungi kantor cabang. Dengan layanan Tanpa Kontak Fisik (LAPAK ASIK), peserta dapat mengajukan klaim melalui portal layanan di situs resmi BPJS Ketenagakerjaan. Peserta hanya perlu mengisi data diri dan mengunggah dokumen persyaratan serta foto diri terbaru di laman

Setelah mengajukan klaim, peserta akan menerima konfirmasi dan jadwal wawancara online melalui email. Verifikasi data dilakukan melalui video call oleh petugas BPJS Ketenagakerjaan. Setelah proses wawancara selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan.

Selain melalui layanan digital, peserta juga memiliki pilihan untuk datang langsung ke 324 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Peserta maupun ahli waris dapat melakukan klaim manfaat JKM dan JHT secara langsung dengan membawa dokumen asli dan mengisi formulir pengajuan klaim.

Kriteria pengajuan klaim JHT BPJS Kesehatan

- Usia Pensiun 56 Tahun

- Usia Pensiun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Perusahaan

- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

- Berhenti usaha Bukan Penerima Upah (BPU)

- Mengundurkan diri

- Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

- Meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

- Cacat total tetap

- Meninggal dunia

- Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 10%

- Klaim Sebagian Jaminan Hari Tua (JHT) 30%

- Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) PMI

BPJS Ketenagakerjaan menghimbau peserta untuk menjaga privasi data pribadi dan menghindari penggunaan jasa calo dalam proses klaim. Penting untuk diingat bahwa seluruh proses klaim JHT tidak dipungut biaya, sehingga peserta dapat merasa tenang dan aman saat mengajukan klaim

SUKMA KANTHI NURANI | MICHELLE GABRIELA

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyapa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Jumat, 4 September kemarin. Ma’ruf memanggil Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin di tengah dualisme di internal tubuh asosiasi pengusaha itu.

“Pak Arsjad masih ketua Kadin,” kata Ma’ruf dalam pidatonya yangTempopantau melalui Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Agenda utama acara ini yaitu membahas capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain menyambut Arjsad, Ma’ruf juga memanggil para pucuk pimpinan kementerian, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu, Ma’ruf juga menyinggung peran Kadin dalam memunculkan pengusaha dan usaha yang berbasis syariah. Mahfud menyebut Kadin seharusnya bertugas memunculkan pengusaha di daerah sekaligus menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis syariah.

“Menghijrahkan, dari konvensional ke syariah. Ini tugasnya Pak Arsjad, tugasnya Kadin,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat pekan lalu, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyapa Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dalam pidatonya di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada Jumat, 4 September kemarin. Ma’ruf memanggil Arsjad sebagai Ketua Umum Kadin di tengah dualisme di internal tubuh asosiasi pengusaha itu.

“Pak Arsjad masih ketua Kadin,” kata Ma’ruf dalam pidatonya yangTempopantau melalui Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada Jumat, kemarin, sebanyak 16 anggota KNEKS menggelar rapat pleno di Auditorium Sekretaris Wakil Presiden. Agenda utama acara ini yaitu membahas capaian pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Selain menyambut Arjsad, Ma’ruf juga memanggil para pucuk pimpinan kementerian, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Bappenas Suharso Monoarfa, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Selain itu, Ma’ruf juga menyinggung peran Kadin dalam memunculkan pengusaha dan usaha yang berbasis syariah. Mahfud menyebut Kadin seharusnya bertugas memunculkan pengusaha di daerah sekaligus menguatkan mereka dalam menjalankan bisnis syariah.

“Menghijrahkan, dari konvensional ke syariah. Ini tugasnya Pak Arsjad, tugasnya Kadin,” kata Ma’ruf.

Sebelumnya, Arsjad dengan Anindya Bakrie berseteru karena Munaslub yang digelar pada Sabtu, 14 September 2024. Dalam hajatan ini, Anindya ditunjuk sebagai Ketua Umum periode 2024-2029 menggantikan Arsjad. Adapun, Arsjad terpilih sebagai Ketua Umum pada Munas VIII di Kendari pada 2021 silam.

Kubu Arsjad menuding Munaslub yang melengserkan Direktur Utama Indika Energy itu ilegal karena menyalahi AD/ART. Sedangkan, kubu Anindya mengklaim Munaslub itu legal karena permintaan para ketua umum Kadin Daerah.

pada Jumat pekan lalu, Arsjad dan Anindya juga telah bertemu dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Bahlil menyebut seteru di internal Kadin seharusnya tak terjadi. Dia menyebut Arsjad dan Anindya merupakan sahabat dan masing-masing sudah dewasa.

“Mereka berdua sahabat, tapi ada tukang goreng,” kata Bahlil.