TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin sore, 21 Oktober 2024, meninjau proyek Mass Rapid Transit atau Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta Fase 2 di Jakarta Pusat.

Keterangan Biro Pers Media dan Informasi Setwapres yang diterima di Jakarta menyebutkan peninjauan tersebut dilakukan usai Gibran menghadiri pelantikan Wakil Menteri dan Sekretaris Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Bersama Menteri Perhubungan atau Menhub Dudy Purwagandhi dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Gibran meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monumen Nasional (Monas) dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintas Selatan-Utara (Bundaran HI-Kota).

Gibran beserta pendamping dan rombongan terbatas menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin dengan berjalan kaki sepanjang kurang lebih 350 meter. Saat ini pekerjaan konstruksi proyek tersebut mencapai 82 persen.

Saat meninjau proyek itu, Gibran menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek dan penghijauan kembali usai penyelesaian proyek.

Adapun proyek pembangunan MRT Jakarta Fase 2 membentang sepanjang 11,8 kilometer dari kawasan Bundaran HI hingga Ancol Barat. Fase 2 tersebut melanjutkan koridor utara-selatan fase 1 yang telah beroperasi sejak 2019 lalu, yaitu dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI.

Dengan fase 2, total panjang jalur utara-selatan bertambah menjadi 27,8 kilometer dengan total waktu perjalanan dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Kota sekitar 45 menit. Sementara jarak antarstasiun sekitar 0,6-1 kilometer dengan sistem persinyalan kendali kereta berbasis komunikasi (CBTC) dan sistem operasi otomatis tingkat 2.

Situs jakartamrt.co.id menyebutkan fase 2 ini terdiri atas dua tahap, yaitu fase 2A dan fase 2B. Fase 2A terdiri atas tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota dengan total panjang jalur 5,8 kilometer.

Sementara pada fase 2B terdiri atas dua stasiun bawah tanah yaitu Mangga Dua dan Ancol dan satu depo di Ancol Marina dengan total panjang jalur enam kilometer. Sedangkan, fase 2B sedang dalam tahap studi kelayakan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid bertekad agar kementerian yang dipimpinnya bisa memberikan keadilan bagi masyarakat di bidang tanah. Artinya, tak ada lagi kesenjangan luasan kepemilikan tanah yang saat ini terjadi antara korporasi besar dan masyarakat.

Langkah tersebut, menurut Nusron, bisa dicapai dengan melakukan penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk Hak Guna Usaha (HGU) dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan. Dengan begitu, pemerataan dan keberlanjutan ekonomi dapat tercipta.

“Jadi pada satu sisi harus adil, jangan sampai kayak yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau sektor swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare tanah negara, tapi di sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah,” kata Nusron usai serah terima jabatan di kantor Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Oktober 2024.

Selain itu, Nusron juga berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang sebelumnya dijalankan oleh Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Menurut Nusron, mengurus tanah sama pentingnya dengan mandat mengurus manusia.

Saat membacakan kata sambutan di acara serah terima jabatan, Menteri ATR sekaligus Kepala BPN di pemerintah sebelumnya, AHY, mengklaim dalam kementerian yang dipimpinnya telah melakukan banyak hal untuk melayani masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjalankan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

“Contohnya bagaimana kita mengejar target 120 juta PTSL, Paling tidak hari ini sudah lebih dari 118 juta sehingga Insya Allah optimistis Desember nanti tercapai 120 juta,” ujar AHY.

Meski telah melakukan banyak pencapaian itu, AHY mengaku bahwa masih banyak harapan dan program yang belum bisa diwujudkan sepenuhnya. Oleh sebab itu, ia meminta kepada Menteri yang baru untuk dapat melanjutkan dan memperbaiki program-program tersebut.

INFO BISNIS – Bank Mandiri terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi digital melalui aplikasi super Livin' by Mandiri. Dengan peluncuran fitur-fitur baru seperti Multi Source of Fund (SoF) dan Solusi Valuta Asing (Valas), nasabah kini dapat menikmati kemudahan dan fleksibilitas dalam melakukan transaksi sehari-hari, di dalam negeri maupun mancanegara.

Darmawan Junaidi, Direktur Utama Bank Mandiri, menegaskan bahwa sejak kuartal pertama 2024, Livin' by Mandiri telah memperkenalkan ratusan fitur baru yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Fitur-fitur ini mencakup berbagai aspek perbankan, mulai dari menabung hingga berinvestasi.

"Livin' by Mandiri tidak hanya menawarkan pengalaman perbankan yang lebih modern dan canggih, tetapi juga berfungsi sebagai mitra setia dalam memenuhi berbagai kebutuhan gaya hidup nasabah. Dengan akses finansial yang dipersonalisasi, kami berkomitmen untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial mereka dengan lebih cepat dan efisien," ujar Darmawan dikutip dari keterangan resmi.

Salah satu fitur unggulan adalah Multi Source of Fund (SoF), sebuah inovasi yang dirancang untuk memberikan fleksibilitas dalam melakukan pembayaran tagihan. Melalui fitur ini, nasabah dapat melakukan pembayaran kepada lebih dari 1.800 biller dengan memilih antara tiga sumber dana berbeda: Tabungan, Kartu Kredit, atau Paylater.

Darmawan menjabarkan, melalui fitur tersebut maka nasabah dapat mengelola keuangan dengan lebih baik. Sebagai contoh, jika saldo tabungan tidak mencukupi untuk membayar tagihan, nasabah bisa memilih menggunakan Kartu Kredit atau Livin’ Paylater untuk mempermudah pembayaran di masa depan.

“Ini menjadikan Livin' by Mandiri sebagai aplikasi perbankan pertama di Indonesia yang menawarkan opsi pembayaran tagihan dengan cara yang inovatif dan responsif terhadap kebutuhan nasabah," ucapnya.

Livin' by Mandiri juga memperkenalkan Solusi Pasti Valuta Asing yang memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi tanpa batas, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan layanan ini, nasabah dapat membuka Tabungan Multicurrency dalam berbagai mata uang asing, termasuk tetapi tidak terbatas pada USD, EUR, SGD, AUD, GBP, CAD, THB, INR, CNY, HKD, PHP, AED, CHF, dan mata uang lainnya yang akan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

"Tanpa biaya konversi kurs, dana akan diterima utuh secara real-time. Fitur ini juga mendukung pengiriman uang tanpa batasan jam operasional dalam 13 mata uang asing untuk transfer valas luar negeri dan 12 mata uang asing untuk transfer antar sesama Bank Mandiri," tutur Darmawan.

Sejak peluncuran fitur Transfer Valas pada kuartal I 2023, Bank Mandiri mencatatkan peningkatan yang signifikan dalam volume transaksi valas. Hingga akhir kuartal II 2024, volume penjualan transaksi valas melalui Livin' by Mandiri mengalami lonjakan luar biasa sebesar 196,5 persen secara tahunan. Rata-rata harian volume penjualan dari transfer valas remittance pada kuartal II 2024 mencapai Rp8,3 miliar, meningkat 11 persen dibandingkan dengan rata-rata harian volume penjualan kuartal I 2024 yang sebesar Rp7,5 miliar.

Fitur lain yang patut dicatat adalah Tap to Pay, yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan cepat dan praktis. Nasabah cukup melakukan tap dari ponsel pintar berbasis Android ke mesin pembayaran, berkat dukungan jaringan Visa dan Mastercard yang tersedia di seluruh dunia. Fitur ini tidak hanya mempermudah pembayaran domestik tetapi juga menawarkan kenyamanan untuk transaksi internasional, memberikan pengalaman pembayaran yang cepat, mudah, dan aman.

Bank Mandiri terus berupaya meningkatkan pengalaman perbankan yang lebih baik bagi nasabah melalui inovasi-inovasi yang dihadirkan. Harapannya, inovasi-inovasi ini tidak hanya mempermudah transaksi sehari-hari tetapi juga memperkaya gaya hidup nasabah. Dengan berbagai fitur yang telah diluncurkan, Livin' by Mandiri berambisi untuk menjadi beyond super app yang andal dan terpercaya.

Sebagai informasi, sejak diluncurkan pada Oktober 2021, Livin’ by Mandiri telah menunjukkan pertumbuhan yang mengesankan. Hingga Agustus 2024, jumlah pengguna Livin’ by Mandiri mencapai 27 juta, naik 33 persen secara tahunan, dengan total transaksi mencapai Rp2.589 triliun dan volume transaksi year to date (ytd) sebanyak 2,4 miliar.

Dalam menghadapi era digital yang semakin maju, Bank Mandiri berkomitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanannya, menjadikan Livin' by Mandiri sebagai pilihan utama bagi nasabah dalam memenuhi kebutuhan finansial.

Dengan berbagai kemudahan dan fleksibilitas yang ditawarkan, nasabah diharapkan dapat lebih mudah dalam mengelola keuangan mereka dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Fahri Hamzah mengaku mendapat tugas berat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usai dilantik sebagai Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman di Istana Negara, Senin, 21 Oktober 2024, Fahri Hamzah mesti merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan kepala negara.

"Tadi pas pelantikan, Pak Prabowo membisikkan ke saya, berat lho itu 3 juta (rumah)" kata Fahri di sesaat sebelum serah terima jabatan di Kementerian PUPR, Senin malam.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu menuturkan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bakal merealisasikan program 3 juta rumah per tahun untuk menutup kesenjangan kebutuhan dengan kepemilikan rumah masyarakat alias backlog yang kini jumlahnya mencapai 13 juta. Selain itu, untuk menyelesaikan persoalan rumah tidak layak huni yang tercatat sebanyak 26 juta.

Namun, Fahri Hamzah belum membeberkan soal anggaran untuk mengeksekusi program 3 juta rumah per tahun itu. "Anggaran belum terlalu detail, tapi Kementerian Keuangan yang lalu sudah mengakomodir," kata Fahri Hamzah.

Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo memecah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi dua, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Seiring perubahan nomenklatur tersebut, Prabowo melantik Menteri PU Doddy Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Senin, 21 Oktober 2024. Di hari yang sama, Prabowo juga melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono, menyinggung soal unjuk rasa yang kerap terjadi selama ia menjabat sebagai seorang menteri. Ia menyebut demonstrasi selama ini bukan dilakukan oleh para nelayan, melainkan para pelaku usaha yang tidak mau diatur.

"Saya ditentang terus. Sejujurnya demo di mana-mana mereka (pelaku usaha) tidak mau diatur, tapi bagi saya adalah yang demo itu bukan nelayan," ujar Trenggono saat konferensi pers di Gedung Mina Bahari I, KKP, pada Senin 21 Oktober 2024.

Trenggono yang ditunjuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Prabowo yakin unjuk rasa tidak dilakukan oleh nelayan karena ada perbedaan yang jelas antara nelayan asli dengan para pelaku usaha yang hanya memanfaatkan para nelayan.

"Karena saya tahu persis yang demo-demo itu adalah pelaku usaha penangkapan yang memanfaatkan para nelayan-para nelayan itu. Mereka demo supaya tidak dikenakan apa pun, tidak diatur apa pun," kata Trenggono.

Padahal, menurut dia, nelayan asli sebenarnya telah difasilitasi oleh negara untuk melakukan budi daya ikan. Fasilitas itu di antaranya gudang khusus untuk menyimpan ikan hingga pabrik es agar hasil ikan yang telah ditangkap tetap awet.

"Dan selanjutnya itu kita (KKP) telah memfasilitasi lengkap, ada cold storage, ada pabrik es, kemudian ada bengkel kapal yang dulunya mereka tidak punya sama sekali, itu nelayan kecil," tutur Trenggono.

Adapun untuk mencapai target dalam memenuhi berbagai program kelautan dan perikanan, menurut Trenggono, harus ada intervensi dari pemerintah. "Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan yang demo-demo itu akan hilang," ujar dia.

Demonstrasi yang dilakukan masyarakat pesisir laut Indonesia sempat dilakukan di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini merespons aturan ekspor pasir laut yang kembali dibuka setelah 20 tahun dilarang.

Dalam unjuk rasa itu, mereka menyampaikan berbagai pesan terhadap pemerintah soal tambang sedimentasi di laut. "KKP tidak berutang, yang akan berhutang banyaknya kalian. KKP tidak pernah berutang kepada investor tapi dia akan menjadikan ini jariyah, dosa dari seluruh yang dirampok dari kawan-kawan," ujar Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati ketika melakukan orasi di depan kantor KKP pada Kamis, 10 Oktober 2024.

Selain itu, Susan menganggap, penambangan pasir laut merupakan bagian dari mencuri masa depan penduduk pesisir pantai. Sebab, kata dia, hal tersebut merusak kawasan lingkungan serta ekosistem laut yang merupakan sumber mata pencaharian para nelayan. "KKP merampok masa depan kawan-kawan, anak-anak kalian, anak turun kalian, bahkan sampai seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya," ucapnya saat itu.

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengawal pemisahan kementeriannya menjadi Kementerian PU dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Basuki turut membantu menyiapkan struktur organisasi kementerian baru di era Presiden Prabowo Subianto ini.

"Kami membantu menyiapkan Perpres, tugas pokok dan fungsi (tupoksi), termasuk organisasinya," kata Basuki di Kementerian PUPR, Senin malam, 21 Oktober 2024.

Basuki mengatakan usulannya terkait dengan tupoksi dan organisasi itu telah diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian PU, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. "Ternyata diterima," katanya.

Seiring dengan perubahan nomenklatur kementerian ini, Basuki mengatakan para pegawai eselon I sudah bersepakat untuk maju bersama. Ia mengatakan sistem-sistem yang sudah dibangun di Kementerian PUPR bakal diteruskan ke Kementerian PU dan Kementerian Perumahan. Misalnya, sistem pengadaan barang dan jasa.

"Semua yang sudah kami siapkan bersama KPK, bersama LKPP, bersama BPKP, yang selama ini ada di PUPR, akan kami sampaikan kepada kementerian itu," kata Basuki. Begitu pula dengan sumber daya manusia atau SDM-nya. "Yang dari Pusdatin, yang menguasi sistem, akan kami bagikan kepada PU dan Perumahan," ujarnya.

Seiring dengan pemisahan Kementerian PUPR, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Menteri PU Doddy Hanggodo dan Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, Senin, 21 Oktober 2024. Di hari yang sama, Prabowo juga melantik Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan wakilnya, Fahri Hamzah.

Sebelumnya, rencana Prabowo Subianto memecah PUPR dan membentuk Kementerian Perumahan juga sudah santer terdengar sejak sebelum ia dilantik. Hal ini seiring program Prabowo untuk membangun 3 juta rumah gratis per tahun di perkotaan dan pedesaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan memimpin Indonesia selama lima tahun setelah resmi dilantik di Gedung DPR/MPR kemarin. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengatakan utang hingga pengangguran jadi tantangan mendasar bidang ekonomi yang harus diuraikan.

Paling tidak, menurut Ajib, ada tiga tantangan mendasar secara ekonomi yang harus diurai oleh pemerintah ke depan. Pertama tentang tantangan fiskal yang mengalami tekanan. Belanja negara ditargetkan lebih tinggi dari penerimaan. “Artinya potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menjadi penambah utang negara. Termasuk juga problem fiskal dengan jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikirimkan Ajib, dikutip Senin, 21 Oktober 2024.

Seperti diketahui, belanja APBN 2025 ditagerkan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Diproyeksikan ditopang oleh penerimaan negara yang prediksinya mencapai Rp 3.005,1 triliun. Ajib mengatakan, dengan kompleksitas fiskal yang ada, jajaran Kementerian Keuangan diharapkan mempunyai terobosan yang solutif.

Permasalahan mendasar kedua, menurut Ajib, adalah masih tingginya angka pengangguran. Data tahun 2024 ini menunjukkan angka pengangguran sebesar 5,2 persen. “Pencapaian investasi yang selalu over target selama lima tahun terakhir tidak bisa menjadi solusi utama untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja,” ujarnya.

Bahkan terjadi paradoks, karena semakin banyak fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, angka rasio Incremental Output Ratio (ICOR) Indonesia terus mengalami peningkatan. Artinya investasi mengalami penurunan dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Masalah ketiga adalah kemiskinan. Pemerintah, menurut Ajib, harus betul-betul mendorong kebijakan yang pro dengan pemerataan dan mendorong pengurangan angka kemiskinan. Dengan lebih dari 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi akan bertahan kalau kemiskinan bisa terus dikurangi dan daya beli masyarakat ditingkatkan.

Data statistik 2024 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 9,03 persen atau sekitar 25 juta orang. Terjadi penurunan, namun ada fakta yang harus menjadi perhatian pemerintah, yakni golongan masyarakat miskin yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pusat BPJS lebih dari 96 juta orang.

Artinya, pemerintah masih harus memperhatikan dengan data awal sebagai pondasi kebijakan ke depannya, karena ada perbedaan data. “Masih banyak yang menjadi beban dengan ukuran masyarakat miskin ini, apakah 25 juta atau 96 juta orang,” ujarnya.

Presiden Prabowo juga mempunyai target pertumbuhan ekonomi yang agresif mencapai 8 persen. Menurut Ajib, hal ini bisa tercapai ketika jajaran kabinetnya mau dan mampu menerjemahkan program presiden dalam kerangka reformasi struktural mereka.

TEMPO.CO, Batam -Masyarakat Melayu asli Pulau Rempang, Kota Batam mengirimkan surat terbuka untuk Prabowo Subianto, Presiden Indonesia yang baru dilantik pada Ahad, 20 Oktober 2024. Isinya, masyarakat Rempang menagih janji Prabowo memperhatikan nasib masyarakat kecil yang tertindas.

Pembacaan surat terbuka dilakukan di hadapan puluhan perwakilan masyarakat Melayu asli Pulau Rempang di Kampung Sembulang Hulu, Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam pada pukul 14.30 WIB, tepat setelah Prabowo membaca sumpah presidennya. "Sebagaimana ucapan yang sering bapak sampaikan saat kampanye tempo lalu, saya ingin berjuang membela rakyat, seluruh sisa hidup saya untuk berbakti kepada rakyat, saya akan buktikan bahwa saya akan berjuang untuk seluruh rakyat indonesia. "Maka kami warga Rempang, bagian dari Indonesia, sedang terancam ruang hidup akibat proses PSN Rempang Eco City," kata Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu (AMAR-GB), Ishak, Ahad lalu.

Ishak mengatakan, Pulau Rempang bukanlah tanah kosong, masyarakat Melayu sudah turun menurun mengelola tanah ini 1831. "Sebelum terbentuk negara kesatuan RI nenek moyang kami sudah duduk dipulau Rempang, dengan bukti prastati nenek moyang kami," kata Ishak.

Ada empat poin yang masyarakat Rempang serukan pada Presiden Prabowo Subianto. Pertama, meminta Presiden melindungi seluruh masyarakat adat dan tempatan di Pulau Rempang. Kedua, mencabut dan membatalkan penetapan Pulau Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City.

Ketiga, menghentikan upaya penggusuran terhadap warga Pulau Rempang; dan keempat, memberikan perlindungan atas hak-hak konstitusional masyarakat Pulau Rempang berupa legalitas tanah yang telah mereka kelola selama ini.

Empat poin tersebut, nantinya akan masuk dalam rupa Surat Terbuka untuk Presiden yang akan masyarakat Rempang sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto, melalui Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu.

Pembacaan surat terbuka itu turut diramaikan rangkaian orasi bersama serta pembacaan pernyataan sikap warga menolak PSN Rempang Eco City.

Koordinator Kampung Sembulah Hulu, Aliansi Masyarakat Rempang Galang Bersatu, Muhammad Aris, mengatakan surat terbuka ini secepatnya akan dikirim kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap penolakan masyarakat Pulau Rempang atas PSN Rempang Eco City bisa didengar Presiden Prabowo Subianto.

"Harapan kami kepada presiden terpilih, mudah-mudahan apa yang menjadi keluhan kami masyarakat Rempang didengar. Kami mau hidup damai. Kami mau PSN Rempang Eco City dicabut, kami ingin legalitas, ingin kepastian hukum kami di sini," kata Aris saat ditemui seusai kegiatan ini.

Perjuangan masyarakat Pulau Rempang mempertahankan ruang hidup mereka, kata Aris, akan terus berlanjut. Sampai akhirnya Presiden mencabut PSN Rempang Eco City ini. Sudah lebih dari setahun, warga Pulau Rempang, hidup dalam kebimbangan dan intimidasi. Pendapatan masyarakat menurun drastis karena tidak lagi fokus saat melaut dan berkebun. Mereka harus berbagi peran, antara mencari makan untuk menghidupi keluarga dan menjaga kampung dari ancaman penggusuran. "Sejak isu Rempang Eco City ini, ekonomi masyarakat semakin sulit, tak seperti sebelum isu ini berkembang. Kalau Rempang Eco City jadi, kami mungkin akan semakin lebih sulit lagi," tutupnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) periode 2020-2024 Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan masih membutuhkan waktu untuk berdiskusi sebelum menerima tawaran untuk menduduki posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) yang ia terima dari United Nations World Tourism Organization (UNWTO). Terutama diskusi dengan keluarga dan kementerian-kementerian terkait sebelum nantinya disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Saya harus mendiskusikannya tentunya dengan keluarga dan Pak Menteri Luar Negeri (Menlu) dan juga Bu Menteri Parwisata (Menpar) untuk disampaikan ke Pak Prabowo, apakah diberikan dukungan,” tuturnya ketika ditemui usai menghadiri acara serah terima jabatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif periode 2024-2029. Acara ini digelar di balairung Kemenparekraf, Senin, 21 Oktober 2024.

Sandiaga mengatakan dirinya memang telah mengetahui adanya tawaran dari organisasi pariwisata dunia di bawah PBB tersebut dalam beberapa bulan terakhir. “Tawaran-tawaran seperti dari UN Tourism memang sudah beberapa bulan ini disampaikan kepada saya,” katanya. Namun, ia juga masih menunggu restu dari Presiden Prabowo untuk kemudian mempersiapkan banyak hal dengan matang.

“Dan seandainya itu tugas negara untuk mewakili Indonesia sebagai yang pertama di UN, tentunya ini mesti dipersiapkan dengan sebaik-baik,” ujar Sandiaga.

Ia mengungkapkan akan mengusung pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan sebagai misi yang dibawa jika pada akhirnya ia menduduki posisi yang ditawarkan UNWTO. “Berfokus kepada parwisata hijau yang membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat dunia,” ujarnya.

Hal tersebut, menurutnya, dikarenakan persepsi global yang memandang Indonesia sebagai negara yang sukses dalam mengembalikan kondisi prima sektor pariwisata, khususnya setelah terpuruk pasca pandemi Covid-19 beberapa tahun silam. Perkembangan pariwisata Indonesia itu yang kemudian dianggap mampu menjadi salah satu faktor kembali pulihnya kondisi ekonomi yang sempat lesu.

“Ini yang akan kita bawa, pengalaman dari Indonesia ke tingkat dunia,” kata Sandiaga lebih lanjut.

TEMPO.CO, Jakarta - Sakti Wahyu Trenggono kembali terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai 2029. Trenggono membeberkan beberapa program yang akan dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lima tahun ke depan.

Trenggono membeberkan salah satu programnya yakni menjadikan Indonesia sebagai negara nomor satu sebagai produsen produk perikanan dan bisa melewati angka produksi Vietnam. Trenggono berujar, selain mengalahkan negara tetangga, hal tersebut juga bisa jadi upaya menjaga ketahanan pangan di Indonesia. "Lalu kemudian dari sisi ekonomi Indonesia harus bisa menjadi juara di produksi perikanan sebagai bagian dari kontribusi kita (KKP) untuk ketahanan pangan," ujar Trenggono di Gedung Mina Bahari I, KKP pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, produksi perikanan di Indonesia sudah cukup besar. Namun, kata Trenggono, angka produksinya belum mencapai titik terkuat untuk mengalahkan angka produksi perikanan di Vietnam. "Saya selalu katakan, di Vietnam itu produksi budi daya sudah mencapai 25 juta ton setiap tahun dari berbagai macam komoditas yang mereka kembangkan," ucap dia. Padahal, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki laut terluas di Asia Tenggara.

Atas dasar itulah, Trenggono ingin menjadikan Indonesia sebagai produksi komoditas perikanan terbesar, termasuk mengalahkan budi daya ikan Vietnam. "Indonesia memiliki jenis perikanan yang begitu luar biasa besar dan banyak. Ini yang saya kira sudah dalam roadmap, maka fokus kita (KKP) dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, kita akan membangun besar-besaran di sini (budi daya ikan)," tutur Trenggono.

Lebih lanjut, ia mengharapkan, program yang telah direncanakan lima tahun ke depan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Harapannya dalam lima tahun ke depan kita (KKP) bisa melewati Vietnam sebagai satu target," kata dia.

Trenggono mengatakan, jika program produksi perikanan yang telah ditetapkan bisa berjalan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencapaian. Termasuk, kata dia, melewati angka produksi perikanan yang ada di Vietnam. "Misalnya itu adalah achievement katakan begitu, maka kalau kita (KKP) membangun dengan cara yang benar dan seterusnya, maka kita harus bisa melebihi Vietnam," tutur Trenggono.

TEMPO.CO, Jakarta - Sakti Wahyu Trenggono kembali terpilih menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan di kabinet Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tahun 2024 sampai 2029. Trenggono membeberkan beberapa program yang akan dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam lima tahun ke depan.

Trenggono membeberkan salah satu programnya yakni menjadikan Indonesia sebagai negara nomor satu sebagai produsen produk perikanan dan bisa melewati angka produksi Vietnam. Trenggono berujar, selain mengalahkan negara tetangga, hal tersebut juga bisa jadi upaya menjaga ketahanan pangan di Indonesia. "Lalu kemudian dari sisi ekonomi Indonesia harus bisa menjadi juara di produksi perikanan sebagai bagian dari kontribusi kita (KKP) untuk ketahanan pangan," ujar Trenggono di Gedung Mina Bahari I, KKP pada Senin, 21 Oktober 2024.

Menurutnya, produksi perikanan di Indonesia sudah cukup besar. Namun, kata Trenggono, angka produksinya belum mencapai titik terkuat untuk mengalahkan angka produksi perikanan di Vietnam. "Saya selalu katakan, di Vietnam itu produksi budi daya sudah mencapai 25 juta ton setiap tahun dari berbagai macam komoditas yang mereka kembangkan," ucap dia. Padahal, lanjut dia, Indonesia merupakan negara yang memiliki laut terluas di Asia Tenggara.

Atas dasar itulah, Trenggono ingin menjadikan Indonesia sebagai produksi komoditas perikanan terbesar, termasuk mengalahkan budi daya ikan Vietnam. "Indonesia memiliki jenis perikanan yang begitu luar biasa besar dan banyak. Ini yang saya kira sudah dalam roadmap, maka fokus kita (KKP) dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, kita akan membangun besar-besaran di sini (budi daya ikan)," tutur Trenggono.

Lebih lanjut, ia mengharapkan, program yang telah direncanakan lima tahun ke depan dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. "Harapannya dalam lima tahun ke depan kita (KKP) bisa melewati Vietnam sebagai satu target," kata dia.

Trenggono mengatakan, jika program produksi perikanan yang telah ditetapkan bisa berjalan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencapaian. Termasuk, kata dia, melewati angka produksi perikanan yang ada di Vietnam. "Misalnya itu adalah achievement katakan begitu, maka kalau kita (KKP) membangun dengan cara yang benar dan seterusnya, maka kita harus bisa melebihi Vietnam," tutur Trenggono.

TEMPO.CO, Jakarta - Masa bakti Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia resmi berakhir pada Ahad kemarin, 20 Oktober 2024. Merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden, keduanya berhak menerima dana pensiun setelah tidak lagi menjabat.

Ketentuan soal dana pensiun tertuang dalam pasal 6 ayat (1) dari UU tersebut. "Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tertulis di dalamnya. Adapun, untuk besaran pensiun pokok yang didapatkan mantan presiden dan wakil presiden adalah 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Apabila dilihat dari pasal 2 di dalam UU yang sama, diketahui bahwa gaji pokok presiden adalah enam kali gaji pokok tertinggi Pejabat Negara selain presiden dan wakil presiden. Berbeda dengan gaji pokok wakil presiden yang merupakan empat kali gaji pokok pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Dilansir dari Antara, saat ini gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden atau setingkat Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua BPK, dan Ketua Mahkamah Agung sebesar Rp 5.040.000. Ketetapan tentang nominal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000.

Mengacu pada nominal tersebut, apabila gaji presiden adalah enam kali lipatnya, maka nominalnya berada di angka Rp 30,24 juta. Sementara untuk gaji wakil presiden adalah empat kali lipat dari nominal gaji tertinggi pejabat negara, yaitu Rp 20,16 juta.

Sehingga, sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai mantan presiden, maka Jokowi menerima dana pensiun sebesar Rp 30 jutaan. Sedangkan Ma’ruf Amin, sebagai mantan wakil presiden, menerima dana pensiun sebesar Rp 20 jutaan.

Selain mengatur besaran dana pensiun, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur hak-hak lain yang didapatkan oleh mantan presiden dan wakil presiden, yaitu:

1. Mendapat tunjangan sesuai dengan aturan mengenai pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

2. Mendapatkan biaya rumah tangga seperti biaya air, listrik, dan telepon.

3. Mendapatkan seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan presiden dan mantan wakil presiden serta keluarganya.

4. Mendapatkan rumah yang layak disertai dengan perlengkapannya.

5. Mendapatkan kendaraan milik negara beserta sopirnya.

6. Berhak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri sipil.

Perlu diketahui, hak-hak bagi mantan presiden dan wakil presiden tersebut hanya akan dihentikan apabila mantan presiden dan mantan wakil presiden Indonesia meninggal atau diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden. Penghentian pemberian dana pensiun dilakukan pada akhir bulan keenam setelah mantan presiden atau mantan wakil presiden yang bersangkutan meninggal.

Khumar Mahendra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.