TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengkritik kebijakan relaksasi impor melalui perubahan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 ke Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Menurut dia, kebijakan itu tidak tepat sasaran.

Febri menjelaskan, ada 518 kode Harmonized System (HS) yang direlaksasi melalui aturan impor teranyar. Dengan adanya Permendag Nomor 8 Tahun 2024, barang-barang itu tak perlu lagi mendapatkan rekomendasi pertimbangan teknis (pertek) dari Kemenperin. Dari 518 kode HS yang lartasnya direlaksasi, kata dia, 458 HS atau 88,42 persen di antaranya merupakan barang konsumsi.

Padahal, kata Febri, dalam surat Bea Cukai kepada Kemenperin, sebagian besar mutan dari 26.415 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak merupakan bahan baku atau penolong. Dari kategori sepuluh besar baku atau penolong, ada 7.557 kontainer yang dibebaskan Bea Cukai, sedangkan barang konsumsi hanya 3.021 kontainer.

“Jika yang menumpuk paling besar bahan baku atau penolong, mengapa yang direlaksasi kode HS barang konsumsi atau barang hilir?” kata Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Febri menuturkan, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 terbit karena masalah arus barang yang tertahan di pelabuhan. Dia mengungkit tudingan penumpukan kontainer itu disebabkan instansinya lambat mengeluarkan Pertek. Namun, mengacu data Bea Cukai, Febri mengatakan relaksasi itu seharusnya menyasar bahan baku atau penolong, bukan barang konsumsi. “Ibarat yang sakit otaknya, yang diobati dengkulnya,” kata dia.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebelumnya Budi Santoso menyebut ada ribuan kontainer di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak tertahan karena terkendala persetujuan teknis (pertek) sebagai syarat untuk mendapatkan perizinan impor.

Ketentuan pertek, menurut Budi, merupakan usulan dari Kementerian Perindustrian agar masuk dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 36 tahun 2023. Buntutnya, ada 26.415 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak.

"Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka sesuai arahan Bapak Presiden dalam rapat tingkat menteri perlu dilakukan perubahan relaksasi melalui Permendag Nomor 8 Tahun 2024 dengan tidak mempersyaratkan pertek lagi," kata Budi di kantor Kementerian Perdagangan pada Ahad, 19 Mei 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan rupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dari Antara.

Apa itu Rupiah Digital?

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital adalah uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Langkah awal pengembangan rupiah digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan rupiah digital. Selain itu, White Paper bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Setelah penerbitan White Paper, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interaktif dan bertahap yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain rupiah digital yang dimulai dari konsultasi publik (Consultative Paper dan Focus Group Discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/ sandboxing), serta diakhiri review atas stance kebijakan.

Nantinya rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, antara lain rupiah digital wholesale (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan rupiah digital ritel (r-Rupiah Digital).

Rupiah digital diproyeksikan memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal atau individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Masih dalam keterangan yang disampaikan Bank Indonesia, rupiah digital merupakan keniscayaan meskipun proses penerbitan rupiah digital masih harus melalui jalan yang panjang.

SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ANTARA | DEFARA DHANYA

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) berencana meluncurkan rupiah digital, yakni mata uang digital bank sentral atau central bank digital currency atau CBDC. BI bahkan memasukkan rupiah digital dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) untuk 2025–2030.

"Kita harus lanjutkan BSPI 2019-2025 ke 2030. Ada lima inisiatif yang disingkat 4I-RD, yaitu infrastruktur, industri, inovasi, internasional, dan rupiah digital," kata Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam Talk on BSPI 2030, Jumat, 2 Agustus 2024, seperti dilansir dari Antara.

Apa itu Rupiah Digital?

Dilansir dari laman resmi Bank Indonesia, rupiah digital adalah uang rupiah yang memiliki format digital serta dapat digunakan seperti halnya uang fisik (uang kertas dan logam), uang elektronik (chip dan server based), dan uang dalam alat pembayaran menggunakan Kartu/APMK (kartu debit dan kredit) yang dipakai saat ini.

Rupiah digital didesain melalui inisiatif Proyek Garuda sebagai upaya mengintegrasikan ekonomi dan keuangan digital secara end-to-end dalam agenda transformasi digital nasional. Rupiah digital hanya diterbitkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral Negara Republik Indonesia.

Rupiah digital membuka pilihan yang lebih variatif dalam alat pembayaran yang telah ada. Bank Indonesia juga mengklaim bahwa basis blockchain dan akun perorangan dari rupiah digital akan menjadikannya lebih aman dan mudah dilacak dibandingkan mata uang digital yang dikeluarkan pihak swasta.

Langkah awal pengembangan rupiah digital BI melalui Proyek Garuda adalah dengan menerbitkan White Paper sebagai komunikasi kepada publik terhadap rencana pengembangan rupiah digital. Selain itu, White Paper bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait.

Setelah penerbitan White Paper, BI akan menempuh rangkaian pengembangan secara interaktif dan bertahap yang dimulai dengan menggalang pandangan publik terhadap desain rupiah digital yang dimulai dari konsultasi publik (Consultative Paper dan Focus Group Discussion), eksperimen teknologi (proof of concept, prototyping, dan piloting/ sandboxing), serta diakhiri review atas stance kebijakan.

Nantinya rupiah digital akan diterbitkan dalam dua jenis, antara lain rupiah digital wholesale (w-Rupiah Digital) dengan cakupan akses terbatas serta hanya didistribusikan untuk penyelesaian transaksi wholesale seperti operasi moneter, transaksi pasar valas, serta transaksi pasar uang; dan rupiah digital ritel (r-Rupiah Digital).

Rupiah digital diproyeksikan memiliki cakupan akses yang terbuka untuk publik serta didistribusikan untuk berbagai transaksi ritel baik dalam bentuk transaksi pembayaran maupun transfer, oleh personal atau individu maupun bisnis (merchant dan korporasi).

Masih dalam keterangan yang disampaikan Bank Indonesia, rupiah digital merupakan keniscayaan meskipun proses penerbitan rupiah digital masih harus melalui jalan yang panjang.

SEPTIA RYANTHIE | ANDRY TRIYANTO TJITRA | ANTARA | DEFARA DHANYA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah mengirimkan surat tentang keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas ubin keramik asal Cina kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. SumberTempoyang mengetahui proses ini menyebut surat itu telah diterima Sekretariat Menteri Keuangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam bocoran dokumen yang didapatkanTempo, surat berkepala Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu bertarikh Selasa, 6 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 yang bersifat segera itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bagian perihal surat itu tertulis “keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)”.

Ketika dikonfirmasi perihal besaran BMAD yang dia putuskan, Zulhas enggan berkomentar. Dia memintaTempomenanyakannya kepada Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri. “Bisa kontak Pak Kasan,” kata Zulhas saat dihubungiTempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kasan membenarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan soal BMAD Ubin Keramik telah ditandatangani Zulhas pada 6 Agustus 2024 lalu dan disampaikan instansinya ke Menkeu. Namun, dia enggan menjabarkan isi surat itu karena bersifat rahasia. Dia juga mengklaim tak bisa mengungkapkan besaran BMAD yang diputuskan Mendag kepada publik karena karena menyalahi aturan.

“Silakan nanti kalau sudah keluar penetapanya dan berlaku efektif melalui PMK bisa diakses publik termasuk media,” kata Kasan saat dihubungiTempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Sementara itu, Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI) Danang Prasta Danial belum merespons pesanTempohingga berita ini ditulis.

Dalam ekspose temuan satgas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024, Zulhas menyebutkan besar BMAD ubin keramik berkisar antara 40 sampai 50 persen. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

Dari dokumen yang didapatkanTempo, Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional telah menggelar rapat pleno untuk membahas ihwal BMAD ubin keramik asal Cina di Grand Hyatt Jakarta pada Kamis, 26 Juli 2024 lalu. Rapat yang berlangsung pukul 14.00 sampai dengan 17.00 itu beragendakan “pembahasan pertimbangan kepentingan nasional atas usulan pengenaan BMAD atas impor produk ubin keramik asal RRT”.

BMAD merupakan kebijakan pembatasan impor melalui pemberlakuan tarif. Meski direkomendasikan oleh KADI yang merupakan instansi di bawah Kementerian Perdagangan, kebijakan ini secara resmi ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Dalam perumusannya, pengenaan BMAD melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian.

BMAD ubin keramik pertama kali dimohonkan oleh Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki). KADI telah memulai penyelidikan dugaan dumping sejak Maret 2023. Penyelidikan itu selesai pada Juli lalu. Mendag memiliki waktu 45 hari sebelum menyampaikan rekomendasi ke Menkeu.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk memanfaatkan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta. Perumahan atlet itu nantinya akan dimanfaatkan untuk aktivitas komersial, hunian aparatur sipil negara (ASN) juga sebagai lokasi event-event nasional.

Sebelumnya dia mengatakan, Wisma Atlet dulu dibangun dalam rangka Asian Games, kemudian saat COVID-19 digunakan sebagai rumah sakit darurat dan isolasi. Karena saat ini pandemi sudah selesai, menurut Sri Mulyani, perlu sebuah kebijakan agar Wisma Atlet sebagai aset negara tidak hanya menjadi tambahan biaya saja. Melainkan dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

“Saat ini sedang dirumuskan oleh teman-teman dalam Inpres baru, sehingga menyeimbangkan manfaat aset itu dengan berbagai dimensi, utamanya segi biayanya. Itu kan ada 10 tower/menara di sana,” kata dia, dikutip dari Antara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sri Mulyani mengatakan, sesuai assessment yang dibuat Badan Layanan Umum, Wisma Atlet bisa dijadikan pusat aktivitas komersial hingga perumahan ASN atau Aparatur Sipil Negara. Sebab, banyak ASN yang juga tinggal di sekitar Wisma Atlet, yang berlokasi di Pademangan hingga Kemayoran.

“Tapi tanpa menimbulkan signaling yang salah karena di sisi lain akan ada perpindahan ke Ibu Kota Nusantara. Kita nanti akan lihat karena kan masih ada aktivitas di Jakarta untuk beberapa kementerian akan stay di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Wisma Atlet akan segera direnovasi. Sedangkan Instruksi Presiden mengenai pemanfaatan Wisma Atlet akan diterbitkan pekan ini. “Iya (direnovasi). Ini kan ke depan pemanfaatan dari Menkeu dan Setneg,” kata Basuki.

Setelah tampung olahragawan, Wisma Atlet Kemayoran dijadikan rumah sakit darurat covid-19 serta rumah isolasi hingga sempat tak terurus, berikut fakta-fakta menarik Wisma Atlet:

Fasilitas untuk Asian Games

Sebelumnya, Wisma Atlet Kemayoran dibangun pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta pada Maret 2016 sebagai tuan rumah pelaksanaan perhelatan pekan olahraga se Asia atau Asian Games 2018 lalu, sebagai wisma untuk para olahragawan yang mewakili masing-masing negara.

Wisma Atlet Kemayoran rampung dikerjakan pada 2017 berdasarkan pembangunan hunian vertikal yang sudah dimulai sejak 17 Maret 2016 itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Dibangun era Ahok

Wisma Atlet mulai dibangun pada masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di atas lahan seluas 10 ha. Kompleks perumahan atlet ini memiliki 10 tower yang terbagi atas dua kawasan yakni Blok C2 dengan tiga tower berlokasi sebelum pintu tol Ancol dibangun sebanyak 1.932 unit dengan daya tampung 5.796 orang.

Sisanya di Blok D10 dengan tujuh tower berisi 5.494 unit berdaya tampung 16.482 orang dekat kawasan Kemayoran, tepatnya di samping RS Mitra Keluarga Kemayoran. Diketahui setiap menara-menara yang ada memiliki 18 sampai 32 lantai.

Bau tak sedap

Menara Blok C2 berlokasi sebelum pintu tol Ancol bangun berdekatan dengan Sungai Sentiong atau yang akrab disebut warga Kali Item menyeruakkan bau tak sedap, untuk meminimalisir bau yang menyeruak Pemerintahan Derah Provinsi DKI Jakarta memasang jaring hitam pada Kamis, 19 Juli 2018. Selain itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DKI Jakarta dan alumni Universitas Gadjah Mada Jakarta melakukan penyiraman larutan penghilang bau busuk ke Sungai Sentiong pada Ahad, 29 Juli 2018.

HKTI menyiapkan 500 kg bubuk penghilang bau dan Alumni UGM menyiramkan 5 ribu liter cairan mikroba yang keduanya dilakukan di sepanjang sungai dengan total panjang 900 meter. Menurut pihak HKTI kegiatan yang dilakukan seperti penyiraman bubuk pewangi cukup efektif untuk menghilangkan bau dalam seminggu di sekitaran Wisma Atlet.

Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Saat wabah Covid-19 menyebar di Indonesia, Wisma Atlet Kemayoran kemudian mulai beroperasi sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 pada Senin, 23 Maret 2021.

Sempat Tidak Terawat

Wisma Atlet sempat tidak terawat usai dipakai pada masa Pandemi Covid-19. Komisi D DPRD DKI menyebutkan Kementerian PUPR sempat mengizinkan Wisma Atlet dihibahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebelumnya juga sempat mengemuka wacana warga Kampung Bayam untuk dipindahkan ke Wisma Atlet karena Pemprov DKI belum ada rencana membangun rusun di kawasan Jakarta Utara pada 2024.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I TIKA AYU I DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk memanfaatkan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta. Perumahan atlet itu nantinya akan dimanfaatkan untuk aktivitas komersial, hunian aparatur sipil negara (ASN) juga sebagai lokasi event-event nasional.

Sebelumnya dia mengatakan, Wisma Atlet dulu dibangun dalam rangka Asian Games, kemudian saat COVID-19 digunakan sebagai rumah sakit darurat dan isolasi. Karena saat ini pandemi sudah selesai, menurut Sri Mulyani, perlu sebuah kebijakan agar Wisma Atlet sebagai aset negara tidak hanya menjadi tambahan biaya saja. Melainkan dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

“Saat ini sedang dirumuskan oleh teman-teman dalam Inpres baru, sehingga menyeimbangkan manfaat aset itu dengan berbagai dimensi, utamanya segi biayanya. Itu kan ada 10 tower/menara di sana,” kata dia, dikutip dari Antara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Sri Mulyani mengatakan, sesuai assessment yang dibuat Badan Layanan Umum, Wisma Atlet bisa dijadikan pusat aktivitas komersial hingga perumahan ASN atau Aparatur Sipil Negara. Sebab, banyak ASN yang juga tinggal di sekitar Wisma Atlet, yang berlokasi di Pademangan hingga Kemayoran.

“Tapi tanpa menimbulkan signaling yang salah karena di sisi lain akan ada perpindahan ke Ibu Kota Nusantara. Kita nanti akan lihat karena kan masih ada aktivitas di Jakarta untuk beberapa kementerian akan stay di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Wisma Atlet akan segera direnovasi. Sedangkan Instruksi Presiden mengenai pemanfaatan Wisma Atlet akan diterbitkan pekan ini. “Iya (direnovasi). Ini kan ke depan pemanfaatan dari Menkeu dan Setneg,” kata Basuki.

Setelah tampung olahragawan, Wisma Atlet Kemayoran dijadikan rumah sakit darurat covid-19 serta rumah isolasi hingga sempat tak terurus, berikut fakta-fakta menarik Wisma Atlet:

Fasilitas untuk Asian Games

Sebelumnya, Wisma Atlet Kemayoran dibangun pemerintah pusat dan Pemda DKI Jakarta pada Maret 2016 sebagai tuan rumah pelaksanaan perhelatan pekan olahraga se Asia atau Asian Games 2018 lalu, sebagai wisma untuk para olahragawan yang mewakili masing-masing negara.

Wisma Atlet Kemayoran rampung dikerjakan pada 2017 berdasarkan pembangunan hunian vertikal yang sudah dimulai sejak 17 Maret 2016 itu dilakukan berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang Dukungan Penyelenggaraan Asian Games XVIII Tahun 2018 dan Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Dibangun era Ahok

Wisma Atlet mulai dibangun pada masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di atas lahan seluas 10 ha. Kompleks perumahan atlet ini memiliki 10 tower yang terbagi atas dua kawasan yakni Blok C2 dengan tiga tower berlokasi sebelum pintu tol Ancol dibangun sebanyak 1.932 unit dengan daya tampung 5.796 orang.

Sisanya di Blok D10 dengan tujuh tower berisi 5.494 unit berdaya tampung 16.482 orang dekat kawasan Kemayoran, tepatnya di samping RS Mitra Keluarga Kemayoran. Diketahui setiap menara-menara yang ada memiliki 18 sampai 32 lantai.

Bau tak sedap

Menara Blok C2 berlokasi sebelum pintu tol Ancol bangun berdekatan dengan Sungai Sentiong atau yang akrab disebut warga Kali Item menyeruakkan bau tak sedap, untuk meminimalisir bau yang menyeruak Pemerintahan Derah Provinsi DKI Jakarta memasang jaring hitam pada Kamis, 19 Juli 2018. Selain itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) DKI Jakarta dan alumni Universitas Gadjah Mada Jakarta melakukan penyiraman larutan penghilang bau busuk ke Sungai Sentiong pada Ahad, 29 Juli 2018.

HKTI menyiapkan 500 kg bubuk penghilang bau dan Alumni UGM menyiramkan 5 ribu liter cairan mikroba yang keduanya dilakukan di sepanjang sungai dengan total panjang 900 meter. Menurut pihak HKTI kegiatan yang dilakukan seperti penyiraman bubuk pewangi cukup efektif untuk menghilangkan bau dalam seminggu di sekitaran Wisma Atlet.

Jadi Rumah Sakit Darurat Covid-19

Saat wabah Covid-19 menyebar di Indonesia, Wisma Atlet Kemayoran kemudian mulai beroperasi sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 pada Senin, 23 Maret 2021.

Sempat Tidak Terawat

Wisma Atlet sempat tidak terawat usai dipakai pada masa Pandemi Covid-19. Komisi D DPRD DKI menyebutkan Kementerian PUPR sempat mengizinkan Wisma Atlet dihibahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebelumnya juga sempat mengemuka wacana warga Kampung Bayam untuk dipindahkan ke Wisma Atlet karena Pemprov DKI belum ada rencana membangun rusun di kawasan Jakarta Utara pada 2024.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I TIKA AYU I DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat. Kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil guna menurunkan harga tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Rekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan jangka menengah hingga panjang adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

”Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” ujar Kepala BKT Robby Kurniawan pada Jumat, 2 Agustus 2024, dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Sebagai informasi, harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.

2. Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, Robby mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini. Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodir dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.

“Selain itu, upaya jangka panjang adalah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia, yang salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor,” kata Robby.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan stakeholder terkait telah melakukan kajian terkait harga tiket pesawat. Kajian ini menghasilkan rekomendasi dan usulan langkah yang perlu diambil guna menurunkan harga tiket pesawat angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

Rekomendasi jangka pendek lebih banyak terkait dengan komponen yang dapat dikendalikan oleh pemerintah. Sedangkan jangka menengah hingga panjang adalah dengan melakukan peninjauan kembali terhadap Tarif Batas Bawah (TBB) dan Tarif Batas Atas (TBA).

”Hasil dari kajian dan diskusi mendalam dengan para pemangku kepentingan, terdapat rekomendasi kebijakan jangka pendek dan jangka panjang yang harus diambil untuk menurunkan harga tiket pesawat. Kebijakan ini harus diambil secara lintas sektoral, tidak hanya oleh Kementerian Perhubungan sendiri,” ujar Kepala BKT Robby Kurniawan pada Jumat, 2 Agustus 2024, dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Sebagai informasi, harga tiket yang dibayarkan masyarakat terdiri dari komponen tarif jarak, pajak, iuran wajib asuransi, dan biaya tuslah/tambahan (surcharge). Kebijakan jangka pendek dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Memberi insentif fiskal terhadap biaya avtur, suku cadang pesawat udara, serta subsidi dari penyedia jasa bandar udara terhadap biaya pelayanan jasa pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara (PJP4U), ground handling throughput fee, subsidi/insentif terhadap biaya operasi langsung, seperti pajak biaya bahan bakar minyak dan pajak biaya suku cadang dalam rangka biaya overhaul atau pemeliharaan.

2. Mengusulkan penghapusan pajak tiket untuk pesawat udara sehingga tercipta equal treatment (kesetaraan perlakuan) dengan moda transportasi lainnya yang telah dihapuskan pajaknya, berdasarkan PMK Nomor 80/PMK.03/2012.

3. Menghilangkan konstanta dalam formula perhitungan avtur. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2019 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Avtur yang Disalurkan Melalui Depot Pengisian Pesawat Udara.

4. Melaksanakan usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengajukan sistem multi provider (tidak monopoli) untuk supply avtur. Terkait dengan hal ini Kemenhub telah menulis surat kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berisi saran dan pertimbangan tentang multi provider BBM penerbangan. Hal ini ditujukan untuk mencegah praktik monopoli, serta mendorong implementasi multi provider BBM penerbangan di bandar udara, sehingga diharapkan tercipta harga avtur yang kompetitif.

Untuk jangka menengah hingga jangka panjang, Robby mengatakan hal itu dapat dilakukan dengan meninjau kembali formulasi TBA yang berlaku saat ini. Hal ini karena adanya perubahan kondisi pasar yang perlu diakomodir dengan baik, khususnya komponen biaya operasi langsung maupun tidak langsung, yang berdampak pada keselamatan penerbangan dan keberlanjutan layanan transportasi udara.

“Selain itu, upaya jangka panjang adalah bersama stakeholders bidang sumber daya energi, perlu mendorong pemerataan harga avtur di seluruh bandara Indonesia, yang salah satunya dengan cara membangun kilang secara tersebar. Dengan pemerataan ini diharapkan sektor aviasi di Indonesia menjadi lebih baik dan berdampak positif bagi semua sektor,” kata Robby.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa masalah iklim perlu menjadi perhatian bersama.

TEMPO.CO, Jakarta - Peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan pada 12 Agustus 2024, bersamaan dengan kehadiran Presiden Jokowi dan para menteri di sana.

"Groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan pada 12 Agustus," ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Lokasi Istana Wapres RI berada di Sumbu Timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Sedangkan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, yaitu Bank BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle milik konglomerat Sukanto Tanoto, dan Intiland.

Endra mengatakan, groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan setelah Sidang Kabinet Paripurna di IKN.

Lokasi kawasan Istana Wakil Presiden RI di IKN berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI. Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena alasan keamanan.

Kementerian PUPR telah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan bahwa Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan satu, sehingga memang harus dipisahkan.

Selain itu, Kementerian PUPR berharap groundbreaking untuk investor tahap ketujuh dapat terlaksana sebelum Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat.

Hingga saat ini terdapat 45 investor yang telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahap 1 sampai dengan tahap 6.

Agenda Presiden Jokowi di IKN

Presiden Jokowi akan memimpin sidang kabinet perdana di IKN pada 12 Agustus 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara akan membahas salah satunya transisi pemerintahan.

"Itu kan sidang kabinet paripurna tentu saja pembahasannya akan lebih bersifat umum ya, seperti sidang kabinet paripurna pada umumnya," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pratikno menjelaskan seluruh menteri akan diundang untuk menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Presiden di IKN yang dijadwalkan pada Senin, 12 Agustus 2024.

Mensesneg memaparkan pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan pada tahun ini, terutama tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain itu, sidang juga membahas perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Apalagi ini kan di masa-masa akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Pak Presiden Prabowo, sekitar itu," kata Pratikno.

Dalam kesempatan sebelumnya, Plt. Kepala Otorita IKN/Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyiapkan Istana Garuda dan Istana Negara sebagai tempat untuk sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Basuki menjelaskan pihaknya akan menyiapkan kedua istana tersebut untuk sidang bersama para menteri. Tapi belum diketahui sidang digelar di Istana Negara atau Istana Garuda

Basuki memaparkan bahwa untuk di Istana Negara, OIKN menyiapkan empat hall atau ruangan untuk mencakup semua menteri kabinet.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana mengatakan bahwa semua menteri akan menghadiri sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Agustus 2024.

Pihak Istana dan Otorita IKN menyiapkan Hotel Nusantara dan rumah tapak menteri sebagai penginapan anggota kabinet.

Menurut Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi berangkat ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024. Dia akan berada di ibu kota baru itu pada 11—13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024.

Ia akan kembali ke IKN untuk memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79, yang akan digelar pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi.

Kedekatan keduanya terjalin setelah Bahlil menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) ke-26.

TEMPO.CO, Solo - Kampanye #MelokalDenganBatik dinilai mampu mendongkrak tren belanja daring (online) batik di tengah masyarakat Indonesia. Program yang diinisiasi Tokopedia dan ShopTokopedia bersama pemerintah daerah itu memberdayakan sejumlah UMKM batik di berbagai wilayah Indonesia, seperti Solo dan Yogyakarta.

Para pelaku UMKM terus didorong untuk memulai dan membangun bisnis di era digital. Head of Communications Tokopedia and ShopTokopedia, Aditia Grasio Nelwan mengemukakan hal itu kepada wartawan saat sesi Talkshow dan Workshop Bersama Pelaku Usaha Tokopedia dan Shop Tokopedia di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu, 7 Agustus 2024.

"Lewat #MelokalDenganBatik, Tokopedia dan ShopTokopedia mempermudah masyarakat menjangkau produk dari UMKM batik agar lebih banyak lagi yang bangga dan memakai batik. Berkat kampanye ini, tren belanja online batik di tengah masyarakat Indonesia meningkat," ujar Aditia.

Ia menyebut data dari Tokopedia, selama Kuartal II dibanding Kuartal I 2024, beberapa produk batik dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi, antara lain rok batik, syal batik, dan celana batik, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 1,5 kali lipat.

"Tokopedia dan ShopTokopedia berharap adanya kerja sama dengan mitra strategis seperti pemerintah, pengadaan promo spesial, dan berbagai kampanye kolaborasi seperti Beli Lokal dan #MelokalDenganBatik," tuturnya.

Ia pun berharap akan lebih banyak lagi UMKM yang merasakan kemudahan dan manfaat berbisnis online, serta lebih banyak lagi masyarakat yang bangga menggunakan produk dari pelaku usaha lokal. Hingga saat ini, hampir 500 perajin batik telah mengikuti pelatihan digitalisasi bisnis, dan 50 persennya membuka toko dan memulai bisnis online mereka lewat ShopTokopedia.

"Hari ini (Rabu, 7 Agustus 2024), kami juga masih melatih sejumlah pengrajin batik untuk berbisnis menggunakan platform digital," katanya.

Selama peluncuran kampanye #MelokalDenganBatik berlangsung, yaitu mulai 25 Januari hingga 7 Februari 2024, ia mengatakan ada ribuan penjual batik yang mulai bergabung dengan Tokopedia. "Di Jawa Tengah sendiri jumlahnya hampir 1.000," ucap dia.

Adapun untuk perkembangan kampanye dan fitur Beli Lokal yang diluncurkan Tokopedia dan ShopTokopedia bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada 12 Desember 2023, menurut Aditia telah membawa berbagai dampak positif. Fitur tersebut memberikan etalase khusus bagi brand lokal, dan mendorong lebih banyak masyarakat memakai produk lokal.

"Sejumlah wilayah mengalami kenaikan tertinggi jumlah transaksi melalui kampanye Beli Lokal di Tokopedia, antara lain Jepara (Jawa Tengah), Cirebon (Jawa Barat), dan Ciamis (Jawa Barat), dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 2 kali lipat," ujar dia.

Jika melihat data Tokopedia untuk Semester I 2024 dibandingkan Semester II 2023, beberapa produk dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi melalui kampanye Beli Lokal di Tokopedia, antara lain popok, hampers, dan aksesoris kamera dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi lebih dari 9 kali lipat.

"Sejumlah wilayah di Jawa Tengah juga mengalami kenaikan tertinggi jumlah transaksi melalui kampanye Beli Lokal di Tokopedia," ungkapnya.

Ia menyebutkan daerah itu antara lain Kendal, Sragen, dan Wonogiri, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 8 kali lipat. Di Jawa Tengah, beberapa produk dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi melalui kampanye Beli Lokal di Tokopedia, antara lain aksesoris sepatu, celana, dan hadiah, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi lebih dari 4,5 kali lipat.

"Sejumlah wilayah penjual di halaman Beli Lokal ShopTokopedia mengalami kenaikan tertinggi jumlah transaksi," katanya menambahkan.

Ia menyebut wilayah penjual itu antara lain Sulawesi Barat, Bali, dan Sulawesi Tengah, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 1,5 kali lipat. Adapun berdasarkan data rata-rata harian saat kampanye Beli Lokal pada April 2024 dibandingkan Juli 2024, ia mengatakan beberapa produk dari penjual di halaman Beli Lokal pada ShopTokopedia dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi, antara lain buku dan majalah, perlengkapan renovasi rumah, dan sepatu, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 2 kali lipat.

Di Jawa Tengah, ia memaparkan sejumlah wilayah penjual di halaman Beli Lokal ShopTokopedia mengalami kenaikan tertinggi jumlah transaksi, antara lain di Jepara, Demak, dan Grobogan, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 1,5 kali lipat.

"Di Jawa Tengah juga ada, beberapa produk dari penjual di halaman Beli Lokal dengan kenaikan tertinggi jumlah transaksi, antara lain: perlengkapan renovasi rumah, perlengkapan olahraga dan aktivitas luar ruangan, serta fesyen anak, dengan rata-rata peningkatan jumlah transaksi hampir 2 kali lipat," tuturnya.