TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Kamis, 8 Agustus 2024 masih akan ditutup menguat. Sebagaimana kemarin ditutup menguat 129 poin di level Rp16.035 per dolar AS. "Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp15.980-Rp16.050," kata dia dalam analisis rutinnya.

Ibrahim mengatakan, para pedagang saat ini mengharapkan pemangkasan suku bunga The Fed 110 basis poin tahun ini. Berdasarkan CME FedWatch Tools, peluang pemangkasan 50 basis poin pada September hampir 70 persen. Perkiraannya turun dari 85 persen pada Senin lalu.

"Para pembuat kebijakan bank sentral AS pada hari Senin menolak anggapan bahwa data pekerjaan Juli yang lebih lemah dari perkiraan berarti ekonomi sedang dalam resesi," kata Ibrahim. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa The Fed perlu memangkas suku bunga untuk menghindari hasil seperti itu.

Sementara itu, wakil Gubernur Bank of Japan (BoJ) Shinichi Uchida mengatakan bank sentral tak akan menaikkan suku bunga saat pasar tidak stabil. Komentarnya memicu optimisme bahwa suku bunga Jepang tak akan naik tajam seperti perkiraan sebelumnya. BOJ telah menaikkan suku bunga minggu lalu dan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut tahun ini.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar. Posisinya meningkat dibandingkan akhir Juni 2024 yang sebesar US$140,2 miliar. "Kenaikan posisi cadangan devisa ini terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memproyeksikan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Kamis, 8 Agustus 2024 masih akan ditutup menguat. Sebagaimana kemarin ditutup menguat 129 poin di level Rp16.035 per dolar AS. "Mata uang rupiah fluktuatif, namun ditutup menguat di rentang Rp15.980-Rp16.050," kata dia dalam analisis rutinnya.

Ibrahim mengatakan, para pedagang saat ini mengharapkan pemangkasan suku bunga The Fed 110 basis poin tahun ini. Berdasarkan CME FedWatch Tools, peluang pemangkasan 50 basis poin pada September hampir 70 persen. Perkiraannya turun dari 85 persen pada Senin lalu.

"Para pembuat kebijakan bank sentral AS pada hari Senin menolak anggapan bahwa data pekerjaan Juli yang lebih lemah dari perkiraan berarti ekonomi sedang dalam resesi," kata Ibrahim. Namun, mereka juga memperingatkan bahwa The Fed perlu memangkas suku bunga untuk menghindari hasil seperti itu.

Sementara itu, wakil Gubernur Bank of Japan (BoJ) Shinichi Uchida mengatakan bank sentral tak akan menaikkan suku bunga saat pasar tidak stabil. Komentarnya memicu optimisme bahwa suku bunga Jepang tak akan naik tajam seperti perkiraan sebelumnya. BOJ telah menaikkan suku bunga minggu lalu dan mengisyaratkan kenaikan lebih lanjut tahun ini.

Dari dalam negeri, Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Juli 2024 sebesar US$145,4 miliar. Posisinya meningkat dibandingkan akhir Juni 2024 yang sebesar US$140,2 miliar. "Kenaikan posisi cadangan devisa ini terutama dipengaruhi oleh penerbitan sukuk global pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Posisi cadangan devisa pada akhir Juli 2024 setara dengan pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan devisa juga berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

Bank sentral menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Ke depan, BI memandang cadangan devisa tetap memadai sehingga dapat terus mendukung ketahanan sektor eksternal.

TEMPO.CO, Pangkalpinang - Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di triwulan II tertahan oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan akibat proses hukum tata niaga timah yang ditangani Kejaksaan Agung. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rommy Sariu Tamawiwy mengatakan kinerja lapangan usaha industri pengolahan terkontraksi sebesar 5,89 persen jika dibandingkan triwulan II tahun lalu.

"Kontraksi tersebut utamanya didorong oleh belum optimalnya kinerja subkategori industri logam dasar. Lebih lanjut, kontraksi lapangan usaha industri pengolahan tercatat semakin dalam seiring penurunan produksi CPO dan turunannya," ujar Rommy kepada wartawan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Rommy menuturkan pertumbuhan ekonomi Bangka Belitung juga lebih tinggi tertahan oleh komponen ekspor barang dan jasa yang tercatat mengalami kontraksi sebesar 34,52 persen dibandingkan tahun lalu.

"Kontraksi tersebut disebabkan belum optimalnya kinerja ekspor timah sebagai komoditas utama Bangka Belitung," ujar dia.

Menurut Rommy, pihaknya optimis kinerja perekonomian Bangka Belitung akan terus menunjukkan perbaikan seiring dengan kinerja ekspor timah yang saat ini konsisten meningkat secara bulanan.

"Pada Juni 2024, volume ekspor timah mencapai 4.053 metric ton. Tumbuh 35,76 persen jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar dia.

Selain timah, kata Rommy, sektor pertanian, perikanan dan perkebunan di Bangka Belitung juga berpotensi mendorong kinerja perekonomian lebih lanjut seiring produksi yang semakin meningkat.

"Di samping itu, sektor perdagangan juga dapat mendorong pertumbuhan lebih lanjut melalui pelaksanaan event berskala regional maupun nasional serta penambahan frekuensi oleh maskapai penerbangan dari dan ke Bangka Belitung," ujar dia.

Rommy menambahkan Bank Indonesia terus mempererat sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah serta mitra strategis lainnya melalui perluasan promosi pariwisata, produk UMKM, ekonomi keuangan syariah, dan digitalisasi sistem pembayaran.

"Kita juga mendorong pelaksanaan berbagai event yang membuka akses lebih luas pada sumber ekonomi unggulan. Sinergi tersebut menjadi langkah strategis dan taktis untuk memperkuat stabilitas, mendorong sumber pertumbuhan ekonomi baru serta kebangkitan sektor ekonomi unggulan yang memiliki daya ungkit," ujar dia.

TEMPO.CO, Palembang - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) membuat rencana penerapan program pembelian beras sebagai strategi pengendalian inflasi yang bersumber dari komoditas beras. Nantinya, program itu akan menyasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kabupaten dan kota di Sumsel.

Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengatakan, hal itu dikarenakan produksi beras di wilayah Sumsel terjadi surplus sekitar 780 ribu ton. Dimana hampir 90 persennya distribusikan ke beberapa wilayah seperti Jambi, Jakarta dan Jawa.

"Melalui program pembelian beras ini, kita berharap produksi beras dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk kebutuhan masyarakat di Sumsel yakni dimulai dari para ASN. Sehingga beras di Sumsel bisa kita tekan tidak lari (distribusi) ke luar,” kata Basyaruddin saat rapat koordinasi di Kantor Gubernur Sumsel, Rabu, 7 Agustus 2024.

Untuk penerapan programnya atau penyaluran besar untuk ASN ini kata Basyaruddin akan dilakukan di delapan daerah dengan proyeksi jumlah ASN sebanyak 53.075 orang. Sedangkan untuk kebutuhan beras yang akan dialokasikan mencapai 6.213 ton per tahun dengan asumsi setiap ASN sebanyak 10 kilogram per bulan.

"Secara rinci, Pemprov Sumsel sebanyak 12 ribuan, Ogan Komering Ilir 6 ribu, Palembang 18 ribu, Muara Enim 6 ribu, Lubuklinggau 3 ribu, Musi Banyuasin 8 ribu, Musi Rawas 5 ribu, Musi Rawas Utara 1.000 ribu."

Upaya ini kata Basyaruddin merupakan salah satu bentuk penekanan angka inflasi di Sumsel. Terlebih lagi, Bulog membeli beras langsung dari petani. Ia juga mengatakan, nantinya program ini akan diprioritaskan di empat daerah yang merupakan Kabupaten/Kota IHK di Sumsel.

Di tempat yang sama, Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Sumsel dan Bangka Belitung (Babel), Elis Nurhayatin mengatakan, dengan adanya program pembelian beras oleh ASN ini, maka nantinya akan mengurangi permintaan (demand) di pasar.

"Biasanya ASN membeli beras ke pasar. Dengan adanya penyaluran ini, mereka (ASN) tidak lagi membeli ke pasar sehingga mengurangi demand di pasar," katanya.

Dia menjelaskan, simulasi alur pendistribusian beras ASN ini dimulai dengan himbauan oleh Pj Gubernur Sumsel terkait dukungan kegiatan pengendalian inflasi komoditas beras. Selanjutnya, akan dibuatkan surat pernyataan bahwa ASN memiliki keinginan membeli di Bulog.

"Nanti, dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan PKS dengan Bulog, dan dari PKS akan dilakukan pengajuan permintaan beras setiap bulan," kata Elis.

Menurut Elis, pengajuan dilakukan setiap bulan lantaran jumlah permintaan dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ada ASN yang pensiun dan lain sebagainya. Setelah pengajuan, OPD akan melakukan pembayaran pembelian beras kepada BULOG dan dilanjutkan dengan pengecekan kualitas beras di Gudang BULOG.

"Baru selanjutnya akan dilakukan penjadwalan pendistribusian beras," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengingatkan agar pelaku usaha kecil sadar akan pentingnya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Yasonna hadir dalam gelar Festival Layanan Hukum dan HAM Banten, Rabu 7 Agustus 2024 di Lapangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Tangerang, Rabu 7 Agustus 2024. Festival itu digelar dalam rangkaian Hari Pengayoman ke-79.

"Selain mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, acara ini juga memberikan edukasi pada pelaku ekonomi kreatif tentang HAKI,"kata Yassona.

HAKI kata Yasonna hadir dalam rangka menjaga keaslian ide, "sehingga pemilik ide tak perlu khawatir kalo idenya akan diklaim orang lain karena sudah mendapatkan perlindungan dari negara,"katanya.

Jika ide tersebut katakanlah digunakan atau ditiru orang lain, maka pemegang hak akan mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut.

Dengan kata lain, produk atau ide yang telah didaftarkan dalam hak kekayaan intelektual akan memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta, kreator, pendesain maupun investor.

Yasonna mengingatkan di era globalisasi saat ini kepemilikan hak kekayaan intelektual sangatlah penting untuk menembus pasar global. "Tanpa itu, sebuah produk berpotensi dianggap melanggar merek dagang, dan tidak ada perlindungan rahasia dagangnya,” kata Yasonna.

Yasonna juga mengimbau para pelaku usaha seperti batik daerah atau produk makanan khas daerah bisa memanfaatkan kesempatan untuk mendaftarkan hak cipta dari karyanya agar bisa terlindungi dengan baik.

Dalam kaitan dengan desa/kelurahan sadar hukum, Yasonna meresmikan 51 desa/kelurahan sadar hukum serta mengukuhkan 80 desa/kelurahan binaan sadar hukum binaan Kantor Wilayah Kemenkumham Banten.

Festival Sadar Hukum diantaranya membuka pelayanan pendaftaran kekayaan intelektual secara masif dan memberikan layanan pendaftaran perseroan perorangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), konsultasi kenotariatan, juga layanan keimigrasian dengan terbitnya golden visa.

ini untuk memberi dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia termasuk di desa-desa.

Maka program desa sadar hukum itu kata Yasonna untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi tantangan global. Karena suatu daerah yang tingkat kesadaran hukumnya tinggi akan mendukung iklim investasi. Hal ini sangat erat kaitannya dengan komitmen pemerintah dalam upaya peningkatan dan pembenahan.

"Salah satunya dalam sektor investasi yakni kemudahan berusaha (ease of doing business) sebagai modal dalam menghadapi era masyarakat dan industri 5.0 (five point o)," kata Yassona.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten Dodot Adikoeswanto mengatakan Festival Layanan Hukum dan HAM yang diselenggarakan tersebut menghadirkan perpaduan berbagai jenis layanan yang dimiliki Kemenkumham dalam satu tempat dan satu waktu (one stop service).

"Dalam acara yang mengusung tema 'Semakin Dekat dengan Masyarakat' ini Kanwil Kemenkumham Banten ingin mewujudkan komitmen dalam memberikan pelayanan hukum dan HAM yang mudah, cepat, dan terjangkau bagi masyarakat," kata Dodot.

Melalui kegiatan ini, selain memberikan alternatif kemudahan dalam mengakses layanan publik Kemenkumham, juga menjadi ajang bagi jajaran Kemenkumham untuk mempromosikan kemajuan, inovasi, dan prestasi kerjanya, khususnya di bidang pelayanan Hukum dan HAM kepada masyarakat.

Beberapa layanan Kemenkumham yang diselenggarakan dalam kegiatan ini, yaitu Layanan Keimigrasian, Layanan Administrasi Hukum Umum, Layanan Kekayaan Intelektual, Pameran Pemasyarakatan serta Promosi produk unggulan dari Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Banten.

Dalam Layanan Keimigrasian misalnya, tersedia 79 kuota pembuatan e-Paspor yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang. Dalam Layanan AHU, terdapat Layanan Perseroan Terbatas, Perseroan Perorangan, Perkumpulan, Notariat, Kewarganegaraan dan Apostille untuk mendukung masyarakat dalam mendapatkan kemudahan berusaha.

Sedangkan pada Layanan Kekayaan Intelektual, tersedia konsultasi Permohonan Merek, Paten, Hak Cipta dan Desain Industri untuk mendukung perlindungan karya anak bangsa melalui bidang Kekayaan Intelektual.

TEMPO.CO, Jakarta - TikTok resmi bermitra dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO). Perusahaan GOTO menyatakan, penggabungan ini menarik pedagang dari UMKM. Perusahaan juga akan mendorong peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM Indonesia.

“Dengan penggabungan kedua bisnis tersebut, lebih dari 90 persen merchant merupakan pelaku UMKM,” kata GoTo dalam keterangan tertulis, pada Senin, 11 Desember 2023.

TikTok juga telah sepakat memberikan modal kepada GoTo sebesar lebih dari 75,01 persen saham senilai US$1,5 miliar (Rp23 triliun). Penyuntikan dana ini dilakukan sebagai komitmen jangka panjang mendukung operasional Tokopedia.

Setelah 5 bulan merger, TikTok dan Tokopedia mengalami beberapa tantangan. Saat ini, Tokopedia dikabarkan akan merasionalisasi 450 karyawan atas permintaan ByteDance Inc, pemilik TikTok. Terkait pemangkasan karyawan Tokopedia, Direktur Corporate Affairs Tokopedia dan Shop Tokopedia, Nuraini Razak menyatakan, salah satu tantangan yang dihadapi adalah tumpang-tindih peran beberapa divisie-commerceyang baru. Tokopedia telah meninjau dan mempertimbangkan dengan matang sebelum menjalankan pemberhentian karyawan.

“Kami mengidentifikasi beberapa peran dari berbagai tim yang serupa perlu disesuaikan,” kata Nuraini, pada Kamis, 20 Juni 2024 lalu, seperti tertulis dalamMajalah Tempo.

Nuraini menjelaskan, tumpang-tindih peran tersebut terjadi usai penggabungan Tokopedia dengan TikTok Shop. Sejak 31 Januari 2024, Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia menyatukan operasional bisnis. Lalu, pada 1 Februari 2024, ketika TikTok resmi menjadi pemegang saham pengendali Tokopedia, karyawan dua perusahaan ini berada di bawah naungan ByteDance.

Sinyal rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan besar-besaran telah diketahui sejak berstatus pegawai ByteDance. Salah satu staf senior Tokopedia mengungkapkan, pada Februari 2024, manajemen baru yang mewakili ByteDance akan mengkaji kembali rencana bisnis pada pertengahan 2024. Manajemen baru juga akan mengubah beberapa kebijakan, seperti bonus dan uang makan.

Staf senior tersebut juga mengatakan, dari sisi organisasi, ByteDance menilai Tokopedia terlalu banyak karyawan. ByteDance memiliki tim kreatif hanya beranggotakan 12 orang yang menangani pekerjaan di seluruh dunia. Sementara itu, Tokopedia memiliki 80 anggota tim kreatif yang mengurus produk perusahaan ini saja.

Sebelumnya, TikTok dan Tokopedia sempat merasakan pendapatan yang tinggi. Bahkan, tingginya pendapatan juga dirasakan pedagang, seperti Steef Vendy. Ia menyampaikan, Tokopedia kini lebih banyak menawarkan voucerchip-indan potongan harga sebesar 15 persen atau lebih.

ak hanya itu, TikTok Shop atau Shop Tokopedia juga menawarkan beragam voucer diskon penjualan danlive shopping. Namun, setelah beberapa bulan Tokopedia bergabung dengan TikTok Shop, Steef merasa harus merangkul pembeli dari awal lagi karena penjualan meningkat, jika adalive. Selain itu, TikTok juga meminta penjual mempercepat pengiriman, sedangkan Tokopedia menaikkanfeepenjual.

RACHEL FARAHDIBA R | RIANI SANUSI PUTRI | RETNO SULISTYOWATI I MAJALAH TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hanya menjelaskan 49,2 persen atau 12.994 dari 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dalam surat kepada Kemenperin, kata dia, Bea Cukai tak menyebutkan data muatan dari sisa kontainer lain yang mencapai 13.421 kontainer.

Dalam lampiran surat tertanggal 17 Juli 2024 kepada Kemenperin, Bea Cukai membagi penyajian data muatan kontainer menjadi tiga kategori besar. Kategori itu yakni bahan baku atau penolong, barang konsumsi, dan barang modal. Setiap kategori memuat sepuluh besar jenis barang dalam kontainer.

“Kenapa dibuat berdasarkan sepuluh kelompok terbesar, emangnya Kemenperin mau kasih penghargaan?” kata Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dari kategori sepuluh besar baku atau penolong, ada 7.557 kontainer yang dibebaskan oleh Bea Cukai. Barang konsumsi memuat 3.021 kontainer. Sedangkan barang modal sejumlah 2.416 kontainer. Artinya, kata dia, hanya 12.994 atau 49,2 persen dari 26.415 kontainer yang dijelaskan oleh Bea Cukai. “Kami dirilis menyampaikan ada data yang disembunyikan. Maksudnya ini,” kata Febri.

Tempotelah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirimkanTempoke nomor seluler mereka belum berbalas.

Nirwala sebelumnya mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu. “Surat enggak boleh dibuka,” kata dia saat ditemuiTempodi sela-sela ekspose barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Bila ada hal-hal yang belum jelas, Nirwala meminta Kemenperin menanyakan lagi secara langsung kepada Bea Cukai. Dia menyesalkan langkah kementerian pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita itu yang malah berbicara kepada wartawan, alih-alih kepada Bea Cukai. “Yang enggak transparan yang mananya. Silakan tanya,” kata dia.

Bea Cukai telah mengungkapkan data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Data itu dimuat dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani itu, Bea Cukai membagi penyampaian isi dari 26.415 kontainer berdasarkanBoard Economic Category(BEC). Dengan kategorisasi ini, isi kontainer itu dia uraikan menjadi bahan baku dan penolong sebanyak 21.166 kontainer (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Di lampiran surat, Bea Cukai membagi lagi isi kontainer itu menjadi tiga kategori sepuluh besar jenis barang.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan hanya menjelaskan 49,2 persen atau 12.994 dari 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Dalam surat kepada Kemenperin, kata dia, Bea Cukai tak menyebutkan data muatan dari sisa kontainer lain yang mencapai 13.421 kontainer.

Dalam lampiran surat tertanggal 17 Juli 2024 kepada Kemenperin, Bea Cukai membagi penyajian data muatan kontainer menjadi tiga kategori besar. Kategori itu yakni bahan baku atau penolong, barang konsumsi, dan barang modal. Setiap kategori memuat sepuluh besar jenis barang dalam kontainer.

“Kenapa dibuat berdasarkan sepuluh kelompok terbesar, emangnya Kemenperin mau kasih penghargaan?” kata Febri dalam konferensi pers di Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dari kategori sepuluh besar baku atau penolong, ada 7.557 kontainer yang dibebaskan oleh Bea Cukai. Barang konsumsi memuat 3.021 kontainer. Sedangkan barang modal sejumlah 2.416 kontainer. Artinya, kata dia, hanya 12.994 atau 49,2 persen dari 26.415 kontainer yang dijelaskan oleh Bea Cukai. “Kami dirilis menyampaikan ada data yang disembunyikan. Maksudnya ini,” kata Febri.

Tempotelah meminta konfirmasi kepada Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani dan Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto. Namun hingga berita ini ditulis, pesan yang dikirimkanTempoke nomor seluler mereka belum berbalas.

Nirwala sebelumnya mengaku bingung dengan tudingan Kemenperin. Menurut dia, data muatan kontainer itu telah dijelaskan Bea Cukai secara lebih rinci dalam lampiran surat. Namun, dia enggan mengungkapkan isi lampiran itu. “Surat enggak boleh dibuka,” kata dia saat ditemuiTempodi sela-sela ekspose barang impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024.

Bila ada hal-hal yang belum jelas, Nirwala meminta Kemenperin menanyakan lagi secara langsung kepada Bea Cukai. Dia menyesalkan langkah kementerian pimpinan Agus Gumiwang Kartasasmita itu yang malah berbicara kepada wartawan, alih-alih kepada Bea Cukai. “Yang enggak transparan yang mananya. Silakan tanya,” kata dia.

Bea Cukai telah mengungkapkan data muatan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Data itu dimuat dalam surat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam surat yang ditandatangani Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani itu, Bea Cukai membagi penyampaian isi dari 26.415 kontainer berdasarkanBoard Economic Category(BEC). Dengan kategorisasi ini, isi kontainer itu dia uraikan menjadi bahan baku dan penolong sebanyak 21.166 kontainer (80,13 persen), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12,7 persen), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17 persen). Di lampiran surat, Bea Cukai membagi lagi isi kontainer itu menjadi tiga kategori sepuluh besar jenis barang.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menyatakan bahwa Bank Mandiri merupakan green market leaderdi antara empat bank besar di Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar menyatakan bahwa Bank Mandiri merupakan green market leaderdi antara empat bank besar di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam diskusiSustainability Action for the Future Economyatau Katadata SAFE 2024.

"Kalau dibilang Bank Mandiri sebagai green market leader, jawabannya benar sekali. Karena di antara empat bank besar sekali karena saat ini di antara 4 bank besar kita memiliki market share tertinggi untukgreenportfolio," kata Alexandra di Hotel Kempinski, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 7 Agustus 2024.

Menurut dia, portofolio hijau Bank Mandiri sendiri sebesar 30 persen dengan nilai nominal Rp 148 triliun per 31 Maret 2024. Atau tumbuh 14,7 persen dibandingkan kuartal 1 2023. "Jadi tumbuh relatif cukup baik," kata dia, dalam diskusi yang menyoroti isuenvironment,social,and governance(ESG), itu.

Sebelumnya dalam catatan Bank Mandiri pada Maret 2023, telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 232 triliun untuk portofolio berkelanjutan. Realisasi pengucuran dana tersebut terbagi menjadi dua kelompok, yakni portofolio hijau ataugreenportfolio senilai Rp 109 triliun dan portfolio sosial sebesar Rp 123 triliun.

Menurut Alexandra saat itu, kebijakan itu sejalan dengan regulasi yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 51 Tahun 2017. “Bank Mandiri berkomitmen meningkatkanshare sustainable financingserta mengembangkan produk keuangan berkelanjutan pada segmenwholesaledan ritel," ucap dia, dikutip dalam laman resmi Bank Mandiri.

Dia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan salah satu inisiatif pada pilarsustainable banking, yang merupakan satu di antara tiga pilar strategis Bank Mandiri dalam penerapan ESG. Dua pilar lainnya adalahsustainable operationdansustainability beyond banking.

TEMPO.CO, Bandung - Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mengatakan, Jawa Barat tengah mengupayakan perluasan luas tanam dengan dua strategi yakni Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP) dan Perluasan Areal Tanam (PAT) dengan cara optimasi lahan dan pompanisasi. Jawa Barat ditargetkan tahun 2024 ini untuk menghasilkan produksi padi sesuai dengan MoU dengan pemerintah pusat yakni sebesar 11.084.635 ton gabah kering giling tahun ini.

Progres pompanisasi di Jawa Barat disebutnya telah mencapai 100 persen dengan telah disalurkan sebanyak 7.033 unit pompa pada kelompok tani. Dari jumlah itu sudah 82,62 persen atau 5.811 unit pompa yang telah dimanfaatkan.

"Tempo hari saya berkunjung ke Desa Tegal Panjang, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor untuk melihat panen. Luasnya 3.000 hektare dan hasil panen rata-rata 5,4 sampai 5,6 ton GKG

per hektar. Penggunaan pompa memanfaatkan Sungai Cihoe," kata Bey, dikutip dari keterangannya, Rabu, 7 Agustus 2024.

Bey mengatakan, penggunaan pompa tersebut ada yang menggunakan Bahan Bakar Gas (BBG) yang diklaimnya lebih efisien dibandingkan menggunakan bahan bakar bensin. Penggunaan bensin yang seharinya bisa menembus Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu, dengan menggunakan gas menjadi hanya Rp 25 ribu per hari.

Bey mengatakan, pemerintah Jawa Barat mendapat tambahan pompanisasi sebanyak 1.110 unit dengan rincian 225 unit diserahkan pada provinsi dan 885 unit untuk kabupaten/kota untuk rigiasi perpompaan, serta 990 unit untuk irigasi perpipaan.

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, kondisi geografis Jawa Barat membuat tak jarang letak sumber mata air berada lebih rendah dari areal lahan pertanian. Ia meminta agar secepatnya lahan pertanian dengan kondisi tersebut dilaporkan untuk mendapat bantuan program pompanisasi.

“Di Jawa Barat ada kondisi geografis, sumber air di bawah, lahannya di atas, maka segera laporkan kepada Direktur Irigasi. Kalau ada hal serupa, maka ini adalah target kita memberikan program irigasi perpompaan," kata Sudaryono, dikutip dari keterangannya, Rabu, 7 Agustus 2024. .

Pemerintah menyiapkan program pompanisasi untuk perluasan lahan pertanian.

"Jadi perpompaan di Kementerian Pertanian itu ada yang diberi pompa, juga ada yang ditransfer uang kepada kelompok tani sehingga mereka bisa membangun di tebing dengan ditambah pipa-pipa," akta Sudaryono.

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera terhadap UUD 1945 ke MK. Pengajuan gugatan tersebut diwakilkan oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Elly Rosita dan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Dedi Hardianto.

Berdasarkan mkri.id, Haris Manalu sebagai kuasa hukum Pemohon menyebutkan, upah pekerja atau buruh mandiri masih kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Namun, pekerja diharuskan membayar iuran jaminan sosial, termasuk Tapera.

“Bahwa UU Tapera ini melanggar hak Pemohon karena mewajibkan beban biaya bagi warga negara fakir miskin dari yang seharusnya menjadi beban negara/pemerintah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” jelas Haris, pada 6 Agustus 2024.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan UU Tapera Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945.

Tak hanya KSBSI, terdapat pihak lain yang juga keberatan dengan Tapera, yaitu:

Asosiasi Pengusaha Apindo (Apindo)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin mengaku telah mengajukan keberatan Tapera sejak 2016.

“Selama sosialisasi program Tapera sejak 2016, DPP Apindo DKI Jakarta sudah menyatakan keberatan,” kata ujar Solihin, pada Senin, 10 Juni 2024.

Saat itu, Solihin berpendapat, fasilitas pembangunan rumah Tapera telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fasilitas serupa melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Program Tapera ini tumpang-tindih dengan program yang sudah ada,” lanjutnya.

Anggota DPR

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengklaim sebagian fraksi setuju, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ditunda.

“Sebagian besar fraksi nampaknya setuju jika program tersebut ditunda dan dikaji kembali kelayakannya,” ucap Hendrawan, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Menurut Hendrawan, jika program Tapera berbentuk tabungan, maka sebaiknya iuran bersifat opsional. Artinya, masyarakat tidak wajib membayar iuran atau dipotong gajinya sebesar 3 persen untuk Tapera. Pekerja dapat menilai sendiri manfaat dari program tersebut dan mau berpartisipasi secara sukarela.

Selain Hendrawan, Ketua Komisi Infrastruktur DPR, Lasarus juga menyampaikan, perlu agenda rapat khusus membahas Tapera.

“Supaya nanti tuntas. Kami banyak mendapatkan pertanyaan, makanya saya minta pemerintah tunda dulu. Nanti kami undang wirausaha, perwakilan buruh, baru pihak Tapera,” ujarnya.

Pengamat Properti AS Property Advisory

Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus mengungkapkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana potong upah pekerja swasta untuk Tapera. Ia mengatakan, urusan perumahan bukan perkara sederhana sehingga butuh perhitungan matang. Pemerintah harus memastikan iuran yang dikumpulkan pekerja melalui Tapera benar-benar dimanfaatkan untuk membeli hunian.

“Ini tabungan yang 'dipaksakan' untuk rumah. Dengan uang segitu, apa nanti dapat rumah? Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai hal-hal seperti in (Tapera)i tujuannya cuma buat pengumpulan dana masyarakat,” kata Anton, pada Selasa, 28 Mei 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA | YONATHAN LAWRENS | BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengajukan uji materiil UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tapera terhadap UUD 1945 ke MK. Pengajuan gugatan tersebut diwakilkan oleh Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Elly Rosita dan Sekretaris Jenderal Dewan Eksekutif Nasional KSBSI, Dedi Hardianto.

Berdasarkan mkri.id, Haris Manalu sebagai kuasa hukum Pemohon menyebutkan, upah pekerja atau buruh mandiri masih kecil dan tidak mencukupi kebutuhan hidup layak. Namun, pekerja diharuskan membayar iuran jaminan sosial, termasuk Tapera.

“Bahwa UU Tapera ini melanggar hak Pemohon karena mewajibkan beban biaya bagi warga negara fakir miskin dari yang seharusnya menjadi beban negara/pemerintah sebagaimana termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945,” jelas Haris, pada 6 Agustus 2024.

Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta agar MK menyatakan UU Tapera Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 54 ayat (1), dan 72 ayat (1) UU Tapera bertentangan dengan UUD 1945.

Tak hanya KSBSI, terdapat pihak lain yang juga keberatan dengan Tapera, yaitu:

Asosiasi Pengusaha Apindo (Apindo)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo DKI Jakarta, Solihin mengaku telah mengajukan keberatan Tapera sejak 2016.

“Selama sosialisasi program Tapera sejak 2016, DPP Apindo DKI Jakarta sudah menyatakan keberatan,” kata ujar Solihin, pada Senin, 10 Juni 2024.

Saat itu, Solihin berpendapat, fasilitas pembangunan rumah Tapera telah disediakan BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki fasilitas serupa melalui Manfaat Layanan Tambahan (MLT) dalam program Jaminan Hari Tua (JHT).

“Program Tapera ini tumpang-tindih dengan program yang sudah ada,” lanjutnya.

Anggota DPR

Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengklaim sebagian fraksi setuju, jika Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera ditunda.

“Sebagian besar fraksi nampaknya setuju jika program tersebut ditunda dan dikaji kembali kelayakannya,” ucap Hendrawan, pada Jumat, 7 Juni 2024.

Menurut Hendrawan, jika program Tapera berbentuk tabungan, maka sebaiknya iuran bersifat opsional. Artinya, masyarakat tidak wajib membayar iuran atau dipotong gajinya sebesar 3 persen untuk Tapera. Pekerja dapat menilai sendiri manfaat dari program tersebut dan mau berpartisipasi secara sukarela.

Selain Hendrawan, Ketua Komisi Infrastruktur DPR, Lasarus juga menyampaikan, perlu agenda rapat khusus membahas Tapera.

“Supaya nanti tuntas. Kami banyak mendapatkan pertanyaan, makanya saya minta pemerintah tunda dulu. Nanti kami undang wirausaha, perwakilan buruh, baru pihak Tapera,” ujarnya.

Pengamat Properti AS Property Advisory

Pengamat properti AS Property Advisory, Anton Sitorus mengungkapkan, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam wacana potong upah pekerja swasta untuk Tapera. Ia mengatakan, urusan perumahan bukan perkara sederhana sehingga butuh perhitungan matang. Pemerintah harus memastikan iuran yang dikumpulkan pekerja melalui Tapera benar-benar dimanfaatkan untuk membeli hunian.

“Ini tabungan yang 'dipaksakan' untuk rumah. Dengan uang segitu, apa nanti dapat rumah? Masyarakat butuh kepastian. Jangan sampai hal-hal seperti in (Tapera)i tujuannya cuma buat pengumpulan dana masyarakat,” kata Anton, pada Selasa, 28 Mei 2024.

RACHEL FARAHDIBA R | HAN REVANDA PUTRA | YONATHAN LAWRENS | BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU