TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas Deputi Bidang UKM Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKop UKM), Temmy Setya Permana, menyoroti adanya produk tekstil dan produk tekstil (TPT) impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Hal itu menurut dia dilihat dari adanya 50 persen nilai impor tak tercatat, artinya angka ekspor yang masuk dari Cina ke Indonesia tak seimbang dengan nilai angka impor barang dari Cina selama ini.

“Kami mengindikasikan ada produk yang masuk secara ilegal, tidak tercatat. Dan ini kita lihat untuk beberapa pakaian ya, ada di pakaian jadi. Ini yang kami sinyalir dan sebetulnya akan mendistorsi pasar,” kata Temmy di Kantor KemenKop UKM, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pelbagai barang masuk yang tak tercatat dan tanpa biaya itu, menurut Temmy, telah membuat harga produk impor tersebut jadi sangat murah. “Bagaimana mungkin produsen pakaian yang ada di daerah Cipadu sana, bisa bersaing dengan produk yang memang dijual saja di online itu sekitar Rp 3.500 atau Rp 10.000,” ujarnya.

Temmy menuturkan, situasi itu diperparah dengan adanya pakaian impor bekas dan ilegal. Fenomena enam pabrik tutup dengan jumlah PHK sekitar 11 ribu pekerja, menurut dia, jadi salah satu puncak gunung es dari permasalahan barang luar yang masuk ke Indonesia secara ilegal.

Kendati tercatat 64 juta UMKM di Indonesia menguasai sekitar 60 persen PDB, namun kebanyakan ada di usaha mikro. “Usaha mikro yang rata-rata mereka adalah subsistence. Yang artinya mereka berusaha hanya untuk bisa hidup 2-3 hari ke depan. Ini diperburuk lagi oleh masuknya produk-produk impor,” ujarnya.

Menurut Temmy, kegagalan sektor industri dalam menyiapkan lapangan pekerja formal, mengakibatkan jumlah usaha mikro makin membengkak karena kalau tak buka usaha, masyarakat tak tahu harus apa.

Sebab itu, pemerintah akan menciptakan lapangan pekerja yang berkualitas, pendekatan pekerja yang lebih baik dan lebih terampil, serta juga membangun ekonomi lokal.

“Kalau dampaknya sekarang seperti ini, industri kita tergerus, karena memang cost production kurang efisien saat ini, bahan bakunya masih tergantung oleh impor, mesin-mesinnya juga mesin yang sudah tua, jadi mau tidak mau dari sisi harga kita tidak bisa bersaing,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi berharap bisa menggelar sidang kabinet di IKN atau Ibu Kota Nusantara, setelah akhir Juli lalu berkantor di Istana Garuda dua hari pada 29-30 Juli 2024.

Pada saat itu sebenarnya sudah ada rencana Presiden menggelar rapat dengan para menterinya di sana, namun sejumlah menteri termasuk Menhan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto, sedang di luar negeri.

Sidang kabinet perdana di IKN akhirnya diputuskan akan digelar kali kedua Jokowi berkantor di ibu kota baru pekan depan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan dihadiri para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara akan membahas salah satunya transisi pemerintahan.

"Itu kan sidang kabinet paripurna tentu saja pembahasannya akan lebih bersifat umum ya, seperti sidang kabinet paripurna pada umumnya," kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024.

Pratikno menjelaskan seluruh menteri akan diundang untuk menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Presiden di IKN yang dijadwalkan pada Senin, 12 Agustus 2024.

Mensesneg memaparkan pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan pada tahun ini, terutama tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Selain itu, sidang juga membahas perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

"Apalagi ini kan di masa-masa akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Pak Presiden Prabowo, sekitar itu," kata Pratikno.

Dalam kesempatan sebelumnya, Plt. Kepala Otorita IKN/Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyiapkan Istana Garuda dan Istana Negara sebagai tempat untuk sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Meski tidak ingin merinci, Basuki menjelaskan pihaknya akan menyiapkan kedua istana tersebut untuk sidang bersama para menteri. Tapi belum diketahui sidang digelar di Istana Negara atau Istana Garuda

"Kalau itu belum tahu saya. Apa di Istana Negara atau Istana Garuda. Akan kita siapkan dua-duanya," kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin lalu.

Basuki memaparkan bahwa untuk di Istana Negara, OIKN menyiapkan empat hall atau ruangan untuk mencakup semua menteri kabinet.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Muhammad Yusuf Permana mengatakan bahwa semua menteri akan menghadiri sidang kabinet paripurna perdana di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, pada tanggal 12 Agustus 2024.

Pihak Istana dan Otorita IKN menyiapkan Hotel Nusantara dan rumah tapak menteri sebagai penginapan anggota kabinet.

Menurut Basuki Hadimuljono, Presiden Jokowi berangkat ke IKN pada Minggu, 11 Agustus 2024. Dia akan berada di ibu kota baru itu pada 11—13 Agustus 2024, kemudian kembali ke Jakarta pada tanggal 14 Agustus 2024.

Ia akan kembali ke IKN untuk memimpin upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79, yang akan digelar pada Sabtu, 17 Agustus 2024.

Satuan Tugas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara mengungkapkan pekerjaan konstruksi di IKN akan dihentikan sementara menjelang upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.

"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) sudah tidak ada aktivitas walaupun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk dan sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus sudah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga di Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Danis menambahkan, kendati demikian para pekerja proyek tidak akan dipulangkan dan Kementerian PUPR akan memberikan aktivitas lain kepada mereka seperti pelatihan sertifikasi.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pembentukan Satgas ini diatur dalam Keputusan Presiden atau Kepres Nomor 25 Tahun 2024 yang diteken pada Senin, 5 Agustus 2024.

Ada sembilan tugas Satgas Percepatan Investasi di IKN yang diatur dalam pasal 3 beleid tersebut. Apa saja?

Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra. Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN.

Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di IKN. Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi, baik di dalam mauupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di IKN. Kelima, meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di IKN.

Tugas keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN. Ketujuh, memfasilitas pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal.

Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi. Terakhir, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN.

Sebagaimana diatur dalam pasal 5, Satgas Percepatan Investasi di IKN ini diketuai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Artinya, posisi ini diisi Bahlil yang juga diamanahi Jokowi menjadi Ketua Satgas Swasembada Gula dan Etanol.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas (satgas) percepatan investasi proyek Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengesahkan pembentukan satgas kebut modal untuk IKN tersebut melalui surat keputusan presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken pada 5 Agustus 2024.

Salinan yang bisa dilihat di JDIH situs Kementerian Sekretariat Negara pada 6 Agustus 2024, menyebutkan bahwa Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditunjuk sebagai Ketua Satgas percepatan investasi IKN. Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat ini menjabat posisi itu.

Sesuai pasal 3 Keppres, Satgas Percepatan Investasi Proyek IKN memiliki sembilan tugas yang harus dijalankan. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN. Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN.

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi. Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta belum membalas pesan Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024, soal urgensi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN tersebut.

Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Bahlil sebagai Ketua Satgas Investasi IKN, akan dibantu oleh Wakil Ketua Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Otorita IKN. Sekretaris Wakil Kepala OIKN dan Firdaus Dewilmar. Anggota Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membentuk satuan tugas (satgas) percepatan investasi proyek Ibu Kota Nusantara. Jokowi mengesahkan pembentukan satgas kebut modal untuk IKN tersebut melalui surat keputusan presiden atau Keppres No 25 Tahun 2024, yang diteken pada 5 Agustus 2024.

Salinan yang bisa dilihat di JDIH situs Kementerian Sekretariat Negara pada 6 Agustus 2024, menyebutkan bahwa Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ditunjuk sebagai Ketua Satgas percepatan investasi IKN. Politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat ini menjabat posisi itu.

Sesuai pasal 3 Keppres, Satgas Percepatan Investasi Proyek IKN memiliki sembilan tugas yang harus dijalankan. Pertama, mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita Ibu Kota Nusantara dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra.

Kedua, menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN. Ketiga, mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di Ibu Kota Nusantara.

Keempat, melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di Ibu Kota Nusantara. Kelima, meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan bagi pengembangan financial center. Keenam, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN.

Ketujuh, memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah, dan fasilitas penanaman modal. Kedelapan, menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi. Kesembilan, mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Arif Budimanta belum membalas pesan Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024, soal urgensi membentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN tersebut.

Sampai saat ini belum ada realisasi investasi asing untuk IKN, walau pemerintah sudah menerima ratusan nota kesepahaman (MoU) dan letter of intent (LoI) atau kesepakatan awal untuk kerja sama. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan ini saat menjawab pertanyaan dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa, 11 Juni 2024.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024 ini akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Pemerintah menetapkan komposisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk membiayai proyek IKN hanya 20 persen dari total Rp 466,9 triliun. Artinya pendanaan APBN untuk IKN sebesar Rp 90,4 triliun, sisanya kerja sama pemerintah dan badan usaha serta pihak swasta.

Total investasi dalam negeri yang masuk ke IKN sebesar Rp 49,6 triliun. Nilai tersebut berasal dari 32 institusi yang melakukan groundbreaking dari September 2023 hingga Maret 2024. Sampai saat ini belum ada realisasi dana dari investor asing. Pihak swasta sangat dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

Bahlil sebagai Ketua Satgas Investasi IKN, akan dibantu oleh Wakil Ketua Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Otorita IKN. Sekretaris Wakil Kepala OIKN dan Firdaus Dewilmar. Anggota Menteri Dalam Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah pada Rabu, 7 Agustus 2024. Dalam anjangsana pagi ini, Jokowi akan meresmikan Pabrik Bahan Anoda Baterai Litium.

Jokowi bertolak ke Jawa Tengah melalui Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta. Kepala Negara dan rombongan lepas landas dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 sekitar pukul 07.30 WIB.

Jokowidan rombongan diperkirakan tiba di Pangkalan TNI Utama AD Ahmad Yani, Kota Semarang, sekitar pukul 08.20 WIB. Dari Kota Semarang, Jokowi akan melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Kendal dengan menggunakan mobil.

Deputi Protokol dan Media Sekretaris Presiden Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan bahwa Presiden Jokowi akan ke Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Kendal untuk meresmikan pabrik bahan anoda baterai litium PT Indonesia BTR New Energy Material.

“Nilai investasi tahap 1 ini sudah realisasi sebesar US$ 478 juta dengan kapasitas produksi bahan anoda baterai 80 ribu ton per tahun," kata Yusuf melalui keterangan tertulis, Rabu, 7 Agustus 2024.

BTR telah merampungkan pabrik tahap pertama di KEK Kendal dalam waktu 10 bulan. Pabrik ini diklaim menjadi pabrik anoda terbesar di dunia. Setelah tahap I dan II selesai, Indonesia diperkirakan juga akan menjadi produsen bahan anoda baterai litium-ion terbesar kedua di dunia dengan total produksi 160.000 ton.

Usai peresmian, Jokowi akan langsung bertolak kembali menuju Jakarta melalui Pangkalan TNI Utama AD Ahmad Yani, Kota Semarang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Rudy Saladin, Komandan Paspampres Mayjen TNI Achiruddin, mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Jawa Tengah.

Anggaran untuk perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024 dikabarkan membengkak

Presiden Jokowi resmi membentuk Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Begini penjelasan Juru Bicara Kementerian PUPR.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyiapkan sejumlah fasilitas angkutan bus pariwisata. Bus ini akan dipakai untuk mobilisasi tamu yang menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik Indonesia atau HUT RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengatakan bus yang disiapkan itu berupa 97 unit. "Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaaan 97 unit armada bus untuk mobilisasi selama rangkaian kegiatan upacara HUT RI Ke-79," kata Adita melalui aplikasi perpesanan, Selasa malam, 6 Agustus 2024.

Dia menjelaskan, armada bus tersebut didatangkan dari Jawa Timur sebanyak 20 unit; Jawa Tengah sebanyak 36 unit; dan bus dari Jabodetabek sebanyak 41 unit. "Kegiatan rampcheck sudah dilakukan pada 31 Juli-1 Agustus, sedangkan proses pengiriman bus akan dimulai 7 Agustus 2024," ucap Adita.

Menurut dia, 97 unit bus ini akan difungsikan mengangkut tamu yang akan mengikuti upacara di IKN. "Bus tersebut akan digunakan untuk mobilisasi tamu dan undangan pada perayaan HUT RI, baik dari bandara maupun hotel menuju lokasi upacara," ujarnya.

Adita menjelaskan, sesuai Keputusan Menteri Sekretaris Negara tentang Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2024, Kementerian Perhubungan mendapat tugas memberikan dukungan transportasi pada kegiatan HUT RI di IKN. Salah satu bentuk dukungan dari sisi transportasi darat adalah pengadaaan 97 unit armada bus tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memperoleh Rp 23 triliun dari lelang Surat Utang Negara atau SUN yang diselenggarakan Selasa, 6 Agustus 2024. Total penawaran yang masuk sebanyak Rp 66,9 triliun.

Ada delapan seri surat utang yang dilelang, di antaranya seri SPN03241106 (new issuance), SPN12250807 (new issuance), FR0101 (reopening), FRSDG001 (reopening), FR0103 (new issuance), FR0098 (reopening), FR0097 (reopening) dan FR0102 (reopening) melalui sistem lelang Bank Indonesia.

Berdasarkan catatan Direktur Surat Utang Negara, antusiasme investor didorong sikap optimis terhadap kondisi perekonomian. Di domestik antara didorong ekonomi Indonesia yang tumbuh 5,05 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Tingkat inflasi Juli 2024 pada level 2,13 persen secara tahunan atau tetap terjaga di kisaran target 2,5±1 persen.

Lewat pernyataan resminya, Direktur Surat Negara memaparkan, keyakinan pasar juga muncul setelah survei lembaga pemeringkat global, S&P, yang memaparkan skor kredit Indonesia peringkat BBB atau stabil pada awal Agustus lalu.

Dari pasar keuangan global, bank sentral AS, The Fed menahan suku bunga acuannya pada pekan lalu. Hal ini sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar seiring semakin tingginya kemungkinan penurunan suku bunga September mendatang.

Penerbitan SUN seri baru FR0103 dengan tenor 11 tahun sebagai calon SUN seri benchmark tenor 10 tahun untuk tahun 2025 mendapat sambutan yang sangat positif. Hal ini tercermin dari incoming bids (penawaran masuk) seri tersebut yang mencapai Rp 37,1 triliun atau 55,4 persen dari total incoming bids.

Adapun penawaran yang dimenangkan sebesar Rp 10,65 triliun atau 46,3 persen dari total awarded bids. Incoming dan awarded bids seri tersebut merupakan yang terbesar pada lelang hari ini.

Pemerintah memutuskan untuk memenangkan penawaran sebesar Rp 23 triliun pada lelang SUN hari ini dengan mempertimbangkan yield (imbal hasil) SBN yang wajar di pasar sekunder, rencana kebutuhan pembiayaan tahun 2024, dan kondisi kas negara terkini. Sesuai dengan kalender penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) tahun 2024, lelang penerbitan SUN selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana mengumumkan susunan kabinetnya pada Senin, 21 Oktober 2024. Dengan demikian, pengumuman dilakukan sehari setelah pelantikannya bersama Gibran Rakabuming Raka.

Luhut menyebut kabar itu didengarnya dari Prabowo saat menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2024.

“Kemarin dia bilang, ‘Bang, aku dilantik tanggal 20 Oktober, tanggal 21 Oktober aku umumkan kabinet, itu aku lantik, terus sidang kabinet tanggal 23 Oktober’,” kata Luhut saat menirukan ucapan Prabowo dalam acara peluncuran buku di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Luhut optimistis Prabowo akan langsung menjalankan program-program kerjanya. Termasuk di dalamnya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan, salah satunya berhubungan dengan database perkebunan sawit dan audit. "Jadi, sebenarnya negeri kita ini superkaya, dan saya senang sekali calon presiden terpilih paham itu. Dan keinginannya untuk menyelesaikan itu dengan cepat," ucapnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra bisa saja memang menyampaikan informasi itu ke Luhut. “Ya kalau Pak Luhut bilang begitu ya, kan beliau memang sering berkomunikasi dengan Pak Prabowo,” kata Dasco melalui pesan suara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Dia tidak mempertanyakan kebenaran pernyataan Luhut tersebut. “Sehingga apa yang disampaikan mungkin hasil dari komunikasi Pak Luhut dan Pak Prabowo,” ucap Wakil Ketua DPR RI itu.

Melynda Dwi Puspita dan Sultan Abdurrahman berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Hendry Ch Bangun buka suara soal tudingan Pengurus Pusat soal dirinya telah mengkorupsi dana hibah dari Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) senilai Rp 6 miliar. Pengurus Pusat PWI pun berencana melaporkan dirinya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.

Hendry mengatakan dirinya telah mengembalikan sejumlah uang itu sesuai Surat Keputusan PWI. Dia mengatakan dugaan unsur korupsi itu tak ada dalam kisruh ini.

“Tidak unsur korupsi dan itu sudah dinyatakan oleh Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat, dalam jumpa pers bersama. Yang ada adalah kesalahan administrasi,” kata Hendry saat dihubungi pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Dalam SK PWI Nomor: 155-PLP/PP-PWI/2023 tentang Pembagian Fee Marketing untuk Tim Pencari Dana di Luar Pengurus atau Kepanitiaan dan Ketentuan Cashback Sponsorship, Hendy mengatakan telah diatur soal marketing fee dan cashback bagi anggota yang mendapat sponsor. Dia menyebut dalam kisruh UKW tak ada pelanggaran.

“Tidak ada pelanggaran. Jadi apa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan di PWI Pusat. Sebab memang ada pihak yang berperan dalam melakukan lobi, pendekatan, agar sponsorship dapat cair,” kata dia.

Meski demikian, Hendry menyebut PWI telah menyetip aturan soal cashback ini. PWI menilai menerima cashback merupakan gratifikasi. “Tapi dalam rapat pada bulan Mei, memang cashback sudah diputuskan untuk tidak ada lagi karena dapat dianggap gratifikasi yang melanggar aturan,” kata Hendry.

Sebelumnya, Pengurus Pusat PWI berencana melaporkan Hendry Ch Bangun cs. ke KPK atau Polri. Hendry bersama koleganya di PWI dituding menggelapkan dana hibah dari Forum Humas BUMN untuk penyelenggaraan uji kompetensi wartawan (UKW) senilai Rp 6 miliar.

“Organisasi wartawan yang harusnya melaksanakan kontrol, pengawasan terhadap kepentingan umum, eh kok malah terlibat dalam dugaan pusaran korupsi,” kata Penggagas dan Perumus Utama Kode Etik Perilaku Wartawan PWI, Wina Armada Sukardi, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Wina menilai dugaan korupsi Hendry dkk. merupakan perbuatan tercela bagi anggota PWI. Dari total Rp 6 miliar, Wina mengatakan para terduga pelaku menerima upah dan uang kembali sebesar Rp 1.771 miliar, sebanyak Rp 1.080 dikembalikan ke BUMN, dan Rp 691 juta mengalir ke orang dalam PWI.

Selanjutnya: “Cashback untuk pihak BUMN dibuat tanda terimanya ...

• 1
• 2
• Selanjutnya