INFO BISNIS - Sentra industri rotan, pastinya tak bisa jauh-jauh dari Desa Trangsan yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Wilayah ini memiliki sejarah panjang terkait pengolahan rotan hingga menjadi produk-produk rumahan yang bermanfaat. Bahkan, industri rotan di wilayah ini sudah dimulai sejak hampir satu abad yang lalu dengan Ki Demang Wongsolaksono sebagai pelopornya.

Agung selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan anggota kelompok rotan Trangsan sendiri menjelaskan bahwa aktivitas pengolahan rotan di desa tersebut sudah menjadi tradisi dan diturunkan hingga ke anak cucu. Perkembangan pengolahan rotan di wilayah tersebut pun cukup pesat, hingga Desa Trangsan dinobatkan sebagai sentra industri penghasil kerajinan rotan terbesar di Jawa Tengah dan kedua di Indonesia.

Sayangnya, di tahun 2005 terjadi penurunan produksi secara drastis karena pengrajin yang kesulitan mendapatkan bahan baku rotan akibat lonjakan harga di pasar internasional. Untuk mengatasinya, pemerintah Kabupaten Sukoharjo membentuk klaster Rotan Trangsan sebagai solusi menjawab kebutuhan yang para pengrajin miliki.

Hingga saat ini, setidaknya terdapat 200 lebih orang yang menjadi anggota klaster rotan di Desa Trangsan. Hanya saja, perjalanan dari klaster rotan di desa tersebut nyatanya tak selamanya berjalan dengan mulus.

“Terkadang ada beberapa anggota yang mengeluhkan soal dana dan semangat dalam berproduktivitas. Makanya, kita sebagai pengurus mencoba mengusulkan ke pemerintah setempat untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga studi banding, yang siapa tahu saja berguna untuk meningkatkan produktivitas para pengrajin di sini,” tutur Agung.

Dari bahan baku rotan, para anggota klaster di desa ini berhasil menciptakan berbagai barang-barang fungsional maupunhandicraftdengan nilai estetika yang tak kalah saing. Mulai dari bingkai cermin, kursi, meja, tas, tempat tidur, tempat koran, dan lainnya.

“Dari berbagai produk yang dihasilkan, penjualan dilakukan ke pasar lokal dan pasar ekspor ke beberapa negara dari benua Amerika, Eropa, Asia hingga Australia. Sementara untuk kerajinan yang diekspor ini kebanyakan merupakan produk mebel,” ucap Agung.

Lebih lanjut, Agung pun menginformasikan bahwa omzet kotor yang didapatkan dari penjualan tersebut pun terbilang cukup besar. “Jika sedang ramai, klaster rotan ini bisa menjual hingga 400-600 kontainer per bulan. Kalau 1 kontainer untuk mebel bisa di kisaran Rp 100-150 juta. Tapi, kalau handicraft itu 1 kontainernya bisa sampai Rp 400 juta,” ujarnya.

Perkembangan yang dialami oleh klaster rotan di Desa Trangsan tak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh BRI. Selain pendanaan usaha, Klaster Rotan Trangsan juga mendapatkan pemberdayaan melalui program Klasterkuhidupku dari BRI.

Selain itu, BRI melalui programCorporate Social ResponsibilityBRI Peduli juga menyalurkan bantuan peralatan usaha bagi Klaster Rotan Trangsan dalam rangka mendukung produktivitas dan pengembangan usaha.

“Peralatan usaha ini tentu sangat menunjang proses pengolahan rotan. Berbagai alat yang diberikan, kemudian dibagikan ke beberapa pengrajin rotan yang juga anggota dari Klaster Rotan Trangsan,” lanjutnya.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengungkapkan bahwa program Klasterkuhidupku yang digagas BRI merupakan wadah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan pemberdayaan dan pendampingan tersebut, pelaku UKM dapat mengembangkan produknya dan memperluas usaha.

“Kami berkomitmen untuk terus mendampingi dan membantu pelaku UMKM, tidak hanya berupa modal usaha saja tapi juga berupa pelatihan-pelatihan usaha dan program pemberdayaan lainnya sehingga UMKM dapat tumbuh dan tangguh. Semoga kisah Klaster Rotan Trangsan dapat menjadi cerita inspiratif yang bisa ditiru oleh pelaku UMKM di daerah lain”, imbuhnya.(*)

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat. “Saya mendorong supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta, jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, ya kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” kata dia selepas rapat bersama semua bupati/wali kota di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

Tito mengatakan, daerah diminta untuk tidak mempersulit pengusaha. “Ini semau kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup, jangan membuat birokrasi yang berbelit makanya dibentuk mulai dari Mal Pelayanan Publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan, diperkenalkan,” kata dia.

Tito mengatakan, dengan menghidupkan sektor riil swasta, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. “Kalau sektor riil swasta hidup maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat, ini menjadi PAD (pendapatan asli daerah) yang akan tinggi,” kata dia.

Tito mengatakan rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota termasuk pemerintah provinsi di Jawa Barat relatif bagus. “Cukup bagus, di atas nasional. Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional,” kata dia.

Namun Tito menyoroti kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat. Hanya pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang memiliki kapasitas fiskal dalam kategori kuat.

Kapasitas fiskal yang dimaksud adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah dari dana transfer. Pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya porsi PAD berada di angka 70,14 persen sementara dana transfer hanya 29.78 persen. Selanjutnya Kota Bekasi dengan porsi PAD 51,4 persen dan dana transfer 48,53 persen.

“Saya lihat hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer yaitu, pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi, yang lainnya kalah dengan dana transfer,” kata Tito.

Di bawahnya mulai dari Kota Bogor dengan porsi PAD 47,24 persen hingga yang terendah Kabupaten Ciamis dengan porsi PAD 10.65 persen. Kota Bandung yang menjadi ibu kota Jawa Barat memiliki porsi PAD hanya 47,23 persen dari seluruh pendapatannya.

Di level nasional, provinsi Jawa Barat berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya adalah provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan DKI Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang memiliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur.

“Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang, otomatis nanti akan dipotong di daerah. Di samping itu, kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji, dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang nggak perlu, makanya perlu di efisiensikan betul belanjanya,” kata Tito.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengatur belanja agar jangan dihabiskan di akhir tahun. Dengan mengatur belanja tersebut akan mendorong peredaran uang di masyarakat.

“Karena uang yang beredar ini akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya turun maka pertumbuhan ekonominya melambat artinya. Oleh karena itulah apa namanya itu belanjanya harus efisien, pendapatannya harus ditingkatkan,” kata Tito.

Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja APBD seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 30 Juni 2024 menembus Rp 406,92 triliun atau rata-rata 29,56 persen. Realisasi belanja tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya per tanggal 30 Juni 2023 yakni Rp 412,45 triliun atau rata-rata 31,97 persen.

TEMPO.CO, Bandung - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungannya pada dana transfer pusat. “Saya mendorong supaya pendapatan lebih ditingkatkan lagi di antaranya dengan menghidupkan sektor swasta, jadi dibuat baik untuk pengusaha, bukan hanya besar, sedang, kemudian menengah, ya kecil dan termasuk yang pedagang harian ultra mikro,” kata dia selepas rapat bersama semua bupati/wali kota di Gedung Sate, Bandung, Jumat, 19 Juli 2024.

Tito mengatakan, daerah diminta untuk tidak mempersulit pengusaha. “Ini semau kepala daerah mendorong supaya mereka bisa hidup, jangan membuat birokrasi yang berbelit makanya dibentuk mulai dari Mal Pelayanan Publik, kemudian juga diberikan akses kepada perbankan, diperkenalkan,” kata dia.

Tito mengatakan, dengan menghidupkan sektor riil swasta, maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. “Kalau sektor riil swasta hidup maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat, ini menjadi PAD (pendapatan asli daerah) yang akan tinggi,” kata dia.

Tito mengatakan rata-rata realisasi pendapatan kabupaten/kota termasuk pemerintah provinsi di Jawa Barat relatif bagus. “Cukup bagus, di atas nasional. Dari segi belanja juga rata-rata di atas nasional, tapi ada beberapa daerah yang belanjanya di bawah nasional,” kata dia.

Namun Tito menyoroti kapasitas fiskal kabupaten/kota di Jawa Barat. Hanya pemerintah provinsi Jawa Barat dan Kota Bekasi yang memiliki kapasitas fiskal dalam kategori kuat.

Kapasitas fiskal yang dimaksud adalah perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan pendapatan yang diperoleh daerah dari dana transfer. Pemerintah provinsi Jawa Barat misalnya porsi PAD berada di angka 70,14 persen sementara dana transfer hanya 29.78 persen. Selanjutnya Kota Bekasi dengan porsi PAD 51,4 persen dan dana transfer 48,53 persen.

“Saya lihat hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer yaitu, pemerintah provinsi dengan Kota Bekasi, yang lainnya kalah dengan dana transfer,” kata Tito.

Di bawahnya mulai dari Kota Bogor dengan porsi PAD 47,24 persen hingga yang terendah Kabupaten Ciamis dengan porsi PAD 10.65 persen. Kota Bandung yang menjadi ibu kota Jawa Barat memiliki porsi PAD hanya 47,23 persen dari seluruh pendapatannya.

Di level nasional, provinsi Jawa Barat berada di posisi 3 untuk kapasitas fiskal. Di atasnya adalah provinsi Banten dengan porsi PAD 73,08 persen, dan DKI Jakarta dengan porsi PAD 72,33 persen. Dari 38 provinsi di Indonesia hanya 13 provinsi yang memiliki PAD di atas pendapatan dari dana transfer pusat. Yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, serta Kalimantan Timur.

“Dana transfer ini kalau nanti terlalu mengandalkan dari pusat, kalau ada pendapatan pusat berkurang, otomatis nanti akan dipotong di daerah. Di samping itu, kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, uangnya nanti habis untuk belanja pegawai, gaji, dan lain-lain termasuk operasional pegawai yang nggak perlu, makanya perlu di efisiensikan betul belanjanya,” kata Tito.

Tito juga meminta agar pemerintah daerah mengatur belanja agar jangan dihabiskan di akhir tahun. Dengan mengatur belanja tersebut akan mendorong peredaran uang di masyarakat.

“Karena uang yang beredar ini akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat, daya beli masyarakat meningkatkan konsumsi rumah tangga. Kalau konsumsi rumah tangganya turun maka pertumbuhan ekonominya melambat artinya. Oleh karena itulah apa namanya itu belanjanya harus efisien, pendapatannya harus ditingkatkan,” kata Tito.

Kementerian Dalam Negeri mencatat realisasi belanja APBD seluruh provinsi, dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 30 Juni 2024 menembus Rp 406,92 triliun atau rata-rata 29,56 persen. Realisasi belanja tersebut turun dibandingkan tahun sebelumnya per tanggal 30 Juni 2023 yakni Rp 412,45 triliun atau rata-rata 31,97 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo - Gibran membantah wacana pemangkasan anggaranmakan bergizi gratis. Sebelumnya diberitakan dana dari program unggulan presiden terpilih tersebut dipotong menjadi Rp 7.500 per porsi dari semula Rp 15.000 per porsi.

Anggota Tim Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi, menegaskan itu hanyalah isu dan bukan pernyataan resmi mereka. Menurut dia, saat ini ada banyak ide dan masukan dari berbagai pihak yang masih ditelaah. “Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar,” kata dia lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Ia berujar, sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur adalah ketercukupan gizi. Dia menambahkan, wilayah di Indonesia sendiri memiliki keberagaman sumber gizi sehingga masing-masing wilayah memiliki menu lokal yang berbeda satu sama lain.

Pemenuhan standar gizi pun akan disesuaikan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal tersebut. Di berbagai wilayah, untuk memenuhi standar gizi, jenis menunya berbeda-beda. Sehingga akan disesuiakan dengan ketersediaan bahan makanan dan jenis menu lokal di masing-masing tempat. “Dari sisi harga tentu juga akan berbeda-beda nilainya,” kata dia.

Wacana pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis mencuat dari ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan. Ia mengaku telah bertemu dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.

Heriyanto sebelumnya mengatakan tim presiden terpilih masih menimbang untuk menurunkan biaya makanan per hari. Setelah dikomunikasikan angka Rp 71 triliun, menurut dia, tim ekonomi presiden terpilih memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa diturunkan.

Dengan begitu, anggaran tersebut lebih hemat dari semula Rp 15 ribu ke Rp 9 ribu atau Rp 7.500. “Bisa kita pahami tentunya mereka mau program itu menyentuh lebih banyak rakyat," ujar Heriyanto seperti dikutip dari Antara.

Sementera itu, Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka juga mengkonfrimasi belum ada rencana pemangkasan anggaran. "Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Jawa Tengah, Kamis 18 Juli 2024.

Mantan Wali Kota Solo itu mengatakan besaran dana Rp 15.000 per porsi sudah ideal dan sudah diujicoba di beberapa tempat. “Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemadaman internet secara global pada Jumat 19 Juli 2024 telah mengganggu bisnis dan institusi di banyak negara. Insiden ini menyebabkan maskapai penerbangan, layanan pemerintah, bank, supermarket, telekomunikasi, dan media mengalami kekacauan.

Penyebab pemadaman ini belum jelas, namun hal ini terjadi beberapa jam setelah Microsoft mengatakan pihaknya sedang mengatasi masalah yang memengaruhi akses ke aplikasi dan layanan Microsoft 365.

Gangguan ini disebabkan oleh CrowdStrike, sebuah perusahaan keamanan siber yang perangkat lunaknya digunakan oleh industri di seluruh dunia untuk melindungi dari peretas dan pelanggaran dari luar.

Masalahnya tampaknya mengakibatkan crash pada mesin yang menjalankan sistem operasi Microsoft Windows. Crowdstrike mengatakan dalam pesan telepon yang direkam bahwa mereka mengetahui laporan sistem operasi Microsoft Windows yang mogok.

Di Amerika Serikat, maskapai penerbangan besar Delta, United dan American Airlines dilarang terbang pada Jumat pagi karena masalah komunikasi, menurut pembaruan dari Federal Aviation Administration.

Di Australia, layar informasi penerbangan di bandara Sydney menjadi kosong dan layanan pembayaran mandiri di jaringan supermarket Woolworths dan Coles menunjukkan pesan kesalahan.

Bandara Sydney mengatakan bahwa penerbangan telah tiba dan berangkat tetapi para pelancong mungkin akan mengalami penundaan.

“Kami telah mengaktifkan rencana darurat dan mengerahkan staf tambahan ke terminal kami,” katanya dalam sebuah postingan di X.

Bandara Melbourne mengatakan prosedur check-in untuk beberapa maskapai penerbangan telah terpengaruh.

“Penumpang yang terbang dengan maskapai tersebut sore ini disarankan memberikan sedikit waktu tambahan untuk check-in. Silakan hubungi maskapai penerbangan Anda untuk mengetahui informasi terbaru tentang penerbangan,” katanya dalam sebuah postingan di X.

Bandara di Inggris, Jerman, Malaysia, dan Filipina juga melaporkan gangguan layanan.

Bandara Schiphol di Amsterdam, salah satu bandara tersibuk di Eropa, juga terkena dampaknya, dan juru bicaranya mengatakan: “Pemadaman listrik berdampak pada penerbangan dari dan ke Schiphol,” seraya menambahkan bahwa belum jelas berapa banyak penerbangan yang terkena dampaknya.

Semua bandara di Spanyol mengalami “gangguan”, kata operator bandara Aena.

“Karena insiden sistem IT, terjadi gangguan pada sistem Aena dan jaringan bandara di Spanyol yang dapat menyebabkan penundaan,” kata operator di X.

Air France mengatakan operasinya juga terkena dampaknya, namun penerbangan yang sedang dalam perjalanan tidak terpengaruh.

Otoritas Bandara Hong Kong mengatakan maskapai penerbangan yang terkena dampak pemadaman listrik telah beralih ke check-in manual dan operasional penerbangan tidak terpengaruh.

Lembaga penyiaran nasional Australia, Australian Broadcasting Corporation, dan Network Ten juga mengonfirmasi bahwa sistem mereka terkena dampaknya. Sky News di Inggris mengatakan masalah tersebut telah mengakhiri siaran berita paginya.

Sementara Bendigo Bank mengatakan “perbankan online dan beberapa transaksi” terpengaruh.

Koordinator Keamanan Siber Nasional Australia mengatakan bahwa mereka mengetahui adanya “gangguan teknis skala besar” yang mempengaruhi banyak bisnis dan layanan di seluruh negeri.

“Informasi kami saat ini adalah pemadaman ini berkaitan dengan masalah teknis pada platform perangkat lunak pihak ketiga yang digunakan oleh perusahaan yang terkena dampak,” kata badan tersebut dalam sebuah pernyataan.

“Tidak ada informasi yang menunjukkan bahwa ini adalah insiden keamanan siber. Kami terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan utama.”

AL JAZEERA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan pemerintah sedang mengkaji bahan bakar minyak atau BBM rendah sulfur. Pemerintah mengambil langkah seiring isu polusi yang semakin tinggi di kota besar, seperti Jakarta. Ia berujar, bahan bakar kendaraan menjadi salah satu penyumbang masalah tersebut.

“(BBM) kita sulfur tinggi sampai 2.500. Padahal kalau mengikuti euro 4, sulfur 50. Kita 50 kali lipatnya,” kata Dadan ketika ditemui wartawan di Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “Pemerintah mengkaji persiapan agar bahan bakar kita makin bersih.”

Dalam kajian ini, Dadan menuturkan, pemerintah memperhitungkan soal kesiapan dan ketersediaan suplai, hingga nilai keekonomiannya. Pasalnya, semakin rendah kadar sulfur atau semakin berkualitas harga bahan bakar minyak, harganya bisa semakin tinggi. Namun, ia berujar, pemerintah belum memutuskan untuk memberikan subsidi atau tidak.

“Kalau pemerintah kan pasti melihat dari sisi suplai ada, masyarakat tetap terjaga. Kemampuan untuk membeli harus bisa dipastikan,” kata Dadan.

Selain mengkaji kesiapan penggunaan BBM rendah sulfur, Dadan mengatakan pemerintah juga sedang menggodok rencana baru penyaluran BBM bersubsidi. Namun, ia memastikan tidak ada pembatasan pembelian. Ia berujar, kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran.

Dadan mengatakan pemerintah akan tetap menyediakan suplai BBM sesuai kebutuhan masyarakat. Namun karena subsidi BBM selama ini sering bocor ke kalangan mampu yang tidak berhak, pemerintah sedang menggodok ketepatan sasaran penerimanya. "Dipastikan siapa yang layak mendapat Pertalite," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar rapat tentang kebijakan BBM di Kemenko Perekonomian pada Selasa, 17 Juli 2024. Dalam rapat tersebut, hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Arifin Tasrif, serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ketika ditemui wartawan usai rapat, Airlangga kembali menyatakan bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, ia mengatakan pemerintah masih mempersiapkan skenario program yang bakal dilaporkan ke Presiden Jokowi.

Sementara ini, Airlangga meminta pemangku kebijakan melakukan sosialisasi program tersebut lebih dulu. "Agar tepat sasaran," kata Airlangga, dikutip dari Antara. Sejalan dengan program subsidi tepat sasaran, pemerintah juga menyiapkan BBM rendah sulfur.

Ihwal BBM rendah sulfur, Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, mengatakan pihaknya sudah memiliki Pertamax Turbo dan Pertamina Dex. Dua jenis BBM itu sudah dijual di SPBU Pertamina. “Keduanya memenuhi standar euro 4,” kata Heppy melalui aplikasi perpesanan kepadaTempo, Rabu, 17 Juli 2024.

Terpisah, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Taufik Aditiyawarman mengungkapkan kesiapan KPI memasok bahan BBM rendah sulfur. Produk baru itu nantinya mulai ada di tiga SPBU Jakarta, pada 17 Agustus, dengan spesifikasi berupa bahan bakar solar 50 part per million (ppm).

"Kami tadi habis koordinasi. Pokoknya, nanti siap low sulfur," katanya di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024, dikutip dari Antara.

RIRI RAHAYU | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik tiga wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024 kemarin. Penunjukan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres nomor 45/N Tahun 2024.

Pejabat yang dikukuhkan adalah Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan, Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Yuliot Tanjung sebagai Wakil Menteri Investasi.

Analis Kebijakan Ekonomi asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, turut mengomentari bergabungnya tiga wamen baru di akhir masa kabinet Jokowi.

Ajib mengatakan prosesi ini dilakukan untuk membangun kepercayaan pelaku ekonomi. “Pasar harus mempunyai keyakinan bagaimana transisi pemerintahan dan program pemerintah bisa berjalan dengan baik,” ujarnya lewat pernyataan resmi dikutip Jumat, 19 Juli 2024.

Ekonomi menurut dia adalah tentang keyakinan. Pengisian posisi para wakil menteri ini adalah bentuk langkah Presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto untuk proses transisi yang mulus.

Ia melanjutkan, Indonesia mempunyai potensi yang besar menuju Indonesia Emas 2045, tetapi dihadapkan pada tantangan ekonomi yang cukup komplek menjelang transisi pemerintahan. “Dunia usaha selalu punya harapan dan keyakinan, bahwa ekonomi Indonesia akan tetap stabil dan prospektif,” kata dia.

Ajib juga mengomentari tiga wakil menteri baru. Posisi Wakil Menteri Keuangan yang diisi oleh seorang Thomas Djiwandono menunjukkan Prabowo Subianto ingin memitigasi semua risiko fiskal sejak dini. Thomas Djiwandono adalah keponakan Prabowo.

Sementara Sudaryono, sebagai pengisi pos Wakil Menteri Pertanian juga penting bagi transisi kepemimpinan. Sektor agraris dan sektor pangan ke depan akan menjadi salah satu isu sentral yang akan menjadi tumpuan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi. Hal ini karena Prabowo Subianto sangat identik dengan pertanian dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

Selanjutnya, Yuliot, adalah sosok teknokrat yang berpengalaman di Kementerian Investasi. Ajib memaparkan, penguatan unsur teknokrat di Kementerian Investasi ini menunjukkan bahwa masih banyak program dari internal kementerian yang memerlukan keberlanjutan.

TEMPO.CO, Jakarta - Masalah anggaran makan bergizi gratis per porsi menjadi topik perbincangan akhir-akhir ini setelah tersiar kabarTim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran mempertimbangkan memangkas anggaran dari rencana Rp 15 ribu per porsi menjadi Rp 9 ribu atau Rp 7.500 per porsi.

Pemerintah sebelumnya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk program makan bergizi gratis dalam RAPBN 2025. Dengan asumsi per porsi sebesar Rp 15 ribu dan diberikan selama 264 hari dalam setahun, jumlah siswa yang dapat terjangkau oleh program ini hanya 17,9 juta.

Adapun bila per porsi Rp 9 ribu, program yang digagas oleh presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, tersebut bisa dinikmati oleh 29,8 juta murid, dan bisa menjangkau hampir 36 juta siswa jika per porsinya dihargai Rp 7.500.

Besaran anggaran per porsi makan bergizi gratis jauh lebih kecil dibanding dengan anggaran konsumsi rapat para pejabat. Kementerian Keuangan telah menetapkan standar biaya konsumsi untuk rapat bagi seluruh pejabat di Indonesia, termasuk para menteri dan pejabat di pemerintahan daerah.

Aturan mengenai standar biaya konsumsi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023. Peraturan ini mencakup besaran biaya maksimal atau estimasi yang akan diterima oleh PNS saat menjalankan tugasnya, termasuk saat menghadiri rapat.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa para pejabat setingkat menteri berhak mendapatkan jatah konsumsi dengan harga patokan paling tinggi mencapai Rp 159.000 per orang dalam sekali rapat.

Total biaya konsumsi per orang tersebut dibagi menjadi dua item. Pertama, biaya konsumsi makan berat dengan biaya maksimal Rp 110.000, dan kedua biaya makanan ringan atau snack dengan pagu paling mahal Rp 49.000.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah soal rencana relaksasi eksporbauksit. Menurutnya, hal itu muncul hanya sekadar usulan dari legislatif.

“Nggak pernah dibicarakan,” ujar Irwandy kepada wartawan di Kompleks Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “UU (Undang-Undang) mengamanatkan untuk diolah di dalam negeri.”

Pemerintah resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. Kebijakan ini dibuat setelah pemerintah lebih dulu menutup keran ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

Setahun kemudian, usulan relaksasi ekspor bauksit disuarakan anggota DPR Komisi VII Maman Abdurahman. Maman mengusulkan relaksasi impor produk-produk mineral yang belum bisa membangun smelter. Politikus Partai Golkar itu mengklaim usulan tersebut datang dari daerah pemilihannya di Kalimantan Barat.

Maman menuturkan, tingginya nilai investasi pembangunan smelter bauksit tidak sejalan dengan kemampuan para pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Walhasil, saat ini smelter bauksit yang sudah ada di tanah air baru milik PT BAI Bintan Alumina di Kepulauan Riau, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kalimantan Barat, serta PT Bukit Asam Tbk.

“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor. Yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah adalah agar ruang relaksasi itu dibuka secara proporsional,” ujar Maman dalam rapat kerja Komisi VII bersama Menteri ESDM di Gedung DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. “Semangat untuk memberi efek jerja ke mereka yang hanya memanfaatkan kuota ekspor tanpa serius membangun smelter, harus tetap ada.”

Maman menuturkan, relaksasi ekspor tersebut perlu dibuka proporsuonal untuk membuka ekonomi daerah. Ia meminta Kementerian ESDM membuat kajian yang lebih objektif. “Saya tidak setuju (ekspor) dibuka secara besar. Cukup dibuka ruang kuota terbatas untuk ekspor saja agar ekonomi di Kalimantan Barat agak bergerak,” kata Maman.

TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, membantah soal rencana relaksasi eksporbauksit. Menurutnya, hal itu muncul hanya sekadar usulan dari legislatif.

“Nggak pernah dibicarakan,” ujar Irwandy kepada wartawan di Kompleks Kementerian ESDM, Jumat, 19 Juli 2024. “UU (Undang-Undang) mengamanatkan untuk diolah di dalam negeri.”

Pemerintah resmi melarang ekspor bijih bauksit mulai 10 Juni 2023. Kebijakan ini dibuat setelah pemerintah lebih dulu menutup keran ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020.

Setahun kemudian, usulan relaksasi ekspor bauksit disuarakan anggota DPR Komisi VII Maman Abdurahman. Maman mengusulkan relaksasi impor produk-produk mineral yang belum bisa membangun smelter. Politikus Partai Golkar itu mengklaim usulan tersebut datang dari daerah pemilihannya di Kalimantan Barat.

Maman menuturkan, tingginya nilai investasi pembangunan smelter bauksit tidak sejalan dengan kemampuan para pemilik izin usaha pertambangan (IUP). Walhasil, saat ini smelter bauksit yang sudah ada di tanah air baru milik PT BAI Bintan Alumina di Kepulauan Riau, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Kalimantan Barat, serta PT Bukit Asam Tbk.

“Saya tidak sepenuhnya ingin mendukung pembukaan kembali ekspor. Yang saya ingin sampaikan kepada pemerintah adalah agar ruang relaksasi itu dibuka secara proporsional,” ujar Maman dalam rapat kerja Komisi VII bersama Menteri ESDM di Gedung DPR RI, Senin, 8 Juli 2024. “Semangat untuk memberi efek jerja ke mereka yang hanya memanfaatkan kuota ekspor tanpa serius membangun smelter, harus tetap ada.”

Maman menuturkan, relaksasi ekspor tersebut perlu dibuka proporsuonal untuk membuka ekonomi daerah. Ia meminta Kementerian ESDM membuat kajian yang lebih objektif. “Saya tidak setuju (ekspor) dibuka secara besar. Cukup dibuka ruang kuota terbatas untuk ekspor saja agar ekonomi di Kalimantan Barat agak bergerak,” kata Maman.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Bank Digital BCA (BCA Digital) meluncurkan bluAccount for Teens. Produk ini merupakan akun rekening untuk calon nasabah anak yang berusia antara 12 hingga 17 tahun dan belum memiliki e-KTP. Peluncurannya bertepatan dengan ulang tahun blu by BCA Digital ke-3 tahun.

Head of Digital Business BCA Digital, Edwin Tirta, mengatakan bluAccount for Teens ini dihadirkan untuk membantu remaja Indonesia dalam mengelola keuangan sejak dini. Dia mengklaim fitur-fitur di dalamnya mudah digunakan atau user-friendly dan edukatif.

"Kami percaya bluAccount for Teens dapat memberikan dukungan yang konsisten dan bermanfaat bagi generasi muda juga sebagai pendamping untuk mencapai kedewasaan finansial mereka," katanya dalam keterangan resmi pada Jumat, 19 Juli 2024.

Melalui bluAccount for Teens, nasabah BCA Digital atau biasa disebut sobatblu yang masih remaja dapat menikmati berbagai fitur yang ada di aplikasi blu. Misalnya seperti bluSaving, bluGether, dan bluDeposit.

Edwin menuturkan, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan nasabah remaja, ada beberapa fitur. Mulai dari bluBisnis untuk mendukung usaha kecil, bluInvest untuk investasi, bluInsurance yang menawarkan perlindungan asuransi, serta bluExtracash sebagai pinjaman yang dibatasi untuk pengguna bluAccount for Teens sampai memasuki usia yang cukup.

Dalam rekening ini, orang tua juga berperan memberikan persetujuan pembukaan rekening anak mereka. Selain itu, orang tua juga dapat memantau aktivitas keuangan mereka melalui notifikasi atau Haloblu. "Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kontrol yang lebih baik, guna memastikan anak-anak mengelola keuangan dengan bijak dan bertanggung jawab," kata Edwin.

Dia menjelaskan, bluAccount for Teens memberikan fleksibilitas kepada nasabah remaja untuk transaksi perbankan sehari-hari seperti transfer, pembayaran tagihan dan pembelian pulsa. Pendaftaran dapat dilakukan melalui aplikasi blu, dengan menyertakan Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak atau Akta Kelahiran.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) membentuk satuan tugas atau Satgas pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor. Ia mengklaim pembentukan Satgas itu karena maraknya produk ilegal yang berimbas pada PHK dan pabrik tutup di dalam negeri.

“Satuan tugas pengawasan barang tertentu, jadi tidak semua tentunya, yang diberlakukan tata niaga impor,” kata Zulhas di kantornya di Jakarta Pusat, Jumat, 19 Juli 2024.

Zulhas mengatakan, satgas itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, Pasal 38 Ayat 1 bahwa pemerintah mengatur kegiatan perdagangan warga melalui kebijakan dan pengendalian di bidang ekspor dan impor. Kemudian PP 29 Tahun 2021 tentang penyalahgunaan perdagangan, Pasal 139 Ayat 3 bahwa menteri mempunyai wewenang melakukan pengawasan di bidang perdagangan di tingkat nasional.

Politikus PAN itu menuturkan, satgas beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kemenperin, Kemenkumham, BIN, BPOM, Bakamla, TNI AL, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan.

“Tujuan satgas ini menciptakan langkah kritis dan pengawasan penanganan masalah impor, menciptakan kondisi yang efektif, pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaganya,“ ujarnya.

Satgas ini berlaku sejak 18 Juli 2024 hingga akhir Desember 2024, mengikuti masa kerja tahunan dan akan diperpanjang jika diperlukan. “Nanti dilihat bagaimana, apakah diperlukan dilanjutkan atau tidak,” kata Zulhas.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan mengatakan satgas ini akan bekerja untuk menyetop barang impor yang masuk ke negeri tanpa izin. Dia menyebut satgas ini juga menjadi skema penyelesaian polemik impor ilegal selain menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). “Ini masalah yang complicated,” kata Bara.

Oleh karena itu, Bara menyebut institusinya juga telah berkoordinasi dengan organisasi pengusaha dan kementerian terkait. Dia menyebut Kementerian Perdagangan telah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, dan Asosiasi Pertekstilan, Himpunan Peritelan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO. "Kami sedang dalam proses penyusunan satuan tugas yang melibatkan kementerian-kementerian lain agar bisa menangani barang ilegal yang masuk," kata dia.