TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha Jusuf Hamka menyambangi kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi, 13 Juli 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf mengaku berdiskusi dan meminta rekomendasi kepada Mahfud atas utang-piutang negara terhadap dirinya yang belum rampung.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut latar belakang gugatan itu adalah surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf berencana menagih utang Rp 800 miliar ke pemerintah. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998. PT Citra Marga Nusaphala Persada merupakan perusahaan bisnis jalan tol.

Jusuf bercerita dalam pertemuan itu Mahfud Md mengaku bertanya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas utang-piutang ini. Menurut Jusuf, Mahfud saat itu berujar fenomena tarik-ulur bos jalan tol dengan negara itu termasuk korupsi dan bisa dipidana. “Pak Mahfud pernah menanyakan ke salah satu pimpinan KPK, Pak bagaimana kalau ceritanya seperti ini, itu korupsi, memperkaya orang lain, merugikan negara, unsur korupsi,” kata Jusuf.

Oleh karena itu, Jusuf bersama penasihat hukumnya, Hamid Basyaid, berencana akan melancarkan gugatan class action atas kasus ini. Gugatan ini merupakan jenis gugatan perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. “Itu kenapa saya mau gugat class action. Itu juga melanggar HAM, itu hak asasi kami,” kata dia.

Selain itu, Jusuf menyebut Mahfud Md juga memberikan keterangan kalau peristiwa utang-piutang dirinya dengan negara ini merupakan bentuk tindak pidana. Salah satu celahnya, kata dia, negara menghalangi hak warga negara sehingga merugikan negara sendiri. “Dia bisa dipidana. Keputusan hukum saja tidak ditaati. Sudah ada kompromi, tau-tau dibatalkan juga,” kata dia.

Jusuf menilai fenomena ini terjadi lantaran tak ada kesetaraan negara dan warga dalam sengketa utang-piutang. Dia menyebut peristiwa yang sering terjadi bahwa negara bisa merampas harta milik warga apabila tak bisa bayar hutang, tapi warga ke negara tak demikian.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia. Oleh karena itu, Jusuf menyebut gugatan class action ini bertujuan untuk menyetarakan posisi negara dan warga dalam sengketa utang-piutang.

Dalam keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar. “Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan. “Jadi kita mau uji judicial review (JR) bahwa jika negara berhutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," kata Hamid.

TEMPO.CO, Jakarta -Pengusaha Jusuf Hamka menyambangi kediaman mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud Md, di Patra Kuningan, Jakarta Selatan, pada Sabtu pagi, 13 Juli 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 90 menit itu, Jusuf mengaku berdiskusi dan meminta rekomendasi kepada Mahfud atas utang-piutang negara terhadap dirinya yang belum rampung.

Kepada Mahfud, Jusuf mengatakan ingin mengajukan gugatan class action atas perkara utang negara. Dia menyebut latar belakang gugatan itu adalah surat Mahfud Md sebagai Menkopolhukam kepada Menteri Keuangan agar negara membayar utang kepada Jusuf. Dalam surat itu, kata Jusuf, Mahfud memberikan tenggat hingga Juni 2024. “Saya konfirmasi ke Pak Mahfud, dan benar," kata Jusuf kepada Tempo saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf berencana menagih utang Rp 800 miliar ke pemerintah. Utang tersebut terkait deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Rp 78 miliar di Bank Yakin Makmur (Yama). Bank Yama gagal mengembalikan deposito tersebut saat krisis moneter 1998. PT Citra Marga Nusaphala Persada merupakan perusahaan bisnis jalan tol.

Jusuf bercerita dalam pertemuan itu Mahfud Md mengaku bertanya kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas utang-piutang ini. Menurut Jusuf, Mahfud saat itu berujar fenomena tarik-ulur bos jalan tol dengan negara itu termasuk korupsi dan bisa dipidana. “Pak Mahfud pernah menanyakan ke salah satu pimpinan KPK, Pak bagaimana kalau ceritanya seperti ini, itu korupsi, memperkaya orang lain, merugikan negara, unsur korupsi,” kata Jusuf.

Oleh karena itu, Jusuf bersama penasihat hukumnya, Hamid Basyaid, berencana akan melancarkan gugatan class action atas kasus ini. Gugatan ini merupakan jenis gugatan perdata atas kerugian yang disebabkan oleh pihak lain. “Itu kenapa saya mau gugat class action. Itu juga melanggar HAM, itu hak asasi kami,” kata dia.

Selain itu, Jusuf menyebut Mahfud Md juga memberikan keterangan kalau peristiwa utang-piutang dirinya dengan negara ini merupakan bentuk tindak pidana. Salah satu celahnya, kata dia, negara menghalangi hak warga negara sehingga merugikan negara sendiri. “Dia bisa dipidana. Keputusan hukum saja tidak ditaati. Sudah ada kompromi, tau-tau dibatalkan juga,” kata dia.

Jusuf menilai fenomena ini terjadi lantaran tak ada kesetaraan negara dan warga dalam sengketa utang-piutang. Dia menyebut peristiwa yang sering terjadi bahwa negara bisa merampas harta milik warga apabila tak bisa bayar hutang, tapi warga ke negara tak demikian.

“Negara kalau punya piutang ke warga, negara bisa memaksa, menyandera, memblokir rekening, menyita barang-barang, tapi warga ke negara tidak bisa. Itulah hukum kita,” kata dia. Oleh karena itu, Jusuf menyebut gugatan class action ini bertujuan untuk menyetarakan posisi negara dan warga dalam sengketa utang-piutang.

Dalam keterangan terpisah, penasihat hukum Jusuf, Hamid Basyaid, mengatakan dirinya masih mempersiapkan secara matang rencana gugatan ini. Dia juga belum memberikan jumlah detail berapa utang negara ke Jusuf yang tak dibayar. “Semua masih digodok matang-matang,” kata Hamid saat dihubungi pada Sabtu sore hari ini.

Namun, dalam keterangannya usai mendampingi Jusuf bertemu Mahfud, Hamid mengatakan kasus utang-piutang kliennya dengan negara ini karena ada aturan yang tak simetris, terutama negara dan warga negara yang berkaitan dengan utang. Oleh karena itu, rencana gugatan class action ini akan diajukan. “Jadi kita mau uji judicial review (JR) bahwa jika negara berhutang kepada warga negara dan itu banyak sekali," kata Hamid.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka mengaku kaget usai dirinya diminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Usai Airlangga mengumumkan namanya dijagokan maju di Pilgub Jakarta pada Kamis kemarin, Jusuf mengaku tak bisa tidur hingga sering keluar-masuk kamar mandi.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu siang, 13 Juli 2024, Jusuf bercerita dirinya masih tak menyangka akan disebut oleh Airlangga untuk menjadi wakil gubernur. Dia mengatakan malam hari usai diumumkan di Markas Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat, dirinya beser.

Selain tidur tak pulas, Jusuf menyebut Kamis malam itu, dirinya buang air kecil bisa hingga enam kali dan air besar tiga kali. “Gak bisa tidur, dari kemarin buang-buang air. Kemarin syok waktu di Golkar kemarin,” kata Jusuf, Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf mengaku Airlangga sengaja memerintahkan dirinya maju di Pilgub Jakarta karena memiliki elektabilitas yang bisa membantu Kaesang. Airlangga, kata Jusuf, menyebut tak ada figur lain selain dirinya. “Pak Jusuf, bantu dengan elektabilitas dan popularitas Pak Jusuf. Cukup kok, tidak ada figur lain, tidak ada yang nendang,” kata dia.

Pertimbangan Airlangga itu, kata Jusuf, bukan tanpa perhitungan. Dia menyebut survei internal dari enam konsultan yang dipakai Partai Golkar, nama Jusuf konsisten muncul di setiap survei. Konsistensi itulah yang disebut Jusuf menjadi alasan dirinya bisa membantu elektabilitas pasangan Kaesang-Jusuf. “Nama elu dari enam konsultan Golkar sering muncul, setiap konsultan ada (nama Jusuf),” kata Jusuf menirukan ucapan Airlangga kepada dirinya.

Sementara itu, kepada awak media usai bertemu dengan Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud Md, pada Sabtu pagi, Jusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta jabatan kepada Partai Golkar.

"Saya tidak pernah meminta jabatan," kata Jusuf Hamka saat ditemui di kediaman eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Juli 2024.

Hamka mengungkap bahwa dirinya mengucap innalillahi wa innalillahi rojiun sebagai cara untuk merespons tawaran Partai Golkar itu. "Sebagai muslim, saya diajarkan, setiap datang masalah atau hal yang senang, seperti jabatan, selalu baca innalillahi wa innalillahi rojiun," ujarnya.

Lebih lanjut, Hamka menganggap tawaran menjadi pendamping Kaesang merupakan tugas yang diberikan oleh partainya melalui Airlangga. Dia menyatakan akan loyal kepada Partai Golkar. "Saya bilang 'perintah tetap saya jalankan'," tuturnya menirukan perbincangannya dengan Airlangga.

Tak sampai di situ, Hamka juga menanggapi tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menyebut pencalonannya hanya sekadar cek ombak. Dia mengaku hirau dengan penilaian PDIP tersebut. "Enggak ada masalah. Tanyakan sama yang buat tuduhan dong," ucapnya.

Hamka juga memperkenalkan jargon yang akan digunakan jika nanti dirinya menjadi pendamping Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jakarta. Dia menyebut jargon tersebut merupakan usul Airlangga Hartarto. "Ka'bah, Kaesang-Babah," katanya.

ADIL AL HASAN | SAVERO

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka mengaku kaget usai dirinya diminta Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi bakal calon wakil gubernur Jakarta mendampingi Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Usai Airlangga mengumumkan namanya dijagokan maju di Pilgub Jakarta pada Kamis kemarin, Jusuf mengaku tak bisa tidur hingga sering keluar-masuk kamar mandi.

Saat ditemui di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu siang, 13 Juli 2024, Jusuf bercerita dirinya masih tak menyangka akan disebut oleh Airlangga untuk menjadi wakil gubernur. Dia mengatakan malam hari usai diumumkan di Markas Partai Golkar di Palmerah, Jakarta Barat, dirinya beser.

Selain tidur tak pulas, Jusuf menyebut Kamis malam itu, dirinya buang air kecil bisa hingga enam kali dan air besar tiga kali. “Gak bisa tidur, dari kemarin buang-buang air. Kemarin syok waktu di Golkar kemarin,” kata Jusuf, Sabtu, 13 Juli 2024.

Jusuf mengaku Airlangga sengaja memerintahkan dirinya maju di Pilgub Jakarta karena memiliki elektabilitas yang bisa membantu Kaesang. Airlangga, kata Jusuf, menyebut tak ada figur lain selain dirinya. “Pak Jusuf, bantu dengan elektabilitas dan popularitas Pak Jusuf. Cukup kok, tidak ada figur lain, tidak ada yang nendang,” kata dia.

Pertimbangan Airlangga itu, kata Jusuf, bukan tanpa perhitungan. Dia menyebut survei internal dari enam konsultan yang dipakai Partai Golkar, nama Jusuf konsisten muncul di setiap survei. Konsistensi itulah yang disebut Jusuf menjadi alasan dirinya bisa membantu elektabilitas pasangan Kaesang-Jusuf. “Nama elu dari enam konsultan Golkar sering muncul, setiap konsultan ada (nama Jusuf),” kata Jusuf menirukan ucapan Airlangga kepada dirinya.

Sementara itu, kepada awak media usai bertemu dengan Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud Md, pada Sabtu pagi, Jusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta jabatan kepada Partai Golkar.

"Saya tidak pernah meminta jabatan," kata Jusuf Hamka saat ditemui di kediaman eks Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Juli 2024.

Hamka mengungkap bahwa dirinya mengucap innalillahi wa innalillahi rojiun sebagai cara untuk merespons tawaran Partai Golkar itu. "Sebagai muslim, saya diajarkan, setiap datang masalah atau hal yang senang, seperti jabatan, selalu baca innalillahi wa innalillahi rojiun," ujarnya.

Lebih lanjut, Hamka menganggap tawaran menjadi pendamping Kaesang merupakan tugas yang diberikan oleh partainya melalui Airlangga. Dia menyatakan akan loyal kepada Partai Golkar. "Saya bilang 'perintah tetap saya jalankan'," tuturnya menirukan perbincangannya dengan Airlangga.

Tak sampai di situ, Hamka juga menanggapi tudingan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menyebut pencalonannya hanya sekadar cek ombak. Dia mengaku hirau dengan penilaian PDIP tersebut. "Enggak ada masalah. Tanyakan sama yang buat tuduhan dong," ucapnya.

Hamka juga memperkenalkan jargon yang akan digunakan jika nanti dirinya menjadi pendamping Kaesang Pangarep dalam Pilgub Jakarta. Dia menyebut jargon tersebut merupakan usul Airlangga Hartarto. "Ka'bah, Kaesang-Babah," katanya.

ADIL AL HASAN | SAVERO

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan ini mencakup berbagai insentif dan kemudahan dalam perizinan usaha bagi para investor di IKN.

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan peraturan ini tersedia di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara mulai Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan mandat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

Menurut Pasal 9, investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan masa berlaku hingga 95 tahun, yang dapat diperpanjang hingga dua siklus. Ini berarti investor memiliki hak untuk mengelola tanah milik negara di IKN hingga 190 tahun.

Apa itu HGU?

Hak Guna Usaha (HGU) adalah hak yang diberikan kepada individu atau badan usaha untuk mengelola tanah yang dikuasai oleh pemerintah. Pengelolaan lahan ini harus dimanfaatkan untuk usaha di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan.

Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Pemberian HGU dilakukan oleh pemerintah dan tidak sembarangan.

Selain diatur dalam UUPA Nomor 5/1960, dasar hukum HGU juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Hak Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

PP ini mencantumkan berbagai aturan yang berlaku bagi pemegang HGU, termasuk ketentuan tentang siapa yang berhak menerima hak guna usaha dan jenis tanah yang dapat diberikan hak tersebut.

Persyaratan HGU

Dilansir dari apis.atrbpn.go.id, dalam proses pengajuannya, terdapat sejumlah dokumen sebagai persyaratan administrasi, meliputi:

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak

5. Proposal rencana penggunaan dan pemanfaatan tanah

6. Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Pelaku Usaha mengajukan berkas permohonan bermaterai

- Pelaku Usaha menemui information desk yaitu memberikan informasi mengenai persyaratan izin dan non izin

- Diterima oleh front office dengan memeriksa dan meneliti berkas kelengkapan sesuai checklist, membantu pendaftaran online, berkas yang diajukan akan dikembalikan kepada pemohon jika tidak lengkap

- Berkas yang lengkap kemudian diserahkan ke back office yang bertugas untuk meneliti berkas kelengkapan dan memproses penerbitan perizinan dan non perizinan

- Berkas di serahkan kepada Kepala Seksi untuk di verifikasi, validasi dan paraf untuk diproses perizinan dan non perizinan

- Bila perlu peninjauan lapangan, maka tim teknis akan melakukan proses teknis terhadap permohonan dengan melakukan peninjauan lapangan

- Setelah tim teknis melakukan peninjauan lapangan, maka berkas di paraf atau validasi kembali oleh Kepala Seksi

- Selanjutnya, berkas di serahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan

- Berkas diserahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - ---- Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendapat paraf pengajuan tanda tangan perizinan dan non perizinan

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara menandatangani Perizinan dan Non Perizinan

- Berkas Perizinan dan Non Perizinan yang sudah di tanda tangani diberikan penomoran oleh front office

- Penyerahan Perizinan dan non perizinan diserahkan melalui loket front office kepada pelaku usaha

Apakah pengajuan Hak Guna Lahan gratis?

Biasanya, pihak yang mengajukan HGU akan dikenakan biaya administrasi sesuai ketentuan di instansi terkait. Selain biaya administrasi, ada juga biaya lain seperti biaya survei atau pemeriksaan lapangan. Namun, beberapa instansi tidak memungut biaya untuk pengajuan HGU.

Contohnya adalah pengajuan HGU untuk membuka perkebunan baru di Sulawesi Utara, seperti yang disebutkan dalam laman resmi mereka. Oleh karena itu, penting untuk memahami seluruh proses dan biaya yang terlibat sebelum mengajukan HGU, agar dapat mengantisipasi pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh izin tersebut.

SUKMA KANTHI NURANI | SYARISA KUSUMA RAHMANDA

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu ATM merupakan salah satu alat penting untuk melakukan transaksi perbankan. Namun, kehilangan kartu ATM atau mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara memblokir kartu ATM dengan cepat dan aman.

Saat ini, banyak bank yang menyediakan layanan pemblokiran kartu ATM melalui mobile banking. Cara ini terbilang mudah dan praktis, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memblokir kartu ATM lewat mobile banking:

BRI

1. Buka aplikasi BRImo.

2. Masuk ke akun BRImo Anda dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.

3. Pada halaman utama, pilih menu "Rekening Lain".

4. Pilih rekening kartu BRI yang ingin Anda blokir.

5. Klik menu "Status Kartu".

6. Pilih "Disable" untuk memblokir kartu ATM BRI Anda.

7. Masukkan PIN BRImo Anda untuk verifikasi.

8. Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa pemblokiran kartu ATM BRI berhasil dilakukan.

BCA

1. Buka aplikasi m-BCA.

2. Masuk ke akun m-BCA Anda dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.

3. Pada halaman utama, pilih menu "Akun Saya".

4. Pilih menu "Kartu".

5. Pilih menu "Kartu Terblokir".

6. Pilih tab "Kartu ATM".

7. Pilih kartu ATM BCA yang ingin Anda blokir.

8. Pastikan informasi kartu yang ditampilkan sudah benar.

9. Masukkan PIN m-BCA Anda untuk verifikasi.

10. Tekan tombol "Blokir".

11. Tunggu notifikasi bahwa kartu ATM BCA Anda telah berhasil diblokir.

BNI

Untuk saat ini BNI Mobile Banking tidak menyediakan fitur untuk memblokir kartu ATM secara langsung. Jika Anda ingin memblokir kartu ATM BNI Anda, Anda dapat menggunakan cara-cara berikut:

Melalui Call Center BNI

- Hubungi Call Center BNI di nomor 1500461.

- Siapkan nomor kartu ATM BNI yang ingin diblokir dan data diri Anda untuk verifikasi.

- Ikuti petunjuk dari petugas Call Center untuk memblokir kartu ATM Anda.

Melalui ATM BNI

1. Datanglah ke ATM BNI terdekat.

2. Masukkan kartu ATM BNI Anda.

3. Pilih menu "Transaksi Lainnya" atau "Layanan Lainnya".

4. Pilih menu "Ganti PIN/Blokir Kartu" atau "Blokir Kartu".

5. Ikuti petunjuk pada layar untuk memblokir kartu ATM Anda.

Melalui Kantor Cabang BNI

- Datanglah ke Kantor Cabang BNI terdekat.

- Bawalah kartu ATM BNI Anda, buku tabungan, dan identitas diri Anda.

- Temui petugas Customer Service dan jelaskan bahwa Anda ingin memblokir kartu ATM Anda.

- Petugas Customer Service akan membantu Anda memblokir kartu ATM Anda.

BANK MANDIRI

1. Buka aplikasi Livin' by Mandiri.

2. Masuk ke akun Livin' by Mandiri Anda menggunakan username dan password yang telah Anda daftarkan.

3. Pada halaman beranda, pilih menu "Pengaturan".

4. Pilih menu "Kartu Debit & Kartu Kredit".

5. Pilih kartu debit atau kartu kredit yang ingin Anda blokir.

6. Pilih "Blokir Sementara".

7. Periksa kembali informasi kartu untuk memastikan sudah benar.

8. Ketuk tombol "Blokir Kartu".

9. Tunggu notifikasi bahwa kartu ATM Mandiri Anda telah berhasil diblokir sementara.

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu ATM merupakan salah satu alat penting untuk melakukan transaksi perbankan. Namun, kehilangan kartu ATM atau mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian yang besar. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara memblokir kartu ATM dengan cepat dan aman.

Saat ini, banyak bank yang menyediakan layanan pemblokiran kartu ATM melalui mobile banking. Cara ini terbilang mudah dan praktis, karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja menggunakan smartphone. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk memblokir kartu ATM lewat mobile banking:

BRI

1. Buka aplikasi BRImo.

2. Masuk ke akun BRImo Anda dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.

3. Pada halaman utama, pilih menu "Rekening Lain".

4. Pilih rekening kartu BRI yang ingin Anda blokir.

5. Klik menu "Status Kartu".

6. Pilih "Disable" untuk memblokir kartu ATM BRI Anda.

7. Masukkan PIN BRImo Anda untuk verifikasi.

8. Tunggu hingga muncul notifikasi bahwa pemblokiran kartu ATM BRI berhasil dilakukan.

BCA

1. Buka aplikasi m-BCA.

2. Masuk ke akun m-BCA Anda dengan menggunakan username dan password yang telah didaftarkan.

3. Pada halaman utama, pilih menu "Akun Saya".

4. Pilih menu "Kartu".

5. Pilih menu "Kartu Terblokir".

6. Pilih tab "Kartu ATM".

7. Pilih kartu ATM BCA yang ingin Anda blokir.

8. Pastikan informasi kartu yang ditampilkan sudah benar.

9. Masukkan PIN m-BCA Anda untuk verifikasi.

10. Tekan tombol "Blokir".

11. Tunggu notifikasi bahwa kartu ATM BCA Anda telah berhasil diblokir.

BNI

Untuk saat ini BNI Mobile Banking tidak menyediakan fitur untuk memblokir kartu ATM secara langsung. Jika Anda ingin memblokir kartu ATM BNI Anda, Anda dapat menggunakan cara-cara berikut:

Melalui Call Center BNI

- Hubungi Call Center BNI di nomor 1500461.

- Siapkan nomor kartu ATM BNI yang ingin diblokir dan data diri Anda untuk verifikasi.

- Ikuti petunjuk dari petugas Call Center untuk memblokir kartu ATM Anda.

Melalui ATM BNI

1. Datanglah ke ATM BNI terdekat.

2. Masukkan kartu ATM BNI Anda.

3. Pilih menu "Transaksi Lainnya" atau "Layanan Lainnya".

4. Pilih menu "Ganti PIN/Blokir Kartu" atau "Blokir Kartu".

5. Ikuti petunjuk pada layar untuk memblokir kartu ATM Anda.

Melalui Kantor Cabang BNI

- Datanglah ke Kantor Cabang BNI terdekat.

- Bawalah kartu ATM BNI Anda, buku tabungan, dan identitas diri Anda.

- Temui petugas Customer Service dan jelaskan bahwa Anda ingin memblokir kartu ATM Anda.

- Petugas Customer Service akan membantu Anda memblokir kartu ATM Anda.

BANK MANDIRI

1. Buka aplikasi Livin' by Mandiri.

2. Masuk ke akun Livin' by Mandiri Anda menggunakan username dan password yang telah Anda daftarkan.

3. Pada halaman beranda, pilih menu "Pengaturan".

4. Pilih menu "Kartu Debit & Kartu Kredit".

5. Pilih kartu debit atau kartu kredit yang ingin Anda blokir.

6. Pilih "Blokir Sementara".

7. Periksa kembali informasi kartu untuk memastikan sudah benar.

8. Ketuk tombol "Blokir Kartu".

9. Tunggu notifikasi bahwa kartu ATM Mandiri Anda telah berhasil diblokir sementara.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Delta Dunia Makmur Tbk (DOID) resmi mengakuisisi Atlantic Carbon Group Inc (ACG) senilai US$ 122,4 juta atau Rp 2 triliun. Pembelian melalui American Anthracite SPV I, LLC, perusahaan di bawah PT Bukit Makmur International ini memastikan kepemilikan atas empat tambang antrasit berkadar tinggi atau Ultra-High-Grade/UHG di Pennsylvania, Amerika Serikat.

“Perusahaan ini membeli bisnis kontraktor penambangan batu bara Downer di Australia senilai AUD$ 139 juta (US$ 92,63 juta) pada tahun 2021 dan kini telah berekspansi ke pasar AS dan menambang batu bara antrasit, yang digunakan untuk membuat baja,” kata Direktur DOID Iwan Salim seperti dikutip Reuters pada 2 Juni 2024.

Usai mengakuisisi ini, Delta Dunia tercatat sebagai pemain sentral di pasar global antrasit untuk produksi baja rendah karbon atau low carbon steel. Pada 2021, perusahaan ini juga telah membeli bisnis kontraktor penambangan batu bara Downer di Australia senilai US$92,63 juta.

Selain itu, Iwan Salim mengatakan perusahaanya akan memanfaatkan momentum ini karena ada peluang positif ke depan. Dia menyebut Delta Dunia telah mendapat banyak dukungan atas akuisisi ini. “Kami mendapat banyak dukungan dari para bankir kami jika peluang pertumbuhannya tepat,” kata dia. Langkah perusahannya ini disebut terjadi ketika banyak lembaga keuangan besar enggan memberikan pinjaman kepada perusahaan bahan bakar fosil karena berdampak terhadap perubahan iklim.

Sementara itu, Iwan Salim tidak merinci target akuisisi, jadwal atau rencana belanjanya. Diketahui transaksi Delta terkini dan rencana pertumbuhannya didukung oleh posisi kas sebesar US$ 322 juta per akhir Juni dan fasilitas pinjaman sindikasi senilai US$750 juta dengan PT Bank BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Meski demikian, Iwan Salim mengatakan Delta Dunia telah mendapat dukungan dari beberapa bank syariah, pemegang obligasi Indonesia dan Amerika Serikat pada tahun lalu. Dukungan ini disebut lantaran rekam jejak Delta Dunia.

REUTERS

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia membagikan pengalaman dinasnya di IKN pada Kamis-Jumat, 11-12 Juli 2024 melalui media sosial.

“Dua hari ini saya di kediaman rumah menteri di IKN, melakukan berbagai korodinasi di antaranya berkaitan kesiapan ART (autonomous rail transit/kereta otonom),” kata Budi Karya dalam video yang ia unggah di Instagram resmi @budikaryas, Jumat, 12 Juli 2024.

Budi Karya juga meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan jalan yang bakal digunakan kereta otonom. Budi Karya juga meninjau Sumbu Barat, Sumbu Timur. “Apa yang kita lakukan adalah teknologi baru,” kata Budi Karya. “Insyaallah, kita sama-sama menyaksikan atau dapat menggunakan ART pada Agustus,” tambahnya.

Kereta otonom merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai. Pengoperasian kereta otonom dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor. Budi Karya pun mengklaim kendaraan ini mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energo fosil.

Mengutip keterangan pers Kementerian Perhubungan kereta otonom dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024. Kereta yang dikirim dari Cina itu berupa satu trainset yang terdiri dari tiga kereta. Begitu tiba di IKN, kata Budi Karya, kereta otonom akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Setelah itu, dilakukan persiapan dan pelaksanaan pengusian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan proof of concept (POC) pada Agustus 2024. Sementara itu, rencana showcase atau unjuk kerja dijadwalkan pada Oktober hingga Desember 2024.

“Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana dan kereta otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam mengembangkan transportasi cerdas,” ujar Budi Karya.

TEMPO.CO, Jakarta -Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Ia membagikan pengalaman dinasnya di IKN pada Kamis-Jumat, 11-12 Juli 2024 melalui media sosial.

“Dua hari ini saya di kediaman rumah menteri di IKN, melakukan berbagai korodinasi di antaranya berkaitan kesiapan ART (autonomous rail transit/kereta otonom),” kata Budi Karya dalam video yang ia unggah di Instagram resmi @budikaryas, Jumat, 12 Juli 2024.

Budi Karya juga meninjau langsung ke lapangan untuk memastikan kesiapan jalan yang bakal digunakan kereta otonom. Budi Karya juga meninjau Sumbu Barat, Sumbu Timur. “Apa yang kita lakukan adalah teknologi baru,” kata Budi Karya. “Insyaallah, kita sama-sama menyaksikan atau dapat menggunakan ART pada Agustus,” tambahnya.

Kereta otonom merupakan kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai. Pengoperasian kereta otonom dipandu melalui pembacaan marka jalan melalui sensor. Budi Karya pun mengklaim kendaraan ini mampu mengurangi emisi gas rumah kaca dan pemakaian energo fosil.

Mengutip keterangan pers Kementerian Perhubungan kereta otonom dijadwalkan tiba di IKN pada akhir Juli 2024. Kereta yang dikirim dari Cina itu berupa satu trainset yang terdiri dari tiga kereta. Begitu tiba di IKN, kata Budi Karya, kereta otonom akan dirakit dan mulai diuji coba secara internal. Setelah itu, dilakukan persiapan dan pelaksanaan pengusian bersama, dilanjutkan dengan pelaksanaan proof of concept (POC) pada Agustus 2024. Sementara itu, rencana showcase atau unjuk kerja dijadwalkan pada Oktober hingga Desember 2024.

“Semoga jadwal ini dapat terealisasi sesuai rencana dan kereta otonom di IKN benar-benar bisa menginspirasi kota-kota lain di Indonesia dalam mengembangkan transportasi cerdas,” ujar Budi Karya.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2024 mengenai percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Peraturan ini mencakup insentif dan kemudahan dalam fasilitas perizinan usaha bagi para investor IKN.

Jokowi menandatangani Perpres tersebut pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan peraturan ini dapat diakses melalui situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara mulai Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini bertujuan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," tulis pasal 3. Pasal selanjutnya menyebut untuk mengebut pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara bisa menarik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Obral HGU hingga 190 tahun

Pasal 9 menyebutkan bahwa investor IKN diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan masa berlaku hingga 95 tahun, yang dapat diperpanjang hingga dua siklus. Ini berarti, investor memiliki hak untuk mengelola tanah yang dimiliki langsung oleh negara di IKN hingga 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, Hak Guna Bangunan (HGB) diberikan untuk jangka waktu maksimal 80 tahun dalam satu siklus pertama. Setelah itu, hak ini dapat diperpanjang untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu maksimal 80 tahun, sesuai dengan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kemudian, pada ayat 2 (c) disebutkan bahwa hak pakai diberikan untuk jangka waktu maksimal 80 tahun dalam satu siklus pertama dan dapat diperpanjang untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu maksimal 80 tahun, berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Dalam ayat 4 juga disebutkan, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan: (a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; (b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; (c) syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; (e) tanah tidak terindikasi terlantar.

Otorita gelar rapat PUPR

Otorita IKN mengadakan pertemuan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Jumat, 12 Juli 2024. Pertemuan ini berlangsung sehari setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN.

Rapat tersebut dihadiri oleh beberapa pejabat penting, termasuk Menteri PUPR yang juga merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN, Raja Juli Antoni, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono, serta Sekretaris Otorita IKN.

Pertemuan tersebut berlangsung selama sekitar tiga jam, dimulai setelah jam salat Jumat dan istirahat makan siang. Basuki terlihat memasuki gedung Kementerian PUPR sekitar pukul 12.30, namun tidak memberikan kesempatan untuk wawancara doorstop kepada wartawan.

Akan tetapi, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos membantah pertemuan tersebut membahas Perpres 75. Ketika keluar dari kantor PUPR sekitar 16.13, Jaka mengaku pertemuan itu hanya pertemuan biasa. "Tadi kami cuma ngobrol-ngobrol. Karena beliau (Basuki) kan baru (di Otorita IKN)" kata Jaka, Jumat, 12 Juli 2024.

Kemudian Jaka mengatakan, pertemuan dilakukan untuk mempersiapkan hal yang akan dilakukan pihak depan. Ia tidak merinci sesuatu yang akan dikerjakan itu. Sesaat kemudian, Jaka meninggalkan Kementerian PUPR. Sementara, Basuki belum terlihat lagi.

SUKMA KANTHI NURANI | DANIEL A. FAJRI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jambi - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan atau Zulhas melepas ekspor produk pinang dari Provinsi Jambi ke Arab Saudi dan Bangladesh.

"Ekspor komoditas pinang di Kumpeh, Muaro Jambi, daerah ini dikenal sebagai salah satu sentra produksi pinang terbesar di Jambi. Untuk itu, saya ingin memastikan bahwa komoditas andalan ini bisa bersaing di pasar internasional," kata Zulhas, di Jambi, Sabtu, 13 Juli 2024.

Mendag Zulhas menyampaikan, Indonesia merupakan eksportir pinang nomor satu di dunia yang memasok 35 persen kebutuhan pinang dunia. Indonesia harus menjaga dan memperkuat posisi ini.

Kementerian Perdagangan berkomitmen untuk terus mendukung ekspor nasional, termasuk produk pinang. Hal ini dilakukan melalui pembukaan akses pasar di luar negeri, pendampingan untuk para eksportir, dan fasilitas promosi.

Zulhas mengimbau agar eksportir dapat memanfaatkan program Kementerian Perdagangan ini. Mendag berharap pelepasan ekspor ini dapat menjadi momentum untuk mendorong perluasan akses pasar ekspor bagi produk-produk Indonesia, sekaligus menjadi penggerak roda ekonomi nasional dan daerah.

Zulhas juga menjelaskan terkait harga pinang yang saat ini mengalami penurunan dipengaruhi dari negara tujuan ekspor yang juga mempunyai produk yang sama.

“Kami sudah berupaya keras dalam memperjuangkan harganya bisa naik. Bahkan saya sudah coba bertemu menteri India, dan Menteri Perdagangan India, lima kali ke India. India ini pasar paling besar, harga kita di patok oleh mereka, kendalanya karena mereka punya produk dalam negeri, tapi tugas kami tetap berupaya melakukan diplomasi perdagangan,” kata Zulhas.

Sejauh ini, kata dia, pemerintah fokus membantu para petani untuk mengembangkan komoditas yang menjadi basis keunggulan Indonesia, terutama di Jambi.

“Oleh karena itu memang kita harus mengembangkan yang menjadi basis keunggulan kita, contohnya cokelat, kopi, lada, cengkeh, pinang, kayu manis, ini harus menjadi fokus kita,” katanya pula.

Direktur Utama PT Best Star Indonesia Andika Sakali, perusahaan eksportir pinang, menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di salah satu gudang produksi PT Best Star Indonesia.

Menurutnya, ekspor tidak saja bidang bisnis jual beli, namun lebih dari pada itu, nilai dan tanggung jawab untuk saling menyejahterakan di antara semua pihak, para petani.

"Pada 2024 ini semenjak Januari hingga Juli tercatat kita sudah mengekspor 168 kontainer lebih dari 4.000 ton komoditas pinang ke berbagai negara yang kita tuju," kata Andika.

ANTARA