TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengklaim rencana pembentukan Holding BUMN Karya telah melalui proses peninjauan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Saat ini, dia mengaku tengah menunggu peninjauan lebih lanjut oleh Menteri Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono.

"Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, sudah di-review oleh Menteri Keuangan. Kita menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," kata Erick Thohir, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Ketika ditanya kapan peninjauan di Kementerian PUPR itu akan rampung, Erick belum bisa memastikan. “Makin cepat, makin baik,” kata dia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu mengungkit perusahaan-perusahaan pelat merah yang juga harus segera ditutup bila memang sakit.

Erick Thohir sebelumnya mengatakan akan menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya atau perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur menjadi tiga perusahaan. Tujuh perusahaan konstruksi tersebut adalah Hutama Karya, Waskita, PP, Wijaya Karya, Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya.

"Kita dalam proses menggabungkan dari tujuh menjadi tiga perusahaan karya," kata Erick di Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024.

Erick mengatakan, penggabungan ketujuh perusahaan ini merupakan bentuk perbaikan tata kelola BUMN Karya. Saat ini, Kementerian BUMN sudah mulai melakukan klasifikasi dan pengelompokan agar bisa fokus pada tugas masing-masing.

Lebih lanjut, Erick memaparkan bahwa Brantas Abipraya, Adhi Karya dan Nindya Karya akan bergabung dengan fokus pada proyek pembangunan air, rel dan konteks lainnya. Hutama Karya dan Waskita akan disatukan untukmengerjakan proyek jalan tol, non-tol, bangunan dan residential comercial.

"Wika (Wijaya Karya) dan PP tidak masuk ke tolroad, tapi fokus ke seaport dan airport. Tapi tetap ke residential karena masuk ke aset yang tertinggal sebelumnya," ujar Erick.

Erick mengatakan, PP akan menjadi holdingatau induk perusahaan untuk penggabungan bersama Wijaya Karya. Menurut Erick, Kementerian BUMN akan terus mendorong konsolidasi agar korporasi negara tersebut memiliki spesialisasi dan keahlian. Proses ini juga akan membuat kinerja BUMN menjadi lebih efisien.

TEMPO.CO, Jakarta - Mata uang rupiah kembali menguat dalam penutupan perdagangan hari ini Jumat, 12 Juli 2024. Nilai tukar rupiah menguat 58 poin menjadi Rp 16.136 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.194

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan greenback terpukul oleh data Indeks Harga Konsumen (CPI) yang lebih lemah dari perkiraan. "Ini menunjukkan inflasi sedikit lebih tenang dari perkiraan bulan Juni. Angka tersebut meningkatkan spekulasi bahwa Federal Reserve akan lebih percaya diri untuk mulai memangkas suku bunga," kata Ibrahim dalam analisis rutinnya pada Jumat.

Dia menjelaskan, para pedagang lebih bergairah dalam memperkirakan kemungkinan penurunan suku bunga The Fed pada bulan September. Peluangnya meningkat menjadi 83,4 persen dibandingkan dengan peluang pekan lalu yakni 64,7 persen, menurut CME Fedwatch.

Dari dalam negeri, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tetap tumbuh 5,2 persen hingga akhir tahun. Hal ini sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi di anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebesar 5,2 persen. Meskipun, ekonomi global saat ini masih stagnan dan berbagai lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 di bawah target.

Dana Moneter Internasional atau IMF bahkan memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 hanya sebesar 5 persen. Demikian juga Bank Dunia atau World Bank yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya 5 persen. Bank Indonesia juga menganggap pertumbuhan ekonomi 2024 hanya sebesar 5,1 persen.

"Potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 5,2 persen sampai akhir tahun itu akan ditopang oleh geliat ekspor dan investasi di Indonesia," kata Ibrahim.

Kinerja ekspor bulan Juni yang akan dirilis pada 15 Juli mendatang, diprediksi akan cukup bagus, sehingga akan menunjukkan lagi pemulihan ekspor. Sedangkan untuk investasi, terlihat dengan berjalannya proyek-proyek infrastruktur pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional atau PSN.

Di sisi lain, konsumsi masyarakat juga berpotensi kembali menggeliat pada paruh kedua tahun ini. Hal ini ditopang oleh dukungan belanja pemerintah yang akan naik 2,6 persen sampai akhir tahun dari pagu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan belanja negara akan membengkak menjadi sebesar Rp 3.412,2 triliun tahun ini atau 102,6 persen dari target dalam APBN 2024 yang sebesar Rp 3.325,1 triliun. Per semester I 2024, realisasi belanja negara sudah Rp 1.398 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan panen kopi bersama para petani di Desa Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung, pada Jumat, 12 Juli 2024. Kepala negara mendorong pentingnya meningkatkan produktivitas kopi Indonesia.

Indonesia memiliki 1,2 juta hektar kopi, baik robusta maupun arabika di seluruh Tanah Air. Lampung Barat punya lahan terbesar 60 ribu hektar dengan 90 persennya adalah jenis robusta.

Jokowi, dalam keterangan video, tidak merinci berapa ton yang dipanen oleh petani di Desa Kembahang hari ini. Namun Presiden menyoroti angka produksi per hektar kopi pada angka satu hingga dua ton.

Eks Gubernur DKI Jakarta ini meminta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman agar memberi perhatian pada komoditas kopi. Jokowi mendorong produktivitas per hektar harus terus naik. Sebab produksi kopi di luar negeri bisa mencapai 8 hingga 9 ton per hektarenya.

“Harga kopi ini juga terus naik, walau kadang turun. Volumenya untuk permintaan ekspor naik terus,” kata Presiden, tanpa merinci harga kopi yang dia maksud.

Jokowi mengatakan produktivitas kopi bisa naik kalau ada perawatan dan pupu yang baik hingga jarak tanam yang mungkin lebih rapat. “Dan kalau produktivitas per hektare naik, kesejahteraan petani kopi akan menjadi lebih baik," tutur Presiden.

Wali Kota Solo 2005-2012 ini juga mendorong hilirisasi produk pertanian, termasuk kopi. Kata Jokowi, ini mencakup kemasan yang baik dan siap ekspor, bukan hanya menjual dalam bentuk bahan mentah. "Semua komoditas pertanian harus masuk kepada industrialisasi, masuk kepada hilirisasi."

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, produksi kopi Indonesia mencapai 794,8 ribu ton pada 2022. Belum ada data kekinian yang tersedia produksi kopi Indonesia di situs yang sama.

Sumatera Selatan menjadi produsen kopi terbesar pada 2022, dengan 212,4 ribu ton atau 26,72 persen dari total produksi nasional. Tempo belum bisa menemukan data terkini rata-rata harga kopi nasional baik robusta maupun arabica.

Sebelum panen kopi, Hari ini Jokowi melanjutkan kunjungan ke Provinsi Lampung dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Alimuddin Umar, Kabupaten Lampung Barat. Kemudian Jokowi akan kembali ke Stadion Bumi Sekala Bekhak guna lepas landas menuju Kabupaten Tanggamus.

Di Kabupaten Tanggamus, Presiden akan mengecek harga bahan pokok di Pasar Kota Agung dan meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Batin Mangunang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Penjabat Gubernur Lampung Samsudin, dan Bupati Lampung Barat Nukman turut mendampingi Jokowi dalam kunjungan kerja hari ini.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Adhi Karya (Persero) Tbk. baru saja mendapatkan fasilitas kredit senilai Rp 1,35 triliun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kredit tersebut diberikan untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur strategis yang sedang dikerjakan oleh Adhi Karya. Penandatanganan perjanjian telah dilaksanakan di Kantor Pusat Adhi Karya di Jakarta.

Corporate Secretary ADHI, Rozi Sparta, mengatakan pelaksanaan kerja sama ini memperkuat struktur keuangan perusahaan untuk memastikan kelancaran operasional berbagai proyek strategis yang sedang dikerjakan.

"Pendanaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis perusahaan," kata Rozi dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia pada Kamis, 11 Juli 2024.

Selain itu, kata Rozi, kerja sama ini juga memberikan sinyal yang baik karena ADHI. Pasalnya, perseroan masih dipercaya oleh Bank Mandiri dalam mendapatkan fasilitas pendanaan di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan sentimen terhadap industri konstruksi yang kurang baik.

Menurut dia, hal ini membuktikan bahwa emiten berkode saham ADHI tersebut menjadi mitra yang dapat dipercaya melalui performa bisnis yang baik. "Dengan tetap terus berkomitmen untuk memenuhi segala kewajiban yang ada kepada seluruh pemangku kepentingan."

Dia melanjutkan, ADHI akan terus berupaya untuk mencapai kinerja terbaik dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. "Perseroan juga berkomitmen untuk menjaga transparansi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan," tutur Rozi.

Adhi Karya menjadi salah satu dari 16 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disetujui mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara atau PMN tahun 2025. Adhi Karya mendapatkan suntikan modal sebesar Rp 2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.

ANNISA FEBIOLA | HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Jumat siang, 12 Juli 2024 dimulai dari anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Disusul, presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Selanjutnya, pengusaha jalan tol Mohammad Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, jika putra bungsu Presiden Jokowi ini maju Pilgub Jakarta.

Berikutnya, Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.

Terakhir, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beleid ini diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024. Melalui Pasal 9 Perpres 75, Jokowi mengobral hak guna usaha alias HGU hingga 190 tahun untuk investor.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite....

<!--more-->

1. Daftar Mobil dan Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melaksanakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita berharap pada 17 Agustus sudah bisa dimulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi (BBM) bisa kita kurangi,” kata Luhut melalui unggahan video di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Hashim Sebut Prabowo Naikkan Rasio Utang hingga 50 Persen dari PDB, Ini Reaksi Dasco sampai Airlangga

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50 persen, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) naik hingga 50 persen.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024. “Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim, sambil menunjuk pada “pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk”.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang....

<!--more-->

3. Babah Alun, Bos Jalan Tol yang Dicalonkan Golkar Mendampingi Kaesang dalam Pilkada Jakarta

Pengusaha jalan tol Mohammad Jusuf Hamka atau Babah Alun disodorkan oleh Partai Golkar sebagai bakal calon wakil gubernur pada Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaesang Pangarep, jika putra bungsu Presiden Jokowi ini maju Pilgub Jakarta.

"Untuk mendukung Kaesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun," kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Airlangga mengumumkan Jusuf Hamka sebagai calon pendamping Kaesang saat Ketum PSI itu datang ke markas Golkar. Airlangga mengatakan Kaesang membutuhkan wakil yang paham infrastruktur untuk mengatasi macet Jakarta jika ia maju Pilkada Jakarta.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Bahlil Yakin Bandara IKN Siap Digunakan Sebelum 17 Agustus: Kita Akan Mendarat di Sana

Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia optimisits bandara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara siap beroperasi sebelum tanggal 17 Agustus 2024.

“Kita akan upacara pada tanggal 17 Agustus di IKN dan sekarang untuk bandaranya akan jadi sebelum tanggal 17 Agustus, kita akan mendarat di sana,” kata Bahlil di Sumedang, Kamis, 11 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Bahlil menyebutkan bandara itu bakal menjadi salah satu fasilitas bagi para tamu yang akan mengikuti kegiatan upacara di IKN. Saat ini pemerintah terus berupaya untuk memastikan seluruh proyek infrastruktur di IKN berjalan sesuai jadwal termasuk jalan tol sebagai akses IKN dapat dimanfaatkan untuk perayaan HUT Kemerdekaan RI.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN....

<!--more-->

5. Jokowi Teken Perpres 75 tentang Percepatan Pembangunan IKN, Obral HGU hingga 190 Tahun

Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beleid ini diteken oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024. Melalui Pasal 9 Perpres 75, Jokowi mengobral hak guna usaha alias HGU hingga 190 tahun untuk investor.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan pembeerian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Beleid ini diteken oleh Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024. Melalui Pasal 9 Perpres 75, Jokowi mengobral hak guna usaha alias HGU hingga 190 tahun untuk investor.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan pembeerian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

Kemudian, pada ayat 2 (c) disebutkan, hak papaki untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Dalam ayat 4 juga disebutkan, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan: (a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; (b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; (c) syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; (e) tanah tidak terindikasi terlantar.

Selain mengatur HGU dan HGB, Perpres 75 juga mengatur pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Fasilitas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

"Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi ayat 2.

TEMPO.CO, Jakarta - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat menguat di akhir perdagangan sesi pertama hari ini Jumat, 12 Juli 2024. Sesi pertama IHSG hari ini ditutup di level 7.335,3 atau naik 0,47 persen.

Per akhir sesi pertama perdagangan hari ini, sebanyak 295 saham terpantau menguat. Sementara 251 saham melemah dan 291 saham lainnya stagnan. "Nilai transaksi mencapai Rp 6,5 triliun, frekuensi trading sebanyak 610.751 kali dan volume trading sebanyak 88,8 juta lot," demikian dikutip dari hasil analisis PT Samuel Sekuritas Indonesia pada Jumat.

Saham emiten penyedia layanan survei dan pelayanan lain untuk sektor energi PT Atlantis Subsea Indonesia (ATLA) paling aktif diperdagangkan selama sesi pertama hari ini. Frekuensi transaksinya mencapai 53.001 kali, disusul oleh emiten GUNA dengan frekuensi transaksi 35.373 kali, serta BBRI 26.831 kali.

Dari segi volume, saham ATLA juga menjadi saham yang paling banyak diperdagangkan selama sesi pertama hari ini, mencapai 15,5 juta lot. Disusul oleh emiten DOOH dengan volume transaksi 3,6 juta lot, dan WIKA 2,5 juta lot.

Indeks sektor energi (IDXPROPERT) menjadi indeks sektoral yang menguat paling tinggi di sesi pertama hari ini, sebesar 2,56 persen. Posisi kedua dipegang oleh indeks sektor infrastruktur (IDXINFRA) yang menguat 1,23 persen dan indeks sektor keuangan (IDXFINANCE) menguat 1,21 persen.

Sementara itu, indeks sektor industri dasar (IDXBASIC) menjadi indeks sektoral yang turun paling dalam di sesi pertama hari ini. Penurunannya tercatat 0,64 persen, disusul indeks sektor industri (IDXINDUST) yang turun 0,6 persen, serta dan indeks sektor teknologi (IDXTECHNO) turun 0,26 persen.

Berikut lima saham yang masuk daftar top gainer sesi pertama hari ini:

FORU menguat 24,9 persen ke Rp 1.555 per saham

BVIC menguat 12 persen ke Rp 84 per saham

LUCK menguat 12 persen ke Rp 56 per saham

LABS menguat 10,8 persen ke Rp 204 per saham

MPRO menguat 9,3 persen ke Rp 1.290 per saham.

Sementara itu, berikut lima saham yang masuk daftar top loser sesi pertama hari ini:

ATLA melemah 28,5 persen ke Rp 50 per saham

ISEA melemah 24,7 persen ke Rp 352 per saham

EMDE melemah 13,2 persen ke Rp 111 per saham

PSAB melemah 8,3 persen ke Rp 175 per saham

NICE melemah 8,3 persen ke Rp 550 per saham

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) kembali menepis tuduhan dugaan mark up atau menaikkan harga impor beras dari Vietnam. Hal ini menanggapi laporan Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan selisih harga 2,2 juta ton beras impor dari Vietnam sebesar Rp 2,7 triliun.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” ucap Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, dalam keterangan pers. Kamis, 11 Juli 2024.

Bulog juga mengutip media Vietnam, CAFEF, untuk mengklarifikasi tuduhan itu. Dalam media itu, Ketua Dewan Direksi dan Direktur Utama Tp oàn Tân Long (TLG), Trng S Bá, menyatakan sejak 2023 sampai sekarang, perusahaannya tidak pernah memenangkan tender langsung apa pun dari Bulog.

TLG memang pernah berencana menawarkan impor 100 ribu ton beras. Namun, perusahaan itu menawar dengan harga US$ 15 per ton lebih tinggi dibanding perusahaan lain. Walhasil, Bá urung memenangkan tender.

“Keterangan dari Tan Long Group ini menjadi klarifikasi atas polemik beras impor yang terjadi,” tulis Bulog dalam keterangan pers itu, Kamis, 11 Juli 2024.

Bila polemik isu ini terus ditiupkan dan berlanjut tanpa fakta yang jelas, Bulog khawatir akan berdampak pada kelancaran pembelian beras Indonesia dari Vietnam hingga akhir 2024. Bahkan, lebih jauh, isu ini berpotensi mempengaruhi hubungan bilateral perdagangan kedua negara.

Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska, mengatakan pihaknya mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024. "Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton," kata Sonya dalam keterangan tertulis, Ahad, 7 Juli 2024.

Impor dilakukan Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. Sampai akhir Juni, lanjut Sonya, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimistis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target yang diberikan oleh pemerintah. "Kami komitmen tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya,” ujar Sonya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hari ini Jumat, 12 Juli 2024 masih akan melanjutkan tren penguatan. "Mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup menguat di rentang Rp 16.140 - Rp 16.230," kata dia dalam analisis rutinnya.

Pada penutupan perdagangan Kamis kemarin, nilai tukar rupiah menguat 46 poin menjadi Rp 16.194 per dolar AS. Pada penutupan perdagangan hari sebelumnya, kurs rupiah terhadap dolar AS tercatat di level Rp 16.240. Merujuk data RTI, rupiah pagi ini dibuka pada level Rp 16.156 per dolar AS.

Ibrahim mengatakan, dolar diperdagangkan dalam kisaran yang ketat pada kamis kemarin, setelah kesaksian awal Ketua The Fed Jerome Powell di hadapan kongres. Powell menandai melemahnya pasar tenaga kerja baru-baru ini sebagai faktor yang semakin penting dalam memutuskan kapan akan mulai memangkas suku bunga.

Dalam kongres itu pula, Powell mengatakan keputusan penurunan suku bunga tidak tepat sampai The Fed lebih meyakini bahwa inflasi telah mendekati target 2 persen. Namun, dia menyatakan peningkatan inflasi bukanlah satu-satunya risiko yang dihadapi bank sentral AS. "Ketua The Fed tersebut dapat dianggap sedang mempersiapkan landasan untuk penurunan suku bunga pada bulan September," kata Ibrahim.

Dari dalam negeri, realisasi subsidi dan kompensasi energi tahun 2024 diperkirakan bakal membengkak. Pembengkakan ini didorong oleh fluktuasi Indonesian Crude Price (ICP), nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume LPG dan listrik bersubsidi.

Pada semester I 2024, realisasi subsidi dan kompensasi energi mencapai Rp 155,7 triliun, sedangkan pada periode yang sama tahun lalu tercatat Rp 161,9 triliun. Meskipun nominalnya menunjukkan penurunan sebesar 3,8 persen, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan angka ini belum termasuk kompensasi yang akan dihitung pada semester II 2024.

Dalam rangka menghindari defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemerintah berencana membatasi BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024, agar jumlah pemakaian BBM subsidi berkurang. Untuk mengatur penyaluran BBM bersubsidi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 2 Tahun 2023, yang menyatakan pembeli BBM bersubsidi harus memiliki surat rekomendasi dari pemerintah daerah, kepala pelabuhan, lurah atau kepala desa.

"Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara. Sedangkan, defisit APBN 2024 diproyeksikan akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan," tutur Ibrahim.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utang terhadap PDB hingga 50%, asalkan pemerintahannya dapat meningkatkan pendapatan pajak, demikian dilaporkan Financial Times mengutip adik sekaligus salah satu penasihat terdekatnya, Hashim Djojohadikusumo.

Hashim mengatakan kepada Financial Times dalam sebuah wawancara di London bahwa Indonesia dapat mempertahankan peringkat kredit layak investasi meskipun rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik hingga 50%.

“Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang,” kata Hashim seperti dikutip Reuters dari artikel tersebut, Kamis, 11 Juli 2024.

“Kami tidak ingin menaikkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim, sambil menunjuk pada “pajak, cukai, royalti dari pertambangan dan bea masuk”.

Namun pernyataan itu dibantah Sufmi Dasco Ahmad. Ketua tim transisi Prabowo itu mengatakan, pemerintahan mendatang akan mempertahankan status quo pada rasio utang terhadap PDB.

Dasco juga mengatakan pemerintahan baru akan menjaga defisit fiskal di bawah batas 3% PDB. “Kebijakan fiskal akan digunakan sebagai alat untuk mendongkrak investasi swasta,” kata Dasco kepada Reuters.

Hal senada juga dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Defisit fiskal di bawah pemerintahan Prabowo akan berada di bawah 3% sementara rasio utang terhadap PDB akan dipertahankan pada sekitar 40%, kata Airlangga Hartarto.

Ia menegaskan bahwa rasio utang pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di bawah 40 persen terhadap PDB dengan batas defisit APBN 2025 yang juga tetap di bawah 3 persen.

“Sekarang kita tidak bicarakan itu. Jadi kita tetap konsentrasi di bawah 40 persen (rasio utang) dancurrent accountdefisitnya 3 persen," kata Airlangga usai konferensi pers Rakernas One Map Policy di Jakarta, Kamis.

Hal itu sebagai tanggapannya atas pernyataan Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran yang juga adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. Ia menyebut adanya rencana untuk meningkatkan rasio utang Indonesia hingga 50 persen dari PDB.

Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pernyataan tersebut hanya sebatas wacana. Menurutnya, belum ada penyesuaian rasio utang dan defisit APBN oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Ya itu kan wacana saja yang dibahas," katanya.

Adapun pada kesempatan lain,Institute for Development of Economics and Finance(Indef) menyarankan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 diatur dalam level moderat.

“Atur defisit di level moderat saja. Kalau mau diubah, nanti di pemerintahan selanjutnya, jangan dikunci hari ini,” kata Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto.

Eko mengatakan perlu adanya politik anggaran yang berkelanjutan untuk meredam risiko utang. Dia sepakat dengan strategi Rancangan APBN 2025 hingga sejauh ini yang lebih mengedepankan disiplin fiskal alih-alih melebarkan defisit ke atas 3 persen.

“Kalau sisi politiknya memperlebar, itu bisa membuat masalah baru dan warisan utang dari Presiden Joko Widodo justru akan memburuk kalau tidak kita atasi dengan baik saat ini,” ujar Eko.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyebutkan, Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran komitmen mempertahankan batas defisit dalam APBN sebesar 3 persen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Said menyampaikan hal itu menanggapi isu rencana Pemerintahan Prabowo-Gibran yang akan merevisi UU Keuangan Negara.

“Setahu saya dari tim Pak Prabowo, sebagai presiden terpilih, khusus untuk UU Keuangan Negara, defisit komit tetap (batas) 3 persen, belum ada perubahan apapun, dan itu interaksi saya dengan Pak Prabowo. Dan itu saya hormati, karena apa? Karena 3 persen adalah sesuatu yang memang ke depan untuk menjaga kesehatan dan keberlanjutan fiskal kita,” kata Said usai Rapat Kerja Banggar dengan Menteri Keuangan di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, wacana revisi undang-undang tersebut kemungkinan terkait perubahan hal lain, contohnya pelebaran kementerian.

“Kalau (diskusi) dengan Pak Jimly Cs (Jimly Asshiddiqie), nampaknya bukan UU Keuangan Negara, mungkin bab lain seperti persiapan kementerian, pelebaran kementerian atau badan. Itu kalau tidak dikerjakan dari sekarang kan perlu waktu untuk Pak Presiden menjabat,” ujarnya.

Adapun dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2025 yang dibahas, kebijakan fiskal tahun depan ditempuh tetap ekspansif, terarah, dan terukur guna mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal jangka menengah dan panjang.

Untuk itu, defisit tahun 2025 dikendalikan di kisaran 2,82-2,29 persen PDB yang diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“InsyaAllah, kalau melihat tantangan ke depan, fiskal kita akan semakin berat,spacesemakin menyempit, maka Bapak Presiden Prabowo saya pikir tidak akan mengutak-atik Undang-Undang Keuangan Negara,” tuturnya.

REUTERS | ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) mendapat kucuran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1 triliun pada tahun anggaran 2025. Dana segar itu termasuk bagian dari PMN Rp44,24 triliun yang dsetujui DPR, Rabu, 10 Juli 2024.

Saat kampanye, Prabowo Subianto yang akhirnya terpilih sebagai presiden, berjanji membangun 3 juta rumah untuk masyarakat miskin.

Direktur Utama Perumnas Budi Saddewa Soediro mengatakan tujuan penggunaan PMN tunai ini, antara lain untuk membangun perumahan di kawasan yang mengalami kekurangan hunian ataubacklogperumahan dan mengembangkan perumahan terintegrasi dengan transportasi umum.

“Berdasarkan data Susenas 2023, masih terdapatbacklogkepemilikan rumah sebesar 9,9 juta unit dengan tingkat pemenuhan sebesar 1 juta per tahun,” katanya dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Padahal, kata dia, pertumbuhan rumah tangga baru bisa mencapai 800 ribu per tahun, dan ini akan menambah jumlahbacklogdi Indonesia.

Ia menambahkan, perusahaan akan menggunakan PMN yang diperoleh pada tahun 2025 sebagai modal kerja menyelesaikan pembangunan unit-unit yang sudah ada.“Jadi tidak kami gunakan untuk pengembangan baru,” ujar dia pula.

Suntikan modal ini rencananya akan digunakan untuk membangun 3.180 unit rumah, dengan rincian 580 unit rumah susun dan 2.600 rumah tapak, yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.

Janji Prabowo Bangun 3 Juta Rumah

Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam kampanyenya berjanji akan membangun sebanyak tiga juta rumah di pedesaan, perkotaan, hingga daerah pesisir.

"Saudara-saudara, kita akan membangun tiga juta rumah untuk mereka yang belum punya rumah. Satu juta di pedesaan, satu juta di pesisir, satu juta di perkotaan," ujar Prabowo ketika membuka segmen penyampaian visi, misi, dan program pada debat capres pamungkas di Jakarta Convention Center, 4 Februari 2024.

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Strategi Transformasi Bangsa, kata Prabowo bertujuan meningkatkan kemakmuran bangsa dan memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia. Pemberian makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, juga termasuk dalam strategi itu.

Lebih lanjut, demi mengatasi permasalahan kesehatan, Prabowo bakal membangun rumah sakit hingga puskesmas modern di setiap daerah di Indonesia. Sementara untuk mempercepat penyelesaian masalah kekurangan dokter, Prabowo berjanji akan memperbanyak fakultas kedokteran di Indonesia, dari 92 menjadi 300 fakultas kedokteran.

Tidak hanya itu, Prabowo juga menyebut akan mengirim 10 ribu lulusan SMA yang berprestasi untuk belajar kedokteran dan 10 ribu lainnya mempelajari bidangscience, technology, engineering, mathematics(STEM) serta kimia, biologi, dan fisika.

Berikutnya: Perumnas Perlu Bangun Hunian Bertingkat <!--more-->

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong Perumnas agar membangun perumahan berkonsep hunian bertingkat dan berorientasi pada transit oriented development (TOD).

"Nah, konsep dari Perumnas ke depan sendiri tidak mungkin bisa berdiri sendiri, tetapi lebih kepada pembangunan rumah bertingkat," kata Erick di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024.

Menurut Erick membangun perumahan berkonsep tingkat berkaitan dengan lahan yang ada di Indonesia hanya sekitar 30 persen, sedangkan selebihnya merupakan wilayah laut atau perairan.

Erick menuturkan bahwa hal itu sedang dipaparkan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, agar konsep tersebut bisa diterima.

Selain itu, dia menyebut ada beberapa kesuksesan Perumnas dalam membangun beberapa apartemen di kawasan stasiun kereta api. Pembangunan itu, dinilai memberikan peningkatan aset yang positif dan keterterimaan di masyarakat juga sangat baik.

"Karena lokasinya baik dan tentu untuk transportasi juga lebih mudah," katanya.

Erick juga menekankan bahwa pembangunan hunian harus disertai dengan fasilitas pendukung, mulai dari akses jalan, listrik, hingga air.

Selain itu, konsep pembangunan hunian berorientasi transit menjadi solusi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal dan juga akses untuk bekerja atau berusaha.

"Nah, hal-hal ini memang terobosan yang terus-terus kita galakan konsep-konsep daripada TOD seperti ini ke depan dibandingkan membangun perumahan berdiri sendiri tanpa ada infrastruktur yang mendukung," kata Erick pula.

Meski begitu, dia mengakui terdapat beberapa catatan perlunya dukungan ketika penugasan pembangunan rumah di daerah-daerah, mesti ada komitmen dari pemerintah daerah ataupun kementerian lain, sehingga fasilitas pendukung bisa terpenuhi.

"Dengan begitu tidak hanya membangun rumah di tempat yang tidak ada aksesibilitasnya. Nah ini yang menjadi catatan mungkin bagaimana pembangunan perumahan ke depan ini benar-benar harus tepat sasaran, ada jalannya, ada listriknya, ada airnya," ujar Erick lagi.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menyetujui anggaran untuk melanjutkan bantuan pangan sebesar Rp 11 triliun bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) hingga Desember 2024. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

"Adapun kepastian anggaran demi perpanjangan program banpang (bantuan pangan) telah diamini Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan rapat di Badan Anggaran DPR RI pada Senin (8 Juli 2024) lalu," kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Arief menjelaskan alokasi bantuan beras dan bantuan daging ayam dan telur yang akan diperpanjang 3 bulan yaitu pada Agustus, Oktober dan Desember. "Untuk pembayarannya, ini akan menambah biaya Rp 11 triliun," katanya.

Program bantuan pangan ini, menurut Arief, sebagai bentuk penunjang ekonomi dari pemerintah kepada masyarakat yang berpendapatan rendah. Melalui program tersebut, Bapanas bersama BUMN pangan bekerja keras menyalurkan paket pangan sampai diterima dengan baik oleh masyarakat.

Arief menjelaskan, dengan harga pangan pokok yang selalu bergejolak, terutama karena imbas El Nino yang menerpa Indonesia juga, maka atas persetujuan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, pemerintah kembali melanjutkan bantuan pangan beras tahun ini.

Nantinya, bantuan pangan beras 10 kilogram menyasar 22 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Bantuan itu dipastikan terus berlanjut di Agustus, Oktober, dan Desember setelah sebelumnya telah disalurkan pada periode Januari-Maret, kemudian April-Juni.

"Dengan itu, total alokasi banpang (bantuan pangan) beras di 2024 ada 9 bulan. Tahun 2023 total alokasi banpang beras ada 7 bulan," kata Arief. "Ini meningkat demi saudara-saudara kita yang memang sangat membutuhkan bantalan ekonomi."

Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan beras hingga 10 Juli telah mendekati angka 100 persen. Untuk periode Januari-Maret, Bulog telah berhasil menyalurkan 657,7 ribu kilogram (kg) dari target 660 ribu kg. Sementara periode April-Juni, distribusi banpang beras telah menyentuh total 634,1 ribu kg dari target 660 ribu kg.

"Dengan penunjang pangan berupa beras 10 kg setiap bulannya, sedikit banyak dapat membantu masyarakat berpendapatan rendah dalam pengeluaran konsumsi bulanan masyarakat," ucap Arief.

Tak hanya itu, ia menyebutkan, pemerintah bersama ID FOOD juga mengerjakan bantuan pangan penanganan stunting kepada 1,4 juta keluarga di tujuh provinsi. Paket bantuan pangan berupa daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam kepada masing-masing penerima manfaat.

"Ini merupakan keberlanjutan program yang serupa di tahun 2023. Realisasi sampai 5 Juli telah berhasil tersalurkan sebanyak 248.916 paket daging ayam dan 174.241 paket telur," kata Arief.