TEMPO.CO, Jakarta -

Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Salah satu proyek yang pembangunannya masuk tahap final dan rampung dalam waktu dekat, kata dia, adalah lapangan upacara.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Raja Juli optimistis pelaksanaan upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu berjalan lancar. Sebab, upacara ini merupakan momen bersejarah.

"Kami harap peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menjadi momentum membangkitkan semangat kebangsaan dan mempercepat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Pemerintah akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan dilaksanakan penuh di IKN karena saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Selain sarana prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga ngebut kesiapan infrastruktur dasar pendukung lain, seperti jalan Tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus mempercepat pembangunan sarana prasarana demi mendukung terlaksananya upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di ibu kota baru. Salah satu proyek yang pembangunannya masuk tahap final dan rampung dalam waktu dekat, kata dia, adalah lapangan upacara.

"Tahap finalisasi pembangunan gedung Istana Negara dan lapangan upacara pada Kawasan Istana Kepresidenan di IKN tengah dilakukan untuk memastikan infrastruktur siap digunakan,” kata Raja Juli melalui keterangan pers, Rabu, 10 Juli 2024.

Raja Juli optimistis pelaksanaan upacara pertama di ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan Timur itu berjalan lancar. Sebab, upacara ini merupakan momen bersejarah.

"Kami harap peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 menjadi momentum membangkitkan semangat kebangsaan dan mempercepat persatuan di antara seluruh rakyat Indonesia," ujar Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang ini.

Pemerintah akan melaksanakan upacara 17 Agustus secara hybrid di IKN dan Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan upacara tidak akan dilaksanakan penuh di IKN karena saat ini masih periode transisi perpindahan ibu kota negara.

“Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini (Jakarta) tetap dilakukan, di sana (IKN) tetap dilakukan,” kata Jokowi usai meninjau Posyandu di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 11 Juni 2024.

Menurut Jokowi, upacara HUT Kemerdekaan RI bisa digelar di IKN sepenuhnya pada 2025 setelah terbit surat keputusan presiden tentang perpindahan ibu kota negara. “Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi itu tidak mudah,” katanya.

Selain sarana prasarana di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), pemerintah juga ngebut kesiapan infrastruktur dasar pendukung lain, seperti jalan Tol. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga menyebut pihaknya saat ini fokus pada pembangunan Tol IKN ruas 3A, 3B, dan 5A. Jalan bebas hambatan ini akan memangkas waktu tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Danis mengklaim pembangunan ketiga ruas tol tersebut berjalan bagus. "Sudah diaspal," kata Danis ketika ditemui di Kompleks Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024. Kementeriannya menargetkan "Target kami, pokoknya akan (difungsionalkan) satu jalur, satu arah, tiga lajur. Itu sudah 90 persen."

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 27.222 orang pekerja atau buruh dalam negeri yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) pada periode Januari-Mei 2024.

PHK paling banyak terjadi di Provinsi Banten, yaitu 21,52 persen dari total keseluruhan kasus yang dilaporkan.

Pemerintah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atauBPJS Ketenagakerjaanmenyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang secara resmi berlaku sejak 1 Februari 2022.

Melalui JKP, pekerja atau buruh sebagai peserta program yang mengalami PHK bisa mencairkan saldo untuk dana darurat.

Syarat Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Untuk mengklaim manfaat JKP, peserta penerima upah (PU) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

• Telah mempunyai masa iuran minimal 12 bulan dalam 24 bulan.
• Telah membayar iuran minimal enam bulan berturut-turut kepada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terdampak PHK.
• Periode pengajuan sejak dinyatakan PHK hingga tiga bulan.
• Mengalami kasus PHK yang dibuktikan dengan dokumen berupa:

1. Bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota.
2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan di pengadilan hubungan industrial dan kata bukti pendaftaran perjanjian bersama.
3. Petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

• Belum bekerja kembali sebagai pekerja dalam kategori PU.
• Bersedia aktif mencari kerja dengan dibuktikan oleh surat komitmen aktivitas pencarian kerja (KAPK).

Cara Mencairkan Saldo JKP BPJS Ketenagakerjaan

Adapun langkah-langkah untuk mengajukan klaim manfaat JKP sebagai berikut:

1. Kunjungi laman SIAPkerjahttps://siapkerja.kemnaker.go.id/.
2. Tekan simbol ‘Akun’, lalu ketuk ‘Daftar Sekarang’.
3. Isi data diri meliputi nomor induk kependudukan (NIK), nama lengkap, nama ibu kandung, alamat surel (email), dan nomor ponsel aktif.
4. Lengkapi biodata dan profil setelah berhasil mendaftarkan akun.
5. Buat laporan kondisi PHK. Kemudian, periksa lencana aktivitas di akun SIAPkerja. Apabila belum ada, maka pemohon harus membuat laporan kondisi PHK terlebih dahulu.
6. Buat laporan dengan melengkapi data, seperti tipe perjanjian kerja, data perusahaan, kondisi PHK, dokumen bukti PHK dari perusahaan, serta tanggal mulai bekerja dan PHK.
7. Tekan tombol ‘Ajukan Klaim’.
8. Isi data diri dan unggah beberapa dokumen untuk kebutuhan pencairan dana, seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika ada, nama pemilik dan nomor rekening bank, nama bank, serta swafoto sesuai dengan instruksi.
9. Baca surat pernyataan sebelum menekan tombol ‘Kirim Pengajuan’.
10. Sembari menunggu data diverifikasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, pemohon harus melakukan asesmen atau penilaian diri di akun SIAPkerja. Caranya, tekan ‘Lakukan Asesmen’ dan ‘Asesmen Potensi Kerja’, lalu isi data sesuai dengan pekerjaan sebelumnya.
11. Tunggu pencairan dana ke rekening bank yang telah didaftarkan.

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan

Berikut deretan manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja terdampakPHK:

1. Uang Tunai

Uang tunai diberikan kepada peserta setiap bulan selama maksimal enam bulan setelah pekerja diverifikasi mengalami PHK.

Manfaat uang tunai JKP sebesar (45 persen x upah x 3 bulan) + (25 persen x upah x 3 bulan). Dasar upah yang digunakan adalah upah terakhir yang dilaporkan dengan batas sebesar Rp5.000.000.

2. Konseling

Layanan konseling atau konsultasi diberikan kepada peserta yang berkaitan dengan informasi seputar dunia kerja.

Melalui konseling, peserta akan mendapatkan rekomendasi pengembangan karier dari pengantar kerja atau petugas antarkerja dalam mencari pekerjaan.

3. Informasi Pasar Kerja

Manfaat informasi pasar kerja dalam program JKP akan mempertemukan peserta dengan para pemberi kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Selain itu, akses informasi pasar kerja juga mencakup bimbingan jabatan dalam bentuk asesmen.

4. Pelatihan Kerja

Manfaat JKP BPJS Ketenagakerjaan juga mencakup pelatihan kerja berbasis kompetensi yang diselenggarakan oleh Kemnaker.

Pelatihan kerja berupareskillinguntuk peserta yang akan beralih bidang pekerjaan (switch career) danupskillingbagi peserta yang akan mengembangkan keahlian.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Kecelakaan beruntun terjadi di Tol Cipularang KM 85+600 arah Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024, pukul 15.20 WIB. Senior Manager Representative Office 3 Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Pasteur, Bandung, Agni Mayvinna, mengatakan kecelakaan melibatkan 10 unit kendaraan.

Agni menyebut pihaknya telah melakukan upaya penanganan untuk mempercepat evakuasi korban dan nomalisasi lalu lintas.

"Pukul 16.47 WIB, dua lajur telah berhasil dibuka dan mulai dapat dilalui (kendaraan) kembali. Namun, proses evakuasi masih terus berjalan," kata Agni melalui keterangan resmi Jasa Marga, Rabu, 10 Juli 2024.

Ihwal kronologis kejadian, Agni menuturkan, kecelakaan diduga berawal dari bus angkutan umum yang melaju dari Bandung ke Jakarta. Setibanya di lokasi, pengendara bus kurang mengantisipasi perlambatan sehingga menabrak kendaraan di depannya.

"Tidak terdapat korban jiwa akibat kecelakaan ini," ujar Agni. Ia juga mengatakan seluruh korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Abdul Rojak Sadang. Peristiwa ini kemudian ditangani Petugas Patroli Jalan Raya Induk Zebra 006.

"Jasa Marga memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat kejadian ini," kata Agni.

Pihaknya mengimbau pengguna jalan agar tetap berhati-hati dan mematuhi rambu-rambu yang ada. Selain itu, tetap memastikan kondisi kendaraan laik jalan. "Jika lelah, dapat beristirahat di tempat yang telah disediakan," tuturnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data rata-rata upah atau gaji sebulan pekerja di Indonesia berdasarkan tingkat pendidikannya per Februari 2024. Rerata jumlah penghasilan bersih pekerja yang tidak/belum pernah sekolah hingga lulusan universitas berada di angka Rp 3.040.719 per bulan.

Lantas, Berapa Rata-rata Gaji Lulusan S1?

Berdasarkan data BPS, gaji pekerja lulusan perguruan tinggi yang mencakup sarjana reguler (D4) atau sarjana (S1) maupun pascasarjana, termasuk magister (S2) dan doktor (S3) adalah Rp 4.685.241 per bulan. Jumlah itu lebih tinggi dibandingkan lulusan vokasi (diploma I/II/III) atau akademi, yaitu sebesar Rp 3.868.555 per bulan.

Adapun rincian rata-rata gaji pekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan sebagai berikut:

- Tidak/belum pernah sekolah: Rp 1.314.304.

- Tidak/belum tamat sekolah dasar (SD): Rp 1.749.210.

- SD: Rp 1.970.141.

- Sekolah menengah pertama (SMP): Rp 2.194.956.

- Sekolah menengah atas (SMA) umum: Rp 2.842.749.

- Sekolah menengah atas kejuruan (SMK): Rp 2.891.948.

- D1/D2/D3 atau akademi: Rp 3.868.555.

- Universitas: Rp 4.685.241.

Daftar Rata-rata Gaji Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Pekerjaan 2024

Sementara itu, rata-rata gaji bersih sebulan pekerja menurut menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan jenis pekerjaan utamanya sebagai berikut:

1. Tidak/Belum Pernah Sekolah

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 1.824.652.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: -
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 402.682.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 1.080.841.
• Tenaga usaha jasa: Rp 1.227.779.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 636.959.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 1.863.551.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 1.123.781.

2. Tidak/Belum Tamat SD

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 1.394.666.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 657.327.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 1.580.961.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 1.781.821
• Tenaga usaha jasa: Rp 1.112.837.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 1.663.585.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 1.940.701.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 1.873.043.

3. Lulusan SD

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 1.184.501.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 2.084.631.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 1.922.518.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 1.849.937.
• Tenaga usaha jasa: Rp 1.411.699.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 1.936.968.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 2.109.150.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 1.943.648.

4. Lulusan SMP

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 1.644.017.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 2.580.429.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 2.176.863.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 1.790.556.
• Tenaga usaha jasa: Rp 1.583.508.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 2.236.277.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 2.387.053.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 2.344.035.

5. Lulusan SMA

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 2.227.917.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 3.191.059.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 2.773.807.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 2.566.763.
• Tenaga usaha jasa: Rp 2.198.047.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 2.548.183.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 2.993.012.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 3.934.385.

6. Lulusan SMK

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 3.095.888.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 3.504.198.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 2.961.859.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 2.447.662.
• Tenaga usaha jasa: Rp 2.305.652.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 2.600.836.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 2.999.404.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 3.620.025.

7. Lulusan Diploma/Akademi

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 3.317.527.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 6.419.342.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 3.817.733.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 5.112.126.
• Tenaga usaha jasa: Rp 3.166.034.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 2.016.697.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 4.911.339.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 4.150.590.

8. Lulusan Universitas

• Tenaga profesional, teknisi, dan sejenisnya: Rp 4.180.902.
• Tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan: Rp 10.247.640.
• Tenaga tata usaha dan sejenisnya: Rp 4.327.138.
• Tenaga usaha penjualan: Rp 5.338.564.
• Tenaga usaha jasa: Rp 5.613.379.
• Tenaga usaha pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan: Rp 5.685.055.
• Tenaga produksi, operator alat-alat angkutan, dan pekerja kasar: Rp 5.290.171.
• Jenis pekerjaan utama lainnya: Rp 5.624.492.
  
  

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMNErick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 atau Perpres 191 soal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan tujuan agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick mengaku masih menunggu pemerintah yang tengah menggodok Perpres 191, sehingga agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.

“BUMN ini kan korporasi, bukan mengambil kebijakan. Kami berharap juga (pembatasan pembelian) buat gas, karena elpiji impornya tinggi sekali sekarang dan ini yang kita harus benahi. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.

"Kita berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video yang diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan usaha Milik Negara atau BUMNErick Thohir mendukung revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 atau Perpres 191 soal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi dengan tujuan agar tepat sasaran. “Jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu namun mendapatkan BBM bersubsidi,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Erick mengaku masih menunggu pemerintah yang tengah menggodok Perpres 191, sehingga agar segera diselesaikan. Ia mengatakan, sebaiknya pemerintah juga mengatur perihal pembatasan pembelian elpiji subsidi.

“BUMN ini kan korporasi, bukan mengambil kebijakan. Kami berharap juga (pembatasan pembelian) buat gas, karena elpiji impornya tinggi sekali sekarang dan ini yang kita harus benahi. Jangan sampai subsidi salah sasaran,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah membereskan masalah pemborosan anggaran yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan efisiensi penggunaan BBM bersubsidi.

"Kita berharap 17 Agustus sudah bisa mulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi bisa kita kurangi," kata Luhut melalui keterangan video yang diunggah di Instagarm resmi @luhut.pandjaitan, Selasa, 9 Juli 2024.

Menurut Luhut pemborosan anggaran mesti disetop karena pemerintah harus menjaga stabilitas dan keseimbangan anggaran negara. Terlebih, ia menyampaikan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun ini diproyeksikan lebih besar ketimbang target yang ditetapkan.

Hal ini seiring dengan pendapatan negara yang diproyeksi tidak mencapai target. Pasalnya, kata Luhut, setoran PPh badan dari perusahaan-perusahaan berbasis komoditas yang terdampak penurunan harga bakal merosot.

Ihwal pengurangan BBM subsidi untuk masyarakat, Luhut tidak menjelaskan detail skema yang akan diterapkan. Ia hanya mengatakan, Pertamina sedang menyiapkannya.

BAGUS PRIBADI | RIRI RAHAYU

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah merevisi aturan menyangkut pembebasan lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) sehingga tidak merugikan warga terdampak pembangunan ibu kota negara baru Indonesia itu, kata Penjabat (Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun.

"Pemerintah pusat melakukan perubahan terhadap regulasi pembebasan lahan di IKN agar tidak ada warga yang merasa dirugikan," kata Makmur Marbun di Penajam, Kalimantan Timur, Selasa, 9 Juli 2024.

Lahan milik warga yang bakal dibebaskan setelah perbaikan aturan itu rampung, yakni lahan di Kelurahan Sepaku, Kecamatan Sepaku terdampak pembangunan infrastruktur pengendalian banjir Sungai Sepaku.

"Yang juga lahan milik warga masuk areal pembangunan jalan tol transportasi IKN segmen 6B," ujarnya.

Presiden Jokowi menginstruksikan, bahwa warga jangan sampai dirugikan dalam pembebasan lahan untuk kepentingan IKN, sehingga regulasi pembebasan lahan harus direvisi agar warga bisa mendapat ganti rugi tanam tumbuh dan lahan.

Lahan garapan warga tidak hanya mendapat ganti rugi tanam tumbuh, menurut dia, tetapi juga ganti rugi pembebasan lahan sesuai instruksi kepala negara.

Pertimbangan dilakukan perubahan peraturan menyangkut lahan negara yang dikuasai warga puluhan tahun karena kehadiran IKN tidak boleh merugikan warga.

Revisi regulasi itu untuk mengakomodasi hak warga terdampak pembangunan IKN, karena ada sejumlah lahan yang sudah digarap warga selama puluhan tahun berstatus sebagai tanah negara.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), kata dia, juga melakukan pendekatan melalui penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) kepada warga terdampak pembangunan IKN.

Permasalahan pembebasan lahan dengan warga setempat harus dirampungkan, karena ada hak warga yang harus dipenuhi oleh pemerintah sehingga tidak merugikan masyarakat.

Pembangunan IKN dipercepat, secara bersamaan masyarakat diperlakukan secara baik dan adil, sesuai arahan Kepala Negara, melalui PDSK, kata Makmur Marbun.

Sebelumnya Menteri PUPR sekaligus Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkapkan, penyelesaian dan status lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui peraturan presiden (Perpres).

Menurut dia, terdapat dua hal yang perlu dibuat Pepresnya. Pertama, Perpres untuk pengadaan lahan seluas 2.086 hektare dengan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakata (PDSK) Plus.

PDSK biasa hanya berupa ganti rugi tanam tumbuh, namun kalau PDSK Plus maka masyarakat bisa direlokasi, dibuatkan rumah tergantung musyawarah dengan masyarakat.

Kedua, Perpres juga dibutuhkan untuk emberikan kepastian bagi investor berupa Hak Guna Bangunan (HGB) di atas Hak Pengelolaan (HPL).

Karena itu dasar untuk investasi maka hal ini akan diselesaikan dulu menjadi HGB murni sehingga orang lebih bisa punya kepastian hukum untuk bisa berinvestasi.Perpres tersebut juga akan mencakup soal ganti rugi lahan.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Asabri (Persero) mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,61 untuk anggaran tahun 2025. Modal ini rencananya akan digunakan untuk meningkatkan ekuitas perseroaan yang negatif.

“Dana PMN tersebut akan digunakan untuk pembelian SBN (90 persen) dan Corporate Bond (10 persen), sehingga menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut,” Direktur Utama PT Asabri, Wahyu Suparyono, saat rapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Oleh karena itu, Wahyu mengatakan suntikan modal dari negara ini diharapkan akan menyelesaikan permasalah ekuitas negatif, solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan jumlah aset investasi.

“Sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemenhan dan Polri,” ujar Wahyu.

Meski demikian, Wahyu menyebut perseroan yang ia pimpin mengalami berbagai masalah, seperti ekuitas negatif yang diakibatkan penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim, dan kenaikan beban cadangan. Dia memprediksi penurunan ini bakal terus berlanjut.

“Solvabilitas yang dimiliki belum menjamin going concern perusahaan,” kata dia.

Selanjutnya, Wahyu mengatakan jumlah aset investasi yang dimiliki perseroan saat ini belum mampu memberikan hasil untuk menutup selisih antara pembayaran klaim dengan penerima premi karena besarnya aset investasi non-produktif.

Selain itu, tingginya beban klaim dibandingkan penerimaan premi, menjadi dampak dibutuhkannya sumber pendanaan atau pendapatan lain untuk menutup selisih antara premi dan beban klaim.

“Sejak 2017 gap tersebut dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi,” kata dia.

Tak hanya itu, Wahyu juga bercerita bahwa perseroannya juga telah berusia mengatasi persoalan itu. Dia menyebut perseroan telah menghitung cadangan program THT menggunakan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan sejak 2021.

Selain itu, Asabri juga telah menerima UPSL sebesar Rp 4,55 triliun pada 2022 dan 2023 yang berasal dari dampak perubahan manfaat klaim dan mendorong realisasi penjualan aset sitaan.

“Karena langkah strategis yang telah dilakukan tersebut di atas diperkirakan belum memberi sustainability jangka panjang, maka perseroan berencana untuk mengajukan PMN Rp 3,61 triliun untuk APBN tahun 2025,” kata Wahyu.

Sementara itu, Wahyu mengatakan pada tahun lalu, 2023, Asabri telah membayar program pensiun kepada 484 ribu peserta dengan total pembayaran sebesar Rp 17,2 triliun. Selain uang pensiun, kata dia, Asabri juga telah membayar klaim program THT, JKK, dan JKM sebesar Rp 1,7 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi perihal indikasi penyebab serangan siber Ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Kalau ada yang tak kompeten ya copot. Saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, ia juga menanggapi dampak fenomena serangan siberransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kemarin juga sudah mundur Dirjen-nya dari Kominfo. Saya dukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) dalam mengoreksi pihak tak berkompeten. Itu sesuai arahan presiden,” kata Erick.

Sementara Direktur Network & IT Solution Telkom Group Herlan Wijanarko mengatakan masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Meutya Hafid meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber PDN guna mencegah serangan siber di masa depan. Satgas tersebut nantinya bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN.

Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Dalam rapat dengan Kominfo dan BSSN sebelumnya, Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

Berita ini mengalami perubahan pada judul dan isi. Dari judul semula "Erick Thohir: Lakukan Investigasi terhadap Pegawai Telkom yang Diduga jadi Penyebab Ganguan Server PDN" menjadi "Erick Thohir: Lakukan Investigasi Penyebab Gangguan Server PDNS" pada pukul 17.15 WIB. Kami mohon maaf atas kekeliruan ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir mendorong dilakukannya investigasi di PT Telkom perihal indikasi penyebab serangan siber ransomware di server Pusat Data Nasional (PDN) Sementara.

“Kalau ada yang tak kompeten ya copot, termasuk yang tadi ada indikasi kalau pegawai PT Telkom itu saya mendorong investigasi, audit,” katanya di kawasan Kota Tua, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Selain itu, ia juga menanggapi dampak fenomena serangan siberransomware hingga Dirjen Aplikasi Informatika atau Aptika Kementerian Kominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengundurkan diri dari jabatannya.

“Kemarin juga sudah mundur Dirjen-nya dari Kominfo. Saya dukung kebijakan Pak Hadi (Menkopolhukam) dalam mengoreksi pihak tak berkompeten. Itu sesuai arahan presiden,” kata Erick.

Sebelumnya, dalam rapat di Komisi I DPR, Meutya Hafid selaku ketua mengaku mendapatkan informasi adanya kelalaian dari pegawai PT Telkom yang mengakibatkan sistem PDNS di Surabaya diretas.

Dalam rapat, Kemenkominfo dan BSSN dituntut untuk menyampaikan penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh.

Sementara Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko mengatakan masih menunggu hasil audit forensik dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Meutya Hafid meminta Kemenkominfo dan BSSN untuk membentuk satuan tugas (satgas) nasional perlindungan keamanan siber PDN guna mencegah serangan siber di masa depan. Satgas tersebut nantinya bertanggung jawab atas perlindungan keamanan siber PDN.

Dia menyebutkan, dalam menjalankan fungsinya, satgas tersebut melakukan pembaruan sistem perangkat lunak secara berkala, mengadopsi teknologi keamanan siber terkini, menerapkan pendekatan proaktif dan berlapis dalam meningkatkan sistem keamanan siber, serta melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap protokol keamanan yang ada.

Komisi I DPR RI juga meminta Kominfo dan BSSN membentuk crisis center terpadu yang berfungsi sebagai pusat bantuan (helpdesk) dan memberikan informasi berkala mengenai perkembangan penanganan dan pemulihan sistem pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. “Jadi publik harus selalu terinformasikan,” ucap Meutya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita menjelaskan soal isu pengenaan bea masuk antidumping hingga 200 persen. Rencana ini sebelumnya diucapkan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas.

Menurut Reni, memang ada Bea Masuk Antidumping (BMAD) sebesar 199 persen. Tapi pemerintah memberlakukan tarif itu kepada perusahaan-perusahaan eksportir yang tidak kooperatif, seperti perusahaan asal Cina. “Yang tertinggi memang 199 (persen),” kata Reni saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024.

Reni menjelaskan, Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) mengirimkan kuesioner kepada perusahaan-perusahaan asing dalam penyelidikan. Perusahaan tidak kooperatif adalah mereka yang tidak merespons kesioner yang dikirimkan oleh komite itu. “Otomatis kan dia (perusahaan itu) benar dumping,” kata dia.

Kebijakan anti-dumping, tutur Reni, memang selalu menyasar kepada perusahaan. Hal ini berbeda dengan dengan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) yang menyasar negara asal. Perusahaan apa saja, selama berada di negara itu, akan dikenai besaran safeguard yang sama.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan KADI tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Rencana pengenaan bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjelaskan, KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber, termsuk Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi. Bila impor dalam tiga tahun terakhir memang melonjak, kata Zulhas, tujuh komoditas itu bisa dikenakan tarif. “Bisa 10, bisa 20, bisa 200 (persen). Terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan,” kata Zulhas.