TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan ada empat proyek pilot infrastruktur yang pendanaannya akan ditawarkan kepada swasta melalui skema pembiayaan Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan (P3NK) atau Land Value Capture (LVC).

Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Reni Ahiantini menyebut empat proyek infrastruktur sudah berada di tahap persiapan dan dijadikan proyek uji coba atau pilot project pelaksanaan skema pembiayaan kreatif.

“Empat itu dua adalah bagian dari Jalan Tol Trans Sumatera, yaitu di ruas Jalan Tol Lematang-Pelabuhan Panjang, Lampung dan ruas Rengat-Pekanbaru, Riau. Kemudian, tadi sudah disampaikan, kami juga melakukan studi di Jembatan Batam-Bintan dan juga untuk Jalan Tol Semarang Harbor,” ungkap Reni saat konferensi pers Peluncuran Regulasi Pembiayaan Kreatif untuk Pembangunan Infrastruktur di Jakarta Pusat, Rabu, 28 Agustus 2024.

Skema pendanaan baru tersebut tertuang di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur Melalui P3NK. Skema P3NK/LVC ini merupakan alternatif pendanaan berbasis kewilayahan yang memungkinkan penyediaan infrastruktur untuk dibiayai dari proporsi peningkatan nilai yang dihasilkan dari inisiatif penciptaan nilai oleh pemerintah terkait.

“Adapun setelah Perpres ini terbit, itu merupakan satu jalan juga untuk Kementerian PUPR untuk bisa menerapkan pembiayaan alternatif, supaya ketergantungan terhadap APBN-nya makin berkurang,” jelas Reni.

Selanjutnya: Saat ini, kata Reni, keempat proyek infrastruktur tersebut masih....

<!--more-->

Saat ini, kata Reni, keempat proyek infrastruktur tersebut masih dalam tahap penyiapan dan penyusunan kriteria. “Untuk skema LVC ini diharapkan memang akan memperkaya di dalam studi kelayakannya sehingga dapat menambah kelayakan dari keempat proyek jalan tol dimaksud,” ujarnya.

Dalam implementasinya nanti, skema pendanaan P3NK/LVC ini akan berkolaborasi dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU yang telah dijalankan. “Ini mungkin salah satu contoh di mana skema KPBU nanti akan berkolaborasi dengan LVC,” kata Reni.

Melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemerintah resmi meluncurkan dua regulasi pembiayaan kreatif untuk proyek infrastruktur di Hotel Kempinski, Jakarta Pusat pada Rabu pagi, 28 Agustus 2024.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah terus meningkatkan efektivitas dan pembelian investasi dengan kebijakan alternatif pembiayaan kreatif yang mengurangi beban APBN dan mendorong partisipasi swasta. Hal ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur.

"Kemenko Perekonomian beserta kementerian/lembaga telah berhasil menyelesaikan penyusunan regulasi antara lain skema pengelolaan terbatas atau HPT dan skema P3NK," kata Airlangga dalam sambutannya secara virtual.

ANNISA FEBIOLA

TEMPO.CO, Jakarta - Pramono Anung Wibowo resmi diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Sekretaris Kabinet itu mendaftar sebagai calon gubernur bersama Rano Karno sebagai calon wakil gubernur ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Rabu, 28 Agustus 2024 pukul 11.02 WIB.“Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung,” kata Pramono dalam sambutannya di Kantor KPU DKI Jakarta. Lantas, berapa kekayaan dan gaji Pramono?

Harta Kekayaan Pramono Anung

Berdasarkan informasi yang tertera pada laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara elektronik (e-LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pramono pertama kali menyampaikan jumlah kekayaan ketika menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1994-2004. Total hartanya kala itu sebesar Rp 9.230.837.737 per 29 Mei 2022.

Selanjutnya pada periode 1999-2004, Pramono kembali terpilih sebagai Anggota DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur V dengan jumlah kekayaan meningkat hingga Rp 52.745.653.130 per 31 Desember 2009. Pada periode berikutnya, yaitu 2009-2015, dia masih berprofesi sebagai wakil rakyat dapil Jawa Timur VI dengan harta sebesar Rp 76.250.275.451 per 28 September 2015.

Pramono kembali tercatat melaporkan LHKPN ketika ditunjuk sebagai Sekretaris Kabinet dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Jumlah hartanya selama empat tahun berturut-turut sebesar Rp 97.292.063.993 (2019), Rp 97.752.063.993 (2020), Rp 99.717.916.884 (2021), dan Rp 101.195.556.633 (2022).

Terbaru, total kekayaan Pramono yang dilaporkan ke KPK berjumlah Rp 104.285.030.477 per 18 Maret 2024 dengan rincian sebagai berikut:

-Tanah dan bangunan: Rp 35.427.059.686.

-Alat transportasi dan mesin: Rp 1.385.000.000.

-Harta bergerak lainnya: Rp 19.135.000.000.

-Surat berharga: Rp 37.250.208.528.

-Kas dan setara kas: Rp 11.087.762.263.

-Harta lainnya: -

-Utang: -

Dalam LHKPN-nya, Pramono mengaku memiliki sembilan bidang tanah dan bangunan dari hasil sendiri. Aset properti itu tersebar di Jakarta Selatan, Bekasi, Bogor, Sleman, Kediri, dan Buleleng dengan luas berkisar antara 201 hingga 21.400 meter persegi. Dia juga membeli tiga unit mobil, meliputi Mini Cooper Sedan (2007), Mitsubishi Outlander Jeep (2013), dan Toyota Alphard (2023).

Gaji Sekretaris Kabinet

Sebagai Seskab, Pramono menerima hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan menteri negara. Hal itu diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan PP Nomor 18 Tahun 1993, gaji pokok menteri negara sebesar Rp 5.040.000 per bulan.

Selain gaji pokok, Pramono juga memperoleh tunjangan jabatan, tunjangan yang melekat pada pegawai negeri sipil (PNS), dan tunjangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal itu diatur dalam PP Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.

Mengacu pada Perpres Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, sekretaris kabinet berhak menerima tunjangan kinerja sebesar 150 persen dari tunjangan kinerja kelas jabatan 18.

Adapun menurut Perpres Nomor 101 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet, tunjangan kinerja kelas jabatan 18 adalah Rp 36.770.000. Dengan demikian, Pramono memperoleh tunjangan kinerja sebesar Rp 55.155.000 per bulan.

Tak hanya itu, menteri negara juga disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaannya, serta mobil dinas beserta pengemudi dan biaya pemeliharaannya. Kemudian, kepada menteri negara juga diberikan biaya perjalanan dinas, perawatan kesehatan, tunjangan cacat, biaya pemakaman, hingga pensiun.

DESTY LUTHFIANIberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menilai kinerja Satgas pengawasan impor ilegal belum efektif. Asosiasi ini meminta Satgas memfokuskan sasaran pengawasan ke barang-barang impor berharga miring di paaran.

“Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membentuk Satgas ini, tapi memang dampaknya belum terlalu dirasakan karena kita masih melihat banyak sekali produk-produk yang masuknya lewat jalur ilegal,” kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara saat dihubungi Tempo, Selasa, 27 Agustus 2024.

Sejak dibentuk pada Kamis, 18 Juli 2024, Satgas telah tiga kali mengadakan ekspose temuan barang-barang impor ilegal, yakni Cengkareng, Jakarta Utara; Tempat Penimbunan Pabean Cikarang, Kabupaten Bekasi; dan di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag). Namun, menurut Haryanto, sampai saat ini barang-barang impor ilegal itu masih dengan mudah dijual di pasar, baik daring maupun luring.

Untuk mengatasi masalah ini, Haryanto mengusulkan Satgas memisahkan jenis-jenis produk impor yang menjadi sasaran pengawasan karena dinilai menganggu industri dalam negeri. Menurut dia, barang-barang impor yang seharusnya diawasi satgas adalah barang-barang murah yang harga ritelnya untuk pakaian dan alas kaki di bawah Rp 200 ribu.

Sedangkan jenama global (global brands) dengan harga di atas Rp 300 ribu, menurut Haryanto, tak boleh terkena dampaknya karena bukan merupakan pesaing produk-produk dalam negeri. Dia mengatakan, jenama global justru harus didukung pemerintah agar harganya bersaing dengan merek yang sama di negara-negara tetangga, seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia.

“Sehingga masyarakat Indonesia belanja di Indonesia saja, termasuk turis. Sayang kalau mereka belanjanya malah di luar negeri,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas sebelumnya mengumpamakan impor ilegal yang masuk dalam underground economy atau ekonomi bawah tanah seperti kuman. Musababnya, setelah Satgas Impor Ilegal memberantasnya, ekonomi bawah tanah itu justru menjadi semakin kuat.

“Selesai Satgas tambah kuat dia, tambah canggih. Bukan hilang. Dimatikan tambah kuat lagi,” kata Zulhas saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Agustus 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) akan tetap berlaku tahun depan. Sejalan dengan pemungutan cukai lain, seperti rokok dan produk minuman mengandung alkohol.

Bendahara negara itu mengatakan hal ini sudah dibahas dengan Komisi XI DPR. “Cukai tetap jalan, cukai makanan dan minuman berpemanis sesuai dengan tujuan Kemenkes untuk menjaga meluasnya atau makin tingginya prevalensi diabetes bahkan pada tingkat anak-anak,” ujar Sri Mulyani dalam rapat di DPR, Rabu, 28 Agustus 2024.

Wacana pengenaan cukai MBDK sudah bergulir sejak beberapa tahun belakangan. Pada 2020, DPR melalui Komisi XI telah menyetujui penambahan MBDK dan plastik sebagai objek cukai baru. Pada 2023, target penerimaan cukai untuk 2024 bahkan telah diproyeksikan sebesar Rp 4,3 triliun, namun belum juga terlaksana.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengatakan ada proses panjang yang harus dilalui untuk menetapkan barang kena cukai (BKC). “Bahkan tahun 2023 walaupun sudah dicantumkan, berdasarkan Kepres 75, kan dihapus target cukai plastik maupun MBDK,” ujarnya pada Rabu 31 Juli 2024.

Ia menerangkan, Kemenkeu telah siap menerapkan pungutan namun selama ini masih terjadi tarik ulur karena perekonomian belum mendukung. Tahun ini objek cukai MBDK juga masuk dalam RAPBN 2025. Namun Nirwala mengatakan belum akan diterapkan selama belum ada peraturan pemerintah (PP).

Aturan tersebut nantinya akan dibahas panitia antar kementerian. Ia juga menerangkan, cukai dibutuhkan sebagai mekanisme fiskal untuk mengendalikan konsumsi. Namun selama belum ada keputusan, tarik ulur penerapan masih akan terjadi.

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara, kantor Gojek wilayah Petojo, dan kantor Grab di Cilandak pada Kamis, 29 Agustus 2024. Peserta aksi yang ditaksir akan mencapai 1.000 pengemudi ojek online dari kawasan Jabodetabek itu menuntut perlindungan dan legalitas hukum.

“Informasi dari rekan-rekan kami bahwa aksi akan diikuti sekitar 500-1.000 pengemudi ojol dari berbagai komunitas di Jabodetabek, dengan rencana pelaksanaan pukul,” kata Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono dalam keterangan tertulis pada Rabu, 28 Agustus 2024.

Igun mengatakan dari aksi ini dia berharap perusahaan aplikasi ojek online menghomati aspirasi dari mitranya. Dia menyebut aspirasi ini bagian dari masukan yang perlu diperhatikan bagi perusahaan dan pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap pekerja ojek online.

“Sebagai bentuk masukan yang perlu diperhatikan dan pemerintah juga dapat menyimpulkan permasalahan yang terus berulang di ekosistem transportasi online ini,” kata dia.

Selain itu, Igun mengatakan asosiasinya menghormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan kamtibmas. Dia menyebut langkah ini sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

“Sedangkan pemerintah juga belum dapat berbuat banyak untuk memenuhi rasa keadilan kesejahteraan para mitra perusahaan aplikasi yang ada dikarenakan hingga saat ini status hukum ojek online ini kami nilai masih ilegal tanpa adanya legal standing berupa undang-undang,” kata Igun.

Igun mengatakan tidak adanya legal standing bagi para pengemudi ojek online ini membuat perusahaan aplikasi sewenang-wenang. Selain itu, perusahaan juga dianggap tak memberi solusi dari persoalan ini.

“Tanpa ada solusi dari platform dan tanpa dapat diberikan sanksi tegas oleh pemerintah, hal inilah yang membuat timbulnya berbagai gerakan aksi protes dari para mitra,” kata dia.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Jokowi, didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, meresmikan revitalisasi Pasar Godean yang terletak di Godean, Sleman Rabu 28 Agustus 2024.

Pasar di barat Kota Yogyakarta itu selesai direvitalisasi menelan anggaran sebesar Rp 89 miliar

Pasar tiga lantai ini memiliki luas lahan 12.359 meter persegi dan memiliki daya tampung kios 186 unit, los 1.164 unit, los khusus belut 31 unit, tlasaran 456 unit, serta total 1.837 orang pedagang.

Menyapa para pedagang, Presiden Jokowi memastikan apakah kondisi pasar sesuai atau tidak. Presiden Jokowi juga berpesan, agar Pasar Godean ini dirawat dengan baik. Ada pula peningkatan kualitas layanan dari pedagang kepada pembeli.

“Sae mboten pekenne? Sae nggih? (Bagus tidak pasarnya? Bagus ya?). Nyuwun tulung dirawat (Minta tolong dirawat), dipelihara kebersihannya, melayani pembeli yang baik, pakai senyum," kata Jokowi menyapa pedagang Pasar Godean.

Jokowi meminta pedagang dalam berjualan juga bersyukur jika untungnya sedikit asalkan rutin.

"Bathine sitik rapopo, ning ajeg (untungnya sedikit tidak apa-apa, tapi tetap). Leres mboten (betul tidak)?” ungkap Jokowi kepada pedagang.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Tradisional Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman Raminta menuturkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan revitalisasi Pasar Godean sejak 2023 lalu.

"Pasar ini dibangun tahun 1980, pernah diperbaiki 1994, dan sekarang direvitalisasi total dibangun dan selesai hari ini telan anggaran Rp 89 miliar. Yang bisa nanti ditempati 1.800 pedagang," ujarnya.

"Diawali dengan perobohan bangunan pada Januari 2023, kemudian mulai dibangun pada Mei 2023. Berdasarkan kontrak awal, revitalisasi, Pasar Godean ditargetkan rampung Mei 2024," kata dia.

Selama proses revitalisasi, para pedagang menghuni relokasi di Sidoluhur, Godean. Tepatnya 2,5 kilometer ke arah barat dari Pasar Godean. Para pedagang mulai menempati lokasi sementara ini sejak Juli 2023.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan sulitnya akses keuangan dan modal merupakan tantangan utama bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya.“UMKM menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan mereka,” katanya dalam Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional (Rakornas) APINDO di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 28 Agustus 2024.

Selain persoalan akses keuangan dan modal yang berdasarkan survei terbaru APINDO menjadi tantangan utama yakni bagi 51 persen UMKM ternyata akses pasar, pemasaran, dan promosi turut menjadi kendala bagi pelaku usaha yaitu sebanyak 35 persen.

Selanjutnya tantangan lain yang juga dihadapi oleh UMKM adalah akses ke bahan baku, alat produksi, dan teknologi yaitu sebesar 9 persen serta adanya regulasi yang kompleks serta keterbatasan keterampilan yaitu sebesar 5 persen.

Shinta menegaskan beragam tantangan tersebut harus mampu segera diatasi lantaran UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional karena mampu membantu menyerap 96,6 persen tenaga kerja.

Menurutnya, apabila permasalahan itu tidak diselesaikan maka UMKM berpotensi menghadapi tantangan yang semakin signifikan sehingga mempengaruhi daya saing dan pertumbuhan mereka.Oleh sebab itu, APINDO berkomitmen untuk mendorong transformasi sektor ini melalui Roadmap Bidang UMKM yang mencakup pembentukan satgas khusus, pengadaan pendanaan, peningkatan kemudahan berusaha, serta fasilitasi akses dan informasi pasar.

Tak hanya itu, Shinta mengatakan pihaknya juga berfokus pada penguatan basis data UMKM dan memastikan praktik berkelanjutan melalui program UMKM Inklusif dan Lestari sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM.“Pada akhirnya akan menjadikan mereka lebih adaptif terhadap tantangan global serta berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” katanya.

Ketua DPP APINDO Jawa Timur Eddy Widjanarko menambahkan, kekuatan UMKM tidak dapat dipisahkan dari peran APINDO mengingat banyak anggota di berbagai daerah masih bergerak di sektor Small Medium Enterprise (SME).“Mereka yang juga anggota kami ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” ujar Eddy.Sebagai contoh, terdapat anggota APINDO di Banyuwangi dan Jember yang berhasil mengekspor produk seperti manggis, okra, dan edamame sehingga mereka mampu mengakomodir petani lokal.“Ini bukti bahwa APINDO berkomitmen untuk mengembangkan UMKM menjadi Industri Kecil Menengah (IKM) dan seterusnya. Di sini ada potensi yang sangat besar yang perlu kita kembangkan," kata Eddy.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo yakin kurs rupiah tahun depan bakal menguat di rentang 15.300-15.700 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut jauh dibanding proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal target nilai tukar rupiah tahun depan di level 16.100 per dolar AS.

Menurut Perry, prediksi tersebut sesuai kondisi fundamental RI saat ini. “Tentu saja dengan asumsi tidak ada kondisi geopolitik atau kondisi lain yang bisa memberikan tekanan-tekanan pada nilai tukar pada 2025,” kata dia dalam rapat dengan Komisi XI DPR di Senayan, Rabu, 28 Agustus 2024.

Ia mengatakan kurs sebulan terakhir telah mengalami apresiasi, dan hari ini diperdagangkan sekitar 15.450 per dolar AS. Angka tersebut telah menguat hampir 5 persen dan penguatannya lebih baik jika dibanding sejumlah negara lain.

Hingga akhir tahun atau 2024, BI memprediksi nilai tukar bakal berada pada rentang 15.700-16.100 per dolar. Perry optimistis kurs akan terus menguat, salah satunya karena cadangan devisa yang meningkat. Pada juli mencapai US$ 145,4 miliar. “Ini lebih dari cukup untuk kami terus melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah,” kata dia.

Perkiraan stabilisasi mata uang ini berdasarkan penilaian terhadap fundamental. Indikator pertama menurut dia karena adanya penurunan suku bunga AS atau fed fund rate (FFR) tahun ini. Kedua adalah kondisi makro ekonomi Indonesia yang membaik seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Lalu imbal hasil SBN dan SRBI terus menarik. Ia memperkirakan FFR akan dipangkas dua kali tahun ini.

Adapun Sri Mulyani mematok rupiah pada 2025 sebesar 16.100 per dolar. Ia mengatakan volatilitas global masih membayangi perekonomian RI, karena itu prediksi nilai tukar dikoreksi. “Meskipun month-to-date terjadi apresiasi (penguatan) rupiah sebesar 5 persen, sehingga sekarang pada level di bawah 16.000,” kata dia di DPR.

Target tersebut menurut dia disebabkan kehati-hatian pemerintah. Tentunya juga akan berdampak pada postur baik penerimaan, belanja dan pembiayaan. “Maka kami mencari titik yang bisa menjaga fiskal dan memberi ruang fiskal dan moneter terjaga,” ujarnya.

Sebelumnya dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 pemerintah sempat menetapkan rupiah akan berada pada rentang 15.300-15.900 terhadap dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data menunjukkan tingkat kemiskinan ekstrem mengalami penurunan di hampir seluruh provinsi. Namun ada enam provinsi yang tercatat mengalami peningkatan kemiskinan pada tahun 2024 ini dibanding tahun sebelumnya.

“Ada provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan ekstrem, yang terbesar terjadi di Sulawesi Barat,” ujar Amalia dalam rapat dengan komisi XI di DPR, Rabu 28 Agustus 2024.

Berdasarkan catatan BPS, masyarakat miskin ekstrem di kawasan tersebut bertambah 0,71 persen. Selanjutnya peningkatan terjadi di Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat.

Berdasarkan catatan kemiskinan ekstrem BPS di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, penurunan terbesar kemiskinan ektrem terjadi di Bengkulu. Jika dihitung secara total, peringkat terbawah kemiskinan ekstrem RI terdata di enam provinsi di Papua.

Amelia mengatakan kondisi sumber daya manusia di rumah tangga miskin ektrem masih menjadi tantangan. “Untuk miskin ekstrem kepala rumah tangganya mayoritas memiliki pendidikan SD, sebesar 41,82 persen,” kata dia.

Perlu peningkatan kualitas mutu modal manusia untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut. Jumlah anggota keluarga kelompok ini sekitar 4 sampai 5 orang.

Rata-rata usia kepala rumah tangganya 53 tahun dan mayoritas bekerja di sektor pertanian. 26,5 persen sebagai buruh dan 13 persen di industri tambang dan pengolahan. “Mayoritas juga bekerja informal, bahkan ada 9,3 persen tidak memiliki toilet,” ujarnya.

Sementara untuk warga miskin ekstrem dengan kepala rumah tangga tunggal kebanyakan didominasi lansia berusia 71 tahun. Hampir seluruhnya perempuan dan tidak bekerja. Karena itu Amalia berharap desain kebijakan dapat seduai dengan karakteristik penduduk.

Adapun pemerintah memiliki target menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen pada 2024. Namun data terakhir masyarakat miskin RI saat ini sebesar 0,83 persen.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Presiden Jokowi meresmikan Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di RSUP Sardjito Yogyakarta Rabu 28 Agustus 2024.

Dalam peresmian itu, Jokowi didampingi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X serta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

"Semoga dengan adanya pelayanan ini bukan hanya stunting, tapi angka kematian ibu dan anak juga semakin berkurang," kata Jokowi usai peresmian.

Jokowi menuturkan, standar sarana layanan kesehatan ibu dan anak di klinik baru rumah sakit itu sudah sangat bagus dan lengkap. "Peralatannya juga sudah sangat modern, digital semua," kata dia.

Hanya saja, saat ditanya soal target berapa persen angka kematian ibu dan anak itu diharapkan bisa ditekan pemerintah Jokowi belum membeberkannya. Menurutnya, setiap provinsi minimal memiliki fasilitas layanan klinik ibu dan anak seperti di RS Sardjito itu.

"(Layanan Kesehatan Ibu dan Anak di RS Sardjito) ini kan baru satu contoh, mestinya di setiap provinsi Indonesia itu juga memiliki layanan kesehatan khusus ibu dan anak," kata dia.

Terlebih, kata Jokowi, dalam dua tahun terakhir, Kementerian Kesehatan telah gencar mengirimkan peralatan-peralatan kesehatan modern seperti CT Scan, Mamogram, Cathlab, juga MRI.

"Semua peralatan modern itu semua sudah masuk (ke kabupaten/kota) agar fasilitas rumah sakit bisa ditingkatkan," kata dia.

RS Sardjito menjadi salah satu dari enam rumah sakit vertikal yang diusulkan Kementerian Kesehatan untuk memperoleh Pinjaman Luar Negeri (PLN) dari The Islamic Development Bank (IsDB).

Pembangunan gedung pelayanan ibu dan anak telah dimulai sejak tahun 2022 dan merupakan bagian dari proyek The Strengthening of National Referral Hospitals and Vertical Technical Units dengan anggaran senilai Rp 500 miliar.

Salah satu layanan unggulannya berupa layanan bayi tabung dan teknologi reproduksi berbantu (TRB) yang didukung dengan laboratorium khusus guna menunjang segala pemeriksaan dan tindakan yang diperlukan.

Gedung Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak RS Sardjito ini menempati lahan 22.694 meter persegi. Terdiri dari 7 lantai dan 1 lantai lower ground, serta terdiri dari Ruang Rawat Inap 140 tempat tidur dan ruang Intensive Care sebanyak 130 tempat tidur.

Pelayanan di dalam gedung ini terdiri dari layanan rawat jalan, rawat darurat, rawat inap regular dan intensif, serta layanan kamar operasi. Selain itu, pelayanan poli anak sudah diatur dan didesain dengan memisahkan pelayanan bagi anak sehat dan anak sakit.

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung tiba-tiba muncul di hari-hari terakhir sebelum PDI Perjuangan memutuskan nama calon Gubernur Jakarta yang diusung dalam Pilkada 2024. Padahal sebelumnya, nama mantan gubernur Anies Baswedan disebut-sebut dapat dukungan untuk mewakili Partai Banteng itu.

Namun pilihan PDIP akhirnya jatuh pada Pramono, yang hampir 10 tahun ini mendampingi Presiden Jokowi sebagai sekretaris kabinet. Politisi senior PDIP ini akan didampingi aktor sekaligus mantan Wagub Banten Rano Karno, yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Jakarta.

"Saya terus terang terpanggil untuk bersama-sama dengan Bang Doel (Rano Karno) bekerja dengan sungguh-sungguh dan juga mencoba untuk, kalau diberikan izin dan kesempatan, untuk memperbaiki dan membangun Jakarta," katanya saat mendaftar ke KPU DKI Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024.

Pramono mengemukakan, banyak pihak yang bertanya mengapa ia akhirnya bersedia maju dalam Pilkada Jakarta. Padahal, ia sendiri mengaku telah "kenyang" pengalaman dari posisi legislatif, yudikatif hingga eksekutif.

"Banyak yang bertanya kepada saya, 'kok Pak Pram mau jadi calon gubernur?', padahal saya ini udah 'kenyang' banget. Menjadi anggota DPR empat kali, pernah menjadi pimpinan DPR, di kabinet dua kali, menjadi sekretaris presiden dan sekretaris wakil presiden. Juga wakil sekjen, sekjen partai, sudah kenyang banget," katanya.

Sekretaris Kabinet di dua periode pemerintahan Presiden Jokowi itu juga mengungkapkan dirinya tidak pernah meminta jabatan, baik kepada Jokowi maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Saya adalah orang yang selama hidup saya betul-betul tidak pernah minta jabatan kepada siapapun termasuk kepada Ibu Mega, termasuk kepada Pak Jokowi. Nggak pernah. Yang saya lakukan hanya kerja keras," katanya.

Menurut Pramono, kerja keras itulah yang membuatnya kini ibarat ketiban pulung karena diusung PDIP menjadi calon gubernur DKI Jakarta.

"Karena kerja keras itulah yang kemudian kenapa kemudian saya tiba-tiba ketiban pulung untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta," katanya.

Pengusaha Tambang

Pramono Anung, yang lahir di Kediri pada 11 Juni 1963, adalah lulusan Teknik Pertambangan ITB Bandung tahun 1988. Ia kemudian bekerja di pertambangan sebelum akhirnya menjadi Direktur PT. Tanito Harum, Jakarta (1988-1996), dan Direktur PT. Vietmindo Energitama (1988-1996).

Ia tercatat menjadi komisaris perusahaan tambang PT. Yudistira Haka Perkasa (1996-1999), Komisaris PT. Mandira (Mandiri Hana Persada) (1996-1999), dan Komisaris PT. Yudistira Hana Perkasa (1996-1999).

Ketika ramai diberitakan tentang pengelolaan sumur migas Blok Mahakam di Kalimantan Timur, nama Pramono ikut disebut-sebut karena PT Yudistira Bumi Energi menjadi mitra Pemprov Kaltim sebagai pemegang saham atas blok tersebut.

Namun Pramono dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 6 April 2015, membantah memiliki peran di Yudistira Bumi Energi. Dia mengatakan dulu memang memiliki usaha di sektor pertambangan dan energi di bawah Grup Yudistira.

“Tapi bukan Yudistira yang sama: Yudistira Bumi Bhakti. Saya keluar dari sana pada 1998,” katanya kepada Majalah Tempo.

Pada 1999, Pramono terpilih sebagai anggota DPR dan mempertahankan posisinya dalam 3 pemilu berikutnya, sampai akhirnya ditarik Presiden Jokowi sebagai Sekretaris Kabinet pada 2014.

Anak keduanya, Hanindhito Himawan Pramana, mengikuti jejaknya masuk ke politik dan terpilih sebagai Bupati Kediri pada 2021.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Didiek Hartantyo, menyiapkan langkah antisipasi setelah ada gempa bumi di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin malam, 26 Agustus 2024. Antisipasi itu berkaitan dengan peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG bahwa gempa yang terjadi dari zona megatrust. "Kami terus memantau informasi real time dari BMKG," kata Didiek, melalui aplikasi perpesanan, pada Selasa malam, 27 Agustus 2024.

Dia mengatakan, PT KAI akan meningkatkan protokol keselamatan di semua daerah operasi kereta api. "Dilakukan management safety walk through (MSWT), yaitu pengecekan semua prosedur operasi di lintasan oleh direksi," kata dia, saat ditanya perihal antisipasi KAI menghadapi bencana alam, terutama gempa, banjir, atau tanah longsor.

Sebelumnya PT KAI dikabarkan menghentikan operasi 11 kereta api saat terjadi gempa bumi yang berpusat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Gempa itu berkekuatan 5,8 Magnitudo, yang terjadi pukul 19.57 WIB pada Senin malam, 26 Agustus 2024. Menurut Didiek, kereta baru bisa beroperasi setelah pengecekan lintasan kereta api. "Sekitar 30 menit dilakukan pengecekan dan dinyatakan aman, maka dioperasikan kembali," kata Didiek.

Gempa itu berpusat 103 kilometer Barat Daya Gunungkidul. Guncangan gempa Yogya ini terasa di beberapa wilayah Daerah Operasi 6 Yogyakarta, seperti Stasiun Jenar, Delanggu, hingga Wonogiri. "Sesuai SOP setelah kejadian gempa semua perjalanan kereta api di daerah gempa dihentikan," ujar Didiek.

Setelah memastikan situasi gempa kembali normal, kata dia, operasi kereta api kembali digenjot malam itu juga. "Sesudah dilakukan pemeriksaan rel setelah gempa dan dinyatakan aman, perjalanan kereta api menjadi normal kembali," ucap dia.