TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) memprediksi suku bunga acuan The Fed atau Fed Funds Rate akan turun dua kali hingga penghujung tahun ini. Proyeksi ini diutarakan oleh Gubernur BI Perry Warjiyo berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur selama dua hari pada Selasa-Rabu, tanggal 20 dan 21 Agustus 2024.

"Kami dua hari ini mendiskusikan baseline dengan probabilitas 75 persen ke atas, Fed Funds Rate akan turun dua kali tahun ini. Nulai September dan kemungkinan November atau Desember, masing-masing 25 basis poin (bps) baseline-nya," kata Perry di Kantor BI, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Sementara untuk tahun depan, BI memperkirakan suku bunga The Fed bakal dipangkas sebanyak tiga kali, masing-masing 25 bps. "Timing-nya sebagian besar bisa di triwulan I dan sebagian kecil di triwulan II," kata Perry.

Di samping itu, BI juga melihat skenario potensial terkait penurunan suku bunga The Fed tahun ini dan tahun depan. Untuk, skenario ini, kata Perry, probabilitasnya 50 sampai 75 persen.

Skenarionya adalah The Fed tetap akan memangkas suku bunga acuan dua kali tahun ini, tetapi tahun depan kemungkinan pemangkasan hanya dua kali. "Itu dua skenario, ya. Kami takar-takar seperti itu."

Sebelumnya dalam konferensi pers BI bulan lalu, Perry menyebut ruang penurunan BI rate memang terbuka. Seiring dengan peluang penurunan suku bunga The Fed. Namun, bank sentral masih menunggu perkembangan kondisi global.

Perry mengatakan, setidaknya ada tiga poin terkait kondisi global yang masih dicermati BI saat ini. Pertama, kejelasan penurunan Fed Funds Rate. Kedua, implikasi kepada suku bunga US Treasury, baik yang 2 tahun maupun 10 tahun. Terakhir, kecenderungan indeks mata uang dolar AS.

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria diduga tak membayar utang US$ 950.000 atau Rp 14,7 miliar (kurs rupiah saat ini) kepada pengusaha Budi Pranoto. Utang itu disebut berasal dari pinjaman Riza kepada Budi untuk proyek batu bara di Kalimantan Selatan.

Kuasa Hukum Budi, Akbar Hidayatullah, mengatakan kliennya meminjamkan uang ke Riza pada 22 dan 24 Mei 2020. Dia menyebut ketika itu Riza juga menandatangi kwitansi pinjaman di atas materai 6000 dengan batas pengembalian 30 hari. “Adanya tiga kwitansi yang ditandatangani oleh Saudara Ahmad Riza Patria dan diterima oleh klien kami,” kata Akbar dalam keterangan tertulis yang Tempo kutip pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Akbar mengatakan usai menerima pinjaman itu, Calon Walikota Tangerang Selatan itu tak membayar meski jatuh tempo. Dia mengatakan kliennya juga telah berulang kali mengingatkan Riza agar melunasi pinjaman yang telah diberikan, tapi nihil.

“Ahmad Riza telah melakukan tindakan wanprestasi atas kesempatan pinjaman modal. Telah menimbulkan kerugian material berupa modal yang belum dapat dikembalikan secara utuh dan kerugian immaterial berupa hilangnya kesempatan klien kami untuk mengembangkan usahanya,” kata Akbar.

Tak hanya itu, Akbar mengatakan eks Wakil Gubernur DKI Jakarta itu juga menghindari komunikasi dengan kliennya atas masalah utang ini. Dia mengklaim Riza telah memenuhi unsur dugaan tindak pidana Pasal 378 KUHP, Pasal 372 KUHP, Jo Pasal 374 KUHP.

Pada Senin, 19 Agustus 2024, Akbar juga telah melayangkan somasi ke Riza untuk melunasi utang kepada kliennya. “Kami menuntut agar Saudara Ahmad Riza Patria dapat melakukan pelunasan kepada klien kami dalam waktu 4x24 Jam (empat hari) terhitung sejak Somasi ini ditandatangani tanpa syarat,” kata Akbar.

Akbar mengatakan apabila somasinya ini tak mendapat respons dari Riza, dirinya dan Budi akan membuat laporan polisi dan gugatan perdata wanprestasi atau pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dan pailit ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Berdasarkan hal-hal yang telah kami sampaikan di atas, Klien kami masih menunggu itikad baik dari Saudara Ahmad Riza Patria agar segera menyelesaikan kewajibannya secara penuh dengan tanpa mengulur waktu ataupun perbuatan lain yang mempersulit mengingat permasalahan ini telah berlangsung cukup lama,” kata Akbar.

Tempo telah menghubungi Riza melalui nomor ponsel pribadinya pada Rabu, 21 Agustus 2024. Namun, Riza menolak pernyataannya untuk dikutip dalam pemberitaan.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri mengungkapkan dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, pemerintah kembali menghadapi defisit keseimbangan primer (primary balance) yang memaksa negara terus berutang untuk membayar bunga utang. Faisal mengatakan pengelolaan anggaran pemerintah tidak menunjukkan perubahan paradigma dari tahun ke tahun sehingga mengakibatkan beban bunga utang yang semakin meningkat.

"Primary balance kita selalu merah, kecuali tahun 2023. Sehingga untuk membayar hutang pun kita harus berhutang. Membayar bunga hutang harus memang berhutang. Karena primary balance-nya minus," ujar Faisal dalam diskusi yang diadakan oleh Bright Institute bertema "Reviu RAPBN 2025 Ngegas Utang!" di Jakarta Selatan, Rabu, 21 Agustus 2024.

Data yang Faisal sampaikan menunjukkan primary balance Indonesia terus mengalami defisit selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, kecuali pada tahun 2023. Dalam RAPBN 2025, defisit primary balance diperkirakan mencapai Rp63,3 triliun, di mana hal ini melanjutkan tren defisit yang sudah berlangsung lama.

Sejak 2014 atau saat Jokowi pertama kali menjabat presiden, defisit primary balance Indonesia sudah menunjukkan tren yang memburuk. Pada 2020, defisit mencapai titik terendah sebesar Rp633,6 triliun, diikuti oleh defisit besar lainnya pada 2021 yang mencapai Rp431,6 triliun. Meskipun ada sedikit perbaikan pada 2023 dengan surplus tipis Rp2,6 triliun, kondisi ini tidak bertahan lama karena pada 2024 dan 2025 kembali diproyeksikan defisit, masing-masing Rp110,8 triliun dan Rp63,3 triliun.

Keseimbangan primer atau primary balance adalah indikator penting dalam pengelolaan fiskal yang menunjukkan perbedaan antara pendapatan pemerintah dengan pengeluaran sebelum pembayaran bunga utang. Ketika keseimbangan primer menunjukkan defisit, artinya negara harus mengambil utang baru hanya untuk membayar bunga dari utang sebelumnya.

Menurut Faisal, kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena menunjukkan ketergantungan yang berkelanjutan pada utang baru. Data yang dipaparkan Faisal menunjukkan pembayaran bunga utang terus meningkat, mencapai Rp552,9 triliun dalam RAPBN 2025. Angka ini naik signifikan dari Rp499,0 triliun pada tahun sebelumnya. "Peningkatannya 274 persen. Bayangkan, sekarang sudah mencapai 20,3 persen dari belanja pemerintah pusat," kata Faisal.

Faisal juga menyoroti peningkatan beban bunga ini telah menggerus ruang fiskal yang seharusnya bisa digunakan untuk membiayai program-program produktif lainnya. Kondisi ini pun dia sebut mencerminkan kegagalan pemerintah dalam melakukan perencanaan anggaran yang berkelanjutan. "Ruang fiskalnya makin nyempit buat yang lain-lain," kritiknya.

Situasi ini, menurut Faisal, harus segera diatasi dengan perubahan paradigma dalam pengelolaan fiskal dan utang negara. Jika tidak, pemerintah akan terus terjebak dalam siklus utang yang semakin membebani anggaran dan membahayakan stabilitas ekonomi jangka panjang. "Maniak berhutang gitu," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan ritel Alfamart yang berada di bawah bendera PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. menyatakan kesiapannya untuk membuka gerai baru di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Kesediaan tersebut sudah disepakati melalui penandatangan nota kesepahaman pada September tahun lalu.

Terkait hal tersebut, Direktur PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk, Solihin, mengatakan perusahaannya masih menunggu arahan dari Badan Otorita IKN. “Kami sudah menandatangani MoU dengan Badan Otorita IKN pada September 2023 dan memastikan berminat buka di IKN. Saat ini kami menunggu saja bagaimana pengelolaan tempat di sana,” katanya kepada Tempo melalui sambungan telepon, Selasa, 20 Agustus 2024.

Solihin mengatakan dalam MoU atau nota kesepakatan tersebut ada tiga hal yang disepakati bersama Badan Otorita IKN, yakni pembangunan infrastruktur, pengoperasian dan komersialisasi pusat distribusi logistik. Dia mengatakan dalam rancangan awal, Badan Otorita IKN akan menyediakan kawasan di zona komersil. Namun demikian, kata Solihin, belum ada kepastian kapan pembangunan infrastruktur di zona komersil tersebut selesai dikerjakan.

Solihin juga belum bisa memastikan siapa yang akan membangun gerai di kawasan zona komersil IKN. “Apakah skemanya kita menyewa atau melibatkan kerjasama dengan pihak lain, ini belum dibicarakan. Seperti apa bentuknya, kita menunggu,” kata Solihin.

Lebih lanjut, Solihin meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur penunjang distribusi logistik di IKN. “Tantangan yang paling penting diperhatikan adalah logistik atau transportasi. Kalau sistem kita udah punya, dan toko-toko kita sudah ada di Balikpapan dan Samarinda,” katanya.

Dia menambahkan, Badan Otorita IKN menekankan penggunaan transportasi ramah lingkungan di IKN, termasuk dalam hal distribusi logistik. “Pengirimannya harus menggunakan transportasi bersih. Dari awal disampaikan transportasi di sana harus berbasis elektrik untuk mendukung IKN bebas emisi,” ujarnya

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N Mandey, mengatakan sejumlah perusahaan ritel siap beroperasi di IKN. Menurut dia pembangunan gerai ritel di IKN harus sesuai dengan zona komersil yang ditetapkan pemerintah. “Tidak bisa sembarangan membangun. Ini disepakati di zona komersil saja, dan sekarang zona komersilnya belum jadi,” kata Roy, dikutip Antara, Rabu, 14 Agustus 2024.

Roy menyebutkan saat ini sudah ada sejumlah perusahaan ritel anggota Aprindo yang meneken kontrak pembangunan di IKN dengan PT Bina Karya (Persero). "Sudah tanda tangan, sudah kolaborasi, pasti bangun di dalam IKN tetapi kawasan komersial belum sekarang jadi kan. Karena di IKN enggak boleh berdiri semaunya, enggak boleh dekat istana atau dekat kantor kementerian, jadi semua pakai zonasi," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Konsorsium Pangan Bijak merekomendasikan sejumlah langkah transformasi sistem pangan di Indonesia. Rekomendasi ini merupakan respon atas rentannya ketahanan pangan dalam satu dekade terakhir, khususnya di kepulauan dan daerah pedalaman.

Peneliti Pangan dari Center for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB, David Ardhian, mengatakan kondisi tersebut tampak dari kebijakan pangan yang terpusat dan tidak melibatkan peran masyarakat lokal dan penduduk pulau-pulau kecil.

Padahal, kata David, masyarakat lokal dan penduduk di wilayah kepulauan merupakan pihak yang paling terdampak dari buruknya sistem pangan. "Kondisi di kepulauan sangat terbatas, mulai dari lahan pertanian dan akses logistik yang mahal," kata David yang mewakili konsorsium dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2024.

Konsorsium Pangan Bijak sendiri telah menghimpun tuntutan yang terkumpul dari dialog bersama lintas organisasi masyarakat sipil. Dialog itu turut melibatkan 167 perwakilan masyarakat dari berbagai daerah. Langkah memperbaiki sistem pangan, kata David, haru dimulai dari penyelesaian konflik agraria. David menyebut konflik agraria dan alih fungsi lahan merupakan ancaman terbesar bagi masyarakat lokal.

Dalam 10 tahun terakhir, kata dia, deforestasi untuk proyek food estate, seperti yang terjadi di Papua telah mengancam sumber pangan penduduk setempat yang selama ini bergantung pada hutan. Kondisinya tak jauh berbeda dengan masyarakat pesisir. Nelayan di wilayah kepulauan timur Indonesia kini dihadapkan pada kerusakan ekosistem laut imbas proyek pertambangan. "Pemerintah harus memperkuat perlindungan lahan sumber produksi untuk memberikan kepastian bagi sumber pangan, baik di darat maupun kawasan pesisir," kata David.

Rekomendasi selanjutnya yakni menghentikan pendekatan program pangan skala besar. Pemerintah, kata dia, harus fokus pada pengembangan pangan lokal. Menurut David, pemerintah harus mengubah orientasi kebijakan peningkatan produksi skala luas ke pengembangan sistem pangan lokal. Hal ini mendesak dilakukan di daerah seperti Papua, pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman.

Khusus di wilayah kepulauan, David mengatakan pemerintah masih mengabaikan potensi di pesisir dan laut. Kondisi itu tampak dari tingginya angka stunting di provinsi yang punya potensi sumber daya perikanan. "Pemerintah harus mendukung penghidupan nelayan dan komunitas lokal di pulau kecil, terutama dalam mengatasi kerentanan terkait perubahan iklim," katanya.

Selanjutnya, konsorsium juga mendorong pelibatan masyarakat lokal dalam kebijakan makan bergizi gratis oleh pemerintahan selanjutnya. David mendorong agar makanan yang disediakan harus sesuai dengan ketersediaan sumber pangan lokal agar tidak terjadi penyeragaman pangan. "Perencanaannya harus melibatkan para pemangku kepentingan pada tingkat lokal," ujar David.

TEMPO.CO, Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meninjau ulang urgensi pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) ubin keramik. Rencana pengenaan bea masuk tambahan itu kini tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk diberlakukan pemerintah.

“Saya harap sebetulnya Kemenkeu bisa melihat kembali urgensi pengenaan BMAD keramik ini seperti apa,” kata Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Indef, Andry Satrio Nugroho, saat dihubungi Tempo, Rabu, 21 Agustus 2024.

Andry berharap, Kemenkeu bisa menelusuri kembali apakah memang benar ada dumping ubin keramik dari Cina. Menurut Andry, penelusuran ini perlu dilakukan untuk memastikan intervensi Kemenkeu terhadap proses pengenaan BMAD ubin keramik ini sudah tepat. “Akan kita lihat dengan masa periode yang singkat ini Kemenkeu mau mengeluarkan kebijakan yang konteiversial. Saya rasa Kemenkeu akan menghindari kebijakan-kebijakan yang kontroversial,” kata Andry.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas telah mengirimkan surat tentang keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas ubin keramik asal Cina kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sumber Tempo yang mengetahui proses ini menyebut surat itu telah diterima Sekretariat Menteri Keuangan pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam bocoran dokumen yang didapatkan Tempo, surat berkepala Menteri Perdagangan Republik Indonesia itu bertarikh Selasa, 6 Agustus 2024. Surat bernomor PD.01/449/M-DAG/SD/08/2024 yang bersifat segera itu ditujukan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di bagian perihal surat itu tertulis “keputusan pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) atas impor ubin keramik asal Republik Rakyat Tiongkok (RRT)”.

Ketika dikonfirmasi perihal besaran BMAD yang dia putuskan, Zulhas enggan berkomentar. Dia meminta Tempomenanyakannya kepada Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kasan Muhri. “Bisa kontak Pak Kasan,” kata Zulhas saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Kasan membenarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan soal BMAD Ubin Keramik telah ditandatangani Zulhas pada 6 Agustus 2024 lalu dan disampaikan instansinya ke Menkeu. Namun, dia enggan menjabarkan isi surat itu karena bersifat rahasia. Dia juga mengklaim tak bisa mengungkapkan besaran BMAD yang diputuskan Mendag kepada publik karena karena menyalahi aturan. “Silakan nanti kalau sudah keluar penetapanya dan berlaku efektif melalui PMK bisa diakses publik termasuk media,” kata Kasan saat dihubungi Tempo, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dalam ekspose temuan satgas impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean Bea Cukai Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 6 Agustus 2024, Zulhas menyebutkan besar BMAD ubin keramik berkisar antara 40 sampai 50 persen. Angka ini berbeda dari laporan hasil penyelidikan KADI yang sebelumnya telah beredar di publik. Dalam laporan bertarikh 3 Juli 2024 itu, besar tarif berkisar 100,12 sampai dengan 198,88 persen.

TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyebut, ketidakpastian pasar keuangan global mulai mereda. Namun, risikonya yang masih tinggi. Hal ini disampaikan Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) di Kantor BI, Jakarta Pusat pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Dia memproyeksikan ekonomi global pada 2024 akan tumbuh sebesar 3,2 persen dengan kecenderungan yang melambat. "Ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan mulai melambat di semester II 2024 seiring dengan penurunan permintaan domestik," katanya.

Di samping itu, Perry melihat ekonomi Cina belum kuat, sedangkan ekonomi Eropa terus membaik. Perlambatan ekonomi AS, kata Perry berdampak pada peningkatan pengangguran dan penurunan inflasi yang lebih cepat ke arah sasaran inflasi jangka panjang, yakni 2 persen. "Perkembangan ini mendorong kuatnya ekspektasi penurunan Fed Funds Rate (FFR) yang lebih cepat dan lebih besar dari prakiraan," ujarnya.

Menurut Perry, perkembangan ini menyebabkan penurunan imbal hasil atau yield US Treasury tenor 2 tahun. Diikuti pula dengan penurunan yield US Treasury tenor 10 tahun dan pelemahan dolar AS terhadap berbagai mata uang dunia.

Perry menambahkan, perkembangan ketidakpastian pasar keuangan global yang mereda mendorong meningkatnya aliran masuk modal asing. Kemudian, memperkuat mata uang negara berkembang, termasuk Indonesia. Dia menekankan, risiko terkait kekhawatiran resesi di AS dan dinamika geopolitik harus terus dicermati. "Kondisi ini memerlukan kehati-hatian dalam merumuskan respons kebijakan dari rambatan ketidakpastian global terhadap perekonomian domestik," tutur dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi menyinggung Si Tukang Kayu, putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan DPR terkait pilkada saat memberikan sambutan pada Penutupan Munas XI Golkar di Jakarta Rabu malam, 21 Agustus 2024.

“Sehari dua hari ini, kalau kita melihat media sosial dan media massa, ini sedang riuh, sedang ramai setelah putusan yang terkait dengan pilkada,” katanya.

Jokowi mengatakan salah satu yang ramai diperbincangkan di medsos adalah mengenai Si Tukang Kayu.

“Kalau sering buka di media sosial pasti tahu Tukang Kayu ini siapa. Padahal kita tahu semuanya, kita tahu semuanya yang membuat keputusan itu adalah MK, itu adalah wilayah yudikatif dan yang saat ini juga sedang dirapatkan di DPR itu adalah wilayah legislatif, tapi tetap yang dibicarakan adalah Si Tukang Kayu,” ujar Joko Widodo.

Istilah Tukang Kayu diidentikkan dengan Jokowi karena sebelum terjun ke politik dengan maju pemilihan wali kota Solo, ia adalah pengusaha mebel.

Jokowi mengaku memaklumi hal tersebut sebagai sebuah warna-warni demokrasi.

Namun, ia menekankan bahwa dirinya sebagai Presiden di lembaga eksekutif sangat menghormati lembaga yudikatif dan lembaga legislatif.

“Jadi saya, kami, sangat menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara yang kita miliki, mari kita menghormati keputusan, beri kepercayaan bagi pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan proses secara konstitusional,” jelasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terkait dengan syarat calon kepala daerah.

"Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara," ucap Presiden Jokowi dalam keterangan persnya dipantau dari kanal YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Rabu.

Menurut Presiden, hal tersebut merupakan proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia.

Beda Sikap MK dan DPR

Suasana politik menghangat setelah MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora mengenai Undang-Undang Pilkada. Melalui putusan MK yang dibacakan pada Selasa siang, 20 Agustus 2024, Mahkamah menurunkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah.

MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD atau 20 persen kursi DPRD. Untuk Pilgub Jakarta, berdasarkan putusan MK, ambang batas pencalonan gubernur turun menjadi 7,5 persen suara hasil pileg sebelumnya.

Putusan MK tersebut membuat PDIP yang tadinya tidak bisa ikut Pilkada Jakarta karena seluruh pemilik kursi DPR bergabung dalamKoalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mencalonkan Ridwan Kamil-Suswono, kembali berpeluang mengusung calonnya sendiri.

Bahkan gubernur Jakarta sebelumnya, Anies Baswedan, yang ditinggalkan PKS karena gagal mendapat dukungan partai lain, jadi berpeluang maju.

Namun di tengah kegembiraan pendukung PDIP dan Anies, Badan Legislasi DPR RI (Baleg) dan pemerintah menyetujui untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 atau RUU Pilkada pada rapat paripurna DPR terdekat guna disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu disepakati dalam Rapat Panitia Kerja RUU Pilkada Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

"Apakah hasil pembahasan RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan?" kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi seraya mengetuk palu tanda persetujuan.

Delapan fraksi yakni Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, Fraksi NasDem, Fraksi PAN, Fraksi PKB, dan Fraksi PPP, yang merupakan anggota KIM Plus dan identik dengan pendukung Jokowi, mendukung RUU tersebut diundangkan..

Hanya Fraksi PDI Perjuangan menolak pembahasan RUU Pilkada untuk diundangkan.

Begitu pula, pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan persetujuan agar RUU Pilkada diparipurnakan.

Berikutnya: PDIP: Sidang Baleg Sat-Set Sat-Set Langsung Ketok Palu

• 1
• 2
• 3
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta -Petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menangkap satu kapal berbendera Vietnam. Kapal ini ditangkap saat melakukan pencurian ikan di perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau.

Direktur Jenderal PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan penangkapan kapal asing pencuri ikan dilakukan pada 17 Agustus 2024. Kapal ini melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap trawl yang dilarang karena dapat merusak ekosistem laut. "Informasinya kami peroleh dari kelompok masyarakat pengawas nelayan Natuna Utara," kata Pung melalui sambungan telepon, Rabu, 21 Agustus 2024. Pung saat ini tengah meninjau kapal tersebut yang dibawa ke Pangkalan PSDKP Batam.

Menurut Pung, awalnya masyarakat pengawas di laut Natuna Utara mengirim video perihal kapal-kapal nelayan Vietnam masuk di perairan Indonesia tersebut. Dari informasi itu aparat langsung mengejar kapal tersebut. "Semuanya lari, tapi satu kapal tertangkap," kata dia.

Satu kapal Vietnam yang tertangkap itu langsung diseret ke Pangkalan PSDKP Batam. Sementara Pung mengatakan, ada dua kapal lainnya yang berhasil melarikan diri. "Yang tertangkap ini ada sembilan orang," ujar dia. Sembilan orang ini termasuk nakhoda kapal.

Pung menyatakan, ukuran kapal yang berhasil ditangkap berukuran 120 gros ton. Kapal yang ditangkap ini memuat hasil curian sekitar 1 ton ikan pelagis. Dia memperkirakan kapal Vietnam itu sudah cukup lama mencuri ikan di Laut Natuna Utara itu. "Kalau operasinya mungkin sudah lama karena naik-turun," ucap Pung. Ia memastikan dari sembilan pelaut yang ditangkap ini tak ada warga Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) akan membuka kampus baru di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sudah menyiapkan lahan 4 hektare.

"Pembangunannya mungkin tahun depan sudah mulai disiapkan. Ini masih kami rapatkan dan bahas lebih lanjut bersama jajaran terkait termasuk pihak OIKN," kata Rektor Prof Nurhasan dalam peringatan Dies Natalis ke-60 Unesa di Surabaya, Rabu, 21 Agustus 2024.

Unesa sudah menyiapkan lahan sekitar 4 hektare untuk investasi dan mengelola pendidikan di IKN. Lokasi yang direncanakan sebagai kawasan kampus Unesa di sana berjarak sekitar 3,5 km dari lokasi upacara HUT ke-79 Republik Indonesia kemarin.

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN, Alumuddin mengapresiasi langkah Unesa karena sejalan dengan visi IKN menjadi kota dunia dengan kata kunci sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan.

Ia juga mengapresiasi pimpinan Unesa yang berani mengambil sikap dan mengambil bagian dari rencana besar dan strategi pemerintah untuk Indonesia ke depan. Dia menegaskan bahwa IKN itu sifatnya terbuka oleh siapa saja.

"Rektor ini luar biasa beraninya mengambil sikap di antara ketidakpastian. Saat orang ragu-ragu, Pak Rektor langsung sodorkan visinya dan bilang ingin mendirikan Unesa di sana. Apresiasi buat beliau, semoga ini menjadi kolaborasi yang semakin memajukan bangsa dan negara," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 Khofifah Indar Parawansa menyampaikan rasa bangganya dengan perkembangan Unesa.

Apalagi, katanya, Unesa menjadi satu-satunya PTN yang mendapat kesempatan membuka kampus atau prodi yang dibutuhkan untuk pengembangan IKN.

Menurutnya, ini merupakan amanah dari pemerintah untuk mengembangkan SDM Indonesia, terutama di IKN.

Bank Tanah Menang Gugatan atas Lahan Bandara

INFO NASIONAL - Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar mengesahkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029. Bahlil terpilih secara aklamasi dalam Munas XI Partai Golkar yang diikuti oleh 38 DPD Partai Golkar tingkat provinsi, 514 DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota, serta organisasi sayap Partai Golkar.

"Munas XI Partai Golkar secara resmi telah mengesahkan Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Ketum Bahlil juga menjadi formatur tunggal yang diberikan mandat penuh dalam menyusun komposisi dan personalia DPP Partai Golkar periode 2024-2029," ujar Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau Bamsoet, usai Munas XI Partai Golkar di JCC Jakarta, pada Rabu, 21 Agustus 2024.

Bamsoet mengatakan, Munas adalah pengampu kekuasaan tertinggi dalam tubuh organisasi Partai Golkar. Karena itu, seluruh kader Partai Golkar memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati dan menjunjung tinggi semua keputusan yang ditetapkan dalam Munas.

"Munas merupakan media evaluasi, proyeksi dan konsolidasi. Munas memberikan ruang penyampaian laporan pertangungjawaban kepengurusan periode sebelumnya sebagai sarana pembelajaran. Melalui Munas juga dapat dirumuskan visi, dan merancang metodologi untuk mencapai beragam target yang telah disepakati oleh partai. Munas sebagai media konsolidasi, akan menyatukan kita dalam gerak sinergi dan kolaborasi, serta meneguhkan loyalitas dan integritas dari setiap kader Partai Golkar," kata Bamsoet.

Bamsoet menegaskan, dibawah kepemimpinan Bahlil, Partai Golkar siap memenangkan pemilihan kepala daersh atau Pilkada serentak 2024. Partai Golkar memiliki target untuk memenangkan Pilkada sebesar 60 persen pada pemilihan gubernur, bupati serta wali kota yang tersebar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota se-Indonesia.

"Partai Golkar solid untuk memenangkan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan tanggal 27 November 2024. Partai Golkar sebagai pengusung utama pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024 juga berkomitmen mengawal dan mensukseskan pemerintahan Prabowo - Gibran sampai purna bhakti di tahun 2029," kata dia. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah saat ini sudah menyentuh level Rp 15.000-an per dolar Amerika Serikat. Namun pada tahun depan, nilai tukar rupiah justru dipatok melemah menjadi 16.100 per dolar AS. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan asumsi tersebut ditetapkan sebagai langkah antisipasi.

“Rupiah 16.100 mencerminkan antisipatif dan kita konservatif, kita memantau kondisi global sekarang, kita bersyukur dalam jangka pendek ini kita dapat banyakcapital inflow,” kata dia ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR, Rabu 21 Agustus 2024.

Febrio menambahkan masuknya aliran modal asing saat ini merupakan cerminan dari fiskal RI yang lebih baik dibanding banyak negara lain yang menghadapi tantangan global. Indonesia, menurut dia termasuk yang diminati untuk terjadi capital inflow kembali. Capaian tersebut menurut dia harus kelola dalam jangka pendek. Namun pemerintah menurut dia tetap harus menyiapkan langkah antisipatif untuk menjaga batasannya dari guncangan global.

Target rupiah yang justru ditetapkan melemah tahun depan juga sempat dipertanyakan anggota DPR Fraksi PDIP, Adisatrya Suryo Sulisto. Saat ini, ia mengatakan, nilai tukar rupiah saat ini sudah di level 15.000-an per dolar AS. Tapi pemerintah malah menetapkan nilai tukar rupiah pada 2025 16.100 per dolar AS.

“Penetapan kurs melemah tersebut tidak sejalan dengan upaya kita selama ini untuk memperkuat nilai tukar dan tren pelonggaran kebijakan global khususnya The Fed pada 2025,” kata dia dalam rapat paripurna DPR, Selasa 20 Agustus 2024.

PDIP menurut dia, berpandangan pemerintah seharusnya kembali pada kesepakatan awal. Sebelumnya dalam Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025, rupiah sempat ditargetkan berada pada rentang 15.300-15.900 terhadap dolar AS.

Adapun, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, memaparkan rupiah makin stabil. “Nilai tukar Rupiah hingga 20 Agustus 2024 menguat menjadi 15.430 per dolar AS, atau menguat 5,34 persen dibandingkan dengan posisi akhir Juli 2024,” ujarnya dalam pemaparan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 21 Agustus 2024.