TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengungkap skenario pembukaan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang direncanakan dimulai pada minggu ketiga Agustus 2024.

Masyarakat yang berminat mengikuti rekrutmen dapat mempersiapkan diri untuk seleksi administrasi, lalu tahap seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang (SKB).

Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pun telah menerbitkan ketentuan terkait nilai ambang batas (passing grade)SKD berbasis komputer ataucomputer assisted test(CAT).

Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 321 Tahun 2024 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024.

Lantas, apa saja yang perlu diperhatikan sebelum mengikuti SKD CAT CPNS 2024?

Strategi Jitu Hadapi SKD CAT CPNS 2024

Pada 2020, Analis Kebijakan di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Lian Ifandri, mengatakan bahwa salah satu persiapan penting yang harus dilakukan peserta seleksi adalah mempelajari soal-soal SKD CPNS dari tahun-tahun sebelumnya.

“Sering kali, soal-soal CPNS mempunyai pola yang sama dari tahun ke tahun. Soal-soal itu bisa dipelajari, sehingga saat mendapati soal yang sejenis ketika ujian, maka peserta akan lebih mudah untuk menyelesaikannya,” kata Lian di Jakarta, Sabtu, 25 Januari 2020, seperti dikutip dari laman Kemenpan RB.

Kemudian, dia juga menyarankan agar peserta SKD untuk teliti, tenang, dan memperhatikan manajemen waktu dalam mengerjakan soal. Pasalnya, menurut dia, kegugupan pada peserta akan mengganggu konsentrasi dan fokus dalam menyelesaikan soal-soal yang diujikan.

Dia menuturkan, saat mengerjakan soalSKD CAT, peserta seleksi CPNS tidak hanya dituntut untuk tepat dalam menjawab, tetapi juga harus menuntaskannya dalam kurun waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk mengerjakan soal dari yang paling mudah dan dikuasai serta dapat melewati terlebih dahulu soal-soal yang dirasa lebih sulit.

“Apabila masih terdapat sisa waktu, maka gunakanlah untuk mengerjakan soal yang belum dijawab di setiap jenis soal untuk menambah nilai. Strategi ini bisa dipakai untuk TWK (tes wawasan kebangsaan), TIU (tes intelegensia umum), dan TKP (tes karakteristik pribadi),” ucap Lian.

Sementara itu, Analis Perlindungan Perempuan dalam Situasi Bencana di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yeski Kelsederi mengatakan persiapan fisik dan mental juga harus diperhatikan sebelum menghadapi SKD. Dengan kondisi fisik yang sehat dan prima, peserta bisa fokus dalam mengerjakan soal.

“Selain itu, persiapan mental yang mantap dan percaya kepada kemampuan diri dapat mengantarkan keberhasilan pelamar dalam tes SKD,” ujar Yeski.

Tips lain yang dibagikan Analis Hukum di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Maersk Ramadani Gumay, adalah peserta harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi yang dilamar. Peserta juga bisa bergabung ke grup WhatsApp untuk mendapatkan informasi-informasi penting berkaitan dengan SKD CAT CPNS.

“Kita juga harus aktif dalam mencari informasi tentang SKD, seperti jadwal tes,passing grade,keperluan yang dibutuhkan saat tes, dan lain sebagainya,” kata Maersk.

Maersk juga mengingatkan peserta untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya diberikan jalan yang terbaik ketika akan mengikuti rekrutmen CPNS.

“Saya sudah pernah gagal tes CPNS sebelumnya. Jadi, untuk teman-teman pelamar, jangan pernah menyerah ketika menghadapi berbagai persoalan dan tetap tunjukkan usaha semaksimal mungkin ketika mengikuti tes nantinya,” ucap Maersk.

MELYNDA DWI PUSPITA,berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menyebut Indonesia ketinggalan dibanding negara tetangga Singapura dalam hal ketahanan pangan. Hal ini disampaikannya dalam agenda Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Jawa yang disiarkan langsung melalui YouTube Bank Indonesia (BI) pada Rabu, 14 Agustus 2024.

Meskipun Singapura tak memiliki lahan pertanian seluas Indonesia, namun kata Restuardy ketahanan pangannya lebih unggul. "Singapura tidak punya lahan yang cukup sama seperti kita, (Singapura) negara pengimpor, tetapi memiliki ketahanan pangan yang berada di atas kita," tuturnya.

Restuardy mengungkapkan, sebanyak 7 hingga 16 persen masyarakat Indonesia masih rentan terhadap kelaparan. Kondisi ini, kata dia sejalan dengan menurunnya produktivitas padi dalam negeri.

Bila merujuk pada jumlah penduduk yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah masyarakat Indonesia mencapai 281.603.800 jiwa per Juni 2024. Artinya, diperkirakan sebanyak 19,71 juta hingga 45,05 juta jiwa masyarakat RI yang rentan terhadap risiko kelaparan.

Dia juga membandingkan kondisi Indonesia dengan Thailand, yang merupakan negara pengekspor pangan. Namun, menurut Restuardy ketahanan pangan Indonesia mengungguli Thailand. "Kita masih lebih sedikit baik dari Thailand untuk ketahanan pangan".

Restuardy menuturkan, status sebagai eksportir maupun importir bukanlah menjadi ukuran ketahanan pangan. Namun, poin yang jauh lebih penting adalah bagaimana ketangguhan dan kehandalan perdagangan pangan. Hal ini, kata dia didukung dengan teknologi, logistik yang baik, serta tata kelola yang baik.

"Misalnya kita punyamilling riceyang bisa meningkatkan efisiensi, mempercepat kualitas produksi gabah menjadi premium misalnya. Ini juga menjadi bagian-bagian yang bisa kita lakukan. Ini juga bisa menentukan langkah-langkah untuk ketahanan pangan kita ke depan," kata Restuardy.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen, yang berlaku per 1 Januari 2025. Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani merekomendasikan dua kebijakan yang dapat diambil pemerintah terkait rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen.

Kebijakan pertama yang diusulkan adalah pemerintah mesti menurunkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). "Untuk tetap menjaga daya beli masyarakat," kata Ajib di Jakarta, dikutip Rabu, 14 Agustus 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101 Tahun 2016, besaran PTKP adalah Rp 54 juta per tahun atau ekuivalen dengan penghasilan Rp 4,5 juta per bulan. Menurut Ajib, pemerintah bisa menaikkan PTKP misalnya sebesar Rp 100 juta.

"Hal ini bisa mendorong daya beli kelas menengah-bawah. Di kelas ini, setiap kenaikan kemampuan akan cenderung dibelanjakan, sehingga uang kembali berputar di perekonomian dan negara mendapatkan pemasukan," tuturnya.

Kedua, Ajib mengusulkan agar pemerintah fokus mengalokasikantax cost,dengan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor-sektor yang menjadi lokomotif penggerak banyak gerbong ekonomi. Misalnya pada sektor properti atau untuk sektor yang mendukung penghiliran sektor pertanian, perikanan, hingga peternakan.

Akan tetapi, secara kuantitatif juga harus dihitung dengan matang.Tax costharus dikaji tetap mendorong sektor swasta tetap bisa berjalan baik, sementara di sisi lain penerimaan negara juga mendapat hasil yang sepadan. "Sehingga, fiskal bisa tetapprudent."

Pada prinsipnya, menurut Ajib pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang kebijakan untuk menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen tahun depan. Untuk implementasinya, kata dia harus ada insentif fiskal yang relevan dengan kemampuan daya beli masyarakat dan sektor usaha agar terus berjalan dengan baik. "Pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5 persen membutuhkan kebijakan fiskal yang pro dengan pertumbuhan," ucapnya.

Pemerintah telah menetapkan kenaikan PPN menjadi 12 persen melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kenaikan pajak ini berlaku paling lambat pada 1 Januari 2025. Sebelumnya pada 2022, pemerintah menetapkan tarif PPN sebesar 11 persen yang berlaku terhitung 1 April 2022.

Ilona Estherinaberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 14 Agustus 2024 dimulai dengan dokumen yang harus disiapkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian informasi mengenai kisaran gaji petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) upacara HUT RI ke-79 di IKN. Serta pernyataan Jokowi bahwa Prabowi sudah tidak sabar ingin berkantor di IKN.

Selain itu berita tentang Sri Mulyani tanggapi utang baru pemerintah sebesar Rp266,3 triliun. Berikut adalah ringkasan dari berita-berita tersebut:

1. Menteri PANRB Sebut Buka 60 Ribu Formasi CPNS ke IKN, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempersiapkan 60 ribu formasi CPNS yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan sebagaimana dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana persiapan dokumen untuk pendaftaran CPNS 2024?

BKN sudah mengumumkan jadwal CPNS 2024, maka pendaftar bisa mulai mempersiapkan diri, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka

Sebuah momen mengharukan dalam rangkaian upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) terekam kamera. Dalam video yang viral di media sosial tampak seorang petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang hampir pingsan, tetapi tetap bertahan.

Seorang anggota Paskibraka putri terlihat hampir terjatuh dan ditahan dua rekannya ketika kirab duplikat bendera sang merah putih dan teks proklamasi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berkat ketangguhannya tersebut, para personel petugas upacara banjir dukungan dan apresiasi dari warganet.

“Pasukan urutan ke dua setelah pasukan berbaju merah tampak akan pingsan, tetapi jiwa nasionalismenya tinggi sekali, kami bangga sekali,” kata @jjh1631 di kolom komentar video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu, 10 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji Paskibraka?

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Daftar Pemda yang Sudah Umumkan Jumlah Formasi CPNS dan PPPK 2024

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia telah mengumumkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Hal itu menyusul diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Jokowi Sebut Prabowo Sudah Tidak Sabar untuk Berkantor di IKN

Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Menurut Jokowi, Prabowo sudah tidak sabar untuk berkantor di IKN.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 266,3 Triliun, Sri Mulyani: Ini Baru Bulan Ketujuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2024 sebesar Rp 266,3 triliun.

“Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp 648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp 266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun realisasi pembiayaan utang ini melonjak bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen. Meski begitu, Sri Mulyani menilai hal tersebut wajar karena penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi karena lonjakan harga komoditas.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 14 Agustus 2024 dimulai dengan dokumen yang harus disiapkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kemudian informasi mengenai kisaran gaji petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) upacara HUT RI ke-79 di IKN. Serta pernyataan Jokowi bahwa Prabowi sudah tidak sabar ingin berkantor di IKN.

Selain itu berita tentang Sri Mulyani tanggapi utang baru pemerintah sebesar Rp266,3 triliun. Berikut adalah ringkasan dari berita-berita tersebut:

1. Menteri PANRB Sebut Buka 60 Ribu Formasi CPNS ke IKN, Berikut Dokumen yang Harus Disiapkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempersiapkan 60 ribu formasi CPNS yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan sebagaimana dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana persiapan dokumen untuk pendaftaran CPNS 2024?

BKN sudah mengumumkan jadwal CPNS 2024, maka pendaftar bisa mulai mempersiapkan diri, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka

Sebuah momen mengharukan dalam rangkaian upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) terekam kamera. Dalam video yang viral di media sosial tampak seorang petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang hampir pingsan, tetapi tetap bertahan.

Seorang anggota Paskibraka putri terlihat hampir terjatuh dan ditahan dua rekannya ketika kirab duplikat bendera sang merah putih dan teks proklamasi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berkat ketangguhannya tersebut, para personel petugas upacara banjir dukungan dan apresiasi dari warganet.

“Pasukan urutan ke dua setelah pasukan berbaju merah tampak akan pingsan, tetapi jiwa nasionalismenya tinggi sekali, kami bangga sekali,” kata @jjh1631 di kolom komentar video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu, 10 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji Paskibraka?

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Daftar Pemda yang Sudah Umumkan Jumlah Formasi CPNS dan PPPK 2024

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia telah mengumumkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Hal itu menyusul diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Jokowi Sebut Prabowo Sudah Tidak Sabar untuk Berkantor di IKN

Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Menurut Jokowi, Prabowo sudah tidak sabar untuk berkantor di IKN.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 266,3 Triliun, Sri Mulyani: Ini Baru Bulan Ketujuh

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membeberkan realisasi pembiayaan utang hingga akhir Juli 2024 sebesar Rp 266,3 triliun.

“Dari postur pembiayaan utang yang sebesar Rp 648,1 triliun, realisasi baru sebesar Rp 266,3 triliun. Ini berarti 41,1 persen dan ini baru bulan ketujuh,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024, di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024, seperti dikutip dari Antara.

Adapun realisasi pembiayaan utang ini melonjak bila dibandingkan realisasi tahun lalu, yakni sebesar 36,6 persen. Meski begitu, Sri Mulyani menilai hal tersebut wajar karena penerimaan negara tahun lalu cukup tinggi karena lonjakan harga komoditas.

Baca berita selengkapnya di sini.

INFO NASIONAL - PT PLN (Persero) berkomitmen menghadirkan listrik andal untuk operasional pabrik baterai anoda lithium yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu, 7 Agustus 2024 lalu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kendal, Jawa Tengah. Hal ini merupakan wujud dukungan PLN kepada pemerintah dalam mendukung hilirisasi industri mineral dan pengembangan ekosistem kendaraan listrik.

Presiden menyampaikan bahwa operasional pabrik anoda lithium di KEK Kendal ini merupakan langkah penting dalam mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik di tanah air. Pabrik ini diharapkan dapat memproduksi 80 ribu ton material anoda per tahun yang setara dengan 1,5 juta mobil listrik.

“Sangat besar sekali, apalagi kalau ditambah dengan 80 ribu ton produksi di industri ini, berarti akan menjadi 3 juta mobil listrik per tahunnya. Sebuah jumlah yang sangat besar, sehingga kita akan menjadi pemasok terbesar, baik EV (electric vehicle) baterai maupun kendaraan listriknya,” ucap Presiden.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, PLN siap menyuplai semua kebutuhan listrik untuk pengembangan ekosistem industri di KEK Kendal. Dia menilai, KEK Kendal akan memegang peranan besar dalam pengembangan industri tanah air, khususnya untuk hilirisasi industri mineral.

Menurut Darmawan, komitmen PLN ini pun sejalan dengan visi Pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia melalui peningkatan nilai jual komoditas hasil mineral.

“PLN berperan strategis dalam mendukung operasional pabrik ini dengan memastikan pasokan listrik yang stabil. Saat ini kami mempunyai pasokan listrik yang andal dan kami pastikan seluruh sistem kelistrikan kami mampu menjawab kebutuhan listrik industri di KEK Kendal,” ujar Darmawan.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Tengah dan DIY, Mochamad Soffin Hadi menjabarkan, guna menyuplai listrik andal ke KEK Kendal, PLN telah melakukan penyambungan listrik dengan total daya 99,19 Mega Volt Ampere (MVA). Selain itu, PLN juga telah menyuplai kelistrikan sebesar 2 x 15,5 MVA ke pabrik baterai dan akan menambah suplai sebesar 2 x 15,5 MVA pada bulan Desember 2024 untuk operasional pabrik fase kedua.

“Kami sangat bangga dapat berkontribusi dalam pengembangan KEK Kendal melalui dukungan kelistrikan untuk pabrik baterai anoda lithium ini. Kami percaya bahwa investasi dalam infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkualitas akan mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia," pungkas Soffin.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Konsumsi energi bersih di Indonesia memperlihatkan tren kenaikan. Data yang dipaparkan SKK Migas pada 3 Agustus 2024, menunjukkan pemanfaatan gas dan renewable energy secara perlahan melesat pada 2020 yang tercatat sebesar 14 persen, sedangkan konsumsi gas naik 298 persen dibanding konsumsi minyak yang naik sebanyak 139 persen pada 2020.

Analis Senior Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Jabanusa, Dimas A. Rudy Pear, menjelaskan pemanfaatan gas dan renewable energy diharapkan terus naik sampai 2030 sebesar 26 persen dan 31 persen pada tahun 2050.

Direktur Pascasarjana Universitas Mulawarman, Ndan Imang, merespons positif atas naiknya konsumsi energi bersih atau energi terbarukan di Indonesia. Menurutnya, kenaikan ini diantaranya didorong faktor produsen dan suplier yang semakin banyak, misalnya solar cell (fotovoltaik) yang semakin mudah dibeli dan harganya terjangkau.

Bukan hanya itu, energi bersih juga sudah menjadi bagian dari program pemerintah pusat, termasuk pemerintah kabupaten. Diantaranya membuat pembangkit listrik komunal dari solar cell untuk masyarakat desa yang belum terjangkau oleh PLN.

Dekan Fakultas Bisnis LSPR Institute Communication and Business Yuliana Riana Prasetyawati senada dengan pandangan Ndan. Selain itu, dia juga menilaifaktor pemicu naiknya konsumsi energi baru terbarukan atau renewable energy adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. "Masyarakat juga secara perlahan dan pasti mulai berpindah dari penggunaan energi fosil ke energi bersih."

Low carbon initiative

Bicara soal energi bersih, Dimas menyebut SKK Migas tengah berupaya mengubah pandangan publik yang biasa mengidentikan SKK Migas dengan energi kotor dan kerusakan lingkungan, pada kontribusi SKK Migas dalam menjaga lingkungan dengan menerbitkan kebijakan low carbon initiative. Inisiatif ini diantaranya dengan melakukan flairing reduction initiative yakni bagaimana SKK Migas mengurangi atau menuju pada zero flaring supaya gas yang dikeluarkan bukan lagi di-flare tetapi dipindahkan menjadi on-use atau proses optimalisasi.

“Kami juga menghitung carbon emission yang diantaranya dengan menetapkan target carbon capture. Untuk saat ini, kami masih fokus pada hasil perkiraan jika kami melakukan penanaman pohon. Ini menjadi salah satu inisiatif kami pada 2024,” kata Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Hudi D. Suryodipuro dalam wawancara dengan Tempo, 7 Agustus 2024.

Disebutkan Hudi, pihaknya juga melakukan inisiatif managemen energi terkait konservasi energi atau fuel conservation. Salah satunya solar panel, yang diantaranya ada di Rokan, Provinsi Riau, yang diresmikan pada Mei 2024. Di sana, ada fotovoltaik yakni teknologi yang mengubah energi matahari menjadi listrik secara langsung.

Adapun untuk low carbon initiative long term, kontribusi hulu migas diantaranya menutup carbon melalui penanaman pohon. Untuk penanaman pohon ini ada banyak macamnya yakni ada bagian dari program pengembangan masyarakat (PPM) dan bagian dari rehabilitasi DAS (daerah aliran sungai). “Tetapi intinya, itu semua bagian dari program penghijauan yang dilakukan oleh industri hulu migas,” ujar Hudi.

Dalam tiga tahun terakhir, SKK Migas mencatat sudah menanam di atas satu juta pohon pertahun. Yakni pada 2021 ditanam 1.2 juta pohon, pada 2022 sebanyak 1.7 juta pohon yang ditanam, dan pada 2023 ada 2.2 juta pohon. Sedangkan pada 2024, ditargetkan di atas 2 juta pohon.

Sampai 30 Juni 2024, SKK Migas sudah menanam 455 ribu pohon atau sekitar 28,5 persen dari target awal 1.6 juta pohon. Penanaman pohon ini, diharapkan berpotensi terhadap penyerapan emisi sekitar 885,4 ribu ton.

Infog Aksi Tanam Pohon SKKMigas di Bawah Program Low Carbon Initiative

Setiap perusahaan memiliki tata cara sendiri untuk menghitung berapa carbon reduction yang sudah mereka lakukan. Begitu pula SKK Migas, di mana KKKS mengumpulkan datanya dan SKK Migas memvalidasi tata cara penghitungannya. Jika bicara hitungan secara kasar, pada 2024 diharapkan ada 300 ribu ton carbon reduction untuk Co2.

Bentuk konsistensi dari SKK Migas dan KKKS dalam melaksanakan Renstra IOG 4.0, salah satu targetnya adalah lingkungan berkelanjutan.

Selanjutnya baca: Tantangan penanaman pohon

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merilis daftar formasi kebutuhan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk seleksi pada 2024. Kesempatan dibuka untuk lulusan diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

Dilansir dari laman resminya, terdapat 781 formasi dan 28 jabatan CPNS yang disediakan untuk ditempatkan di 85 unit kerja BPOM di seluruh Indonesia. Namun, BPOM belum merinci tugas, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan untuk lima jabatan CPNS, meliputi Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Kerja Sama Ahli Pertama, Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan, Penata Kelola Obat dan Makanan, serta Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi.

Berikut rincian 23 formasi CPNS BPOM, tugas, dan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada 2024:

1. Asesor Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan asesmen kompetensi atau potensi sebagai dasar dalam praktik pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia aparatur.

- Pendidikan: S1 Manajemen, S1 Psikologi, D4 Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, D4 Studi Kebijakan Publik, S1 Administrasi Publik, S1 Studi Pemerintahan, S1 Administrasi Negara, S1 Ilmu Administrasi Negara, dan S1 Manajemen Kebijakan Publik.

2. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan pengawasan obat dan makanan yang meliputi standardisasi, pemeriksaan, penindakan, pengujian, penilaian, pemantauan, serta penyuluhan terkait obat dan makanan.

- Pendidikan: Profesi Apoteker, Dokter Umum, S1 Biologi, S1 Bioteknologi, S1 Gizi, S1 Hukum, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Kesehatan Masyarakat, S1 Kimia, S1 Kriminologi, S1 Sains dan Teknologi Farmasi, S1 Teknik Bioproses, S1 Teknik Industri, S1 Teknik Kimia, serta S1 Teknologi Pangan.

3. Analis Anggaran Ahli Pertama

- Tugas: menyediakan hasil analisis dan informasi-informasi yang kredibel serta berkontribusi dalam pembahasan anggaran.

- Pendidikan: S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, S1 Hukum, dan S1 Ilmu Politik.

4. Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Ahli Pertama

- Tugas: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, serta analisis laporan keuangan instansi.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Administrasi Bisnis, S1 Administrasi Publik, D4 Keuangan Publik, dan D4 Akuntansi Sektor Publik.

5. Pranata Keuangan APBN Terampil

- Tugas: perikatan dan penyelesaian tagihan, pelaksanaan perintah pembayaran, kebendaharaan, pengelolaan administrasi belanja pegawai, serta penyiapan analisis laporan keuangan instansi.

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Administrasi Bisnis.

6. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

- Tugas: melakukan pengelolaan sistem sumber daya manusia aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi, dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terkait organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan praktik sumber daya manusia profesional mutakhir.

- Pendidikan: S1 Manajemen, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Administrasi Negara, S1 Administrasi Publik, S1 Teknologi Informasi, serta D4/S1 Manajemen Sumber Daya Manusia atau Manajemen dan Kebijakan Publik.<!--more-->

7. Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan penataan administrasi pengelolaan dan pelayanan kepegawaian ASN.

- Pendidikan: D3 Manajemen, D3 Manajemen Sumber Daya Manusia, D3 Manajemen Informatika, D3 Manajemen Perkantoran, dan D3 Administrasi Negara.

8. Penata Laksana Barang Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah (BMN/BMD).

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Administrasi Bisnis, D3 Administrasi Publik, D3 Manajemen, D3 Manajemen Aset, D3 Manajemen Keuangan, D3 Sistem Informasi Akuntansi, dan D3 Statistika Bisnis.

9. Sandiman Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan perangkat sandi, penerapan dan pengoperasian perangkat sandi, serta pemeliharaan perangkat sandi.

- Pendidikan: D4 Rekayasa Keamanan Siber, S1 Teknik Elektro, D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika, S1 Matematika, S1 Ilmu Komputer, S1 Sistem Komputer, S1 Rekayasa Sistem Komputer, S11 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, S1 Teknik Informatika, S1 Teknologi Informasi, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Sistem Informasi, S1 Sains Data, D4/S1 Teknologi Rekayasa Komputer, D4/S1 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, D4/S1 Teknik Komputer, D4 Teknik Komputer dan Jaringan, D4 Rekayasa Kriptografi, serta D4 Rekayasa Perangkat Keras Kriptografi.

10. Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kajian dan analisis kebijakan dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Administrasi Negara, S1 Farmasi, S1 Hukum, S1 Komunikasi, S1 Administrasi Publik, dan S1 Ekonomi Pembangunan.

11. Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, meliputi perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan, hubungan eksternal dan internal, audit komunikasi kehumasan, serta pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

- Pendidikan: S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Jurnalistik, D4 Desain Grafis, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Sistem Informasi.

12. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pengindetifikasian bahan dan informasi terkait perencanaan, penyusunan rancangan, serta pengharmonisasian dan pemantapan peraturan perundang-undangan.

- Pendidikan: S1 Hukum.<!--more-->

13. Perencana Ahli Pertama

- Tugas: menyiapkan, mengkaji, serta merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis, termasuk mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

- Pendidikan: S1 Administrasi Publik, S1 Administrasi Negara, S1 Ekonomi Pembangunan, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, serta D4 Studi Kebijakan Publik.

14. Statistis Ahli Pertama

- Tugas: mengelola penyelenggaraan statistik yang meliputi penyediaan data dan informasi statistik serta memperkuat sistem statistik nasional.

- Pendidikan: S1 Statistika dan S1 Matematika.

15. Pranata Komputer Ahli Pertama

- Tugas: mengelola permintaan dan layanan teknologi informas, menyusun alternatif solusi permasalahan pengelolaan data, melakukan pemulihan data, serta membuat program aplikasi sistem informasi uji coba sistem informasi.

- Pendidikan: D4 Teknik Informatika, S1 Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Teknik Komputer, S1 Ilmu Komputer, S1 Teknologi Informasi, serta S1 Sistem dan Teknologi Informasi.

16. Pranata Komputer Terampil

- Tugas: melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia.

- Pendidikan: D3 Teknik Informatika, D3 Sistem Informasi, D3 Teknologi Informasi, dan D3 Rekayasa Perangkat Lunak Aplikasi.

17. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan analisis dan pengkajian, perancangan, produksi, implementasi, pengendalian, serta evaluasi untuk pengembangan teknologi pembelajaran.

- Pendidikan: S1 Teknologi Pendidikan, S1 Ilmu Komputer, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Desain Komunikasi Visual, S1 Ilmu Informatika, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Teknologi Informasi.

18. Widyaiswara Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi ASN.

- Pendidikan: S2 Biologi, S2 Farmasi, S2 Kesehatan Masyarakat, S2 Kimia, S2 Manajemen, S2 Teknologi Pangan, S2 Epidemiologi, S2 Mikrobiologi, serta S2 Bioteknologi.<!--more-->

19. Psikolog Klinis Ahli Pertama

- Tugas: melakukan kegiatan pelayanan psikologi klinis kepada masyarakat di unit pelayanan kesehatan.

- Pendidikan: S2 Profesi Psikologi (Minat Psikologi Klinis).

20. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama

- Tugas: melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola.

- Pendidikan: S1 Akuntansi, S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Mesin, S1 Hukum, S1 Ekonomi Pembangunan, dan S1 Arsitektur.

21. Arsiparis Terampil

- Tugas: mengelola arsip secara dinamis dan melakukan pembinaan kearsipan.

- Pendidikan: D3 Administrasi Perkantoran, D3 Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Multimedia, D3 Perpustakaan, D3 Sistem Informasi, serta D3 Teknologi Informasi.

22. Arsiparis Ahli Pertama

- Tugas: mengelola arsip secara dinamis, melakukan pembinaan kearsipan, serta mengolah dan menyajikan arsip menjadi informasi.

- Pendidikan: D4 Kearsipan dan Informasi Digital, D4 Kearsipan Digital, D4 Manajemen Rekod dan Arsip, D4 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi, D4 Perpustakaan Digital, D4 Teknologi Rekayasa Multimedia, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Ilmu Komputer, S1 Manajemen, S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, S1 Sistem dan Teknologi Informasi, serta S1 Sistem Informasi.

23. Auditor Terampil

- Tugas: melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit kinerja, melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana dalam audit atau aspek keuangan tertentu, dan melaksanakan tugas-tugas pengawasan sederhana.

- Pendidikan: D3 Akuntansi, D3 Teknik Sipil, D3 Statistika, dan D3 Teknik Informatika.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan resmi melantik tujuh Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan satu Inspektur Jenderal Polri sebagai Pejabat Struktural Eselon I di Kantor Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus 2024.

Dalam pelantikan itu, Zulhas berpesan agar mereka selalu waspada di tengah kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja. Dia meminta para anak buahnya agar selalu peka sehingga bisa merespons cepat. “Hal itulah yang menjadi tugas Saudara-saudara yang baru saja dilantik," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Agustus 2024.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berpesan agar para pegawai Kemendag turut mempersiapkan pemerintahan yang akan datang. Menurut dia, transisi dari Presiden Joko Widodo ke presiden terpilih Prabowo Subianto harus menjadi dasar menuju negara maju. "Tugas kita tinggal menghitung hari. Harus betul-betul bisa dipersiapkan sebaik-baiknya," kata Zulhas.

Pelantikan Inspektur Jenderal Kemendag didasarkan kepada Keputusan Presiden Nomor 65/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 29 Mei 2024.

Sementara itu, pelantikan ketujuh Pejabat Eselon I lainnya didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 100/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan tertanggal 6 Agustus 2024.

Delapan orang pejabat eselon I yang dilantik hari ini sebagai berikut:

1. Inspektur Jenderal Ahmad Luthfi sebagai Inspektur Jenderal.

2. Budi Santoso sebagai Sekretaris Jenderal.

3. Moga Simatupang sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

4. Rusmin Amin sebagai Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

5. Isy Karim sebagai Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

6. Mardyana Listyowati sebagai Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

7. Kasan sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.

8. Fajarini Puntodewi sebagai Kepala Badan Kebijakan Perdagangan.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) merilis daftar formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2024. Kesempatan dibuka untuk lulusan sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat, diploma tiga (D3), sarjana terapan (D4), sarjana (S1), dan magister (S2).

“Putra-putri terbaik bangsa Indonesia, ayo bergabung bersama Kementerian Hukum dan HAM menjadi calon aparatur sipil negara tahun 2024,” kata Biro Sumber Daya Manusia (SDM), Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemenkumham melalui akun Instagram @birosdmsetjenkumham, Selasa, 11 Juni 2024.

Berikut daftar lengkap formasi kebutuhan CPNS dan calon PPPK Kemenkumham pada 2024 berdasarkan kualifikasi pendidikannya:

CPNS Lulusan SMA/Sederajat

- Penjaga Tahanan

- Pemeriksa Keimigrasian

CPNS Lulusan D4/S1

- Kurator Keperdataan Ahli Pertama

- Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama

- Analis SDM Aparatur Ahli Pertama

- Pemeriksa Paten Ahli Pertama

- Pemeriksa Desain Industri Ahli Pertama

- Analis Hukum Ahli Pertama

- Pranata Komputer Ahli Pertama

- Analis Kebijakan Ahli Pertama

- Auditor Ahli Pertama

- Penerjemah Ahli Pertama

- Dokter Ahli Pertama

- Dokter Gigi Ahli Pertama

- Analis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama

CPNS Lulusan D3

- Asisten Apoteker Terampil

- Bidan Terampil

- Perawat Terampil

CPNS Lulusan S2

- Widyaiswara Ahli Pertama

PPPK Formasi Khusus

- Penata Layanan Operasional

- Pengelola Layanan Operasional

- Operator Layanan Operasional

- Pengelola Umum Operasional

Selanjutnya baca: Jadwal seleksi CPNS 2024

Sementara itu, terkait pendaftaran CASN 2024, Badan Kepegawaian Negara (BKN) baru membuka seleksi pengadaan CPNS, tidak termasuk PPPK. Ketentuan tersebut diatur dalam Pengumuman BKN Nomor: 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 perihal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024.

Berikut jadwal lengkap rekrutmen CPNS pada 2024:

- Pengumuman seleksi: 19 Agustus - 2 September 2024.

- Pendaftaran seleksi: 20 Agustus - 6 September 2024.

- Seleksi administrasi: 20 Agustus - 13 September 2024.

- Pengumuman hasil seleksi administrasi: 14-17 September 2024.

- Konfirmasi penggunaan nilai seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS tahun anggaran 2023 oleh peserta seleksi: 18-28 September 2024.

- Masa sanggah: 18-20 September 2024.

- Jawab sanggah: 18-22 September 2024.

- Pengumuman pasca-masa sanggah: 21-27 September 2024.

- Penarikan data final SKD CPNS: 29 September - 1 Oktober 2024.

- Penjadwalan SKD CPNS: 2-8 Oktober 2024.

- Pengumuman daftar peserta, tempat, dan waktu SKD CPNS: 9-15 Oktober 2024.

- Pelaksanaan SKD CPNS: 16 Oktober - 14 November 2024.

- Pengolahan nilai SKD CPNS: 23 Oktober - 16 November 2024.

- Pengumuman hasil SKD CPNS: 17-19 November 2024.

- Pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) CPNS tidak berbasis komputer atau computer assisted test (non-CAT): 20 November - 17 Desember 2024.

- Pemetaan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT: 20-22 November 2024.

- Pemilihan titik lokasi SKB CPNS dengan CAT oleh peserta: 23-25 November 2024.

- Penarikan data final SKC CPNS: 26-28 November 2024.

- Penjadwalan SKB CPNS dengan CAT: 29 November - 3 Desember 2024.

- Pengumuman daftar peserta, tempat, dan waktu SKB CPNS dengan CAT: 4-8 Desember 2024.

- Pelaksanaan SKB CPNS: 9-20 Desember 2024.

- Integrasi nilai SKD dan SKN CPNS: 17 Desember 2024 - 4 Januari 2025.

- Pengumuman hasil CPNS: 5-12 Januari 2025.

- Masa sanggah: 13-15 Januari 2025.

- Jawab sanggah: 13-19 Januari 2025.

- Pengolahan seleksi hasil sanggah: 15-20 Januari 2025.

- Pengumuman pasca-sanggah: 16-22 Januari 2025.

- Pengisian daftar riwayat hidup (DRH) nomor induk pegawai (NIP) CPNS: 23 Januari - 21 Februari 2025.

- Usulan penetapan NIP CPNS: 22 Februari - 23 Maret 2025.

https://www.bkn.go.id/jadwal-seleksi-pengadaan-cpns-ta-2024/

https://www.instagram.com/p/C8EZy4IPDU3/

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mempersiapkan 60 ribu formasi CPNS yang akan bertugas di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan proses seleksi tersebut dibuka untuk kebutuhan talenta digital dan multitasking yang akan diseleksi secara ketat.

"Kami di bulan Agustus ini akan membuka lowongan, membuka pengumuman calon ASN dari total 600 ribu, ada 60 ribu formasi untuk IKN," kata Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di IKN, Senin, 12 Agustus 2024.

Hal itu disampaikan sebagaimana dikutip dari Antara. Lantas, bagaimana persiapan dokumen untuk pendaftaran CPNS 2024?

BKN sudah mengumumkan jadwal CPNS 2024, maka pendaftar bisa mulai mempersiapkan diri, terutama terkait dengan dokumen-dokumen penting. Berikut daftar dokumen yang harus disiapkan:

1. Kartu Keluarga (KK) dalam bentuk scan dan fotokopi

2. Scan KTP asli

3. Pas foto dan swafoto calon pelamar

4. Ijazah asli dalam bentuk scan dan fotokopi

5. Transkrip nilai dalam bentuk scan dan fotokopi

Selain dokumen pokok, calon pendaftar juga perlu menyiapkan dokumen pendukung yang disesuaikan dengan syarat dari masing-masing formasi jabatan dan instansi yang dituju. Misalnya, seperti Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah, Sertifikat IELTS, TOEFL ataupun EAP, SKCK, dan lain sebagainya.

Syarat Daftar Seleksi CPNS 2024

Rekrutmen CPNS diatur dalam Pasal 5 Peraturan Menteri PANRB Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil. Adapun ketentuan dan persyaratan umum pelamar CPNS di antaranya:

- Warga negara Indonesia (WNI) minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun saat mendaftar.

- Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih.

- Tidak pernah diberhentikan secara hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), maupun tidak diberhentikan tidak dengan hormat sebagai karyawan swasta.

- Tidak berstatus sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota Polri.

- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik (parpol) maupun tidak terlibat politik praktis.

- Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

- Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan ketentuan jabatan yang dilamar.

- Bersedia ditugaskan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau negara lain yang telah ditentukan oleh instansi pemerintah.

- Persyaratan lain terkait seleksi CPNS 2024 sesuai kebutuhan jabatan yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Cara Daftar Seleksi CPNS 2024

Sementara itu, pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 dilakukan secara daring (online) melalui laman Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN). Berikut langkah mendaftarnya:

- Kunjungi situs https://sscasn.bkn.go.id.

- Ketuk simbol tiga garis horizontal atau burger line, lalu pilih opsi ‘SSCASN’.

- Ketuk ‘Buat Akun’.

- Isi data diri mencakup nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat surel (email) pribadi, serta nomor ponsel aktif.

- Ketik kode Captcha yang muncul, lalu klik ‘Lanjutkan’.

- Unggah beberapa dokumen yang dibutuhkan.

- Periksa kembali data yang diisikan karena setelah disimpan, data tidak dapat diperbaiki.

- Tekan tombol ‘Iya’ untuk konfirmasi data.

- Pilih instansi, jenis seleksi, jenis formasi, pendidikan, serta jabatan.

- Lengkapi data diri sesuai instruksi.

- Cetak kartu pendaftaran dan tunggu pengumuman seleksi administrasi CPNS 2024 atau PPPK.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Rabu sore, 14 Agustus 2024 dimulai dengan kisaran gaji petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79.

Kemudian informasi mengenai daftar pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia telah mengumumkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Selain itu berita tentang Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan. Berikut adalah ringkasan dari ketiga berita tersebut:

1. Viral karena Hampir Pingsan di IKN, Segini Kisaran Gaji Paskibraka

Sebuah momen mengharukan dalam rangkaian upacara Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) terekam kamera. Dalam video yang viral di media sosial tampak seorang petugas Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang hampir pingsan, tetapi tetap bertahan.

Seorang anggota Paskibraka putri terlihat hampir terjatuh dan ditahan dua rekannya ketika kirab duplikat bendera sang merah putih dan teks proklamasi di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Berkat ketangguhannya tersebut, para personel petugas upacara banjir dukungan dan apresiasi dari warganet.

“Pasukan urutan ke dua setelah pasukan berbaju merah tampak akan pingsan, tetapi jiwa nasionalismenya tinggi sekali, kami bangga sekali,” kata @jjh1631 di kolom komentar video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden (Setpres), Sabtu, 10 Agustus 2024. Lantas, berapa gaji Paskibraka?

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Daftar Pemda yang Sudah Umumkan Jumlah Formasi CPNS dan PPPK 2024

Sejumlah pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia telah mengumumkan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) pada seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun anggaran 2024.

Hal itu menyusul diterbitkannya surat keputusan (SK) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Jokowi Sebut Prabowo Sudah Tidak Sabar untuk Berkantor di IKN

Presiden Jokowi mengatakan presiden terpilih Prabowo Subianto ingin mempercepat pembangunan IKN atau Ibu Kota Nusantara, sehingga bisa selesai dalam waktu 4–6 tahun, tidak lagi 10-20 tahun seperti direncanakan.

“Saya sampaikan, pembangunan IKN mungkin bisa 10, 15 atau 20 tahun. Beliau menyampaikan, ‘Wah, kurang cepat itu, kalau bisa 4, 5, 6 tahun’,” ujar Jokowi setelah meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Rabu.

Menurut Jokowi, Prabowo sudah tidak sabar untuk berkantor di IKN.

Baca berita selengkapnya di sini.