TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebutkan bahwa menu makan siang gratis dan bergizi bisa diganti dari nasi menjadi menu lainnya, seperti nasi yang terbuat dari jagung, asalkan nutrisi gizinya terpenuhi.

Tak hanya Gibran, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa nasi jagung bisa menjadi opsi bahan pokok menu dalam program makan siang gratis yang sekarang disebut dengan program Makan Bergizi Gratis.

“Gak harus nasi setiap hari, bisa ganti mi dan yang terbuat dari jagung. Intinya harus terpenuhi nutrisi gizinya,” ujar Gibranmeninjau uji cobaMakan Bergizi Gratis(MBG) di SDN 4 Tangerang, Banten, Senin, 5 Agustus 2024.

Mantan Wali Kota Solo tersebut menekankan agar setiap menu yang disajikan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat, yakni terpenuhinya gizi bagi anak karena hal tersebut adalah tujuan utamanya. Gibran melanjutkan, misalnya di Kota Tangerang setiap jenis menu makanan telah tertera hitungan gramasi sehingga bisa menjadi acuan juga bagi yang lainnya. Kemudian, susu yang telah diberikan nantinya juga telah sesuai, yakni untuk menekan diabetes pada anak.

“Semua ini adalah berkat aspirasi para ahli dan orang tua serta evaluasi simulasi ujji coba sebelumnya,” kata Gibran. Kemudian, Wakil Presiden Indonesia terpilih ini pun menegarkan bahwa pelaksanaan program makan siang gratis ini pun telah berkoordinasi dengan Nenteri Keuangan (Menkeu) perihal pelaksanaan programnya dan siap dilaksanakan.

“Untuk keuangan sudah aman dan sekarang fokus eksekusi di lapangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Muhajdir Effendy pun menyebutkan bahwa nasi jagung bisa menjadi opsi bahan pokok menu dalam program makan siang gratis yang digagas oleg pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Muhadjir, program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan. Muhadjir pun menambahkan bahwa karbohidrat dalam program tersebut tidak hanya ditemukan di beras. Namun, banyak sumber makanan yang memiliki karbohidrat dan tidak kalah dengan beras.

“Karena memang semestinya program makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” kata Muhadjir Effendy di Desa Prayungan, Kecamatan Sawoo, Ponorogo, Jawa Timur, usai panen raya jagung varietas Hibrida 212, Sabtu, 3 Agustus 2024.

“Sebaiknya makan siang gratis ini harus memberikan pendidikan generasi tentang diversifikasi pangan,” katanya.

Selain itu, mantan Menteri Pendidikan tersebut juga mengatakan bahwa dia berjanji akan mengusulkan konsep makan siang gratis dengan pilihan menu nasi jagung untuk mendukung sumber daya lokal. Menurut Muhadjir, nantinya sayur dari petani lokal nantinya digilir, juga kebutuhan protein yang didapatkan dari peternak di sekitar sekolah yang ada.

Lalu, Muhadjir juga mencontohkan apabila harga telur Rp 25 ribu per kilogram memiliki isi 17 butir, maka apabila dibagi rata, tidak akan sampai Rp 2 ribu per anak. Kemudian beras Rp 15 ribu per kilogram bisa dibagi untuk 12 anak. Nantinya, kata Muhadjir ditambahin sayur, vitamin, dan lain-lain.

Kemudian, berbagai ide menu untuk program yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih tersebut telah diusulkan pemerintah. Berbagai uji coba makan siang gratis pun telah dilakukan di sejumlah sekolah di berbagai daerah di Indonesia. Seperti ide menu untuk beberapa waktu lalu ketika uji coba makan siang bergizi gratis ini di Kota Solo, Jawa Tengah yang dimulai dengan sasaran siswa-siswi di tiga SDN di kecamatan Jebres.

Dari pengamatan Tempo, dalam uji coba makan siang gratis tersebut memiliki dua menu makan bergizi. Menu pertama berupa nasi putih, ayam goren fillet tepung, oseng sawi, dan susu. Menu kedua berupa nari putih, chicken steak, saus mushroom, salad dan susu.

HAURA HAMIDAH I ANDRY T TJITRA I RADEN PUTRI I ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Istana Merdeka Jakarta dan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, 17 Agustus 2024, diadakan secara terpadu/terhubung (hybrid).

"Saat ini kami melakukan tes jaringan agar pada saat perpindahan gambar dan komunikasi dapat berjalan dengan baik," kata Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mekanisme penyelenggaraan rangkaian upacara HUT RI di Jakarta dan IKN secara hybrid itu difasilitasi perangkat jaringan internet yang akan menghubungkan visualisasi kegiatan secara langsung melalui layar berukuran besar di masing-masing lokasi kegiatan.

"Di Jakarta bukan hanya menyaksikan, di Jakarta juga akan ada langsung pertunjukan kesenian. Jadi, lempar-lemparannya juga bagus," katanya.

Menurut Yusuf, skema "hybrid" (terpadu/terhubung) memungkinkan seluruh peserta kegiatan di Jakarta dan IKN dapat menyaksikan secara langsung seluruh rangkaian kegiatan acara yang diselenggarakan secara serentak itu.

"Misal kegiatannya di Jakarta, berarti yang di IKN menyaksikan pakai layar besar. Begitu juga sebaliknya, ketika kegiatan di Istana Negara IKN, yang hadir di Istana Merdeka akan melihat acara menggunakan layar," katanya.

Di tengah proses uji coba jaringan tersebut, Yusuf juga sedang menyusun daftar menteri kabinet yang akan hadir di dua lokasi acara, melalui pertimbangan teknis di IKN.

Yusuf mencontohkan, Menteri PUPR sekaligus Plt Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuldjono dan Menteri Perhubungan akan berada di IKN, sebab pertimbangan teknis perhelatan acara, seperti infrastruktur dan transportasi.

"Nanti pasti pembagian menteri ini akan kami atur dengan baik supaya berimbang antara yang hadir di IKN dengan yang hadir di Istana Merdeka Jakarta," katanya.

Masyarakat Lokal Diundang

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara 17 Agustus 2024 untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau HUT RI ke-79 akan diadakan di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masyarakat yang berminat menjadi peserta upacara diberikan kesempatan mendaftar dengan kuota terbatas.

“Kurang lebih yang di IKN itu, kami mempersiapkan 1.000 (kuota) di pagi hari dan sore hari, 1.000, plus yang di main hall 380. Untuk di Jakarta, 1.500 pagi dan 1.500 sore,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga menyediakan lokasi tambahan di Plaza Seremoni IKN yang terletak di antara lapangan upacara dengan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko). Jumlah undangan yang disediakan untuk di lokasi tambahan tersebut adalah 1.500 orang.

“Rekan-rekan nanti yang diundang atau masyarakat bisa juga menyaksikan dari sana. Yang tidak tertampung di IKN, kami mengharapkan bisa diundang di Jakarta,” ucap Heru.

Syarat Daftar Undangan Peserta Upacara 17 Agustus 2024

Kendati demikian, pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal pasti pembukaan pendaftaran peserta upacara 17 Agustus 2024. Apabila mengacu pada peringatan HUT ke-78 RI pada tahun lalu, berikut syarat daftar upacara 17 Agustus di Istana Merdeka:

- Berusia minimal 18 tahun.

- Telah melakukan vaksinasi ketiga Covid-19 (booster).

- Mengisi formulir pendaftaran di situs Pandang Istana Presiden.

- Diperkenankan mengenakan pakaian adat atau baju nasional.

- Tidak membawa makanan ke dalam Istana Negara.

- Tidak diperkenankan mengajak balita.

- Menjaga suasana tetap kondusif saat upacara bendera berlangsung.

Selanjutnya baca: Cara Daftar Undangan Peserta Upacara 17 Agustus 2024<!--more-->

Kemudian, jika merujuk pada upacara HUT ke-78 RI pada 2023, maka pembukaan pendaftaran dimulai pada 5 Agustus. Berikut tata cara mendaftar sebagai peserta upacara 17 Agustus dengan mengacu pada peringatan tahun lalu:

- Kunjungi laman https://pandang.istanapresiden.go.id/.

- Tekan tombol Daftar Sekarang.

- Lengkapi data diri meliputi nama lengkap, alamat surel (email), nomor ponsel, dan daerah asal.

- Unggah beberapa dokumen, seperti foto diri, hasil pindai (scan) kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan bukti vaksinasi tahap ketiga.

- Pilih waktu upacara, pagi pukul 09.00 WIB (upacara pengibaran sang merah putih) atau siang pukul 14.00 WIB (upacara penurunan bendera merah putih).

- Simpan formulir pendaftaran

- Setelah mendaftar, panitia akan melakukan verifikasi. Apabila dinyatakan lolos, maka pendaftar akan mendapatkan email notifikasi pengambilan undangan.

- Datang ke upacara 17 Agustus 2024 dengan membawa undangan resmi, kartu identitas, dan menempati tempat duduk.

Demikian informasi mengenai pendaftaran undangan peserta upacara 17 Agustus 2024. Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru dan resmi dari pihak berwenang, yaitu Setpres.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Upacara 17 Agustus 2024 untuk memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia atau HUT RI ke-79 akan diadakan di Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Masyarakat yang berminat menjadi peserta upacara diberikan kesempatan mendaftar dengan kuota terbatas.

“Kurang lebih yang di IKN itu, kami mempersiapkan 1.000 (kuota) di pagi hari dan sore hari, 1.000, plus yang di main hall 380. Untuk di Jakarta, 1.500 pagi dan 1.500 sore,” kata Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono dalam konferensi pers Bulan Kemerdekaan di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dia menambahkan bahwa pemerintah juga menyediakan lokasi tambahan di Plaza Seremoni IKN yang terletak di antara lapangan upacara dengan gedung Kementerian Koordinator (Kemenko). Jumlah undangan yang disediakan untuk di lokasi tambahan tersebut adalah 1.500 orang.

“Rekan-rekan nanti yang diundang atau masyarakat bisa juga menyaksikan dari sana. Yang tidak tertampung di IKN, kami mengharapkan bisa diundang di Jakarta,” ucap Heru.

Syarat Daftar Undangan Peserta Upacara 17 Agustus 2024

Kendati demikian, pemerintah hingga kini belum mengumumkan jadwal pasti pembukaan pendaftaran peserta upacara 17 Agustus 2024. Apabila mengacu pada peringatan HUT ke-78 RI pada tahun lalu, berikut syarat daftar upacara 17 Agustus di Istana Merdeka:

- Berusia minimal 18 tahun.

- Telah melakukan vaksinasi ketiga Covid-19 (booster).

- Mengisi formulir pendaftaran di situs Pandang Istana Presiden.

- Diperkenankan mengenakan pakaian adat atau baju nasional.

- Tidak membawa makanan ke dalam Istana Negara.

- Tidak diperkenankan mengajak balita.

- Menjaga suasana tetap kondusif saat upacara bendera berlangsung.

Selanjutnya baca: Cara Daftar Undangan Peserta Upacara 17 Agustus 2024<!--more-->

Kemudian, jika merujuk pada upacara HUT ke-78 RI pada 2023, maka pembukaan pendaftaran dimulai pada 5 Agustus. Berikut tata cara mendaftar sebagai peserta upacara 17 Agustus dengan mengacu pada peringatan tahun lalu:

- Kunjungi laman https://pandang.istanapresiden.go.id/.

- Tekan tombol Daftar Sekarang.

- Lengkapi data diri meliputi nama lengkap, alamat surel (email), nomor ponsel, dan daerah asal.

- Unggah beberapa dokumen, seperti foto diri, hasil pindai (scan) kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), dan bukti vaksinasi tahap ketiga.

- Pilih waktu upacara, pagi pukul 09.00 WIB (upacara pengibaran sang merah putih) atau siang pukul 14.00 WIB (upacara penurunan bendera merah putih).

- Simpan formulir pendaftaran

- Setelah mendaftar, panitia akan melakukan verifikasi. Apabila dinyatakan lolos, maka pendaftar akan mendapatkan email notifikasi pengambilan undangan.

- Datang ke upacara 17 Agustus 2024 dengan membawa undangan resmi, kartu identitas, dan menempati tempat duduk.

Demikian informasi mengenai pendaftaran undangan peserta upacara 17 Agustus 2024. Pastikan untuk selalu mengikuti perkembangan informasi terbaru dan resmi dari pihak berwenang, yaitu Setpres.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah resmi memperpanjang kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard untuk impor produk kain, karpet, dan tekstil penutup lainnya selama jangka waktu tiga tahun. Aturan itu termaktub dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2024 dan PMK Nomor 49 Tahun 2024.

Dalam siaran pers Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perpanjangan pengenaan BMTP ini dipengaruhi oleh kondisi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri. Subsektor ini belum mampu kembali ke level prapandemi akibat penurunan permintaan pasar domestik dan ekspor serta industri yang makin kompetitif.

Selain itu, industri TPT Indonesia juga menghadapi tantangan di dalam negeri akibat meningkatnya impor produk tekstil, terutama dari Tiongkok. Kondisi ini berdampak terhadap serapan tenaga kerja di sektor TPT yang menurun dari 3,98 juta pada 2023 menjadi 3,87 juta pada 2024.

“Pemerintah terus memantau situasi ini dan memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dengan perpanjangan pengenaan BMTP, Febrio mengatakan pemerintah berusaha memberikan solusi untuk mendorong pemulihan kinerja fundamental industri TPT dalam jangka panjang. Dia mengklaim solusi itu tetap mempertimbangkan dampak terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah mengklaim penyusunan dua aturan itu telah melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Mereka yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Asosiasi dan Pelaku Usaha, serta Perwakilan Negara Mitra Dagang sesuai dengan ketentuan domestik yang sejalan dengan pengaturan trade remedies pada World Trade Organization (WTO).

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF di media sosial membuktikan 99 persen masyarakat sepakat impor ilegal harus dimusnahkan.

Analisa tersebut dilakukan di media sosial Twitter yang kini berganti nama menjadi X. Data yang diambil merupakan hasil dari 2.136 perbincangan atau komentar pada kurun waktu 25 Juli sampai 6 Agustus 2024. Hasil data tersebut menyatakan 92,28 persen netizen di media sosial X setuju bahwa produk impor ilegal harus dimusnahkan.

"Respons masyarakat di media sosial X menyatakan 99 persen dari mereka sepakat bahwasanya produk impor ilegal harus segera dibasmi," ujar Direktur Pengembangan Big Data INDEF, Eko Listiyanto, melalui diskusi via aplikasi Zoom, Kamis, 8 Agustus 2024.

Adapun untuk memisahkan data yang benar-benar murni dengan yang tidak, ia mengatakan hal tersebut sudah melewati berbagai proses analisis yang dilakukan.

"Tentu saja kita sudah filter bahwa ini, katakanlah sudah buzzer free. Analis kami sudah melakukan berbagai tahapan untuk mendapatkan tanggapan yang tulus dari netizen," kata dia.

Di dalam penelitian ini, ditemukan juga saran dari masyarakat agar kualitas produk lokal harus tetap dijaga. Hal ini guna bersaing dengan produk impor dan juga untuk menjaga minat pembeli.

Dan yang menarik juga, kata dia, masyarakat berharap kualitas produk dalam negeri ini harus dijaga dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini guna konsumen tetap meminati produk-produk dalam negeri kita," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir, pemerintah Indonesia dikabarkan bakal menyewa 100 unit mobil untuk transportasi tamu undangan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia mengatakan tidak akan menyewa mobil mewah sebanyak yang dikabarkan untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) di Upacara 17 Agustus di IKN nanti. Menurutnya, pemerintah justru akan menyewa bus.

“Kami besok enggak akan menggunakan (mobil mewah) itu kan. Kami akan menggunakan bus,” kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 6 Agustus 2024.

Meski begitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengakui akan menyewa ratusan kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 nanti. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengelaborasi bahwa kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus.

Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

“Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” ucap Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Adapun informasi mengenai pemerintah yang akan menyewa 100 unit mobil untuk perayaan HUT RI ke-79 bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto.

Selanjutnya baca: Asperda tandatangani nota kesepahaman pengadaan mobil untuk upacara 17 Agustus

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa hari terakhir, pemerintah Indonesia dikabarkan bakal menyewa 100 unit mobil untuk transportasi tamu undangan yang akan menghadiri upacara 17 Agustus di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Namun, kabar tersebut dibantah oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Dia mengatakan tidak akan menyewa mobil mewah sebanyak yang dikabarkan untuk kebutuhan pergerakan tamu negara dan very very important person (VVIP) di Upacara 17 Agustus di IKN nanti. Menurutnya, pemerintah justru akan menyewa bus.

“Kami besok enggak akan menggunakan (mobil mewah) itu kan. Kami akan menggunakan bus,” kata Pratikno di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Selasa, 6 Agustus 2024.

Meski begitu, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) mengakui akan menyewa ratusan kendaraan untuk perayaan HUT RI ke-79 nanti. Sekretaris Kemensetneg Setya Utama mengelaborasi bahwa kendaraan massal seperti bus akan dipakai di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN untuk Upacara 17 Agustus.

Selain itu, kendaraan lain juga akan digunakan untuk rangkaian Presiden RI dan Ibu Negara, serta kendaraan contingency seperti kendaraan cadangan dan ambulance. Pemerintah juga menyediakan kendaraan operasional untuk wara-wiri dan logistik seperti truk dan mobil boks barang.

“Total semua itu, hanya seratusan unit. Armada bus yang disiapkan oleh panitia pelaksana jumlahnya juga hanya sekitar 200-an untuk sarana transportasi Pasukan Upacara dan undangan,” ucap Setya Utama dikonfirmasi Tempo pada Rabu, 7 Agustus 2024.

Adapun informasi mengenai pemerintah yang akan menyewa 100 unit mobil untuk perayaan HUT RI ke-79 bermula dari pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto.

Selanjutnya baca: Asperda tandatangani nota kesepahaman pengadaan mobil untuk upacara 17 Agustus

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Hasil analisa Institute for Development of Economics and Finance atau Indef menunjukkan bahwa sekitar 64 persen netizen skeptis satgas impor bisa menangani kasus impor ilegal.

Analisa tersebut dilakukan di media sosial Twitter yang kini berganti nama menjadi X. Data yang diambil merupakan hasil dari 2.136 perbincangan atau komen pada kurun waktu 25 Juli sampai 6 Agustus 2024. Alhasil, 64.09 Persen menyatakan skeptis akan hal tersebut.

"Sebagian besar netizen masih skeptis ya bahwa satgas impor ilegal ini efektif untuk mengatasi impor ilegal," ujar Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, melalui diskusi via aplikasi Zoom, Kamis, 8 Agustus 2024.

Rasa skeptis ini, kata dia, berlatar belakang dari pembentukan-pembentukan satgas sebelumnya yang dirasa kurang maksimal dalam menjalankan tugasnya.

"Hal ini tentu berkaca dalam pembentukan-pembentukan satgas sebelumnya ya. Mungkin terlalu banyak satgas di kita, ada masalah ada satgas, ada masalah ada satgas. Sepertinya satgas-satgas yang dibentuk itu kurang cukup efektif," ucapnya.

Adapun dengan hasil tersebut, dirinya mengatakan agar para pemangku amanah tersebut tidak berkecil hati. Hasil analisis tersebut, menurutnya, bisa dijadikan acuan untuk melakukan kinerja yang lebih baik lagi dan membuktikan bahwa asumsi tersebut salah.

"Nah, kita mau memotivasi nih ya. Satgas impor ilegal ini mudah-mudahan nanti bisa membalikan keadaan. Artinya kinerjanya bisa optimal sehingga netizen nantinya bisa mengapresiasi hal tersebut," tambahnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat sekitar 60 investor yang sedang ditangani Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dua di antaranya merupakan investor dari luar negeri.

"Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukangroundbreaking. Sekarang sisanya, nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada sekitar 60-an investor, ini akan kita coba percepat lagi," ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dua investor asing berasal dari Cina dan Jepang, yangakan fokus untuk masuk di sektor properti IKN."Jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor," kata Basuki, yang juga Menteri PUPR.

Basuki kembali mengatakan, bahwa tugas Satgas Percepatan Investasihanya mempercepat proses penanaman modal di IKN.

"Supaya Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yakni Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia membantu untuk mempercepat. (Satgas) itu sudah lama, karena dulu Otorita IKN minta ada satgas-satgas, yang jadi ini satgas untuk percepatan investasi di IKN," katanya.

Satgas Percepatan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Untuk mempercepat (realisasi investasi), bukan mencari investor baru," kata Endra di Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Endra menuturkan, Satgas Percepatan Investasi tidak akan melakukan bussines gathering ataupun market sounding. Sebab, menurutnya, upaya itu sudah terlambat dilakukan di sisa periode pemerintahan saat ini.

"Jadi, kami lakukan yang sudah ada," ungkap Endra. "Dari LoI (surat minat investasi) ke MoU (nota kesepahaman). Dari MOU, lanjut ke realisasi investasi."

Endra optimistis target investasi sebanyak Rp 100 triliun terealisasi tahun ini. Meskipun yang sudah tercatat dari enam kali groundbreaking baru Rp 51,3 triliun, menurutnya, masih ada peluang mengejar sisa target.

"Paling tidak, Rp 100 triliun itu kami maknai sebagai komitmen investasi," kata Endra. Ia kemudian berhitung, bila 60 investor merealisasikan modal Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun, Rp 100 triliun bukan tidak mungkin bisa dikantongi. "Membangun gedung di IKN kan range-nya segitu," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Plt Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan terdapat sekitar 60 investor yang sedang ditangani Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan dua di antaranya merupakan investor dari luar negeri.

"Dari sekitar 220 investor tersebut, terdapat 45 investor yang kemarin sudah melakukangroundbreaking. Sekarang sisanya, nanti siang saya akan undang lagi yang sudah dievaluasi, yang sedang proses itu ada sekitar 60-an investor, ini akan kita coba percepat lagi," ujar Basuki di Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dua investor asing berasal dari Cina dan Jepang, yangakan fokus untuk masuk di sektor properti IKN."Jadi bukan hanya perumahan, ada hotel, ada kantor," kata Basuki, yang juga Menteri PUPR.

Basuki kembali mengatakan, bahwa tugas Satgas Percepatan Investasihanya mempercepat proses penanaman modal di IKN.

"Supaya Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN yakni Menteri Investasi Bapak Bahlil Lahadalia membantu untuk mempercepat. (Satgas) itu sudah lama, karena dulu Otorita IKN minta ada satgas-satgas, yang jadi ini satgas untuk percepatan investasi di IKN," katanya.

Satgas Percepatan ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 untuk percepatan persiapan, pembangunan, pemindahan, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S. Atmawidjaja menyebut Satgas ini dibentuk untuk mengakselerasi penanaman modal untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Untuk mempercepat (realisasi investasi), bukan mencari investor baru," kata Endra di Kementerian PUPR, Rabu, 7 Agustus 2024.

Endra menuturkan, Satgas Percepatan Investasi tidak akan melakukan bussines gathering ataupun market sounding. Sebab, menurutnya, upaya itu sudah terlambat dilakukan di sisa periode pemerintahan saat ini.

"Jadi, kami lakukan yang sudah ada," ungkap Endra. "Dari LoI (surat minat investasi) ke MoU (nota kesepahaman). Dari MOU, lanjut ke realisasi investasi."

Endra optimistis target investasi sebanyak Rp 100 triliun terealisasi tahun ini. Meskipun yang sudah tercatat dari enam kali groundbreaking baru Rp 51,3 triliun, menurutnya, masih ada peluang mengejar sisa target.

"Paling tidak, Rp 100 triliun itu kami maknai sebagai komitmen investasi," kata Endra. Ia kemudian berhitung, bila 60 investor merealisasikan modal Rp 1,2 hingga Rp 1,5 triliun, Rp 100 triliun bukan tidak mungkin bisa dikantongi. "Membangun gedung di IKN kan range-nya segitu," ujarnya.

INFO NASIONAL - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana secara simbolis menyerahkan SK Bupati mengenai perpanjangan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode 2018-2026 kepada anggota BPD di seluruh Kabupaten Kediri. Penyerahan dilakukan di Gedung Bagawanta Bhari dengan acara yang diatur per kecamatan, Kamis, 18 Juli 2024.

Sebanyak 2.836 anggota BPD dari 343 desa di Kabupaten Kediri menerima perpanjangan masa keanggotaan mereka, yang awalnya 6 tahun menjadi 8 tahun. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Agus Cahyono menjelaskan bahwa tambahan masa jabatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPD dan perangkat desa, sehingga meningkatkan efektivitas pemerintahan desa. "Dengan tambahan 2 tahun ini, BPD dapat bekerja secara maksimal bersinergi dengan perangkat desa, sehingga jalannya pemerintahan desa semakin baik," ujarnya.

Dalam sambutannya, Bupati Kediri, yang akrab disapa Mas Dhito, menekankan pentingnya perpanjangan masa keanggotaan ini sebagai kesempatan untuk lebih mengabdi kepada masyarakat, terutama dalam menangani masalah kemiskinan di desa. "Saya titip 10 persen warga miskin di desa panjenengan, catat, monitor, dan laporkan," tegasnya. Mas Dhito juga mengingatkan bahwa posisi BPD di tingkat desa mirip dengan peran anggota parlemen, yang harus menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk menggali aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja kepala desa.

Mas Dhito juga meminta anggota BPD untuk melakukan fungsi check and balance dalam pemerintahan desa, serta terlibat langsung di masyarakat untuk memastikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah desa berjalan sesuai dengan regulasi. "Setelah diperpanjang 2 tahun, Njenengan juga harus turun di masyarakat, melakukan fungsi check and balance jalannya roda pemerintahan desa," paparnya.

M. Sofian Ali, Ketua Forum Komunikasi BPD (FK BPD) Kabupaten Kediri, menyatakan kesiapan mereka untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai instruksi Bupati. "24 jam kami siap bekerja untuk masyarakat, memantau dan memonitoring warga miskin ekstrem di desa, kemudian segera kita laporkan," jelasnya. Ia berharap dengan perpanjangan masa keanggotaan ini, BPD dapat bekerja lebih maksimal, bersinergi, dan berkolaborasi dengan pemerintah desa demi kemajuan Kabupaten Kediri. "Semoga dengan perpanjangan ini kita bisa bekerja secara maksimal, bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah desa demi kemajuan Kabupaten Kediri," katanya.(*)