TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan wisata berbasis kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur mulai beroperasi di tahun 2025. Sandiaga telah menemui 25 calon investor di Bali pada Rabu, 7 Agustus 2024, dan memastikan bahwa pemerintah akan membuka klinik estetika dan rumah sakit besar di Sanur pada Maret mendatang.

“Hari ini kita bertemu 25 investor besar untuk menindaklanjuti rencana KEK wisata kesehatan di Sanur, dan minat untuk berinvestasi mereka sangat besar. Kami targetkan tahun depan sudah mulai beroperasi beberapa klinik maupun rumah sakit yang berfokus pada health tourism,” kata Sandiaga, sebagaimana dikutip melalui keterangan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kamis, 8 Agustus.

Sandiaga menyampaikan Union Bank of Switzerland (UBS) menjadi salah satu bank yang membawa sekelompok investor untuk melihat kondisi pariwisata berbasis kesehatan di KEK Sanur. Dia mengklaim, investor dari Singapura, Hongkong, Korea, hingga Jepang juga menyampaikan minatnya untuk mengambil beberapa plot yang akan dibangun di KEK Sanur.

“Kita harapkan mereka juga datang ke sini, selain untuk melihat lahan KEK seluas 44 hektare ini juga sebagai penjajakan untuk menilai potensi ekosistem di luar Sanur ini dalam mendukung pariwisata kesehatan di Bali,” kata dia.

Layanan kesehatan yang diunggulkan di Bali, kata dia, meliputi klinik estetika, layanan kesehatan gigi, fertility, IVF, hingga geriatri. Sementara untuk sasaran pasar pariwisata kesehatan di Bali adalah masyarakat Indonesia yang mengeluarkan biaya besar untuk pelayanan kesehatan di luar negeri, hingga masyarakat asing dari Australia, India, dan Malaysia.

“Harapannya sekitar Rp161 triliun yang dibelanjakan warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri dan 2 juta warga negara Indonesia yang mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri bisa mendapatkan layanan wisata kesehatan di Bali,” imbuh Sandiaga.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan wisata berbasis kesehatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur mulai beroperasi di tahun 2025. Sandiaga telah menemui 25 calon investor di Bali pada Rabu, 7 Agustus 2024, dan memastikan bahwa pemerintah akan membuka klinik estetika dan rumah sakit besar di Sanur pada Maret mendatang.

“Hari ini kita bertemu 25 investor besar untuk menindaklanjuti rencana KEK wisata kesehatan di Sanur, dan minat untuk berinvestasi mereka sangat besar. Kami targetkan tahun depan sudah mulai beroperasi beberapa klinik maupun rumah sakit yang berfokus pada health tourism,” kata Sandiaga, sebagaimana dikutip melalui keterangan resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kamis, 8 Agustus.

Sandiaga menyampaikan Union Bank of Switzerland (UBS) menjadi salah satu bank yang membawa sekelompok investor untuk melihat kondisi pariwisata berbasis kesehatan di KEK Sanur. Dia mengklaim, investor dari Singapura, Hongkong, Korea, hingga Jepang juga menyampaikan minatnya untuk mengambil beberapa plot yang akan dibangun di KEK Sanur.

“Kita harapkan mereka juga datang ke sini, selain untuk melihat lahan KEK seluas 44 hektare ini juga sebagai penjajakan untuk menilai potensi ekosistem di luar Sanur ini dalam mendukung pariwisata kesehatan di Bali,” kata dia.

Layanan kesehatan yang diunggulkan di Bali, kata dia, meliputi klinik estetika, layanan kesehatan gigi, fertility, IVF, hingga geriatri. Sementara untuk sasaran pasar pariwisata kesehatan di Bali adalah masyarakat Indonesia yang mengeluarkan biaya besar untuk pelayanan kesehatan di luar negeri, hingga masyarakat asing dari Australia, India, dan Malaysia.

“Harapannya sekitar Rp161 triliun yang dibelanjakan warga negara Indonesia untuk mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri dan 2 juta warga negara Indonesia yang mendapatkan layanan kesehatan di luar negeri bisa mendapatkan layanan wisata kesehatan di Bali,” imbuh Sandiaga.

INFO BISNIS - Sungai memiliki peran amat penting bagi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data tahun 2023 dari Direktorat Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, jumlah sungai di Indonesia mencapai 2.397 aliran sungai dengan panjang keseluruhan 84.678 kilometer (km).

Hal ini menyebabkan aliran sungai yang bersih dan tertata rapi tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakkan ekonomi masyarakat.

BRI terus berupaya mendorong perbaikan dan revitalisasi sungai di sejumlah wilayah di Indonesia, terutama yang tingkat pencemaran airnya sangat tinggi akibat sampah yang menumpuk. Upaya ini dilakukan lewat Program BRI Peduli “Jaga Sungai Jaga Kehidupan” yang dijalankan di beberapa wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto, mengungkapkan bahwa dalam program ini BRI mengajak masyarakat untuk menjaga ekosistem sungai, khususnya mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai. Kegiatan yang sudah dilakukan BRI sejak tahun 2020 ini telah menjangkau 100 titik sungai atau kali yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hingga akhir Juni 2024, tercatat program Jaga Sungai Jaga Kehidupan telah dilakukan di area sungai seluas 152.024 m² dengan jumlah reduksi sampah anorganik sebanyak 53.576,57 kg dan sampah organik sebanyak 68.495,02 kg.

“Edukasi masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan sungai adalah salah satu tujuan utama dari program ini. Dalam pelaksanaannya, program ini telah melibatkan 6.541 orang di berbagai wilayah, di mana masyarakat secara bergotong royong ikut terlibat dalam mewujudkan sungai yang bersih di lingkungannya masing-masing,” ungkapnya, Kamis, 8 Agustus 2024.

Mengusung semangat Pro Planet dan Pro People, BRI tidak hanya melakukan normalisasi, pembersihan, dan pengerukan sungai. Lebih dari itu, BRI juga membangun sejumlah sarana dan prasarana seperti taman, ruang terbuka hijau, dan area ramah anak, serta juga mengedukasi masyarakat mengenai pemeliharaan aliran sungai yang sehat yang bermanfaat bagi kehidupan.

Tak sampai di situ, program ini juga memberikan dampak ekonomi yang baik bagi masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya, sampah yang terkumpul dari pembenahan sungai tersebut dipilih dan dipilah, dipisahkan sampah organik dan anorganik atau plastik.

Sampah organik yang sudah dipilah bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat seperti bahan pupuk kompos, tambahan pakan ternak, urban farming, bahkan bisa diolah menjadi biogas. Sedangkan sampah anorganik akan dicacah menggunakan alat pencacah sampah yang BRI sediakan bagi masyarakat. Setelah sampah dicacah lalu dijual kepada pengumpul sampah dan masyarakat pun memperoleh uang.

“BRI akan terus mendorong perubahan cara pandang masyarakat akan fungsi dan peran sungai dalam kehidupan dan masa depannya. Aliran sungai yang bersih dan tertata tidak hanya memperkecil potensi terjadinya banjir saat hujan. Lebih dari itu, sungai mampu memberikan dampak ekonomi dan menggerakkan ekonomi masyarakat,” imbuh Catur.

Catur menambahkan, pada saat bersamaan juga dilakukan kegiatan BRI Menanam. Kegiatan ini berupa penanaman kembali atau penghijauan daerah kritis atau lahan kosong di sekitar sungai. Pohon yang ditanam diutamakan pohon buah, industri atau tanaman keras yang bisa memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat sekitar. Hal ini juga sekaligus memberdayakan kelompok masyarakat di lokasi penanaman pohon tersebut.

“Penanaman dan penghijauan tanaman keras di sekitar kawasan sungai. Penghijauan dan perawatan terhadap lingkungan padat penduduk serta menjadikan lingkungan sehat. Mendukung keseimbangan ekosistem air, dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan,” tegas Catur.(*)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres terkini pembangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan berbagai fasilitas, seperti air, listrik, dan pendingin ruangan, sudah siap. Begitu pula dengan ruang sidang kabinet, bila Presiden Jokowi akan menggelar rapat di Istana Garuda.

"Termasuk ruang tidur. Beliau (Presiden Jokowi), mudah-mudahan jadi nyenyak," kata Basuki di sela acara Pameran Bersama Arsip Kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara! di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Selain Istana Garuda, sebelumnya Basuki mengatakan PUPR juga menyiapkan Istana Negara untuk sidang. Ia berujar gedung itu sudah siap digunakan. Menurut pria yang menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu, hanya ada beberapa furniture yang baru datang hari ini dan akan segera dipasang.

Sebelum momen perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Jokowi memang rencananya akan menggelar sidang kabinet pada 12 Agustus 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan rapat paripurna secara umum akan membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi tahun ini.

Wacana Jokowi menggelar rapat paripurna di IKN awalnya diungkap pejabat di lingkaran Istana kepada Tempo. Narasumber itu menyebut Jokowi akan mengadakan sidang kabinet akhir Juli. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat mengatakan kepada Tempo agenda Sidang Kabinet direncanakan sementara pada 1 Agustus 2024. Namun belakangan rencana itu tidak terlaksana.

Meski begitu, kepala negara sempat ke IKN pada akhir Juli kemarin. Ia datang pada Ahad, 28 Juli 2024, lalu berkantor pertama di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu pada Senin, 29 Juli 2024.

Pada malam pertama menginap, Jokowi mengaku tidak nyenyak tidur di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi seraya tertawa di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterima Tempo. “Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak.”

Danial A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan progres terkini pembangunan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia mengatakan berbagai fasilitas, seperti air, listrik, dan pendingin ruangan, sudah siap. Begitu pula dengan ruang sidang kabinet, bila Presiden Jokowi akan menggelar rapat di Istana Garuda.

"Termasuk ruang tidur. Beliau (Presiden Jokowi), mudah-mudahan jadi nyenyak," kata Basuki di sela acara Pameran Bersama Arsip Kepresidenan bertajuk Mari Kemari ke Nusantara! di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Selain Istana Garuda, sebelumnya Basuki mengatakan PUPR juga menyiapkan Istana Negara untuk sidang. Ia berujar gedung itu sudah siap digunakan. Menurut pria yang menjabat Plt Kepala Otorita IKN itu, hanya ada beberapa furniture yang baru datang hari ini dan akan segera dipasang.

Sebelum momen perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan RI, Jokowi memang rencananya akan menggelar sidang kabinet pada 12 Agustus 2024. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan rapat paripurna secara umum akan membahas perencanaan program pemerintah tahun depan dan evaluasi tahun ini.

Wacana Jokowi menggelar rapat paripurna di IKN awalnya diungkap pejabat di lingkaran Istana kepada Tempo. Narasumber itu menyebut Jokowi akan mengadakan sidang kabinet akhir Juli. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat mengatakan kepada Tempo agenda Sidang Kabinet direncanakan sementara pada 1 Agustus 2024. Namun belakangan rencana itu tidak terlaksana.

Meski begitu, kepala negara sempat ke IKN pada akhir Juli kemarin. Ia datang pada Ahad, 28 Juli 2024, lalu berkantor pertama di ibu kota baru yang terletak di Kalimantan Timur itu pada Senin, 29 Juli 2024.

Pada malam pertama menginap, Jokowi mengaku tidak nyenyak tidur di Istana Kepresidenan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Tadi malam saya tidur di sini. Nggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya,” kata Jokowi seraya tertawa di Istana Garuda IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada Senin, 29 Juli 2024, dikutip dari keterangan video yang diterima Tempo. “Ya mungkin pertama kali aja. Masih belum apa ya.. masih belum nyenyak.”

Danial A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) Triwulan I-2024 menyebutkan, di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, ekonomi domestik mampu tumbuh kuat sebesar 5,11 persen secara tahunan. Pertumbuhan ekonomi nasional tercatat meningkat dibandingkan pada triwulan IV-2023, yakni 5,04 persen year-on-year (yoy).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediana Rae menyampaikan bahwa OJK terus mencermati perkembangan volatilitas perekonomian global dan dampaknya kepada perekonomian domestik serta perbankan Indonesia.

“Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan secara individual yang intensif dan berkelanjutan yang diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia pada tahun ini dan tahun-tahun mendatang,” tutur Dian dalam keterangan resmi OJK, dikutip Kamis, 8 Agustus 2024.

OJK mengatakan, perekonomian global masih terdivergensi dengan ketidakpastian pasar keuangan global. Sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukup resilien, utamanya di Amerika Serikat dan negara emerging markets, International Monetary Fund atau IMF dalam World Economic Outlook (WEO) April 2024 memprediksikan pertumbuhan ekonomi dunia di 2024 sebesar 3,2 persen secara tahunan.

Pertumbuhan ini terpantau stabil dari pertumbuhan tahun 2023 dan sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO pada Januari 2024, yakni sebesar 3,1 persen (yoy). Sementara itu, perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 tidak berubah dari perkiraan sebelumnya yaitu sebesar 3,2 persen secara tahunan.

OJK melanjutkan, pergerakan pasar keuangan global pada triwulan I-2024 masih dipengaruhi oleh stance kebijakan moneter Bank Sentral AS untuk mempertahankan suku bunga acuannya lebih lama (high for longer), sejalan dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target meski mulai melandai.

“Kendati demikian, perlu diperhatikan faktor risiko seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan,” jelas OJK.

Di tengah ketidakpastian tersebut, OJK menyatakan, ekonomi domestik tetap kuat dan tercermin pada indikator perbankan nasional. OJK mencatat pertumbuhan kredit (bank umum) masih cukup baik yaitu sebesar 12,40 persen secara tahunan. Ini meningkat dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 9,93 persen (yoy).

Pertumbuhan kredit ini didorong oleh permintaan yang solid pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta pengeluaran pemerintah. Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh yaitu sebesar 7,44 persen (yoy) atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 7 persen (yoy). Menurut OJK, ini menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan.

OJK juga memperingatkan risiko perbankan, khususnya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah tingginya ketidakpastian global seperti tingkat suku bunga global yang masih tinggi, perkembangan ekonomi Tiongkok, serta kenaikan tensi geopolitik yang berpotensi meningkatkan tekanan ekonomi domestik.

Adapun potensi peningkatan risiko kredit pascaberakhirnya masa relaksasi kredit restrukturisasi terkait Covid-19 pada akhir Maret 2024 secara umum sudah dapat dimitigasi. Ini karena bank sudah membentuk cadangan yang cukup dan jumlah eksposur kredit restrukturisasi terkait Covid-19 sudah jauh menurun.

“Dalam rangka mengukur ketahanan bank, OJK meminta agar bank secara rutin melakukan stress test kekuatan permodalannya untuk mengukur kemampuannya dalam menyerap potensi penurunan kualitas kredit restrukturisasi,” pungkas OJK.

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif menduga penumpukan 26.415 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak disebabkan karena pelonggaran ketentuan pengurusan dokumen impor. Pelonggaran itu tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2024.

“Kami menduga penyebab menumpuknya kontainer adalah disebabkan karena adanya pelonggaran aturan perubahan identitas kode HS (Harmonized System) dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2024,” kata Febri dalam konferensi pers di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Rabu, 7 Agustus 2024.

Ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2024 lahir, Febri menjelaskan, para importir mendapat kelonggaran mengubah atau memperbaiki dokumen impor setelah mereka mendatangkan kontainer di pelabuhan. Dalam aturan sebelumnya, Permendag Nomor 36 Tahun 2023, dokumen impor harus sudah siap sebelum kontainer dibawa ke Indonesia.

Kalau dokumen impor belum lengkap, Febri mengatakan Permendag 36 Tahun 2023 mewajibkan para importir mereekspor kontainer mereka ke negara asal. Namun dengan Permendag 3 Tahun 2024, para importir tak perlu mereekspor. Mereka hanya mengurus dokumen dan memperbaiki data barang-barang impor itu.

"Menurut kami itu yang memicu importir berbondong-bondong membawa barang ke Indonesia. Setelah sampai pelabuhan baru mengurus dan memperbaiki dokumen impornya,” kata Febri.

Febri mengungkit surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan kepada Kemenperin. Dalam surat itu, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menyajikan data dengan klasifikasi Board Economic Category (BEC). Klasifikasi itu berdasarkan delapan digit kode HS yang ada dalam dokumen penyelesaian.

Namun jika delapan digit kode HS dalam dokumen penyelesaian kosong, Bea Cukai akan menggunakan empat digit kode HS dalam dokumen manifes. “Jangan-jangan banyak yang kosong,” kata Febri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia berencana untuk mengalih fungsikan Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta. Perumahan atlet itu nantinya akan dimanfaatkan untuk aktivitas komersial, hunian aparatur sipil negara (ASN), hingga sebagai lokasi event-event nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun mengungkapkan saat ini pemerintah sedang menggodok payung hukum untuk memanfaatkan Wisma Atlet tersebut.

“Saat ini sedang dirumuskan oleh teman-teman dalam Inpres baru, sehingga menyeimbangkan manfaat aset itu dengan berbagai dimensi, utamanya segi biayanya. Itu kan ada 10 tower/menara di sana,” ucap Sri Mulyani, dikutip dari Antara pada Selasa, 6 Agustus 2024.

Pada awalnya, Wisma Atlet dibangun dalam rangka Asian Games, kemudian saat pandemi Covid-19 digunakan sebagai rumah sakit darurat dan isolasi. Karena saat ini pandemi sudah selesai, menurut Sri Mulyani, perlu sebuah kebijakan agar Wisma Atlet sebagai aset negara tidak hanya menjadi tambahan biaya saja. Melainkan dapat memberikan dampak positif untuk kegiatan ekonomi masyarakat Jakarta dan sekitarnya.

Sesuai assessment yang dibuat Badan Layanan Umum, kata Sri Mulyani, Wisma Atlet bisa dijadikan pusat aktivitas komersial hingga perumahan ASN atau Aparatur Sipil Negara. Sebab, banyak ASN yang juga tinggal di sekitar Wisma Atlet, yang berlokasi di Pademangan hingga Kemayoran.

“Tapi tanpa menimbulkan signaling yang salah karena di sisi lain akan ada perpindahan ke Ibu Kota Nusantara. Kita nanti akan lihat karena kan masih ada aktivitas di Jakarta untuk beberapa kementerian akan stay di sini,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan Wisma Atlet akan segera direnovasi. Sedangkan Instruksi Presiden mengenai pemanfaatan Wisma Atlet akan diterbitkan pekan ini. “Iya (direnovasi). Ini kan ke depan pemanfaatan dari Menkeu dan Setneg,” kata Basuki.

Sebelumnya, Wisma Atlet pernah disebut sebagai sarang kuntilanak atau hantu oleh Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Saat itu, Ida mengusulkan agar Pemprov DKI mengelola Wisma Atlet setelah kosong karena menurunnya kasus Covid-19.

“Dari pada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya. Banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya. Saya tahu itu tempatnya kuntilanak,” ujar Ida saat rapat kerja di Komisi D DPRD DKI Jakarta, Rabu, 1 Februari 2023.

Apabila usul tersebut diakomodasi, lanjut dia, sebagian Wisma Atlet dapat digunakan sebagai rumah sakit dan sisanya digunakan untuk hunian warga misalnya rumah susun (Rusun) seperti di Rusun Pasar Rumput yang juga sempat digunakan tempat isolasi pasien positif COVID-19.

“Saya pikir tidak ada salahnya juga Pemda DKI memproses itu untuk kami minta, jadikan rusun atasnya, bawahnya kami buat rumah sakit, rumah sakit anaklah, kami kan butuh,” ucapnya.

Wisma Atlet memang sempat tidak terawat usai dipakai pada masa Pandemi Covid-19. Komisi D DPRD DKI menyebutkan Kementerian PUPR sempat mengizinkan Wisma Atlet dihibahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Sebelumnya juga sempat mengemuka wacana warga Kampung Bayam untuk dipindahkan ke Wisma Atlet karena Pemprov DKI belum ada rencana membangun rusun di kawasan Jakarta Utara pada 2024.

Pembangunan Wisma Atlet Kemayoran menelan biaya hingga Rp3,4 triliun. Rencana awal pembangunan dilakukan pada 2015, tetapi baru terealisasi pada 2016 dan selesai dalam waktu kurang lebih satu tahun. Wisma Atlet Kemayoran dibangun di lahan seluas 10 hektare. Gedung dengan 10 menara (tower) tersebut bisa menampung hingga 22.200 orang.

RADEN PUTRI | ANTARA | NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | TIKA AYU I | DANIEL A. FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Nilai tukar rupiah hari ini Kamis, 8 Agustus 2024 terpantau mulai menguat meninggalkan pusaran Rp 16 ribu. Berdasarkan pantauan melalui aplikasi RTI, nilai tukar rupiah per pukul 09.30 WIB berada di level Rp 15.974 per dolar Amerika Serikat (AS) atau menguat 56 poin atau 0,35 persen. Pada waktu yang sama, indeks dolar AS 103,07 atau melemah 0,12 persen.

Pagi ini, rupiah dibuka di level Rp 16.030 pr dolar AS. Hingga pukul 09.30 WIB, nilai tukar rupiah tercatat bergerak di kisaran Rp 15.967 hingga Rp 16.030 per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, penguatan rupiah ini menjadi capaian yang cukup luar biasa. Penguatan rupiah didorong oleh sentimen termasuk fundamental eksternal pasca data tenaga kerja AS yang mengalami pelemahan, hingga pelemahancarry trade."Kabar ini membuat investor menarik dananya, melakukantaking profit, memegang uang," katanya kepadaTempopada Kamis pagi.

Menurut Ibrahim, kondisi ini berujung pada ketakutan akan terjadinya resesi di AS. Dengan demikian, kata dia memperbesar kemungkinan pemangkasan suku bunga acuan 50 basis poin oleh The Fed pada September untuk menstabilkan perekonomian AS.

Sementara dari dalam negeri, kata Ibrahim perkembangan ekonomi yang cukup bagus mendorong penguatan rupiah. Meskipun utang pemerintah membengkak, namun menurut dia utang tersebut bersifat produktif. Misalnya utang yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Dia menyebut, utang tersebut dalam jangka pendek maupun panjang akan terbayarkan. "Infrastruktur tersebut dipakai oleh masyarakat, masyarakat membayar."

Di samping itu, posisi cadangan devisa Indonesia juga dilaporkan meningkat dari US$ 140,2 miliar pada akhir Juni menjadi US$145,4 miliar pada akhir Juli 2024. Kemudian, dipengaruhi pula oleh pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024 5,05 persen, meskipun melambat dibandingkan kuartal I 5,11 persen. "Nah, ini yang membuat rupiah kemungkinan besar akan terus menguat," kata Ibrahim.

Dia memperkirakan nilai tukar rupiah bisa menguat hingga Rp 15.500 per dolar AS. "Bisa saja bukan di akhir tahun. Bisa saja dalam bulan Agustus-September ini akan mencapai Rp 15.500."

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, berbeda pendapat tentang data isi 26.415 peti kemas (kontainer) yang sudah dikeluarkan setelah sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya.

Kemenperin menilai data yang diberikan tidak detail, padahal barang impor tersebut bisa berdampak pada industri dalam negeri.

"Tadi Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan arahan agar mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta data kembali lebih detail. Tapi kami minta agar balasan suratnya disampaikan dengan cepat dan tidak malu-malu kucing," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dia mengatakan, secara resmi Kemenperin telah menerima surat balasan yang berisi penjelasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait isi kontainer pada 2 Agustus 2024. Namun menurutnya, data terlampir dalam surat tersebut hanya berisi 12.994 kontainer atau 49,2 persen dari total peti kemas yang sempat tertahan.

Selain itu, menurut dia, sebagian kontainer juga tidak dilengkapi dengan informasi kode Harmonized System (HS) delapan digit yang menurutnya, data tersebut wajib disampaikan oleh importir dalam dokumen impor, terutama apabila peti kemasnya sudah masuk dalam wilayah pabean domestik.

Oleh karena itu, Kemenperin kembali meminta dokumen penjelasan dengan format informasi masing-masing peti kemas yang meliputi nomor kode, nama perusahaan importir, kode HS delapan digit, tanggal masuk atau bongkar di pelabuhan, tanggal keluar pelabuhan, serta alasan tertahan.

Menurut Febri, tanpa data lengkap dan rinci pihaknya kesulitan untuk menyusun kebijakan atau langkah mitigasi yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

"Data ini akan disandingkan dengan data supply demand atau data neraca komoditas yang dimiliki oleh Kemenperin, untuk memitigasi dampak pelolosan isi 26.415 kontainer tersebut ke pasar domestik," katanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyatakan pihaknya telah melaporkan isi 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya, kepada Kementerian Perindustrian.

Namun, ia tak merinci isi kontainer tersebut. Dia hanya memastikan urusan kontainer yang tertahan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan ditargetkan selesai pada pekan depan.

Kisruh 26 ribu peti kemas tertahan ini terjadi sejak Mei 2024. Ketika itu, ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan di Pelabuhan Belawan belum diketahui berapa jumlahnya. Kontainer itu tertahan karena pertimbangan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian yang dianggap lama.

Direktur Impor Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistiyo membeberkan isi dalam ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Belawan Medan.

"Mayoritas komoditasnya (kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok) adalah besi, baja, TPT (tekstil dan produk tekstil), elektronik, kosmetik dan ada komoditas yang lain juga. Begitu juga di pelabuhan Tanjung Perak dan diikuti berbagai pelabuhan utama lainnya," kata Arif dalam sosialisasi daring Permendag Nomor 8 Tahun 2024 melalui channel YouTube Dirjen Daglu pada Selasa, 21 Mei 2024.

Arif mengatakan tertahannya barang itu berdampak pada kegiatan ekonomi terutama untuk barang-barang bahan baku, barang modal yang dibutuhkan untuk jaringan antara perusahaan dan pemasok.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan 26.514 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor.

Kemenperin Minta Satgas Impor Ilegal Bertindak Tegas

Kementerian Perindustrian juga berharap Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal atau Satgas Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memperkuat pengawasan jalur masuk produk buatan luar negeri di pelabuhan.

"Kita berharap kerja-kerja satgas melakukan pemusnahan, sidak yang ditujukan ke yang besar-besar, yang importir, terutama di pemeriksaan di pelabuhan dan kemudian berdampak terhadap kinerja industri manufaktur," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, di Jakarta, Rabu.

Febri mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri yang saat ini tengah berkontraksi akibat masifnya produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Menurut dia, pihaknya secara penuh mendukung adanya Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, dan berharap gugus tugas ini terus bisa berjalan, karena masih banyak potensi barang ilegal yang bisa ditemukan oleh satgas tersebut, mengingat adanya selisih cukup besar terkait data impor yang ada di dalam negeri dengan di luar negeri.

"Barang-barang ilegal yang ada jauh lebih banyak daripada yang berhasil dimusnahkan sampai saat ini," kata dia.

Satgas tersebut beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Sebelumnya, Satuan Tugas Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal mengekspose hasil temuan senilai Rp46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki, dan lainnya.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Penasihat Satgas Impor Ilegal mengatakan, keseluruhan temuan barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga diduga barang ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan, berbeda pendapat tentang data isi 26.415 peti kemas (kontainer) yang sudah dikeluarkan setelah sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya.

Kemenperin menilai data yang diberikan tidak detail, padahal barang impor tersebut bisa berdampak pada industri dalam negeri.

"Tadi Bapak Menteri Perindustrian menyampaikan arahan agar mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan untuk meminta data kembali lebih detail. Tapi kami minta agar balasan suratnya disampaikan dengan cepat dan tidak malu-malu kucing," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief dalam konferensi pers, di Jakarta, Rabu, 7 Agustus 2024.

Dia mengatakan, secara resmi Kemenperin telah menerima surat balasan yang berisi penjelasan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait isi kontainer pada 2 Agustus 2024. Namun menurutnya, data terlampir dalam surat tersebut hanya berisi 12.994 kontainer atau 49,2 persen dari total peti kemas yang sempat tertahan.

Selain itu, menurut dia, sebagian kontainer juga tidak dilengkapi dengan informasi kode Harmonized System (HS) delapan digit yang menurutnya, data tersebut wajib disampaikan oleh importir dalam dokumen impor, terutama apabila peti kemasnya sudah masuk dalam wilayah pabean domestik.

Oleh karena itu, Kemenperin kembali meminta dokumen penjelasan dengan format informasi masing-masing peti kemas yang meliputi nomor kode, nama perusahaan importir, kode HS delapan digit, tanggal masuk atau bongkar di pelabuhan, tanggal keluar pelabuhan, serta alasan tertahan.

Menurut Febri, tanpa data lengkap dan rinci pihaknya kesulitan untuk menyusun kebijakan atau langkah mitigasi yang tepat guna melindungi industri dalam negeri.

"Data ini akan disandingkan dengan data supply demand atau data neraca komoditas yang dimiliki oleh Kemenperin, untuk memitigasi dampak pelolosan isi 26.415 kontainer tersebut ke pasar domestik," katanya.

Sebelumnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu Askolani menyatakan pihaknya telah melaporkan isi 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Tanjung Perak, Surabaya, kepada Kementerian Perindustrian.

Namun, ia tak merinci isi kontainer tersebut. Dia hanya memastikan urusan kontainer yang tertahan sudah dilakukan sesuai ketentuan dan ditargetkan selesai pada pekan depan.

Kisruh 26 ribu peti kemas tertahan ini terjadi sejak Mei 2024. Ketika itu, ada 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, 9.111 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak dan di Pelabuhan Belawan belum diketahui berapa jumlahnya. Kontainer itu tertahan karena pertimbangan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian yang dianggap lama.

Direktur Impor Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Arif Sulistiyo membeberkan isi dalam ribuan kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Belawan Medan.

"Mayoritas komoditasnya (kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok) adalah besi, baja, TPT (tekstil dan produk tekstil), elektronik, kosmetik dan ada komoditas yang lain juga. Begitu juga di pelabuhan Tanjung Perak dan diikuti berbagai pelabuhan utama lainnya," kata Arif dalam sosialisasi daring Permendag Nomor 8 Tahun 2024 melalui channel YouTube Dirjen Daglu pada Selasa, 21 Mei 2024.

Arif mengatakan tertahannya barang itu berdampak pada kegiatan ekonomi terutama untuk barang-barang bahan baku, barang modal yang dibutuhkan untuk jaringan antara perusahaan dan pemasok.

Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kemudian mengeluarkan 26.514 kontainer yang tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Permendag Nomor 36 tahun 36 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor.

Kemenperin Minta Satgas Impor Ilegal Bertindak Tegas

Kementerian Perindustrian juga berharap Satuan Tugas (Satgas) Impor Ilegal atau Satgas Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor untuk memperkuat pengawasan jalur masuk produk buatan luar negeri di pelabuhan.

"Kita berharap kerja-kerja satgas melakukan pemusnahan, sidak yang ditujukan ke yang besar-besar, yang importir, terutama di pemeriksaan di pelabuhan dan kemudian berdampak terhadap kinerja industri manufaktur," kata Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief, di Jakarta, Rabu.

Febri mengatakan, hal tersebut perlu dilakukan untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri yang saat ini tengah berkontraksi akibat masifnya produk impor yang masuk ke pasar domestik.

Menurut dia, pihaknya secara penuh mendukung adanya Satgas Pemberantasan Impor Ilegal, dan berharap gugus tugas ini terus bisa berjalan, karena masih banyak potensi barang ilegal yang bisa ditemukan oleh satgas tersebut, mengingat adanya selisih cukup besar terkait data impor yang ada di dalam negeri dengan di luar negeri.

"Barang-barang ilegal yang ada jauh lebih banyak daripada yang berhasil dimusnahkan sampai saat ini," kata dia.

Satgas tersebut beranggotakan 11 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, dinas provinsi kabupaten/kota yang membidangi perdagangan, serta Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Sebelumnya, Satuan Tugas Pengawasan Terhadap Barang Tertentu yang Diberlakukan Tata Niaga Impor atau Satgas Impor Ilegal mengekspose hasil temuan senilai Rp46 miliar yang terdiri dari barang elektronik, tekstil, alas kaki, dan lainnya.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Penasihat Satgas Impor Ilegal mengatakan, keseluruhan temuan barang tersebut tidak memenuhi kepatuhan dalam importasi yang sesuai dengan perundang-undangan sehingga diduga barang ilegal.

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut ketidakpastian pasar keuangan global masih tinggi. Hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa dalam Laporan Surveillance Perbankan Indonesia (LSPI) kuartal I 2024. LSPI memuat ikhtisar dan analisis kondisi perekonomian domestik hingga global, serta kaitannya dengan perkembangan kinerja, penyaluran kredit atau pembiayaan, serta risiko yang dihadapi perbankan.

"Pada periode laporan, kondisi perekonomian global masih terpengaruh dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi," kata Aman, dikutip Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia mengatakan, kondisi tersebut sejalan dengan kondisi di beberapa negara yang masih cukupresilience.Utamanya di Amerika Serikat (AS) dan negaraemerging markets.IMF dalam World Economic Outlook (WEO) April 2024 memproyeksi pertumbuhan ekonomi dunia pada 2024 tumbuh sebesar 3,2 persen secara tahunan atauyear-on-year(yoy). Proyeksinya sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada WEO Januari 2024 sebesar 3,1 persen yoy. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diproyeksikan tak berubah dari perkiraan sebelumnya di angka 3,2 persen yoy.

Aman menjelaskan, pergerakan dan kondisi pasar keuangan global pada kuartal I 2024 masih dipengaruhi oleh kuda-kuda kebijakan moneter bank sentral AS untuk mempertahankan suku bunga acuannya lebih lama(high for longer).Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi yang masih belum mencapai target meski mulai melandai. Kendati demikian, kata dia sejumlah faktor risiko perlu diperhatikan.

"Seperti perkembangan konflik geopolitik di Timur tengah dan Ukraina, serta gangguan jalur perdagangan di laut merah yang berpotensi memicu peningkatan harga komoditas dan inflasi ke depan."

Badan Pusat Statistik sebelumnya melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2024 sebesar 5,11 persen yoy, meningkat dari 5,04 persen yoy pada kuartal IV-2023. Pertumbuhan ekonomi didorong oleh masih kuatnya konsumsi domestik dan investasi, serta naiknya ekspor dan belanja pemerintah.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga didorong oleh investasi, sejalan berlanjutnya pembangunan infrastruktur pemerintah di berbagai wilayah. Kemudian, juga didorong oleh tumbuhnya pengeluaran pemerintah, seiring dengan kenaikan realisasi belanja barang terutama pada rangkaian Pemilu 2024.

Di samping itu, kata Aman ekonomi domestik yang tetap kuat juga tecermin pada indikator perbankan. Pertumbuhan kredit bank umum masih cukup baik, sebesar 12,4 persen yoy. Pertumbuhannya meningkat dari periode yang sama tahun lalu, 9,93 persen yoy.

"Pertumbuhan kredit tersebut dipicu oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang antara lain didorong oleh permintaan yang solid pada pertumbuhan konsumsi dan investasi serta pengeluaran pemerintah," kata Aman.

Di sisi lain, dana pihak ketiga (DPK) juga masih tumbuh 7,44 persen yoy, meningkat dari 7 persen yoy pada tahun sebelumnya. Hal ini, kata Aman menjadi salah satu faktor pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Kemudian, risiko kredit juga terpantau membaik dengan rasio kredit macet ataunon-performing loan(NPL)grossyang turun menjadi sebesar 2,25 persen. Sementara itu, NPL net meningkat menjadi 0,77 persen.

"Ke depan, tetap perlu diperhatikan risiko perbankan utamanya risiko pasar dan risiko likuiditas di tengah masih tingginya ketidakpastian global," tutur Aman.

Sejalan dengan itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut, otoritasnya terus mencermati perkembangan volatilitas ekonomi global. Tak ketinggalan, juga mencermati dampaknya terhadap ekonomi domestik dan perbankan Indonesia. Hal tersebut dilakukan seiring dengan pengawasan perbankan agar mampu menjaga stabilitas sistem keuangan dan perbankan Indonesia.

"OJK juga meminta bank-bank agar terus memperhatikan aspek kehati-hatian, profesionalisme, inovatif, dan selalu menjaga integritas untuk bisa mencapai pertumbuhan yang tinggi dan sehat," katanya.