JAKARTA, KOMPAS.com - Area kosong di bawah tempat tidur atau kolong kerap digunakan untuk menyimpan barang-barang yang ingin Anda sembunyikan dari pandangan.

Namun, meskipun Anda tergoda untuk menggunakan area tersebut sebagai tempat penyimpanan, tidak semua barang bisa ditempatkan di sana.

Berikut deretan barang yang sebaiknya tidak disimpan di kolong tempat tidur karena berpotensi mengalami kerusakan dan tempat debu bersarang.

Sepatu

Jangan tempatkan sepatu di bawah tempat tidur karena dapat berpengaruh buruk pada kondisi udara di dalam kamar.

Sepatu yang diselipkan di bawah tempat tidur justru dapat mengumpulkan debu dan kotoran yang berlebih.

Agar sepatu Anda tetap aman dan bersih, sebaiknya sepatu tersebut disimpan di lemari atau di dekat pintu masuk agar tetap terlihat dan mudah diakses.

Dokumen

Meskipun menyimpan dokumen di bawah tempat tidur mungkin tampak masuk akal dan hemat tempat, jangan lakukan hal tersebut.

Kertas lebih mungkin rusak, rusak, atau bahkan hancur jika dibiarkan begitu saja di tempat yang gelap dan pengap.

Sebaiknya daur ulang kertas yang tidak lagi digunakan dan simpan dokumen yang diperlukan di laci yang aman.

Peralatan elektronik

Sebaiknya pindahkan koleksi kabel pengisi daya yang berserakan, kamera lama, atau ponsel lama dari bawah tempat tidur.

Gadget lama dan kabel yang kusut sebaiknya simpan di kotak khusus dan tempatkan pada area lain yang lebih aman untuk mencegah terjadinya penumpukan debu.

Produk kulit

Lingkungan di bawah tempat tidur rentan terhadap penumpukan debu dan bakteri, yang dapat merusak produk yang terbuat dari kulit.

Daripada menyimpan jaket kulit, sepatu, dan tas di bawah tempat tidur, pertimbangkan untuk menyimpannya di lemari agar lebih terlindungi.

Jika disimpan di tempat yang salah, meskipun berkualitas tinggi, kulit bahkan dapat berjamur atau retak seiring waktu.

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) meyakini keterlibatan pihak lain, dalam perkara ibu gugat anak kandung terkait pemalsuan dokumen. Hal tersebut diungkap dalam tuntutan, dan dikuatkan replik.

"Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa yang bersama-sama dengan saksi Dandy Sugianto dan saksi Feline Sugianto yang telah memeberikan keterangan palsu di persidangan telah menimbulkan kerugian pada saksi Stephanie," kata JPU Karina Tri Agustina, dalam persidangan yang dikutip Selasa, 5 November 2024.

JPU menemukan fakta persidangan, bahwa bukan hanya terdakwa Kusumayati yang terlibat memalsukan tanda tangan. Saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto ikut aktif membuat membuat Akta No. 5 tanggal 4 September 2013 di Notaris Nyai Raden Kania Nursanti.
"Sehingga perkara ini ada peran saksi saksi Dandy Sugianto dan saksi Ferline Sugianto," jelas JPU dalam pembacaan replik.

Baca Juga: Pleidoi Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dibantah Jaksa, Begini Pertimbangannya

Senada dengan tuntutan jaksa, Notaris pembuat akta perubahan pemegang saham PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bimajaya Mustika, Raden Kania Nursanti, keberatan dengan kesaksian Dandy dan Ferline di persidangan.

"Iya sebenarnya tidak seperti itu, dia (Dandy) yang bolak-balik ke sini untuk memproses akta, kenapa bilangnya tidak tahu," ungkap Kania.

Ia juga menyebut, pembuatan akta perubahan saham dibuat dengan dasar Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) para pemegang saham. Akta tersebut dikuasakan kepada Kusumayati.

"Kan dasarnya dari PKR, PKR menunjuk Kusumayati untuk membuat akta perubahan pemegang saham, ini juga merupakan hasil dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat di bawah tangan kemudian dituangkan ke dalam akta Notaris," kata dia.

Yang aktif memproses RUPS dari dasar PKR itu, kata Kania, adalah Dandy bersama adiknya Ferline yang mendatangi kantornya langsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Sementara itu, ibunya, terdakwa Kusumayati, tidak datang langsung ke kantor.

"Dasarnya dari PKR yang menunjuk bu Kusumayati untuk memproses akta perubahan pemegang saham, sedangkan yang kesininya bolak-balik hanya si Dandy, kadang juga dengan adiknya Ferline sampai akhirnya akta itu selesai, saya juga ada bukti Dandy datang ke kantor berupa tandatangan pengisian buku tamu yang diisi oleh Dandy sendiri," kata dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terkini ekonomi dan bisnis hingga Kamis sore, 31 Oktober 2024 dimulai dari Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu.

Disusul, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Selanjutnya, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Berikutnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Terakhir, Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo....

<!--more-->

1. Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo, dari Tangerang hingga Batang Jawa Tengah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 lalu. Dia mengatakan akan menggandeng lima pengusaha kelas kakap untuk merealisasikan janji tersebut.

Menurut Maruarar Sirait, skema kerja sama dengan para pengusaha ini adalah bentuk efisiensi karena anggaran yang ada hanya sebesar Rp 5,07 triliun. Bahkan, nilai anggaran itu masih harus dikurangi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski begitu, dia menyatakan kesiapannya untuk menjalankan tugas dari Prabowo tersebut.

"Buat IKN 2025 total sekitar Rp 1,2 triliun, berarti paling sekitar Rp 3,5 triliun untuk rumah. Saya mau menyampaikan data-data itu, tapi apakah saya menyerah?" ujar Maruarar Sirait dalam acara Diskusi Program Tiga Juta Rumah yang diadakan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin, 28 Oktober 2024.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Ini Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Surjantoro, membeberkan beberapa upaya yang akan dilakukan untuk menyelamatkan PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex.

Sebelumnya perusahaan tekstil legendaris tersebut dinyatakan pailit setelah digugat di Pengadilan Niaga Semarang.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu mengatakan saat ini tugas Kementerian Keuangan baru sebatas membantu kelancaran ekspor dan impor. Ketika ditanya terkait opsi dana talangan atau bailout dari pemerintah, ia belum bisa memastikan. “Kalau itu kita juga belum bisa menyampaikan,” ujar Deni, dikutip Kamis, 31 Oktober 2024.

Deni juga enggan berkomentar apakah ada dana khusus yang disiapkan untuk membantu perusahaan, karena masalah ini masih dikaji secara intensif. Melalui Kementerian Keuangan, pemerintah berupaya memastikan proses pemesanan dan pengiriman barang dari dan ke luar negeri tetap berjalan. Keringanan lewat Bea dan Cukai ditujukan agar Sritex dapat menyelesaikan kontrak-kontrak sebelumnya, karena perusahaan sangat bergantung pada ekspor dan impor.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita....

<!--more-->

3. Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025. Hal tersebut merupakan respons dari permintaan Presiden Prabowo Subianto untuk menggenjot pembangunan IKN dalam kurun waktu 4 tahun.

Bimo menjelaskan bahwa OIKN telah menyiapkan aplikasi untuk mendata pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang direncanakan tahun depan. Dalam penjelasannya, ASN akan menjadi pelopor dalam pemindahan untuk mengisi IKN. "Sehingga nanti kami bisa memetakan semua yang dibutuhkan. Ini kami bicara 2025 dulu ya," ujarnya saat ditemui usai melakukan rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2024.

Menurut Bimo, pemindahan ASN ke IKN memungkinkan Otorita untuk memetakan persiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Ia juga menambahkan bahwa Otorita akan terus menjalin koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain dalam pembangunan IKN. Setelah proses pemindahtanganan selesai, Otorita IKN akan melanjutkan pengelolaannya.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Wamentan: Larangan Peredaran Anggur Muscat Menunggu Hasil Uji BPOM

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan keputusan untuk melarang peredaran anggur Muscat di Indonesia masih menunggu hasil uji yang tengah dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika hasil kajian BPOM menunjukkan bahwa anggur Muscat mengandung zat berbahaya, maka Kementan akan mempertimbangkan pelarangan peredaran buah tersebut.

"Kami lagi tunggu hasil dari BPOM untuk pengecekan ya. Intinya, kami kalau memang di situ ada pelanggaran atau di situ ada kandungannya, tentu akan kita kaji dan akan kami larang, iya dong? Nah kami lagi nunggu hasil kajian kandungan di dalam anggurnya itu oleh BPOM, kan yang berwenang BPOM," ujar Sudaryono di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga....

<!--more-->

5. Tim Kejaksaan Agung Datangi Kantor Pertamina Patra Niaga, Ada Apa?

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan mendatangi ruang pimpinan Gedung PT Pertamina Patra Niaga di Kuningan, Jakarta Selatan Kamis pagi ini, 31 Oktober 2024. Mereka disebutkan mendatangi anak perusahaan PT Pertamina (Persero) dan didampingi sejumlah anggota TNI.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, membenarkan informasi itu. Ia mengatakan, tim dari Kejaksaan Agung mendatangi kantornya sekitar pukul 09.00. “Tim Kejaksaan tadi memang datang,” ujar Heppy saat dihubungi Tempo, Kamis, 31 Agustus 2024.

Heppy menjelaskan, tim penyidik Kejaksaan Agung meminta data dan dokumen kepada PT Pertamina Patra Niaga. Ia tak merinci data dan dokumen yang dimaksud.

Yang pasti, kata Heppy, Pertamina dan anak usahanya senantiasa menghormati Kejaksaan Agung dalam menjalankan tugas.

Berita selengkapnya baca di sini.

Jakarta: Terdakwa perkara anak gugat ibu kandung terkait pemalsuan dokumen, Kusumayati, menolak tuntutan. Penolakan diungkap Kusumayati saat membacakan pleidoi.

“Saya menolak tuduhan atas kasus ini. Saya tidak terbukti melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat 1. Saya meminta untuk dibebaskan dari segala tuntutan,” tutur Kusumayati dalam persidangan yang dikutip Minggu, 27 Oktober 2024.

Hal tersebut diungkap Kusumayati dalam pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Karawang, Rabu, 23 Oktober 2024. Terdakwa hanya dituntut 10 bulan penjara, dengan masa percobaan satu tahun, dengan syarat apa bila permintaan mediasi berupa audit perusahaan tidak dipenuhi selama tiga bulan, maka terdakwa langsung dipenjara.
Sederet polemik terkait pengakuan Kusumayati muncul seiring dengan persidangan. Pertama, terkait pengakuan dirinya yang mengaku tidak tahu soal pemalsuan tanda tangan. Hal tersebut diungkap kuasa hukum korban sekaligus anak Kusumayati, Stephanie, Zaenal Abidin.

Zaenal menyebut Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu soal pokok aduan, yang menjadi dasar tuntutan. Yakni, terkait pemalsuan tanda tangan yang dilakukannya.

"Kusumayati berkali-kali mengaku tidak tahu, soal tanda tangan Stephanie yang dipalsukan, ia bersikukuh menyuruh karyawannya yang bernama Alen untuk meminta tanda tangan kepada Stephanie," kata Zaenal.

Baca Juga: Pleidoi Terdakwa di Perkara Anak Gugat Ibu Kandung Dikritik, Ini Sebabnya

Selain itu, Zaenal menyinggung soal alasan Kusumayati membuat dokumen waris baru dengan dalih kartu keluarga. Mehurut Zaenal, dokumen itu dipakai untuk mengubah susuhan pemegang saham perusahaan keluarga, yakni PT EMKL Bimajaya Mustika, yang sebelumnya dikuasai oleh almarhum Sugianto, suami Kusumayati, dan Edi Budiono.

"Susunan saham perusahaan tersebut diubah menjadi 40 persen milik Kusumayati, 40 persen milik Dandy, dan 20 persen milik Ferline berbekal tanda tangan Stephanie selaku ahli waris yang dipalsukan di SKW, notulen rapat, dan RUPS-LB," kata dia.

Menurut Zaenal, hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Stepahanie sebagai pelapor. Zaenal menyebut terdakwa ngotot tidak bersalah karena ia merasa dirinya seorang ibu.

Selanjutnya, Zaenal mempermasalahkan klaim Kusumayati yang menuding Stephanie menggugat dirinya. Gugatan terkait uang Rp 500 miliar dan puluhan kilogram emas.

"Padahal selama proses persidangan tak pernah terungkap, baik dari terdakwa Kusumayati, maupun saksi Dandy dan Ferline selaku saudara Stephanie, jika penggunggat meminta harta," kata Zaenal.

Dalam pleidoinya, Kusumayati menolak tuntutan dengan hukuman penjara 10 bulan dengan masa percobaan satu tahun. Tuntutan ini diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karawang pada sidang sebelumnya.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AZF)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Astra Graphia Tbk. (ASGR), anak usaha PT Astra International Tbk. (ASII) membukukan kenaikan laba bersih sepanjang kuartal III/2024, kendati penjualan periode Januari-Agustus terkoreksi.

Berdasarkan laporan keuangan di laman BEI, laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk ASGR naik 21,06% secara year-on-year (yoy) menjadi Rp150,55 miliar hingga 30 September 2024, dibandingkan periode sama 2023 sebesar Rp124,36 miliar.

Adapun, pendapatan bersih ASGR sepanjang kuartal III/2024 ini tercatat turun 1,92% yoy dari Rp2,07 triliun menjadi Rp2,03 triliun.

Secara rinci berdasarkan segmen, pendapatan ASGR ditopang dari solusi dokumen sebesar Rp999,10 miliar, diikuti solusi teknologi informasi sebesar Rp990,08 miliar, dan solusi perkantoran sebesar Rp90,86 miliar. Pendapatan itu dikurangi biaya eliminasi sebesar Rp41,67 miliar.

Presiden Direktur ASGR, Hendrix Pramana mengatakan peningkatan laba bersih Astragraphia didorong oleh peningkatan laba operasional sebesar 17%. Selain itu, penerapan operational excellence dan manajemen pengelolaan kas yang lebih baik turut berkontribusi pada pertumbuhan laba bersih Astragraphia di kuartal ketiga tahun 2024.

"Perusahaan juga menetapkan beberapa langkah inisiatif strategis yang dilakukan sepanjang tahun buku 2024, seperti penguatan bisnis inti, peningkatan kapabilitas layanan, serta peningkatan daya saing di sektor percetakan, dan teknologi digital,” kata Hendrix dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (26/10/2024).

Pada kuartal III/2024 ini, beban pokok ASGR juga terpantau turun 3,04% menjadi Rp1,54 triliun, dibandingkan periode saham tahun sebelumnya yang tercatat Rp1,59 triliun.

Alhasil, laba bruto ASGR naik 1,76% menjadi sebesar Rp490,59 miliar, dibandingkan kuartal III/2023 sebesar Rp482,10 miliar.

Adapun, kas dan setara kas pada akhir periode ASGR tercatat sebesar Rp1,40 triliun, tumbuh 20,28% yoy dibandingkan periode tahun sebelumnya sebesar Rp1,16 triliun.

Berdasarkan neraca, total aset ASGR naik menjadi Rp2,74 triliun hingga 30 September 2024, dibandingkan posisi akhir Desember 2023 sebesar Rp2,68 triliun.

Liabilitas perseroan turun menjadi Rp846,27 miliar dibanding akhir 2023 sebesar Rp890,91 miliar. Sedangkan ekuitas naik menjadi Rp1,89 triliun dibandingkan Desember 2023 yang sebesar Rp1,79 triliun.

________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Perusahaan tambang nikel di Halmahera Timur, dilaporkan ke Bareskrim Polri. Pelaporan terkait dugaan pemalsuan dokumen, yakni SK Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/540-05/2010 tentang wilayah izin usaha pertambangan (IUP).

"Akibat pemalsuan SK Bupati tersebut, klien kami PT WHBP tidak bisa dimasukkan dalam minerba one data Indonesia, database pertambangan di Kementerian ESDM, karena seolah-olah terjadi tumpang tindih," kata kuasa hukum pelapor, Muhammad Mahfuz, di Bareskrim Polri, Selasa, 22 Oktober 2024.

Pemalsuan dokumen terkait SK kepala daerah, yang memberi izin PT Position di wilayah IUP PT WHBP. Sehingga, membuat kliennya sangat dirugikan, karena izin lahan nenjadi tumpang tindih.

Oleh karena itu, PT WHBP melapor ke Bareskrim Polri. Laporan teregistrasi dengan nomor: LP/B/378/X2024/SPKT/bareskrim Polri, tanggal 22 Oktober 2024.

Mahfuz menerangkan bila merujuk pada SK Bupati Halmahera Timur yang asli, luas wilayah IUP PT Position 4.047 hektare dengan delapan titik kordinat. Namun, dalam dokumen yang disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk kelengkapan syarat MODI, berubah mejadi 68 titik koordinat.

Sedangkan, wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) PT WHBP berdasarkan SK Gubernur Maluku Utara Nomor: 502/2/DPMPTSP/IUP-OP.LB/X/2020 Tanggal 27 Oktober 2020, PT WHBP dengan luas areal 1.053,55 hektare. Dia menyebut mantan Bupati Halmahera Timur Wehelmus Tahalele yang tanda tangannya tertera dalam SK itu, menegaskan dirinya tidak pernah membuat surat dengan jumlah 68 titik koordinat.

"Yang benar hanya delapan titik koordinat. Penegasan ini juga dibuatkan beliau dalam bentuk surat pernyataan yang disahkan oleh Notaris pada 18 Juli 2017. Beliau juga menyatakan siap dipanggil untuk memberikan keterangan. Hal itu ditegaskan beliau dalam laporan hasil pemeriksaan Ombudsman RI,” terang Mahfuz.

Mahfuz menekankan penambahan titik koordinat dalam SK Bupati Halmahera Timur tersebut membuat wilayah IUP PT WHPB seolah-olah berada di dalam wilayah IUP Position. Akibatnya, PT WHBP tak kunjung mendapatkan pendaftaran di minerba one data Indonesia (MODI) Kementerian EDSM.

"Padahal, sebelum ada penambahan 60 titik koordinat itu, PT WHBP sudah mendapatkan sertifikat Clear and Clean atau CnC Tahap 6 dari ESDM pada Tahun 2012. Sedangkan, PT Position mendapatkan CnC tahap 9 pada tahun 2013,” tekan Mahfuz.

Mahfuz menyebut sejatinya dugaan tindak pidana pemalsuan ini sebenarnya sudah pernah menjadi bahan pengaduan Masyarakat pada Mei 2024. Berdasarkan keterangan penyidik, kata dia, harus membuat laporan polisi model B.

"Nah, hari ini kami memenuhi hal itu, disertai dengan sejumlah bukti-bukti,” ucapnya.

Mahfuz berharap Mabes Polri bergerak cepat mengusut tindak pidana pemalsuan ini. Sebab, kata dia, saat ini PT Position, anak usaha Harum Energy Tbk setelah mengakuisisi 51 persen saham dengan nilai USD 80,325 juta atau setara dengan Rp1,1 triliun. Bahkan pembelian saham itu diduga menggunakan dana publik.

“Sekarang sahamnya sedang dikerjasamakan ke pihak asing, untuk mendapatkan dana lainnya. Agar publik tidak membeli saham perusahaan yang sedang dalam sengketa apalagi skandal pelanggaran hukum. Kami berharap Otoritas Jasa Keuangan maupun otoritas Bursa Efek Indonesia mengambil langkah serius dalam masalah ini,” pungkasnya. Medcom.id/Siti Yona Hukmana


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta -

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merealisasikan program pembelian kembali (buyback) saham sebanyak 9,6 miliar di September 2024. Realisasi buyback hingga akhir September 2024 disebut sebagai komitmen untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham.

Jumlah saham treasuri GOTO mencapai 24,4 miliar hingga 30 September 2024 mengacu pada dokumen Keterbukaan Informasi (KI) yang diunggah di website Bursa Efek Indonesia (BEI). Kini, porsi saham treasuri GOTO pun meningkat menjadi 2,03% dari total saham beredar perseroan.

Dalam riset terbarunya, JP Morgan juga menyebut aksi korporasi buyback GOTO ini terkait dengan strategi alokasi modal perseroan. GOTO memiliki arus kas yang kuat dengan kas neto lebih dari US$ 1 miliar atau setara Rp 16 triliun (kurs Rp15.500/US$). Laporan keuangan per Juni 2024 mencatat kas dan setara kas GOTO tercatat sebesar Rp 23 triliun.

JP Morgan menilai pembelian kembali saham senilai US$ 200 juta sebagai suatu hal yang positif. Selain itu, pembatalan beberapa saham treasuri juga dapat membantu mengimbangi tekanan jual dari investor pra-IPO.

Sebagai informasi, setelah mengantongi restu dari pemegang saham dalam RUPS pada 11 Juni 2024, GOTO tercatat telah melakukan buyback saham sebanyak tiga kali yakni di Juni, Agustus dan September 2024.

Di Juni, GOTO membeli sebanyak 3,8 miliar saham yang dilanjutkan dengan pembelian sebanyak 700 juta saham di Agustus serta paling besar di September lalu. Total saham GOTO yang telah dibeli kembali perseroan mencapai 14,1 miliar.

"Program buyback sudah dijalankan menunjukkan komitmen perseroan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Realisasi buyback diestimasikan mencapai Rp 700-800 miliar jika mengacu pada pergerakan harga saham dalam 3 bulan terakhir. Artinya realisasi baru 25% dan GOTO masih memiliki ruang untuk buyback dari alokasi dana yang telah disetujui RUPS sebesar Rp 2,4 triliun yang masih ample," kata analis NH Korindo Sekuritas, Richard Jonathan Halim dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Meski realisasinya diestimasikan baru seperempat dari anggaran yang disetujui, tetapi analis menilai bahwa program buyback ini efektif meningkatkan kepercayaan investor dan nilai pemegang saham.

"Realisasi awal masih di bawah 50% tetapi kita melihat harga saham GOTO sudah bergerak menjauhi level gocap dan sekarang bertahan kuat di atas Gocap, ini menjadi preseden yang positif terkait buyback," kata Richard.

JP Morgan memberikan rekomendasi beli saham GOTO dengan target harga Rp 75 per saham. Broker asal Amerika Serikat (AS) tersebut juga menjadikan saham GOTO sebagai top pick untuk sektor Internet di Indonesia.

(anl/ega)

Jakarta -

Perusahaan pelat merah di bidang pertambangan, PT Aneka Tambang (Antam) dikabarkan telah membeli 30% saham smelter nikel milik anak perusahaan raksasa baja tahan karat China, Tsingshan Holding Group. Nilai transaksinya mencapai US$ 102 juta atau sekitar Rp 1,59 triliun (kurs Rp 15.650).

Dilansir dari Reuters, Selasa (8/10/2024), transaksi pembelian saham smelter tersebut dilakukan Antam melalui anak perusahaannya PT Gag Nikel (PTGN). PTGN membeli saham PT Jiu Long Metal Industry (JLMI).

"Antam, melalui anak perusahaan penambang nikel PT Gag Nikel, membeli saham PT Jiu Long Metal Industry, perusahaan logam yang didirikan pada tahun 2020 dan dikendalikan oleh Eternal Tsingshan Group Ltd (ETGL)," tulis Antam dalam dokumen yang diunggah pada keterbukaan informasi BEI.

Sementara itu menurut data Pemerintah Maluku Utara, smelter atau pabrik peleburan tersebut terletak di Kawasan Industri Teluk Weda atau Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Berdasarkan dokumen bursa tersebut, dijelaskan pula bahwa transaksi Antam sejalan dengan persyaratan pemerintah bagi penambang untuk memproses bijih mereka di dalam negeri.

Dalam serangkaian transaksi terkait kesepakatan kepemilikan, PT Gag Nikel juga akan memasok bijih ke unit Tsingshan dan memberikan pinjaman kepada Jiu Long. Dalam dokumen itu, disebutkan pinjaman itu mencapai US$ 18 juta atau setara Rp 274,45 miliar.

Sebagai tambahan informasi, larangan ekspor bijih nikel tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Larangan yang berlaku sejak 2020 ini membuat Indonesia digugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

(shc/kil)

Jakarta: Google Docs memiliki fitur Voice Typing. Fitur ini memungkinkan pengguna dapat mengetik dokumen hanya dengan mendikte atau mengucapkan kata atau kalimatnya.

Baca juga: Cara Praktis Terjemahkan Dokumen Google Docs

Fitur suara ini digunakan dengan mendikte kata atau kalimat yang akan dituliskan di dokumen. Voice Typing dapat digunakan sebagai alternatif mengetik dokumen dengan jari tangan.

Tak hanya untuk mengetik Google Voice Typing adalah fitur yang sangat berguna untuk mengedit dokumen dengan suara.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut cara edit dokumen dengan Google Voice:

1. Buka dokumen Google

-Pastikan Anda sudah masuk ke akun Google Anda.
-Buka dokumen Google Docs yang ingin Anda edit atau buat dokumen baru.

2. Aktifkan voice typing

-Klik menu Tools (Alat).
-Pilih Voice typing.
- Sebuah kotak dengan ikon mikrofon akan muncul.

3. Mulai mendikte dengan suara

-Pastikan mikrofon Anda berfungsi dengan baik.
-Klik ikon mikrofon.
-Mulai berbicara dengan jelas dan perlahan.

Google Docs akan secara otomatis mengubah ucapan Anda menjadi teks. Untuk membuat paragraf baru, jeda sejenak sebelum melanjutkan berbicara.
Anda bisa mengucapkan tanda baca seperti titik, koma, tanda tanya, dan tanda seru. Misalnya, untuk membuat titik, ucapkan "titik". Jika ada kesalahan, Anda bisa mengedit teks secara manual setelah selesai mendikte.

Pastikan bahasa yang Anda pilih di Google Docs sesuai dengan bahasa yang Anda gunakan saat mendikte.

Anda juga bisa menggunakan Voice Typing untuk mentranskripsikan audio yang sudah direkam sebelumnya. Google terus mengembangkan fitur Voice Typing, sehingga mungkin ada fitur baru yang tersedia di masa mendatang.

Kualitas hasil transkripsi tergantung pada beberapa faktor, seperti kualitas mikrofon, suara latar, dan tingkat kejelasan pengucapan Anda.

Dengan menggunakan Google Voice Typing, Anda dapat menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi dalam membuat dokumen.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menaggapi pernyaataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karvanvian mengungkapkan ada sejumlah modus yang dilakukan oknum kepala daerah memalsukan data inflasi di daerahnya agar menjadi bagus sehingga dapat memperoleh insentif fiskal dari pemerintah.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa dalam melakukan survei Indeks Harga Konsumen (IHK) pihaknya menggunakan data metodologi tertentu yang engau pada standar internasional.

Dia juga memastikan bahwa BPS senantiasa menjaga independensi pengolahan dan pengumpulan data. Oleh karena itu dirinya memastikan proses pengumpulan data itu dilakukan secara independen dan tidak ada intervensi dari pihak lain.

"Kami sampaikan BPS punya penjaminan kualitas, dalam setiap proses pengumpulan data seperti pelaksanaan survei sampai pengolahan data kami memiliki metode tertentu untuk pemilihan waktu, tempat, dan target responden dalam survei IHK," jelasnya dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Baca Juga: Deflasi 5 Bulan Beruntun Jadi Sinyal Krisis? BPS Singgung Saat 1999

Amalia juga menekankan bahwa data-data yang disurvei BPS memiliki kualitas yang terjami dan dapat dibandingkan oleh yang dimiliki Kementerian/Lembaga (K/L) atau pemerintah daerah.

"Penyelenggaraan statistik ini kami lakukan dengan penjaminan dengan kualitas data. Jadi kalau ada pertanyaan pasar murah, operasi pasar murah langkah konkret sebagai pengendalian pasar di daerah, pembentukan harga di daerah ini kan sangat dipengaruhi mekanisme pasar saat ini banyak platform data K/L dan pemda, data BPS bisa dibandingkan satu sama lain," paparnya.

Baca Juga: 3 Kehebatan Hassan Nasrallah yang Membuatnya Ditakuti Israel, Apa Saja?

Dia kembali menegaskan, hingga saat ini BPS masih tetap menjaga independensi dan tidak bisa dipengaruhi hal lain.

"Dan tentunya ini sekali lagi angka yang kami hasilkan, yang dihasilkan oleh BPS tentunya dapat dipertanggungjawabkan independensinya," pungkas Amalia.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita-berita terpopuler ekonomi dan bisnis hingga Selasa malam, 24 September 2024 dimulai dari pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

Disusul, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

Selanjutnya, pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare.

Berikutnya, pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Terakhir, Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

Kelima berita ini paling banyak diakses pembaca kanal Ekonomi dan Bisnis Tempo.co.

Berikut ringkasan lima berita yang trending tersebut:

Selanjutnya: 1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi....

<!--more-->

1. Pesawat Presiden Mendarat di Bandara IKN, Jokowi: Mulus Banget sih Turunnya

Pesawat kepresidenan yang dinaiki Presiden Jokowi mendarat di Bandara IKN untuk pertama kalinya, Selasa siang, 24 Maret 2024.

"Ya alhamdulillah ini landing yang pertama yang semuanya berjalan dengan baik, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar dan ini adalah pertama kali saya turun di Bandara Nusantara. Ya mulus banget sih turunnya," kata Jokowi kepada media di Bandara Nusantara, IKN.

Jokowi menumpang Pesawat Kepresidenan RJ-85 saat mendarat di Bandara Nusantara, IKN. Ini adalah pesawat kepresidenan yang sudah dipakai sejak Presiden Soeharto.

Menurut laman Indonesia.go.id, pesawat buatan Inggris itu dibeli pada 1993. Dengan empat engine jet pada kedua sayapnya, pesawat itu mampu take-off di landasan pacu berukuran pendek sekitar 1.500 meter.

Berita selengkapnya baca di sini.

2. Zulhas Sebut Banyak Importir Mengakali Dokumen Importasi: Tulis Seribu, Masuk 100 Ribu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, banyak importir mengakali dokumen importasi untuk memasukkan barang dalam jumlah besar. Praktik ini, menurut Zulhas, biasa dilakukan untuk mengakali jenis maupun volume barang yang mereka impor.

“Misalnya (dokumen) impornya A, isinya B. (Dokumen) impornya jumlahnya A, isinya A plus. Jadi sebetulnya enggak mungkin ilegal, karena dia melalui jalur,” ujar politikus PAN ini saat ditemui Tempo di kantornya di Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Senin, 23 September 2024.

Zulhas mengatakan, pemalsuan data dokumen impor tak sesuai dengan barang sebenarnya menjadi modus yang paling sering dia temukan. Satgas pengawasan barang impor ilegal berkali-kali menemukan barang-barang impor yang masuk dengan modus ini. Karena tetap melalui prosedur, Zulhas menyebutnya “impor legal tapi ilegal”. “Memang banyak yang perlu dibenahi,” ucapnya.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak....

<!--more-->

3. Proyek Tebu Merauke di Pemerintahan Jokowi, Hutan Papua Dirusak

Pemerintahan Presiden Jokowi telah memulai proyek pembangunan swasembada tebu di Merauke, Papua Selatan seluas 2,29 juta hektare. Bahkan, Jokowi telah mencanangkan program tersebut sejak lama, yang direalisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023

Regulasi itu mengatur pencanangan tambahan lahan tebu seluas 700 ribu hektare di Merauke. Kemudian, Jokowi menunjuk Menteri Investasi, yang saat itu dijabat Bahlil Lahadalia, sebagai ketua satuan tugas untuk mengawal pembangunan kebun tebu dan pabrik bioetanol seluas 1,11 juta hektare di Merauke. Hal itu tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke.

Adapun kabar mengenai megaproyek food estate sawah dan tebu di Merauke ini mulai berhembus sejak Juni 2024 lalu. Ketika itu, produsen alat berat asal Cina bernama Sany Heavy Industry Co Ltd menerbitkan siaran pers tentang pembelian 2.000 unit excavator oleh PT Jhonlin Group—korporasi tambang milik Andi Syamsuddin Arsyad atau dikenal Haji Isam. Alat berat itu dikabarkan bakal dipakai untuk membuka lahan pertanian seluas 1,18 juta hektare.

Berita selengkapnya baca di sini.

4. Segini Iuran BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, dan 3 Terbaru September 2024

Pemerintah berencana mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 pada pelayanan rawat inap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan menjadi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) secara menyeluruh pada 2025.

Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, mengatakan penerapan KRIS tersebut kemungkinan tidak menimbulkan kenaikan tarif iuran terhadap peserta program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kelas 3. Sementara kenaikan iuran pada peserta kelas 1 dan kelas 2 berpotensi terjadi.

Berita selengkapnya baca di sini.

Selanjutnya: 5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik....

<!--more-->

5. Pembatalan Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Mengancam Kesehatan Publik

Forum Warga Kota Indonesia (FAKTA) Indonesia menyoroti pembatalan kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) yang dilakukan oleh pemerintah. Tubagus Haryo Karbyanto, Sekretaris Jenderal FAKTA, menyatakan bahwa keputusan ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat.

“Pembatalan ini justru mempermudah akses rokok murah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, sehingga berisiko memperburuk angka perokok muda,” ujarnya dalam Press Release yang diterbitkan pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, terjangkaunya harga rokok dapat meningkatkan jumlah perokok di Indonesia, utamanya anak-anak. Ia juga menyebut bahwa beberapa negara lain berhasil menekan konsumsi rokok dengan konsisten menaikkan cukai. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia yang justru memilih jalan yang dapat membahayakan masa depan generasi muda dengan tidak menaikkan cukai rokok.

Berita selengkapnya baca di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas wajib pajak yang diperlukan untuk melakukan berbagai transaksi perpajakan di Indonesia. Namun, ada beberapa kondisi di mana seseorang ingin atau perlu menonaktifkan NPWP. Seperti saat seseorang sudah tidak lagi memiliki kewajiban pajak karena tidak bekerja atau meninggal dunia.

Ada dua cara menonaktifkan NPWP, yakni dengan cara manual dan online. Sebelum menonaktifkan NPWP, berikut dokumen yang perlu disiapkan:

- Formulir Permohonan Penghapusan NPWP.

- Surat keterangan kematian.

- Fotokopi KTP ahli waris.

- Fotokopi kartu keluarga ahli waris dan surat pernyataan pembagian Waris dalam hal orang pribadi meninggal dunia.

- Fotokopi NPWP yang akan dihapus dan fotokopi NPWP yang akan dipergunakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dalam hal orang pribadi memiliki NPWP Ganda.

- Surat Keterangan Tidak Beroperasi dari kelurahan, fotokopi KTP dan NPWP orang pribadi dalam hal wajib pajak orang pribadi cabang sudah tidak beroperasi lagi.

- Fotokopi surat keterangan atau dokumen lainnya yang menyatakan Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya jika Wajib Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Secara manual

1. Jika dengan cara manual, pemohon hanya perlu datang langsung ke kantor pajak dan mengajukan permohonan penghapusan NPWP secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan penghapusan NPWP di Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Jika berkas telah lengkap, pemohon menginput permohonan Penghapusan NPWP Orang Pribadi pada aplikasi e-registration.

3. Pemohon menerima Bukti Penerimaan Surat (BPS) yang disampaikan oleh petugas.

4. Dalam jangka waktu enam bulan sejak permohonan diterima lengkap, pemohon akan menerima Surat Keputusan Penghapusan Wajib Pajak yang akan dikirimkan melalui pos.

Secara online

1. Buka situs www.pajak.go.id.

2. Unduh formulir penghapusan NPWP yang berbentuk elektronik.

3. Setelah berhasil diunduh dan diisi, unggah dokumen formulir tersebut melalui e-Registration di https://ereg.pajak.go.id/login. Setelah dokumen diterima dan diverifikasi sebagai lengkap, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan bukti penerimaan melalui e-mail.

4. Jika dokumen belum diterima oleh KPP dalam waktu 14 hari setelah permohonan diajukan, maka permohonan dianggap tidak diajukan. Untuk Wajib Pajak orang pribadi yang meninggal dunia, permohonan penghapusan NPWP dapat diajukan oleh ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta warisan.

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | SIPPN.MENPAN.GO.ID