Tel Aviv: Ribuan warga Israel kembali turun ke jalan dan mendesak pemerintah untuk segera menyepakati perjanjian pertukaran sandera dengan faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza. Mereka juga menuntut agar pemilihan umum parlemen Israel digelar lebih awal dari jadwal semula.

Mengutip dari Anadolu Agency, Minggu, 7 Juli 2024, ribuan orang di Kaplan Square di pusat kota Tel Aviv menuntut kesepakatan sandera dan menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh lagi melewatkan kesempatan ini, lapor otoritas penyiaran milik pemerintah.

Para pengunjuk rasa meneriakkan, "Kesepakatan Sekarang juga" seraya mengangkat spanduk dengan slogan bertuliskan kalimat tersebut.
Selain di Tel Aviv, sekitar 2.000 orang berunjuk rasa di Caesarea di Israel utara, menuntut kesepakatan pembebasan sandera di Gaza dan pemilihan umum lebih awal. Surat kabar Yedioth Ahronoth melaporkan bahwa ribuan orang berdemonstrasi di beberapa lokasi, termasuk persimpangan Karqur, Bat Hefer dan Rehovot.

Demonstran menekankan perlunya kesepakatan sandera "secepat mungkin" dan mendesak pemerintah untuk tidak "melewatkan kesempatan kali ini." Mereka juga menyerukan agar pemilihan umum parlemen digelar lebih awal.

Yedioth Ahronoth, mengutip sumber informasi yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa tim negosiasi gencatan senjata dan pembebasan sandera "akan berangkat Senin depan untuk melanjutkan negosiasi di Qatar."

Kepala Badan Intelijen Israel Mossad, David Barnea, melakukan perjalanan ke Doha pada Jumat lalu untuk bertemu Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani terkait kesepakatan penyanderaan dan gencatan senjata di Gaza.

Sekembalinya ke Tel Aviv, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa tim negosiasi akan berangkat ke Qatar pekan depan untuk melanjutkan diskusi tentang kesepakatan tersebut.

Israel memperkirakan sekitar 120 warga Israel yang masih ditahan kelompok pejuang Palestina Hamas di Gaza. Israel, yang mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut gencatan senjata segera, telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang terus berlanjut di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Lebih dari 38.000 warga Palestina telah tewas sejak meletusnya perang, dengan lebih dari 87.700 lainnya terluka.

Hampir sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap makanan, air bersih, dan obat-obatan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militer di kota selatan Rafah, tempat lebih dari 1 juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang.

(WIL)

Jakarta: PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat total dana kelolaan nasabah BTN Prioritas mencapai lebih dari Rp48 triliun. Angka hingga Mei 2024 tersebut telah memiliki total nasabah sekitar 37 ribu. Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan transformasi yang diimplementasikan berhasil membuat kinerja perseroan semakin baik, termasuk inovasi yang dilakukan BTN Prioritas. Pengelolaan BTN Prioritas ini meraih penghargaan Asian Banking & Finance (ABF) Retail Banking Awards 2024. Dalam ajang tersebut BTN Prioritas meraih pengharagaan untuk kategori Customer Experience Initiative of The Year. "Penghargaan ini membuktikan BTN mampu bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dalam kancah internasional. Hal ini juga membuktikan BTN masih on the track dalam mewujudkan visi menjadi The Best Mortgage Bank in Southeast Asia pada 2025,” ujar Nixon dalam keterangan tertulis, Minggu, 7 Juli 2024. Menurut Nixon, penghargaan ini akan lebih memotivasi seluruh insan BTN untuk bekerja lebih baik lagi. "Ini membuktikan inisiatif yang dilakukan oleh BTN Prioritas melalui peluncuran unique value proposition baru yaitu Defining Your Priority dan diikuti dengan PLUS by BTN Prioritas sejalan dengan tujuan awal kami untuk meningkatkan customer engagement, experience, kepuasan dan loyalitas," ujar Wealth Management Division Head BTN Meru Arumdalu. Meru menegaskan, BTN Prioritas akan senantiasa menghadirkan inovasi-inovasi terbaik agar sejalan dengan perkembangan teknologi dengan mengoptimalkan kinerja dan fitur PLUS by BTN Prioritas. Saat ini PLUS by BTN Prioritas tidak hanya berfungsi sebagai loyalty platform tapi juga acquisition platform dengan hadirnya fitur PLUS Acquisition yang telah ada sejak Oktober 2023. Fungsinya yakni memberikan fleksibilitas bagi Nasabah dalam melakukan penempatan dana dengan pilihan benefit yang dapat disesuikan dengan kebutuhan Nasabah dan dapat dipilih melalui PLUS by BTN Prioritas.. Meru mengungkapkan, beberapa fitur yang akan dikembangkan seperti Global Access Lounge, Interior Design Service, Hotel & Gym Membership, Complimentary Gift di Airport, PLUS Acquisition dengan benefit layanan seperti Airport Lounge, Airport Transfer Domestik dan Internasional, Medical Check Up hingga Airport Handling dengan tambahan dana dari nasabah.

(AHL)

Jakarta - Duo pembalap tim Gresini Racing MotoGP memperlihatkan performa terbaik di sesi kualifikasi dan juga sesi Sprint Race MotoGP Jerman 2024. Pembalap bersaudara itu tampil epik menjalani sesi kualifikasi dan sesi Sprint Race dengan berhasil finish di urutan 5 dan 13. Pembalap yang didukung penuh oleh Federal Oil itu pun berharap di sesi balapan Minggu (7/6/2024) mampu tampil impresif.

Meski terjadi kendala dengan Alex saat sesi kualifikasi, yaitu terhempas dari Ducati Desmosedici GP23 yang membuat dirinya mengalami nyeri di bagian leher akibat benturan namun Ia bisa tampil epik. Berlanjut di kualifikasi, Marc terhalangi oleh pembalap lain yang berada di racing line ketika putaran terakhir, sehingga tak bisa memaksimalkan waktu di Q1.

Saat Sprint Race, Marc Marquez bisa sedikit tersenyum karena motor Ducati Desmosedici GP23 telah disiapkan mekanik ahli Gresini Racing membuat dirinya makin nyaman, karena start dari posisi 13 berhasil finis posisi enam. Adapun Alex Marquez mengalami kendala tak bisa mempertahankan posisi start 5, namun masih beruntung mengamankan poin finis posisi sembilan.
Menurut Marc, mengawali balapan dari posisi ke-13 di sirkuit ini jadi masalah tersendiri, karena meskipun menyukai trek ini, hanya ada dua tempat di mana Anda dapat menyalip. Marc menganggap bahwa akhir pekan ini tidak menguntungkan sejak kemarin sore dan seterusnya.

Baca Juga: Mengenal Kiprok pada Sepeda Motor, Fungsi, dan Perawatannya

"Kami akan mencoba untuk menampilkan performa bagus lainnya besok, tetapi finis di posisi keenam hari ini merupakan pertanda baik. Saya harus berterima kasih kepada fakta bahwa sebagian besar tikungan kiri di trek ini mendukung untuk kondisi fisik saya, jika tidak, saya mungkin tidak akan balapan sama sekali,” ujar Marc Marquez yang masih menahan nyeri di bagian tulang rusuknya akibat terjatuh pada sesi latihan hari Jumat kemarin.

Sementara Alex yang mengalami masalah juga dibadannya, lebih optimis dengan hasil positif di sepanjang sesi. Setelah mengalami insiden di babak kualifikasi, Ia juga yakin ada hasil yang positif.

"Leher saya terbentur keras, dan di sinilah tulang belakang kedua saya retak beberapa tahun lalu, jadi ada sedikit kekhawatiran. Untungnya, tidak ada yang patah, tetapi hari ini kami sedikit kesulitan dalam balapan karena kurangnya waktu istirahat antara babak kualifikasi dan balapan. Kecepatannya bagus dan besok kami akan memiliki kesempatan lagi untuk berlibur dengan rasa manis di mulut kami,” kata Alex Marquez.

Di klasemen sementara Juara Dunia MotoGP 2024, Marc Marquez berada di posisi tiga dengan perolehan 146 poin, sedangkan Alex Marquez berada di posisi sepuluh dengan perolehan 63 poin.

(UDA)

Jakarta: Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tak masalah dengan kebijakan mendatangkan dokter asing. Namun, seleksi hingga sertifikasi dokter asing harus diatur dan diperketat.

"Jadi kalau kita bicara sekarang konteks dalam kaitannya dengan dokter asing pada prinsipnya di kelompok profesi kita enggak ada masalah," kata Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Khumaidi dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Pemerintah harus memastikan sertifikasi Letter of Good Standing dari dokter asing yang akan berpraktik di Indonesia. Hal ini untuk memastikan keselamatan pasien.
"Ini ada masalah enggak dengan permasalahan disiplin, sesuai nggak dengan kompetensinya, ada masalah dengan etik. Karena semua negara pasti harus punya konsen utama itu adalah apa, keselamatan pasien. Nah ini yang harus dikedepankan," ujar Adib.

Pemerintah juga diminta selektif membolehkan dokter asing yang akan praktik. Seleksi yang ketat juga untuk menjamin keselamatan pasien.

"Sekarang kita mau bicara akan ada dokter asing masuk ke indonesia, maka yang harus diutamakan terlebih dahulu adalah bagaimana upaya selektif barrier yang harus ada untuk kita bisa menyeleksi," ujar Adib.

Dia mencontohkan Singapura serta India yang juga membolehkan dokter asing. Namun, dengan proses verifikasi yang ketat. Misalnya, dokter yang dibolehkan dari universitas tertentu saja dan terjamin kualitasnya.

"Tujuannya apa sih semua negara melakukan itu, harus ada proses seleksi? (Karena) yang negara harus kedepankan (yaitu) kepentingan keselamatan pasien," ujar Adib.

Penggunaan jasa dokter asing telah diatur dalam dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 248 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan warga negara asing lulusan luar negeri yang dapat melaksanakan praktik di Indonesia hanya berlaku untuk Tenaga Medis spesialis dan subspesialis serta Tenaga Kesehatan tingkat kompetensi tertentu setelah mengikuti evaluasi kompetensi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjelaskan bahwa penggunaan jasa dokter asing tidak lepas dari kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih tinggi.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan hampir semua spesialis di Indonesia belum mencapai rasio 1/1.000 penduduk.

"Kalau ada (yang mencapai rasio) distribusinya tidak merata. Kalau alat dan sarana bisa dipenuhi segera dengan ketersediaan dana tapi kalau SDM perlu waktu,” katanya kepada Media Indonesia, Jumat, 5 Juli 2024.

(ADN)

Jakarta: Kabar duka datang dari industri perfilman Hollywood. Produser film Titanic dan Avatar, Jon Landau meninggal dunia di usianya yang ke 63 tahun pada Jumat, 5 Juli 2024 akibat sakit kanker yang dideritanya.

Profil singkat Jon Landau

Jon Landau merupakan seorang produser film asal New York City. Semasa hidupnya, pria yang lahir pada 23 Juli 1960 itu telah memberikan kontribusi signifikan terhadap industri film sejak tahun 1997.

Landau meraih kesuksesan besar usai memproduseri film fenomenal Titanic bersama James Cameron. Film tersebut berhasil memenangkan Academy Award untuk kategori Best Picture dan menjadi salah satu film terlaris sepanjang masa.
Kolaborasi Jon Landau dengan James Cameron telah menghasilkan sejumlah film blockbuster yang mengesankan. Duo ini bertanggung jawab atas kesuksesan Avatar (2009) dan Avatar: The Way of Water (2022). Tak hanya itu, Jon Landau juga sukses dengan film nya yang berjudul Solaris, Alita: Battle Angel, dan Honey, I Shrunk the Kids.

Sebagai produser, Jon Landau dikenal dengan visi kreatifnya yang luar biasa dan kemampuannya dalam memimpin tim untuk menghasilkan film-film berkualitas tinggi. Ia juga menjadi mentor bagi banyak pembuat film muda dan menginspirasi generasi mendatang untuk mengejar impian mereka di industri film.

(SUR)

Jakarta: Mantan Rektor Universitas Airlangga (Unair) Prof Puruhito mengaku tak melihat lima syarat pemberhentian yang terpenuhi dari pemecatan Prof. Dr. dr. Budi Santoso, Sp.OG.(K) dari jabatan sebagai Dekan Fakultas Kedokteran (FK) Unair. Sehingga, alasan pemecatan ini masih misteri.

"Lima syarat tidak kami lihat," kata Puruhito dalam program Crosscheck by Medcom.id bertajuk 'Dokter Asing Ditolak, Penguasa Bertindak?' di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Kelima syarat pemberhentian itu meliputi yang bersangkutan sudah sudah selesai masa jabatannya, mengundurkan diri dengan sukarela, dan sakit atau tidak mampu lagi secara fisik melakukan tugasnya. Berikutnya, karena tugas atau belajar lanjutan dan masuk penjara.
"Kalau masuk penjara atas putusan pengadilan yang tetap (inkrah)," ucap dia.

Puruhito menambahkan sebagai eks rektor dia paham bahwa untuk memberhentikan dekan harus dengan persetujuan. Mulai dari senat hingga majelis wali amanat.

"Saya tahu kalau rektor mau memecat itu tentunya ada persetujuan dari senatnya, akademik, khusus ada majelis wali amanat atau dewan penyantun gitu ya, yang tentunya belum kami dengar, kok mendadak," ucap dia.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300-an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

Budi Santoso telah membenarkan pernyataan dirinya menolak program dokter asing di Indonesia berkaitan dengan hal tersebut.

Ia meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

(ADN)

Niamey: Niger, Mali, dan Burkina Faso, tiga negara Afrika yang pernah dilanda kudeta, menegaskan bahwa mereka tidak akan masuk kembali ke blok regional Afrika Barat ECOWAS.

Alih-alih ke ECOWAS, ketiga negara itu berencana mengkonsolidasikan aliansi baru mereka, Aliansi Negara-Negara Sahel (AES).

Para pemimpin junta militer dari ketiga negara bertemu dalam pertemuan puncak pertama mereka di Niamey, ibu kota Niger, setelah penarikan diri mereka dari ECOWAS di bulan Januari.
Mereka menuduh ECOWAS gagal menjalankan mandatnya dan berjanji mengonsolidasikan persatuan mereka di AES yang dibentuk tahun lalu di tengah hubungan yang retak dengan negara-negara tetangga.

ECOWAS yang berusia hampir 50 tahun telah menjadi "ancaman bagi negara-negara kita," kata pemimpin militer Niger Jenderal Abdourahmane Tchiani.

"Kita akan menciptakan AES rakyat, bukan ECOWAS yang arahan dan instruksinya didiktekan kepadanya oleh kekuatan-kekuatan yang asing bagi Afrika," lanjut dia, mengutip dari laman Africa News, Minggu, 7 Juli 2024.

Pertemuan ketiga negara yang berbatasan satu sama lain itu terjadi sehari sebelum pertemuan puncak ECOWAS di Nigeria, tempat para kepala negara lain di kawasan itu akan bertemu.

"Hari ini, terserah kita untuk menjadikan aliansi konfederasi negara-negara Sahel sebagai alternatif bagi semua kelompok regional palsu, dengan membangun komunitas rakyat yang berdaulat," tutur Tchiani.

Para analis mengatakan kedua pertemuan itu menunjukkan perpecahan mendalam di ECOWAS, yang telah muncul sebagai otoritas politik tertinggi bagi 15 negara anggotanya sebelum langkah mundur Niger, Mali dan Burkina Faso.

Perjanjian tentang pakta nonagresi keamanan serta bidang ekonomi, moneter, dan sosial, ditandatangani Presiden Assimi Goita dari Mali, Ibrahim Traore dari Burkina Faso, dan Abdourahamane Tiani dari Niger.

Pertemuan puncak ini berlangsung tepat sebelum pertemuan badan Afrika Barat mendatang di Abuja, Nigeria.

Mali akan memegang jabatan presiden bergilir AES selama satu tahun, sementara Burkina Faso akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak parlemen organisasi tersebut.

(WIL)

Jakarta: Keberadaan alokasi untuk Dana Desa dalam Anggaran untuk fungsi pendidikan yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dinilai tak pada tempatnya. Hal ini turut disoroti sejumlah pengamat pendidikan, salah satunya dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Alokasi yang ngawur ini. Penggunaan anggaran pendidikan yang salah sasaran," kata Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia menilai, tidak ada urgensinya dana desa mengambil dari anggaran pendidikan. "Jangan ngarang-ngarang lah. Justru mestinya dana desa yang ada di Kemendes itu bisa digunakan untuk program pendidikan di desa, untuk support life long learning. Bukan malah sebaliknya, dana pendidikan yang 20 persen di APBN itu diambil," tegasnya.
Menurut Ubaid, hal-hal seperti inilah yang membuat pendidikan nasional terus terbelit masalah. Sebab anggaran sebesar 20 persen dari APBN tidak pernah sungguh-sungguh digunakan untuk membiayai urusan pendidikan.

"Ini yang menyebabkan kita masih terus terbelit persoalan pendidikan, baik akses maupun kualitas," tegas Ubaid.

Untuk itu, kata Ubaid, tidak hanya Pemerintah, namun juga para legislator di DPR harus ikut bertanggung jawab atas ketidak tepatan penggunaan anggaran pendidikan ini.

Selain pemerintah, DPR juga harus bertanggung jawab soal ketidak tepatan penggunaan anggaran pendidikan ini. Sebab sudah bertahun-tahun lamanya, anggaran untuk fungsi pendidikan yang cukup besar ini justru bocor di mana-mana.

"Anggaran pendidikan kita cukup besar, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Sayangnya bocor di mana-mana, dan banyak diselewengkan. Korbannya adalah anak-anak Indonesia dan generasi penerus bangsa, di mana mereka banyak yang sekolah saja masih susah harus bayar ini itu, kuliah juga enggak bisa karena sangat mahal," sesal Ubaid.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh menyoroti keberadaan alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp 665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan 2024, namun Rp 356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52% persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah, dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal ini dipertanyakan menteri era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini saat diundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Menurut Nuh, ini merupakan waktu yang tepat untuk mereview kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" kata Nuh dalam RDPU dengan Komisi X, 2 Juli, 2024.

(CEU)

Jakarta: KPK diminta mengabulkan permintaan Ketua Umum PDIP yang juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri terkait kasus Harun Masiku. Megawati meminta agar penyidik kasus Harun Masiku, AKBP Rossa Purbo Bekti bertemu dengan dirinya.

"Ada permintaan Megawati untuk bertemu dengan AKBP Rossa Purbo Bekti, sah-sah saja. (Saya) berharap permintaan tersebut akan disetujui oleh KPK karena pimpinan KPK yang akan memutuskan," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap kepada wartawan, Sabtu 6 Juli 2024.

Yudo menilai jika permintaan Megawati dikabulkan KPK akan berdampak positif. Terutama terkait tudingan politis.

Baca juga: Sesuai Prosedural, Pimpinan KPK Tak Ikut Campur di Kasus Harun Masiku

"Pertemuan Megawati dan AKBP Rossa Purbo Bekti penting untuk meredakan isu-isu bahwa perburuan Harun Masiku (bersifat) politis," ujar Yudi.
Yudi menegaskan KPK mengusut kasus Harun Masiku murni penegakan hukum. Maka dari itu, kasus ini tidak akan tuntas sampai Harun Masiku tertangkap.

"Bahwa pernyataan Megawati agar AKBP Rossa bertemu dengan dirinya harus dianggap sebagai permintaan dari tokoh bangsa, mantan Presiden RI, sehingga tidak perlu KPK takut bertemu karena anggapan conflict of interest jabatannya selalu ketum partai, namun cermin transparansi dan akuntabilitas," tegas Yudi.

Sebelumnya Ketua Umum PDIP Megawati mengungkap keinginan bertemu dengan Rossa. Ia meminta Rossa agar menghadap dirinya.

"Saya berani kalau umpamanya suruh datang ke sini Rossa, suruh datang ngadepin aku," kata Megawati, Jumat 5 Juli 2024.

Harun Masiku masih buron. KPK sempat memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait kasus ini.

(DHI)

Jakarta: Puluhan ribu jemaah memadati peringatan seratus hari wafatnya ulama karismatik sekaligus pimpinan Majelis Nurul Musthofa Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Musthofa Cilodong, Depok, Sabtu, 6 Juli 2024. Acara ini juga sekaligus Haul Akbar ke-4 ibunda Habib Hasan, almarhumah Syarifah Fatmah Binti Hasan Bin Mukhsin Al Athos.

Puluhan ribu jemaah dari berbagai wilayah berbondong-bondong hadir memadati area masjid hingga jalan-jalan di kawasan Cilodong. Hujan yang sempat mengguyur lokasi tak menyurutkan semangat jemaah.

Ketua Rabithah Alawiyah Habib Taufiq bin Abdul Qadir bin Husein Assegaf dalam tausyiahnya menyampaikan kehadiran puluhan ribu jemaah ini berkat keikhlasan Habib Hasan dalam berdakwah semasa hidupnya.
"Semoga penerusnya bisa meneruskan almarhum bisa istiqamah dan meneruskan ikhlasnya dalam berdakwah," kata Habib Taufik dikutip Minggu, 7 Juli 2024

Sementara itu, Habib Abu Bakar Mauladawilah berharap istiqamah jemaah Nurul Musthofa tak terhenti pada acara ini. Namun, terus meramaikan dan menghidupkan majelis ilmu yang telah didirikan Habib Hasan.

"Habib Hasan merupakan seorang yang luar biasa kebaikanya, acara hari ini pun berkah benih yang ia tanamkan dan berkah dari baktinya beliau kepada orang tuanya," ucap ulama asal Malang itu.

Baca juga: Kabar Duka, Pimpinan Majelis Nurul Mushtofa Habib Hasan bin Jafar Meninggal Dunia

Salah satu jemaah, Muhammad Muqqodis, bahkan mengaku datang langsung dari Singapura. Ia sengaja jauh-jauh hadir ingin mendoakan langsung almarhum gurunya.

"Saya sangat senang dan bahagia bisa hadir turut serta di haul Umi dan 100 hari Habib Hasan bersama puluhan ribu jemah, buat kami jarak bukanlah masalah, karena kami ingin terus beristiqamah di sini, " ungkap Muqqodis.

Para jemaah tampak khusyuk mengikuti kegiatan tersebut. Rangkaian acara mulai dari ziarah kubur ke makam Habib Hasan dan Umi Fatmah hingga pembacaan yasin tahlil, maulid, hingga tausyiah dari para habaib dan ulama yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Acara turut dihadiri Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana.

(AGA)

Jakarta: Biaya sekolah di Indonesia hingga kini masih menjadi salah satu faktor yang sangat membebani ekonomi masyarakat. Penyebab utama siswa putus sekolah atau anak tidak sekolah, didominasi oleh faktor ekonomi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, terdapat 76 persen keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Dari angka tersebut, sebagian besar (67,0 persen) di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya (8,7 persen) harus mencari nafkah. (Susenas, 2021).

Kenyataan problem “sekolah berbiaya” ini juga tercermin dalam hasil penelitian Arus Survei Indonsia (ASI, 2023), bahwa tiga persoalan paling pokok yang dihadapi warga Indonesia saat ini adalah harga kebutuhan pokok mahal (23,4 persen), biaya pendidikan mahal (20,1 persen), dan susah mencari lapangan kerja (18,6 persen).
Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji mengatakan, hal senada juga tercermin dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). Berdasarkan pemantauan dan pengaduan masyarakat, dari Januari 2022-Juni 2024, terhimpun 1.479 kasus pendidikan yang berkaitan dengan beban biaya ekonomi keluarga.

Kasus tertinggi adalah ijazah ditahan sekolah karena belum melunasi tunggakan (41 persen). Penahanan ijazah ini tidak hanya terjadi di sekolah swasta, tapi juga banyak ditermukan di sekolah negeri.

Selanjutnya, disusul kasus putus sekolah karena tak punya biaya (27 persen), orang tua siswa terjerat pinjol untuk tutupi biaya sekolah (18 persen), tidak boleh ikut ujian karena belum bayar tagihan sekolah (9 persen), dan juga ditemukan kasus anak-anak yang jadi korban perundungan dan intimidasi di sekolah karena tak bayar pungutan (5 persen).

“Kami menyesalkan ini semua masih terjadi di sekolah. Mestinya kan sekolah itu bebas biaya, kenapa jadinya masih berbiaya dan mahal pula. Di sekolah negeri ada banyak pungutan liar. Sementara di sekolah swasta, tagihan bulanannya terus menteror orang tua murid,” tandas Ubaid Matraji.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja) menggelar jalan santai untuk meningkatkan kesadaran, sekaligus mengajak partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam advokasi pendidikan yang berkeadilan. Kampanye ini juga mendorong pemerintah agar memenuhi amanah konstitusi dalam mewujudkan akses sekolah bebas biaya bagi semua.

Sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya. “Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” kata Juru bicara Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendidikan Jakarta dan Indonesia yang Berkeadilan (Kopaja), Ubaid Matraji dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Baca juga: Kampanye 'Sekolah Bebas Biaya' Ingatkan Pemerintah Soal Amanah Konstitusi

Baca juga: Mohammad Nuh Soroti Ada 'Dana Desa' di Anggaran Pendidikan: Jujur, Ini Untuk Apa?

(CEU)

Jakarta: Kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan oleh Firli Bahuri kepada mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tak Kunjung selesai. Pegiat Antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro menilai kasus itu mandeg dan digantung Polda Metro Jaya.

"Bukan berpotensi, tapi sudah mandeg dan digantung. Ini sudah diprediksi sejak awal," kata Pegiat antikorupsi Herdiansyah Hamzah Castro kepada Medcom.id, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Herdiansyah, Polda Metro menggantungkan kasus ini karena ada tawar-menawar dengan kekuasaan. Hal ini, kata dia, tidak hanya karena firli bagian dari kepolisian, tapi juga dulu bagian dari kekuasaan.
Lebih lanjut, Pakar Hukum dari Universitas Mulawarman ini mengatakan ada semacam tarik menawar kepentingan dalam perkara Firli, yang membuat Polda Metro "masuk angin". Salah satu kesalahan terbesarnya lantaran Firli tidak ditahan sejak ditetapkan sebagai tersangka.

"Padahal potensi melarikan diri, mengulangi perbuatan, dan menghilangkan barang bukti, sangat besar. Ini yang mengkonfirmasi Polda Metro sengaja menggantung kasus Firli ini," ungkapnya.

Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka kasus penerimaan gratifikasi, suap, dan pemerasan mantan Mentan SYL pada Kamis, 23 November 2023. Dia tidak ditahan, namun dicegah dan tangkal (cekal) ke luar negeri.

Firli dijerat Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf B, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.

Polda Metro masih memberkas perkara Firli. Berkas mantan Ketua KPK itu dua kali dikembalikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta karena belum lengkap. Terakhir dikembalikan JPU pada 2 Februari 2024.

Di samping itu, dalam persidangan terdakwa SYL, terungkap telah memberikan uang kepada Firli Bahuri senilai total Rp1,3 miliar. SYL menyebut uang tersebut sebagai bentuk persahabatan dirinya dengan eks pucuk pimpinan lembaga antirasuah itu. Apalagi, kata dia, ia bersama Firli sering duduk bersama saat rapat kabinet.

(ADN)