Makassar: Satu rumah di Kota Makassar hangus terbakar dini hari tadi. Satu dari lima orang yang berada di dalam rumah tersebut meninggal.

Kapolsek Tamalate, AKP Aris Sumarsono, mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Jalan Danau Poso No 66, Perum Taman Toraja, Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate.

"Iya meninggal satu orang, seorang ibu," kata Aris di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 5 Juli 2024.
Dia mengatakan kebakaran tersebut pertama kali diketahui oleh tetangga korban di mana saat itu tetangganya bernama Yohanes terbangun saat dini hari dan melihat rumah terbakar.
Setelah melihat hal itu, Yohanes kemudian melaporkan hal itu ke pengamanan perumahan dan selanjutnya melakukan pemadaman manual setelah melaporkan kejadian itu ke pihak kepolisian.

"Kejadiannya sekitar pukul 03.00 WITA. Api Berhasil dipadamkan pada 04.24 WITA," jelasnya.

Namun naas salah satu korban yang diketahui bernama Sumiarti meninggal dunia dalam kebakaran tersebut. Perempuan itu tidak sempat keluar dan terjebak kobaran api. "Korban terjebak di tangga," ungkapnya.

Korban tidak bisa lagi menyelamatkan diri lantaran saat kebakaran, api tersebut muncul dari lantai dasar sementara korban berada di lantai dua rumah itu.

"Jadi korban ada tiga satu meninggal dunia, dua luka-luka," katanya lagi.

Polisi pun telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) untuk mencari tahu penyebab kebakaran yang menelan korban jiwa tersebut. Korban juga telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara.

(DEN)

Jakarta: Saksi mahkota (saksi sekaligus terdakwa) kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol Layang Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Tony Budianto Sihite, mengungkapkan beberapa ruas Jalan Tol MBZ dibuat naik turun untuk menghemat atau efektivitas biaya. Tony menjelaskan hal itu sesuai dengan permintaan PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) serta dokumen desain dasar yang diberikan.

"Jadi, desain dasar bentuknya sudah naik turun. Ini dokumen dari JJC selaku pemberi kerja," kata Tony dikutip dari Antara.

Maka dari itu, tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganesatama Consulting itu menuturkan kepentingan pihaknya hanya bagaimana mendesain Jalan Tol MBZ supaya bisa berbentuk naik turun dan dilewati dengan kecepatan 80 kilometer (km) per jam. Selain itu pihaknya berusaha mendesain agar kendaraan tetap aman melaju di jalan tol yang memiliki beberapa ruas naik turun tersebut sehingga tidak terjadi kecelakaan dan sebagainya.
Jalan Tol Jakarta - Cikampek II (Elevated) ini merupakan jalan tol layang terpanjang di Indonesia yang membentang panjang dari wilayah Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyebrangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting, dengan total panjang 36,84 kilometer (km).

Baca Juga: Perusahaan Ini Klaim Punya Teknologi Baru Baterai Kendaraan Listrik

Jalan Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang (lajur kolektor/eksisting) dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya (lajur ekspres/layang), khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan Tol layang ini juga telah dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di 8 titik lokasi (khusus kondisi darurat), 100 lebih buah CCTV pemantau secara langsung, dan akan dilengkapi dengan fitur keselamatan lainnya yang meliputi Emergency Exit Ramp di 2 lokasi, hingga Emergency Parking Bay di 4 titik lokasi yang akan ditentukan.

Tony merupakan salah satu terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Jalan Tol MBZ Japek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat.

Selain Tony, perkara itu turut menyeret Direktur Utama PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JJC) periode 2016—2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang JJC Yudhi Mahyudin, serta Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama Tbk. (BUKK) Sofia Balfas.

Baca Juga: Solusi Buat DRL All New Pajero Sport Menguning lalu Mati, Bisa Repair Lho!

Keempatnya diduga telah memperkaya suatu korporasi atau menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya suatu korporasi, yakni kerja sama operasi (KSO) Waskita-Acset senilai Rp367,33 miliar dan KSO Bukaka-Krakatau Steel sebesar Rp142,75 miliar sehingga merugikan keuangan negara Rp510,08 miliar dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Atas perbuatannya, keempat terdakwa terancam pidana karena melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

(UDA)

Jakarta: Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan rencana mengenai bea masuk dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal Tiongkok, masih dibahas oleh berbagai pihak.

baca juga: Butuh Tambahan Dana Cadangan Rp635 Miliar, Kemenkeu 'Minta Izin' DPR

"Itu kan kita lihat bersama-sama, jadi terutama Kementerian Perindustrian menyampaikan kita harus lihat dari hulu sampai hilirnya. Mulai dari bahan baku seperti serat, lalu sampai kain, sampai pakaian jadi, nah itu kan semuanya ada produksi di Indonesia," kata Febrio, dilansir Antara, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia menuturkan pemerintah ingin menjaga agar produksi di Indonesia bisa tetap berjalan dengan baik di tengah kondisi di Tiongkok yang mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity), sehingga menyebabkan ekspor yang berlebihan dan terjadinya praktik dumping.

"Sehingga kita melihat bagaimana produksi di Indonesia ini bisa tetap berjalan dengan baik di tengah sekarang memang kondisi di Tiongkok terutama overcapacity, jadi memang terjadi ekspor yang berlebihan dan kadang-kadang juga bisa terbukti bahwa mereka menjual dengan dumping," tambah dia.

Dumping merupakan praktik dagang yang dilakukan oleh eksportir dengan cara menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga di dalam negeri.

"Nah ini yang sedang kita siapkan sama-sama, ada Kementerian Perindustrian, ada Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian juga diskusi dengan asosiasi-asosiasi, sehingga kita lihat secara lengkap dari hulu sampai hilirnya nanti kita akan segera putuskan untuk bisa dituangkan menjadi tarif yang disepakati," ujar dia.

Untuk itu, lintas pemangku kepentingan masih membahas besaran atau tarif bea masuk yang akan disepakati.

"Ini bukan hanya BKF sendiri. Jadi kalau tata kelolanya, ada masukan dari industri yang bersangkutan, lalu itu dirapatkan, ada dua level rapatnya tim kepentingan nasional yang pertama, lalu terakhir di tim tarif, nanti akan kita putuskan," ujarnya pula.

Produk Tiongkok kelebihan pasokan

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan akan mengenakan bea masuk, bahkan dengan nilai hingga 200 persen pada barang-barang asal China, dalam menyikapi persoalan perang dagang antara Negeri Tirai Bambu itu dengan Amerika Serikat (AS).

Perang dagang Tiongkok dan AS, dijelaskan oleh Zulkifli Hasan, menyebabkan terjadinya overcapacity dan oversupply di Tiongkok, yang membanjiri Indonesia, termasuk pakaian, baja, tekstil, dan lain sebagainya, karena pasar negara-negara Barat menolak mereka.

Begitu juga dengan rencana pemerintah meningkatkan bea masuk untuk sejumlah komoditas tersebut hingga 200 persen, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta kepada Kementerian Perdagangan dan juga kementerian/lembaga agar dapat melibatkan pelaku usaha, asosiasi, dan himpunan melalui forum dialog guna penyempurnaan kebijakan dan menghindari semua dampak negatif yang mungkin timbul.

Meskipun ada wacana kenaikan bea masuk hingga 200 persen, Kadin mengimbau agar Kementerian Perdagangan, tetap mendukung semangat Fasilitasi Perdagangan dan Iklim Kemudahan Berusaha, sehingga pertumbuhan kinerja ekspor nasional maupun iklim investasi tetap bertumbuh dan terjaga.

(SAW)

Jakarta: Ketika berpindah domisili, tentunya kamu akan menyesuaikan diri dengan lokasi baru, termasuk dengan layanan rumah sakit BPJS Kesehatan.

Zaman yang canggih memberikan akses untuk melakukan apapun secara online, termasuk pindah faskes BPJS yang bisa dilakukan melalui aplikasi hingga layanan komunikasi WhatsApp.

Ingin tahu cara pindah faskes BPJS Kesehatan secara online? Yuk, simak penjelasan berikut ini, dilansir laman Lifepal!

Pindah faskes BPJS Kesehatan melalui Mobile JKN

1. Unduh aplikasi Mobile JKN pada Play Store atau App Store.
2. Lakukan pendaftaran dengan memasukkan informasi seperti nomor kartu BPJS, nomor KTP, tanggal lahir, nama ibu kandung, kata sandi, e-mail, dan nomor handphone aktif.
3. Login dengan menggunakan nomor kartu BPJS atau NIK yang sudah didaftarkan. Jangan lupa untuk memasukkan kata sandi dan Captcha, kemudian klik "Masuk".
4. Berikutnya pilih menu “Ubah Data Peserta” pada menu Mobile JKN. Jika tidak ada, klik “Menu Lainnya” dan cari “Perubahan Data Peserta”.
5. Pilih menu Fasilitas Kesehatan Tingkat I. Data yang dapat diubah secara online adalah nomor handphone, email, kelas BPJS, dan faskes 1.
6. Pilih data faskes baru yang terdiri dari provinsi, kota/kabupaten, dan faskes yang diinginkan. Jika sudah selesai dan sesuai, klik “Simpan”. Perubahan tersebut juga berlaku untuk seluruh anggota keluarga dengan mencentang kotak bagian Perubahan Satu Keluarga.
7. Lakukan verifikasi akhir dengan menggunakan PIN apabila sudah pernah mendaftar atau mengatur PIN. Jika belum, Mobile JKN akan mengirimkan kode verifikasi melalui e-mail atau nomor handphone yang terdaftar pada aplikasi tersebut.
8. Jika sudah selesai, akan muncul konfirmasi perubahan faskes tingkat I dari yang sebelumnya jadi yang baru beserta informasi lengkap mengenai kapan mulai berlakunya.

Baca juga: BPJS PBI: Pengertian, Aturan, dan Cara Daftarnya

Pindah faskes BPJS Kesehatan melalui WhatsApp

1. Simpan nomor layanan PANDAWA BPJS 08118165165.
2. Pada aplikasi WhatsApp, cari kontak PANDAWA.
3. Mulai chat dengan memberikan alasan ingin pindah faskes.
4. Ikuti petunjuk atau arahan dari chat tersebut.

Jika kamu ingin melakukan pemindahan faskes melalui WhatsApp, pastikan kamu menghubungi PANDAWA saat jam kerja aktifnya, yakni Senin-Jumat pukul 08.00-15.00 dan tidak melayani saat hari libur nasional.

Pindah Faskes BPJS Kesehatan melalui Call Center 165

Call center 165 merupakan layanan daring yang dapat dihubungi oleh peserta BPJS Kesehatan dan masyarakat umum selama 24 jam. Terdapat dua jenis layanan call center, yaitu Layanan Voice Interactive JKN (VIKA) dan layanan yang dibantu oleh agen.
Untuk mengubah faskes I, jenis layanan yang digunakan adalah agent care center 165. Kamu bisa menghubungi nomor tersebut untuk melakukan perubahan data termasuk perubahan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama).

Seperti itulah cara pindah faskes BPJS Kesehatan yang dapat dilakukan secara online. Perlu diingat peserta baru bisa kembali berobat di faskes yang baru dalam kurun waktu satu bulan setelah melakukan pemindahan. Semoga membantu! (Keizya Ham)

(AHL)

Bandung: Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyebut terdapat sekitar 260 siswa terpaksa dianulir dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru 2024 melalui jalur zonasi. Hal itu disebabkan karena tempat tinggal tidak sesuai dengan persyaratan administrasi yaitu kartu keluarga.

"Total peserta PPDB di Jabar yang dianulir ada 260-an itu karena setelah penerimaan di cek ulang bahwa KK - nya betul di situ tapi tidak tinggal di situ. Seharusnya KK nya di situ tinggal juga di situ antara lain seperti itu," kata Bey di Bandung, Jumat, 5 Juli 2024.
Menurut Bey, PPDB yang awal mulanya bertujuan untuk mengikis kesenjangan antara sekolah favorit dan nonfavorit demi pemerataan di setiap wilayah. Namun kenyataan di lapangan sukar dilakukan.

"Jadi PPDB seperti ini kan maksud awalnya kan baik untuk menghilangkan sekolah favorit, tapi setelah berjalan tetap sekolah favorit itu tidak bisa hilang di masyarakat kita ya, jadi kan harusnya buat pemerataan," jelasnya.
Oleh sebab itu, Bey akan mengundang seluruh kepala dinas pendidikan dari 27 kabupaten dan kota untuk merumuskan tentang pelaksanaan PPDB yang ideal itu harus dilakukan seperti apa polanya.

"Nanti kami akan mengundang semua kota dan kabupaten, akan berdiskusi (dan) menjadi laporan Pemdaprov kepada Kemendikbud PPDB yang ideal seperti apa," ungkap Bey.

(DEN)

Jakarta: iCIO Community, komunitas untuk para pemimpin TI di Indonesia, menanggapi serangan ransomware baru-baru ini terhadap PDN (Pusat Data Nasional) yang menyebabkan beberapa sistem layanan pemerintah lumpuh selama beberapa hari. Serangan tersebut menyoroti betapa seriusnya ancaman ini.

Di Indonesia, beberapa serangan ransomware dan kebocoran data besar telah terjadi beberapa waktu belakang. Menanggapi ancaman ini, iCIO Community memberikan pandangannya tentang pentingnya kesadaran terhadap ransomware. Meskipun sulit untuk sepenuhnya mencegah serangan ransomware, langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat meminimalisir dampaknya.

Tahun lalu, iCIO Community telah melakukan focus group discussion secara tertutup antara para anggotanya untuk membahas ancaman ransomware yang mereka hadapi. Dalam diskusi tersebut, para anggota saling bertukar pengalaman dan berbagi kiat-kiat untuk mencegah ancaman siber.

Ransomware adalah ancaman serius yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi organisasi, termasuk kehilangan atau gangguan data, membuat data tidak dapat diakses sampai tebusan dibayar atau langkah pemulihan alternatif diambil.

Downtime operasional juga menjadi risiko, di mana sistem tidak tersedia untuk jangka waktu yang lama, mengakibatkan kerugian downtime dan produktivitas. Selain itu, kerusakan reputasi dapat mempengaruhi organisasi, hilangnya kepercayaan pelanggan, dan menghalangi calon klien.

iCIO Community menyoroti perlunya disiplin operasional yang ketat untuk memastikan pemulihan yang cepat dalam menghadapi serangan siber. Hal ini mencakup beberapa aspek penting:

Pengamanan Infrastruktur di Pusat Data: Semua infrastruktur di organisasi harus selalu dilakukan hardening dan update critical security patch di level operating system dan firmware perangkat. Seluruh data harus dilakukan backup rutin dan tersimpan secara aman dan ketat.
Monitoring Ketat: Monitoring kesehatan dan keamanan sistem melalui command center dan security operation center 7x24 jam sangat penting. Organisasi harus memiliki unit reaksi cepat untuk pemulihan dan mengatasi serangan peretasan.

Disaster Recovery Center (DRC): Organisasi harus memiliki DRC dan rutin melakukan latihan pemulihan terhadap bencana. Kegiatan latihan pemulihan sistem terhadap bencana ini juga wajib dimonitor dan dilaporkan ke regulator.

Penting untuk diingat bahwa basic security hygiene harus menjadi perhatian utama dan disiplin yang tidak boleh diabaikan. ini adalah fondasi utama untuk melindungi organisasi dari ancaman yang terus berkembang. Kasus-kasus seperti serangan terhadap PDN menunjukkan betapa pentingnya memiliki strategi respons yang cepat dan efektif.

Harapannya, pemerintah dapat merancang dan mengimplementasikan rencana darurat yang komprehensif untuk mengatasi serangan ransomware. Kolaborasi lintas sektor dan berbagi informasi tentang ancaman serta taktik serangan yang baru menjadi krusial dalam memperkuat pertahanan ancaman siber nasional. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa memitigasi dampak negatif dari serangan ransomware dan memastikan keamanan data yang kritis bagi kepentingan nasional.

Wakil Ketua iCIO Community, Iskak Hendrawan, menyatakan, penting bagi setiap organisasi untuk mengembangkan strategi keamanan siber yang komprehensif dan proaktif. Di dunia yang semakin terhubung dan rentan terhadap serangan siber, perlindungan data dan kolaborasi antar perusahaan tidak hanya penting, tetapi juga mendesak.

Terlebih lagi undang-undang perlindungan data pribadi akan selesai masa percobaannya pada bulan Oktober tahun ini. Dalam era digital saat ini, serangan ransomware tidak bisa dianggap enteng. Dengan diterapkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia, perusahaan dituntut untuk lebih serius dalam melindungi data pribadi pengguna.

"Kami dari iCIO Community berharap agar pemerintah dan layanan publik dapat mengadopsi teknologi yang memadai dan menerapkan prosedur tata kelola data yang baik. Ini bukan sekadar tentang teknologi, tetapi juga tentang tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola informasi yang vital bagi negara dan masyarakat,” ungkap Harry Surjanto, Advisor iCIO Community.

Dengan mengadopsi teknologi yang memadai serta prosedur tata kelola, mitigasi, dan pemulihan data yang baik, pemerintah dan layanan publik dapat memberikan layanan yang lebih baik, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan melindungi informasi penting yang dimiliki.

(MMI)

Jakarta: Pengamat politik, Ujang Komarudin, menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) soal syarat batas usia calon kepala daerah merupakan hal yang aneh. Putusan MA terkesan dibuat hanya untuk kepentingan sosok tertentu, namun putusan itu harus tetap dihormati.

“Bahkan sangat spesial ya usia itu berlakunya ketika pelantikan, walaupun terkesan lucu dan aneh, harusnya kan sejak pendaftaran, tapi ya apa pun itu harus dihormati walaupun dianggap salah oleh kita semua,” kata Ujang kepada Medcom.id, Kamis, 4 Juli 2024.

Dia mengatakan putusan MA mengingatkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden beberapa waktu lalu. Putusan MK itu memuluskan jalan Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai calon wakil presiden.
“Maka ini sangat clear polanya hampir sama dengan Mahkamah Konstitusi, itulah keputusan hukum kita, lembaga negara kita banyak yang dimainkan untuk kepentingan politik,” tutur Ujang.

Baca Juga:KY Dalami Dugaan Pelanggaran Etik Hakim MA dalam Putusan Batas Usia Cakada

Dengan putusan MA tersebut, kata Ujang, Kaesang memiliki peluang dan tiket untuk maju dalam Pilkada 2024. Kaesang tinggal mencari dukungan dari partai politik untuk maju dalam pilkada.

Melalui putusan Nomor 23 P/HUM/2024, MA mengubah aturan penghitungan usia calon kepala daerah menjadi minimal usia calon kepala daerah menjadi 30 tahun saat pelantikan untuk calon tingkat provinsi, dan 25 tahun untuk calon tingkat kabupaten/kota. Padahal sebelumnya syarat tersebut berlaku saat pendaftaran sebagai calon kepala daerah.

Putusan MA ini disebut untuk memuluskan langkah Kaesang maju dalam Pilkada 2024. Pasalnya, usia Kaesang baru akan menginjak usia 30 tahun pada 25 Desember atau setelah masa pencoblosan Pilkada 2024 berakhir.





(AZF)

Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris berharap polemik yang muncul akibat pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) tidak berdampak pada terhambatnya kegiatan kampus. Haris juga berharap persoalan ini dapat diselesaikan internal secara damai.

Universitas Airlangga melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Hal ini diduga terkait aksi Budi yang menolak program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

"Kemdikbudristek berharap agar dinamika tersebut dapat diselesaikan secara internal dan menunggu tindak lanjut Rektor Unair, termasuk untuk memastikan bahwa hal tersebut tidak berdampak pada penyelenggaraan tridharma di kampus," ujar Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.
Haris menyatakan menghormati otonomi Unair atas keputusan tersebut. Ia pun menyampaikan polemik itu merupakan masalah internal Unair.

"Pengangkatan dan pemberhentian Dekan FK merupakan masalah internal," kata Haris.

Menurutnya pemecatan tersebut adalah kewenangan Unair. Namun yang terpenting, kata dia, pemecatan harus dilakukan sesuai prosedur dan statuta Unair yang berlaku.

"Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi Santoso beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini (3/7)," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024). Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "6.000 bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Pemecatan Dekan FK Unair, Dirjen Dikti 'Sentil' Rektor Soal Kebebasan Mimbar Akademik

(CEU)

Banda Aceh: Partai NasDem Aceh membuka peluang bagi putra-putri terbaik Aceh yang memiliki komitmen membangun daerah untuk mendapatkan dukungan NasDem pada Pilkada 2024.

Ketua Tim Penjaringan DPW NasDem Aceh, Muhammad Raji Firdana, mengatakan bahwa pihaknya tidak ingin membatasi diri pada kandidat tertentu.

"Sejak awal, kami berkomitmen untuk membuka peluang bagi semua putra-putri terbaik Aceh yang memiliki komitmen membangun Aceh dan memiliki potensi menang dalam Pilkada nanti," kata Raji, Jumat, 5 Juli 2024.
Menurut Raji, semua kandidat yang disurvei memiliki peluang yang sama untuk diusung NasDem. Namun hasil survei bukan satu-satunya syarat untuk mendapatkan dukungan.
"Survei merupakan salah satu variabel penting bagi kandidat untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) dukungan dari DPP NasDem. Selain itu, kesepakatan partai koalisi juga menjadi faktor penentu," jelasnya.

Raji menjelaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan final terkait koalisi Pilkada. NasDem masih terus menjalin silaturahmi dan komunikasi politik dengan partai lain untuk mengusung calon.

"Semuanya masih dinamis. Semua opsi yang tersedia kita kaji dan masih terus kita jajaki. Prinsipnya kita ingin melahirkan kandidat cagub terbaik, yaitu kandidat yang memiliki visi membawa perubahan bagi Aceh lebih baik 5 tahun ke depan," ungkapnya.

Sebelumnya NasDem Aceh mengatakan ada beberapa nama tokoh potensial yang masuk dalam survei baik dari kalangan politisi, birokrasi, ketua partai, ulama serta akademisi. Beberapa nama yang disebutkan di antaranya Bustami Hamzah, Sudirman Haji Uma, Nasir Djamil, Ruslan Daud, Muhammad Nazar, Safrizal serta Muzakir Manaf alias Mualem.

(DEN)

Jakarta: Sejumlah tokoh digadang-gadang bakal maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jember 2024, seperti mantan Bupati Jember 2016-2021, Faida, hingga petahana Bupati Jember Hendy Siswanto. Lembaga survei Geopolitik Research Center (GRC) memotret elektabilitas Faida masih yang tertinggi dengan 39,4 persen, bersaing ketat dengan Hendy Siswanto di angka 20,8 persen.

Direktur Eksekutif GRC, Alfian Septiansya, mengatakan ada tokoh berpotensi lain yang masuk radar surveinya. Namun, tingkat elektabilitas tokoh-tokoh tersebut masih di bawah Faida dan Hendy.

"Tingkat elektabilitas tokoh lainnya seperti Gus Firjaun 15,2 persen dan Muhammad Fawait dengan 10,7 persen dan Karimullah Dahrujiadi 9,1 persen, dan tidak memilih 4,8 persen," kata Alfian dalam keterangan tertulis, Jumat, 4 Juli 2024.
Faida tercatat mengantongi angka keterpilihan hingga 44,2 persen jika disimulasikan dengan empat nama pada Pilkada Jember 2024. Hendy menyusul di urutan kedua dengan 23,1 persen.

"Gus Firjaun meraih 14,6 persen, Muhammad Fawait 9,9 persen, dan tidak memilih 8,2 persen," ujar dia.

Menurut dia, berdasarkan hasil survei, Faida unggul karena paling banyak disukai warga. Tingkat pengenalan Faida mencapai 88,7 persen dengan tingkat disukai 84,7 persen.

"Kemudian, nama Hendy Siswanto sebesar 51,4 persen suka dari yang tahu 82,2 persen, Gus Firjaun 67,4 persen yang tahu dan 49,8 persen yang suka, serta Muhammad Fawait sebanyak 37,4 persen tahu dan 32,9 persen yang menyukai," ujar dia.

Baca Juga:Elektabilitas Putra Wali Kota Tangsel Maju Pilkada Moncer

Pihaknya juga menunjukkan beberapa isu krusial yang mendasari pilihan calon pemilih pada 27 November 2024. Isu tersebut meliputi kebutuhan pokok dan infrastruktur.

“Isu-isu krusial, berkaitan ekonomi 78,7 persen terkait harga pokok mahal. Keadaan ekonomi keluarga yang menurun 80,9 persen, lapangan kerja dan usaha yang minim 70,8 persen, kemudian infrasturktur persoalan yang harus segera diselesaikan 69,8 persen, ketersediaan pupuk subsidi 73,8 persen, selain itu pupuk bagi petambak,” jelas dia.

Alfian menekankan hasil survei ini masih sangat dinamis. Sebab, responden cenderung bisa mengubah pilihanya, lantaran belum masuk masa kampanye dan tahapan pilkada.

“Masih dinamis, mengingat hari ini pemilih masih mengukur kandidat berdasarkan media sosial, belum masuk masa kampanye," ujar dia.

Survei ini melibatkan 1.400 responden yang tersebar di 31 kecamatan pada Kabupaten Jember. Mereka berasal dari berbagai jenjang usia dan latar belakang profesi.

Survei digelar pada 22 Juni hingga 2 Juli 2024. Metode penarikan sample mengunakan metode multistage random sampling dengan margin of error +/-2.62 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.





(AZF)

Jakarta: Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi (Diktiristek) Abdul Haris mengaku telah berkomunikasi dengan Rektor Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Nasih terkait pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Unair, Budi Santoso. Dalam kesempatan itu, Haris menyampaikan telah mengingatkan Nasih akan kewajiban perguruan tinggi menjunjung kebebasan mimbar akademik di kampusnya.

Meski begitu, Kemendikbudristek, kata Haris, tetap menghormati otonomi Unair atas keputusan pemecatan Dekan FK Unair tersebut. "Kemendikbudristek telah berkomunikasi dengan Rektor Unair untuk mengingatkan kewajiban menjunjung tinggi kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sivitas akademika Unair," kata Haris kepada Medcom.id, Jumat 5 Juli 2024.

Kebebasan mimbar akademik adalah kewenangan yang dimiliki oleh profesor dan/atau dosen tetap yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan pikiran dan pendapat secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu terkait dengan rumpun yang berkenaan ilmu dan cabang ilmunya.
Universitas Airlangga (Unair) melakukan pemecatan terhadap Dekan Fakultas Kedokteran, Budi Santoso. Hal ini menyusull aksi Budi yang menolak program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Haris juga mengingatkan kepada para pimpinan perguruan tinggi, agar penetapan sangsi terhadap sivitas akademika harus sesuai prosedur dan memperhatikan statuta perguruan tinggi yang berlaku. "Pemberhentian Dekan FK kewenangan Rektor Unair, serta harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Statuta Unair," jelasnya.

Sebelumnya, kabar dipecatnya Budi beredar di Whatsapp Group (WAG) dosen FK Unair. Dalam pernyataannya, Budi Santoso berpamitan kepada sekitar 300an member di grup tersebut, usai menerima keputusan Rektorat Unair yang memberhentikan dirinya dari jabatan Dekan FK Unair.

"Per hari ini saya diberhentikan sebagai Dekan FK Unair. Saya menerima dengan lapang dada dan ikhlas. Mohon maaf selama saya memimpin FK Unair ada salah dan khilaf, mari terus kita perjuangkan FK Unair tercinta untuk terus maju dan berkembang," demikian petikan pernyataan Budi Santoso dalam WAG tersebut.

Saat dikonfirmasi, Budi Santoso membenarkan pernyataannya itu sebagai bentuk kewajiban dirinya untuk berpamitan dengan para dosen maupun senior. "Benar, itu pesan dari saya di grup dosen FK Uniar. Benar saya diberhentikan per hari ini (3/7)," katanya.

Saat ditanya apakah hal itu berkaitan dengan statemen dirinya menolak program dokter asing di Indonesia, Budi Santoso membenarkan hal itu. "Iya. Proses saya untuk dipanggil berkaitan dengan itu," ujarnya.

Ia beranggapan, terjadi perbedaan pendapat antara pimpinan Unair dengan dirinya terkait program Kemenkes untuk mendatangkan dokter asing. "Karena rektor pimpinan saya dan saya ada perbedaan pendapat, dan saya dinyatakan berbeda ya keputusan beliau ya diterima. Tapi, kalau saya menyuarakan hati nurani, saya pikir kalau semua dokter ditanya, apa rela ada dokter asing? Saya yakin jawabannya tidak," katanya.

Menurut Budi Santoso, dirinya dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin, 1 Juli 2024 untuk mengklarifikasi pernyataan Budi menolak program dokter asing di Indonesia. Sedangkan, keputusan pemberhentian ia terima hari ini (3 Juli 2024). Budi Santoso dalam pernyataan pribadinya kepada wartawan, di Jawa Timur, Kamis, 27 Juni 2024 menyatakan tidak setuju dengan program dokter asing di Indonesia.

"Secara pribadi dan institusi, kami dari fakultas kedokteran tidak setuju," katanya.

Budi meyakini 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia mampu meluluskan dokter-dokter yang berkualitas. Bahkan, kualitasnya tidak kalah dengan dokter-dokter asing.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur persyaratan dan batasan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan warga negara asing (WNA) yang ingin berpraktik di Indonesia. Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin menyebut misi dari program tersebut adalah untuk menyelamatkan sekitar 12 ribu nyawa bayi per tahun yang berisiko meninggal akibat kelainan jantung bawaan.

Kemampuan dokter di Indonesia untuk melakukan operasi jantung baru berkisar 6 ribu pasien per tahun, sementara penanganan kelainan jantung bawaan memerlukan tindakan operasi yang cepat. "Enam ribu bayi ini kalau tidak tertangani memiliki risiko tinggi untuk meninggal. Kalau kita tunggu, risikonya makin tinggi," ujarnya.

Baca juga: Pemecatan Dekan FK Unair, Dirjen Dikti: Harus Sesuai Prosedur Dalam Statuta

(CEU)

Bandung: Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat menyatakan menolak semua dalil-dalil selama sidang praperadilan Pegi Setiawan alias Perong di Pengadilan Negeri (PN) Bandung. Penolakan itu disampaikan pada kesimpulan yang diserahkan kepada majelis hakim.

"Semua dalil-dalil yang disampaikan para pemohon tentunya setelah kita kaji semua ya, kami tolak. Totalnya 12 halaman. Kesimpulan kan sedikit saja tidak terlalu banyak," kata Kabidkum Polda Jabar, Kombes Nurhadi Handayani, di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jumat, 5 Juli 2024.
Dia mengatakan inti dari kesimpulan dari Tim Bidang Hukum Polda Jawa Barat adalah penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan sudah sah menurut hukum.

"Ya, apa yang jadi bukti-bukti kemarin yang disampaikan, masalah penetapan tersangka kepada pemohon ya kami menyatakan itu sudah sah menurut hukum," jelasnya.
Sidang tersebut digelar pukul 09.26 WIB ini beragendakan penyerahan kesimpulan dari pihak termohon dan pemohon. Sidang hari ini kembali dibuka hakim tunggal Eman Sulaeman.

Saat membuka, hakim Eman langsung mempertanyakan kesiapan pihak pemohon dan termohon terkait berkas kesimpulan. Kuasa hukum Pegi Setiawan dan tim hukum Polda Jabar kemudian menyerahkan kesimpulan praperadilan mereka kepada hakim.

Persidangan berlangsung selama 10 menit. Setelah itu, hakim Eman Sulaeman menutup persidangan. Sidang pun akan dilanjutkan pada Senin 8 Juli 2024, pukul 09.00 WIB dengan agenda sidang pembacaan putusan praperadilan.

"Sidang dilanjutkan Senin pukul 09.00 WIB, dengan agenda pembacaan putusan praperadilan," ungkap Eman.

(DEN)