Pemerintah tengah menyiapkan Geoportal 2.0 Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy (OMP) untuk dapat diakses publik. Integrasi data dan informasi dalam OMP ini diperlukan untuk perbaikan kualitas perijinan, terutama penyelesaian tumpah tindih lahan.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama 8 tahun sejak 2016, mencakup 4 kegiatan kompilasi data, kemudian sinkronisasi dan berbagai data informasi geospasial. Kebijakan ini sudah menyelesaikan 151 peta tematik dari 23 KL di 38 provinsi. Namun selama ini, data tersebut belum bisa diakses publik.

"Kami juga mengharapkan dalam kesempatan dengan Pak Presiden (Jokowi) minggu depan kita akan meluncurkan bersama-sama Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 yang sudah menambahkan akses bagi masyarakat luas di dalam mengakses data-data geospasial kita," kata Susiwijono, dalam Rakernas Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy Summit 2024. di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, lewat kebijakan ini telah diwujudkan melalui angka ketidaksesuaian pemanfaatan ruang turun dari 77,38 juta ha jadi 57,41 juta ha selama 5 tahun terakhir. Untuk mendorong penyelesaiannya, menurutnya, perlu harmonisasi berbagai kebijakan untuk penuntasannya.

"Ke depan kebijakan ini diharapkan masyarakat luas bisa akses dan pemerintah komitmen untuk selesaikan ketidaksesuaian terutama untuk memberikan kepastian hukum peningkatan iklim investasi dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan dan berkesejahteraan," kata Airlangga, dalam konferensi pers usai acara.

Airlangga mengatakan, ada beberapa rekomendasi yang telah disampaikan. Rekomendasi tersebut antara lain pertama, memperkuat regulasi kebijakan satu peta dan integrasinya dengan Satu Data Indonesia. Kedua, mempercepat penyediaan peta dasar skala besar dan pemetaan partisipatif.

Ketiga, mempercepat penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang secara kolaboratif. Keempat membuka akses Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 untuk publik. Kelima, memperkuat keamanan siber, teknologi AI, dan geovisualisasi kebijakan tu peta. Keenam, meningkatkan kapasitas SDM dan skema alternatif pembiayaan kebijakan satu peta.

"Beberapa rekomendasi telah disampaikan dan itu akan disampaikan ke Presiden (Joko Widodo) dalam laporan minggu depan," ujarnya.

Airlangga menjelaskan, OMP ini tidak dapat diselesaikan dalam Waktu singkat karena kompleksitas persoalan di lapangan. Oleh karena itu, salah satu rekomendasi dari program ini ialah dilanjutkan di pemerintahan berikutnya di Bawah naungan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Jadi ini adalah untuk keberlanjutan dan tadi diadakan pilot project yaitu di Pasuruan dan Kota Waringin Timur. Dengan dua pilot itu, akan jadi pelajaran untuk kota dan kabupaten lain. itu mewakili Jawa dan luar Jawa," jelasnya.

Untuk menuntaskan proyek ini, menurutnya masih banyak hal yang perlu dipenuhi, termasuk di antaranya ketersediaan anggaran program. Airlangga mengatakan, masih diperlukan anggaran yang sangat besar dan sumber daya memadai, termasuk teknologinya untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada pertengahan Mei tahun ini. Regulasi yang mengatur barang impor sebelumnya mengalami beberapa kali revisi, mulai dari Permendag 36/2023 yang diubah ke Permendag 3/2024, lalu Permendag 7/2024, dan terakhir diterbitkan Permendag 8/2024.

Menurut Staf Khusus Menteri Perdagangan Bara Krishna Hasibuan tujuan utama revisi Permendag adalah untuk relaksasi atas 26 ribu kontainer yang tertahan di pelabuhan. Namun keputusannya bukan eksklusif diambil oleh Kemendag melainkan sudah melalui rapat kabinet dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bara juga menyebut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tidak menghadiri rapat tersebut karena sedang mengikuti Pertemuan ke-30 Menteri Perdagangan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2024 di Peru. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto lantas berperan sebagai Menteri Perdagangan Ad Interim.

Zulhas dikabari Airlangga bahwa revisi Permendag selesai pada dini hari dan perlu segera ditandatangani. Airlangga sempat menawarkan diri untuk menandatangani Permendag itu, tapi Zulhas memutuskan menandatanganinya sendiri secara digital.

"Di sana jam 2 pagi ketika dikontak Pak Menko Perekonomian. Menko perekonomian mengatakan, apa saya saja yang menandatangani sebagai Menteri Perdagangan. Mendag Ad Interim dijabat Menko perekonomian. Apa saya saja yang tandatangani, karena ini harus cepat, Presiden memerintahkan harus segera ini diberlakukan," terang Bara saat dihubungi detikcom, Kamis (11/7/2024).

"Menteri Perdagangan karena bertanggung jawab, saya saja menandatangani secara elektronik, digital signature, sehingga ditandatangani. Tapi itu semua proses menghasilkan Permendag 8 Menteri saya tidak ikut sama sekali. Itu kan perintah Presiden diputuskan di rapat kabinet dan beliau tidak hadir," sambungnya.

Pemerintah berpandangan 26 ribu kontainer yang tertahan di Surabaya dan Jakarta perlu segera keluar dari pelabuhan. Bara menyatakan tertahannya kontainer itu ada kaitannya dengan kebutuhan pertimbangan teknis (Pertek) dari Kementerian Perindustrian.

"Diputuskan bahwa kontainer yang 26 ribu itu harus dikeluarkan segera, karena itu bersifat urgent dan emergency. Nah untuk mengeluarkan itu Permendag 36 itu harus dirubah, Karena waktu itu kan diidentifikasi masalahnya, kenapa itu stuck barang-barang itu karena belum dikeluarkannya Pertek," bebernya.

"Di Permendag 36 itu kan ada beberapa komoditi, elektronik dan segala macem, harus mendapatkan Pertek sebelum bisa keluar barangnya," jelas dia.

Produsen roda empat asal Korea Selatan, Hyundai, meluncurkan Hyundai Exter Knight Edition. Kendaraan baru tersebut merupakan edisi gelap dari model regular yang telah dipasarkan sejak tahun lalu.

Disitat dari Gaadiwaadi, Hyundai Exter Knight bukan meluncur di Indonesia, melainkan India. Mobil serba hitam tersebut dihadirkan untuk merayakan satu tahun Exter dipasarkan di Tanah Bharata.

Tarung Garg selaku Chief Operating Officer (COO) Hyundai Motors India Limited (HMIL) mengatakan, Hyundai Exter mendapat sambutan baik di pasar India. Bahkan, kendaraan itu terjual 93 ribu unit dalam setahun. Itulah mengapa, pihaknya mantap menghadirkan edisi khusus.

"Kami sangat senang memperkenalkan Hyundai Exter Knight yang mencerminkan semangat berani konsumen muda di India. Memanfaatkan popularitas warna hitam di kalangan pelanggan SUV, Hyundai Exter Knight mencerminkan perubahan aspirasi pelanggan," kata Tarung Garg, dikutip Kamis (11/7).

Hyundai Exter Knight Edition. Foto: Doc. Hyundai.

Secara desain, tak ada yang baru dari Exter Knight. Kendaraan tersebut mengusung tampilan khas SUV B-segment yang tak terlalu bongsor dan penuh lekukan. Lampu utamanya dirancang minimalis dengan pola 'H' dan grilnya yang sederhana dibuat terhubung dengan foglamp.

Kemudian logo Hyundai dan emblem 'Exter' dipasang di posisi sentral dan terlihat agak samar. Namun, mengingat kendaraan itu merupakan edisi khusus, maka pabrikan memberikan diferensiasi atau perbedaan.

Hyundai Exter Knight Edition, seperti yang telah disinggung di awal, dilaburi dengan kelir single-tune hitam. Hampir semua bagian benar-benar dibuat gelap, mulai dari bodi utama, bumper, spion, rak atas, hingga pelek rodanya. Pabrikan memberikan aksen merah tipis-tipis di bagian bumper depan-belakang dan kaliper rem depan.

Hyundai Exter Knight Edition. Foto: Doc. Hyundai.

Bukan hanya eksterior, interior Hyundai Exter Knight Edition juga dibuat serba gelap dengan garis-garis merah di beberapa bagian. Kemudian di kursinya ada tulisan 'Exter' dengan corak yang membentuk pola acak.

Sementara bagian lain seperti mesin dan fitur benar-benar masih sama seperti model regular. Kendaraan tersebut masih menggunakan mesin bensin 1.2 L dengan pilihan transmisi otomatis dan manual lima percepatan.

Konsumen setempat yang mau membelinya cukup menyiapkan mahar 8.38 lakh rupee atau sekira Rp 162 jutaan. Murah sekali, bukan?

Saksikan Live DetikSore:

Review Chery Tiggo 5X: Harganya Murah, Fiturnya Melimpah!

Review Chery Tiggo 5X: Harganya Murah, Fiturnya Melimpah!

Pemerintah Amerika Serikat (AS), Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat (NGO) menandatangani kesepakatan pengalihan utang untuk perlindungan alam (debt-for-nature swap) pada 3 Juli 2024. Utang senilai US$ 35 juta atau setara Rp 566,65 miliar (kurs Rp 16.190) dialihkan menjadi investasi yang penting bagi konservasi terumbu karang Indonesia.

Kuasa Usaha ad Interim (KUAI) Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Michael Kleine mengatakan perjanjian ini sebagai bukti kuatnya hubungan bilateral AS dan Indonesia. Sekaligus menjadi langkah penting dalam upaya menjaga keanekaragaman hayati di salah satu negara yang memiliki lingkungan laut paling dinamis di dunia.

"Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam, kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan," kata Kleine dalam keterangan resmi, Kamis (11/7/2024).

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo mengatakan apa yang telah disepakati oleh pemerintah Indonesia dan AS ini tidak hanya menguntungkan perairan Indonesia dan masyarakat setempat, melainkan juga masyarakat global.

"Indonesia berkomitmen kuat untuk menjaga terumbu karang dan ekosistem laut yang sehat sebagai bagian dari kebijakan pembangunan nasional. Kesepakatan ini membantu memperkuat gagasan bahwa laut yang sehat merupakan kepentingan global dan tanggung jawab bersama," ujar Victor.

Indonesia adalah rumah bagi 16% kawasan terumbu karang dunia dan sekitar 60% spesies karang dunia. Terumbu karang menyediakan makanan, sumber mata pencaharian dan perlindungan terhadap badai bagi separuh populasi dunia, namun sekitar 75% terumbu karang di seluruh dunia terancam.

Pengalihan utang untuk perlindungan alam ini akan mengalihkan dana yang awalnya diperuntukkan bagi pembayaran utang, menjadi inisiatif untuk mendukung konservasi ekosistem terumbu karang. Inisiatif ini menekankan komitmen Indonesia dan AS terhadap pentingnya terumbu karang dan bekerja sama untuk mengatasi permasalahan mendesak dalam melindungi terumbu karang.

Sebuah Komite Pengawas yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan AS, mitra pertukaran LSM, dan organisasi masyarakat sipil lainnya akan mengelola dana yang dihasilkan dari program pengalihan utang untuk perlindungan alam ini. Area fokus dari kegiatan ini adalah di Sunda Kecil, Banda dan Bentang Laut Kepala Burung di Papua Barat.

Prioritasnya termasuk melestarikan spesies yang terancam atau endemik secara global yang bergantung pada ekosistem terumbu karang sebagai habitat kritis; melindungi ekosistem terumbu karang yang terancam atau rentan dengan nilai konservasi tinggi; mendorong pemanfaatan keanekaragaman hayati terumbu karang secara berkelanjutan; mengurangi ancaman atau meningkatkan konektivitas antar kawasan terumbu karang; menciptakan kawasan lindung baru jika diperlukan; dan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan pengelolaan kawasan lindung publik, swasta, kota atau komunal yang ada, serta target konservasinya.

"Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah Indonesia dan Departemen Keuangan AS yang menyetujui pengalihan utang untuk perlindungan alam, di mana instrumen khusus ini digunakan untuk melindungi habitat laut dan terumbu karang untuk pertama kalinya," kata Jennifer Morris selaku CEO The Nature Conservancy.

Penandatanganan kesepakatan dilakukan oleh KUAI Kedutaan Besar AS untuk Indonesia, Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut KKP, Direktur Jenderal Pengelolaan Anggaran Keuangan dan Risiko Kementerian Keuangan, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Yayasan Konservasi Cakrawala Indonesia (YKCI), Yayasan Conservation International dan The Nature Conservancy.

Turunnya hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di sana. Menurut Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi, salah satu contohnya terjadi pada pembangunan jaringan air.

Awalnya, kata dia, pihaknya ingin agar jaringan air di IKN dipercepat dan selesai pada tanggal 8 Juli 2024. Namun intensitas hujan yang cukup tinggi membuat uji coba atau test and commissioning baru selesai tanggal 17 Juli.

"Kata saya, ayo kapan air minum selesai. Dari awal mereka mengatakan tanggal 18 itu paling bagus. Kemudian kita coba tekan, bisa nggak tanggal 10, bahkan tanggal 8 waktu itu. Dengan berat hati mengatakan, 'ya kami usahakan'. Tapi rupanya dalam pelaksanaanya, kemarin hujan nggak berhenti di sana. Sehingga terpaksa mundur, sehingga test and commissioning mundur juga kembali ke tanggal 17," katanya dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Dengan target tersebut, harapannya ketersediaan air minum di IKN mampu mengakomodir peserta upacara 17 Agustus di IKN nanti. Secara rinci, pihaknya menyiapkan 3 kali test and commissioning dalam 3 tahap.

"Yang paling krusial kan air minum. Ini sudah proses mulai test and commissioning juga walaupun masih tahap 1. Kita coba test and commissioning itu sampai tahap 3, di mana tahap 3 itu kurang lebih selesainya tanggal 17 Juli," imbuhnya.

Imam menyebut pihaknya terus melakukan evaluasi serta perbaikan jaringan air minum. Jika selesai, ia percaya kebutuhan air untuk IKN bisa terpenuhi.

"Jadi dengan cara ini, kita bisa menjamin setelah test and commissioning yang kita sebut tahap akhir, tahap 3 itu, itu minum yang akan kita operasionalkan 150 liter per detik. Itu pasti dan memenuhi kebutuhan untuk air minum kawasan yang sekarang beroperasi, sangat cukup banget lah," tutupnya.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) akan terbit sebelum pemerintahan Presiden Jokowi berakhir.

Bahlil mengatakan langkah ini dimaksudkan untuk menjaga operasional Freeport ke depan, khususnya setelah IUPK yang dimiliki perusahaan itu habis masa berlaku yakni sampai 2041 nanti.

"Freeport ke depan akan kita lakukan proses perpanjangan (IUPK), karena 2041 selesai (IUPK yang saat ini dimiliki), kalau tidak siapa yang mengelolanya?," kata Bahlil dalam Kuliah Umum di IPDN Jatinangor yang disiarkan secara online, Kamis (11/7/2024).

Bersamaan dengan proses perpanjangan IUPK itu, pemerintah berencana untuk menambah jumlah kepemilikan saham Freeport sebanyak 10%. Dengan begitu jumlah saham yang dimiliki pemerintah atas perusahaan tambang itu menjadi 61%, dari sebelumnya 51%.

Menurut Bahlil, keputusan ini diambil setelah pemerintah melihat bagaimana Indonesia mendapat banyak keuntungan setelah membeli 51% saham perusahaan pada 2018 lalu. Bahkan modal sebesar US$ 4 miliar yang digunakan negara saat itu sudah kembali hanya dalam kurun waktu 6 tahun.

"Terus saham negara sekarang sudah 51%, nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan (Jokowi) selesai, itu kita tambah saham 10%, jadi total saham negara negara Freeport itu sebesar 61%" ucapnya lagi.

"Waktu pemerintah ambil alih Freeport 51%, kurang lebih sekitar US$ 4 miliar dengan hasilnya sekarang sudah beberapa tahun, Insya Allah 2024 laporan dari Freeport itu uang yang kita pakai untuk membeli itu sekarang sudah kembali modal, break even point, jadi kita sudah untuk mengambil alih Freeport sekarang," jelasnya lagi.

Bahlil kemudian mengatakan dengan perpanjangan IUPK dan penambahan jumlah saham ini, Indonesia bisa mendapatkan untuk yang lebih besar lagi dari hasil produksi tembaga dan emas Freeport.

"Jadi kita ingin, dia menghasilkan apa, 600 ribu ton katoda tembaga, emasnya 60 ton dari 3 juta ton konsentrat. Supaya apa? ini pendapatannya untuk negara kita, jangan kita di-abuleke (dibohongi) lagi," ucap Bahlil.

Krista Exhibitions resmi membuka pameran bertaraf internasional Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 di Grand City Surabaya yang berlangsung 11 Juli 2024-14 Juli 2024. Kehadiran acara tersebut bertujuan untuk menggenjot potensi sektor percetakan.

Pasalnya, perkembangan industri percetakan kemasan makanan dan minuman, percetakan promosi, iklan, percetakan tekstil, dan pakaian sedang mengalami transformasi signifikan. Hal itu diproyeksikan akan terus tumbuh ke depannya sehingga memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional.

Apalagi kontestasi politik yang berlangsung pada Februari 2024 memberikan dampak positif terhadap industri percetakan. Hal serupa pun diprediksi bakal terjadi saat Pilkada November 2024 mendatang.

"Pameran SPE selama 4 hari ke depan ini diharapkan meningkatkan industri percetakan di Indonesia dan merupakan peluang yang baik bagi para pengusaha grafika agar lebih termotivasi untuk terus berinovasi dalam menghasilkan produk-produk unggulan," kata CEO Krista Exhibitions Daud D. Salim dalam keterangan tertulis, Kamis (11/7/2024).

Dia mengatakan pameran tersebut melibatkan 230 perusahaan dan UMKM. Pameran Internasional di bidang mesin-mesin percetakan seperti mesin cetak / offset, cetak digital, cetak tekstil, sablon, jasa cetak, alat-alat cetak terkini dan penyediaannya serta teknologi percetakan yang mutakhir.

"Pameran ini turut melibatkan 230 perusahaan dan 10 UMKM, gelaran pameran tahun ini meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, baik dari segi jumlah maupun teknologi printing yang dihadirkan dan menyuguhkan segala jenis teknologi terkini cetak mencetak terkini mulai dari skala kecil, menengah, dan besar dengan berbagai teknologi percetakan dan bukan hanya pameran saja, tetapi juga ada seminar dan workshop, supaya pelaku industri selalu terupdate dengan industri percetakan terbaru," ujarnya.

Dalam rangkaian Surabaya Printing Expo 2024 berbagai Workshop dan Seminar menarik dihadirkan seperti Workshop dari Asosiasi PPGI dengan tema 'Workshop Packaging & Branding UMKM' dan 'Tend Inovasi dan Bisnis Desain Dalam Industri Cetak', seminar dari Media Print Pack Magazine dengan tema 'Ai & Bisnis Percetakan di Indonesia, Tren dan Solusinya' dan Seminar dari Komunitas Printing Indonesia ( KOPI) dengan tema 'Menggali Potensi Bisnis Cetak Kemasan'.

"Kesuksesan Pameran Surabaya Printing Expo (SPE) 2024 tidak lepas dari dukungan berbagai kementerian, asosiasi, dan institusi. Diantaranya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Dinas Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya, KADIN Provinsi Jawa Timur & Kota Surabaya, Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI), Komunitas Printing Indonesia (KOPI), serta Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (ASPERAPI)," tuturnya.

Sementara itu , Ketua Umum Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) Ahmad Mughira Nurhani menyambut baik kehadiran pameran tersebut. Menurutnya, pameran tersebut bisa membuat para pelaku usaha untuk lebih mengembangkan bisnisnya.

"Pameran SPE ini adalah pameran yang wajib dan harus dihadiri oleh para pengusaha di bidang grafika, karena akan memberikan wawasan dalam membuat rencana bisnis ke depan. Kehadiran para penyedia jasa dan peralatan grafika dalam pameran ini akan memberikan manfaat untuk kita para pengusaha grafika dalam menentukan arah bisnis kedepan," tutup Ahmad Mughira Nurhani.

Pameran terbuka bagi para pelaku bisnis dan juga pengusaha di bidang percetakan dan masyarakat umum, mulai dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. Para pengunjung dapat melakukan registrasi secara langsung di lokasi pameran dengan membawa kartu nama dan undangan yang telah dikirimkan oleh pihak Krista Exhibitions atau dengan registrasi online https://register.kristaonline.com/visitor/surabayaprintingexpo.

Pengunjung anak-anak di bawah usia 17 tahun dilarang untuk masuk ke area pameran. Untuk informasi lebih lanjut silahkan menghubungi Kristamedia di nomor telepon (021) 634 5861; 634 5862 atau dengan mengirimkan e-mail ke info@kristamedia.com.

Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur diklaim bebas banjir selama 100 tahun, khususnya untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Pemerintah menyebut desain dan penentuan lokasi IKN memang sudah disiapkan sejak awal dengan mempertimbangkan potensi banjir.

"Kalau banjir dan sebagainya itu, di awal itu penetapan lokasi ini, kita bicara KIPP dulu, ini di awal memang sudah menetapkan lokasinya itu yang memang bebas banjir 100 tahunan. Kita menetapkan seperti itu," kata Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Meski begitu pemerintah tetap menyiapkan antisipasi terhadap potensi banjir, salah satunya lewat pembangunan embung sebagai tempat parkir air. Konteks pembicaraan Imam adalah antisipasi pemerintah terhadap kemungkinan banjir jelang perayaan HUT Republik Ke-79 di IKN.

Selain embung, pihaknya juga membangun drainase sebagai tempat mengalirkan air. Dalam hal ini, pihaknya memanfaatkan gravitasi bumi serta penempatan yang disesuaikan.

"Nah kita coba manfaatkan itu semua, potensi yang ada dan bagaimana penanganannya, drainase perkotaannya gimana, kita persiapkan semua," tuturnya.

Ia sempat menyinggung bencana banjir yang berlokasi di dekat Pasar Sepaku. Imam menyebut pemerintah terus melakukan penanggulangan banjir, namun memastikan lokasi itu di luar KIPP.

"Dan memang melihat kejadian seperti kemarin, di luar KIPP sebenarnya, di WP 2 dekat Pasar Sepaku, memang sedang dilakukan kegiatan penanggulangan banjir di sana. Tapi itu di luar KIPP," jelas dia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bicara terkait dengan kabar yang menyebut Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan menaikkan rasio utangnya menjadi 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Wacana ini sebelumnya diungkapkan adik kandung Prabowo Hashim Djojohadikusumo, yang kini menjadi bagian dari Tim Gugus Tugas Sinkronisasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Angka ini naik cukup signifikan dari rasio utang RI yang saat ini di posisi 39%.

"Ya itu kan wacana saja (terkait kenaikan rasio utang)," kata Airlangga, ditemui di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah TKN menyebut bahwa saat ini pembahasan tentang pemerintahan baru tidak sedang mendiskusikan terkait hal tersebut.

Ia pun menegaskan, saat ini pemerintah masih berkonsentrasi pada rasio utang di bawah 40% terhadap PDB dan current account deficit atau defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di batas 3%.

"Kita tetap konsentrasi di bawah 40% dan current account defisitnya 3%," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, pernyataan Hashim tentang rencana kenaikan rasio utang menjadi 50% ini mulanya dilaporkan oleh media asing. Disebut-sebut, rencana ini dilakukan dengan pertimbangan pendanaan program dan target pemerintahan.

Dikutip dari Financial Times, Kamis (11/7/2024), penyesuaian rasio utang ini dilakukan dalam rangka mendanai program-program ambisius pemerintah, salah satunya makan bergizi gratis (MBG). Hal ini akan ditopang oleh peningkatan pendapatan pajak.

Dalam pernyataannya kepada Financial Times, Hashim mengatakan bahwa Indonesia masih dapat mempertahankan peringkat investasinya jika rasio utang terhadap PDB naik menjadi 50%, dari 39% saat ini.

"Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang," kata Hashim di London.

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, rasio utang terhadap PDB Indonesia tidak boleh melebihi 60%. Dengan demikian, usulan ini masih berada di Bawah ambang batas. Hal ini pun juga telah dikonsultasikan dengan Bank Dunia (World Bank).

"Saya telah berbicara dengan Bank Dunia dan mereka berpendapat bahwa 50% adalah angka yang bijaksana," sambungnya.

Meski demikian, Hashim menekankan bahwa pihaknya tidak akan meningkatkan rasio utang tanpa adanya peningkatan pendapatan. Dalam hal ini ialah pajak, cukai, royalti pertambangan, hingga bea masuk.

Suzuki Ignis undur diri dari Indonesia. Begini angka penjualan Ignis di Tanah Air.

Suzuki Ignis tak lagi meramaikan pasar otomotif Indonesia. Penjualan Ignis di Indonesia resmi disetop. Suzuki beralasan, penghentian penjualan Ignis 'Made in India' itu berkaitan dengan rencana pengembangan kendaraan elektrifikasi perusahaan.

"Alasannya, sesuai dengan rencana korporasi kami yang secara bertahap akan lebih fokus ke produk terelektrifikasi seperti XL7 hybrid dan Ertiga hybrid. Serta memperkuat keberadaan model-model buatan dalam negeri," ungkap Direktur Pemasaran 4W PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Harold Donnel saat dikonfirmasi detikOto, Rabu (10/7/2024).

Catatan Penjualan Ignis dari Tahun ke Tahun

Suzuki Ignis mengaspal perdana di Tanah Air pada tahun 2017. Di tahun pertama dan kedua, penjualan Ignis masih cukup baik. Kalau melihat dari data distribusi wholesales yang dirilis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penurunan penjualan Ignis terlihat terjadi sejak tahun 2019. Sebagai informasi, pada tahun pertamanya distribusi Ignis mencapai 14.157 unit.

Selanjutnya pada tahun 2018, Suzuki mendistribusikan Ignis sebanyak 13.802 unit. Pada tahun 2019, distribusinya merosot tajam hanya menjadi 5.138 unit. Penurunan masih berlanjut setahun setelahnya. Sepanjang 2020, distribusi Suzuki Ignis hanya mencapai 1.893 unit. Tahun 2021, kondisinya memulih sedikit. Ada 1.932 unit Ignis yang didistribusi ke dealer-dealer Suzuki.

Varian Ignis pun juga mulai berkurang. Pada tahun 2022, varian Ignis yang sebelumnya ada empat tersisa tiga. Pada tahun itu, distribusi Ignis tercatat sebanyak 904 unit. Kemudian pada tahun 2023 varian semakin berkurang jadi dua. Tapi berkurangnya varian tak lantas membuat distribusinya merosot. Sepanjang tahun 2023, distribusi Ignis justru melonjak menjadi 1.252 unit.

Terakhir pada tahun 2024, Ignis hanya tersedia dalam satu varian. Adapun pada tahun 2024, distribusi Ignis hanya 369 unit dari Januari hingga Mei.

Kalau di Indonesia disuntik mati, di negara asalnya justru berbeda. Ignis yang didatangkan dari India itu masih dijual di Negeri Bollywood. Tampak dalam laman dealer resmi Suzuki, Nexa, Ignis masih tercantum di laman resmi. Tertulis Ignis dengan ex-showroom itu dibanderol 584.000 rupee atau kalau dirupiahkan setara Rp 113 jutaan.

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merespons usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita agar pemerintah kembali mempergunakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor atau membuat aturan baru.

Airlangga mengatakan, hingga saat ini belum ada pembahasan dan rencana terakit dengan usulan Kembali ke aturan lama atau membuat aturan baru. Saat ini pemerintah sendiri tengah focus pada evaluasi Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Belum ada rencana itu," kata Airlangga, di St. Regis Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Airlangga mengatakan, bisa dilakukan evaluasi atas kebijakan pemerintah tersebut. Untuk tahapan awalnya, menurutnya pemerintah perlu mengecek hal-hal apa yang dapat dilakukan.

Sedangkan untuk usulan Agus Gumiwang untuk dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024, menurutnya juga belum ada bahasan. Agus sendiri mengusulkan Permendag baru khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan.

"Belum ada, pangan juga belum ada yang usulkan, pangan relatif aman. Pangan itu badan pangan domainnya," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, kedua usulan ini disampaikan gus umiwang dengan berpegang kepada pentingnya keberadaan pertimbangan teknis (Pertek) yang dikeluarkan Kemenperin dalam aktivitas impor. Adapun penggunaan Pertek tersebut dihapuskan dalam Permendag No. 8/2024 yang merupakan revisi ketiga Permendag 36/2023 itu.

"Saya usulkan kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) agar Permendag 8 tidak perlu direvisi," kata Agus, kepada awak media di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Selasa (9/7/2024).

"Kami juga mengusulkan kembali ke Permendag 36 dan Presiden mengatakan untuk segera dikaji dan artinya oleh presiden green light karena apa? Karena dari pandangan kami Permendag 36 itu merupakan paling ideal," sambungnya.

Namun apabila tidak memungkinkan kembali ke Permendag 36/2023, pihaknya mengusulkan agar dibentuk aturan baru hasil dari spin off Permendag 8/2024. Permendag baru ini khusus untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan, dan papan. Menurutnya, bisa menjadi jalan keluar untuk solusi jangka panjang demi keadilan bagi industri.

"Itu di spin off dari Permendag 8 diatur dalam Permendag baru. Jadi Permendag 8-nya tidak perlu kita revisi, tetap jalan tetap hidup tetap aktif. Nah spin off ini kalau alih hukumnya bisa disebut sebagai teks spesialis ya, bisa saja ya itu untuk mengatur," ujarnya.

Melalui pemisahan ini, menurutnya sejumlah kebijakan juga dapat dipisahkan dan disesuaikan selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, termasuk terkait penggunaan Pertek dari Kemenperin. Hal ini yang akan menjadi pembahasan lebih lanjut oleh Kemenperin dan Kementerian Perdagangan.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan capaian investasi Indonesia saat ia menjabat sebagai Kepala BKPM jauh lebih besar daripada masa sebelum ia memimpin. Padahal ia hanyalah seorang 'anak daerah' dari Papua, sedangkan pemimpin sebelumnya merupakan lulusan Harvard

Perihal ini disampaikan Bahlil saat mengisi kuliah umum di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor, Jawa Barat. Dalam kesempatan itu Bahlil menunjukkan sebuah slide presentasi yang menunjukkan grafik pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia sebelum dan sesudah BKPM dia pimpin.

Dalam slide itu terlihat pada awal kepemimpinan Tom Lembong di BKPM (2016), target rencana strategis lembaga itu berada di angka Rp 594,8 triliun dengan pencapaian Rp 612 triliun (capaian +3,02%). Kemudian pada 2019 hingga kuartal ke-2 capaian investasi masuk berada di kisaran Rp 396 triliun atau sekitar 50% dari target sepanjang tahun itu yang sebesar Rp 792 triliun.

Kemudian pada pertengahan 2019 saat Bahlil mulai memimpin, BKPM berhasil menambah capaian investasi hampir mencapai Rp 414 triliun sehingga total capaian tahun itu berada di angka Rp 809,6 atau 2,22% lebih tinggi dari target.

Bahlil kemudian mengatakan sejak saat itu (2020-2023 kemarin), baik secara target maupun capaian, investasi yang masuk ke Indonesia naik secara signifikan. Bahkan mencapai dua kali lipat lebih besar daripada masa kepemimpinan Tom Lembong di BKPM.

Sebab pada 2023 lalu, Bahlil mengaku diberikan target investasi yang sangat besar dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni 1.400 triliun. Namun di tahun itu, ia dengan bangga mengatakan BKPM mampu mendatangkan investasi melebihi target yakni Rp 1.418,9 triliun.

"Nah kalau kalian lihat grafik ini, realisasi investasi kita itu naik terus, saya masuk 2019, target investasinya sekarang hampir 2 kali lipat," ucap Bahlil dalam acara tersebut, Kamis (11/7/2024).

"Ini adalah perbedaan antara 2018-2019 itu pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Harvard (Tom Lembong), dan 2019 sampai 2023 pimpinan BKPM-nya adalah tamatan Papua," tegasnya lagi.

Melalui penjelasan ini, ia ingin membuktikan bahwa almamater atau asal daerah tidak menjamin kualitas dan kemampuan seseorang. Sama seperti bagaimana ia bisa 'mengalahkan' Tom Lembong yang seorang lulusan Harvard dengan dirinya, baik dari segi target ataupun capaian investasi BKPM.

"Apa yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, kampus tidak menjamin kualitas seseorang mahasiswa atau praja, kalian mau sekolah di mana pun, di SMA di pelosok manapun, ketika masuk di IPDN, harus kalian buktikan bahwa kalian adalah yang terbaik daripada orang-orang yang ada di pusat-pusat ibu kota negara," pungkasnya.